Majalah Sinergis Edisi 010

Rampai Sutra Pembaca Yang Budiman,

P

ada edisi kali ini, Sinergis kembali menyajikan informasi aktifitas mas Edhie Baskoro (Ibas) seputar kegiatannya di DPR dan aktivitas kesekjenannya di DPP Partai Demokrat. Dinamika yang terjadi seputar rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga ditanggapi oleh Ibas dengan bijaksana.

Ibas mengatakan rencana penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini menyita perhatian banyak pihak sebaiknya dipahami untuk kepentingan negara dalam jangka panjang. Ibas mengatakan, stabilitas keuangan negara penting menjamin akselerasi pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

Sejumlah rangkaian kegiatan mas Ibas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat juga turut disajikan pada edisi ini. Partai Demokrat menyiapkan kadernya sebagai relawan bencana alam melalui Rajawali Siaga Bencana (Ragana) yang siap membantu masyarakat korban bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Untuk menyiapkan sumber daya manusia Partai Demokrat yang terampil, mumpuni, dan cekatan dalam penanggulangan bencana alam, maka harus dilakukan pendidikan dan latihan SAR. Kader Partai Demokrat diharapkan mampu memiliki kemampuan penanggulangan bencana sesuai

dengan standarisasi Badan SAR dan BNPB karena pemateri dalam diklat ini dari Badan SAR nasional dan BNPB. Â Sementara di Dapil VII Jawa Timur, Ibas memberikan perhatiannya kepada korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Dapil VII Jatim belum lama ini. Setelah mendapatkan informasi terkait peristiwa banjir dan longsor, Ibas langsung memerintahkan timnya di Kabupaten Pacitan dan Ponorogo untuk langsung turun ke lapangan dan berkordinasi dengan instansi terkait di masing-masing wilayah.

Konkritnya, Ibas langsung menyalurkan bantuan sembako kepada para korban untuk meringankan beban yang mereka rasakan akibat peristiwa bencana ini. Cara penyaluran bantuannya juga menjadi perhatian Ibas, yaitu dengan memberikan langsung door to door agar bentuan sembako dapat diterima oleh mereka yang memang membutuhkan.

Atas kepeduliannya itu, berbagai ucapan terima kasih disampaikan langsung oleh para korban bencana. Tak hanya itu, instansi terkait juga menyampaikan bentuk apresiasinya kepada mas Ibas yang dinilai sebagai anggota DPR RI asal Dapil VII Jatim yang responsif terhadap peristiwa yang melanda dapilnya.

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 3

Reaksi Penyesuaian Harga BBM untuk Kepentingan Jangka Panjang

20

"Kalau masyarakat diberikan informasi yang menyeluruh dan objektif terkait perlunya penyesuaian harga BBM ini, saya kira masyarakat dapat memahami karena jelas ini kepentingan bangsa ke depan. Dampaknya jelas bahwa pembangunan di sektor-sektor strategis tetap akan berjalan dengan baik dan masyarakatlah yang akan menikmati pembangunan itu"

Daftar Isi Ngawi Kembangkan

Obyek Wisata Air Terjun Pengantin

K

abupaten Ngawi kini mempunyai ikon wisata baru, yaitu dengan diresmikannya lokasi wisata “Air Terjun Pengantin� yang terletak di Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Ngawi. Objek wisata ini mulai menjadi salah satu alternatif tujuan wisatawan lokal untuk mengisi liburan akhir pekan. Panorama indah dengan hawa yang sejuk menjadi daya tarik warga menikmati keindahan air terjun setinggi lebih kurang 50 meter itu.

3 Rampai Sutra 7 Rakyat Bicara Assalamualaikum Wr Wb Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Mas Edhie Baskoro Yudhoyono yang telah memberikan bantuan atas musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

Mas Ibas adalah satu-satunya orang pertama yang peduli terhadap penderitaan korban banjir. Semoga menjadi amal baik Mas Ibas dan keluarga.

8 profil EBY

Berjuang bersama Rakyat

10 Wakil Rakyat Delegasi Parlemen Indonesia Usulkan Konferensi Agama dan Budaya Di Bali

32 Kilas Dapil VII 28 Nasional

Pemerintah Tingkatkan Produktivitas UKM Lewat Realisasi KUR

54 4 SINERGIS Edisi: 010/Th. I/2012

Ibas Salurkan Bantuan Bencana Alam di Pacitan dan Ponorogo Langkah sigap dan nyata ditunjukkan oleh salah satu Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) terhadap para korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Pacitan dan Ponorogo

Bencana banjir Hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti.

Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan diatas normal dan adanya pasang naik air laut.

Prosesi Hari Jadi Kabupaten Pacitan

267 Tahun Pacitan Dalam Sorot Budaya dan Sejarah

44 Sorotan 56 Pro Rakyat Pemerintah Desain MP3KI untuk Sinergikan Program Prorakyat

51 Siaga Bencana 52 Seni &Budaya 65 Kilas DPP Partai Demokrat Rapat Pengurus Harian DPP-PD : Konsolidasi Organisasi Tuntas Akhir 2012

77 Komunitas

Pacitan Surfing Club (PSC)

62 Demokrat Selenggarakan Diklat SAR Nasional 79 Agenda EBY

Sinergis Media Komunikasi Edhie Baskoro Yudhoyono

Pemimpin Umum

Edhie Baskoro Yudhoyono

Kontributor Daerah

Bonggas Adhi Chandra

Destyan Sujarwoko Fahriansyah Hernawan Adipriyana Muh. Nurcholis Setyo Utomo

Redaktur Pelaksana

Fotografer

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab

David Christian Bojoh

EBY Team

Editor

Tata Letak dan Desain Grafis

Koordinator Liputan Daerah

Sirkulasi dan Distribusi

David Christian Bojoh Muhamad Mulia

Frend Mashudi

Herry Purnomo

Alamat Redaksi

Jl. Piere Tendean No. 7 Pucang Sewu Pacitan 63513 Jawa Timur Telp. 0357 - 881993 Fax. 0357 - 881993 Email. info@edhiebaskoro.com

Wartawan dan tim redaksi Sinergis dilengkapi dengan ID card atau kartu pers setiap melakukan kegiatan jurnalistiknya. Nama wartawan dan tim redaksi Sinergis tertera dalam kolom Susunan Redaksi di atas. Dalam melakukan kegiatan jurnalistik-nya, wartawan dan tim redaksi Sinergis dilarang memungut/meminta biaya apapun dari/kepada narasumber.

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 5

TENTANG SINERGIS

Sinergis Media Komunikasi yang Efektif Semoga Sinergis bisa menjadi sarana komunikasi Wakil Rakyat (Mas Ibas) dengan konstituennya dan memberikan masfaat positif untuk masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Ir. Budi Sulistyono Bupati Kabupaten Ngawi Majalah Sinergis mengundang para pembaca untuk mengirimkan aspirasi, saran dan kritik. Panjang tulisan tidak lebih dari 100 kata atau 2 paragraf singkat. Surat pembaca bisa dialamatkan ke redaksi Majalah Sinergis di Jl. Piere Tendean No. 7, Pucang Sewu, Pacitan, 63513, Jawa Timur, dan melalui email di : info@edhiebaskoro.com atau sinergisme@gmail.com.

Sinergis Memberikan Informasi yang Penting Sinergis Majalah yang bagus dan bermanfaat. Terutama bentuknya yang terkesan sangat eksklusif. Sangat cocok untuk dikoleksi. Belum lagi fungsinya. Majalah Sinergis ini, memberikan informasi yang penting bagi kami yang tinggal jauh dari ibukota. Lewat majalah ini, kami bisa mengetahui informasi dari senayan, dari Jakarta, dan kegiatan Mas Ibas. Majalah ini seolah menjadi jembatan bagi pusat dan daerah.

H. Nursalim Ketua Muhammadiyah Kabupaten Magetan

Masukan Rubrik Khusus Desa Berprestasi di Dapil VII Jawa Timur

Kasmani Ketua Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Kabupaten Ponorogo dan Kamituwo (Perangkat Desa) Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 6 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Majalah Sinergis sangat berarti bagi masyarakat, pemerintah desa dan perangkat desa di Dapil VII Jawa Timur. Informasinya sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kami.

Sekedar masukan untuk redaksi Majalah Sinergis, sebaiknya tersedia rubrik khusus untuk menampilkan Profil desa yang berprestasi dalam melaksanakan pembangunan. Dengan harapan bisa menjadi contoh dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk memacu prestasi pembangunan.

Lebih dari itu, Majalah Sinergis mampu menyuarakan aspirasi masyarakat banyak dan bisa menjembatani semua keluh kesah masyarakat desa. Semoga.

Terima Kasih. Â

RAKYAT BICARA

P

Terima Kasih atas Bantuan Kepada Para Korban bencana Ponorogo

emerintah Kecamatan Ngrayun dan Masyarakat Kecamatan Ngrayun, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan sembako yang diberikan Mas Edhie Baskoro Yudhoyono kepada korban bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah kami.

Kami juga berharap ada pihak lain yang lebih peduli karena saat ini Kecamatan Ngrayun selalu disibukkan dengan bencana tanah longsor seperti yang dilakukan Mas Ibas.

Mudah-mudahan jalinan silaturahmi dan komunikasi Mas Ibas dengan Masyarakat Ngrayun terus dibangun dalam segala aspek sehingga masyarakat benar-benar merasakannya.

Selain itu Kami berharap Mas Ibas memperjuangkan terealisasi pembangunan di wilayah paling selatan Kabupaten Ponorogo ini karena masih banyak sarana infrastruktur yang memprihatinkan di wilayah kami.

Terima kasih.

Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Ngrayun Bambang Wijayanto, S.Sos., M.Si Camat Ngrayun

Mas Ibas Memang Peduli

Mbah Setu

Dukuh Duwet, Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Assalamualaikum Wr Wb Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Mas Edhie Baskoro Yudhoyono yang telah memberikan bantuan atas musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

Mas Ibas adalah satu-satunya orang pertama yang peduli terhadap penderitaan korban banjir. Semoga menjadi amal baik Mas Ibas dan keluarga.

Selain itu bisa dijadikan contoh para wakil rakyat yang lain. Terpenting lagi Kami berdoa’ semoga Mas Ibas selalu diberi kekuatan dalam mengemban amanah rakyat.

Kami selalu menunggu program-program lain yang Pro Rakyat yang dapat diperjuangakan Mas Ibas untuk masyarakat Desa. Amin. Matur Suwun.

Semoga.

Waalaikumsalam Wr Wb

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 7

Profil Edhie Baskoro Yudhoyono

BIODATA Tanggal Lahir

: 24 November 1980

Agama

: Islam

Alamat

: Wisma Nusantara 1, Lt. 9, Room 930 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Pendidikan 2005 – 2007

Master of Science in International Political Economy, Nanyang Technological University, Singapore

1999 – 2005

Bachelor of Commerce in Finance and E-Commerce, Curtin University, Perth, Australia

1996 – 1999

SMAN 39 Cijantung, Indonesia

Berjuang Bersama Rakyat

W

ajah-wajah politisi muda kini ramai menghiasi dunia politik modern nasional. Peran pemimpin muda cukup signifikan dalam sejumlah organisasi politik sebagai tokoh sentral. Tak dipungkiri lagi, gagasan-gagasan mereka akan memegang peranan penting sebagai pemimpin masa depan bangsa.

Edhie Baskoro Yudhoyono mulai meramaikan pemberitaan media massa nasional saat menorah prestasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI peraih suara terbanyak: sebesar 327.097 suara, pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 lalu. Mayoritas masyarakat daerah pemilihan (dapil) VII Jawa Timur: Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Ngawi, menitipkan aspirasinya kepada Ibas, begitu ia kerap disapa.

Sebagai anggota legislatif, Ibas ditempatkan di Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Pria kelahiran Bandung, 24 November 1980, meraih gelar Bachelor of Finance and E-Commerce tahun 2005 dari Curtin University, Perth, Australia.

Ibas kemudian melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, dimana ia meraih gelar masternya pada tahun 2007 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional. Ia lulus 8 SINERGIS Edisi: 010/Th. I/2012

dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy: Attempts to Solve the The Twin-Critical-Economic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development”.

Saat ini Ibas aktif sebagai politisi Partai Demokrat, partai yang memenangkan Pemilihan Umum tahun 2009. Karirnya di Partai Demokrat diawali dengan penunjukan sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Sebagai Ketua Steering Committee, Ibas sukses menggelar Kongres II Partai Demokrat di Bandung dengan adil dan demokratis. Setelah Kongres II Partai Demokrat, Mei 2010, ia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal untuk mendampingi Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Penunjukan tersebut menjadikannya sebagai Sekretaris Jenderal partai politik termuda di Indonesia.

Putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, ini juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga periode 2010-2015.

Pada 24 November 2011, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahunnya yang ke 31, Ibas secara resmi menikah dengan Siti Ruby Aliya Rajasa. Akad nikah diselenggarakan di ruang Yudhistira Istana Cipanas, Cianjur, Kamis, pukul 10.15 WIB.

Media Informasi Edhie Baskoro Yudhoyono

KARIR EDHIE BASKORO YUDHOYONO

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 9

Wakil Rakyat Delegasi Parlemen Indonesia

Usulkan Konferensi Agama dan Budaya Di Bali

Presiden SBY foto bersama para peserta Konferensi ke-7 Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Hotel Aryaduta Palembang, Sumsel, Senin (30/1) siang. (foto: haryanto/presidensby.info)

D

Jakarta, SINERGIS elegasi Parlemen Indonesia bertemu Rabitoh Al Alam Al Islami (Liga Muslim Dunia) usai menghadiri Pertemuan Konsultasi Ketua Parlemen G20 ke-3 di Riyadh, Arab Saudi, Senin (27/2). Dalam kesempatan tersebut, Marzuki Alie selaku presiden Parlemen Organisasi Kerjasama Islam (PUIC) mengusulkan untuk menggelar konferensi agama dan budaya di Bali. ‘’Dalam rangka mempromosikan Islam, kami ingin mengadakan dialog antar agama di Bali untuk menunjukkan keberagaman Indonesia,’’ kata Marzuki Alie dalam pertemuan dengan Sekjen Liga Muslim Dunia, DR. Abdullah bin Abdul Mohsin Al 10 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Turki, Riyadh.

Dilansir situs republika, Marzuki berharap PUIC dan Liga Muslim Dunia bisa bekerjasama dalam mewujudkan rencana tersebut. Sebagai negara dengan umat Islam terbesar, Indonesia berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan Liga Muslim Dunia dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. PUIC dan Liga Muslim Dunia perlu mempererat kerjasama dalam membawa umat Islam lebih bersatu dan bermartabat.

Terkait hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, maka Indonesia harus proaktif untuk menyampaikan ide-ide pembangunan global

sesuai dengan prinsip dalam melakukan hubungan dengan seluruh bangsa dan negara di dunia. “Saya sependapat agar Indonesia terus memberikan ide-ide pembangunan secara global. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia akan menempatkan negara ini sebagai bagian dari penyelesaian masalah global,” jelas Ibas Politisi muda yang menaruh perhatian yang besar terhadap isu-isu global ini mengingatkan agar Indonesia konsisten mengedepankan solusi penyelesaian masalah global.

“Indonesia harus berada di garis depan dalam memajukan peranan negara-negara Islam dalam mengatasi krisis global dan terus mendorong proses penyelesaian konflik secara damai, cerdas dan

Wakil Rakyat

“Saya sependapat agar Indonesia terus memberikan ide-ide pembangunan secara global.

Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia akan menempatkan negara ini sebagai bagian dari penyelesaian masalah global,” jelas Ibas efektif,” kata anggota DPR RI yang membidangi masalah luar negeri ini.

Sepakat Meningkatkan Kerjasama Sebelumnya, dalam konferensi PUIC ke-7 di Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu, sepakat akan membuat undangundang untuk melindungi tenaga kerja asing di negara masingmasing. Kesepakatan ini jadi bagian dari resolusi yang akan ditandatangai oleh negara-negara anggota peserta.

Konferensi Parlemen Negara Negara Islam (PUIC) yang berlangsung di Hotel Aryaduta dibuka Presiden RI H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (30/1/2012). Pada kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan, keberadaan PUIC sangat penting untuk menyuarakan kepentingan negara negara Islam. Oleh karena itu jalinan kerjasama harus tetap berlangsung. “Kita harus beradaptasi dengan cerdas.

Perubahan harus kita iringi dengan reformasi yang besar,” katanya.

Dunia abad 21, papar SBY, ditandai dengan meningkatnya konektivitas dan keterbukaan. saat ini, mulai terjadi pergeseran

kekuasaan, tidak hanya secara horizontal antara negara, tetapi juga vertikal dari pemerintah untuk jaringan-organisasi, perusahaan dan individu. “Kita juga dapat mengantisipasi perubahan yang terus menerus baik politik, ekonomi maupun sosial, karena itu jika perubahan tidak diimbangi dengan reformasi maka dapat terjadi keguncangan dan pergolakan,”paparnya.

“Ini menjadi salah satu usulan yang dibawa delegasi Indonesia dan direspons positif oleh negaranegara anggota PUIC yang juga merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam keterangan tertulis kepada sejumlah media.

Menurut dia, Indonesia memainkan peran sebagai pemimpin PUIC untuk menggulirkan isu perlindungan tenaga kerja asing yang memang menjadi salah satu persoalan bagi Indonesia yang sering mengirimkan tenaga kerja ke sejumlah negara, khususnya Arab Saudi dan Malaysia.

Marzuki menilai, persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Malaysia selama ini, tak lepas dari kelemahan

bahkan ketiadaan perundangundangan yang melindungi hakhak para pekerja asing di kedua negara tersebut. Akibatnya, TKI yang sebagian besar adalah wanita sering mendapat perlakuan kasar seperti disiksa, diusir tanpa mendapat bayaran gaji, bahkan menjadi korban kekerasan yang harus mendapat perawatan medis dan ada pula yang meninggal dunia.

“Makanya kita dorong untuk perlindungan tenaga kerja asing oleh negara anggota PUIC, lewat pembuatan undang-undang di negara masing-masing,” katanya.

Sebelumnya, lanjut dia, hal itu sudah didorong dalam pertemuan di Suriah. Responnya luar biasa, terutama dari Arab Saudi yang memang menginginkan masalah TKI harus diselesaikan agar tidak mengganggu hubungan Indonesia dan Arab Saudi,” ujar Marzuki.

Sebanyak 37 negara dari 51 negara anggota PUIC menghadiri Konferensi PUIC ke-7 yang diselenggarakan di Palembang pada 24-31 Januari 2011.

Selain itu, ada pula enam negara observer pengamat/ pemantau).

PUIC didirikan untuk membina koordinasi antara bangsa-bangsa di dunia dalam rangka menghormati dan membela hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian berdasarkan keadilan.

Sejak di dirikan pada tahun 1999, PUIC telah mengalami perkembangan dari jumlah anggota tetapi juga peran dan relevansi gerakan PUIC didalam komunitas internasional dan dunia islam.

Berdasarkan statuta PUIC, organisasi ini didirikan tidak hanya untuk penguatan kontak, kerja sama dan dialog antarparlemen anggota OKI dan wakil-wakilnya, tetapi juga untuk memperkenalkan ajaran luhur Islam dan berusaha untuk menyebarkannya dengan tetap menekankan sisi humanism dari peradaban Islam.

David Christian/Berbagai Sumber Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 11

Wakil Rakyat

Komisi I DPR Libatkan Pakar

Untuk Hasilkan UU Penyia

K

Jakarta, SINERGIS omisi I DPR RI yang membidangi masalah Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi tengah menyiapkan draft RUU tentang revisi atas UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. Komisi I berkosentrasi agar RUU tersebut bisa menjadi UU yang berkualitas.

Untuk itu, DPR akan melibatkan tujuh pakar untuk menginisiasi pembuatan RUU Penyiaran. Tujuh pakar yang akan mendampingi Panja RUU Penyiaran itu adalah Ade Armando, Paulus Widianto, Amir Effendi Siregar, Soekarno Abdulrachman, Ishadi SK, Sasa Djuarsa, dan Parni Hardi.

Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Erick Thohir menyambut baik rencana pembahasan UU Penyiaran yang baru, yang antara lain akan memasukkan soal digitalisasi penyiaran di dalamnya. UU Penyiaran tersebut akan menggantikan UU Penyiaran No 32/2002 yang sekarang berlaku.

“Teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat, tidak terkecuali di industri penyiaran.

Kita harus siap, karena saat ini pun gempuran dari konten penyiaran asing kian luas menjangkau pemirsa di tanah air,” kata Erick Thohir dikutip situs Okezone.

Terkait dengan cepatnya perubahan teknologi yang mempengaruhi cara dan gaya masyarakat dalam mengkonsumsi informasi termasuk konten penyiaran, ATVSI berpendapat penggunaan frekuensi penyiaran di masa depan sebaiknya lebih dititikberatkan pada ketentuan mengenai konten, ketimbang struktur kepemilikan dan struktur bisnisnya.

Berkaitan dengan kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers, ATVSI 12 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

mengharapkan UU Penyiaran nantinya menjamin kedua hak esensial bagi warga Negara dapat dijaga. Dalam konten penyiaran ada konten jurnalistik yang diproduksi para jurnalis.

ATVSI meminta pihak pembahas UU Penyiaran duduk bersama Dewan Pers, organisasi media dan organisasi profesi wartawan untuk memastikan kemerdekaan pers terjamin. Pengaturan mengenai konten jurnalistik sebaiknya mengacu kepada standar yang sama dan tidak menimbulkan dualisme antara lembaga yang terkait.

Sementara itu, Wakil Ketua

Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR untuk RUU Penyiaran, Al Muzzammil Yusuf kepada sejumlah media mengatakan DPR membutuhkan masukan para pakar penyiaran agar UU yang dihasilkan ke depan lebih berkualitas. “Kami sengaja memilih para pakar penyiaran ini agar undang-undang penyiaran ke depan lebih ideal, komprehensif, berjangka panjang, dan memiliki kepastian hukum bagi industri penyiaran dan masyarakat,” katanya.

Selain masukan para pakar, Panja juga meminta masukan dari para stakeholders penyiaran

Wakil Rakyat

aran Berkualitas

seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), LSM, pemilik industri penyiaran, perguruan tinggi, dan para praktisi penyiaran di daerah.

Pada kesempatan lain, Anggota Komisi I DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengharapkan, pembahasan RUU penyiaran nantinya bisa memberikan manfat bagi masyarakat khususnya manfaat agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang lebih berkualitas.

“DPR, pemerintah dan industri penyiaran harus sepakat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembahasan RUU Penyiaran ini. Informasi

yang disebarkan ke ruang publik sebaiknya memberikan dampak yang positif di masyarakat,” lanjut Ibas.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengingatkan, revisi UU Penyiaran nanti jangan sampai bertentangan dengan kebebasan pers yang juga diatur dalam UU Pers. “Pembahasan RUU Penyiaran juga jangan sampai bertabrakan dengan undang-undang lain tentang kebebasan pers. Intinya konteks untuk mengatur agar dunia penyiaran kita semakin berkualitas harus terakomodir dalam pembahasan nanti,” ujar

“DPR, pemerintah dan industri penyiaran harus sepakat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembahasan RUU Penyiaran ini. Informasi yang disebarkan ke ruang publik sebaiknya memberikan dampak yang positif di masyarakat,” lanjut Ibas. politisi asal Dapil VII Jawa Timur ini.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya menegaskan Undang-Undang Penyiaran yang kini tengah digodok oleh Komisi I bukan untuk membatasi ruang gerak atau bukan untuk mempersulit industri media, melainkan Undang-undang tersebut untuk memperkuat agar pemberitaan lebih proporsional dan sehat untuk masyarakat.

Menurut dia, masyarakat Indonesia sudah pintar dalam menerima informasi.

Namun tetap bagi negara harus mengatur agar industri media di Indonesia berkembang dan berkompetisi dengan sehat, termasuk pengaturan konten media.

“Undang-Undang bukan untuk menghukum dan mempersempit, bukan membuat segala sesuatu menjadi sulit tapi kita bicara kedepan bahwa negara harus mengatur, termasuk pengaturan konten.

Apabila konten menguntungkan kelompok tertentu, maka harus dievaluasi lagi tetapi UU juga tidak boleh membunuh media atau industri media,» kata Tantowi Yahya dikutip RRI. Undang-Undang yang ada saat ini perlu dievaluasi, karena sudah tidak relevan dengan kondisi “kekinian”.

UndangUndang Penyiaran saat itu dibuat pada era eforia, kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

David Christian/berbagai sumber Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 13

Wakil Rakyat

DPR RI dan Pemerintah Upayakan Jalan Terbaik Susun RUU Kamnas

S

elama ini isu keamanan tidak pernah terlepas dari paradigma realis di mana negaralah yang memiliki power dan kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap isu keamanan, karena negara sebagai aktor utamanya, maka juga selalu dihubung-hubungkan dengan militer karena ancaman terhadap negara merupakan perang. Akan tetapi muncul isu-isu baru non tradisional yang mulai menggeser superioritas militer sebagai 14 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

penyelesai masalah keamanan. Isuisu itu antara lain seperti ekonomi, sosial, bahkan lingkungan hidup di mana individu sebagai subjek serta objek dari isu keamanan, seperti yang dikatakan oleh Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jap de Wilde dalam bukunya , Security, A New Frame Work For Analysis.

Pemahaman tradisional mengenai konsep keamanan diterjemahkan ke dalam arti adanya ancaman bagi kedaulatan sebuah negara. Dengan demikian, untuk menjaga keamanan sebuah

negara diperlukan kekuatan militer. Namun demikian, kini ancaman bagi sebuah negara tidak lagi selalu ancaman yang memerlukan penanganan militer.

Beberapa isu seperti kemiskinan, migrasi, pemanasan global, dan isu lainnya menjelma menjadi fokus pembahasan keamanan.

Bergesernya makna ancaman bagi keamanan sebuah negara, membuat para pembuat kebijakan dan stakeholder harus mendefinisi ulang arti dan makna dari keamanan itu sendiri. Dengan

Wakil Rakyat

mempertajam bentuk dari konsep keamanan sendiri akan dapat mempermudah dalam proses penentuan kebijakan politik yang berkenaan dengan sekuritisasi.

Karena konsep inilah kemudian terjadi perpindahan bentuk dari negara sebagai yang utama dengan kedaulatan sebagai value, bergeser menjadi masyarakat sebagai yang utama dengan identitas sebagai value yang harus diselamatkan.

Atas dasar ini juga pemerintah berencana untuk membuat sebuah peraturan yang komprehensif yang dapat mengatasi permasalahan keamanan nasional yang sekarang semakin banyak muncul melalui konflik horizontal sampai pada dinamika keadaan Nasional di Indonesia. Peraturan itu akan disusun dalam Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU kamnas).

RUU Kamnas sebelumnya dinamakan RUU tentang

Pertahanan dan Keamanan Negara sudah muncul pada tahun 2005. RUU Kamnas secara resmi diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 23 Mei 2011, yang kemudian oleh Badan Musyawarah DPR RI (BAMUS) diberikan kepada Komisi I DPR RI. Sempat terjadi perdebatan mengenai domain pembahasan RUU Kamnas, apakah di Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan atau di Komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum dan Ham, namun akhirnya diberikan kepada Komisi I DPR RI. Komisi I DPR RI telah beberapa kali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Intern membahas masalah RUU Kamnas. RDPU putaran pertama dilakukan pada tahun 2011, dan RDPU putaran kedua dilakukan beberapa kali sejak tahun 2012. RDPU dilakukan dengan berbagai kelompok dan pakar seperti dari CSIS, Imparsial, Pacivis, Universitas Indonesai, Universitas Padjajaran, Universitas Pembangunan Nasional, Lespersi, LIPI dll.

Komisi I DPR RI merasa bahwa kebutuhan akan RUU Kamnas bagi Indonesia sangatlah penting.

Hal ini karena RUU Kamnas merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi berbagai ancaman keamanan di Tanah Air. RUU ini nantinya diproyeksikan menjadi sebuah “grand design� bagi keamanan nasional yang melibatkan berbagai pihak, sebab selama ini instansi berjalan sendiri-sendiri dan UU yang lahir juga hanya untuk kepentingan masing-masing instansi itu, oleh karena kita butuh UU yang terintegrasi. Menurut Komisi I DPR RI RUU Kamnas harus dapat menghasilkan kebijakan (policy) pertahanan dan keamanan, baik kini dan masa mendatang, sehingga dapat segera menangkal ancaman baik dari luar maupun dari Keberadaan RUU Kamnas juga dinilai sebagai peluang untuk mengatur dan memperjelas peran keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme atau menghadapi ancaman keamanan

nasional. Dengan adanya RUU Kamnas itu akan memberikan jaminan untuk kepentingan nasional, demokrasi, diplomasi, hak asasi manusia, ekonomi, moral dan etika, lingkungan hidup, hukum nasional dan hukum internasional.

Oleh karena itu RUU Kamnas yang diperlukan harus merupakan ius constituendum dan tidak sematamata diperankan sebagai ius constitutum.

Namun dalam perjalanannya RUU Kamnas tidak terlepas dari permasalahan dan kritikan dari berbagai pihak seperti Lespersi, Imparsial, Pacivis serta tanggapantanggapan pemerhati keamanan.

Sebagian dari mereka mengkritik atau mempermasalahakan kewenangan TNI yang kembali diikutsertaakan.

Beberapa permasalahan dalam RUU Kamnas yang masih diperdebatkan antara lain adalah beberapa pasal dalam RUU Kamnas yang dinilai tidak jelas sehingga dapat menjadi multitafsir, sepeti definisi ancaman karena yang dimaksud dengan ancaman tidak lagi berupa fisik dan konvensional (masuknya pihak asing), ancaman muncul dalam bentuk konflik horizontal dan komunal, kejahatan keuangan, bencana alam, kejahatan di internet, serta kelangkaan air dan pangan sampai masalah kesehatan.

Koordinasi Polisi dan TNI dalam penanggulangan masalah keamanan nasional juga menjadi alasan yang dapat ,muncul sebagai masalah ke depannya. Perlu diatur dengan jelas masalah koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan keamanan nasional (mekanisme pengambilan keputusan dalam pengerahan kekuatan).

Ada beberapa pasal yang bagi para penggiat organisasi kemasyarakatan dapat berindikasi pada pelanggaran hak azasi manusia seperti pasal yang mengatur demonstrasi dan pemogokan bisa dihentikan dengan cara represif jika dianggap mengancam keamanan Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 15

Wakil Rakyat

nasional.

Sejumlah pasal di RUU Kamnas menjelaskan mengenai keterlibatan aktif anggota TNI dalam setiap masalah keamanan.

Klausul yang menyatakan hal itu seperti pasal 17 dan banyak aturan lainnya menyiratkan kembalinya aktif aparat TNI. Masyarakat Indonesia masih trauma akan pemberian wewenang berlebihan kepada TNI seperti pada masa Orde Baru. Namun juga permasalahan mengenai keterlibatan TNI dalam masalah keamanan nasional juga berdampak pada stabilitas internal TNI yang bisa terganggu dengan adanya RUU Kamnas. Betapa tidak, jumlah pasukan cadangan yang diplot untuk persoalan-persoalan seperti bencana alam kemudian diperbantukan atau di BKOkan untuk menjaga persoalan yang menyangkut sipil.

Menurut Samuel Huntington dalam tulisannya The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil Military Relations, menyebutkan bahwa hubungan antara sipil dan militer ini merupakan sebuah konsekuensi dari kemunculan militer sebagai sebuah entitas yang berbeda dari masyarakat sipil. Sipil dan militer adalah dua kelompok yang berbeda namun hubungan antara kedua kelompok ini secara alami tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dari sini kemudian muncul yang namanya civil control untuk mengatur hubungan antara keduanya serta untuk menghindari terjadinya konflik antara sipil dengan militer.

16 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Civil control tidak hanya m e n g a t u r h u b u n g a n antara sipil dan militer, tapi juga membedakan fungsi dan peran masing-masing kelompok .

Militer dianggap tidak menguasai hal-hal di luar bidangnya, sedangkan sipil, melalui politisi, bertugas membuat kebijakan yang berada di luar kompetensi militer. Civil control yang ideal adalah di mana terdapat batasanbatasan yang membedakan dan memisahkan antara sipil dengan militer. Subordinasi yang terjadi antara sipil dan militer menjadi dasar sebuah civil control. Di sini sipil, melalui pemerintah, menghormati integritas militer dan juga sebaliknya militer tetap menjadi sebuah entitas yang netral secara politik dan melaksanakan arahan dari pemerintah sesuai tugas dan fungsi pokoknya.

Tingkat keefektifan dari civil control berdampak pada atau akibat perubahan yang terjadi dalam hubungan antara sipil dan militer.

Berdasarkan hasil kajian bersama pakar dan diskusi internal Komisi I DPR RI maka terdapat beberap poin yang diambil oleh Komisi I DPR RI, antara lain bahwa Draft RUU Kamnas banyak yang tidak jelas, dan ada ketidaksinkronan antara isi draft dengan tujuan RUU Kamnas. Dari sisi Paradigma dan aspek delegasi masih banyak diperdebatkan.

Bahwa RUU Kamnas masih terdapat kontradiksi pengaturan antar pasal-pasal yang ada, jadi harus disinkronisasikan terlebih dahulu. Karena RUU Kamnas mengatur berbagai aktor keamanan (TNI, Polri, Intelejen, dll) maka sebagai konsekuensinya adalah adanya duplikasi dengan UU sektoral yang telah ada dan adanya tabrakan dengan UU sektoral yang telah ada. RUU ini dianggap sebagai ancaman

terhadap kebebasan demokrasi dan HAM (menurut masukan dari Dewan Pers dan Imparsial).

Dalam pandangannya pada dasarnya seluruh anggota Komisi I DPR RI sependapat bahwa RUU Kamnas diperlukan dalam keadaan atau kondisi di Indonesia sekarang ini namun draft RUU Kamnas yang ada sekarang ini perlu dikembalikan karena masih banyak permasalahan dan ketidakjelasan yang diatur atau terdapat dalam draft RUU Kamnas yang dapat menimbulkan masalah kedepannya. RUU Kamnas juga harus tidak bertentangan dengan UU yang telah ada dan juga khususnya dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis. RUU ini ditakutkan akan mengembalikan keadaan Indonesia seperti pada masa orde baru. Oleh karena itu Komisi I DPR RI mengambil kesepakatan untuk Mengembalikan draft RUU Kamnas kepada Pemerintah namun disertakan dengan beberapa catatan penting dari Komisi I DPR RI sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam menyusun kembali draft RUU Kamnas ini kedepannya.

Keputusan yang diambil oleh Komisi I DPR RI untuk mengembalikan draft RUU Kamnas kepada pemerintah dapat dikatakan sebagai keputusan yang terbaik karena sifat RUU ini yang dianggap kontroversial dan dapat menimbulkan berbagai reaksi negatif terhadap pemerintah.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia membutuhkan peraturan yang komprehensif mengenai penanganan masalahmasalah yang ada di Indonesia, namun justru karena urgensitas RUU ini lah yang juga membuat Komisi I DPR RI mengembalikan draft RUU Kamnas ini kepada pemerintah agar diperbaiki. Dapat dikatakan bahwa Komisi I DPR RI telah dengan baik menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi sebagai telinga, mata dan mulut antara pemerintah dengan masyarakat.

Aria Ranggakusumah

Wakil Rakyat

Komisi I DPR Apresiasi Kinerja KPI 2011

K

Jakarta, SINERGISomisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terkait kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Komisi I juga meminta KPI Pusat untuk terus mengoptimalkan perannya dalam mewakili kepentingan publik di bidang penyiaran.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPI Pusat dengan Komisi I DPR di gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa, 7/2/12. Apresiasi ini disampaikan Hayono setelah Komisi I mendengarkan laporan kinerja KPI Pusat 2011. Dalam laporannya, sepanjang 2011, KPI Pusat telah menjatuhkan 55 sanksi administratif untuk 11 stasiun TV. Selain sanksi, KPI Pusat juga memberikan 10 imbauan serta 31 peringatan terkait dengan pelanggaran isi siaran. 11 stasiun TV yang mendapatkan sanksi tersebut adalah SCTV, ANTV, Trans TV, Trans 7, Indosiar, RCTI, Metro TV, MNC TV, TV One, TVRI dan Global TV. Sanksi yang dijatuhkan kepada stasiun TV tersebut adalah hasil analisa KPI dari pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam laporan KPI Pusat.

Menanggapi hal ini, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas, Anggota Komisi I DPR RI, mendorong agar KPI ke depan bisa memaksimalkan fungsinya dalam mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran yang dikonsumsi masyarakat. “Kami mendorong agar KPI sebagai mitra Komisi I DPR semakin

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPI Pusat dengan Komisi I DPR di gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa, 7/2/12.

optimal menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat untuk memperolah siaran yang berkualitas,” tegas Ibas. Ibas juga berharap KPI dapat meningkatkan peran dan pastisipasi masyarakat dan kalangan industri penyiaran dalam konteks memperbaiki dunia penyiaran di Indonesia.

Dikutip situs kpi.go.id, sepanjang 2011 KPI Pusat memantau 15 jam perhari atau 60,25% total siaran 11 TV yang bersiaran nasional dan menerima 3856 pengaduan dari masyarakat.

Pemantauan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2010 KPI Pusat baru mampu memantau 30-40% siaran TV melalui rekaman. Sedangkan pada 2011 pemantauan 60,25% total siaran

TV dilakukan secara langsung (Real Time). Menurut rencana, pada 2012, KPI Pusat akan memantau 100% isi siaran.

Selanjutnya, dari 3856 pengaduan masyarakat, 10 besar masalah yang diadukan adalah mengenai tema/alur/format acara, siaran tidak mendidik, muatan kekerasan, jam tayang tidak tepat, muatan seks, busana, pelecehan, dan kata-kata kasar, SARA, norma kesopanan dan kesusilaan.

Sedangkan 10 besar acara yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah sinetron seri, iklan, reality show, musik, berita, komedi, anak, talk show, infotainment, dan film lepas.

David Christian

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 17

Reaksi

Ibas Dorong FKPPI Sumbang Pemikiran untuk Membangun Bangsa

E

Jakarta, SINERGIS dhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga menjabat Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Olahraga GM-FKPPI mengatakan pihaknya terus mendorong FKPPI menjadi gerakan intelektual muda yang kaya akan inovasi pembangunan dan penyumbang pemikiran untuk masa depan bangsa. “FKPPI akan terus menjaga eksistensinya dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang inovatif untuk membantu membangun bangsa ke-arah yang lebih baik.

Energi kaum muda Indonesia harus disalurkan secara positif untuk menciptakan formula pembangunan di masyarakat,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Ibas berharap FKPPI juga bisa menjadi gerakan moral yang terdepan mengawal demokratisasi di Indonesia berjalan selaras dengan konstitusi bangsa.

“FKPPI dapat berperan proaktif mengajak seluruh eleman gerakan kepemudaan mengawal sistem demokrasi kita tetap di arah yang benar. Dengan demikian, penyampaian aspirasi dan ide pemikiran membangun bangsa disampaikan dengan cara yang benar dan tidak berbenturan dengan aturan di negara kita,” harap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Nasional ke-IX FKPPI di Asrama Pondok Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (24/2/2012). Dalam sambutannya, Presiden SBY mendukung gerakan 18 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Edhie Baskoro Yudhoyono saat menghadiri MUnas IX GM FKPPI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (24/2) pagi. foto: EBY Team Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Polri dan TNI (FKPPI) untuk menjadi gerakan yang berbasis intelektual.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengakui masih banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi segenap komponen bangsa termasuk FKPPI. «Harus kita akui secara jujur masih banyak tantangan dan PR kita yang belum sepenuhnya bisa kita capai lima tahun. Oleh karena itu, mari kita bersama atasi dengan sekuat tenaga, seberat apapun keadaan kalau kerja keras bisa diatasi,» ujarnya.

Presiden menambahkan, pemerintah tengah berupaya agar kondisi semakin membaik. Untuk itu, Presiden mengajak FKPPI agar menjadi pelopor penerus agenda kebangsaan. «Pemerintah terus berupaya dan bekerja keras berusaha gigih untuk bikin negara ini makin baik di masa depan.

Undang FKPPI untuk aktif dan

menjadi pelopor dan berada di depan untuk melanjutkan agenda bangsa. Yang telah kita capai, yang baik kita jaga. Yang belum dicapai, mari bikin baik,» kata dia.

SBY juga mendukung pidato pimpinan FKPPI yang berkeinginan membasiskan gerakan FKPPI pada penguatan basis intelektual.

Menurutnya pikiran semacam itu merupakan gerakan yang seharusnya dilakukan oleh FKPPI. «Saya menyimak pidato, berbasiskan intelektualisme, saya dukung pikiran seperti itu. Mengapa karena kekuatan pemuda justru di situ gerakan moral. Intelektual untuk sampaikan gagasan yang menjangkau dan profesionalismenya,» jelasnya.

Harapan Presiden, negeri ini kaya dengan idealisme agar dapat mendapat membangun masa depan bangsa lebih baik. Disamping itu kata SBY, hal yang tak boleh luntur dari gerakan FKPPI adalah bangunan

Reaksi

Presiden SBY, didampingi Menpora dan Ketua Umum GM FKPPI, resmi membuka MUnas IX GM FKPPI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (24/2) pagi. (foto: abror/ presidensby.info

Energi kaum muda Indonesia harus disalurkan secara positif untuk menciptakan formula pembangunan di masyarakat,�

Edhie Baskoro Yudhoyono solidaritas kekeluargaan serta mengutamakan persatuan kesatuan bangsa. Hal itu yang patut dijaga oleh FKPPI. Dalam acara tersebut, Ibas hadir bersama Menpora Andi Mallarangeng, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kersa Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menlut dan Perikanan Cicip Sutardjo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono serta Ketua DPD Irman Gusman.

Dalam rangkaian kegiatan FKPPI tersebut, Hans H. Silalahi resmi dilantik sebagai

Ketua Umum Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNIPolri (GM FKPPI) periode 20122016 dalam Musyawarah Nasional IX GM FKPPI di Jakarta, pada Minggu (26/2/2012). Pelantikan Hans sebagai Ketua Umum GM FKPPI dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

Dalam amanatnya Panglima TNI mengatakan bahwa FKPPI harus mempertahankan komitmen dan membangun jati dirinya sebagai kekuatan komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai

komponen strategis dalam menjaga dan memelihara stabilitas serta integritas NKRI. Eksistensi GM FKPPI selain dipandang sebagai salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari generasi muda penerus bangsa, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari keluarga besar TNI-Polri, yang kejelasan dedikasi dan kesamaan yang mementingkan membangun dan mengatasi segala persoalan masyarakat, bangsa, dan negara.

Ia mengatakan bahwa GM FKPPI merupakan organisasi kepemudaan mandiri, profesional, pendukung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang mempunyai hubungan kesejarahan, kultural, dan emosional dengan Pepabri di bawah pembinaan TNI-Polri. “Namun, bukan berarti secara kelembagaan FKPPI berada langsung di bawah bayangbayang TNI,� kata Panglima TNI menegaskan. Atas nama netralitas dari segala bentuk peran, kegiatan, dan pelibatannya, kata Agus, FKPPI secara organisasional harus terpisah dari TNI. David Christian/Berbagai Sumber

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 19

Reaksi

Penyesuaian Harga BBM untuk Kepentingan Jangka Panjang "Kalau masyarakat diberikan informasi yang menyeluruh dan objektif terkait perlunya penyesuaian harga BBM ini, saya kira masyarakat dapat memahami karena jelas ini kepentingan bangsa ke depan. Dampaknya jelas bahwa pembangunan di sektor-sektor strategis tetap akan berjalan dengan baik dan masyarakatlah yang akan menikmati pembangunan itu"

R

Jakarta, SINERGIS apat kerja dengan Komisi VII DPR dan Pemerintah yang diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 sebesar US$ 105 per barel dan asumsi produksi minyak mentah (lifting) sebesar 930.000 barel per hari.

DPR juga menyepakati usulan pemerintah bahwa volume BBM bersubsidi dalam RAPBN-P 2012 sebesar 40 juta kiloliter.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas mengatakan rencana penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini menyita perhatian banyak pihak sebaiknya dipahami untuk kepentingan negara dalam jangka panjang. Ibas mengatakan, stabilitas keuangan negara penting menjamin akselerasi pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah dengan kalkulasi yang akurat sudah memperhitungkan dampak positif ke depan terhadap masyarakat. Stabilitas keuangan negara memberikan jaminan stabilitas pembangunan sesuai 20 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono

target dan dapat bertahan dalam jangka watu lama,” ungkap Ibas yang juga master di bidang International Political Economy dari Nanyang Technological University, Singapura ini.

Ibas menambahkan, kondisi perekonomian global dengan tren kenaikan harga minyak dunia yang semakin meningkat mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan harga BBM dan mengutamakan kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

“Kesepakatan tersebut diambil agar program-program pemerintah yang tertuang di dalam APBN tidak tersedot untuk menutupi meningkatnya beban subsidi. Subsidi BBM melonjak dari Rp123,56 triliun menjadi Rp 178 triliun akibat kenaikan harga minyak dunia yang mencapai USD 120 per barel, jauh dari asumsi APBN sebesar USD90 per barel. Agar tetap sehat dan stabil, pil pahit ini harus kita ambil.

Harapannya, Indonesia ke depan memiliki daya tahan yang kuat dan tidak terpengaruh kondisi perekonomian global,” tambah anggota DPR RI ini.

Ibas optimis, kebijakan pemerintah dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang merupakan rangkaian kebijakan yang strategis untuk seluruh masyarakat Indonesia ke depannya. “Kebijakan menaikkan

BBM bukan satu-satunya kebijakan yang disiapkan pemerintah saat ini. Masyarakat harus tahu bahwa ada serangkaian policy yang saling terkait dan menguntungkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh,” terang politisi muda ini.

Untuk itu, lanjut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini, segala upaya untuk meyakinkan masyarakat akan perlunya pemerintah menyesuaikan harga BBM perlu dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan benar mengenai kondisi perekonomian Indonesia agar mampu bertahan dari tren perekonomian global yang cenderung stagnan bahkan menurun.

“Kalau masyarakat diberikan informasi yang menyeluruh dan objektif terkait perlunya penyesuaian harga BBM ini, saya kira masyarakat dapat memahami karena jelas ini kepentingan bangsa ke depan. Dampaknya jelas bahwa pembangunan di sektor-sektor strategis tetap akan berjalan dengan baik dan masyarakatlah yang akan menikmati pembangunan itu,” jelas Ibas meyakinkan.

Dimuat harian Jurnal Nasional dan media online nasional lainnya

Reaksi

Edhie Baskoro Apresiasi Proses Pengadaan Alutsista Semakin Taat Prosedur Saya kira ini patut diapresiasi karena transparansi pengadaan alutsista kini jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintah semakin taat prosedur dalam pengadaaan alutsista dengan adanya High Level Comitee (HLC) dan terus memberikan penjelasan yang detail kepada DPR Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono Jakarta, SINERGIS Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tampak serius ingin mewujudkan kekuatan pokok minimum atau program minimum essential force (MEF) tiga matra TNI. Ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri senilai Rp 1,3 triliun.

Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengapresiasi penjelasan Kementerian Pertahanan terkait transparansi pengadaan alutsista.

“Saya kira ini patut diapresiasi karena transparansi pengadaan alutsista kini jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah semakin taat prosedur dalam pengadaaan alutsista dengan adanya High Level Comitee (HLC) dan terus memberikan penjelasan yang

Ibas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan saat berkunjung ke PT. DI di Bandung beberapa saat lalu. Foto. EBY Team

detail kepada DPR,” terang Ibas menanggapi pertemuan Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan di Senayan Jakarta belum lama ini.

Ditambahkannya, penjelasan Kemenhan terkait rincian biaya pengadaan enam unit pesawat tempur jenis Sukhoi SU30MK2 dari Rusia sangat rinci dan sekaligus mengklarifikasi berbagai tudingan sejumlah pihak yang curiga ada kecurangan dalam pengadaan alutsista di Kemenhan.

Ibas juga menyampaikan apresiasinya kepada DPR dan LSM yang menaruh perhatian yang besar terhadap transparansi pengadaan alutsista. “Kritikan oleh sejumlah pihak, baik di DPR maupun LSM merupakan bagian dari perhatian agar ke depan pengadaan alutsista kita dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan itu, pertahanan kita akan semakin efektif dan efisien, tepat manfaat dan terlebih mendapat dukungan oleh masyarakat Indonesia,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Ibas mengingatkan ke depan, perlu dipertimbangkan agar pengadaan alutsista juga menggandeng negara-negara lain yang strategis untuk menjadi mitra.

Ditambahkannya, hal lain yang perlu diprioritaskan dalam pembelian alutsista adalah kebutuhan di lapangan, kesesuaian dengan blue print Minimum Essential Forces (MEF) TNI dan yang tak kalah penting adalah transfer teknologinya.

David Christian/Dimuat Indonesia

Media

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 21

Reaksi

“Partai Demokrat memiliki cukup stock pemimpin untuk Jakarta. Sejumlah kader Partai Demokrat memiliki peluang untuk dicalonkan.

Namun tidak menutup kemungkinan juga berkoalisi dengan yang lain demi terciptanya pemerintahan yang lebih maju dan damai,” terang politisi muda ini.

Pilkada DKI:

Demokrat Dukung Calon Terbaik karena Jakarta Penting

S

Jakarta, SINERGIS ekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Partai Demokrat akan mengusung calon gubernur dan wakil gubenur terbaik dan tepat untuk memimpin DKI Jakarta. “DKI penting, DKI untuk kita semua, Jakarta merupakan barometer nasional. Untuk itu, tentunya Partai Demokrat akan mendukung calon terbaik yang mampu memberikan kontribusi pembangunan yang konkrit bagi masyarakat,” ungkap Ibas.

Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan untuk memperoleh calon pemimpin terbaik untuk masyarakat Jakarta, pihaknya membuka peluang baik calon dil luar partai maupun kader Partai Demokrat sendiri. “Partai Demokrat memiliki cukup stock pemimpin untuk Jakarta. Sejumlah kader Partai Demokrat memiliki peluang untuk dicalonkan.

Namun tidak menutup kemungkinan juga berkoalisi dengan yang lain demi terciptanya pemerintahan yang lebih maju dan damai,” terang politisi muda ini.

Ibas mengakui bahwa, DKI Jakarta perlu ditangani secara khusus dengan terobosan-terobosan pembangunan yang konkrit. “DKI Jakarta merupakan 22 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

daerah yang khas, yang perlu penanganan khusus karena tidak mudah ditata dengan cepat. Selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan terobosan pembangunan yang menjadi masalah krusial di masyarakat. Tantangan pembangunan Jakarta ke depan adalah mengakselerasi program yang tengah dijalankan dan program terobosan pembangunan lainnya,” harap Ibas optimis.

Ibas menjelaskan, sejauh ini Demokrat belum menentukan calon yang akan diusung. “Keputusan final ada di tangan Majelis Tinggi Partai yang tengah bekerja menentukan calon yang tepat, kapabel, dan berkompeten. Sesuai ketentuan partai, calon yang dimunculkan nanti adalah calon yang dapat diterima oleh masyarakat DKI Jakarta,” tambah Ibas.

Untuk itu Ibas berharap, calon pemimpin Jakarta yang nantinya diusung Partai Demokrat harus berkomitmen penuh untuk membangun Jakarta lebih baik lagi. “Siapapun nanti yang ditetapkan Majelis Tinggi Partai (MTP) agar menjalankan amanah dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Mesin Partai Demokrat juga saya harap bisa bekerja secara maksimal sebagai pemanasan sebelum 2014,” tutup Ibas. (**)

Nasional I b u A n i Yu d h o y o n o

Ajak Ilmuwan Kembangkan Herbal Indonesia untuk Kanker

I

Jakarta, SINERGIS bu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono berharap para ilmuwan di Indonesia dapat lebih mengembangkan obat-obatan herbal sebagai alternatif atau pelengkap untuk penanggulangan kanker di Indonesia. Indonesia menurut Ibu Negara, dikenal sebagai negara mega biodiversity karena memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa sehingga kelebihan ini harus dimanfaatkan.

“Saya berharap agar herbal di Indonesia dapat dijadikan alternatif atau pelengkap terapi dari penderita kanker, utamanya untuk menjaga kualitas hidupnya,” ungkap Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini pada bagian lain sambutannya saat membuka Seminar Nasional ‘’Kanker Masalah Kita Bersama’’ di Istana Negara, Rabu (22/2) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Ani mengimbau agar dilakukan kerja sama yang konstruktif antarbangsa, antarilmuwan, dan antarpakar untuk menemukan cara yang tepat guna mengatasi kanker di masa depan. Kanker bukan hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, melainkan juga momok bagi dunia.

“Dapat dibangun kerja sama yang saling menguntungkan antara kita dengan negara-negara lain untuk meneliti kemungkinan dari bumi Indonesia dapat ditemukan obat penyembuh kanker,” ujar Ibu Ani dikutip situs presidenri.go.id.

Dalam pemaparannya Ibu Negara, data serangan penyakit kanker setiap tahun mencapai 12 juta orang di dunia, sebanyak 7,6 juta diantaranya meninggal. Ada 13 persen kematian dunia disebabkan oleh kanker dan bila tidak dilakukan pengendalian maka pada 2030 diperkirakan bahwa 26 juta orang akan menderita kanker dan 17 juta diantaranya meninggal terutama di negara-negara berkembang,

Ibu Ani resmi membuka Seminar Nasional `Kanker Masalah Kita Bersama` di Istana Negara, Rabu (22/2) pagi. Seminar diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia. (foto: cahyo/presidensby.info)

termasuk Indonesia.

Terkait mahalnya biaya perawatan penderita kanker, pemerintah sejak beberapa tahun lalu sudah menerapkan Jamkesmas bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Untuk itu, Ibu Negara mengharapkan kerjasama semua pihak dalam penanganan kanker bisa mempermudah pengobatan bagi pengidap kanker.

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden SBY sangat mendukung segala upaya untuk melawan kanker yang dilakukan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dan pihak lain. Berdasarkan data, sekitar 13 persen kematian di dunia disebabkan oleh kanker. Jika tidak dikendalikan diperkirakan angka ini akan terus meningkat. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Presiden berharap dukungan semua pihak agar kematian karena kanker dapat terus ditekan,” kata Ibu Ani. Sementara itu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, prevalensi tumor di Indonesia adalah 4,3 per seribu penduduk.

Angka tertinggi ada di Provinsi DIY dengan 9,6 per seribu penduduk, dan terendah di Maluku dengan angka 1,5 per seribu penduduk.

“Tumor lebih tinggi pada

perempuan dengan angka 5,7 per seribu penduduk, dan laki-laki 2,9 per seribu penduduk,” Menkes menjelaskan. Sementara dari data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2008 menunjukkan jumlah kanker payudara berada pada urutan terbanyak sebesar 18,64 persen, dan kanker serviks sebesar 10,3 persen yang juga diderita oleh kaum perempuan.

Kanker merupakan beban ekonomi bagi individu dan negara. Pengobatan kanker juga menempati urutan keempat dalam pembiayaan. Oleh karena itu, perilaku hidup sehat, tanpa alkohol, konsumsi sayur buah, hidup bersih dan tidak merokok sangat penting untuk dilakukan.

“Sebagai orang yang hidup bersama kanker, saya imbau janganlah ada perkataan divonis kanker tapi didiagnosa kanker.

Bukan penderita kanker tapi hidup bersama kanker,” kata Endang Rahayu Sedyaningsih.

Hadir dalam acara ini, antara lain, Meneg Pemberdayaan Perempuan dan PA Linda Amalia Sari Gumelar, Ketua Dewan Pembina YKI Karina Umar Wirahadikusuma, dan anggota SIKIB diantaranya Ratna Djoko Suyanto, Okke Hatta Rajasa, dan Inggrid Syariefuddin Hassan.

David Christian/presidenri.go.id Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 23

Nasional

E-KTP Formula Tepat unt

P

Jakarta, SINERGIS residen Susilo Bambang Yudhoyono bersama keluarga pada Jumat (24/2/2012) di pendopo Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menjalani proses input data untuk kepentingan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Terkait hal ini, anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas mengatakan, program KTP Elektronik sudah mulai dirintis pemerintah sejak 2010 lalu merupakan formula yang tepat untuk pendataan kependudukan agar lebih teratur. “Saya melihat program ini banyak manfaatnya yaitu, dapat meminimalisirkan identitas ganda dan KTP palsu yang sering disalahgunakan untuk berbagai jenis pelanggaran di masyarakat. Program ini tepat agar pendataan kependudukan lebih teratur,” ujar Ibas yang juga ikut dalam pendataan E-KTP di Cikeas.

Selain itu, Ibas menambahkan, pemanfaatan e-KTP, juga dapat mencegah pemilih ganda dalam pemilu maupun pilkada. “Praktikpraktik kecurangan dalam pesta demokrasi di sejumlah wilayah di Indonesia dapat diminimalisir dengan program E-KTP. Manfaat lainnya dapat mengurangi tenaga kerja ilegal,” ujar Ibas.

Untuk itu, politisi muda ini berharap, masyarakat dapat mendukung dan mensukseskan agar program E-KTP agar dapat terealisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah dan memberikan manfaat untuk program pemerintah lainnya.

“Saya mengajak masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk berpartisipasi menyukseskan program ini agar ke depan 24 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Presiden SBY dan Ibu Ani berserta keluarga diambil sidik jarinya untuk pembuatan e-KTP di k Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/2) siang. foto: EBY Team

data kependudukan semakin tertata rapih dan memberikan manfaat agar program-program pemerintah yang ditujuhkan untuk masyarakat miskin tepat sasaran,” terang Ibas.

Pada kesempatan itu, selain memasukkan data pribadi, Presiden bersama keluarga juga memasukkan data sidik jari dan retina mata melalui peralatan yang disiapkan. Saat menjalani proses tersebut, Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Mendagri

Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Data sidik jari yang dimasukkan adalah empat jari tangan kiri dan tangan kanan kemudian ibu jari kiri dan kanan. Kemudian dilakukan pemasukan data retina mata kiri dan kanan pada semacam alat mirip teropong.

Mendagri Gamawan Fauzi dalam paparannya menjelaskan proses pembuatan KTP Elektronik sudah mulai dirintis sejak 2010. “Pada

Nasional

tuk Data Kependudukan

“Saya mengajak masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk berpartisipasi menyukseskan program ini agar ke depan data kependudukan semakin tertata rapih dan memberikan manfaat agar program-program pemerintah yang ditujuhkan untuk masyarakat miskin tepat sasaran,”

kediaman pribadi, Puri Cikeas Indah, Kecamatan Gunung Putri,

2010 sesuai amanat undangundang sudah dilakukan verifikasi data selesai pada akhir 2010.

Pada 2011 proses nomor induk kependudukan selesai dan pada Oktober-November 2011 mulai dilakukan perekaman data,” kata Gamawan.

Ditambahkannya hingga akhir 2011 telah terekam 47 juta data penduduk dari 197 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia yang pada tahap awal menjalani proses pemasukan data KTP elektronik.

Edhie Baskoro Yudhoyono

Pada 2012 ditargetkan 300 kabupaten/kota akan menjalani proses perekaman data elektronik KTP dengan target 172 juta warga pada akhir 2012. “Saya sudah minta Menteri BUMN untuk percepat alat, target kita kita perlu 400.000 perekaman per hari, tahun lalu kita lakukan 197 kabupaten/kota, tahun ini target 300 kabupaten/ kota,” kata Mendagri.

Gamawan mengatakan untuk 2012, Kabupaten Bogor masuk dalam salah satu kabupaten yang

menjalani proses perekaman data elektronik KTP dan Presiden beserta keluarga menjadi warga pertama di Kabupaten Bogor yang menjalani proses pemasukkan data.

“Tahun ini bapak yang pertama di kecamatan ini, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor berpenduduk 4,8 juta dengan 3,4 juta jiwa yang wajib KTP. Untuk Gunung Putri sendiri wajib KTP ada 292.000 jiwa,” paparnya. David Christian Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 25

Nasional

Kemenkeu Sosialisasi Program Prorakyat

K

Jakarta, SINERGIS ementerian Keuangan ( K e m e n k e u ) menyosialisasikan program prorakyat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2012 untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pelaksana APBN, serta masyarakat luas untuk menyukseskan program pemerintah tersebut.

“Kita menyadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah terkait kinerja penyerapan dan penyaluran anggaran,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, dalam sambutan sosialisasi program yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dikutib situs depkeu. go.id, pemerintah melakukan sosialisasi terkait tujuan utama pembangunan tahun depan yaitu membangun penyangga terhadap gejolak global, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanganan daerah tertinggal.

“Kita ingin memperluas informasi dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam program prorakyat 2012 serta menyamakan cara pandang mengenai program tersebut di masa mendatang,” ujarnya.

Menkeu menyebutkan, arah kebijakan APBN 2012 diarahkan untuk menunjang empat pilar pembangunan yaitu progrowth, pro-job, pro-poor dan pro-environment (berpihak ke pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atasi kemiskinan dan lingkungan hidup) dengan sasaran 26 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

strategis tingkat kemiskinan 10,5 persen hingga11,5 persen, tingkat pengangguran 6,4-6,6 persen dan target penyerapan tenaga kerja 450 ribu orang per satu persen pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dalam sosialisasi ini memfokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan membuat kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan memberikan fasilitas bantuan melalui kegiatan yang berkepihakan.

“Oleh karena itu, sosialisasi dibutuhkan karena perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk program prorakyat dan program lainnya yang tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga belum optimal jika dalam tataran pelaksanaannya masih dilakukan secara business as usual,” ujarnya.

Program prorakyat yang dipaparkan dalam sosialisasi ini antara lain kebijakan realokasi bantuan operasional sekolah (BOS), kebijakan beasiswa siswamahasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui program penyediaan air minum berbasis

masyarakat (Pamsimas).

Dijelaskan pula program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu program keluarga harapan, kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (raskin).

“Saya harap sosialisasi ini dapat semakin memperkokoh komitmen dan kesepahaman kita semua dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta memperkokoh stabilitas domestik Indonesia,” katanya.

Dalam peningkatan kesejahteraan sosial dalam APBN 2012, alokasi anggaran bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp47,8 triliun yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga sebesar Rp43,8 triliun dan dana cadangan penanggulangan bencana alam Rp4 triliun.

Pemerintah juga memberikan alokasi anggaran untuk program nasional pemberdayaan masyarakat dalam belanja bantuan sosial senilai Rp 10 triliun.

David Christian/ berbagai sumber

Nasional

Kredit Usaha Rakyat

(KUR)

K

redit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/ USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup: - Peningkatan akses pada sumber pembiayaan - Pengembangan kewirausahan - Peningkatan pasar produk UMKMK - Reformasi regulasi UMKMK Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 27

Nasional

Pemerintah Tingkatkan Produktivitas UKM Lewat Realisasi KUR

Presiden SBY dan Ibu Ani menyaksikan gerai yang menampilkan produksi UMKM yang memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada peluncuran KUR tenaga kerja Indonesia (TKI) di Aula Gedung Grahadi, Surabaya, (15/12) pagi. (foto: haryanto/ presidensby.info)

U

Jakarta, SINERGIS ntuk meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berkomitmen menurunkan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi agenda utama. Dengan demikian tingkat realisasi KUR semakin meningkat dan tepat sasaran.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan saat ini penurunan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi agenda utama setelah dipangkasnya tingkat suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,75 persen.

28 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Demikian dikatakan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari di Jakarta, Jumat (17/2).

Tingkat suku bunga KUR terutama untuk KUR skala mikro yang ditetapkan sebesar 22 persen per tahun masih tergolong membebani dan memberatkan pelaku KUMKM di daerah-daerah.

Terlebih suku bunga KUR untuk ritel telah diturunkan satu persen sebelumnya, bahkan sebelum BI rate dipangkas, yakni dari 14 persen per tahun menjadi 13 persen per tahun.

Menurut dia, prakarsa yang baik itu harus dirintis agar juga diikuti oleh bank-bank yang lain.

Pihaknya sangat mengharapkan

pemangkasan tingkat suku bunga acuan atau BI rate sebesar 0,25 basis point menjadi 5,75 persen akan menjadi pemicu turunnya suku bunga KUR. KUR mikro sendiri merupakan pinjaman debitur KUR yang jumlah maksimal Rp20 juta. Sedangkan KUR ritel besar pinjamannya di atas Rp20 juta-Rp500 juta. Antara Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Realisasi KUR Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) enam bank dan 26 bank pembangunan daerah (BPD) per akhir Januari tahun ini mencapai Rp1,66 triliun, atau turun 11,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,868 triliun. Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Parikesit

Nasional

Presiden SBY, didampingi Menko Perekonomian dan Menakertrans, meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tenaga kerja Indonesia (TKI) di Aula Gedung Grahadi, Surabaya, (15/12) pagi. (foto: rusman/ presidensby.info)

Suprapto mengatakan, jumlah debitor yang memperoleh KUR saat itu 152.275 debitor.

“Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank yang menyalurkan KUR terbesar mencapai Rp1,09 triliun, yang diberikan kepada 104.853 debitor. Realisasi KUR tersebut diberikan kepada 746 debitor sektor ritel sebesar Rp183 miliar dan 104.107 debitor sektor mikro mencapai Rp903,9 miliar,” katanya di Jakarta.

Dia mengungkapkan, Bank Negara Indonesia (BNI) menyalurkan KUR kepada 1.835 debitor dengan nilai mencapai Rp186,4 miliar. Sementara itu, Bank Mandiri menyalurkan KUR kepada 244 debitor senilai Rp40,9 miliar, Bank Tabungan Negara (BTN) menyalurkan KUR kepada 464 debitor sebesar Rp68,7 miliar.

Realisasi penyaluran KUR Bank Bukopin akhir bulan lalu senilai

Rp2,2 miliar kepada 29 debitor dan anak usaha Bank Mandiri, yakni Bank Syariah Mandiri, menyalurkan KUR mencapai Rp87,7 miliar kepada 1.195 debitor.

Adapun 26 BPD telah menyalurkan KUR senilai Rp186,6 miliar kepada 2.769 debitor. Parikesit menuturkan,ratarata kredit yang diberikan perbankan tersebut kepada debitor sekitar Rp13,6 juta.

Adapun sektor yang menjadi penerima KUR terbesar adalah perdagangan, restoran, dan hotel yang mencapai 43 persen, sektor pertanian dan perikanan mencapai 16,9 persen, sektor hulu terintegrasi 14,8 persen dan sisanya 13,7 persen sektor lainnya.

Daerah penerima KUR terbesar adalah Jawa Timur mencapai 15,5 persen atau Rp9,8 triliun, Jawa Tengah Rp9,2 triliun,dan Jawa Barat senilai Rp8,3 triliun.

Total Penyaluran Kredit Usaha

Rakyat Mencapai Rp 62,9 triliun Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional meningkat pesat. Ia menjelaskan, pada tahun 2011 penyaluran KUR mencapai Rp28,4 triliun, atau naik sebesar 65 persen dari penyaluran tahun 2010 yakni Rp17,2 triliun. «Peningkatan ini telah mencapai 41 persen di atas target tahun 2011 yakni sebesar 20 triliun rupiah,» ujarnya.

Besarnya angka penyaluran dana KUR tersebut diikuti oleh 1,9 juta debitur di seluruh daerah di Indonesia.

Agung menambahkan, jika ditotal jumlah penyaluran KUR sejak November 2007 hingga Desember 2011 mencapai Rp62,9 triliun, yang meliputi 6 juta debitur dan tingkan Non Performing Loan (NPL) rata-rata 2,5 persen. Penyaluran KUR ke sektor perdagangan merupakan yang dominan yaitu 43,4 persen, sedangkan ke sektor pertanian, perikanan dan kelautan mencapai 34,3 persen.

«Pemerintah meluncurkan program dengan pola penjaminan ini, karena dinilai efektif membuka akses permodalan bagi pengusaha mikro, kecil dan koperasi untuk mengembangkan usahanya,» katanya. Melalui KUR, diharapkan dapat menghapus ketergantungan usaha mikro dan kecil kepada rentenir, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka pengangguran.

David Christian

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 29

Nasional Jakarta International Defense Dialogue

Presiden Tegaskan Defense Diplomacy untuk Kembangkan Pertahanan dan Keamanan Antarnegara Jakarta, Sinergis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pentingnya defense diplomacy sebagai suatu hal yang esensial dalam pengembangan postur pertahanan dan keamanan Indonesia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan perlunya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang erat antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri antarnegara.

Demikian disampaikan presiden saat membuka Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta Convention Center, Rabu Pagi (21/3). JIDD merupakan forum dialog pertahanan terbesar di Asia Tenggara yang sudah diadakan untuk yang kedua kalinya di Indonesia. Forum ini bertujuan mempromosikan kerja sama antarpemerintah untuk menghadapi berbagai ancaman dan permasalahan keamanan.

Dalam sambutannya Presiden berharap dengan adanya JIDD ini akan menjadi forum tahunan untuk pertukaran ide dan praktek terbaik yang mengarah pada peningkatan kerjasama di bidang keamanan. “Saya harap akan menjadi sebuah forum tahunan untuk pertukaran ide dan praktek terbaik yang mengarah pada peningkatan kerja sama di bidang keamanan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dewasa ini, kerjasama antarnegara menjadi hal penting yang harus dilakukan semua 30 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Presiden SBY ketika menyampaikan sambutan pembukaan Dialog Pertahanan Jakarta atau Jakarta International Defense Dialogue 2012 di JICC, Rabu (213) siang. foto: rusman/presidensby.info)

bangsa di dunia. Terkait hal itu, Presiden menambahkan, setiap negara bisa melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk dalam diplomatik dan ekonomi.

“Yang perlu menjadi perhatian adalah, mereka juga menutupi hubungan militer antarnegara.

Mungkin saya agak bias. Tetapi sebagai seorang jenderal, orang yang berseragam biasanya lebih mudah untuk membangun persahabatan dan kemitraan satu sama lain,” ungkap Presiden SBY pada forum yang bertema "Military Operation Other Than War" ini.

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), anggota Komisi I DPR RI yang membidangi masalah luar negeri mengatakan, Indonesia dapat memanfaatkan forum

dialog pertahanan antarnegara ini untuk menyampaikan ideide perdamaian agar semakin disegani di pentas internasional.

“Mempererat hubungan baik dan konstruktif dengan negaranegara sahabat justru akan memperkuat kedaulatan RI. Tak hanya ini, dengan sikap proaktif menyumbangkan pemikiran dan ide-ide perdamaian, maka Indonesia akan semakin disegani dalam pentas internasional,” terang politisi muda ini.

Sementara Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon yang hadir sebagai pembicara kunci mengangkat sejumlah isu pertahanan global dan tantangan keamanan dunia dewasa ini. Ia menyoroti

Nasional “Mempererat hubungan baik dan konstruktif dengan negara-negara sahabat justru akan memperkuat kedaulatan RI. Tak hanya ini, dengan sikap proaktif menyumbangkan pemikiran dan ide-ide perdamaian, maka Indonesia akan semakin disegani dalam pentas internasional,” Edhie Baskoro Yudhoyono

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang menjadi penyelenggara dialog ini menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk kontribusi dan mengambil perannya di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Indonesia sudah memberikan

Presiden SBY, Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan PM Timor Leste Xanana Gusmao ketika menghadiri pembukaan Jakarta International Defense Dialogue 2012 di JICC, Rabu (213) siang. foto: EBY Team/rusman/presidensby.info

peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sejumlah negara Arab, revolusi di Libya, transformasi di beberapa negara, termasuk kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi di beberapa negara seperti di Pantai Gading dan terakhir di Suriah.

“Saya menarik pelajaran penting dari berbagai peristiwa ini, mengenai betapa pentingnya komunitas internasional bersatu dan keharusan untuk melengkapi peralatan yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa Bangsa untuk dapat melakukan tugastugasnya dengan baik,” ungkap Ban Ki-moon.

Ia mengatakan, pencegahan adalah suatu bentuk yang harus dilakukan PBB untuk mencegah berbagai krisis seperti krisis

politik, krisis yang dibuat manusia, dan krisis bencana alam. “Kita tidak boleh berpaling dari situasi krisis,karena semua perlu bertindak proaktif, karena itu kami membangun kapasitas yang damai,” tandasnya.

Karena itu, lanjut Ban, PBB terus berupaya meningkatkan berbagai kapasitasnya.

Secara khusus ia menjelaskan pula mengenai sejumlah hambatan yang dihadapi, misalnya terkait operasi pasukan penjaga perdamaian PBB saat ini yang menghadapi kekurangan sekitar 44 helikopter, sementara hal ini sangat penting untuk melindungi warga sipil, terutama di wilayah yang luas dengan kerentanan keamanan yang besar.

kesanggupan bahwa kita ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia, dan salah satunya mengenai permintaan helikopter itu akan kita penuhi tapi jumlahnya belum kita putuskan, yang kedua mengenai kebutuhan pasukan perdamaian dimana saat ini PBB sedang mempersiapkan pasukan perdamaian perempuan (female peacekeeper),” urai Purnomo.

Dalam konferensi yang dihadiri sekitar 1.300 delegasi dari 40 negara itu, Selain Presiden SBY dan Sekjen PBB Ban Kimoon, hadir pula PM Timor Leste Xanana Gusmao, mantan Presiden Filipina Fidel Ramos, dan Asisten Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Michael Flynn. David Christian Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 31

Nasional

Kinerja Ekonomi Nasional Tingkatkan Posisi Indonesia dalam Global Consumer Confidence

I

Jakarta, SINERGIS ndonesia kembali mendapatkan pengakuan dunia terkait optimisme konsumen. Menurut lembaga riset internasional, Nielsen, dalam survei terbaru mereka menempatkan India, Indonesia dan Filipina di peringkat teratas daftar Global Consumer Confidence, suatu peringkat yang mencerminkan optimisme konsumen akan perekonomian di negara masing-masing.

India mendapat skor 122 di tempat pertama, Indonesia dan Filipina mencatat skor 117 di tempat kedua. Skor 100 ke atas menyiratkan optimisme, sedangkan 100 ke bawah menggambarkan pesimisme.

“Asia Pasifik terus berlanjut sebagai wilayah yang paling optimis, melesatkan tujuh dari 10 negara di tempat teratas.

Keyakinan konsumen naik di hampir setengah (6 dari 14) dari pasar Asia Pasifik dalam survei Nielsen, turun di lima negara dan tetap datar di tiga negara--Malaysia, Singapura dan Jepang,” demikian Venkatesh Bala, ekonom kepala pada The Cambridge Group, salah satu unit Nielsen, sebagaimana dikutip oleh Economic Times, (12/2).

Taiwan mengalami penurunan 16 poin dibanding kuartal sebelumnya, menjadi 71, yang 32 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

terendah dalam 24 bulan terakhir.

Riset yang mensurvei lebih dari 28 ribu konsumen online di 56 negara tersebut dilangsungkan pada 30 November 2011-9 Desember 2011. Survei berkala yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 ini mempunyai margin error maksimum plusminus 0,6 persen.

Bagian lain survei ini menunjukkan konsumen Eropa masih dilanda pesimisme. Krisis utang di kawasan itu disambung dengan ketidakpastian politik, menyebabkan penurunan keyakinan konsumen.

“Kepercayaan konsumen turun di 24 dari 27 pasar Eropa dibandingkan dengan survei Nielsen pada kuartal terakhir, sebagai dampak dari krisis utang di kawasan itu,” kata Bala.

Konsumen di Hungaria merupakan yang paling pesimistis, hanya mencatat 30 poin, disusul Portugal 36, Yunani 41. Secara berturut-turut, ketiga negara itu mengalami penurunan keyakinan konsumen sebesar 11, 4 dan 10 poin. «Negara-negara di Eropa menyumbang sembilan dai 10 negara paling tertekan di kuartal lalu,” demikian laporan Nielsen.

Selain dari India, Indonesia, Filipina dan Asia Pasifik lainnya, kabar gembira datang dari dua negara yang perekonomiannya terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China. Indeks kepercayaan konsumen di kedua negara ini mengalami kebangkitan hingga naik ke tingkat yang telah mereka capai di kuartal pertama 2011.

Indeks kepercayaan konsumen di

Nasional

AS naik 6 poin menjadi 83. China mengalami kenaikan 4 poin menjadi 108, menyebabkannya berada di peringkat enam sebagai negara paling optimistis secara global, naik dari peringkat delapan sebelumnya.

Tren Peningkatan Kepercayaan Konsumen Indonesia Sebelumnya, kepercayaan konsumen menguat sejak Desember 2011, di mana Indeks kepercayaan konsumen (IKK) naik sebesar 0,2 persen menjadi

91,6. Ini adalah level IKK tertinggi dalam enam bulan terakhir. Hasil riset Danareksa Research Institute mengungkapkan, menguatnya kepercayaan konsumen ini didorong oleh penilaian konsumen yang semakin baik terhadap keadaan ekonomi nasional maupun ekonomi lokal saat ini.

“Perkembangan ini menunjukkan proses ekspansi yang terjadi di perekonomian kita belum terganggu oleh gejolak yang terjadi di perekonomian global,” tutur Analis Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa, lewat siaran persnya di sejumlah media.

Menurutnya, selama 2011 ini, Commodity Channel Index (CCI) telah meningkat secara signifikan. Hal ini, menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terus membaik selama 2011. Dari kedua komponen utama yang membentuk IKK pada Desember, komponen yang menunjukkan keadaan saat ini (Indeks Situasi Sekarang/ISS), naik sebesar 2,5 persen menjadi 77,6. “Kenaikan ini terjadi karena penilaian konsumen terhadap keadaan ekonomi nasional maupun lokal saat ini meningkat,” jelas dia.

Sebaliknya, komponen IKK lainnya yang menunjukkan keadaan masa depan (Indeks Ekspektasi/IE), turun 1,1 persen menjadi 102,1. Hal ini menunjukkan bahwa optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan dalam enam bulan mendatang sedikit menurun. “Penurunan ini sehubungan dengan ekspektasi adanya kenaikan harga dalam enam bulan ke depan,” tambahnya.

Indeks yang mengukur sentimen konsumen terhadap inflasi naik sebesar tiga persen menjadi 189,0 pada Desember, yang merupakan level tertinggi dalam empat bulan terakhir.

“Memang menurut survei terakhir, sekira 89,9 persen

konsumen yang disurvei pada Desember masih merasa khawatir terhadap kenaikan harga barang, naik dari 86,5 persen pada survei bulan sebelumnya,” tutur dia.

Karena optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang sedikit menurun, rencana konsumen untuk membeli barang-barang tahan lama juga menurun pada Desember. Berdasarkan hasil survei terakhir, sekira 35,6 persen konsumen yang disurvei berencana untuk membeli barang-barang tahan lama dalam enam bulan mendatang, turun dari 40,2 persen jika dibandingkan pada November.

“Walaupun turun, rencana konsumen untuk membeli barang-barang tahan lama masih tetap kuat, karena persentase konsumen yang akan membeli barang-barang tahan lama masih relatif tinggi, tidak terlalu jauh dari level teringginya sejak Januari 2000,” ungkapnya.

Sementara itu, kepercayaan konsumen terhadap kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya kembali melemah pada Desember. Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) turun sebesar 2,21 persen menjadi 86,0 dari 87,9 pada November.

Pada survei terakhir, semua komponen yang membentuk IKKP (komponen yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan dan menjaga fasilitas umum, dan menegakkan hukum) menurun.

Kecuali, komponen yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lingkungan yang aman dan teratur (indeksnya naik sebesar 1,06 persen menjadi 100,9 dari 99,8 pada November).

David Christian/Jaringnews.com

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 33

Bupati Pacitan, Indartato meletakkan batu pertama pencanangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kedungdowo, Desa Wonogondo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, Senin (6/2). Foto. EBY Team

Pencanangan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Di Pacitan

Kilas Dapil VII Pacitan

Pemprov Targetkan Renovasi 100 Ribu RTLH Selesai 2013

S

Pacitan, SINERGISebanyak 100 Ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Jatim akan segera di renovasi. Aksi sosial ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berkerjasama dengan Kodam V Brawijaya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, jumlah RTLH di Jatim mencapai 324.000 unit yang tersebar di 38 kabupaten/ kota. Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya memiliki program untuk melakukan perbaikan RTLH sebanyak 100 ribu unit dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2013. “Sedangkan renovasi pada 1/3 bagian dari 324 ribu unit RTLH tersebut dilakukan oleh kabupaten/kota,� kata Soekarwo, 34 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

saat Pencanangan Kegiatan Bhakti TNI Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahap VII, di Wilayah Jatim Kerja Sama Pemprov Jatim dengan Kodam V/Brawijaya Tahun 2012 di Dusun Kedungdowo, Desa Wonogondo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, Senin (6/2).

Saat ini, realisasi pelaksanaan RTLH di Jatim sejak tahun 2009 sampai 2011 mencapai 50.000 unit RTLH dengan total anggaran Rp250 miliar. Kegiatan Bhakti TNI Renovasi RTLH Tahap VII Tahun 2012, akan melakukan renovasi 10.000 unit RTLH di 10 kabupaten dan dua kota.

Prosesnya dilaksanakan mulai Februari 2012 hingga bulan Juni 2012. Berikutnya akan direnovasi sebanyak 10.000 unit RTLH dari bulan Juli 2012 hingga akhir 2012.

Sehingga total renovasi RTLH pada tahun 2012 sebanyak 20.000 unit.

Pakde Karwo--sapaan akrab Gubernur Jatim itu, mengatakan, renovasi RTLH merupakan salah satu upaya Pemprov Jatim untuk mengentas masyarakat miskin dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan representasi suasana guyub rukun antara TNI, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.

Mantan Sekdaprov Jatim itu mengharapkan, agar dengan dicanangkannya Kegiatan Bhakti TNI untuk pelaksanaan program Renovasi RTLH Tahun VII Tahun 2012 ini, pembangunan perumahan dan pemukiman akan semakin memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan

miskin, menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat, serta dapat membangkitkan kepedulian sosial, rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di kalangan masyarakat.

Sementara, Bupati Pacitan Indartato sempat berterus terang terkendala dana mengatasi RTLH. Padahal, rumah berlantai tanah dengan ventilasi kurang dapat memengaruhi kesehatan penghuninya.

Di tahun ini, pemkab mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH sebesar Rp 175 juta yang hanya cukup untuk memugar 30 unit rumah.

“Ya, paling tidak kediaman seperti itu terus berkurang dari tahun ke tahun. Di 2012 ini RTLH yang sudah memenuhi persyaratan ditangani sebanyak 2.600 unit,”jelasnya.

Di lain pihak, Winarto, warga Desa Wonogondo, mengaku sangat senang rumahnya dipugar.

Kendati saat perbaikan masih

berlangsung, dia dan Bogiyem, istinya, harus numpang tidur di rumah tetangga untuk sementara.

“Kalau sudah jadi, tentunya nanti lebih nyaman tinggal di rumah sendiri,” ungkapnya disambut tawa rombongan hubernur.

Sebelum menuju lokasi pencanangan, Gubernur beserta rombongan yang terdiri dari Pangdam V/Brawijaya dan jajarannya, Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, Forpimda Jatim dan Kabupaten Pacitan mengunjungi salah satu rumah warga yang ikut direnovasi di RT 02 RW 02 Lingkungan Krajan, Kelurahan Pacitan, Kab. Pacitan.

Seusai acara, Gubernur melakukan penanaman pohon bersama Pangdam V/Brawijaya dan Bupati Pacitan, serta meletakkan batu pertama renovasi RTLH Tahap VII Tahun 2012.

Hernawan Adipriyana

Gubernur Jawa Timur, DR H. Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Murdjito, Bupati Pacitan Indartato dan rombongan tiba di lokasi pencanangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kedungdowo, Desa Wonogondo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, Senin (6/2). Foto. EBY Team

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 35

Kilas Dapil VII Pacitan

kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Murdjito mengatakan, untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Jatim, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Kodam V/ Brawijaya membuat program kegiatan bhakti renovasi RTLH. “Ini merupakan suatu wadah atau program yang diprakarsai oleh Gubernur Jatim. Untuk itu kami mendukung melaksanakan program tersebut dengan kegiatan bhakti ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, renovasi RTLH Tahap VII Tahun 2012 ini akan dilakukan di Trenggalek, Pacitan, Tulugangung, Ponorogo, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

Kegiatan ini juga mampu mengangkat derajat masyarakat

Panen Jagung Terus Meningkat,

Pacitan Targetkan Tujuh Ton Per Hektar

Kilas Dapil VII Pacitan

K

Pacitan, SINERGIS abupaten Pacitan memiliki Lahan kering cukup menjanjikan untuk budidaya tanaman jagung. Bahkan, perkembangan produksi tanaman bertongkol itu semakin menunjukkan peningkatan.

Tahun ini saja, produksi jagung petani Pacitan sudah mencapai 5,7 ton per hektar atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebanyak 4,9 ton per hektar. Melihat kenyataan tersebut Bupati Pacitan Indartato bahkan berani menargetkan kenaikan produksi sebanyak 7 ton per hektar kedepan.

"Tantangan tersebut sangat mungkin dapat tercapai jika petani mampu meningkatkan etos kerja. Selain itu peran kelompok tani dan petugas lapangan (PPL) harus terpadu," ungkap bupati Pacitan Indartato saat melakukan panen raya jagung di Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku Senin (27/2).

Menurut Bupati, Pemerintah sendiri menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas penanganan karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bercocok tanam. Pengembangan potensi lahan kering menjadi salah satu terobosan, mengingat sebagian besar lahan pertanian di

36 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Pacitan masih mengandalkan curah hujan.

Senada dengan pernyataan bupati Pacitan Indartato, kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Pacitan Ir Pamuji yakin jika kedepan target tersebut dapat terpenuhi. "Bahkan, seperti jagung oposit misalnya dapat berpeluang menghasilkan lebih dari 7 ton per hektar. Begitu juga dengan jagung Hibrida, berpeluang diatas 10 ton per hektar," ungkap Pamuji.

Hanya saja tandas Pamuji, peran petani untuk menggarap lahan yang benar sangat dibutuhkan.

Apalagi, lambat laun tingkat kesuburan tanah semakin berkurang. Untuk itu dibutuhkan pupuk yang mampu memperbaiki kesuburan tanah semisal penggunaan pupuk organik.

Dari data di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan , di Kabupaten Pacitan luas lahan pertanian mencapai 13 ribu hektar. Hampir separuhnya, sekitar 6.707 hektar merupakan sawah tadah hujan. Pada sawah tadah hujan, panen hanya memungkinkan terjadi maksimal 2 kali per tahun.

Sementara sisanya bisa hingga 3 kali pertahun.

Sementara luas lahan kering yang ada mencapai 6.029 hektar. Lahan jenis ini tersebar merata di seluruh wilayah Pacitan. Terbanyak berada di wilayah barat yang meliputi Kecamatan Pringkuku, Punung dan Kecamatan Donorojo.

Sementara lahan yang sudah dilengkapi irigasi teknis baru mencapai 864 hektar. Sedangkan lahan dengan irigasi semi teknis sekitar 1.130 hektar. Angka itu sendiri jauh lebih kecil dibanding lahan yang hanya mengandalkan irigasi sederhana seluas 3.313 hektar, tadah hujan (6.707 ha), dan tegalan seluas 29.890 hektar. Frend Mashudi PANEN RAYA JAGUNG: Bupati Pacitan Indartato bersama Wakil Bupati Prayitno saat melakukan panen raya jagung di Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku Senin (27/2).

GUNTING PITA : Camat Sampung, Ponorogo, Prianto Rumyarsono berkenan meresmikan secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011di Dukuh Mendak Ilang, Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Foto. EBY Team

B

Ponorogo, SINRGIS ertempat di Rumah Sutrisno, warga Dukuh Mendak Ilang, Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Camat Sampung, Prianto Rumyarsono berkenan meresmikan secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, Kamis (16/2).

Turut hadir pada acara tersebut,

Muspika Kecamatan Sampung, Kepala Desa Tulung, BPD dan LPMD serta masyarakat setempat.

Kepala Desa Tulung, Rusno dalam laporan penyelenggaraannya menjelaskan tentang jumlah bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI Tahun Anggaran 2011 sebesar 50 unit se-Desa Tulung dengan total anggaran Rp. 475.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Dengan perincian terdiri dari :

Pembangunan Baru (PB) 25 unit @ Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Peningkatan Kualitas (PK) 25 unit @ Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

“Seratus juta untuk pembangunan Drainase atau saluran irigasi satu lokasi dan plengsengan atau talud untuk tiga lokasi,” ujar Rusno.

Sedangkan realisasi Penyalurannya secara bertahap Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 37

Kilas Dapil VII Ponorogo

50 Keluarga di Ponorogo Peroleh Bantuan Stimulan Perumahan Gratis

Kilas Dapil VII Ponorogo

PRO RAKYAT : Masyarakat Desa Tulung saat peresmian secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011. Foto. EBY Team

dari APBN TA 2011. Dalam sambutannya, Camat Sampung, Prianto Rumyarsono mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pro rakyat yang telah peduli terhadap warga masyarakat Desa Tulung.

Lebih jelas, Camat Sampung menerangkan bahwa Pemkab Ponorogo akan terus berupaya mengingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah. “Tidak hanya di bidang perumahan rakyat saja, tapi juga di bidang pedidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Prianto Rumyarsono.

Dia berharap, masyarakat yang akan menerima bantuan stimulan perumahan swadaya ini agar memanfaatkan dengan sebaikbaiknya bantuan dari perintah ini, karena program ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah dalam upaya mensejahterakan taraf hidup masyarakat. Ke depan harap Camat Sampung, pembangunan rumah swadaya ini juga harus dibarengi dengan perbaikan sarana umumnya 38 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya secara maksimal. “Masih ada banyak masyarakat yang belum memilki tempat berteduh atau bisa juga dikatakan pra sejahtera dengan indikator memiliki rumah namun tak layak huni atau lantai masih tanah,” bebernya.

Sedangkan kendala yang ditemui dilapangan adalah kurangnya tenaga ahli dalam hal ini tukang kayu, sehingga dia mengusulkan untuk dapat menjalin kerjasama dengan TNI/ Polri untuk dapat mengatasi kendala tersebut.

Dia juga mengatakan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi komitmen bersama dalam menyukseskan Program Pro Rakyat. “Acara hari ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah terhadap masyarakat. Sedangkan stimulan diharapkan dapat menjadi starter pada masyarakat agar dapat memicu semangat dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya Camat

Sampung juga berharap agar masyarakat dapat kembali menumbuhkan semangat gotong royong dan bersama untuk menjaga dengan baik kondisi daerah karena tanggung jawab membangun Kabupaten Ponorogo adalah tanggung jawab bersama dengan saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah. “Hal lain yang ditekankan adalah agar bantuan yang diterima tidak menimbulkan masalah,” demikian Camat Sampung menutup sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan peninjauan Camat Sampung beserta seluruh tamu undangan yang hadir ke lokasi perumahan yang akan dibangun. Juga penempelan stiker Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.

Muh Nurcholis

Bupati Ngawi

Sambang Desa Untuk Serap Aspirasi

Bupati mengunjungi desa di wilayah Ngawi, yaitu Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar. Selama dua hari Bupati menyerap aspirasi masyarakat Pandean dan Karanganyar. Foto. Humas Pemkab

sistem keramba apung ini. Dari dialog antara warga dengan Bupati disampaikan keluhan keberadaan keramba apung di waduk Pondok saat ini yang keseluruhan ada 44 kerambah pemanfaatannya masih belum maksimal. Dari total kerambah yang berjumlah 44 buah ternyata oleh warga baru dimanfaatkan sebanyak 10 buah, untuk mengatasi hal tersebut bupati memerintahkan Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB untuk berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda, dan Olahraga diminta turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut berikut teknis pengelolaannya.

Dalam pengelolaan kerambah nantinya dari unsur PKK maupun pemuda setempat yang didampingi oleh Tim PKK Kabupaten Ngawi serta Dinas

Pariwisata, Pemuda Dan Olah raga serta dinas Peternakan Dan Perikanan dapat bekerjasama untuk mengelola kerambah dengan maksimal.

Selain mendorong pemanfaatan kerambah apung secara maksimal, dalam kunjungan ini Bupati juga memberikan bantuan ternak berupa Kambing, yang di berikan pada warga Desa Sumber Bening. Bantuan kambing ini lebih spesifik di peruntukkan bagi mantan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Guru Tidak Tetap (GTT) permintaan para mantan Guru Tidak Tetap, yang sebagian dari mereka telah bertekad untuk beralih profesi menjadi peternak.

Bupati sangat merespons keinginan para PTT dan GTT ini yang sedang berupaya untuk menjadi seorang wirausahawan.

Setyo Utomo Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 39

Kilas Dapil VII NGAWI

B

Ngawi, SINERGIS upati Ngawi, Budi Sulistyono memiliki cara yang berbeda untuk mengetahui kondisi masyarakatnya.

Pada Januari lalu, Bupati mengunjungi desa pinggiran di wilayah Ngawi, yaitu Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar. Selama dua hari Bupati bermukim di Desa Pandean untuk menyerap aspirasi masyarakat Pandean serta Karanganyar.

Pada kesempatan itu, Bupati berdialog dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Karanganyar. Kunjungan yang diikuti oleh jajaran kepala dinas di lingkup Pemkab Ngawi, bermaksud mendapat masukan langsung dari masyarakat untuk rumuskan dalam bentuk kebijakan oleh satuan kerja dinas terkait.

Hal yang sama juga dilakukan pada Februari lalu. Bupati beserta seluruh jajarannya menyambangi desa Sumber Bening Kecamatan Bringin.

Kecamatan Bringin adalah salah satu kecamatan yang wilayahnya agak tertinggal.

Kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blora serta Kabupaten Bojonegoro ini infrastrukturnya masih kurang, diantaranya infrastruktur jalan umum, dimana 80 % dalam keadaan rusak berat serta makadam. “Saya ajak seluruh jajaran dinas dalam kunjungan ini, agar mereka dapat langsung menyerap masukan dari warga, sehingga mereka bisa menindaklanjuti aspirasi warga, sesuai dengan bidang masingmasing,” lanjut Bupati.

Kegiatan Sambang Desa di Kecamatan Bringin ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada 18 – 19 Februari 2012. Rombongan Bupati selama di Kecamatan Bringin mengambil lokasi di Waduk Sangiran serta Dusun Boan yang terletak di sebelah utara waduk Pondok. Disekitar waduk Pondok ini sebenarnya sangat potensial bagi warga untuk ternak ikan dengan sistem kerambah.

Namun selama ini inisiatif dari warga maupun program dari pemerintah terlihat kurang untuk budidaya ternak ikan dengan

Bupati Magetan

Kilas Dapil VII Magetan

Serahkan Bantuan Dari Kemensos

B

Magetan, SINERGIS upati Magetan H. Sumantri, menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp 1 miliar.

Bantuan diberikan kepada 40 kelompok yang masing-masing menerima Rp 25 juta di pendopo Surya Graha beberapa waktu lalu.

Bantuan itu terdiri atas bantuan langsung Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk sepuluh kelompok di Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati, serta lima kelompok di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan.

Pada kesempatan itu, diberikan juga bantuan modal Kube Fakir Miskin Perkotaan sebesar Rp 750 juta untuk 30 Kube di Kecamatan Kota. Yakni 10 kelompok kerajinan kulit dan makanan olahan di Kelurahan Magetan, dan 15 kelompok di Kelurahan Selosari, serta lima

40 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

kelompok industri lempeng di Kelurahan Sukowinangun.

Dikutip weblog radarmagetan, Bupati mengimbau kepada seluruh instansi terkait untuk mengadakan monitoring dan pembinaan rutin berkelanjutan.

Dengan harapan mampu mengetahui perkembangan kemajuan dari bantuan itu. ‘’Begitu pula kepada Kelompok Usaha Bersama, saya berharap bantuan yang diberikan itu dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran,’’ ucap bupati Sumantri.

Usai menyerahkan bantuan, bupati meresmikan program pemberdayaan pengangguran padat karya infrastruktur dan produktif di Desa Turi, Kecamatan Panekan senilai Rp 789.04 juta.

Yang terdiri dari padat karya infrastruktur penelasahan jalan di dua lokasi sebesar Rp 272 juta dan padat karya produktif sebesar Rp

517,04 juta.

Padat karya infrastruktur di Desa Turi, penelasahan jalan desa sepanjang 800 meter dan lebar tiga meter. Dengan penyerapan tenaga kerja 88 orang selama 24 hari dengan biaya Rp 136 juta.

Sedangkan kegiatan sama di Desa Tapen, Kecamatan Lembeyan sepanjang 900 meter dan lebar 2,5 meter juga mampu menyerap tenaga kerja 88 orang dengan biaya Rp 136 juta.

Sedangkan Padat Karya Produktif di Desa Kledokan, Kecamatan Bendo berupa pembuatan kandang ayam kapasitas 3000 ekor dengan biaya Rp 160 juta. Di Desa Kerik, Kecamatan Takeran dan Desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan berupa kegiatan pembuatan kandang kambing untuk 55 ekor yang mampu menyerap tenaga kerja 55 orang, masing-masing dengan biaya Rp. 178,52 juta. David/Radar Magetan

Pondasi Masjid Agung Magetan. Foto. www.herdoniwahyono.com

A

Magetan, SINERGIS lhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Ta’ala, serta sholawat dan salam tercurah pada nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, keluarga, shahabat dan pengikutnya yang teguh menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman.

Begitulah ucapan Ketua II Panitia Pembangunan Masjid Agung Baitussalam, Parni Hadi, saat prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Baitussalam Magetan, yang dilakukan oleh Bupati Sumantri, baru-baru ini.

Pembangunan masjid besar yang terletak di barat alunalun Magetan mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar. Meski dari estimasi anggaran Rp 20 miliar itu belum terealisasi penuh, namun panitia pembangunan memastikan masjid tersebut akan dibangun hingga finishing.

Bupati Sumantri mengatakan, pembangunan masjid tersebut merupakan hasil sedekah orang banyak. Karena estimasi anggaran Rp 20 miliar belum tercukupi, bupati berharap banyak dermawan rela dan iklas memberikan bantuan.

“Setidaknya semua sedekah untuk pembangunan masjid ini akan menjadi amalan kita nanti,” kata dia.

Sekretariat Panitia Pembangunan Masjid Agung ‘Baitus Salam’ Magetan Jl. Basuki Rahmat Barat No.3 Magetan. Sumber foto. www.herdoniwahyono.com

Sementara itu, Ketua II Panitia Pembangunan Masjid Agung, H. Parni Hadi juga berharap serupa.

Menurutnya, pembangunan masjid kali ini merupakan tekad seluruh panitia dan komponen masyarakat yang terlibat di dalamnya. ‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada bupati, muspida dan jajaran legislatif termasuk seluruh kalangan yang hadir dalam peletakan batu pertama ini,’’ terangnya.

Parni juga berharap, akan banyak masyarakat yang bisa membantu pembangunan masjid tersebut. Baik materi berupa uang maupun material yang bisa langsung dikirimkan ke panitia pembangunan masjid. ”Saat ini kami konsentrasi untuk pembangunan menara selatan.

Setelah jadi, kami rapatkan lagi,

apakah langsung membangun menara utara ataukah serambi utama terlebih dahulu,’’ ucap pria yang juga kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Magetan ini.

Sodakoh jariyah pembangunan masjid agung tersebut dapat disalurkan ke rekening BRI nomor 0049-01-006445-53-7 atas nama Parni Hadi; BCA dengan rekening nomor 7915070086 atas nama Djoko Dwi Koentoro. Atau Bank Jatim nomor 0302248095 atas Parni Hadi, panitia pembangunan masjid Agung Baitussalam Magetan dan rekening Bank Muamalat nomor 0156850036 atas nama Parni Hadi. Untuk informasi bisa hubungi ke nomor telepon (0351) 7777815 dan 081359108899. Fachriansyah Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 41

Kilas Dapil VII Magetan

Masjid Agung Kabupaten magetan Dipugar

Kegiatan warga Desa Suruh dalam membuka jalan baru secara swadaya. Mereka merelakan tanah pekarangannya untuk pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dan panjang hingga 2.000m, untuk mempermudah dan memperlancar jalur transportasi. Ilustrasi Foto. Dok. Humas Trenggalek

P e m k a b Tr e n g g a l e k Ta r g e t k a n

Pembebasan Lahan JLS Tuntas 2012 Kilas Dapil VII Trenggalek

B

Trenggalek, SINERGIS upati Trenggalek menargetkan seluruh proses pembebasan lahan di jalur lintas selatan (JLS) wilayah Jawa Timur di Trenggalek akan tuntas pada tahun 2012 ini, atau sebelum memasuki tahun 2013. “Yang belum tuntas kan hanya tinggal sedikit di wilayah Munjungan, totalnya sekitar lima kilometer meliputi Desa Craken, Munjungan, dan Desa Tawing,” kata Bupati Trenggalek, Mulyadi beberapa waktu lalu.

Untuk penuntasan pembebasan lahan tersebut, Mulyadi mengaku telah menyiapkan dana ganti rugi pada APBD tahun 2012 sebesar Rp5 miliar.

Upaya penuntasan lahan JLS itu sendiri sebelumnya memang sempat terkendala oleh minimnya anggaran yang dimiliki serta terjadinya tarik-ulur di masyarakat, terkait jalur yang akan dilalui proyek nasional tersebut. “Kami yakin dengan anggaran yang telah tersedia, semua akan tuntas tahun ini. Kemudian terkait tarik-ulur jalur, kami sudah menyepakati untuk memilih jalur B karena lebih efisien,” ujar Mulyadi.

Sementara itu, sejumlah ruas jalan yang melalui kawasan milik perhutani, bupati mengklaim telah diselesaian dengan proses ganti-rugi serta pengalihan lahan.

Ia berharap dengan terselesaikannya 42 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

pemebebasan lahan di wilayah Trenggalek, proses pembangunan jalan yang menghubungkan ujung timur hingga barat Jatim, yaitu mulai Banyuwangi hingga Pacitan itu bisa segera dituntaskan.

“Kalau Presiden menargetkan tahun 2014 sudah tersambung antara Pacitan-Malang. Tapi bagi Trenggalek, cukup di empat wilayah yakni Munjungan, Panggul, Watulimo dan Popoh, namun saya mengusulkan minimal Prigi-Popoh harus tembus dulu, kalau ini terwujud luar biasa manfaatnya,” ujarnya.

Karena selama ini hubungan ekonomi antarwilayah itu sulit dilakukan, bahkan untuk Trenggalek-Tulungagung yang melalui Popoh sama sekali tidak terjalin.

Hal itu terjadi karena selama ini akses jalan yang menghubungkan wilayah pesisir tersebut cukup jauh dan kondisinya tidak memungkinkan dilalui kendaraan, sehingga masyarakat tidak bisa dengan leluasa untuk mengakses. “Padahal, potensi di wilayah pesisir selatan cukup banyak, mulai dari perikanan sampai perkebunan,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Pemkab Trenggalek ini mengungkapkan, sesuai rencana jalur lintas selatan akan dibangun di wilayahnya sepanjang 80 kilometer yang membentang dari Kecamatan Watulimo hingga Kecamatan Munjungan. Destyan Sujarwoko

Kilas Dapil VII Ponorogo

UCAPAN NYEPI

Edisi: 009/Th. I/2012 l SINERGIS 43

Sorotan

Edhie Baskoro Salurkan Bantuan

Korban Bencana Di Pacitan dan Ponorogo “Saya ikut prihatin dengan sejumlah kejadian bencana yang melanda Dapil saya. Saya berharap pemerintah daerah setempat proaktif merespon kebutuhan para korban bencana di masing-masing wilayah Dapil VII Jawa Timur,� tutur Ibas 44 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

S

Ponorogo, SINERGIS ejumlah peristiwa bencana alam yang terjadi di wilayah Dapil VII Jawa Timur dalam beberapa bulan ini membuat berbagai pihak ikut prihatin. Wilayah Kabupaten Pacitan dan Ponorogo merupakan dua wilayah yang terkena dampak bencana banjir dan longsor. Terkait peristiwa ini, langkah sigap dan nyata ditunjukkan oleh salah satu Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII,

Sorotan Turun Langsung : Anggota Tim Edhie Baskoro Yudhoyono wilayah Ponorogo meninjau langsung lokasi bencana alam di Kecamatan Slahung.

Mendapat penjelasan langsung dari Kamituwo Dukuh Dawang, Imam Kuat.

Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) terhadap para korban bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.

Pada Jum’at (24/2) lalu Ibas panggilan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono melalui Tim EBY Koordinator wilayah Kabupaten Ponorogo dan Pacitan menyerahkan bantuan ratusan paket sembako kepada korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Terkait hal ini, Ibas,

mengatakan pihaknya ikut prihatin dengan rangkaian peristiwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Dapil VII Jawa Timur.

Untuk itu, Ibas mendorong pemerintah daerah setempat beserta segenap elemen masyarakat untuk bersamasama sigap dalam merespon menghadapi situasi seperti ini.

“Saya ikut prihatin dengan sejumlah kejadian bencana yang melanda Dapil saya. Saya berharap pemerintah daerah setempat proaktif merespon kebutuhan para korban bencana di masing-masing wilayah Dapil VII Jawa Timur,” tutur Ibas di ruang kerjanya di Senayan Jakarta.

Untuk itu, Ibas berharap, pemerintah daerah mengoptimalisasi pemantauan titik-titik rawan bencana di masing-masing wilayah untuk meminimalisir munculnya korban jiwa saat bencana melanda. keterlibatan masyarakat dalam

mengantisipasi bencana ataupun pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan. Ibas pun mendorong agar konsep desa siaga menjadi bagian dari upaya agar masyarakat dapat melakukan langkah-langkah antisipasi.

Bantuan diserahkan langsung oleh Herry Purnomo selaku Ketua Tim EBY Korkab Ponorogo dengan cara door to door kepada para korban. Dok. EBY Team

“Pantauan titik lokasi rawan bencana harus terus ditingkatkan agar ke depan tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang lebih besar. Saya juga mengingatkan pemerintah daerah semakin proaktif melibatkan masyarakat untuk menjaga keasrian lingkungannya dalam upaya pencegahan bencana banjir.

Banjir melanda karena kepedulian terhadap lingkungan sangat minim,” terang Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Sementara itu, bantuan Ibas diserahkan langsung oleh Herry Purnomo selaku Koordinator Tim EBY Kabupaten Ponorogo secara door to door kepada para korban. “Bantuan ini kami berikan sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian Mas Ibas terhadap Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 45

Sorotan

Sebelum dibagikan kepada warga Kecamatan Ngrayun, paket Sembako dari Edhie Baskoro Yudhoyono secara simbolis diserahkan kepada Camat Ngrayun, Bambang Wijayanto. Dok. EBY Team

masyarakat yang terkena musibah bencana alam di Kabupaten Ponorogo,” ujar Herry Purnomo kepada Sinergis.

Dia menjelaskan bantuan secara door to door dilakukan agar masyarakat yang memperoleh bantuan tepat sasaran. “Kami sudah berkoordinasi dengan aparat setempat agar korban dapat dibantu secara adil dan merata. Selain tepat sasaran, langkah ini juga dilakukan untuk menjalin komunikasi langsung dengan para korban sekaligus mendengarkan aspirasi mereka yang mengalami musibah, seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo,” terangnya.

Dia berharap bantuan sembako tersebut bisa bermanfaat mengurangi beban yang dialami para korban.

“Harapan kami bantuan ini dapat mengurangi beban para korban sekaligus mengajak pihak lain untuk ikut memberikan perhatian kepada para korban apapun bentuknya,” ujar Herry.

Sementara itu Mbah Jaitun Melok, seorang warga penerima bantuan asal Dukuh Krajan, 46 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Desa Mojopitu, Kecamatan Slahung mengaku bersyukur dengan bantuan tersebut karena rumahnya ludes diterjang air bah. “Nembe niki wonten pihak ingkang peduli, mugi-mugi Mas Ibas lancar sedhayanipun (Baru kali ini ada yang peduli, semoga Mas Ibas lancar dalam segala hal ke depan),” tutur Mbah Jaitun menyampaikan ucapan terima kasihnya.

Hal senada juga disampaikan Camat Ngrayun, Bambang Wijayanto saat menemani Tim EBY Korkab Ponorogo membagi sembako kepada warganya.

“Mas Ibas adalah orang pertama yang peduli terhadap bencana di Ngrayun,” salutnya. Selain itu ia berharap ada pihak lain yang lebih peduli karena saat ini Kecamatan Ngrayun selalu disibukkan dengan bencana tanah longsor.

Sementara itu Kepala Desa Bancar, Kecamatan Bungkal berharap ada pihak yang peduli dengan banyaknya tanggul yang jebol di Desa Bancar. “Mudahmudahan ada pihak yang peduli lagi selain Mas Ibas,” harapnya.

Sedangkan Kepala Desa

Bedikulon, Lukmanul Hakim berharap Pemkab Ponorogo mengadakan pengerukan dan pelebaran sungai yang dangkal.

“Sehingga arus air sungai lancar dan bencana banjir bisa diminimalisir,” harap Mantan TKI Korea ini.

Pemberian Bantuan Korban Bencana di Pacitan

Dalam waktu yang berdekatan, rangkaian bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang juga menimpa masyarakat di Kabupaten Pacitan turut menggugah hati nurani Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Sebagai wujud kepeduliannya, putra bungsu Presiden SBY ini juga membagikan ratusan paket sembako kepada korban bencana di Kecamatan Arjosari dan Kecamatan Tegalombo, Kamis (1/3/2012).

“Bantuan langsung kita berikan kepada warga yang tertimpa bencana di Kecamatan Arjosari dan Tegalombo. Kebanyakan korban bencana tanah longsor akibat

Sorotan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pacitan beberapa hari terakhir,”ujar Hernawan A. Priyana selaku Koordinator TIM EBY Kabupaten Pacitan.

Sementara, Katmin, warga RT 01/RW 04, Dusun Tenggar, Desa Temon, Kecamatan Arjosari yang sebagian besar tembok rumahnya ambrol diterjang tanah longsor mengaku sangat senang dengan bantuan paket sembako dari Tim EBY. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berguna bagi keluarganya yang berjumlah tiga orang itu.

“Matur Nuwun, semoga Mas Ibas selalu diberi lancar rejeki, sukses dalam karir politik. Dan terus peduli kepada masyarakat kecil seperti saya,” kata Katmin.

Di kesempatan yang sama, Camat Tegalombo, Mahfud, mengutarakan kondisi wilayah yang dipimpinnya memang rawan bencana, terutama tanah longsor.

Pasalnya, masyarakat sebagian besar membangun rumah di bawah tebing yang rawan terkena longsoran atau di atas tebing yang rawan ambrol. Sehingga kerugian yang ditimbulkan pun tidak sedikit.

“Kita sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi bekerja sama dengan BPBD Kabupaten untuk meminta agar warga terus menjaga kewaspadaannya, terutama jika terjadi hujan deras.

Hal ini untuk mencegah terjadinya korban jiwa,” terang Mahfud.

Pemkab Optimalisasi Penanganan Bencana

Para korban bencana di Ponorogo, sedikit bisa bernafas lega. Pemkab Ponorogo segera akan mencairkan bantuan uang tunai bagi mereka. Yaitu korban bencana tanah longsor dan puting beliung yang mengakibatkan rumah mereka rusak. Untuk para korban itu, pemkab Ponorogo akan mencairkan dana sekitar 170 juta rupiah.

Dijelaskan oleh Siswanto selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, proses pencairan dana itu sudah mulai berlangsung. “Kalau bisa

Korban bencana menerima langsung paket bantuan Sembako dari Edhie Baskoro Yudhoyono yang didistribusikan EBY Team di Ponorogo. Dok. EBY Team

Kepala BPBD kabupaten Ponorogo, Siswanto.

dalam minggu-minggu ini atau minggu depan, bantuan itu bisa diserahkan,” ungkap Siswanto, Selasa (21/2). Nantinya akan ada 120 KK, korban bencana yang akan mendapatkan bantuan uang tunai tersebut.

“Besar bantuan yang diberikan, berdasar tingkat kerusakan rumah warga,” terang siswanto. Untuk kerusakan ringan akan mendapatkan bantuan Rp 1 Juta, sedang sebesar Rp 2 Juta dan rusak berat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 3 Juta.

Melalui bantuan itu diharapkan bisa sedikit membantu warga

untuk memperbaiki kembali rumah mereka yang rusak.

Siswanto menambahkan, bantuan uang tunai hanya diberikan untuk perbaikan fisik bangunan milik para korban bencana.

“Untuk kerusakan tanaman produksi, seperti cengkeh, telah diusulkan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan bantuan berupa bibit tanaman,” tukasnya.

Walaupun masih ada kesulitan terkait keterbatasan sarana yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo siaga 24 jam dalam menghadapi 17 Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 47

Sorotan Kecamatan yang merupakan rawan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir.

Terkait upaya pemda dalam penanganan bencana, Siswanto mengungkapkan, dari segi kemampuan personil untuk tanggap darurat sementara, sampai saat ini masih mencukupi.

Namun untuk sarana dan prasarananya masih jauh dari cukup. ”Secara personel kita siap, namun memang untuk sarana dan prasarana seperti alat berat eskafator di Ponorogo hanya ada dua, itupun sudah tua dan bukan milik BPBD sendiri. Selain itu memang untuk Mobiling kita akui masih belum punya sama sekali apalagi dengan spesifikasi yang memenuhi untuk menempuh medan yang berat,” ungkap Siswanto kepada Sinergis.

Diketahui sampai dengan saat ini dari ke 17 titik daerah rawan bencana di Ponorogo, dengan jumlah dan ferekunsih cura hujan yang cukup tinggi saat ini.

Kecamatan Ngarayun menjadi salah satu wilayah yang telah mengalami jumlah frekunsi bencana yang cukup tinggi.

“Yah Kecamatan Ngarayun ini karena sementara ini akibat potensi curah hujan yang cukup tinggi, berdasarkan data kami kondisi tanah yang labil sangat rawan terjadi longsor.

Longsor sudah terjadi di seluruh kecamatan Ngrayun, diantaranya Desa Baosan Kidul, Baosan Lor, Mrayan, Ngrayun, Selur, Binade, Gedangan, cepoko, Sendang, Temon dan Wonodadi,” tegasnya.

Daerah tersebut sangat membutuhkan bantuan konsumsi untuk para relawan, masyarakat, TNI/POLRI saat kerja bakti dan gotong royong mengembalikan longsor yang selalu menerjang setiap saat.

“Kebutuhan itu sangat mendesak, seperti air mineral, nasi, dan sebagainya, soalnya memang hampir tiap ada kerja bakti,” tegasnya. Longsor juga memutuskan Kecamatan Ngrayun (Ponorogo) dan Kecamatan Tulakan (Pacitan).

“Sehingga

48 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Sebelum pemberian bantuan kepada korban, EBY Team wilayah Kabupaten Pacitan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

roda perekonomian macet, maka segera diatasi dengan kerja bakti dibawah komando Camat Ngrayun,” jlentrehnya.

Selain itu ada beberapa masalah yang harus segera ditangani bersama diantaranya, ambrolnya Dam Watu Putih di Kecamatan Slahung beberapa waktu lalu yang mengairi 1116 Hektar lahan pertanian. “Selain itu juga ambrolnya talud Kali Slahung yang mengancam ratusan rumah warga disepanjang aliran sungai tersebut termasuk fasilitas umum,” bebernya.

Bukan hanya itu, perlunya bantuan sembako untuk ratusan warga dan KK dibeberapa tempat yang terendam air bah. “Terparah di Desa Ngampel, Kecamatan Balong,” imbuhnya. Belum lagi lahan pertanian yang terendam air banjir di Kecamatan Slahung, Bungkal, Balong, Jetis, Siman dan Kauman.

Namun demikian Siswanto menambahkan, dirinya yakin walaupun dengan keterbatasan sarana yang dihadapi saat ini, BPBD tetap optimis dapat memberikan pelayanan terkait penaggulangan kepada masyarakat dengan optimal apalgi dengan banyaknya relawan yang membantu.

Namun demikian pihaknya

berhahap kebutuhan sarana itu harus sedapat mungkin untuk segera dipenuhi, mengingat jumlah curah hujan diprediksikan masih akan terus meningkat.

Tentunya hal tersebut akan mengakibatkan kemungkinan potensi bencana dengan skup yang lebih luas.

“Kita ready, apalagi banyak relawan baik ada dari Pramuka, PMI, unsur TNI dalam hal ini Kodim maupun Polri. Ya namun demikian curah hujan ini kan masih akan bertambah, dan secara bertahap mau tidak mau peralatan harus segera dilengkapi, kita kan berdirinya juga masih baru,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan beberapa waktu lalu BPBD Ponorogo mendapat peralatan siaga bencana dari BPBN berupa Mobil, Sepeda motor, perahu pelampung, dan lain-lainnya.

“Tinggal alat beratnya saja yang belum ada, minimal dua,” paparnya. Pihaknya bersama Komisi C DPRD Ponorogo akan segera berembuk dan memecahkan permasalahan tersebut.

Sorotan

Suasana pemberian bantuan EBY di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Dok. EBY Team

Targetkan Zero Korban Bencana Alam

Anomali Cuaca Masih Akan Terjadi Warga Diimbau Waspada

Anomali cuaca yang melanda Pacitan akhir-akhir ini diperkirakan masih akan terjadi. Demikian dikatakan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan Tri Mudjiharto. Akibat perubahan cuaca tersebut beberapa kali kabupaten Pacitan dilanda bencana alam. Baik hujan ekstrim yang mengakibatkan longsor maupun angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang.

Tak hanya itu, banjir luapan dari sungai yang mengalir di Pacitan, seperti Sungai Grindulu dan Sungai Lorok juga patut diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tersebut.

Menyikapi hal itu, Tri Mudjiharto berharap agar masyarakat selalu waspada.

Salah satunya dengan berupaya memangkas atau menebang pohon-pohon besar berusia tua yang dekat dengan pemukinan.

Sebab, selama ini keberadaan pohon-pohon tersebut rawan menimpa rumah jika terjadi angin

puting beliung. Selain itu, jika hujan deras, masyarakat yang tinggal di lereng atau di bawah perbukitan juga harus ekstra waspada karena bencana longsor bisa saja terjadi. Pun, dengan masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai.

Sementara itu untuk antisipasi, BPBD Pacitan sudah menyiapkan 7000 lebih kantong plastik yang akan digunakan membuat tanggul darurat jika terjadi banjir serta ratusan paket sembako bantuan BNPB untuk bantuan kedaruratan.

Bagi masyarakat yang tertimpa bencana bantuan tanggap darurat langsung diberikan.

Jenisnya sendiri menyesuaikan kondisi serta tingkat kerusakan yang timbul.

Tak hanya itu, untuk meminimalisir korban jiwa Tri Mudjiharto mengatakan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Masyarakat yang mengetahui indikasi terjadinya suatu bencana dapat menghubungi BPBD Pacitan di nomor 0357-886164 (siaga 24 jam). Sehingga, pemerintah daerah melalui BPBD dapat menangani bencana dengan cepat dan tepat.

Sebelumnya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengajak semua elemen masyarakat di Jawa Timur bersikap pro aktif dan bekerjasama membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah bencana yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi berbagai permasalahan terkait bencana alam. “Bantuan masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam membantu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini mengingat wilayah geografis pulau Jawa yang rawan terjadi aneka bencana, khususnya Pacitan,� kata Saifullah Yusuf, Wagub Jatim, usai launching gerakan penanaman seribu pohon yang dimotori Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Bumi Perkemahan Pancer Door Pacitan, Sabtu (7/1/2012).

Gambaran mengenai kondisi geografis Pulau Jawa yang terletak diantara patahan lempeng bumi Benua Asia dan Australia, serta dikelilingi begitu banyak gunung berapi, menyebabkan wilayah Pulau Jawa sangat rentan terjadi bencana alam yang datangnya tidak terukur seperti gempa bumi, letusan gunung berapi ataupun longsor. “Kondisi yang sedemikian itu menyebabkan tim penanggulangan bencana Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 49

Sorotan “Bantuan masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam membantu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini mengingat wilayah geografis pulau Jawa yang rawan terjadi aneka bencana, khususnya Pacitan,” kata Saifullah Yusuf, Wagub Jatim, usai launching gerakan penanaman seribu pohon yang dimotori Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Bumi Perkemahan Pancer Door Pacitan, alam yang dimiliki pemerintah maupun swasta tidak mampu mengatasinya. Maka diperlukan keterlibatan masyarakat untuk ikut menanggulanginya dengan harapan tidak ada sama sekali (nol/zero) korban meninggal dunia,” lanjut Gus Ipul, sapaan akrab Wakil Gubernur Jawa Timur.

Wagub mengakui masih ada kelemahan sarana dan prasarana diperairan jatim, khususnya Pacitan. Pun, early warning system (EWS) atau menara pemantau tsunami juga belum bisa dimaksimalkan. “Kami bersama Pak Dhe Karwo mencoba menggalakkan masyarakat.

Ketika ada tanda-tanda bencana, masyarakat bisa mengetahuinya dengan cepat meski dengan peralatan sederhana,” kata Gus Ipul.

Diakuinya, bukan hanya berkonsentrasi pada sarana dan prasarana semata untuk merealisasikan target zero korban tersebut. Menurutnya, ada beberapa upaya yang digagas Pemprov Jatim, seperti membenahi sejumlah prasarana penahan air berupa dam. Selain itu, warga sekitar daerah aliran sungai diajak menggalakkan penghijauan. Dia berharap upaya 50 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

tersebut tidak hanya sebatas seremonial. “Tapi lebih dari itu, harus menjadi kebiasaan warga.

Sehingga dampak bencana dari waktu ke waktu bisa ditekan.

Dan saya berharap kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana memegang peranan penting. Kami sendiri berupaya mengoptimalkan peran lembaga yang ada semisal BPBD,” tegasnya.

Selain masalah bencana alam, pemerintah juga meminta peran serta dan kepedulian warga masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi ancaman bahaya

terorisme yang masih menjadi ancaman keamanan. “Bentuk dan sifat aksi terorisme terselubung dan tidak terduga. Indonesia tidak hanya menjadi target terorisme domestik dan internasional, tetapi juga sebagai tempat perekrutan pelaku terorisme,” imbuh Gus Ipul yang menyarankan agar kaum muda tidak mudah terpengaruh dan menjadi korban perekrutan kelompok teroris, dengan penyalahgunaan isu-isu agama, kemiskinan dan ketidakadilan.

EBY Team

Siaga Bencana

Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesi. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan diatas normal dan adanya pasang naik air laut.

Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai dan daerah resapan air) penggundulan hutan serta pembuangan sampah ke dalam sungai.

Sejumlah Faktor Penyebab Banjir • Curah hujan tinggi • Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut.

• Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit • Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai.

• Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bagunan di pinggir sungai • Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai Mengurangi Dampak Banjir • Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.

• Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir.

• Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir • Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Mengadakan program pengerukan sungai.

• Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.

• Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas dibagian rawan banjir.

Yang Harus Dilakukan Saat Banjir • Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana • Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi • Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

• Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

• Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah ataupun Camat Yang Harus Dilakukan Setelah Banjir • Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit.

• Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir.

Cegah Banjir dengan • Menjaga kebersihan lingkungan • Tanam pohon di sepanjang aliran sungai • Bersihkan saluran air secara berkala Sumber : bnpb.go.id Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 51

Seni dan Budaya n Pacitan e t a p u b a K i d a Puncak Hari J

g n u s g n Berla h a i r e M n a d t a Khidm

Kirab pusaka dan kirab budaya dalam rangka memperingati detik-detik peringatan HUT Kab. Pacitan Pacitan ke 267, Minggu (19/2).

Foto. Dok EBY Team

R

Pacitan, SINERGIS angkaian puncak peringatan HUT Kabupaten Pacitan ke 267, pusaka kadipaten dikirab keluar pendopo kabupaten.Pelaksanaan kirab berlangsung meriah dengan balutan budaya khas Jawa, yang disambut antusiasme masyarakat.

Sebelum kirab, prosesi hari jadi berlangsung di pendopo kabupaten. Diiringi lantunan gendinggending jawa, suasan kabupaten Pacitan Minggu (19/2) pagi benar-benar seperti kembali ke masa lalu.

Seluruh tamu undangan yang hadir dalam prosesi menggunakan busana beskap lengkap khas jawa lengkap dengan senjata keris terselip di pinggang belakang. Pendopo kabu[paten yang sehari-hari digunakan untuk acara resmi disulap menjadi nuansa keraton dengan dekorasi ukir menakjubkan.

Tepat pukul 10.00 W I B, patih jobo yang diperankan ketua Paguyuban Pedalangan Indonesia (Pepadi) Komda Pacitan Slamet Margiyono, memulai acara dengan memerintahkan abdi untuk menabuh gong sebanyak tiga kali. Selanjutnya, dilakukan ritual memercikkan air suci dilingkup pendopo sebagai simbol tolak balak yang dilanjutkan dengan persembahan tari. Air yang dipakai untuk ritual tolak balak ini merupakan air yang diambil dari dua sumur yang lokasinya diyakini sebagai cikal bakal Pacitan yakni di dusun ngrejoso desa Sukoharjo dan desa Nanggungan, malam sebelumnya.

52 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Setelah pembacaan sinopsis sejarah Pacitan bupati Pacitan Indartato hadir dalam songsong agung juga memakai busana khas jawa lengkap. Sesaat setelah beristirahat orang nomor satu di Pacitan itu menyampaikan sambutan singkat dalam bahasa jawa halus. Bupati mengajak masyarakat Pacitan untuk selalu mengenang jasa para pendahulu yang sudah berjasa membangun kabupaten Pacitan sampai seperti saat ini.

Bupati Indartato juga menyampaikan sejumlah prestasi yang ditorehkan para pendahulunya. Seperti, Bupati Raden Tedjosoemarto yang berjasa menumpas gerakan 30 september. Era bupati Muchamad Kusnan yang berhasil menghijaukan Pacitan melalui program penghijauan. Bupati Imam Hanafi yang berjasa mengangkat para tenaga harian lepas menjadi PNS hingga perjuangan dan dedikasi pasangan bupati H Sujono dan H G Sudibyo. Diera keduanya pula melalui Gerbang Emas Adipura dapat kembali diboyong ke Pacitan. Dengan semangat dan jasa para pendahulu bupati berharap masyarakat Pacitan dapat tergugah membangun Pacitan lebih baik.

Usai rangkaian panjang prosesi pusaka selanjutnya dikirab keluar pendopo kabupaten. Rangkaian panjang kereta yang membawa pusaka dengan kawalan ratusan prajurit berjalan mengelilingi alon-alon Pacitan sebelum akhirnya kembali masuk kabupaten.Tampilan gagah para peserta kirab dalam balutan seni budaya kolosal membuat masyarakat dan pelajar yang menyaksikan

Seni dan Budaya Bupati Pacitan Indartato, menerima secara simbolis pusaka Kabupaten Pacitan dalam peringatan HUT Kabupaten Pacitan ke 267, Minggu (19/2) di Pendopo Kabupaten.

Foto Dok EBY Team

Bupati Pacitan di dampingi Ibu Indartato, menyapa ribuan warga yang menyambut di sepanjang rute kirab pusaka dan kirab budaya, Minggu (19/2). Foto Dok EBY Team

Hiburan seni kreasi tari disaksikan para undangan yang hadir di Pendopo Kabupaten, dalam peringatan HUT Kab. Pacitan Pacitan ke 267, Minggu (19/2). Foto Dok EBY Team

kirab benar-benar terpesona.

Diawali dengan pasukan berkuda berjejer berurutan kereta pusaka, kereta bupati dan wakil bupati, dokar para mantan bupati, Ketua DPRD, sekda dan muspida. selanjutnya mengikuti pasukan Pataka, pasukan umbulumbul, pasukan tombak dan pedang serta panji-panji visualisasi keberhasilan Pacitan. Urutan belakang iringiringan kirab pusaka ditutup dengan regu penabuh gamelan pengiring.

Sehari sebelumnya, Bupati dan wakil bupati Pacitan bersama muspida serta ketua DPRD Pacitan melakukan ziarah makam para pendahulu. Ada tiga lokasi makam para bupati, yakni makam bupati Notopuro desa Kembang, Makam Setroketipo Desa Widoro serta makam Kanjeng Jimat dan H Sujono di pemakaman Giri

Bupati Pacitan di dampingi Ibu Indartato, jemengan di bangsal Pendopo Kabupaten , dalam peringatan HUT Kab. Pacitan Pacitan ke 267Minggu (19/2).

Foto Dok EBY Team

Sampurno desa Tanjungsari. Selain makam H Sujono, ketiga makam lain merupakan leluhur cikal bakal kabupaten Pacitan.

Mengingat pelaksanaan ziarah yang dilakukan serentak, maka rombongan dibagi tiga. Untuk makam Notopuro didesa Kembang ziarah bersama wakil bupati Pacitan Prayitno bersama kepala SKPD terkait. Untuk makam Setroketipo didesa Widoro dihadiri ketua DPRD Pacitan Sutopo kepala SKPD. Sedangkan bupati Pacitan bersama unsur Muspida melakukan ziarah ke makam Kanjeng Jimat dan H Sujono.Selain pejabat teras pemkab Pacitan acara yang dilaksanakan setahun sekali ini juga dihadiri tokoh dan masyarakat sekitar.

“Melalui momen hari jadi ini saya mengajak masyarakat untuk bangkit bersama membangun Pacitan yang lebih baik. Meneruskan kembali perjuangan para pendahulu yang telah berjuang membangun dan memajukan kabupaten hingga saat ini,” kata Bupati.

Sementara, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pacitan Haryo Jumanto menyatakan, kemeriahan hari jadi kabupaten Pacitan akan dilakukan merata disemua kecamatan. Hanya acara puncak tanggal 19 Februari yang akan dilakukan meriah di kabupaten.

“Dengan kemeriahan hingga kecamatan dan desa, masyarakat akan tahu kapan hari jadi daerahnya.

Sehingga muncul rasa memiliki serta peduli untuk berperan aktif,” terang Haryo Jumanto.

Pertunjukkan seni budaya sendiri menurut Haryo Jumanto ditandai dengan pagelaran wayang kulit disemua kecamatan. Selain menjadi tontonan, pertunjukan seni budaya ini juga dapat menjadi tuntunan bagi rakyat.Apalagi bagi masyarakat Pacitan pertunjukkan wayang kulit masih sangat digemari.

Balutan seni dan budaya ini nantinya juga akan menghiasi prosesi hari jadi yang akan dilaksanakan di pendopo kabupaten.

Selain seni budaya, kemeriahan hari jadi kabupaten Pacitan ke 267 ini juga banyak diisi dengan berbagai kegiatan sosial serta seminar. Termasuk keterlibatan masyarakat yang diujudkan melalui lomba kebersihan desa serta Progam Kawasan Pangan Lestari (KRPL).

Puncak kemeriahan akan ditandai dengan pentas dangdut serta pesta kembang api di alon-alon Pacitan. (**) Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 53

Pesona

http://www.tirtahargokencana.ngrambe.net

Ngawi Kembangkan

Objek Wisata Air Terjun Pengantin

K

Ngawi, SINERGIS abupaten Ngawi kini mempunyai ikon wisata baru, yaitu dengan diresmikannya lokasi wisata “Air Terjun Pengantin” yang terletak di Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Ngawi. Objek wisata ini mulai menjadi salah satu alternatif tujuan wisatawan lokal untuk mengisi liburan akhir pekan. Panorama indah dengan hawa yang sejuk menjadi daya tarik warga menikmati keindahan air terjun setinggi lebih kurang 50 meter itu.

Awalnya objek wisata ini oleh warga sekitar di sebut Grojokan Ndukji atau Jumog, namun kini lebih 54 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

di kenal dengan nama “Air Terjun Pengantin”.

Alasannya, karena posisi aliran air terjun terbagi menjadi dua bagian aliran air yang berdampingan layaknya pengantin. Air Terjun Pengantin memiliki ketinggian kira-kira 12 meter dengan sumber airnya yang jernih. Tak hanya itu, untuk melengkapi keindahan objek wisata ini, pengunjung yang datang ke lokasi ini harus menuruni lembah.

Keseriusan Pemkab Ngawi mengembangkan sektor pariwisata salah satunya diwujudkan dengan meresmikan objek wisata air terjun ini.

Objek wisata ini diresmikan langsung oleh Bupati

Pesona

http://www.tirtahargokencana.ngrambe.net

Kabupaten Ngawi, Budi Sulistyo beberapa waktu lalu.

Hal ini sejalan dengan program pengembangan dan promosi wisata di Ngawi yang menjadi salah satu prioritas program kerja pemkab Ngawi.

Wakil Bupati Ngawi, Ony anwar Harsono menjelaskan bahwa pengembangan kawasan Air Terjun Pengantin ini sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Menurutnya, Implementasi kebijakan di sektor pariwisata harus dikaji secara detail untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan yang paling optimal. ‘’Pengkajian kelayakan terhadap air terjun Jumog sebagai bagian daerah yang strategis untuk dikembangkan, mengingat keberadaan kawasan air terjun Jumog selain berpotensi sebagai tempat pariwisata juga merupakan sumber daya untuk pembangkit listrik dengan system micro hydro,’’ terang Ony Anwar.

Ia juga menjelaskan, kawasan wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti kios, sarana parkir dan toilet. Demikian juga rumah warga yang ada disekitar air terjun akan dipakai sebagai homestay atau tempat istirahat bagi pengunjung. ‘’Meskipun pengembangan kawasan ini menjadi tempat pariwisata akan tetapi kita tetap mempertahankan kealamian air terjun, mempertahankan areal sawah sebagai potensi pemandangan untuk meningkatkan daya tarik terhadap air terjun sendiri serta mempertahankan kelerengan lahan dengan meminimalisir cut and fill,’’ ungkap Ony Anwar. Pengembangan kawasan air terjun Jumog merupakan salah satu bagian dari pengembangan potensi wisata yang ada di Ngawi seperti pemandian Tawun, pemandian air panas Ketanggung dan Jamus. Sementara pengembangan kawasan air terjun Jumog diperkirakan menghabiskan 6 miliar lebih dari pos anggaran sharing antara APBD dan APBN. ‘’Mudah-mudahan potensi alam yang kita kembangkan akan mendongkrak perekonomian masyarakat Ngawi umumnya demikian juga sebagai salah satu sumber PAD Ngawi sendiri,’’ pungkasnya.

Warga Hargo Mulyo yang terus berbenah mengembangkan potensi ketrampilan di wilayahnya dengan melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi, seperti Budi Daya Jamur, membuat kerajinan dari bambu, lambat laun turut mendorong ketertarikan masyarakat Ngawi untuk melirik potensi wisata yang terdapat di Desa Hargo Mulyo.

Bahkan tidak jarang masyarakat sekitar melakukan gotong royong membersihkan lokasi Air terjun pengantin, membuatkan jalan bagi pengunjung, sampai membuat tempat duduk yang terpisah di sekitar Air terjun pengantin, warga kelihatan sangat antusias sekali dalam pengerjaan tempat wisata lokal ini, karena memang hampir setiap hari ada saja yang berkunjung entah itu orang tua, muda mudi , maupun anak-anak.

Setyo Utomo Foto: situr fkip.uns.ac.id Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 55

Pro Rakyat

P

Berlapisnya Program untuk Rakyat Miskin

emerintah menempatkan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama.

Program dilakukan secara berlapis sehingga mendorong rakyat miskin dapat mandiri. Hasilnya telah terbukti dengan berkurangnya angka kemiskinan dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 12,49 persen pada 2011. Begitu juga angka pengangguran berkurang dari 9,9 persen pada 2004 menjadi 6,8 persen 2011.

Program yang dilakukan secara berlapis ini dibagi menjadi empat klaster, yakni Bantuan dan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kredit Usaha Rakyat, dan 6 Sasaran Program lainnya.

Klaster 1: Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Klaster 1 diibaratkan sebagai ikan. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa : o Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Anggaran BOS tahun 2011 sebesar Rp. 16, 4 triliun. o Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin) 15kg/RTS/bulan dengan harga Rp. 1.600/kg o Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Setiap RTSM mendapat Rp. 600.000 – Rp. 2,2 juta per tahun. PKH tahun 2011 terdiri dari 25 provinsi dan

56 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

115 kabupaten/kota. Anggaran PKH tahun 2011 sebesar Rp. 1,610 triliun. o Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III milik pemerintah. Tahun 2010 peserta Jamkesmas diperluas kepada gelandangan dan napi. Selain Jamkesmas diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp. 100 juta/Puskesmas/tahun. Anggaran Jamkesmas 2011 sebesar Rp. 6,3 triliun. o Bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana. o Bantuan untuk penyandang cacat Rp. 300 ribu/bulan. o Bantuan untuk lanjut usia (lansia) terlantar Rp. 300 ribu/bulan.

Pro Rakyat

Klaster 2: Pemberdayaan Masyarakat.

Klaster 2 diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini Pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. o Dilaksanakan oleh 13 Kementerian dan 1 Lembaga. o Anggaran PNPM 2011 sebesar Rp. 10,3 triliun.

Klaster 3: Kredit Usaha Rakyat.

Klaster ini diibaratkan sebagai perahu. Melalui program ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 19 Bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua. o Pemerintah memberikan jaminan melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) sebesar Rp. 2 triliun/tahun. KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp. 17,4 triliun. o KUR Rp. 20 juta diberikan tanpa agunan. o Persyaratan: memiliki usaha tetap, KTP, KK dan Keterangan Usaha dari desa/kelurahan. o KUR untuk TKI dengan kredit maksimal Rp. 60 juta. KUR untuk perkebunan diberikan waktu hingga 13 tahun.

o Setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp. 3 miliar. o Untuk tahun 2011, sasaran yang akan dicapai 6.622 kecamatan. Tahun 2010 mencakup 6.321 kecamatan, tahun 2009 mencakup 6.408, tahun 2008 mencakup 3.988 kecamatan.

Klaster 4: Sasaran Program Lainnya Sebagian dari Klaster 4 ini dilaksanakan mulai 2011 dan efektifnya mulai tahun 2012 yang meliputi 6 sasaran, yakni: o Program Rumah Sangat Murah & Murah o Program Angkutan Murah Pedesaan o Program Air Bersih Untuk Rakyat

o Program Listrik Murah dan Hemat o Peningkatan Kehidupan Nelayan

o Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan Sumber: Media Komunikasi Rakyat

Bertindak

Untuk

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 57

Pro Rakyat

Menko Perekonomian Hatta Rajasa

Pemerintah Desain MP3KI untuk

Sinergikan Program Pror

H

Jakarta, SINERGIS arapan keberhasilan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) merupakan salah satu program yang dapat mensukseskan keberhasilan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Terkait hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar target dalam Masterplan 58 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dapat terukur dengan parameter yang jelas. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, beberapa waktu lalu mengatakan pengukuran dilakukan dari tingkat kecamatan hingga pedesaan. “Presiden meminta tiga hal pertama bisa terukur penurunannya, kedua berbasis di kecamatan sampai desa penurunan kemiskinan dan ketiga selain penurunan kita juga ukur ke dalaman, sehingga bisa diketahui

dapat berkesinambungan peningkatan income sehingga tidak jatuh miskin lagi,� kata Hatta.

Program tersebut, diharapkan selaras dengan program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang sudah diluncurkan sebelumnya. “Sesuai dengan arahan Presiden setelah ada MP3EI, disiapkan masterplan percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia, maka ada program yang saling komplementer.

MP3EI, program perlindungan sosial sampai pemberdayaan dan

Pro Rakyat “Presiden meminta tiga hal pertama bisa terukur penurunannya, kedua berbasis di kecamatan sampai desa penurunan kemiskinan dan ketiga selain penurunan kita juga ukur ke dalaman, sehingga bisa diketahui dapat berkesinambungan peningkatan income sehingga tidak jatuh miskin lagi,” kata Hatta. penguatan dengan target jelas pengurangan kemiskinan 2025 sampai 4 persen saja,” kata Hatta.

Pada kesempatan lain, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan antara MP3EI dan MP3KI saling paralel pada yang sama melakukan percepatan pembangunan dan memperluas pengurangan kemiskinan sehingga pemerintah dapat mencapai target Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 2025 sebesar USD 14.900.

Sementara target pemerintah terkait pungurangan kemiskinan pada 2025 dapat mencapai 4-5 persen. Untuk 2012, sambungnya, angka kemiskinan ditargetkan mengalami penurunan di kisaran 10,5-11,5 persen. Dan PDB per kapita pada tahun ini dapat mencapai USD 3.729.

rakyat “Hal tersebut sudah ada dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) tahun 2012 ,” ungkapnya usai rapat kerja tentang MP3EI dan MP3KI di Bapenas, Jakarta, Jumat (24/2/2012). Lebih lanjut, ia mengatakan penerapan MP3KI akan menggunakan metode MP3EI yaitu dengan mengajak pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta untuk bergabung dalam program tersebut.

“Nanti MP3KI ini mirip pendekatannya dengan MP3EI.

Kita punya konsep dasar sudah ada. Kita undang di raker (rapat kerja), pemda, gubernur, BUMN karena dia punya PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan), swasta karena punya CSR (Corporate Social Responsibility),” paparnya.

Pelaksanaan MP3KI 2012-2025, akan menggunakan dua strategi utama yaitu perbaikan sistem jaminan sosial dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Perbaikan sistem jaminan sosial ini tercermin dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2014.

BPJS ini terdiri dari dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. «Pada 2014-2015 yang masuk kesana (BPJS), harus ditransformasi. Jadi nanti 2025 itu semua harus in place, implementasi, sudah lengkap dan sudah selesai dari keseluruhan sistem jaminan sosial,” ungkapnya.

Sementara strategi kedua adalah melalui peningkatan taraf hidup masyarakat miskin yaitu dengan pemberdayaan sumber daya manusia, kemudahan akses usaha dan kredit serta pengembangan kawasan khusus potensi lokal.

Peningkatan taraf hidup ini menggunakan program yang sudah ada ataupun pengembangan dari program yang ada.

Seperti diketahui, pemerintah telah mendesain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemisikinan di Indonesia (MP3KI). Rencana induk ini didasari kebutuhan untuk mensinergikan program prorakyat, mempertajam kelompok sasaran, dan mengkombinasikan dengan konektivitas, sensibilitas, dan

pemerintah daerah.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Kantor Presiden, usai rapat paripurna kabinet, Rabu (18/1). “MP3KI ini hasil pemikiran Presiden,” kata Hatta Rajasa. “Kita harapkan di satu sisi kita memiliki program MP3EI yang lebih kepada market driven dan heavy investment.

Dengan sinergi juga kita memiliki MP3KI dengan program-program perlindungan sosial,” Menko Perekonomian menambahkan.

Ada tiga sasaran utama MP3KI, yakni kelompok miskin di daerah tertinggal, kelompok miskin perkotaan, serta nelayan dan petani. Program pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan pemerataan, yaitu pro pengentasan kemiskinan, pro penciptaan lapangan kerja, dan pro lingkungan.

Menurut Hatta, program MP3KI memiliki target yang jelas, yakni kelompok-kelompok yang harus diberi perlindungan sampai dengan penguatan melalui program-program sinergi antara MP3EI dan MPKI. Dalam MP3EI ada tiga pilar utama, yaitu mempercepat pembangunan 6 koridor, memperluas konektivitas, dan juga sistem logistik nasional.

Selain itu, mengembangkan sumber daya manusia dan iptek.

“Dalam MPK3I pilar utamanya adalah kluster 1 hingga 4, konektivitas, aksestabilitas, kemudian pemerintah daerah,” Hatta menjelaskan.

Sejak medio 1998-2005, kesempatan kerja yang tersedia dengan angkatan kerja dinilai tidak seimbang. Untuk itu, pemerintah berkosentrasi mengatasi mesalah kesenjangan ini dengan menggulirkan berbagai program yang tepat. “Pengangguran yang dulu meningkat sekarang terus menurun,” Kata Hatta.

David Christian/ Berbagai Sumber

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 59

Pro Rakyat

SERIUS : Para peserta acara MAD Prioritas PNPM Mandiri Perdesaan Dan MUSRENBANG Kecamatan Sambit Ponorogo  Tahun 2012, Kamis (23/2).

Pemerintah Ta PNPM Cakup S Indonesia

P

Jakarta, SINERGIS elaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2012 mencakup 6.680 kecamatan di Indonesia dan terus diimplementasikan hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sejauh ini pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp9,9 triliun untuk pelaksanaan PNPM tahun 2012.

Sejak diluncurkan tahun 2007, PNPM Mandiri mencakup 3.349 kecamatan dengan 34.464 desa dan kelurahan di Indonesia. Sementara pada tahun 2008 mencakup 3.999 kecamatan dengan 47.954 desa dan kelurahan, dan tahun 2009 sebanyak 6.408 kecamatan.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono seperti dikutip antara, mengatakan pemerintah terus mengupayakan peningkatan cakupan wilayah dan pningkatan pendanaan agar bisa dirasakan masyarakat Indonesia. “Jumlah cakupan PNPM dan dananya terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini tentu saja kabar baik bagi

60 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Pro Rakyat pembangunan Indonesia,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, pada medio tahun 2011, jumlah kecamatan yang masuk dalam program itu meningkat menjadi 6.622 kecamatan dengan total dana Rp10,313 triliun. PNPM mandiri merupakan kluster kedua dari pemerintah yakni kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Janji Kembangkan PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan terus dipertahankan, sebab program berbasis rakyat tersebut diakui mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan di kota dan

argetkan Seluruh

desa. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Boediono pada acara Temu Wicara Wapres dengan KSM PNPM Mandiri, Penyuluh KB, Kader Posyandu, Petugas Kesehatan dan Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Blitar belum lama ini. Wakil Presiden RI Boediono menegaskan jika PNPM akan terus dilanjutkan hingga Pemerintahan SBYBoediono berakhir.

Menurut Wapres, dari kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia program ini ternyata mampu memberikan hasil positif, bukan saja fisik tapi juga pembentukan semangat gotong royong, musyawarah, demokratis dan sama-sama saling mengawasi agar dana tidak hilang.

Jenis usaha yang diterima para kreditur antara lain usaha dagang, sepatu dan sandal, usaha dagang bakso, penjual dawet, toko kelontong, budi daya telur puyuh,

perdagangan sembako, industri minuman es buah, industri mebel, peternakan ayam, serta grosir pakaian jadi.

Dikatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program andalan pemerintah untuk menjangkau masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. “Dulu ada suara agar program ini dikurangi, tapi jika melihat keberhasilan maka diputuskan untuk terus dilanjutkan,” kata Wapres.

Pada kesempatan tersebut, terungkap data pada 2009, Provinsi Jawa Timur memperoleh kucuran dana PNPM sebesar Rp227,5 miliar.

Program berjalan di 662 kecamatan, 7720 desa, dan 783 kelurahan.

Dana yang tersalur ke dalam ragam usaha, termasuk KUR tersebut telah berkembang menjadi Rp332,3 miliar. «Hampir seluruh program PNPM berakhir dengan baik,» pungkasnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengakui ada sejumlah daerah yang pelaksanaan PNPM-nya tidak berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan pola pikir yang salah. Yakni menganggap dana PNPM sebagai dana bantuan gratis yang tidak perlu dikembalikan.

«Namun jumlahnya juag tidak banyak. Masih lebih banyak yang berhasil,» jelas dia.

Optimalisasi Program PNPM Mandiri di Ponorogo Untuk mengoptimalisasi program PNPM Mandiri agar tepat sasaran, pemerintah Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo menggelar acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas PNPM Mandiri Perdesaan Dan MUSRENBANG Tahun 2012, Kamis (23/2) di pendopo kecamatan Sambit.

Rencana Pembangunan (Musrenbang), sebagai ajang penyampaian aspirasi pembangunan, diharapkan dapat meng-cover usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Melalui Musrenbang yang terintegrasi diantaranya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan, kegiatan pembangunan ke depan tidak bakal tumpang tindih.

Musrenbang kecamatan terintegrasi, adalah bagian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pendekatannya, pertasipatif dan buttom-up (dari bawah ke atas). Pada kesempatan tersebut masyarakat diberi kesempatan menyampaikan usulan. Tentu saja usulan yang dimaksud, merupakan kebutuhan riil. Bukan hanya sebatas keinginan saja. “Kepada kepala SKPD, agar mengiventarisir seluruh usulan kegiatan dari Musrenbang Kecamatan, yang menjadi tupoksi SKPD masing-masing,” harap Camat Sambit, Bambang Sugianto.

Usulan yang dimaksud seperti program/kegiatan fisik sarana prasarana, ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagaimana hasil Musrenbang 2011 di Kecamatan Sambit, telah diakomodir dan ditampung dalam APBD Ponorogo 2012.

Sedangkan Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Sambit, Bambang Triono, SE menjelaskan bahwa jumlah alokasi anggaran dana PNPM-MP Kecamatan Sambit TA 2012 sebesar Rp 1,05 Milyard. “Dengan pembagian 25 persen untuk SPP dan 75 persen pembangunan infrastruktur di kecamatan Sambit,” kata Bambang Triono. Infrastrukur menurutnya ditekankan untuk pembangunan pengaspalan jalan, talud, makadam dan rehab gedung TK. Data dari Tim UPK PNPM-MP Kecamatan Sambit menyebutkan selama 2010 Kecamatan Sambit mendapat alokasi dana PNPM-MP sebesar Rp. 3 Milyard, 2011 sebesar Rp. 2 Milyard serta tahun 2012 sebesar Rp. 1,05 Milyard.

Acara dihadiri oleh Muspika Sambit, Anggota DPRD Ponorogo, Perwakilan SKPD Pemkab Ponorogo, Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Sambit, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, UPK PNPM-MP Kecamatan Sambit, TPK PNPM-MP se-Kecamatan Sambit serta para pelaku PNPM-MP lainnya sekitar 200 orang.

David Christian/Muh. Nurcholis Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 61

Kilas DPP

Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Demokrat melalui Divisi Tanggap Darurat menggelar Pendidikan dan pelatihan (Diklat) SAR Tingkat Nasional angkatan pertama di Bumi Perkemahan Cibubur Lapangan Kempa 3, Cibubur, Bogor, Jawa Barat.

Demokrat Selenggarakan Diklat SAR Nasional

S

Jakarta, SINERGIS ebagai upaya m e n i n g k a t k a n profesionalitas kader di bidang penanggulangan bencana, Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Demokrat melalui Divisi Tanggap Darurat menggelar Pendidikan dan pelatihan (Diklat) SAR Tingkat Nasional angkatan pertama di Bumi Perkemahan Cibubur Lapangan Kempa 3, Cibubur, Bogor, Jawa Barat.

Dengan diklat ini, diharapkan kader Partai Demokrat memiliki kualifikasi dan sertifikasi sesuai standar Basarnas dan lulusan terbaiknya dari masing-masing DPD diharapkan menjadi trainer (pelatih) di wilayahnya dengan sistem ToT (Training of Trainer) untuk tingkat DPC seterusnya 62 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

sampai tingkat PAC. Demikian disampaikan  Ketua Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan SAR tingkat Nasional Darwin Saragih seperti dikutip situs demokrat. or.id, saat melepas keberangkatan angkatan pertama Pendidikan dan Pelatihan SAR tingkat nasional di gedung DPP Partai Demokrat Jakarta, 11/3/2012.

Divisi Tanggap Darurat DPPPD di bawah pimpinan Umar Arsal melakukan registrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan SAR , Minggu 11 Maret 2012 sejak pagi.

Para peserta angkatan pertama terdiri dua unsur yaitu para anggota Divisi Tanggap Darurat DPD-PD dan Satgas Rajawali DPD-PD. Para anggota DPD-PD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SAR berasal dari DPDPD DKI Jakarta, DPD-PD Banten,

DPD-PD Jawa Barat, DPD-PD Jawa Tengah, DPD-PD DI Yogyakarta dan DPD-PD Jawa Timur.

Terkait hal ini, Umar Arsal mengatakan, rancangan kurikulum pendidikan dan pelatihan SAR Partai Demokrat tingkat nasional ini telah disetarakan dengan kurikulum yang ada pada Badan SAR Nasional dalam hal penanggulangan bencana serta Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal manajemen pasca bencana.

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, kepada Sinergis mengatakan, kegiatan diklat ini sebagai respon Partai Demokrat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sering dilanda musibah di sejumlah wilayah

Kilas DPP di Indonesia. “Partai Demokrat melalui Divisi Tanggap Darurat berupaya merespon kebutuhan korban bencana di sejumlah wilayah yang sering dilanda musibah bencana.

Dengan demikian Kader Partai Demokrat diharapkan mampu bersinergi dengan BNPB di masing-masing daerah dan terdepan membantu korban,” harap politisi muda ini.

Ibas melanjutkan prestasi Indonesia di bidang manajemen penanggulangan bencana yang telah mendapatkan pengakuan PBB harus terus dipertahankan salah satunya dengan cara mengintensifkan penyelenggaraan diklat penanggulangan bencana.

“Jangan kita sia-siakan pengakuan itu. Kader Demokrat harus profesional dan terdepan dalam penanganan korban bencana karena Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Yudhoyono adalah yang pertama mendapatkan pengakuan dari PBB terkait program dan manajemen menanggulangi bencana alam. Teladan beliau harus kita manfaatkan,” terang Ibas.

Pada Senin 12 Maret 2012 pagi, Diklat SAR Nasional DPP-PD Angkatan Pertama resmi dibuka Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di damping Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro, di Bumi Perkemahan Cibubur, Bogor, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum, Anas Urbaningrum mengatakan, Diklat SAR Nasional yang diadakan Divisi Tanggap Darurat DPP-PD bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas), bertujuan mempersiapkan para kader Partai Demokrat agar mampu melaksanakan tugastugas tanggap darurat hingga makin baik, efektif, dan bisa mendatangkan solusi serta manfaat bagi saudara-saudara kita yang ditimpa bencana. “Divisi Tanggap Darurat selama ini sudah bekerja dengan baik. Para kader DPP, DPD, dan DPC-PD selalu hadir di tengah saudarasaudara kita yang ditimpa bencana,” kata Anas yang datang bersama Sekjen DPP-PD Edhie

“Jangan kita siasiakan pengakuan itu. Kader Demokrat harus profesional dan terdepan dalam penanganan korban bencana karena Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Yudhoyono adalah yang pertama mendapatkan pengakuan dari PBB terkait program dan manajemen menanggulangi bencana alam. Teladan beliau harus kita manfaatkan,” terang Ibas.

Baskoro Yudhoyono.

Anas mengharapkan, peserta diklat bisa mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati,sebagai panggilan jiwa hingga siap diterjunkan di berbagai tempat bencana. Para peserta diklat kelak diharap mampu tampil sebagai garda terdepan dan efektif mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bencana.

“Juga menegaskan, Partai Demokrat sangat kuat komitmen dan spirit kerakyatannya sebagai terjemahan dari semangat dan ideologi humanisme,” kata Anas.

Diharapkan, koordinasi dan sinergi antara divisi tangggap darurat dengan institusi-institusi negara yang bertugas dalam bidang penanggulangan bencana bisa dijalankan makin baik. Anas juga memberikan apresiasi atas kegiatan Diklat SAR Nasional.

Pada kesempatan itu, Anas juga meresmikan lembaga Ragana (Rajawali Siaga Bencana)Partai Demokrat yang disambut tepuk tangan peserta diklat. “Mudahmudahan ini menjadi pengabdian yang makin nyata dari PD untuk kepentingan rakyat banyak,” kata Anas.

Dalam diklat berlangsung yang selama seminggu, peserta dibekali pengetahuan dan praktik manajemen SAR dan skill

individu. Empat hari teori di Bumi Perkemahan Cibubur dan tiga hari praktek di Gunung Salak Kabupaten Bogor.

Salah satu pemaparan teori pada peserta diklat (khususnya bagi Ragana) diberikan Ketua BNPB Doktor Syamsul Maarif, MSi. Menurutnya, kerap terjadi salah pengertian di masyarakat tentang fungsi tim penanggulangan bencana. “Mereka pikir tim penanggulangan bencana harus cepat hadir saat terjadi bencana dan membantu para korban bencana pada saat terjadi bencana saja. Padahal pengertian dasar penanggulangan bencana adalah penanggulangan dan pertolongan harus dilakukan sebelum, selama dan sesudah bencana,” kata Syamsul Maarif kepada para peserta diklat di aula Bumi Perkemahan Cibubur.

Syamsul menjelaskan, nantinya dalam tim Ragana dibentuk 11 kluster seperti BNPB. Setiap kluster memiliki keahlian khusus hingga dapat bekerja dalam penanggulangan bencana.

Dengan demikian kerja tim lebih efektif dan efisien. “Tak kalah pentingnya penanggulangan pasca-bencana. Kita harus dapat membantu para korban bencana kembalipada kehidupannya yang normal. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Contohnya, gempa di Padang, untuk kembali normal hingga hari ini masih terus berproses,” kata Syamsul.

David Christian/ demokrat.or.id

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 63

Kilas DPP Raker Departemen Polkam DPP PD

Samakan Ide dan Persepsi Susun Program Kerja yang Efektif

D

Jakarta, SINERGIS epartemen Politik dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Dep Polkam DPP-PD) menggelar rapat program kerja bersama sepuluh departemen yang kinerjanya terkait politik,hukum dan keamanan.

Rapat yang dipimpin Ketua Dep Polkam DPP-PD Cornel Simbolon digelar di Kantor DPP-PD, Graha Kramat VII, Jalan Kramat Raya 146 Jakarta, Jumat 10 Februari 2012.

Menanggapi kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, isu politik dan keamanan nasional terus berkembang. Untuk itu, Departemen Polkam DPP PD harus terus mengikuti perkembangan tersebut dan proaktif menyusun program kerja yang tepat dan selaras dengan dinamika yang ada. “Saya mengapresiasi kegiatan ini sekaligus mendorong agar Departemen Polkam DPP PD terus update dengan dinamika politik nasional,” ungkap Ibas.

Ibas berharap, program kerja yang disusun Departemen Polkam DPP-PD ke depan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah. “Program kerja yang disusun harus strategis dan efektif membantu pemerintah meredam gejolak politik dan keamanan nasional agar dinamikanya sehat dan kembali terarah yang benar,” harap Ibas.

Cornel Simbolon menjelaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi dan memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan setiap departemen dan biro masing-masing.

Rapat juga membahas segala kendala dan operasional dalam menjalankan program.

Dalam rapat tersebut setiap 64 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

Suasana rapat program kerja sebelas departemen terkait politik,hukum dan keamanan di Kantor DPP-PD, Graha Kramat VII, Jakarta. Tampak Ketua Dep Polkam DPP-PD Cornel Simbolon (paling kiri) bersama Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto (kedua dari kiri). Foto. Kurniawan/ demokrat.or.id

ketua departemen memberikan masukan serta pendapat tentang isu-isu nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain berbagai isu negatif yang menyerang Partai Demokrat.

“Ke depannya, minimal satu bulan sekali seluruh departemen terkait politik, hukum dan keamanan harus menggelar kegiatan seminar terkait isu-isu nasional yang sedang berkembang saat ini,” kata Cornel Simbolon menegaskan.

Cornel Simbolon yang juga koordinator seluruh departemen terkait polhukam di DPP-PD mengajak setiap departemen yang berada di bawah koordinasinya bisa duduk bersama menyatukan ide dan persepsi. Departemen terkait diminta membentuk kelompokkelompok kerja untuk membuat program-program yang efektif dan berguna bagi pemerintah sekaligus bisa mengcounter opini negatif yang berkembang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto dalam

pemaparannya menerangkan tentang sistem informasi yang ada di DPP-PD. Diantaranya, penggunaan situs web (media online) resmi milik DPP-PD sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang berbagai kegiatan setiap departemen.

Departemen di DPP-PD yang terkait politik, hukum, dan keamanan berjumlah 11 departemen, yakni Departemen Politik dan Keamanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM, Departemen Penegakan Hukum, Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Departemen Pemberantasan Terorisme.

David Christian/ demokrat.or.id

Kilas DPP

Suasana Rapat pengurus Harian DPP-PD di kantor pusat PD, Graha Kramat VII, Jakarta, Selasa 31 Januari 2012 petang. Foto.

Kurniawan/demokrat.or.id

Sekretaris Jenderal DPP-PD Edhie Baskoro Yudhoyono mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat memimpin Rapat pengurus Harian DPP-PD di kantor pusat PD, Graha Kramat VII, Jakarta, Selasa 31 Januari 2012 petang. Foto. Dok EBY Team.

D

Rapat Pengurus Harian DPP-PD :

Konsolidasi Organisasi Tuntas Akhir 2012

Jakarta, SINERGIS ewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggelar Rapat Pengurus Harian DPP-PD di kantor pusat DPP PD, Graha Kramat VII, Jakarta, Selasa, (31/01/12). Pada acara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum didampingi Sekjen DPP-PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, seluruh kader Partai Demokrat agar melanjutkan konsolidasi organisasi hingga tuntas.

Hal itu disampaikannya sesuai arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono usai bertemu Ketum dan Sekjen Partai Demokrat sebelum rapat digelar.

Sebelumnya, Anas dan Ibas bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 23/01/12.

Kepada DPP-PD, SBY menyampaikan sejumlah arahan agar ditindaklanjuti DPP. Pada kesempatan itu, Anas memaparkan pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat agar seluruh kader Partai Demokrat melanjutkan konsolidasi organisasi hingga tuntas. SBY mengharapkan, perjalanan konsolidasi berlangsung cepat dan akseleratif. Konsolidasi yang tuntas sangat penting untuk menyangga agenda ke depan. Musda harus selesai Maret 2012, dan Muscab ditargetkan selesai pada akhir 2012. Begitupun Anas optimis, pada pertengahan 2012 (Juni atau Juli) seluruh muscab bisa diselesaikan.

Hal lain yang diminta oleh SBY kepada Anas dan Ibas agar seluruh kader PD terus meningkatkan kinerjanya di berbagai kelembagaan maupun secara individu. Kader PD di legislatif diminta melaksanakan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi untuk mendukung penuh program pemerintahan Presiden SBY. Selain itu, seluruh kader PD juga diminta memiliki komitmen untuk mengawal jalannya programprogram pemerintah sampai kepada masyarakat dengan tetap sasaran. Rumus dasarnya jelas bagi Partai Demokrat. Kalau Pemerintahan Presiden SBY berhasil dan jika konsolidasi antar-kader berjalan baik pastilah pilar Partai Demokrat akan semakin kokoh. “Seluruh kader Partai Demokrat harus makin serius membela kebijakan pemerintah,” tegas Anas Urbaningrum dihadapan ratusan pengurus DPP Partai Demokrat.

Pada Kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PD, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader partai yang masih memiliki komitmen menjalankan amanah partai.

Ibas juga mengatakan kebanggaannya kepada para pengurus DPP-PD yang keseluruhannya hadir dalam rapat harian tersebut. “Di media kita diberitakan secara negatif tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Di sini kita berkumpul dalam keadaan sehat dan waras untuk meningkatkan konsolidasi partai,” kata Edhie Baskoro mengapresiasi.

David Christian/didik/demokrat.or.id Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 65

Kilas DPP

DPP Partai Demokrat Lantik Lima DPC Nias dan Bangka Belitung Jakarta, SINERGIS

K

etua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum didampingi Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melantik 5 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Kepulauan Nias di di Lapangan Merdeka, Jalan Gomo, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sabtu (25/2/2012).

Empat ketua DPC adalah kepala daerah dan seorang ketua DPRD. Keempat kepala daerah itu adalah Martinus Lase Walikota Gunungsitoli. Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias Utara Edward Zega, Bupati Nias Barat.

Sedangkan ketua DPC Nias Selatan dijabat Effendy yang sehari-hari adalah Ketua DPRD. Sebelumnya, Musyawarah Cabang (Muscab) II Partai Demokrat se Kepulauan Nias, 66 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

yang diselenggarakan pada, Senin (13/6/2011), di Aula STT Sundherman BNKP Gunungsitoli, secara aklamasi memilih empat dari lima kepala daerah sebagai ketua DPC Partai Demokrat.

Walau Muscab diselenggarakan secara serentak, namun proses pemilihan ketua DPC dilakukan secara terpisah berjalan lancar dan demokratis.

Pelantikan DPC Bangka Belitung Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum didampingi Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bangka Belitung, Sabtu (18/2/2012).

Pada kesempatan itu, Ketua Umum, Anas Urbaningrum mengintruksikan kepada kader Partai Demokrat agar menjadi pemenang di Bangka Belitung.

Acara pelantikan yang bertema

“Melanjutkan Konsolidasi Menuju Partai yang Kuat, Modern dan Merakya”t digelar di Aston Soll Marina berlangsung tertib dan demokratis.

Dalam pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung periode 2011-2016, Ketua terpilih Eko Wijaya dan Sekretaris HK Junaidi dan puluhan pengurus sesuai divisi dan bidang masing-masing berikrar akan membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Bangka Belitung.

Dalam pesannya, Anas Urbaningrum mengatakan Partai Demokrat di Bangka Belitung cukup menjanjikan. “Jumlah kader yang duduk di DPRD Kabupaten - Kota, provinsi dan DPR semakin bertambah,” ujar Anas. Anas juga mengingatkan, kader Demokrat harus konsisten merakyat. “Lebih dekat dengan rakyat, bekerja bersama rakyat,” katanya.

David Christian/ Berbagai Sumber

Kilas DPP

Perempuan Demokrat Gelar Seminar Nasional

D

Jakarta, SINERGIS ewan Pimpinan Pusat Perempuan Demokrat Republik Indonesia (DPP-PDRI) menggelar seminar nasional di Ruang Sidang Nusantara 1, Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2012. Seminar sehari ini mengangkat tema “Meningkatkan Kesadaran Berorganisasi Merupakan Sarana Memperkuat Kerjasama dalam Mencapai Tujuan Perjuangan”.

Pembicara dalam seminar tersebut adalah Ketua Umum DPP-PDRI Titiek Budhisantoso, Wakil Ketua Umum I DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto, Sri Ekowardani Msi. Seminar sehari yang dibagi dalam dua sesi itu dibuka Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Dewan Pembina PD Melani Leimena Suharli. Melani, dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada PDRI karena mampu menggelar seminar nasional berlangsung sehari penuh. Ia juga berharap, PDRI sebagai organisasi sayap dapat memperkuat kerjasama dengan PD. Melani juga berharap, kaum perempuan semakin banyak yang terjun atau belajar politik karena sesuai pasal 28 UUD 1945, perempuan dan lelaki mempunyai hak yang sama dalam berpolitik.

Sesi pertama menghadirkan pembicara Titiek Budhisantoso dan Toto Riyanto.

Sesi kedua menghadirkan pembicara Jhonny Allen Marbun dan Sri Ekowardani Msi,. Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Divisi Program Pro Rakyat DPPPD Indrawati Sukadis, para anggota DPR dari Fraksi PD, para pimpinan DPP-PD, para pimpinan dan kader PDRI pusat dan daerah, serta undangan dan masyarakat

Ketua Umum PDRI Titiek Budhisantoso memberikan cenderamata kepada Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto, salah satu pembicara dalam seminar nasional yang digelar PDRI. Foto. Omar

Suasana seminar nasional yang digelar PDRI. Foto. Omar

dari berbagai elemen.

Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP-PD Andi Timo Pangerang memaparkan fungsi perempuan Partai Demokrat dalam memenangkan Pemilu 2014.

“Diharapkan keterwakilan kaum perempuan

di legislatif menjadi bertambah dan penempatannya menjadi prioritas di tiap dapil karena selama ini no urutnya kebanyakan di bawah kaum laki laki,” kata Andi Timo Pangerang mengkritisi.

David Christian/ kur/dik/demokrat.or.id Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 67

Kilas DPP

Survei Lembaga Profesional CSIS

Buktikan Demokrat Masih Tetap Juara

B

Jakarta, SINERGIS erbeda dengan hasil survei sebelumnya, secara mengejutkan lembaga survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) belum lama ini menunjukkan, Partai Demokrat berada di urutan teratas di banding partai politik lainnya.

Hasilnya Partai Demokrat hingga saat ini masih mendapatkan kepercayaan publik dengan persentase 12,6 persen. Hasil survei itu diungkapkan peneliti CSIS, Philips J. Vermonte, ketika memaparkan hasil survei CSIS tentang politik nasional 2012 ke sejumlah media di Jakarta, Senin (13/2).

Hasil survei CSIS menempatkan Partai Golkar di posisi kedua dengan dukungan sebesar 10,5 persen, sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang mendapat dukungan 7,8 persen, berada di posisi ketiga.

PKB, PKS, Gerindra, PPP, dan PAN masing-masing menempati posisi keempat hingga kedelapan, dengan kisaran penurunan 0,54 persen hingga 4,78 persen. Partai Hanura mendapat kemerosotan dukungan dengan hanya mendapat 0,7 persen.

“Berbeda dengan berbagai hasil survei yang muncul belakangan ini, survei CSIS menunjukkan partai lain belum berhasil meraup dukungan publik meskipun Partai Demokrat tengah menghadapi soraotan terkait berbagai kasus korupsi,” kata Philips J. Vermonte.

Menurut Philips, upaya partai oposisi dan partai koalisi yang berperilaku seperti oposisi dengan mengeritik pemerintah dan menyerang Partai Demokrat itu tidak berdampak signifikan 68 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

“Berbeda dengan berbagai hasil survei yang muncul belakangan ini, survei CSIS menunjukkan partai lain belum berhasil meraup dukungan publik meskipun Partai Demokrat tengah menghadapi sorotan terkait berbagai kasus korupsi,” kata Philips J. Vermonte. terhadap penambahan jumlah dukungan terhadap mereka.

“Justru terjadi turunnya dukungan, bukan hanya kepada Partai Demokrat, tetapi untuk semua partai. Hal ini secara keseluruhan merupakan konfirmasi maupun implikasi rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik,” kata Philips.

Philips menjelaskan, jika responden dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang puas, kelompok yang merasa stagnan, dan kelompok yang merasa ada kemunduran atas kinerja pemerintah, maka dukungan tertinggi untuk Partai Demokrat diperoleh dari kelompok yang merasa puas.

“Untuk itu, jika ingin menang dalam pemilu mendatang, peluang terbesar Partai Demokrat adalah dengan mengawal agar pemerintahan bekerja dengan baik demi perbaikan kualitas ekonomi, pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum,” kata Philips.

Survei CSIS tersebut dilakukan terhadap 2.117 responden yang berada di 23 provinsi. Sebanyak 10 provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 1 persen populasi

Indonesia tidak diikutsertakan, sehingga diperkirakan hal itu tidak banyak mempengaruhi hasil survey.

Perlu diketahui, CSIS adalah lembaga yang teruji kredibilitasnya.

Lembaga Kajian Centre For Strategic and International Studies (CSIS) menduduki peringkat tiga di AsiaPasifik dalam survei University of Pensylvania Amerika Serikat tahun 2011.

Direktur Eksekutif CSIS Rizal Sukma dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (7/2/2012), menjelaskan, peringkat CSIS naik dari peringkat 4 di tahun 2010.

CSIS juga masuk peringkat ke-38 dari 50 lembaga kajian terbaik di dunia dan peringkat ke 27 dari 50 lembaga kajian terbaik di dunia untuk studi strategis dan internasional.

“Kami juga memberi selamat atas prestasi dua lembaga kajian lain yakni PATTIRO dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang masing-masing untuk pertama kali menduduki peringkat ke 26 dan ke 27 terbaik di dunia untuk bidang transparansi dan pemerintahan yang baik,” ujar Rizal. David Christian

Kilas DPP

Survey LSI Buktikan Publik Dinamis dan Objektif “Kita hormati persepsi masyarakat tersebut. Bahwa itu potret persepsi publik hari ini, tentu bukan akhir dari segalanya. Persepsi ini membuktikan masyarakat kita dinamis dan objektif menilai kinerja parpol. Inilah acuan kami meningkatkan kinerja ke depan,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

S

Jakarta, SINERGIS ekretaris Jenderal partai meningkat kinerjanya untuk Demokrat, Edhie Baskoro masyarakat,” ujar Ibas optimis.

Yudhoyono menilai hasil Ibas mengakui, merosotnya survei persepsi masyarakat kepercayaan masyarakat kepada yang dilakukan Lembaga partai akibat pemberitaan negatif Survei Indoensia (LSI) baru-baru yang diterima masyarakat selama ini menggambarkan realitas ini. “Bukan hanya Partai Demokrat, masyarakat yang dinamis partai lain juga tidak menunjukkan dan objektif dalam menilai peningkatan yang signifikan di perkembangan kinerja partai. mata publik. Kalau pemberitaan di “Kita hormati persepsi media bisa berimbang, saya yakin masyarakat tersebut. Bahwa itu Partai Demokrat akan kembali potret persepsi publik hari ini, menjadi partai pilihan masyarakat. tentu bukan akhir dari segalanya. Dengan catatan penting, harus Persepsi ini membuktikan ada terobosan dari Partai masyarakat kita dinamis dan Demokrat khususnya komitmen objektif menilai kinerja parpol. untuk menjauhi pelanggaran Inilah acuan kami meningkatkan hukum,” jelas Ibas mengingatkan. kinerja ke depan,” ujar anggota Ibas yakin, tantangan Partai Komisi I DPR RI ini.

Demokrat ke depan adalah Untuk itu, Ibas yakin konsisten mengawal pemerintah peningkatan kinerja partai berada di arah yang benar sesuai dan peran serta partai dalam dengan konstitusi negara. “Sejauh mengawal program-program ini, Partai Demokrat menilai kerakyatan bisa mengembalikan pemerintah terus berada di jalur kepercayaan masyarakat kepada yang benar dan sejauh ini terbukti Partai Demokrat. “Partai Demokrat banyak capaian positif di sejumlah tetap optimis ke depan akan sektor seperti Polkam, Kesra dan semakin dipercaya masyarakat. Perekonomian,” imbuh Ibas.

Rumusnya, kader Demokrat harus Ibas juga menghimbau konsisten dan terus berperan agar kader Demokrat tidak

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono

patah semangat dan tetap solid bekerja untuk kemajuan bersama.

“Membesarkan Partai demi cita adalah harga mati untuk membangun negeri menuju kesejahteraan yang merata,” tutup Ibas.

David Christian Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 69

Komunitas

D Rutin Gelar Event Pacitan Surfing Club

Profesional

ak itu bany g e b m iliar belu emang citan yang fam Tetapi M . g n fi Sur kat Pa atu ini. masyaralahraga yang s ai ini mulai o nt ik denganini olahraga pa n mulai menar ini a nd saat . Hal di Pacitanyak kalangan acitan i r a m e P a ( dig n bagi b aya PSC perhatiaerlepas dari up terus menerus an tidak t g Club) yang ta Pantai Pacit Surfin nalkan wisa surfing. n rke mempemelalui kegiata

alam upayanya memperkenalkan olahraga surfing dan mempromosikan wisata Pacitan melalui surfing, club yang sudah beranggota 35 orang ini berkali-kali menyelenggarakan even surfing di pantai-pantai Pacitan.

Baru-baru saja ini club yang diketuai Mahfud Hadi Sukmono atau yang biasa di panggil Momon, menyelenggarakan lomba surfing di Pantai Srau (04/03/2012) yang diikuti 40 peserta yang berusia usia 16 tahun ke bawah se- region Jawa.

Menurut Khoirul Amin, salah seorang panitia dan anggota PSC, sebenarnya mereka telah rutin menggelar even sejak tahun 2004. “Setiap tahun kita menggelar dua kali even lomba surfing, yaitu satu untuk lokal Pacitan, dan even satunya kita buka untuk umum, pesertanya

Edisi: 010/Th. 010/Th. I/2012 I/2012 l l SINERGIS SINERGIS 77 77 Edisi:

Komunitas

D

alam upayanya mem-perkenalkan olahraga surfing dan mempromosikan wisata Pacitan melalui surfing, club yang sudah beranggota 35 orang ini berkalikali menyelenggarakan even surfing di pantai-pantai Pacitan. Baru-baru saja ini club yang diketuai Mahfud Hadi Sukmono atau yang biasa di panggil Momon, menyelenggarakan lomba surfing di Pantai Srau (04/03/2012) yang diikuti 40 peserta yang berusia usia 16 tahun ke bawah se- region Jawa.

Menurut Khoirul Amin, salah seorang panitia dan anggota PSC, sebenarnya mereka telah rutin menggelar even sejak tahun 2004. “Setiap tahun kita menggelar dua kali even lomba surfing, yaitu satu untuk lokal Pacitan, dan even satunya kita buka untuk umum, pesertanya bisa sampai area Jawa dan Bali juga dari luar negeri. Dan itu sudah menjadi agenda tahunan yang kita namakan The Hidden Paint Pacitan Surf Competition� tambahnya.

Dari even-even yang diikuti, surfer-surfer Pacitan ternyata sudah mulai menorehkan prestasi.

Ada nama Salini Rengganis yang beberapa kali menjuarai kompetisi surfing. Bahkan sudah ada 2 atlet surfing Pacitan yang sudah mendapatkan sponsor dari produk surfing internasional. Tahun ini juga ada satu lagi atlet Pacitan yang mewakili area Jawa dalam lomba Tingkat Nasional pada Bulan Oktober nanti di Bali atas nama Supriyanto.

Salah satu lokasi surfing yang sangat terkenal di Pacitan adalah Pantai Watukarung yang disebut-sebut sudah layak untuk kelas profesional

78 SINERGIS l Edisi: 010/Th. I/2012

yang sering digunakan surfing oleh surfer-surfer lokal, nasional bahkan surfer dari manca negara. Selain Pantai Watukarung, masih banyak lokasi surfing di Pacitan seperti Pantai Pancer Door, Teleng Ria Beach, Break Water Pelabuhan Pacitan, Pantai Srau, Pantai Kali Uluh (klesem), dan masih ada beberapa pantai lain yang belum terekspos. Baiknya lagi sepanjang tahun selalu ada ombak yang bisa digunakan, baik karakter ombak untuk pemula atau amatir maupun untuk profesional.

Beberapa kendala yang menghambat perkembangan surfing di Pacitan diantaranya adanya anggapan kalau bermain di laut itu berbahaya, walaupun sebenarnya kalau mengetahui tekniknya, main surfing di laut sangat aman. Selain itu mitos tentang laut selatan masih kental, sehingga banyak orang tua yang tidak mengijinkan anak-anaknya untuk belajar surfing. Sulitnya mencari peralatan surfing karena di Pacitan tidak ada Surf Shop juga menjadi kendala tersendiri, sehingga harus mendatangkan dari Bali untuk peralatannya. Fasilitas dan akses ke lokasi surfing pun harus dibenahi.

Kedepannya PSC berharap agar surfing lebih diperhatikan oleh Pemkab Pacitan, karena selain untuk prestasi, juga bisa membantu dalam mempromosikan wisata Pacitan dengan jaringan yang dimilikinya. Bali, Lombok, Nias, Mentawai bisa begitu terkenal dan ramai karena mereka mempunyai pantai yang bisa digunakan untuk surfing. frend Mashudi

Rapat Paripurna DPR RI

Selasa

11

4

Rabu

17

18

Rapat Panja Komisi I DPR RI tentang Pencurian Pulsa Rapat Pimpinan Fraksi Partai Masa Sidang III Tahun Sidang Demokrat 2011-2012

Dialog besama Pakar Kadin Indonesia

10

3

Raker dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas

30

NOTES

Rapat Penyusunan Program Kerja Partai Demokrat Tahun 2012

RDPU mengenai potensi Penerimaan Negara sektor Perpajakan

31

24

Kamis

Panen Raya di Indramayu bersama KETUM

26

RDP Komisi DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen Negara

19

12

5

Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Para Pakar Pendamping

25

RDP Panja Pencurian Pulsa Raker Komisi I DPR RI dengan Raker Komisi I DPR RI dengan Komisi I DPR RI dengan Ketua Menkominfo RI Menteri Luar Negeri RI BRTI Rapat Penyusunan Program Rapat Intern Panja Penyiaran Kerja Partai Demokrat Tahun Komisi I DPR RI 2012

16

29

Acara Imlek Wakil Ketua Umum Kadin bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Senin

Pengambilan Sumpah Jabatan Dewas LPP TVRI Periode 20112016

9

2

23

Minggu

22

15

8

1

Januari 2012 Jumat

Sabtu

Pelantikan DPD Partai Demokrat Kalbar dan Rapat Koordinasi

28

21

14

7

www.edhiebaskoro.com Š EBY STAFF

Rapat Pleno Fraksi Partai Demokrat

27

20

Rapat Pleno Fraksi Demokrat Ramah Tamah dan Sambutan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat

13

6

agenda EBY Januari 2012

Edisi: 010/Th. I/2012 l SINERGIS 79