Manado Post Kamis 07 Maret 2013

K A M I S ,

NOMOR: 7965

0 7

M A R E T

2 0 1 3

RP.4.000,-

HKL Makin Teruji di Tingkat Nasional Penting, Lakukan Riset Sebelum Usaha Editor: Budi Siswanto Peliput : Tenni Assa

JAKARTA-Ketokohan Hendrick Kawilarang Luntungan (HKL) makin teruji di tingkat nasional. Pengusaha

Hendrick K Luntungan

muda ini menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan The 1 st World Education Forum Central Education Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, belum lama ini. Kegiatan yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dilaksanakan dalam beberapa sesi dengan menghadirkan para menteri, tokoh nasional dan pengusaha papan atas Indonesia.

Diskusi panel ini diawali dengan pertemuan 10 duta besar yang

bertugas di Indonesia. Sesi pertama menghadirkan para pemimpin yang membahas masalah Narkotika, korupsi dan masalah sosial dengan pembicara Dr Agung Laksono, Anang Iskandar, Isran Noor dan Taufan Eko Nugroho Rotorasiko.

Sesi ke dua yang membahas bisnis, perdagangan dan industri menampilkan, Harry Tanoesoedibjo, dan tokoh muda Baca HKL......Hal 11

Anggaran 2013 Rawan Dipolitisasi Jadi Biaya Pencitraan Pemilu 2014

 ��

Editor: Bahtin Razak Peliput: Angel Rumeen, Lucky Mamahit

Â? Â?

�  ­€‚ ‚‚ƒ „€€ …„† � �

 ‚‡ ‚‡‚ „ƒ€ ˆ‚ˆ ‰  † ‡€­ Š„‚ ‡­ƒ ƒƒƒ

 „ˆ„ ‚„† …‚ƒ ƒƒƒ

 Š†… ­­­ ƒ„… …Šƒ

‹

 ˆ …ˆ… ­†‚ ˆ‚‡ ƒƒƒ

 € †Š… †‡‡ …ƒƒ ƒƒƒ

Â? Â? Â

Â? Â? Â

­€   € ‚€­ƒ­€‚�„

Â?

 €­ƒ Š…Š ‚ƒ€ ƒƒƒ

‰ Â

 ‚Š€ Š‚ƒ ˆ…­ ƒƒƒ ƒ€­† €­„„€­††€  Â

MANADO — Tahun 2013 menjadi tahun politik, karena tahun depan akan berlangsung Pemilu legislatif. Anggaran pemerintah tahun ini pun tidak lepas dari pengaruh politik. “Sudah pasti posisi APBD dan APBN rawan dipolitisasi,� ujar pengamat politik dan pemerintahan Max Rembang.

Dan yang bakal diuntungkan di momen ini, sambung Rembang, adalah para inkumben politik, terutama mereka yang di legislatif saat ini. “Mereka key person dalam budjeting anggaran, pasti tahu kondisi anggaran,� kata dosen FISIP Unsrat ini. “Di kabupaten/kota paling rawan,� ujar Rembang.

Pengamat politik Philip Regar setuju dengan Rembang. Katanya, politisi yang sekarang duduk di dewan yang akan mencalonkan lagi selangkah lebih maju dibanding para muka baru. “Ya, salah satu keuntungan mereka bisa mengakomodir apa yang

Â… Â Â?Â?

Â

Â?

Â

Lahan Bebas, Pembangunan Lancar PERKEMBANGAN Sulawesi Utara (Sulut) terbilang cepat. Tapi Gubernur Dr SH Sarundajang mau Sulut lebih pesat lagi.

Karena Sulut bertekad menjadi gate ke kawasan Asia Pasifik. Salah satu pendukung penting untuk mewujudkan tekad itu adalah infrastruktur yang memadai.

Lalu, mampukah pemerintah daerah mewujudkan infrastruktur dengan dana APBD? Berkaca pada fakta selama ini, jawabannya: tidak mungkin! Yang boleh dilakukan adalah meminta bantuan APBN atau pinjaman luar negeri. Selama ini pun memang mekanismenya memang sudah demikian. Pemda hanya dimintai partisipasi untuk membebaskan lahan.

Tapi sayang, pembebasan lahan ini menjadi sandungan proyek-proyek di Sulut. Sebut saja pelebaran jalan dari Jembatan Miangas ke Bandara Sam Ratulangi. Proyek ini megapmegap lantaran tidak semua lahan bebas. Begitu pula pembangunan jalan Boulevard II yang tertunda dua tahun karena lahan, dan kini Ring Road II yang sangat lambat karena lahan juga.

Rencana pemerintah melebarkan jalan untuk mengurai macet dalam Kota Manado, dari Manado ke Tomohon, ke Airmadidi, dan pembangunan Ring Road III (WinangunMalalayang). Kementerian PU sudah menyatakan akan membantu Sulut membangun mega proyek itu, tapi dengan syarat: lahan harus bebas tanpa masalah. Dan yang cukup fenomenal adalah pembangunan jalan tol Manado-Bitung, yang juga belum dimulai karena lahan masih dalam proses pembebasan.

Kita semua ingin Sulut maju pesat. Jika demikian, warga Sulut harus sadar bahwa dengan kemampuan (keuangan) yang terbatas, mau tidak mau kita harus minta bantuan pusat, dengan konsekuensi daerah harus siap sedia membebaskan lahan. Untuk urusan ini, bukan saja tugas pemerintah daerah (eksekutif), tapi juga bergantung pada political will legislator yang memegang hak budjeting. Dan, yang paling penting adalah dukungan masyarakat untuk merelakan lahannya diganti-rugi untuk proyek. Jangan sampai untuk kedua kalinya Menteri PU Djoko Kirmanto melontarkan keluhan, “Kami sudah kapok (menyediakan anggaran) sedangkan lahan tidak beres.�.(***)

PARTAI GOLKAR

Bu’ Winsu ‘Digoyang’

Baca Anggaran......Hal 11

Editor: Tommy Waworundeng

Diskusi Ekonomi Manado PostStakeholders Kelapa

Petani Butuh Lembaga yang Kuat Masalah petani kelapa ibarat benang kusut, yang harus dielaborasi. Meski tak mudah mengurai, tapi semua stakeholders harus komit dan kerja keras.

Manado Post salah satu komponen stakeholders coba meretas dengan membangun jembatan sinergitas antara produsen (petani), pabrikan dan pemerintah.

Editor: Idham Malewa Peliput: Ryan Rengkung

MINDSET petani kelapa Sulut harus diubah. Selama ini, kelapa hanya diidentikkan dengan kopra (crude coconut oil). Persoalan pun muncul, karena harga kopra Sulut dan daerah manapun ditentukan CARI SOLUSI: Pimpinan SKPD, akademisi, perwakilan petani kelapa dan pabrik minyak goreng menggelar market internasional di Rotterdam. ‘’Kami tidak diskusi masalah petani kelapa dan harga kopra di Kantor Manado Post, Rabu (6/3).

Baca Petani......Hal 11

SHS: Kanselir Jerman Puji Kerukunan Indonesia

Editor: Tommy Waworundeng

BERLIN- Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, mengaku bangga kerukunan antar umat beragama di Indonesia mendapat pujian dari Kanselir Jerman Angela Merkel. ‘’Dalam jumpa pers bersama Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kanselir

Jerman memuji kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Bagi Merkel, Indonesia adalah teladan dalam kehidupan rukun dan damai di tengah banyak perbedaan etnis, agama, dan budaya,’’ kata Sarundajang yang juga tokoh perdamaian Bangsa Indonesia, karena Baca SHS:....Hal 11

Editor: Idham Malewa Peliput: Citra Soputan

(foto: muchlis/presidenri.go.id)

Kapolda Ultimatum Hentikan Penambangan di Ratatotok Editor: Stenly Kowaas

Bupati dan suami Decky Palinggi

AMURANG – Hari Kartini tahun ini, sangat berkesan bagi warga Minahasa Selatan (Minsel). Bupati Kabupaten Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE telah menyatakan tekad akan membantu warga Minsel yang ingin menikah tapi minim biaya. Istri dari Decky Palinggi, SE menyatakan keinginan mereka untuk menggelar kawin massal. “Ide tersebut datang karena saya merasa terbeban melihat banyak Baca Tetty......Hal 11

ARTIS

Putuskan Harry Karena Genit Editor: Bahtin Razak

Presiden SBY mengadakan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Kantor Kanselir Jerman, Selasa (5/3) (5/3) pukul 17.00 waktu Berlin, atau 23.00 WIB. Usai pertemuan, keduanya memberikan keterangan pers bersama.

Tetty Danai Kawin Massal

SETELAH melalui berbagai tahapan akhirnya seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, kepemimpinan Winsulangi Salindeho di Partai Golkar (PG) Sangihe digoyang. Beberapa waktu lalu, 13 pengurus kecamatan (PK) Golkar di Sangihe berbondong Winsulangi Salindeho menuju DPP PG di Jakarta untuk membawa mosi tidak percaya pada Ketua PG Sangihe Winsulangi Salindeho.

Baca Bu’...Hal 11

LAMA bungkam, akhirnya Taylor Swift mengungkapkan penyebab berakhirnya hubungan asamaranya dengan personel One Direction, Harry Styles. Ia menyatakan, kepercayaannya dipatahkan sendiri oleh sang kekasih. Swift menceritakan, sangat terkejut ketika menemukan styles mencium mesra perempuan lain. Saat itu, ia memaafkan dan memberi Styles kesempatan kedua.

Namun kemudian, pelantun tembang Never Baca

Putuskan.......

Hal 11

TINJAU LOKASI: Instansi terkait Pemkab Mitra saat mengunjungi lokasi galian emas yang sudah diberi police line.

MANADO— Warga Sulut khususnya yang ada di Desa Ratatotok Satu, Kecamatan Ratatotok, pantas berbangga memiliki sosok Kapolda yang tegas dan tanpa kompromi dalam menangani kasus-kasus vital.

Terkait kasus penyerobotan tanah milik Elisabeth Laluyan dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di perkebunan Pasolo, Desa Ratatotok Baca Kapolda......Hal 11

Taylor Swift

MANADO POST-BRI PEDULI DONASI ANDA UNTUK KORBAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR DAPAT DITRANSFER MELALUI REKENING DI “BANK BRI DAN MANADO POST PEDULI BENCANA� UNTUK MANADO. NOMOR REKENING 0054 01 089909 503 ATAU ANTAR LANGSUNG KE MANADO POST CENTER, RUKO MANTOS BLOK D 14/15, TERIMA KASIH. SALDO SEMENTARA

Rp51.180.013,-

KAMIS, 07 MARET 2013

SHS...........

SAMBUNGAN HAL 1

berhasil mendamaikan konflik horizontal di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Lebih lanjut, peraih doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Maliki Malang dalam bidang Kepemimpinan Masyarakat Majemuk ini juga menjelaskan, Kanselir Jerman memiliki harapan besar para pemimpin-pemimpin di Indonesia sekuat mungkin menghilangkan konflikkonflik di masyarakat.

“Tadi Presiden SBY dalam pertemuan mengatakan bahwa kehidupan secara damai antara minoritas dengan mayoritas di Indonesia masih tetap berjalan dengan baik, dimana diusahakan sekuat mungkin untuk menghilangkan konflikkonfliknya,” kata Merkel usai melakukan pertemuan bilateral di Kantor Kanselir Jerman, Selasa (5/3) pukul 17.00 waktu Berlin, atau pukul 24.00 waktu Manado.

Presiden SBY sendiri dalam jumpa pers itu, banyak mengulas kerjasama antar dua negara tersebut. Menurut SBY, sejak deklarasi Jakarta ditandatangani, ada peningkatan kerja sama yang lebih nyata antara Indonesia dan Jerman. “Semua BU’............

SAMBUNGAN HAL 1

Hasilnya, keluarlah surat keputusan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) untuk memilih kembali ketua PG Sangihe. Plh Sekretaris PG Sulut Edison Masengi tak membantah informasi ini. Menurutnya, tahapan Musdalub ini berdasarkan TETTY............

SAMBUNGAN HAL 1

masyarakat tidak mampu untuk membiayai pernikahannya, sementara keinginannya sudah besar artinya mereka masih terkendala dengan biaya pernikahan,” ujar istri Decky Palinggi, SE. Motivasi bupati perempuan pertama di Minsel ini, setelah mendengar banyak menginginkan adanya perkawinan yang sah. “Saya ingin warga saya HKL............

SAMBUNGAN HAL 1

Sulut yang sukses berkiprah di Jakarta Hendrick Kawilarang Luntungan (HKL). Di sesi ke tiga yang mengupas soal hukum dan politik menghadirkan Akbar Tanjung, Dr Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan Oesman Sapta Odang.

Sesi ke empat yang membahas keamanan dan pertahanan menghadirkan Purnomo Yusgiantoro, Budi Susilo Soepanji, Yorrys Raweyai, dan Pontjo Sutowo. Sedangkan sesi terakhir membahas pendidikan, nasionalisme dan kebudayaan menampilkan Theo L Sambuaga, Jacob Oetama, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.

HKL sendiri menjadi satusatunya tokoh muda yang tampil. Meski begitu Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Steel Group (ISG) ini berhasil memukau para peserta dengan ide-ide brilian berkaitan dengan bisnis, perdagangan dan industri.

Ide dan gagasan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulut ini secara khusus ditulis dalam Gatra News terbitan 1 Maret 2013.

Dalam wawancara khusus, Putra Minahasa Utara (Minut) ini menceritakan pentingnya riset atau penelitian sebelum memulai bisnis. Seperti yang dilakukannya sebelum mendirikan perusahaannya. Ia mengaku KAPOLDA............

SAMBUNGAN HAL 1

Satu, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara, perwira tinggi yang dikenal tegas namun familiar ini memberikan pernyataan tegas dan final, dimana penambangan liar di lokasi tersebut harus dihentikan.

Seperti dituturkan pengacara Elisabeth Laluyan, Rommy Polii SH, dalam pertemuan dengan pemilik lahan dan penambang liar di Mapolda Sulut, Rabu (6/3) pagi, perintah Kapolda itu disampaikan langsung melalui Wakapolda Sulut Kombespol Kartono Wangsadisastra dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda AKBP Arison Hendra.

yang kita jadikan prioritas mulai dari perdagangan dan investasi, pendidikan, kesehatan, industri pertahanan, riset dan teknologi, termasuk pangan energi dan transportasi, semuanya terus berjalan,” ujar Presiden SBY. Kepala Negara melihat interaksi antara sektor swasta Jerman dan Indonesia terus meningkat, demikian juga pembicaraan diantara pemerintah kedua negara yang terus dilakukan. “Ini suatu yang menggembirakan mengingat peran Jerman di Eropa dan dunia, demikian juga apa yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara baik, secara ekonomi, politik dan keamanan,” kata SBY. “Apabila Jerman dan Indonesia terus meningkatkan kemitraan strategisnya, tentu akan membawa kebaikan, baik bagi kedua kawasan dan dunia,” tambah SBY. Pembahasan lebih rinci, Presiden menambahkan, terkait energi terbarukan, usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan juga komitmen Indonesia dalam menjaga kerukunan diantara warga Indonesia juga dibicarakan. “Sebagai negara demokrasi dan negara yang menghormati hak asasi manusia, kami akan bekerja terus mengkonsolidasikan

demokrasi kami, memenuhi kewajiban kami, yang tentu menjadi bagian dari sebuah negara demokrasi,” Presiden menjelaskan.

SBY menilai apa yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia dan Jerman, baik itu di Berlin tahun 2009 dan Jakarta 2012 sekarang ini telah menghasilkan realisasi yang lebih nyata. Terkait resesi ekonomi global yang belum selesai, Presiden menambahkan, dibutuhkan kontribusi dari semua pihak.

“Jerman memainkan peran yang penting, Indonesia juga melakukan hal yang sama,” SBY menandaskan.

DIKAWAL JET TEMPUR JERMAN Sementara itu setelah tiga hari melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja di Berlin, Jerman, Presiden SBY terbang menuju Budapest, Hungaria untuk melanjutkan lawatannya.

Dalam penerbangannya, pesawat kepresidenan Airbus 330-300 dikawal oleh 2 Jet tempur milik Jerman. Pesawat kepresidenan take off dari Bandara Internasional Tegel, pukul 09.00 waktu Berlin atau pukul 15.00 WIB, Rabu (6/3).

Setelah kurang lebih 15 menit mengudara, 2 pesawat jet tempur Jerman tipe Euro

Fighter mengawal pesawat kepresidenan dari sisi kanan dan kiri. Hanya sekitar 20 menit 2 pesawat jet tempur tersebut mengapit pesawat kepresidenan. Setelah melewati batas udara Jerman, 2 pesawat jet tempur tersebut meninggalkan pesawat kepresidenan.

Peristiwa ini menarik perhatian para rombongan yang ikut dalam pesawat kepresidenan. Termasuk Gubernur Sulut SH Sarundajang, langsung mendokumentasikan momen tersebut.

Pengawalan yang disebut VVIP Escort ini merupakan prosedur tetap dari pihak militer Jerman bagi setiap kepala negara yang meninggalkan wilayah udara Jerman. Perjalanan dari Berlin menuju Budapest ditempuh dengan waktu 1,5 jam, seperti jarak Manado-Makassar.

Gubernur SHS sendiri diundang khusus Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja ke Berlin, Jerman sejak 3-6 Maret 2013.

Sementara itu pada 6-8 Maret SHS bersama para delegasi yang kebanyakan menteri, mendampingi Presiden SBY di Budapest, Hungaria dalam rangkaian kunjungan yang sama. (*)

surat dari 13 PK yang sudah tak setuju PG Sangihe dipimpin Bu Winsu, sapaan akrab mantan Bupati Sangihe itu. “Ada beberapa alasan yang dikemukakan PK dan sesuai dengan aturan partai jika sudah ada 2/3 PK yang tak setuju disertakan alasan yang bisa diterima DPP, diikuti dengan berbagai pertimbangan

maka dilakukan Musdalub,” ungkap Masengi.

Bahkan beberapa waktu lalu, pasca kunjungan 13 PK ke DPP, dari DPP langsung menyurati PG Sulut untuk turun ke Sangihe melakukan konsolidasi.

“Surat dari DPP mengenai Musdalub sudah kami terima. Jumat nanti kita akan rapat pengurus harian

untuk menetapkan tanggal Musdalub,” tuturnya.

Sementara itu, dari informasi alasan yang membuat 13 PK ini melayangkan mosi tidak pada percaya pada ketua PG Sangihe di antaranya Bu Winsu tidak berdomisili di Sangihe dan beberapa waktu belakangan organisasi partai lumpuh. (gel)

melakukan perkawinan yang kudus dan diberkati.

Saya benar-benar serius akan hal ini. Masalah teknisinya saya serahkan ke Dinas Catatan Sipil,” kataya.

Totalitas pelayanan Paruntu yang bersedia membiayai pasangan yang bersedia mengikuti kawin massal dibenarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ir Jimmy Tamon.

“Bupati dan keluarga

Palinggi Paruntu ingin terus melayani masyarakat. Dan sempat dibicarakan oleh bupati bahwa pihaknya siap untuk membiayai kawin massal di 2013 ini,” ujar Tamon sembari menyebut ini merupakan petunjuk dari bupati dan suami.

Menurut Tamon, pihaknya sempat mengusulkan adanya anggaran untuk kawin massal di APBD 2013, tapi nihil. “Kita berencana melakukan pesta

kawin massal karena pihak kami terakhir kali menggelar acara itu di 2010 lalu dan saat itu sebanyak 500 pasangan diresmikan dalam perkawinan yang sah. Rencananya di moment Hari Kartini yang jatuh di April nanti, pelaksanaannya digelar. Yang pasti akhir bulan ini, berkas sudah tuntas dan bisa diketahui berapa banyak yang akan mengikuti program tersebut,”pungkas Tamon.(tr-08)

tak mengeluarkan modal uang untuk mendirikan perusahaan di bidang pipa baja minyak dan gas yang saat ini menguasai 70 persen lebih pasar Asia Tenggara itu, melainkan hanya bermodal hasil riset.

“Pengalaman saya sebagai pengusaha, saya mulai tahun 2005, tanpa modal sama sekali, tapi punya konsep dari hasil riset atau penelitian,” kenangnya.

Menurutnya, jika ingin menjadi pengusaha, modal utamanya adalah mempunyai hasil riset dan ditunjang pengetahuan yang mumpuni, terutama segala pengetahuan yang berhubungan dengan bidang usaha yang akan digeluti. “Kalau kita mau jadi pengusaha, yang paling penting itu, kalau kita tidak punya modal. Itu adalah pengetahuan.

Stigma kalau kerja pelajaran yang dipelajari selama di sekolah dan bangku kuliah tidak penting, itu salah besar. Karena apa yang di dalam teks book, adalah kejadian masa lalu yang dibukukan dan tinggal kita menggunakannya ke dalam dunia nyata. Yang paling penting, adalah penelitian,” bebernya.

Betapa pentingnya riset, imbuh HKL, dibuktikan sejumlah perusahaan raksasa internasional yang menitikberatkan pada hal ini, untuk mengembangkan perusahaan. “Perusahaan terbesar Microsoft, Bilgate, 60 persen dari profit Microsoft ini, diputarkan kembali ke risetnya. MCD

dan perusahaan asing lainnya juga semuanya menjadikan riset sebagai hal yang paling penting,” ungkapnya.

Bukan hanya bidang usaha, di negara-negara maju, semua bidang menjadikan riset sebagai hal yang paling penting. “Di dunia pendidikan di luar negeri, seperti AS, Australia, apalagi Singapura, 60 persen APBNnya digunakan untuk riset di universitas-universitas,” ujarnya.

Lantas, bagaimana HKL bisa mendirikan perusahaan pipa minyak dan gasnya yang kini menguasai pasar Asia itu? Menurutnya, hal itu berawal dari banyaknya sumber daya alam Indonesia.

Kemudian, ia membuat penelitian tentang minyak dan gas bumi yang banyak terkandung di perut bumi negeri ini. “Tahun 2005 itu, tidak pakai modal sama sekali, tapi saya punya penelitian. Indonesia itu mengimpor pipa minyak dan gas, karena salah satu sumbangan terbesar Indonesia adalah di bidang minyak dan gas. Itu yang saya ambil, itu hasil riset dan saya masuk ke dunia minyak dan gas,” tuturnya., Riset yang telah dibuatnya secara mendalam itu, dipresentasikan kepada CEO Toto Grup, Marzuki Atmadireja. Setelah memaparkan hasil risetnya itu, tak butuh waktu lama, 30 menit kemudian, Marzuki mengajaknya mendirikan perusahaan, Global Pasific Energi. “Akhirnya, 30 menit presentasi, langsung diajak

mendirikan perusahaan dan diberi 15 persen saham, namanya Global Pasific Energi,” tuturnya.

Dalam jangka waktu tiga tahun, perusahaannya itu berhasil merebut 70 persen market share untuk pendistribusian pipa minyak dan gas di Indonesia. Namun, hal itu tak menjadikannya puas.

Pasalnya, perusahaannya itu hanyalah sebagai distributor yang awalnya didirikan untuk merebut kekuasaan distributor pipa minyak dan gas perusahaan asing di Indonesia.

“Tapi, kelemahannya masih importir dan harus dikembangkan ke tahap berikutnya, yakni menjadi pabrik. Karena USD600700 atau Rp6 triliun per tahun, uang Indonesia mengalir ke perusahaan asing,” katanya.

“Kalau impor, uang kita Rp6 triliun hilang per tahun.

Kenapa tadi harus ingat pembukaan UUD 45, karena pengusaha jangan hanya berorientasi keuntungan, tapi bagaimana memajukan negara ini, karena konsep bernegara itu tentunya, negara didirikan untuk sejahterakan rakyatnya,” kata HKL mengungkapkan rasa nasionalismenya.

Menurutnya, pabrik yang didirikannya merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang memroduksi pipa baja minyak dan gas. Hasil produksinya di pasarkan ke tiga negara, yakni Jepang, Korsel dan Singapura. (*)

“Saya mewakili Kapolda Sulut menyampaikan perintah untuk menghentikan kegiatan penambangan di lokasi. Yang melanggar perintah ini akan berhadapan dengan kepolisian,” ujar Arison seperti dituturkan Polii.

Ia menambahkan, Wakapolda juga memberikan penegasan yang sama, dimana para penambang diminta untuk segera meninggalkan lokasi.

“Wakapolda mengatakan tak boleh ada lagi aktivitas di wilayah yang sudah diberi police line,” ujar Polii.

Dijelaskannya, dalam pertemuan tersebut juga Arison, mempertegas bahwa Polda dan Korem sudah menyiapkan personil untuk mengamankan lokasi

seandainya penambang tak mau meninggalkan lokasi.

“Kami tak akan kompromi terhadap pihak yang dengan sengaja melanggar aturan,” terang Polii.

Dalam kesempatan tersebut, Polda Sulut memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk menyampaikan argumen.

Pihak penambang yang diwakili Hartetin Datau dan Sem Mamihat merasa berhak karena menganggap tanah tersebut milik Teddy Emor dan Buang Sinaen. Sayang Emor-Sinaen tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat.

Sementara kubu Laluyan memperlihatkan bukti yang dimintakan itu.

Camat Ratatotok Yani Rolos dan Hukum Tua Desa Ratatotok Satu ikut dimintai

keterangan. Keterangan keduanya menguatkan kalau tanah seluas 5,4 hektare itu memang milik Laluyan. “Tanah itu dibeli Ibu Elisabeth Laluyan dari Agustina Mamanua dengan Akta Jual Beli Nomor 24/ AJB/RTRK/III/201O,” ucap Senaen.

Terkait penegasan Kapolda, sejumlah warga Ratatotok mengaku salut dan bangga. “Kami hanya berharap, semoga perintah Kapolda bisa langsung dia diwujudnyatakan di lapangan. Ini penting mengingat situasi yang ada sekarang rentan terhadap konflik yang lebih parah lagi,” tutur Kiky Mewoh, warga Ratatotok. “Jangan lagi kemudian mengulurulur waktu seperti kejadian

ANGGARAN...........

11

anggarannya jangan dipaksa,” tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Noldy Tuerah tidak menampik adanya politisasi anggaran pemerintah itu.

“Memang ada tendensi seperti itu. Namun apabila itu benar terjadi akan sangat mudah menjadi sebuah temuan yang mencurigakan,” tukasnya Tuerah menambahkan, apabila terjadi mobilisasi pembiayaan yang berlebihan di suatu lokasi oleh SKPD karena ‘dorongan’ partai penguasa, maka badan anggaran (Banggar) akan mencurigainya. “Kecuali anggaran tersebut konsisten penggunaannya, dan itu memungkinkan,” ujarnya.

Bappeda, kata Tuerah, dalam dalam tugasnya (menyusun APBD) harus bersifat netral. Karena dalam pendistribusian anggaran harus memperhatikan tujuan APBD. “Kita memperhatikan daerahdaerah yang layak mendapat pembiayaan prioritas, seperti daerah kepulauan, daerah rawan bencana, dan program pangan,” ujar Tuerah.

Sekadar referensi, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana hampir Rp16 triliun ke Sulut. Angka ini belun terhitung pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi dan kabupaten/ kota. Dari seluruh alokasi itu, hanya DAU senilai Rp6,7 triliun dan sebagian dalam anggaran lewat pos kantor pusat (APBN) Rp2,69 triliun yang terbagi untuk gaji pegawai—yang tidak mungkin akan dipolitisasi.

Jika dua pos anggaran itu, sekira Rp9,3 triliun, hanya 70 persen untuk gaji pegawai, berarti masih ada 30 persen atau Rp2,79

triliun dalam bentuk proyek belanja modal atau kegiatan lain di luar gaji pegawai. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan pos lain seperti DAK, bagi hasil, penyesuaian, kantor vertikal dll. (lihat grafis) yang sebagian besar untuk belanja langsung atau pembangunan, jumlahnya mencapai Rp6 triliun lebih. Kalau dihitung-hitung Rp8 triliun lebih yang rawan dipolitisasi itu.

“Bukan hanya di APBD, dana APBN pun rawan,” ujar Najoan.

Simak pula penuturan salah satu mantan pejabat di Pemprov Sulut. Kata pejabat yang belum lama pensiun dari salah satu jabatan eselon II di Pemprov itu, sewaktu dia menjabat tidak jarang upaya politisasi anggaran itu. “Mereka berkedok di aspirasi masyarakat (Asmara),” katanya.

“Bagi saya tidak masalah karena mereka berjuang untuk konstituennya. Yang parah justru mereka minta kegiatan itu mereka tangani lewat orang kepercayaannya. Ini artinya sudah politisasi anggaran, mau ambil keuntungan pula,” tukas sumber.

Sinyalemen ini dibantah dua legislator Sario, Djenri Keintjem dan Edison Masengi, yang kemungkinan akan maju dalam Pemilu 2014. Keintjem yang juga Ketua Fraksi PDI-P menegaskan anggapan tersebut keliru. Sebab, menurut Sekretaris Komisi III ini, sudah selayaknya para wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD memperjuangkan apa yang jadi aspirasi rakyat.

Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar Edison Masengi dengan tegasmengatakananggapanseperti itu tidak benar. “Bagaimana kami bisa menggunakan APBD untuk kampanye?Kamitakpunyapower lebihuntukitu.,”tukaswakilGolkar dari Minsel ini.(***)

flow. Dia melihat, posisi tawar kopra sangat ditentukan pasar luar. Maka, saran Poputra sebaiknya petani dibantu pemerintah melakukan alih teknologi saat panen. Dia yakin, jika menggunakan teknologi, maka biaya saat panen akan bisa dihemat. Karena paling terpenting yang harus disadarkan ke petani adalah mereka harus mencari laba, bukan mencari pendapatan. ‘’Jika cost saat panen bisa ditekan, petani masih bisa mengatur cash flow, laba penjualan kopra masih tetap bisa dirasakan,’’ kata Poputra.

Poputra juga menawarkan gagasan tanaman sela di antara lahan pohon kelapa. ‘’Jangka pendek sangat membantu,’’ usulnya.

Usulan Poputra mendapat sanggahan Emil. Dia kurang sepakat kalau panen mengandalkan teknologi. ‘’kalau sudah menggunakan teknologi, berarti tingkat pengangguran meningkat lagi di desa,’’ ingatnya.

Perwakilan petani kelapa asal Minsel Veldy Umbas menyinggung masalah tataniaga harga kopra yang oligopoli. Di pasar ini, petani kelapa yang memproduksi kopra sulit mengetahui kondisi pasar. Dia menawarkan alangkah baiknya, pabrik minyak goreng lebih terbuka dan menawar harga yang layak. Untuk mengukur harga yang layak, harus memangkas mata rantai dari pabrik (hilir) ke petani. ‘’Yang diuntungkan kontraktor,’’ tandasnya.

Diskusi sempat panas, karena masing-masing punya argumen. Sanny Parengkuan mencoba mengusulkan beberapa solusi yang bisa diterima. Di mata Sanny, yang harus diselamatkan petani kelapa dan harga komoditi.

Untuk membantu petani kelapa, harus ada wadah yang kuat, dalam bentuk asosiasi petani atau koperasi petani kelapa. ‘’Bargaining power petani yang dibutuhkan. Supaya kuat, maka harus dibentuk kelembagaan petani,’’ sarannya.

Sistem resi gudang mendapat tanggapan berbeda.

Stevanus sepakat sistem ini bagus, tapi pelaksanaannya tidak jalan. Karena kualitas kopra tidak sama. Kopra juga tak akan bertahan dalam jangka waktu lama di dalam gudang.

Kemudian lembaga yang menjamin juga sulit didapat.

Ide Sanny didukung para

ekonom. Stanly Alexander, George Kawung dan Vecky Masinambow setuju pemberdayaan petani kelapa dan pembentukan wadah. ‘’Hanya selama ini petani kurang kompak,’’ kata Masinambow sambil melihat yang harus dipikirkan adalah memberi keterampilan wirausaha.

Kadis Perkebunan yang berperan dari sektor hulu, memiliki argumen soal pemberdayaan kelompok tani.

Termasuk kelompok tani dan homeindustri minyak kelapa. Satu hal yang dipertanyakan Kadisbun adalah daya serap pabrik minyak goreng terhadap kopra Sulut. ‘’Kalau benar kapasitas produksi tinggi, kenapa harga kopra sulit bertahan di level yang pantas.

Dan kalau kebutuhan bahan baku besar, kenapa masih ada kopra petani yang tidak diserap pabrik?’’

Stevanus sempat membantah bahwa pabrik selalu kekurangan atau idle capacity bahan baku kopra. ‘’Kami butuh data apa benar?’’ tandasnya.

Terakhir, Noldy Tuerah berusaha memecahkan polemik petani dan pabrik di satu sisi pemerintah sebagai pengayom semua kepentingan. Di mata Noldy, masalah kelapa terkait erat tiga stakeholders sama posisi yang disebut 3 P. (petani atau produsen, pabrik dan pemerintah). Masalah kelapa yang selalu dilihat harga kopra.

Dia sedikit mengritik cara pandang orang bahwa masalah kelapa itu hanya harga kopra.

Harusnya yang dihitung adalah harga kelapa dan turunannya.

Supaya semua fair, bahwa petani kelapa diuntungkan atau tidak? ‘’Kita harus hitung berapa harga sabuk, tempurung dan semua turunan. Bukan hanya harga kopra,’’ tukasnya.

Namun, Noldy yang menyimpulkan semua wacana peserta diskusi, melihat kelapa tak hanya semata-mata komoditi ekonomi. Dia erat terkait dengan aspek sosial, budaya, lingkungan dan terakhir komoditi politik. ‘’Jangan heran asosiasi sulit kuat, karena terlalu banyak interest di sana,’’ katanya.

Di akhir penyampaian.

Semua sepakat, masalaha kelapa harus ikut melibatkan daerah penghasil, di Minsel, Mitra, Bolmut dan Minut. ‘’Semua kepala daerah dan para kepala SKPD terkait harus diundang untuk bicara masalah ini. Ini sangat serius,’’ katanya.(*)

Getting Back Together ini menemukan sang pujaan “seolah melihat pada semua gadis.”

Meskipun Harry meng-

undangnya ke London, dia pergi dengan perasaan tidak aman karena perilaku ‘genit’ kekasihnya. Sang kekasih, katanya, menghabiskan terlalu banyak waktunya untuk berpesta”. Puncaknya, Styles ‘menghilang’ selama

satu malam, dan sejak itu, ia memutuskan untuk mundur.

Berita putusnya pasangan penyanyi ini beredar awal tahun ini. Dara 23 tahun itu terlihat marah seusai libur akhir tahun dengan pemuda 18 tahun ini.(tic)

sebelumnya, dimana police line tidak digubris dan penambang masih diberi kesempatan sampai 3 hari,” ujar seporang Kasus ini sendiri sudah sepekan lebih menyita perhatian warga Ratatotok.

Walau mereka sudah melakukan unjuk rasa agar kegiatan penambangan dihentikan, tetap saja ada aktivitas di lokasi.

Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan kalau penambang berani karena mendapat ‘dukungan’

dari oknum aparat di lapangan. Ratusan warga sempat marah dengan hendak menyerbu lokasi. Tetapi, aksi tersebut digagalkan oleh Polsek Ratatotok. “Kami juga mempertanyakan kinerja Polsek saat itu karena kami dihadang, sementara penambang tetap bisa melakukan kegiatan,” ujar Kiki, warga Ratatotok.

Sejak kejadian itu, warga Ratatotok tak lagi ‘mempercayai’ aparat di lokasi.

Syukur keresahan masyarakat disikapi dengan bijaksana oleh

Kapolda. “Kami memang percaya kalau di tangan Pak Kapolda masalah ini akan tuntas. Kami juga sangat yakin pihak yang dengan sengaja membuka police line akan diproses hukum,” ujar Yani, warga lainnya.

Dengan adanya perintah Kapolda itu, Yani dan segenap warga Ratatotok berharap aparat di lapangan tidak lagi mengulur-ulur waktu.

“Penambang harus cepatnya meninggalkan lokasi,” kata tokoh pemuda Mitra, Jandri Mamesah. (ctr-02/lee/*)

SAMBUNGAN HAL 1

mengakomodir apa yang jadi keinginan masyarakat dengan kewenangan yang dimiliki saat ini. Memang dilematis juga. Kalau kita mengatakan tidak boleh, itu sudah tugas mereka,” tutur Dekan FISIP Unsrat ini.

Pernyataan Herman Najoan, pengamat politik dan pemerintahan dari kampus yang sama lebih tegas. Katanya, munculnya figur baru dari kalangan keluarga pejabat pemerintah akan menambah runyam beban anggaran dari politisasi. “Akhirnya semua kegiatan pelayanan masyarakat yang dibiayai pemerintah akan sangat kental nuansa politik. Apa saja dipolitisasi,” tukasnya.

Upaya politisasi anggaran itu juga, menurut Na-joan, merupakan proses pem-bodohan kepada masyarakat. Alasannya, anggaran pemerintah itu adalah milik rakyat yang memang harus dikasih ke rakyat. “Legislator atau pun eksekutif itu hanya sebagai fasilitator saja yang mengelola dan melaksanakan alokasi anggaran rakyat itu,” tukasnya.

Jadi, tambah Najoan, diserahkan langsung atau lewat perantara legislator dan eksekutif, tidak ada pe-ngaruhnya karena memang dana itu haknya rakyat.

“Jangan mau lagi rakyat dibodohi mereka yang membonceng di anggaran milik rakyat itu,” ujar Najoan.

Regar menambahkan, barangkali yang perlu diimbau adalah alokasi penyerapan aspirasi yang harus sesuai porsi atau memenuhi mekanisme yang berlaku. “Lihat aspek kebutuhan.

Kalau memang tidak ada

PETANI............

SAMBUNGAN HAL 1

pernah menginginkan harga kopra jatuh. Berapa pun harga kopra pasti akan kami beli. Tapi, harga selalu ditentukan pasar luar negeri,’’ kata Stevanus Prasethio mewakili produsen minyak goreng eks Bimoli di ruang rapat Manado Post, Rabu (6/3) siang.

Menurut Stevanus yang malang melintang dengan harga kopra, gonjang ganjing bahan baku minyak goreng ini akan teratasi jika petani tak menggantungkan penghasilannya di komoditi kopra. Alasan Stevanus yang mengenakan batik warna emas, harga kopra sulit ditebak. Trend naik dan turun pabrik minyak goreng yang jumlahnya ada 15 pabrik tak bisa melawan. ‘’Jalan lain yang kami tawarkan, petani juga menggarap tanaman lain di sela-sela lahan pohon kelapa,’’ sarannya.

Gayung bersambut, Emil Mamesah, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sulut (Apeksu) melihat bargaining position petani kelapa tetap rendah, selama masih menggantungkan kepada kopra. Jalan terbaik diversifikasi tanaman yang produksinya cepat. ‘’Diversifikasi tanaman jangka pendek di sela-sela pohon kelapa,’’ tandas Mamesah bersemangat.

Diskusi yang digagas Manado Post, berjalan sangat dinamis. Semua stakeholders yang diundang, membeberkan masalah dan menawarkan solusi. Mulai dari Kepala Bappeda Sulut Dr Noldy Tuerah, Kadis Perindag Sulut Sanny J Parengkuan MAP, Kadis Perkebunan Sulut Jenny Karouw, Perwakilan pabrik minyak goreng PT Ivomas Salim Stevanus Prasethio (eks Bimoli) Danny Kawulusan dari Indofood, mewakili petani kelapa Sekjend Apeksu Emil Mamesah, Veldy Umbas, Sandra Rondonuwu, F Tenges asal Minsel, mewakili ekonom Dr Agus Poputra, Stanly Alexander MSi, Dr Vicky Masinambow, Dr George Kawung, dan dari Manado Post Redpel Tommy Waworundeng dan moderator Korlip Idam Malewa.

Agus Poputra melihat masalah petani kelapa terletak pada manajemen pendapatan dan biaya. Di antaranya bagaimana mengatur cash

PUTUSKAN............

SAMBUNGAN HAL 1