Manado Post, 08 Mei 2014

NOMOR: 8388

KAMIS, 08 MEI 2014

Suara 10 Kecamatan Berubah

Â?

Â?

Â?Â? Â?

Â?Â?

Â?

Â?Â?

Â

Â?

Â?

Â?

Â?

Â

Â?

Â?

Â?

Â? Â? Â?

Â? Â?

Â? Â? Â? Â? Â? Â?

Â? Â? Â?

 � ��

Â

Christofel/Manado Post

ALOT: Penghitungan suara ulang Kota Manado masih alot. Komisioner KPUD dan Bawaslu Sulut bersama saksi saat mencocokkan C 1 Plano dengan data saksi.

DPD, DPR-RI di Tuminting Tidak Berubah Editor: Tommy Waworundeng Peliput: Gren Regar, Didit Sjamsuri

MANADO! Pleno pencocokan dan pencermatan data Pemilu Legislatif Kota Manado, Rabu (7/4) kemarin, banyak yang berubah. Memasuki hari kedua, baru DPD dan DPR-RI yang diplenokan. Hasilnya, 10 Baca Suara......di Hal 11

Dosa Berjamaah Pemilu Manado

PEKERJAAN Penyelenggara Pemilu di Sulut amat berat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut samasama harus memikul ‘dosa’ sejumlah oknum di PPS, PPK, KPU Manado bahkan pengawas Pemilu di Manado.

Untuk menebus dosa berjamaah yang dilakukan para oknum, sejak Selasa Rabu KPU Sulut dibantu komisioner KPU di 11 kabupaten/kota menggelar pleno hitung ulang di SMKN 2 Manado.

Hitung ulang seperti ini patut didukung. Akan lebih bermartabat bagi mereka yang meraih kursi setelah hitung ulang. Dengan membuka kotak surat suara akan mengurai siapa saja caleg dan penyelenggara yang berbuat dosa kolektif di Pemilu Manado. Hitung ulang juga akan membuka selubung siapa penebar dosa. Karena mereka ini paling berbahaya, paling jahat dan perusak kualitas demokrasi di Pemilu.

Untuk membuka kedok para dalang kecurangan di 80 an kelurahan di 11 kecamatan di Manado Bawaslu dan aparat penegak hukum harus serius.

Mereka ini harus dikawal dan diingatkan.

Kecemasan ini merujuk pada Pemilu sebelumnya, tak satu pun ada efek jera terhadap penyelenggara maupun caleg bermasalah dikenakan. Di Pemilu kali ini,dengan perangkat UU nomor 8/2012 yang rinci dan jelas, sanksinya sudah jelas.

Memang. Praktek jual beli suara di Pemilu tak pernah habis.Praktek ini tetap dilakukan mereka yang ingin merusak.

Oleh karenanya, kita mendukung untuk mengungkap jariangan pelaku kanibalisme. Polisi dan Bawaslu harus fair dan terbuka, di mana letak kecurangan. Dan siapa saja aktor yang terlibat, apakah perangkat kelurahan, kecamatan, sampai penguasa daerah, harus diungkap sampai tuntas.(*)

 � � �

Â?

��  ­

 ­

­

€ � �

Â

Pleno 11 KPU Kab/Kota Lain Sah Editor: Idham Malewa Laporan: Harry Paath

JAKARTA! Rapat pleno hitung ulang Pemilu Manado yang dipimpin komisioner 11 kabupaten/kota lain di Sulut tak menabrak aturan. Sepanjang diperintahkan KPU setingkat di atasnya. “Hal tersebut sebagaimana tertuang

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,� ujar Anggota KPU RI Arief Budiman, saat diwawancarai di sela-sela rapat pleno KPU Jatim, Rabu (7/5) tadi malam, di Kantor KPU RI, Jakarta.

Menurutnya, tugas lain-lain Baca Pleno.......di Hal 11

Husni Kamil

Dahlan-Hatta Poros Alternatif

Â? Â?

Â? Â?

Â?

Â? Â?

Â?

Â?

Â? Â?

Â?

Â? Â?

Â?

Â?

Â?

Â?

Â?

Â?

Joko Widodo

Jusuf Kalla

Jika PG-Gerindra Menyatu JAKARTA - Jika koalisi Partai Gerindra dengan Partai Golkar (PG) untuk mengusung capres-

Dahlan Iskan

Hatta Rajasa

cawapres terwujud, maka terbuka peluang munculnya poros alternatif yang digalang Partai Demokrat.

Sebab, Partai Golkar atau Gerindra akan kehilangan poros sendiri sehingga memungkinkan muncul koalisi alternatif itu.

Prabowo Subianto

Aburizal Bakrie

“Poros baru akan muncul di bawah kendali Demokrat,� kata pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada INDOPOS (Grup Manado Post), di Baca Dahlan.......di Hal 11

Honor Dokter dari BPJS ‘Disunat’ Editor: Idham Malewa Peliput: Martsindy Rasuh

MANADO! Hak para dokter di Sulut diduga disunat. Honor dalam bentuk jasa medik dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Maret - Mei belum dibayarkan.

Padahal Peraturan presiden (Perpres) 12/2013 Pasal 39 BPJS Kesehatan membayar kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar sebagai peserta FKTP. ‘’Sejak Maret sampai sekarang jasa medik kami para dokter di semua Puskesmas

belum dibayar,’’ kata sejumlah dokter di Puskesmas Malalayang Selasa kemarin.

Menurut para dokter, sesuai Permenkes 69/2013 tiap dokter Puskesmas mendapatkan Rp3.0006.000, sedangkan RS pratama,

ARTIS

Dirangkul Suami Mariah Carey

Baca Honor.......di Hal 11

Oknum Direktur Polda Diduga Terlibat Raibnya 4,4 M Duit BNI BARANG BUKTI: Koper yang diamankan bersama tersangka Jolly dibawa ke Mapolda Sulut, Januari lalu.

Uang Rp7,7 M tak utuh lagi

Editor: Bahtin Razak Peliput: Tanya Rompas

MANADO — JFM alias Jolly, tersangka pencurian uang Rp7,7 miliar milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Manado, menjalani sidang kedua, Rabu (7/5), di Pengadilan Negeri Manado. Jolly dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka

Jhony Paat.

Dalam kesaksiannya kemarin, Jolly melontarkan pengakuan mengejutkan. Dia mengaku ada kesepakatan antara dirinya dengan salah satu oknum direktur di Polda Sulut terkait hilangnya dua koper yang berisi uang miliaran rupiah. Dia dipertemukan dengan oknum direktur itu tiga hari setelah tertangkap.

“Memang ada deal Pak Hakim. Kata Direktur, dua koper itu tidak usah dipermasalahkan. Kalau pun dua koper itu ketemu, saya tidak akan dapat apa-apa. Sebalik-nya anak saya bisa ikut bintara polisi,� ungkapnya kepada Hakim Evran Basuning SH MHum dan Jaksa Penuntut Umum Baca Oknum.......di Hal 11

AKRAB: Agnes Monica dan Nick Cannon rapper sekaligus suami Mariah Carey.

Editor: Filip Kapantow

AGNEZ Mo alias Agnes Monica kian aktif bergerilya di mancanegara. Pasca merilis single berjudul Coke Bottle, ia banyak bergaul Baca Dirangkul.....di Hal 11

11 KAMIS, 08 MEI 2014

SUARA....

SAMBUNGAN DARI HAL I

dari 11 kecamatan terpaksa dihitung ulang karena surat suaranya banyak yang tidak cocok. ‘‘Kecamatan Tuminting sampai saat ini tidak akan dihitung kembali surat suara. Sementara kecamatan lain, fokus pembetulan pada tingkat DPD dan DPR-RI karena tidak ada kecocokan formulir D1, C1, dan C1 plano,’’ ujar Stenly Kowaas, anggota KPU Kota Tomohon yang memimpin pleno di Kecamatan Tuminting, tadi malam.

Kamis (8/5) hari ini diperkirakan DPD dan DPR-RI selesai dicocokan. Untuk DPR Provinsi dan DPR Kota Manado, diperkirakan akan selesai, Kamis tengah malam. ‘‘Karena paling lambat tanggal 9 Mei sudah harus selesai.

Undang undang mengatur, 30 hari setelah pencoblosan, sudah harus disahkan secara nasional oleh KPU-RI,’’ ujar Ketua KPU Sulut Yessy Momongan.

Sementara itu pantauan Manado Post, pelaksanaan sidang pleno perhitungan suara ulang yang dilaksanakan di SMK N 2 Manado, berjalan lambat. Sudah memasuki hari kedua, baru DPD dan DPR-RI yang selesai. Hal ini dikarenakan banyaknya protes dan interupsi . Di sana sini terlihat sejumlah saksi Parpol adu argumen dengan anggota KPU, membuat sidang jadi lambat. Protes akan makin banyak di saat perhitungan ulang DPR Kota Manado karena banyak kepentingan.

Banyaknya interupsi karena permasalahannya, kurang lebih sama seperti hari sebelumnya yakni perbedaan data sehingga dihujani protes keras dari saksi Parpol dan DPD. Masalah yang ditemukan antara lain, perbedaan jumlah suara dari saksi Parpol, Panwas, dan KPU, D1 plano yang tidak ditandatangani, tidak adanya D1 di sejumlah TPS, form C1 yang kosong, perbedaan jumlah DPT, DPK, dan DPKTb,serta kotak suara yang kosong melompong ketika dibuka.

Masalah terbaru yang muncul kemarin adalah, sejumlah kotak suara kosong ketika dibuka serta plano TPS yang kosong belum terisi sama sekali. Hal ini membuat sejumlah saksi mempertanyakan bagaimana cara menghitung dan merekap hasil ketika berada di TPS. Di Kecamatan Wenang misalnya, terjadi hitung ulang

PLENO.....

SAMBUNGAN DARI HAL I

yang menjadi kewenangan KPU kabupaten/kota untuk membantu penghitungan ulang form rekapan atau surat suara dari KPU lain, sah jika mendapat perintah KPU Sulut. “Dalam hal ini perintah dari KPU Sulut kepada KPU kabupaten/ kota selain KPU Manado,” jelas mantan Komisioner KPU Jatim 2003-2008 dan 2008-2013 ini.

Terkait status penonaktifan sementara KPU Manado, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, kewenangan batas waktu penonaktifan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada KPU Sulut.“Silahkan KPU Sulut yang menetapkan, karena mereka lebih mengetahui kebutuhan untuk pengaktifan kembali KPU Manado,” ujarnya, di

DIRANGKUL......

SAMBUNGAN DARI HAL I

dengan beberapa nama artis atau musisi kondang asal Amerika Serikat (AS). Sebut saja Timbaland, T.I., Brian J. White hingga Colin Tiley.

Yang terbaru, lewat instagram, bekas penyanyi cilik ini pamer pose bareng Nick Cannon, rapper sekaligus suami Mariah Carey.

Di foto, Agnes tidak segan-segan mengenakan kostum seksinya berupa baju jaring tipis berwarna hitam yang dipadu dengan jaket sport tebal bertuliskan ‘Joy’ serta sebuah topi di atas kepalanya. Jaket sport yang dibiarkannya terbuka di bagian depan, membuat perut serta dada Agnes terlihat jelas. (jpnn)

tos. Sang sopir menunggu di mobil, dia bersama polisi dan Satpam menuju outlet BNI. Tiba-tiba dia terpikir untuk melarikan duit itu, dan meminjam kunci kepada sopirnya. Tanpa curiga, sang sopir menyerahkan kunci kepada Jolly. Tak hitung tiga, Jolly langsung keluar kawasan Mantos.

Petualangan Jolly dimulai dengan memarkir mobil BNI itu di Hotel Sedona.

Setelah itu dia menggunakan jasa ojek untuk mengambil mobilnya yang terparkir di samping kantor BNI Cabang Manado.

Setelah itu Jolly kembali ke Hotel Sedona. Lima koper kemudian dipindahkan ke mobilnya dari mobil BNI yang ia bawa kabur. Mobil BNI tersebut lantas dibawa dan diparkir di kawasan RS Kasih Ibu di Bahu Mall.

Dia kembali naik ojek ke Hotel Sedona. Di mobil tersebut polisi akhirnya menemukan uang logam yang berjumlah Rp6 juta.

Saat ditanya hakim apakah dirinya tidak takut atau khawatir karena telah membawa lari uang miliaran rupiah, Jolly mengatakan tidak. Karena setiap hari kerjanya memang bawa uang seperti itu. “Dua hari sebelum kejadian saya membawa uang 11 miliar,” katanya. Sehari setelah pelarian itu, di check out dari Hotel Sedona dan sempat beli makan di McDonalds Delivery di kawasan Mega Mas. “Setelah itu saya mengontrak rumah di kawasan Winangun dengan biaya Rp6 juta per bulan,” katanya.

Tapi dia tidak tenang karena keesokan harinya lagi, saat malam dia ditelpon seorang anggota Timsus Polda Sulut untuk menyerahkan diri. Katanya, dia memang masih menggunakan nomor lama namun hanya HP yang diganti-ganti. Besoknya lagi

dia bertemu dengan terdakwa Jhon di Remboken, Minahasa.

Kepada saudaranya tersebut, Jolly mengaku sedang ada masalah dengan pimpinan di kantornya.

Dan selama pelariannya, Jolly mengaku tidak pernah berterus terang bahwa lima koper itu berisi uang. Jolly mengaku ke Jhon bahwa di koper itu isinya hanyalah pakaian.

Dalam pelariannya, Jolly telah menjual mobilnya dengan harga Rp130 juta.

Kemudian uang penjualan itu digunakan untuk membeli mobil baru lagi seharga Rp230 juta, yang Rp100 juta diambil dari uang dari Rp7,7 miliar tersebut. Selain itu dia membeli motor, perhiasan, dan lainnya.

Dia juga pernah tinggal di rumah Jhon di Kelurahan Pakowa, pernah indekos di kawasan Desa Talawaan, Minut, serta terakhir indekos di Perumahan Tamara Mapanget.

Saat penangkapan, katanya, dirinya tidak berusaha melarikan diri tapi diganjar 1 butir timah panas oleh Timsus sambil dilakban matanya. Terakhir, Jolly mengaku, dia diinapkan selama lima hari di rumah salah satu anggota Timsus.

Atas keterangan Jolly ini, Hakim Efran menyatakan puas. Bahkan Hakim meminta Jolly mengungkap fakta lainnya jika ada keterlibatan pejabat lainnya di Polda. “( Jenderal polisi) bintang tiga saja bisa hakimi,” ujarnya seraya memberi contoh eks Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji. Hakim juga memerintahkan JPU, Barahima dan Sumaila agar memberikan pengamanan maksimal kepada Jolly. “Pak Jaksa tolong dia ( Jolly) diberi pengamanan maksimal karena dia bisa terancam,” pinta Efran.(***)

mun dasar utama kita untuk menonaktifkan teman-teman KPU Manado adalah hasil dari rekomendasi dari Bawaslu sesuai dengan SK KPU Sulut nomor 26 tentang pemberhentian sementara KPU kota Manado,” jelas Mewoh.

“Penonaktifan ini akan berlangsung hingga tahapan pembetulan dan pencocokan data selesai,” tambahnya.

Koordinator Divisi Penindakan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulut Johny A Suak mengatakan, penonaktifan KPU Manado secara normatif harus demikian, karena pelaksanaan penghitungan ulang hasil rekapitulasi Kota Manado yang di take over oleh pihak KPU Sulut.

“Kami hanya melaksanakan hasil rekomendasi dari Bawaslu RI,” jelas Suak.(*)

klinik pratama, praktik dokter dan fasilitas kesehatan Rp8.000-10.000, untuk praktik dokter gigi Rp2.000. Sementara untuk dokter yang menangani pasien gakin yang ditanggung pemerintah mendapatkan jasa medik Rp9 ribu per bulan. ‘’Saya sendiri belum menerima dari jasa medik BPJS,’’ katanya.

Pantauan koran ini, terjadi pengeluhan pencairan fee yang tak kunjung tiba.

Mereka menduga dana ini diambil alih Dinkes Manado. Konon dana fee para dokter dan perawat harus dimasukkan ke kas daerah. Sejak Maret sudah terganggu penyalurannya. ‘’Sebelumnya, tiap bulan saya dapat Rp650.000, tapi khusus pengelola mungkin dapat lebih,” ujar dokter di salah satu Puskesmas di Manado, yang tak mau dikorankan namanya.

BPJS Kesehatan Manado mencoba meluruskan pengelolaan jasa medik para dokter dan perawat.

Dia menyentil, pertengahan Februari lalu dikeluarkan Perpres nomor 32/2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi milik pemerintah daerah.

“Jadi ini bukan fee tapi

ini merupakan program para dokter yang termasuk dokter umum seperti di Puskesmas, klinik, dan Faskes serta praktik dokter gigi mendapatkan Kapitasi FKTP,” ujar Triwidhi Hastuti Puspitasari, Kepala Cabang BPJS Manado.

Triwidhi menambahkan untuk pembiayaan fee dibayar berdasarkan jumlah peserta yang dicover setiap bulan di masing-masing Faskes.

Mantan Direktur Eksekutif LKMI PB HMI Dokter Fikry Suadu mengaku sesuai amanah konstitusi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU No 40 Tahun 2004) harus bertanggungjawab. ‘’Apapun itu BPJS Kesehatan tidak bisa lepas tangan,’’ kata dokter Fikri Suadu. Dia menyentil Perpres 32/2014 yang mengatur soal mekanisme pembayaran kapitasi fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan baru disahkan Akhir April Kemaren. Atas dasar itu, daerah mengambil inisiatif pembayaran melalui mekanisme yang diatur oleh Perda.

Justru Tenaga Medis hingga saat ini belum menerima sepeserpun jama medik mereka, dan pasien peserta BPJS Kesehatan tak ubahnya seperti Pasien pemegang Kartu Jamkesmas. Selalu ada biaya tambahan yg harus dikeluarkan

Transfer BPJS kesehatan ke Dinkes/kas daerah itu bertentangan dengan UU BPJS yang menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki hak dan kewenangan untuk menjalin kemitraan secara langsung dengan fasilitas kesehatan Kebanyakan Dinkes Potong 50 Persen, 1 Persen Administrasi Dinkes, 10 Persen Operasional Kepala Puskesmas. SISANYA 39 Persen utk tenaga medis, pasien, dan di Puskesmas.

Kadis Dinkes Manado dr Robby Motto menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda.

Perpres tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah daerah. Perpres nomor 32 tahun 2014 menerangkan secara terperinci.

“Memang benar jika dana Kapitasi FKTP sudah dimasukkan dalam kas Pemda, karena sesuai Perpres 32/2014. Benar hingga saat ini belum disalurkan,’’ katanya.

Namun Motto berjanji akan salurkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Bendahara per Puskesmas atau klinik yang termasuk dalam peserta FKTP. ‘’Rencana akan disalurkan dalam waktu dekat,” ungkap dr Motto semalam (*)

dorkan Hatta Rajasa sebagai cawapres dari Prabowo.

Nah, dengan masuknya Golkar, kata Ray, keinginan kedua partai ini memajukan elite-nya menjadi cawapres dari Prabowo akan pupus.

Jika begitu, artinya dua partai ini, PKS maupun PAN, akan mencari gerbong koalisi yang baru yang bisa mengusung elite partainya menjadi cawapres atau posisi penting di kabinet.

Pilihannya jatuh kepada gerbong yang mungkin dipimpin PD. Mengapa? Karena koalisi besar dimungkinkan akan dikantongi oleh kubu Jokowi di bawah gerbong PDIP, PKB, dan NasDem. Jika Gerbong Prabowo diisi oleh Gerindra dan Golkar, maka Demokrat akan tampil membuat gerbong baru untuk menggandeng partai-partai yang belum resmi berkoalisi.

Dengan kemampuan me-

narik gerbong koalisi baru, ujar Ray, setidaknya pasangan yang tersedia adalah duet Dahlan Iskan-Hatta Radjasa (DI-HR). “Dahlan itu kan elektabilitasnya paling tinggi di antara peserta Konvensi Demokrat. Jadi kalau Demokrat mau membentuk poros baru, maka Dahlan lah yang paling mungkin untuk menjadi capresnya,” jelasnya.

Duet Dahlan-Hatta pun bisa menjadi kuda hitam.

Duet ini, lanjut Ray, bisa jadi pasangan capres alternatif. “Dengan ketatnya persaingan gerbong Jokowi vs Prabowo dan banyaknya peningkatan kampanye negatif yang menimpa kedua pasangan tersebut, tidak mustahil pemilih mencari alternatif capres dan cawapres.

Alternatif itu bisa jadi ada pada DI-HR,” imbuhnya.

Munculnya duet Dahlan-Hatta Rajasa mendapat

sambutan baik dari Barisan Pemuda Nasional Hatta Radjasa (Bapenas HR). Menurut penggagas Bapenas HR Suaeb Efendi, Hatta yang menjadi Menteri Koordinator Perekonomian itu layak menjadi kandidat cawapres, karena dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. “Pak Hatta bisa menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di saat negara-negara Uni Eropa sedang dilanda krisis perekonomian,” kata Suaeb, saat dihubungi wartawan.

Dia mengklaim, sebagai menteri perekonomian prestasi terbaru yang ditunjukkan Hatta adalah naiknya investment grade Indonesia dari lembaga pemeringkat Independent Moodys yang dianggap baik. “Capaian investment grade dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 persen, inflasi 3,7 persen dan angka

kemiskinan yang semakin menurun sejak 2004 hingga sekarang. Itu menjadi bukti negara ini bukan autopilot yang seperti yang dikritik berbagai kalangan,” ujarnya.

Didasari pandangan tersebut, Suaeb mengatakan, siapapun capresnya, Hatta Rajasa bisa menjadi cawapresnya. Terutama lagi jika disandingkan dengan Dahlan yang memiliki idealisme dan semangat kerja secara profesionalisme. “Kami menginginkan siapapun capresnya, apalagi ada Pak Dahlan dengan Pak Hatta jadi cawapresnya. Sejak 2001 menjadi Menteri Riset dan Tekhnologi, lalu 2004 menjadi Menteri Perhubungan dan 2007 menjadi Menteri Sekretaris Negara itu menjadi pertimbangan kami dan membuat kami yakin beliau bisa mendampingi siapapun capresnya,”tandas Suaeb.(jpnn)

untuk TPS 10 Karombasan selatan dan plano DPR RI yang kosong, serta beberapa kotak suara yang kosong. Demikian halnya di Kacamatan Singkil yang terjadi penghitungan ulang di beberapa TPS di Kombos Timur, tepatnya di TPS 5, serta buka plano di TPS 11. Selain dua kecamatan ini, yang melakukan penghitungan ulang adalah kecamatan Malalayang.

Untuk Kecamatan Sario ada beberapa suara Caleg DPD Aryanthi Baramuli yang diamputasi dan hilang tidak jelas.Tidak jauh berbeda dengan Sario, Paal II memiliki perbedaan jumlah DPT, DPK,dan DPKTb. Sementara di Kecamatan Malalayang yang hampir keseluruhan data berbeda baik dari saksi Parpol, Panwas, dan KPU terkait jumlah suara DPD. Masalah serupa terjadi di Bunaken Kepulauan terkait perbedaan jumlah DPT, DPK, dan DPKTb. Selain itu masalah perbedaan jumlah C1 dan D1. Demikian juga dengan Kecamatan Mapanget yang menonjol dari segi jumlah C1 dan D1.

Menurut keterangan sejumlah saksi Parpol yang mengikuti pleno pencocokan dan pembetulan data kemarin, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pleno ini, bukan merupakan persoalan yang baru. Karena hal ini sudah pernah terjadi pada pleno KPU Manado lalu, hanya saja kali ini lebih parah.

“Kami tidak mengerti apa yang tengah terjadi saat ini.

Kesalahan yang sama terjadi lagi dan tidak banyak berubah.

Perubahannya disini lebih parah dari pleno lalu. Karena kali ini banyak ditemukan kertas plano yang kosong hingga kotak suara yang kosong tanpa ada secarik kertas pun di dalamnya,”jelas sejumlah saksi.

Para saksi Parpol ini juga bakal memberikan keterangan kepada Parpol masingmasing dan mengancam akan menuntut untuk pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang). “Kami beserta partai lain akan menuntut untuk dilakukan PSU, karena pelaksanaan Pemilu kali ini sangat amburadul dan tidak bisa dipegang sebagai acuan yang benar untuk perolehan suara, apalagi jika dipakai untuk referensi hasil rekapitulasi,” ujar para saksi. “Pelanggaran di Manado sudah sangat parah dan massive, karena melibatkan banyak oknum penyelenggara,” kunci para saksi Parpol ini.

Sementara itu Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, mengaku mulai mengan-

tongi para pelaku kecurangan.

“Sudah ada tim yang saat ini sementara menyelidiki kasus tersebut dan kami yakin kasus ini akan segera terungkap siapa yang melakukan hal tersebut,” tegas Kapolda Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga melalui Kabid Humas AKBP Wilson Damanik SH, kemarin.

Menurutnya, sejak Selasa (6/5), Polda sudah menurunkan tim lewat Indonesia Autofinger Identification Fingerprint Sistem (Inafis). Polda tidak main-main masalah ini.

Bekerja sama dengan Polresta Manado, Polda akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera mendapatkan hasil dari proses identifikasi tersebut.

“Tim dari Polda dan Polresta akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengusut kejadian ini secara tuntas,” terangnya.

Polda menegaskan, siapa pun yang melakukan hal tersebut, pasti akan diproses dan ditindak tegas apabila terbukti dari hasil yang nantinya akan dikeluarkan dari proses identifikasi kepolisian. “Siapa pun pelakunya, akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tutup Damanik.

Diketahui, saat penghitungan ulang yang digelar di SMK Negeri 2 Manado, polisi menemukan ada tujuh kotak suara Pemilu legislatif 2014 sudah kosong di kantor KPU Manado. Kotak suara berlogo KPU ini ditemukan di ruangan salah satu anggota komisioner Manado. Di lantai berhamburan C1 Plano.

Kejanggalan ini ditemukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Malalayang, Selasa pagi.

Usai memotret, langsung dilaporkan ke Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn Malonda. Oleh Herwyn dilaporkan ke polisi dan langsung dilakukan police line. ‘’Saat pemeriksaan dari sembilan kotak yang ditemukan ada tujuh yang kosong C1 Plano, surat suara, sertifikat rekapitulasi surat suara,’’ ungkap Divisi Pengawasan Panwaslu Manado Yurike Kaeng kemarin.

Di sisi lain, proses penghitungan ulang masih berjalan, ternyata laporan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sementara bergulir.

Laporan tersebut ditujukan kepada KPUD Manado dan KPUD Sulut. Berdasarkan laporan tersebut, menurut informasi dari DKPP, sidang kode etik tersebut akan dilaksanakan pekan depan.

“Laporan sudah masuk,proses sementara berjalan,” ungkap

Ketua Tim Ferivikasi DKPP Nur Hidayat. Lanjutnya, untuk jadwal masih sementara disusun.

Ketua KPU Sulut Yessy Momongan saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya siap menghadapi sidang tersebut.

“Pastinya kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku.

Apapun yang terjadi kami harus hadapi. Inilah tugas dan kewajiban komisioner,” ungkapnya.

Terkait kotak suara yang kosong saat ditemukan, Momongan mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

“Nanti ada laporan baru saya tahu. Siapa pelakunya, tunggu saja hasil dari polisi untuk mengungkapkannya,” terang wanita murah senyum ini.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengaku, pihaknya yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. “Inikan tindak pidana, jadi harus langsung dilaporkan. Hasilnya akan diserahkan dan bila terbukti akan berhadapan langsung dengan hukum,” tukasnya. Malonda membeberkan, bukan hanya KPUD Manado yang sedang berhadapan dengan pidana Pemilu, Selasa (6/5) juga Bawaslu telah menyerahkan berkas pidana pemilu ke Polda Sulut, dengan melaporkan pelanggaran KPUD Kepulauan Sangihe, terkait penggelembungan suara internal partai PDIP. “Kasus ini telah kami kaji dan sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib, karena melakukan tidak pidana pemilu,” terang Malonda.

Informasi yang didapat, pemanggilan sidang DKPP terhadap KPUD Sulut dan Manado, berdasarkan laporan beberapa saksi partai dengan alasan, KPUD Sulut dan Manado tidak mengikuti rekomendasi Panwas dan Bawaslu. Malonda dalam hal ini mengaku belum memberikan laporan kepada DKPP terkait pelanggara KPUD Manado.

“Kami akan melaporkan setelah selesai pleno beberapa hari ini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pleno saat ini mulai terbuka dimana penggelembungan suara itu terjadi. “Yang pasti, jika rekomendasi Bawaslu saat ini tidak dilakukan, nanti akan berhadapan lagi dengan Bawaslu Pusat,” katanya.

Bawaslu RI Nasrulla saat dikonfirmasi mengaku, permasalahan ini, bukan hanya terjadi di Sulut, tetapi ada juga di provinsi lain.“Intinya, sesuai keputusan KPU RI, batas waktu penghitungan suara kembali harus tepat waktu.

Kalau tidak ada konsekuensinya,” ungkap Nasrulla. (*)

Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol tadi malam.

Anggota Badan Pengawas Pemilu sepakat hitung ulang rekapitulasi penghitungan suara DPR RI dan DPD RI di Sulut makin kuat. “Berdasarkan UU Nomor 8/2012 itu, maka rekapitulasi tingkat nasional harus selesai 9 Mei nanti atau 30 hari setelah hari pencoblosan,” jelas Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak.

Andaikata peserta Pemilu masih keberatan, masih diberikan kesempatan menggugat di pengadilan. ‘’Jika masih ada gugatan terkait hasil Pemilu, pesertanya dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi,’’ katanya.

Dia menjelaskan batas gugatan hanya tiga hari pasca penetapan di KPU. “Pendaftarannya dilakukan 3x24 jam setelah penetapan hasil Pemilu tingkat nasional tersebut,” katanya. Meskipun, ujarnya, pada 9 Mei nanti masih ada KPU provinsi yang mendapat catatan-catatan dalam presentasinya.

Anggota KPU RI Ida Budhiati mengatakan, mekanisme rapat pleno bagi KPU provinsi yang telah melakukan pencermatan dan perbaikan, akan diperketat. KPU provinsi diberi waktu presentasi ulang, kemudian pengajuan tanggapan peserta Pemilu. “Jika ada peserta Pemilu yang belum menerima hasil tersebut,dapat mengajukan keberatan secara tertulis dan penyelesaiannya di lembaga hukum,” ujarnya, seraya mengatakan, pengadilan adalah hak bagi setiap peserta Pemilu.

Terkait dengan penonaktifan KPU Manado, Komisio-ner KPU Sulut Bidang Hukum Ardiles Mewoh

mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Manado.

Menurutnya KPU Manado telah melakukan kesalahan administrasi. Namun KPU Sulut belum bisa menjustifikasi ada pelanggaran yang melibatkan KPU kota Manado.

“Kami hanya mengikuti hasil rekomendasi Bawaslu untuk memberhentikan sementara KPU kota Manado, namun sejujurnya kita mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kota Manado,” jelas Mewoh.

Penonaktifan ini sesuai dengan UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelanggara Pemilu yang mengatakan, jika ada KPU yang menghambat tahapan KPU yang berada di atasnya bisa menonaktifkan sementara, agar bisa memastikan tahapan ini berjalan. “Na-

DAHLAN.......

SAMBUNGAN DARI HAL I

Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut Ray, analisa itu didasari sulitnya Gerindra akan merangkul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bergabung dalam satu koalisi. Sementara baik PAN maupun PKS berharap elite partainya bisa menjadi cawapres dari Prabowo.

“PKS tak sekadar menjadi teman koalisi Gerindra karena target mereka sendiri adalah cawapres. PKS telah menyiapkan 3 nama (Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, dan Anis Matta) untuk jadi cawapres,” katanya.

Sebagai partai yang terlebih dahulu merapat ke Gerindra, kata dia, tentu tidak mudah amanah mereka diabaikan. Begitu pula dengan PAN yang juga menyo-

OKNUM.....

SAMBUNGAN DARI HAL I

( JPU) Mudeng Sumaila SH dan Baso Barahima SH. Dibeber Jolly, ia ditangkap, Jumat (10/1) dini hari di Perumahan Tamara, Mapanget. Tiga hari kemudian, ia dipertemukan dengan oknum direktur dimaksud, di ruang kerjanya. Di situ hadir penyidik dan anggota Tim Khusus (Timsus) Polda. Di situlah terjadi kesepakatan dengan oknum direktur tersebut.

Diungkapnya, biaya yang ia keluarkan selama pelarian mencapai Rp345 Juta. Yakni, bayar menginap di Hotel Sedona Rp5 juta, beli mobil Rp100 juta, beli motor Rp18 juta, beli perhiasan emas Rp180 juta, keperluan sehari-hari selama hampir dua pekan Rp30 juta serta biaya sewa kontrakan dan kos. Sedangkan uang yang dihitung bersama di Mapolda hanya tertinggal Rp2,8 miliar.

“Sebelum ditangkap, uang sekitar Rp7,3 miliar saya simpan di dalam mobil Terios. Setelah ditangkap dan akan dibawa keluar dari kontrakan di Perum Tamara, mobil dan uang yang disimpan di lima koper itu masih ada. Saat keluar rumah kontrakan, mata saya dilakban,” ungkapnya. Lanjutnya, saat lakban dibuka, ia sudah di Markas Satuan Brimob di Paniki, Kecamatan Mapanget. “Saat itu saya tidak melihat lagi mobil bersama uang dimaksud. Bahkan hingga ke Mapolda, uang itu entah dimana,” ujarnya.

Jolly pun menceritakan kejadian penggelapan duit Rp7,7 miliar itu. Sebelum kejadian, dia bersama polisi yang membawa senjata api laras pendek bernama Bachtiar, Satpam bersama Ricky, dan sopir bernama Andi tiba di kawasan Man-

HONOR....

SAMBUNGAN DARI HAL I