Manado Post Selasa 30 Oktober

S E L A S A ,

N O M O R : 7 8 4 3

3 0

O K T O B E R

2 0 1 2

ECERAN RP4000,Bonit Anggi

KERUKUNAN BERAGAMA

Sulut Pantas Jadi Contoh Nasional Peliput: Tenni Assa

Menuju Sulut Emas (2)

Agenda Pokok: Meningkatkan Pendapatan Perkapita Seperti tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan dan kesehatan warga Sulut sudah di atas rata-rata nasional. Bagaimana dengan aspek ekonomi?

Oleh Suhendro Boroma

IKRAR dan pernyataan sikap yang dibacakan pada Kongres Pemuda mendapat respon positif para tokoh nasional yang hadir. Mereka berharap gagasan pemuda Sulut ini disampaikan di pusat. ‘’Gaung kerukunan jangan Cuma sampai pada pelaksanaan acara ini saja. Kon sep

PASCA sukses World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Inisiative (CTI) Summit,

Baca Sulut...

Hal: 11 Olga Lydia

KONSULTASI

Pemuda GMIM Netral PEMUDA GMIM berhasil menjaga reputasinya, dengan memilih netral di dua Pemilukada yang akan dilewati. Yakni Pemilukada Minahasa dan Minahasa Tenggara.

Pada kegiatan Konsultasi Pemuda Sinode GMIM yang dilangsungkan 26-28 OktoPnt Billy Lombok SH ber 2012 di Wilayah Tanahwangko, tidak merekomendasi dukung mendukung salah satu calon atau pun partai.

Mei 2009, Sulut (Manado) sudah menjadi destinasi aneka kegiatan Meeting, Insentive, Confer-

ence and Exhibition (MICE).

Sepanjang tahun harga tiket ke Manado dikeluhkan banyak orang karena mahal. Demikian juga tarif hotel. Seperti tak pernah low season.

Sulut, sepanjang tahun mengalami peak season.

Gambaran mikro ini tercermin pula di tingkat makro.

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) pada Pendapatan Domistik Regional Bruto (PDRB) Sulut terus meningkat. Saat ini

ekonomi Sulut sudah digerakkan terutama oleh sektor pariwisata, bukan lagi sektor pertanian seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah terjadi transformasi ekonomi Sulut, dari sektor pertanian ke pariwisata.

Indikator lain dapat dilihat Baca Agenda... Hal: 11

Dahlan Iskan: Kalau Diminta Saya Lakukan Siap Beber Oknum DPR Pemeras Editor: Tommy Waworundeng Peliput: JPNN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, siap mengungkap identitas oknum anggota DPR yang melakukan praktek pemerasan terhadap perusahaan BUMN. “Kalau diminta oleh DPR saya lakukan. Saya menunggu panggilan dari DPR. Terserah mereka maunya kapan, bola tidak di saya, tapi bola ada di DPR,�

­ Â

�  ­

� � ­  � ƒ ­

� „

­

­ ­ ­

‚

Â

Â

Â?

Â

Â?

Â?

Â

Â

Â

Baca Dahlan.. Hal: 11

Sikap tegas ini diambil, demi menjaga Kebersamaan Bergereja, seperti pesan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM, yang tertuang dalam tema

Â? Â

 ­

Â

Baca Netral... Hal: 11

PEMKOT TOMOHON

Â

 Â

Â

Â

Percontohan Elektronik Audit

 � �

Â

Â

Â

 Â

Editor: Filip Kapantow Peliput: Robert Lalenoh

Â? Â? Â Â? Â

Â

€ ‚

BPK Ketatkan Pengawasan Lewat e-Audit TRANSPARAN: Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat menandatangani MoU didampingi Sekkot Tomohon Dr Arnold Poli di kantor BPK Sulut, kemarin.

PEMBENAHAN pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menunjukkan tren positif.

Baca Percontohan.. Hal: 11

MARKETING SERIES

Kolaborasi Adalah Spirit Proses KOLABORASI saat ini sudah tidak bisa terelakkan lagi.

Itu harus dilakukan dalam rangka memperkuat proses untuk meningkatkan quality, cost, dan delivery atau QCD. Kalau proses dikerjakan sendiri tanpa Oleh HERMAWAN k o l a b o r a s i , p a d a KARTAJAYA (76) akhirnya akan susah meningkatkan QCD. Sebab, kapabilitas dan kompetensi belum tentu dikuasai semua.

Karena itu, kolaborasi merupakan jalan tengah Baca Kolaborasi.. Hal: 11 Wartawan dan seluruh karyawan event organizer, iklan, dan pemasaran Manado Post dilarang menerima uang atau pemberian dalam bentuk apapun dari sumber berita dan relasi.

Editor: Bahtin Razak Peliput: Robert Lalenoh

MANADO — Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sulut menandatangani perjanjian dengan Badan Pemeriksa Baca BPK.. Hal: 11 TRANSPARANSI ANGGARAN: Ketua BPK RI Hadi Purnomo menyaksikan penandatanganan MoU e-Audit antara Gubernur SH Sarundajang (kiri) dan Rochmadi Saptogiri.

Sumerah: Nasdem Didesain Pemenang JAKARTA - Jumlah partai politik (parpol) calon peserta pemilu yang lolos dalam verifikasi faktual ternyata berkurang signifikan. Dari 34 parpol yang terdaftar dalam verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret 18 parpol dari daftar karena dianggap tidak

memenuhi syarat.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, setelah dicermati, hanya 16 parpol dinilai memenuhi syarat verifikasi administrasi. Di

LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRASI

Meidy Revly Sumerah Ketua DPW Partai NasDem Sulut

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Golkar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Demokrat (PD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Persatuan Nasional (PPN)

Seluruh urusan pembayaran ke Manado Post dalam bentuk advetorial, society, iklan, dan koran harus melalui kontrak dan atau kwitansi resmi.

Baca Sumerah.. Hal: 11 TIDAK LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRASI 1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) 3. Partai Kongres 4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) 5. Partai Karya Republik (Pakar) 6. Partai Nasional Republik (Nasrep) 7. Partai Buruh 8. Partai Damai Sejahtera (PDS) 9. Partai Republika Nusantara (Republikan) 10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) 11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 12. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) 13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 15. Partai Republik 16. Partai Kedaulatan 17. Partai Bhinneka Indonesia (PBI) 18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI

Bila sumber atau relasi mensinyalir adanya transaksi ilegal sangat dianjurkan menyampaikan sms pengaduan ke 0852 4219 3345

SUMPAH PEMUDA

Pemuda Sulut Harus Jadi Pelopor MANADO-84 tahun lalu, 28 Oktober 1928 pemuda Indonesia bersatu menyatakan perjuangan melawan penjajahan. Pemuda pemudi antara lain Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Java, Jong Sumatera semuanya bersatu untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Pemer- Erwin Pohe hati kebangsaan, Erwin Pohe menilai, saat ini pemuda Indonesia tak memiliki semangat itu.

Menurutnya, para pemuda Sulut harus menjadi yang terdepan dalam mengembalikan semangat kebangsaan tersebut. Bersatu melawan kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, keterbelakangan, korupsi dan kemerosotan moral.

Ia menilai, saat ini dari daerah hingga nasional justru terbalik dengan semangat pemuda 84 tahun lalu yang cinta tanah air.

Sekarang kebudayaan, sosial, budaya diimpor Baca Pemuda.. Hal: 11

Alamat: Manado Post Center Manado Town Square Blok B 14/15 Telp. 0431 855558, 855559, Fax: 0431 860398 homepage: www.manadopost.co.id e-mail: editor@mdopost.com

S E L A S A ,

3 0

O K T O B E R

11

2 0 1 2

Bonit Anggi

SUMERAH....

SAMBUNGAN DARI HAL 1

Rian Korengkeng/MP

SEPAKAT: Pemuda Lintas Agama Sulut ketika membacakan Ikrar dan pernyataan sikap

SULUT....

SAMBUNGAN DARI HAL 1

kita ini harus disampaikan di pusat,’’ tandas Mayjen Purn Ferry Tinggogoy.

Memang dalam Kongres Pemuda dan Sarasehan Nasional Kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Nusantara, memberi catatan tersendiri bagi para tokoh nasional. Para tokoh kritis ini sepakat menyatakan kerukunan beragama di Sulut pantas dijadikan contoh nasional. ‘’Kami bangga dengan Sulawesi Utara. Kerukunan beragamanya pantas dijadikan contoh nasional,’’ kata Prof Dr Sri Edi Swasono, dalam sarasehan nasional di Aryaduta, belum lama ini.

Hal sama dikatakan Roch Basoeki Mangoenprojo. Tokoh Petisi 50 ini berharap, kerukunan di daerah ini mampu mendorong bangsa Indonesia untuk menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam kepelbagaian. ‘’Jangan contohi generasi kami. Pemuda di Sulawesi Utara dan Indonesia harus bersatu. Mari kita bangun kerukunan yang tulus dengan menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda,’’ tandas Mangoenprojo ketika memberi testimoni pada Kongres Pemuda.

Hal sama juga disampaikan

Buya Samsul Ma’arif dan Emha Ainun Najib. Meski tidak hadir, namun keduanya memberi testimoti dalam bentuk rekaman.

Bahkan Buya menilai, pemuda lintas agama di Sulut dan Indonesia telah melakukan langkag maju untuk membangun kerukunan nasional. Karena itu dia berharap, semangat kebersamaan seperti ini harus terus dijaga. ‘’Pada Kongres Pemuda, kami telah berhasil merangkum pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam bentuk ikrar dan pernyataan sikap,’’ kata Sofyan Jimmy Yosadi yang didampingi Pnt Steven Lintong, Syuaib Sulaiman, Petrus Rampengan, Iwan Frederik dan Tenni Assa yang memimpin kongres.

Sebelumnya, inisiator hajatan Kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Nusantara Hendrik Kawilarang Luntungan menegaskan, keinginannya mengangkat isu kerukunan, karena Sulut mampu membuktikannya. ‘’Meski penduduk terbanyak di daerah ini beragama Kristen, tapi mereka bisa terbuka dengan agama-agama lain. Buktinya di Sulut bisa ada 2 kali gubernur beragama Islam,’’ ujar Ketua Garda Pemuda Nasdem Sulut ini.

Pertemuan makin menarik, ketika Sarasehan Nasional yang dipandu Effendi Ghazali dan Olga Lidya dan diliput Metro

TV. Selama kurang lebih 2 jam tokoh-tokoh nasional yang hadir seperti Rizal Ramly, Titus Kurniawan, HS Dylon, Frans Von Magnis, Romo Anthonius Benny Susetyo, Yusraf Amir Pilian, Roch Basoeki Mangoenprojo dan M Haryono Kartodiprojo. Bertindak sebagai nara sumber Sri Edi Swasono, Sri Edi Swasono, Prof Dr Musdah Mulia, Radhar Pancadahana, Prof Dr Azumardi Azra dan Tommy Awuy serta sejumlah tokoh dari Sulut membahas kerukunan Indonesia dari berbagai sektor seperti ekonomi, politik dan budaya. Mereka juga banyak mengeritik bahkan mengoreksi kebijakan pemerintah saat ini.

Hajatan Kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Nusantara dilanjutkan dengan pergelaran seni budaya yang dilaksanakan di Wale Ne Tou Tondano Minahasa. Peserta disambut Bupati Minahasa Drs Stevanus Vreeke Runtu dan puluhan ribu warga Minahasa, karena hajatan tersebut bertepatan dengan pembukaan pameran pembangunan memperingati HUT Minahasa.

Pergelaran seni dan budaya ini juga dihadiri Ketua Dewan Energi Nasional Agusman Effendi.

Agusman sendiri adalah pengurus DPP Partai Golkar yang 3 kali menjabat Ketua Komisi VII DPR RI.(tas)

Wilayah Kawangkoan 2, menyatakan apresiasinya terhadap sikap ini. ‘‘Konsultasi Pemuda Sinode GMIM memang sudah seharusnya bersikap tegas, sikap ketua yang konsisten juga samasama kami hargai,’’ ujarnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Victory Rotty M.Teol MSi, akademisi Unima. ‘‘Sudah seharusnya organisasi berbasis gereja, mengikuti prinsip gerejawi, dengan begitu opini masyarakat terhadap pemuda gereja akan terus melambung,’’ ujarnya.

Shandy Kaunang dari Rayon Minahasa Utara mengakui bahwa Pemuda GMIM saat ini sudah lebih inklusif dan peka terhadap isu sosial kemasyarakatan. ‘‘Kami akui program sudah lebih tajam, tidak eksklusif, namun tetap punya ciri khas,’’ tukasnya.

Pujian juga disampaikan Pnt Johnly Kasenda dan Pnt Yobel Lengkong dari Minsel. ‘’Kami salut dengan ketua kami Pnt Billy Lombok, yang berhasil menjaga gereja atau organisasi pelayanan ini dari kepentingan politik praktis.

Karena harus kita sadari bersama, pemuda GMIM ini milik semua.

Jangan membuat pemuda meninggalkan gereja ini hanya karena gereja telah disusupi kepentingan politik,’’ ujar keduanya.

Lombok sendiri kepada wartawan, menyampaikan apresiasi terhadap panitia konsultasi yang telah menyambut peserta dan para peserta yang telah mengikuti konsultasi. ‘‘Konsultasi ini sangat memuaskan semua, apresiasi

terhadap semua pihak Ketum Pak Edwin Kawilarang, Sekum Denni Pinontoan dan Ketua Harian Pnt James Arthur Kojongian, seluruh majelis jemaat, BIPRA, sopir ojek, dan PLN,’’ ujarnya.

Ketika ditanya soal apresiasi yang ditujukan padanya atas konsistensi sikap politik gerejawi, Lombok justru dengan rendah hati mengatakan. ‘‘Ini sikap kita bersama, amankan bersama, selain itu 2013 adalah tahun sibuk, 9 bidang, 50-an program tahun ini, artinya tiap minggu hampir ada program, ini tidak gampang perlu fokus, dan kebersamaan serta memaksimalkan seluruh struktur pelayanan kita,’’ ujarnya sambil mengingatkan agar sadar iman, sadar iptek, sadar keahlian dan sadar institusi bisa menjadi perhatian bersama.

Soal sikap tidak memihak, menurut Pnt Billy, bukan berarti Pemuda GMIM akan menjauh dari politik. ‘’Kita berharap pemuda GMIM menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Tetapi harus cerdas, berani, dan berwibawa. Laporkan jika ada kecurangan. Pemuda GMIM harus kawal pemilu yang jujur dan adil, jangan mudah tergoda dengan berbagai manifestasi money politik, dengan demikian bargaining kita sebagai pemuda gereja jelas. Prinsip kita seperti itu. Masing-masing bisa punya pilihan, namun pilihan organisasi sudah sangat jelas sesuai keputusan konsultasi. KPU dan Panwas kami himbau agar mengawal dengan tegas,’’ ujar Pnt Billy Lombok dan Pnt Herman Mengko S.IP. (ctr-16)

tidak memiliki beban untuk membuka kasus itu. Dahlan mengaku siap jika diundang khusus oleh DPR untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Sebab itu dilakukan untuk melindungi perusahaan-perusahaan BUMN. Namun, Dahlan tidak menjawab apakah kasus itu akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korup-

si (KPK), “Saya menunggu panggilan dari DPR saja,” sebutnya.

Presiden SBY sendiri sempat memanggil Dahlan Iskan ke Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.30 WIB. Pertemuan berlangsung selama 30 menit itu di luar jadwal kepresidenan se-

dengan permintaan produsen.

Kualitas produk tidak hanya bergantung pada ketatnya quality management dan quality assurance di pabrik, tapi juga pada para supplier-nya. Karena itu, sourcing jadi sangat penting dan kualitas komponen-komponen yang akan dipakai harus terjamin.

Tapi, selain itu, cost harus masuk supaya harga di hilir bisa sesuai dengan target. Target based pricing akan menentukan target price yang akan dijual. Hal itu harus diterjemahkan sampai ke harga beli dari supplier. Harus ada sistem supaya delivery bisa on time dan cost bisa terkontrol.

Itu semua ada di pihak supply chain. Di demand chain, tentu saja produsen harus berkolaborasi dengan distributor dan retailer untuk menjamin kualitas mobil terjamin sampai di pembeli.

Tipe proses yang memerlukan kolaborasi adalah special customer request. Permintaan khusus akan aksesori juga memerlukan peningkatan QCD dari demand chain sampai ke supply chain.

Belum lagi kalau kita bicara

tentang customer complaint yang harus dilayani secara berkualitas dengan biaya yang optimal dan cepat. Berbagai after sales service juga dilakukan lewat kolaborasi dengan pihak ketiga supaya produsen bisa berfokus pada fungsi intinya, yaitu memproduksi mobil.

Tipe berikutnya adalah new product development. Di sini, produsen mobil juga melibatkan banyak pihak. Mulai desain eksternal sampai riset pasar biasanya dilakukan pihak ketiga.

Apalagi untuk sebuah product launch, pasti ada kolaborasi dengan pihak lain yang memang keahliannya di situ. Di era yang bersifat horizontal, inklusif, dan sosial, kolaborasi di ketiga tipe proses itu jadi makin seru. Segala macam sharing ide, sharing informasi, dan sharing konsep bisa dilakukan secara cepat. Sebab itu, collaboration is the spirit of process! Tanpa manajemen kolaborasi yang baik, sebuah proses tidak akan menghasilkan sebuah QCD yang kompetitif.

Bagaimana pendapat Anda? (*)

NETRAL....

SAMBUNGAN DARI HAL 1

bulanan dalam Menjabarkan Trilogi Pembangunan Jemaat.

Ketua Komisi Pemuda Sinode GMIM Pnt Billy Lombok sendiri ditanya alasannya, mengaku, ada 3 alasan mengapa mereka menolak mengeluarkan rekomendasi calon Pemilukada Minahasa dan Minahasa Tenggara: 1. Gereja tugasnya sebagai garam dan terang dunia dan mengayomi semua orang; 2.

Gereja wajib menyelenggarakan pendidikan politik, memilih dalam era demokrasi yang benar agar terpilih pemimpin yang berkualitas; 3.

Gereja harus tampil menyuarakan suara kenabian, mengontrol dan mengawal demokrasi, bukan mengawal dalam kepentingan politik praktis. Sebaliknya Lombok menyerukan kepada segenap Pemuda GMIM agar sama-sama mengawal Pemilukada Minahasa dan Mitra. ‘’Banyak Pemuda GMIM yang menjadi elemen penyelenggara, atau pun sebagai elemen masyarakat, wajib mengawasi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Pemuda GMIM harus menjadi benteng terakhir moral dan etika, dan gunakan hak pilih sesuai ketentuan, laporkan kecurangan, lawan money politik, dengan demikian kita akan semakin dihargai,’’ ujarnya.

Sikap Pemuda GMIM dibawa pimpinan Pnt Billy Lombok ini, tentu saja mendapat pujian dari para Ketua Komisi Pelayanan Pemuda di tingkat jemaat. Pnt Swingly Mundung, Ketua Pemuda

DAHLAN....

SAMBUNGAN DARI HAL 1

ujar Dahlan usai menghadiri seminar di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (29/10) kemarin.

Mantan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini seolah

Baca Dahlan.. Hal: 4

KOLABORASI....

SAMBUNGAN DARI HAL 1

di luar merger dan akuisisi atau M&A. Walaupun, M&A sering dilakukan untuk mendapatkan kapabilitas dan kompetensi baru dengan cepat meski sering menimbulkan masalah kultur. Sedang pada kolaborasi, entitas perusahaan tetap sendiri-sendiri. Tapi, kapabilitas dan kompetensi yang kurang dimiliki bisa diserahkan kepada orang lain.

Secara umum, ada tiga tipe proses yang harus dimaksimalkan QCD-nya. Sebab itu, dibutuhkan kolaborasi. Pertama adalah routine delivery order. Itu berkaitan dengan value chain dari hulu ke hilir. Dari supply chain yang meliputi supplier sampai ke output dan demand chain dari customer sampai ke output tadi. Untuk membuat sebuah mobil, produsen harus berkolaborasi sebaikbaiknya dengan para supplier.

Bahkan, banyak supplier yang dituntut harus mampu melakukan value engineering dalam arti bisa melakukan desain terbatas sesuai

antaranya Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Lolosnya partai besutan pengusaha media Surya Paloh itu, menimbulkan ketakutan partai besar. Antara lain Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, partai berlambang Beringin perlu mewaspadai NasDem. Pasalnya, menurut Akbar, bisa jadi suara kader Golkar akan menyeberang ke Partai NasDem. Karena itu, dia mengingatkan agar Partai dibawa ketua umum Aburizal Bakrie

ini memberi perhatian khusus kepada Partai NasDem. Akbar mengatakan hal itu, karena ia melihat fakta di lapangan, NasDem mewakili keinginan masyarakat akan perubahan. Apalagi NasDem, muncul di tengah partai besar yang lagi goyah akibat berbagai kasus korupsi. Sehingga partai yang berlambangkan symbol gerakan semangat perubahan (rotasi biru yang dibalut dengan warna jingga bergetsur memeluk) ini, menjadi ancaman partai-partai besar.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasi

BPK....

keuangan,” tutur wali kota murah senyum ini.

Sekkot Tomohon Dr Arnold Poli menambahkan, dengan adanya penandatanganan MoU terkait elektronik audit, yang telah melibatkan kabupaten/kota di Sulut, diharapkan masalah yang sering dihadapi dalam mengaudit keuangan maupun administrasi dapat diminimalisir.

“Elektronik audit akan membantu dan memberikan solusi sekaligus kemudahan dalam pelayanan pemerintahan,” tambah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc. Di sisi lain, Pemkot Tomohon terus melahirkan terobosan dalam bidang koperasi, investasi, perekonomian dan pariwisata, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terobosan yang dipelopori Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Tomohon sehingga mendapatkan predikat kota penggerak koperasi, mendapat pengakuan dunia internasional.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak pun diundang untuk mengikuti ICA Expo atau Festival Koperasi Intenasional di Manchester Inggris 31 Oktober-3 November.

Menurut Eman, terobosanterobosan penting harus selalu dilakukan untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui Koperasi

dan UMKM. “Terobosan Diskop dan UMKM sangat berhasil dan diakui pemerintah pusat, bahkan mendapat kehormatan untuk mengikuti kegiatan koperasi tingkat dunia di Inggris,” jelas Eman yang merupakan satusatunya wali kota di Indonesia yang mendapat penghargaan dan kesempatan melalui Kementerian Koperasi RI, di Kobong Café, Senin (29/10), kemarin.(***)

Baca Sumerah.. Hal: 4

SAMBUNGAN DARI HAL 1

Keuangan (BPK) RI, Senin (29/10) kemarin. Perjanjian kesepahaman itu berisi tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Ini merupakan langka strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dan pemangku kepentingan, termasuk di antaranya dengan pemerintah daerah,” kata Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Rochmadi Saptogiri melalui Kasubag Humas I Made D S Putra, usai penandatanganan.

PERCONTOHAN....

SAMBUNGAN DARI HAL 1

Opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan administrasi keuangan Tahun Anggaran (TA) 2011, tak membuat Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak patah semangat. Sejumlah perbaikan sistem yang dulunya banyak berorientasi pada sistem manual dialihkan ke sistem elektronik, mulai membuahkan hasil.

Ya, Pemkot Tomohon pun menjadi daerah percontohan elektronik audit BPK RI. “Kita ingin merubah opini yang diterima menjadi lebih baik lagi,” tegas Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak, usai acara penandatanganan MoU di kantor BPK Sulut, Senin (29/10), kemarin.

Diungkapkannya, Pemkot Tomohon berupaya keras untuk memperbaiki opini disclaimer.

Karenanya, penggunaan elektronik audit dalam sistem pemerintahan telah dipikirkan sebelumnya untuk dipakai dalam pengelolaan keuangan.

“Kami telah mengkaji sebelumnya, penggunaan sistem elektronik akan sangat dibutuhkan di masa mendatang, sehingga sejak saat itu kami putuskan untuk mencanangkan hal itu,” terangnya.”Ternyata hal itu berhasil,” imbuhnya.

Selain mempermudah pekerjaan, kata Eman, dengan elektronik audit, kesalahan-kesalahan dalam penataan administrasi dapat diketahui lebih dini.

“Termasuk masalah mengaudit

AGENDA....

SAMBUNGAN DARI HAL 1

pada penyaluran kredit. Sekira 27,19% dari total kredit yang disalurkan perbankan di Sulut sebesar Rp17,89 triliun diserap sektor PHR. Sejak dua tahun lalu, sektor jasa, terutama PHR, dominan menyerap tenaga kerja (naker). Tahun 2011, sektor pertanian menyerap 34,94% naker, manufaktur 17,85%, dan sektor jasa menyerap 47,22% dari total naker di Sulut.

Tren positif ini beriringan dengan perkembangan ekonomi Sulut pada umumnya.

Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terkahir rata-rata di atas 7%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Tahun 2012 diperkirakan ekonomi Sulut bertumbuh 7,5%, sementara nasional sekira 6,5%.

Tahun 2013, ekonomi Sulut diperkirakan tumbuh 7,5-8%, nasional di kisaran 6,3-6,7%.

Meski angka kemiskinan masih memprihatinkan, tetapi tingkat kemiskinan di Sulut termasuk rendah di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua (Salumpua).

Walaupun lebih tinggi nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulut masih di bawah rata-rata pertumbuhan kawasan Salumpua. Triwulan (TW) 1, TW2, dan TW3 kawasan ini rata-rata bertumbuh 9,6%, 10,1% dan 10,2%. Sementara Sulut berada di kisaran 7,3-7,8%. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi kawasan Salumpua tahun ini di kisaran 10%.

PDRB per kapita terus naik.

Tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp20 juta, 2011 sekira Rp22 juta, dan tahun ini di kisaran Rp25 juta. Peningkatan ini menggembirakan, setara US$2.777 (pada kurs Rp9.000/ US$). Tetapi, capaian ini masih di bawah pendapatan perkapita nasional, yang tahun ini sudah di angka US$3.500. Terpaut US$723, setara Rp6.507.000 pada kurs Rp9.000/US dolar.

Beberapa indikator mikro menguatkan ketertinggalan ini.

Pertama, total asset perbankan di Sulut (bank umum, syari’ah dan BPR) mencapai Rp24,59 triliun.

Sementara total asset perbankan nasional hampir Rp4.000 triliun.

Total asset perbankan di Sulut hanya 0,61% dari total asset perbankan nasional. Kedua, pemilikan rekening di bank, masih sekira 12% dari total penduduk, sementara nasional di kisaran 15%. Jumlah kepemilikan rekening di seluruh perbankan di Sulut mencapai 272.620. Dengan asumsi satu rekening dimiliki satu orang, hanya 11,85% dari total penduduk Sulut (2,3 juta)

yang punya akses pada perbankan. Pada kenyataannya, banyak orang yang punya lebih dari satu rekening di bank. Itu berarti, jumlah penduduk Sulut yang punya rekening di bank masih di bawah 10%.

Kedua data itu menguatkan gap kemampuan keuangan Sulut dan nasional. Hal lain tercermin pada jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh semua perbankan di Sulut.

Hingga Agustus 2012, total DPK di Sulut mencapai Rp15,09 triliun. Sementara penyaluran kredit mencapai Rp17,89 triliun.

Loan Deposit to Rasio/LDR (rasio penyularan kredit dan DPK), mencapai 118,55%. Itu pun tidak semua DPK benar-benar uang warga Sulut. Sejumlah pihak dari luar Sulut menaruh dananya pada bank-bank di Sulut karena tergiur berbagai keuntungan dan kemudahan.

LDR yang lebih dari 100% sebenarnya baik adanya. Syaratnya, kredit tersebut dipergunakan sebagian besar untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Tetapi kenyataannya, 55,86% dari total kredit di Sulut digunakan untuk kegiatan konsumsi. Untuk modal kerja 30,78%, dan kredit investasi hanya 13,36%. Tidak salah kredit digunakan untuk kegiatan konsumsi. Tetapi multiplayer effect kredit konsumsi relatif terbatas. Tidak banyak menyerap tenaga kerja, dan hasil akhirnya lebih banyak menjadi capital out flow, mengalir ke luar Sulut.

Tiga hal itu (pendapatan perkapita di bawah nasional, askes pada perbankan masih di bawah 10%, dan total asset perbankan belum cukup 1% dari nasional), merupakan tantangan mendasar menuju ‘Sulut Emas’: 23 September 2014. Ketiga tantangan itu berinti pokok pada kesenjangan pendapatan perkapita Sulut dengan nasional.

Sudah pasti, menaikkan pendapatan perkapita bergantung sepenuhnya pada kemampuan produksi setiap orang.

Produktivitas dan nilai tambah setiap barang dan jasa yang dihasilkan setiap orang berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan yang bersangkutan. Makin tinggi produktivitas dan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan, kian tinggi pendapatan yang bersangkutan.

Tugas kita semua, terutama pemerintah, mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk Sulut. Dari data makro, ada tiga sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi: PHR,

Melalui nota kesepahaman tersebut, sambung Made, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik dengan data elektronik audit (e-Audit).

Dengan demikian, dapat dilakukan perekaman, pengelolaan, serta pemanfaatan data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

“Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat. Di samping itu, pemeriksaan akan semakin efisien dan efektif,” tuturnya.

Di sisi lain, diharapkan melalui proses ini akan mengurangi praktek KKN secara sistematik, mendukung optimalisasi pemeriksaan negara dan mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. “Apabila hal itu bisa direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara akan lebih cepat terwujud,” terangnya.

Kepala BPK RI, Hadi Purnomo mengatakan, langkah yang diambil pemerintah lewat program data elektronik audit semata-mata untuk menciptakan kemudahan dalam mendapatkan data. “Kita ingin menciptakan sistem yang efisien dan efektif,” tuturnya.(***)

PEMUDA.... dari negara lain. “Ekonomi kita banyak impor. Produksi kita malah tak mandiri,” nilainya.

Pemuda diminta bangkit untuk tak memakai semua hal yang diimpor. “Para pemuda bangkitlah. Bangun etos kerja yang Pancasilais sehingga bangsa ini sejajar dengan negara-negara maju di dunia internasional,” tegasnya.

Dalam pandangannya, sifat patriotisme pemuda Indonesia telah terkikis oleh perbedaanperbedaan pendapat juga egoisme. Kemunafikan para politisi dan pejabat yang tak bermoral menonjolkan sifat tak mau musyawarah untuk mufakat. “Akibatnya muncul tawuran, perampasan hak dan teror di mana-mana,” paparnya.

Ia berharap pemuda Sulut dan Indonesia pada umumnya jangan sampai ketinggalan dengan para politisi busuk yang bukannya mengatur negara tapi atur tran-

saksi. “Dengan latar belakang uang. Korupsi di Indonseis sudah sangat mengkhawatirkan.”

Dampak negatif dari korupsi tersebut telah merusak bangsa ini di berbagai bidang. Olahraga misalnya, prestasi Indonesia di tingkat dunia makin merosot dari waktu ke waktu. “Seperti piramida yang makin hari kian minim prestasi. Indonesia seakan hanya menjadi jawara korupsi.”

Dicontohkannya kasus Wisma Atlet, Hambalang. “Para generasi muda yang menjadi wakil rakyat terindikasi dan telah divonis korupsi,” tambah Pohe yang hobi menulis dan telah menerbitkan buku.

Ia menegaskan, pemuda Sulut harus ambil inisiatif di 84 tahu pasca Sumpah Pemuda dengan beberapa langkah. Antara lain tolak barang impor, bangkit dalam tiap penghidupan dan kehidupan berbangsa serta jadi patriot untuk tidak terlibat dalam piramida korupsi,” pungkas pria relijius ini.(*/sto)

pertanian dan bangunan. Dari ketiga sektor itu, sektor pertanian yang paling mandiri, sekaligus paling lemah. Tanpa bantuan dan intervensi pemerintah, sektor ini sulit menjadi tumpuan penduduk untuk meningkatkan pendapatan. Peluang yang terbuka adalah mempertautkan PHR dengan sektor pertanian. Kemajuan dan kesuksesan PHR, khususnya sektor pariwisata di Sulut masih pada tataran atas. Sukses dan kemajuan MICE masih banyak dinikmati oleh industri penerbangan, hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata.

Di bagian tengah, apalagi lapisan bawah, belum banyak menikmati. Ini lantaran industri kreatif dan pelayanan di berbagai tempat masih tidak baik.

Souvenir selain belum berkembang, juga tidak variatif. Kurang menarik, juga tidak berbasis industri di Sulut. Ole-ole kaus bertuliskan I Love Manado, misalnya, hanya disablon di Manado. Hanya tukang sablon dan penjual kaos itu yang menikmati.

Untuk kaosnya sendiri harus didatangkan dari luar.

Sangat baik kain Batik Bentenan dan Pinawetengan diproduksi di Sulut. Produksi kain Bentenan dan Pinawetengan, atau Batik Manado di tanah Sulawesi Utara memberi rangkaian manfaat berantai bagi warga di daerah kita. Kegiatan produksi ini memperbesar manfaat MICE bagi sisi industri dan jasa di bagian tengah. Sementara, di lapis bawah, berbagai kegiatan industri pariwisata dinikmati secara massal oleh warga Sulut jika banyak tenaga kerja lokal yang terserap. Masalahnya, prilaku melayani di kalangan naker lokal banyak yang belum memenuhi standar industri pariwisata.

Sisi lain pertautan itu pada sektor pertanian. MICE meningkatkan demand sayuran, buah-buahan, ikan, beras dan produk peternakan. Sulit mencapai 100% permintaan itu semua dipasok dari dalam Sulut sendiri.

Tetapi semestinya, lebih dari 65% kebutuhan itu disuplai oleh produsen di daerah kita. Hanya dengan begitu, MICE yang meningkat memberi manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan warga Sulut.

Pertautan Batik Bentenan, standar pelayanan, dan pertanian dengan MICE tadi merupakan contoh dari banyak kegiatan yang akan menggenjot pendapatan masyarakat. Makin baik pertautan itu, makin besar manfaatnya. Dengan begitu, makin banyak kegiatan MICE, kian bertambah dan menyebar pendapatan masyarakat.

Sudah pasti, kegiatan MICE harus makin meningkat. Sudah pasti pula, pertautannya dengan berbagai kegiatan di lapis mengenah dan lapis bawah kian kuat.

Sudah pasti, dengan begitu, masyarakat makin memiliki peluang meningkatkan pendapatan.

Lalu, itulah pijakan dan dasar memperbesar dan meningkatkan jumlah kepemilikan rekening di bank.

Finacial inclusive, akses terbuka bagi semua lapisan masyarakat terhadap perbankan, hanya bisa terlaksana jika penduduk memiliki pendapatan yang cukup. Peluang untuk itu, bagi Sulut, mau tidak mau dimulai dari MICE. Juga pertanian.

Syukur-syukur industri bertumbuh subur. Kuantitas dan nilai tambahnya diperbesar. Pertautan keduanya, MICE dan pertanian, juga dengan pasar tenaga kerja, mutlak dilakukan. Dari sanalah basis peningkatan pendapatan perkapita. Itu pula yang jadi basis meningkatkan akses rakyat pada perbankan.

Pada kondisi pendapatan yang kian meningkat dan makin merata, jumlah tabungan sangat berpeluang meningkat. Total asset perbankan akan mengikuti, jumlah kredit menanjak. Makin baik, kredit yang meningkat itu mayoritas tidak untuk konsumsi lagi, melainkan untuk investasi dan modal kerja.

Agaknya, inilah tantangan nomor satu menuju ‘Sulut Emas’: meningkatkan pendapatan perkapita. Kita berharap, menuju 23 September 2014 akan dicanangkan target perdapatan perkapita Sulut akan setara nasional. Dari sana kita bisa mencapai banyak hal: meningkatkan akses penduduk pada perbankan, meningkatkan asset perbankan, dan melakukan transformasi dari kredit konsumtif ke kredit produktif. Juga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Program dan kegiatan peningkatan pendapatan perkapita dapat dilakukan dengan banyak cara dan daya. Bisa menggunakan stimulus fiskal (dana APBN/ APBD), juga memanfaatkan dana perbankan (stimulus moneter). APBD Sulut 2013 dan 2014 diharapkan fokus pada program ini. Juga APBD kabupaten/kota se-Sulut ‘diaransemen’ dan ‘disinkronkan’ untuk kepentingan ini.

Jalan percepatan terbuka lebar. Seperti dibeber pada edisi kemarin, modalnya lebih dari cukup: (Mestinya) Tidak Ada Alasan Sulut tak Maju. Tetapi bukan dengan cara-cara lama. Bukan lagi business as usual.****

SAMBUNGAN DARI HAL 1