Beranda its edisi 43 2014

Badan Koordinasi Pengendalian dan Komunikasi Program

Media Diseminasi Kebijakan dan Prestasi

Edisi 43/November 2014

ITS Ingin Wujudkan Wilayah Bebas Gratifikasi Senat ITS Tetapkan 69 Bacarek yang Penuhi Syarat Wajib Merancang Target Kinerja Setahun dalam SKP GALERI ITS

ITS Ingin Wujudkan Wilayah Bebas Gratifikasi ITS terus berupaya mewujudkan kampusnya sebagai wilayah yang bebas dari gratifikasi ataupun korupsi. Untuk itu, ITS bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan sosialisasi peraturan gratifikasi dan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan ITS. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai penerimaan gratifikasi yang kerap terjadi di lingkungan instansi pemerintah. Dalam sosialisasi tersebut, dihadirkan Irjen Kemdikbud Prof Haryono Umar untuk memberikan paparan.

Tujuan sosialisasi ini merupakan bentuk upaya memberikan informasi tentang gratifikasi ke lingkup yang lebih luas.

Sebelumnya, ITS juga sudah mendapatkan sosialisasi gratifikasi dan telah menerapkannya.

Kali ini, Kemdikbud kembali menggandeng ITS untuk turut menyelenggarakan sosialisasi bagi beberapa institusi dalam lingkup Kemdikbud.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap gratifikasi yang berlawanan dengan kewajiban dianggap sebagai

tindak penyuapan. Gratifikasi yang dimaksud seperti pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan dan fasilitas lainnya.

Sementara itu, LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara negara untuk memberitahukan informasi tentang kekayaan yang dimilikinya. Karena berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada bulan Agustus lalu masih ada pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Sosialisasi yang diberikan ini diharapkan bisa meningkatan pemahaman dan kepatuhan institusi di bawah lingkungan Kemdikbud baik mengenai gratifikasi dan LHKPN. Ia menambahkan, dari setiap institusi pun diharapkan dapat melaporkan gratifikasi dan LHKPN kepada KPK. Selain itu, juga dibentuk Duta Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang digadang-gadang menjadi output dari sosialisasi ini. Duta WBK sendiri adalah perwakilan dari institusi yang dianggap bersih dari segala hal yang bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga nanti terbentuk daerah yang bebas korupsi khususnya di wilayah Jawa Timur. (*)

Senat ITS Tetapkan 69 Bacarek yang Penuhi Syarat

Masa jabatan rektor ITS yang dimulai pada tahun 2011 lalu akan segera berakhir pada awal tahun 2015 mendatang. Untuk itu, ITS saat ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan proses pemilihan rektor baru periode jabatan tahun 2015 2019. Dewan Senat I T S pun akhirnya telah membentuk Panitia Pemilihan Calon Rektor (PPCR) ITS masa jabatan 2015-2019.

Dari hasil rapat terakhir yang dilakukan oleh PPCR ITS tersebut, telah ditetapkan sebanyak 69 bakal calon rektor (bacarek) ITS yang dinilai telah memenuhi persyaratan yang ada dan berhak mencalonkan diri dalam bursa pemilihan rektor. Beberapa syarat tersebut di antaranya, yaitu calon rektor minimal berpendidikan doktor (S3), menduduki jabatan akademik minimal lektor kepala, berusia maksimum 60 tahun pada 13 April 2015, dan masih merupakan dosen aktif. Karena pada 13 April 2015 akan diadakan pelantikan rektor yang baru.

Terdapat tiga tahapan dalam proses pemilihan rektor di ITS. Yakni tahap penjaringan bakal calon rektor, tahap penyaringan calon rektor, dan terakhir tahap pemilihan rektor. Selanjutnya, dalam tahap pertama ini, ITS akan mengirimkan surat kesediaan akan dicalonkan menjadi rektor kepada 69 dosen-dosen yang telah memenuhi kriteria tersebut. Dosen-dosen tersebut diharapkan dapat mengumpulkan surat kesediaan paling lambat pada 14 November 2014 mendatang. Selanjutnya, pada 19 November 2014, nama-nama dosen yang bersedia untuk dicalonkan menjadi rektor ITS ini akan disahkan dalam rapat senat menjadi calon rektor.

Tak hanya itu, seluruh sivitas akademikaITS nantinya juga memiliki peran aktif dalam pemilihan rektor ini.

Mahasiswa, dosen, dan karyawan memiliki nilai bobot

suara dalam pemilihan. Untuk dosen sendiri memiliki lima poin untuk satu suara, karyawan tiga poin, dan mahasiswa hanya memiliki satu poin.

Dalam pelaksanan pemilihan rektor ini, Dewan Senat ITS dibantu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS, kepala biro umum, ketua jurusan, dan anggota senat jurusan.

Untuk proses pemilihan rektor, PPCR kali ini masih menggunakan statuta yang lama sebagai dasar perundang-undangan. Yakni statuta tahun 2011 sebelum I T S ditetapkan statusnya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).

Pasalnya, ITS baru resmi menjadi PTN BH pada 20 Oktober 2014 lalu dan statuta baru belum dikeluarkan pemerintah karena masih ada pembahasan lebih lanjut. AD-ART juga masih belum keluar, atau biasa disebut PP Statuta.

Diusahakan sebelum akhir tahun, PP Statuta PTN BH ITS bisa dikeluarkan dan pemilihan rektor dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA).

Diharapkan calon-calon terbaik tersebut bersedia untuk dicalonkan. Pasalnya, ITS perlu memiliki pemimpin yang visioner dalam memimpin ITS dan mampu membawa ITS menjadi PTN BH yang sukses.

Selain itu, diharapkan pemilihan rektor menjadi pemilihan yang guyub, akur, dan melakukan kampanye seorang yang intelektual. Mahasiswa harus berpartisipasi dan harus berperan aktif bertanya ketika diadakan penjaringan suaran nantinya. Dalam pemilihan rektor ITS ini nantinya harus bisa bersifat transparan serta dapat dipantau melalui website: pilrek.its.ac.id. (*)

Wajib Merancang Target Kinerja Setahun dalam SKP Seluruh pegawai baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS (honorer) di lingkungan ITS saat ini telah diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk jangka waktu setahun ke depan, terhitung mulai Januari hingga Desember. Penerapan SKP ini menjadi acuan sistem remunerasi dalam penentuan tunjangan kinerja pegawai.

SKP tersebut berupa target-target rencana kerja yang dibuat oleh pegawai. Ketercapaian target dalam SKP tersebut membuka kemungkinan pegawai mendapatkan tunjangan kinerja hingga 150 persen. Pada akhir tahun, semua kinerja akan dinilai berdasarkan target yang telah dibuat sebagai pertanggungjawaban individu terhadap tunjangan-tunjangan kerjanya.

Keluaran dari SKP sendiri juga dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik. Di mana kinerja yang diberikan oleh pegawai akan berbanding lurus dengan hasil yang didapatkannya. Jika pegawai berhasil mencapai target hingga 100 persen, maka pegawai tersebut juga akan mendapat tunjangan 100 persen.

Tunjangan yang dimaksud ini di luar gaji pokok pegawai. Tidak menutup kemungkinan pegawai menerima lebih dari 100 persen dana yang telah ditetapkan. Kelebihan tunjangan tersebut sebagai apresiasi bagi pegawai yang kinerjanya mampu melebihi target. Pemberian tunjangan maksimal 150 persen di luar gaji utamanya. Pemberian tugas tersebut di luar tugas pokok yang tidak sembarangan diberikan.

Masing-masing pegawai memiliki jabatan fungsional dan terbagi ke dalam kelas-kelas jabatan tertentu. Ada kewajiban untuk mengisi jadwal kegiatan setiap hari bagi pegawai tersebut.

Pengisian jadwal kegiatan itulah yang menjadi salah satu acuan penilaian kinerja nantinya.

Dengan adanya SKP ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui penulisan jadwal kegiatan per hari. Selain itu, penulisan jadwal kegiatan dan SKP memudahkan atasan untuk menilai kinerja pegawai. SKP dan penulisan kegiatan pegawai juga sebagai motivasi antar pegawai untuk meningkatkan kualitas diri. Jika kualitas masing-masing pegawai meningkat, otomatis berdampak pada ITS yang semakin maju. (*)

GALERI ITS Rektor ITS Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA didampingi Pimpinan BRI Wilayah Surabaya Dedi Sunardi berdialog bersama mahasiswa yang menerima bantuan usaha program studentpreneur hasil kerjasama Bank Rakyat Indonesia bekerjasama dengan ITS.

Prof Drs Nur Iriawan Msc PhD Wakil Rektor III dan Drs Mukayat, Kepala Biro Umum ITS menerangkan pentingnya pelaporan harta kekayaan pejabat di lingkungan ITS.

I r j e n Ke m d i k b u d R I H a r yo n o U m a r memaparkan materi kepada peserta sosialisasi yang bertajuk Diseminasi/Sosialisasi Peraturan Gratifikasi & Kepatuhan LHKPN Provinsi Jawa Timur di Rektorat ITS.

ITS kembali mengadakan acara Gugur Gunung. Kegiatan yang bertajuk Let's Clean the Drain of Campus & Car Free Day ini dilakukan untuk mendukung kegiatan m a h a s i s w a ya n g b e r ka i t a n d e n ga n kepedulian lingkungan.

Puskominfo BKPKP ITS, Humas : Indah Tri Sukmawati, HP. 081231157772, PIN. 2A3E4F2C Office : 031-5927012, Email : humas@its.ac.id, itshumas@gmail.com