Manado Post, 03 Agustus 2013

Page 1

SABTU, 03 AGUSTUS 2013

EDISI NO: 8116

ECERAN: Rp4000,-

Jenderal Sulut Digunting Bayu Seno Dihadang Isu Senioritas, Calon Kapolri Hanya Bintang Tiga

Soal Djelantik, Gubernur Takut Diborgol SHS: Harus Sesuai PP RI No 18 Tahun 2013 Editor: Tommy Waworundeng Peliput: Tim

Komjen Anang Iskandar

Komjen Budi Gunawan

Komjen Oegroseno

Komjen Sutarman

Editor: Idham Malewa

JAKARTA– Langkah Putut Eko Bayu Seno menuju tangga Kapolri benarbenar berat. Suami tercinta Coreta Kapojos ini digunting lewat isu senioritas di jajaran petinggi Polri. Dari beberapa kandi-

dat, peluang Bayu Seno memang lumayan besar. Pernah jadi ajudan Presiden SBY membuatnya ramai disebut sebagai kandidat idaman kubu Cikeas. Sayang Bayu Seno mendapatkan resistensi di

?

MANADO-Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang, mengaku tidak mau menyalahi aturan terkait masalah pengunduran diri Djelantik Mokodompit yang akan menjadi bakal calon anggota DPRD. ‘’Saya berharap semua bisa membaca Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah. Karena pada BAB II Pasal 3 ayat 1 dijelaskan, pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang Sinyo Harry Sarundajang

berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir pengajuan bakal calon anggota DPRD,’’ ujar Sarundajang saat berbincang dengan Manado Post, kemarin. Dan pejabat berwenang yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, bukan gubernur. ‘’Sesuai aturannya, yang memberi izin itu Menteri Dalam Negeri, bukan saya. Karena itu saya tidak mau menyalahi aturan. Saya tidak mau diborgol,’’ ujar Sarundajang. Sarundajang lantas mengaku menyayangkan, kenapa Djelantik sampai terlambat mengajukan surat pengunduran diri. ‘’Coba kalau diajukan satu bulan sebelum batas akhir pengajuan bakal calon anggota DPRD, tentu akan lancar-lancar Baca Soal...Hal: 11

Mobil Termewah di Dunia

Baca Jenderal..Hal: 11

250 Juta Rawan Dikorupsi Editor: Bahtin Razak

MANADO — 306 desa penerima dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam APBNPerubahan telah diumumkan. Sebelumnya Mei lalu ada 365 desa yang telah memulai prosesnya. “Proyek PPIP yang diumumkan Mei lalu di desa kami sudah mulai. Sayang, pengelolanya hanya orang dekat dan saudara hukum tua (kepala desa, red). Kami takut pengelolaannya jadi lahan korupsi oknum-oknum itu,� ungkap sejumlah

masyarakat salah satu desa di Minahasa. Pengamat pemerintahan FISIP Unsrat, Rivo Sumampow juga khawatir dengan kondisi tersebut. “Bisa-bisa PPIP tersebut menjadi lahan korupsi baru dan pelakunya adalah masyarakat bawah,� ujarnya. Padahal, katanya, setahu dia PPIP itu program pemberdayaan masyarakat. Artinya, seperti program pemberdayaan lainnya, PPIP tujuannya untuk kemandirian masyarakat dalam meraih Baca 250 Juta..Hal: 11

 Â? Â?Â?Â? ­Â€ €€€ ‚ƒ  ­ „

Djelantik Harus Prosedural POLEMIK Wali Kota Kota Kotamobagu (KK) Djelantik Mokodompit mencalonkan diri sebagai anggota dewan Kota Kotamobagu menjadi buah bibir di Sulut. Versi Pemprov Sulut surat pengunduran diri Djelantik improsedural. Bertentangan dengan PP No 6/2005, pasal 123 ayat 3 bahwa pengunduran Djelantik harus melalui paripurna Dewan Kota Kotamobagu (KK). Pemprov berpendapat, tak ada surat resmi Dewan KK telah menggelar rapat paripurna pengunduran diri kepala daerah. Pemprov hanya merujuk pada surat klarifikasi dari Dua Pimdekot KK Bob Paputungan dan Diana Roring nomor 100/DPRD – KK /256/VII/2013. Isi surat mereka menyatakan Dekot KK belum menggelar paripurna persetujuan pengunduran diri Djelantik sebagai wali kota KK. Di sinilah muncul kebuntuan, sehingga Gubernur Sulut sulit meneruskan ke Mendagri. Djelantik juga dihadang PP No 18/2013 Pasal 3 bahwa pengunduran diri harus diajukan ke pejabat berwenang paling lambat satu bulan sebelum batas akhir pengumuman bakal calon. Nah, jika merujuk UU Nomor 8/2012 pengajuan pengunduran diri harus sudah disampaikan ke pejabat berwenang paling telat 15 Maret 2013. Pasalnya di Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012, pendaftaran pencalonan anggota legislative di semua tingkatan dimulai 9 Maret hingga 15 April 2013. Dengan demikian, pengajuan pengunduran diri paling telat 15 Maret 2013. Dua aturan hukum tersebut, menjadi rujukan bagi kita. Bahwa Djelantik sudah terlambat mendaftarkan diri sebagai anggota Dekot KK. Dengan demikian,semua harus legowo untuk tidak memaksakan kehendak lalu menabrak UU dan peraturan yang ditetapkan Presiden. Kita juga yakin, Djelantik punya jiwa negarawan dan akan legowo, jika KPU KK dan KPU Sulut serta pejabat di atasnya konsisten dengan semua payung hukum.(**)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.