PL3219 Studio Perencanaan Kota - RDTR SWK Gedebage 2021-2041 by marshanp

penyusunan PL3219 Studio Perencanaan Kota

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Sub Wilayah Kota Gedebage, Kota Bandung Tahun 2021-2041

OUTLINE PENDAHULUAN 1

Latar Belakang

Gambaran Umum

Ketentuan Umum RDTR-PZ

Latar Belakang

Perkembangan Kota Bandung yang pesat mempengaruhi posisi relatif SWK Gedebage di dalamnya yang dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor dari dalam SWK hingga luar SWK. Dengan realita dan potensi yang dimiliki SWK Gedebage terhadap perkembangan penataan ruang Kota Bandung, diperlukan perencanaan terinci dengan baik untuk dapat dioperasionalkan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang beserta pengendalian pemanfaatan ruang. Keperluan-keperluan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan rencana detail tata ruang secara paripurna bagi SWK Gedebage.

Gambaran Umum

SWK GEDEBAGE Merupakan salah satu dari 8 SWK di Kota Bandung yang menjadi ruang lingkup wilayah studi pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi SWK Gedebage Tahun 2021 2041.

Gambaran Umum

SWK GEDEBAGE Terdiri dari dua kecamatan, Kecamatan Rancasari & Kecamatan Gedebage dengan total 8 kelurahan. Total jumlah penduduk SWK Gedebage adalah 123.549 jiwa (4,93% Kota Bandung).

Ketentuan Umum

Ketentuan Umum RDTR dan Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021

RDTR dan Peraturan Zonasi memiliki beberapa fungsi, antara lain: ❖ Sebagai instrumen pengendalian mutu dalam pemanfaatan ruang ❖ Menjadi acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang ❖ Menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang ❖ Menjadi acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang ❖ Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

RDTR dan Peraturan Zonasi memiliki beberapa manfaat, antara lain: ❖ Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu ❖ Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan ﬁsik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat ❖ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai fungsinya ❖ Ketentuan untuk penyusunan program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi kawasan yang diprioritaskan

Ketentuan Umum

Ketentuan Umum RDTR dan Peraturan Zonasi Menurut Permen ATR/BPN No. 16 tahun 2018, Rencana Detail Tata Ruang memiliki muatan sebagai berikut: ❖

❖

Tujuan penataan BWP Nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota dan merupakan alasan disusunnya RDTR yang apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Rencana struktur ruang Merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala BWP, meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, dan rencana jaringan prasarana. Rencana pola ruang Rencana distribusi zona pada BWP yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, meliputi zona lindung dan zona budidaya. Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya Upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang dianggap memiliki prioritas. Ketentuan pemanfaatan ruang Upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Ketentuan Umum

Ketentuan Umum RDTR dan Peraturan Zonasi Menurut Permen ATR/BPN No. 16 tahun 2018, Peraturan Zonasi memiliki muatan sebagai berikut: ❖

Aturan Dasar Persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan standar teknis, dan/atau ketentuan pelaksanaan.

❖

Teknik Pengaturan Zonasi Ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan ﬂeksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

OUTLINE MUATAN 1

Tujuan Penataan BWP

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

Sub BWP Prioritas

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Zonasi

Tujuan penataan bwp Tujuan dan Prinsip Penataan BWP

Tujuan dan Prinsip Penataan BWP

Tujuan Penataan BWP

Prinsip-Prinsip Penataan BWP

RDTR SWK Gedebage Tahun 2021-2041

Prinsip-prinsip penataan ruang SWK Gedebage, yakni:

Mewujudkan SWK Gedebage yang berkelanjutan sebagai Pusat Pelayanan Kota dan simpul transportasi yang mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kreatif

Mengoptimalkan peran SWK Gedebage sebagai Pusat Pelayanan Kota berkelanjutan yang mendukung pengembangan sosial, kegiatan ekonomi kreatif, dan manajemen lingkungan.

Mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana pusat pelayanan untuk menunjang SPK dan Pusat Lingkungan SWK Gedebage

Mengoptimalkan pemanfaatan ruang SWK Gedebage yang menyediakan ruang terbuka hijau dan fungsi ekologis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Mengembangkan sistem transportasi terpadu yang memungkinkan terhubungnya SWK Gedebage dengan daerah di sekitarnya

rencana struktur ruang Sistem Pusat Pelayanan

Jaringan Transportasi

Jaringan Prasarana

Sistem Pusat Pelayanan

Pusat Pelayanan

Tingkat Pelayanan

PL Mekarjaya

77,78%

PL Cimincrang

44,44%

PL Rancabolang

22,22%

PL Cisaranten Kidul

77,78%

PL Cipamokolan

100%

PL Derwati

55,56%

PL Manjahlega

66,67%

PL Rancanumpang

55,56%

PL Gedebage

23,07%

PL Rancasari

69,23%

SPK Derwati

35,00%

PPK Gedebage

45,45%

TOTAL

61,05%

Hasil Analisis, 2021

Sistem Pusat Pelayanan

Pusat Pelayanan

Sarana PPK

Sarana SPK Perpustakaan

Sarana Pusat Lingkungan Kecamatan

Sarana Pusat Lingkungan Kelurahan

Perpustakaan Gedung Serba Guna

Rumah Sakit Kelas C

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas

Gedung Hiburan & Rekreasi, Gedung Kesenian, Gedung Seni Tradisional

Gedung Serba Guna

Masjid Kecamatan

Klinik Bersalin

Stadiun Mini

Balai Serba Guna

Gedung Pertunjukan

Pemakaman

Balai Serba Guna + Parkir Umum

Taman Kota

Lapangan Olahraga

Kantor Pelayanan Umum

Kantor Kecamatan

Pusat Pertokoan & Pasar

Koramil

Kantor Polisi

Apotek

Kantor Urusan Agama

Pos Pemadam Kebakaran

TPS

Pos Pemadam Kebakaran

Balai Nikah

Masjid Kelurahan

Kantor Polisi

Kantor Pos

Pusat Perbelanjaan

Kantor Kelurahan

Terminal

Dipo Kebersihan

Pangkalan Angkot

Perguruan Tinggi

Pusat Perbelanjaan/Pasar

Masjid dan Tempat Ibadah Lain

Parkir Umum

Gelanggang Olahraga

Masjid dan Tempat ibadah Lain

Kantor Pos Wilayah

Perguruan Tinggi

Kantor PLN Wilayah

Kantor Kecamatan

Kantor Urusan Agama

Gardu Listrik

Parkir Umum

Terminal Transit

Pusat Perbelanjaan, Pasar, Bank Rumah Sakit Kelas A Taman Kota Kantor Pemerintah Kantor Telekomunikasi Wilayah Kantor PDAM Wilayah Pos Pemadam Kebakaran

Pertokoan

Sumber : RTRW Kota Bandung, 2011 SNI 03-1733-2004

Sistem Pusat Pelayanan

Administrasi

Pusat Pelayanan Luas Eksisting Pusat Pelayanan (Ha)

Kebutuhan Tambahan Luas Lahan Sarana Penunjang Pusat Pelayanan Teraglomerasi (Ha)

Kebutuhan Tambahan Luas Lahan Sarana Skala Kota- RW yang Tidak Teraglomerasi (Ha)

Kebutuhan Tambahan Luas Lahan Total (Ha)

Kelurahan Rancabolang

0,71

5,93

3,27

6,32

Kelurahan Rancanumpang

19,73

2,15

0,54

2,89

Kelurahan Cisaranten Kidul

2,73

22,96

21,94

22,96

Kelurahan Cimincrang

20,50

18,31

15,57

18,73

43,67

28,32

20,28

29,85

Kecamatan Gedebage 1

Kelurahan Derwati

0,41

26,26

0,27

26,67

Kelurahan Cipamokolan

3,95

1,70

1,53

2,71

Kelurahan Manjahlega

1,67

1,49

1,07

2,56

Kelurahan Mekarjaya

2,94

1,07

0,86

3,57

Kecamatan Rancasari

8,96

30,52

3,72

35,50

SWK Gedebage

52,63

58,84

24,00

65,35

Hasil Analisis, 2021

Sistem Pusat Pelayanan

Kegiatan Fungsional Fungsi Primer ● Pertama (I) ●

TOD/Terminal Terpadu Gedebage Dry Port

Sekunder Pusat Pelayanan Kota

Kedua (II)

Industri dan Industri pergudangan

Sub Pusat Kota

Ketiga (III)

Industri Lokal

Pusat Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Sistem Pusat Pelayanan

Jaringan Transportasi

Jaringan Jalan Eksisting Hierarki Jalan

Arteri Primer

Kolektor Primer

Lokal Primer

Lokal Sekunder

Total Panjang Jalan (km)

Nama Jalan Jl. Soekarno-Hatta

6,51

Jl. Gedebage Selatan Jl. Raya Derwati Jl. Terusan Derwati Jl. Ciwastra

Jl. Rancasawo Jl. Cimincrang Jl. Rancanumpang

Jl. Inspeksi Cidurian-Cibogo Jl. Cipamokolan Selatan Jl. Bebedahan Tengah Jl. Rancapanci Jl. Magna Raya

Jl. Rancanumpang Jl. SOR GBLA Jl. Adi Flora Raya Jl. Cemara Raya

Jl. Pesona Ciwastra Village Jl. Abubakar Siddiq Jl. Utsman bin Affan Jl. Umar bin Khattab

Jl. Rancaoray Jl. Pesona Ciwastra Village Jl. Abubakar Siddiq 6,4 Jl. Utsman bin Affan Jl. Umar bin Khattab

9,94

40,08

Lingkungan Sekunder

231,92

Jalan Tol

Tol Padalarang-Cileunyi

6,35

Jaringan Transportasi

Penampang Eksisting Jaringan Jalan

Jalan Soekarno Hatta

Kondisi Rumija (m)

Kondisi Badan Jalan (m)

Hirarki Jalan

Arteri Primer (Jl. Soekarno Hatta)

Keterangan Ideal

Eksisting

Ideal

Eksisting

21,40

Sudah Memenuhi Standar

Sumber: Google Earth, 2021 dan Hasil observasi, 2021

Jaringan Transportasi

Penampang Eksisting Jaringan Jalan Jalan Gedebage Selatan

Kondisi Rumija (m)

Kondisi Badan Jalan (m)

Hirarki Jalan

Kolektor Primer (Jl. Gedebage Selatan)

Keterangan Ideal

Eksisting

Ideal

Eksisting

19,40

Sumber: Google Earth, 2021 dan Hasil observasi, 2021 Sumber: Google Earth, 2021 dan Hasil observasi, 2021

Sudah Memenuhi Standar

Jaringan Transportasi

Penampang Eksisting Jaringan Jalan Jalan Tata Surya

Kondisi Rumija (m)

Kondisi Badan Jalan (m)

Hirarki Jalan

Lokal (Jl. Tata Surya)

Keterangan Ideal

Eksisting

Ideal

Eksisting

10,50

7,5

5,4

Perlu adanya Pelebaran Jalan

Sumber: Google Earth, 2021 dan Hasil observasi, 2021

Jaringan Transportasi

Penampang Eksisting Jaringan Jalan Jalan Baturaden Raya

Kondisi Rumija (m)

Kondisi Badan Jalan (m)

Hirarki Jalan

Lingkungan (Jl.

Keterangan Ideal

Eksisting

Ideal

Eksisting

10,50

6,5

Baturaden Raya)) Sumber: Google Earth, 2021 dan Hasil observasi, 2021

Perlu adanya Pelebaran Jalan

Sumber: Google Earth, 2021 dan Hasil observasi, 2021

Jaringan Transportasi

Rencana Jaringan Jalan

Nama Jalan

Hierarki Program Eksisti ng

Minim um

Rumija (m)

Panjan Renca Eksisti Minim Renca Eksisti Minim Renca g (km) na ng um na ng um na

Jalan Peningka Kolekto Arteri Arteri r Sekund Gedebage tan Primer Selatan Hierarki Primer er PeningJalan katan Cimincrang Hierarki

Badan Jalan (m)

Kolekto Arteri Arteri r Sekund Sekund Primer er er

21,40

3,88

2,19

Sumber

Justifikasi

RTRW, Penghubung PKN Bandung Masterplan PPK Gedebage) dengan PKN transportas Lain i kota RTRW, Masterplan transportas i kota Masterplan transportas i kota

Penghubung PPK Gedebage dengan SPK UjungBerung dan SPK Antapani

Jalan Peningka Lokal Rancanum tan Primer pang Hierarki

1,3

Jalan Peningka Lokal Rancapanc tan Primer i (Utara) Hierarki

19,40

2,36

Masterplan Penghubung antara SPK Kordon transportas dan SPK Derwati ke PPK Gedebage i kota

3,23

Masterplan Penghubung antara SPK Kordon transportas dan SPK Derwati ke PPK Gedebage i kota

2,05

42,24 Rencana Studio

Melayani Pusat Layanan Kecamatan Gedebage

Jalan Peningka Lokal Rancapanc tan Primer i (Selatan) Hierarki Peningka Jalan Adi tan Flora Raya Hierarki Jalan Peningka Inspeksi tan Cidurian Hierarki Cibogo

Lokal Primer

6 Kolekt Kolekt or or Primer Primer

19,40

Penghubung antara SPK Kordon dan SPK Derwati ke PPK Gedebage

Lokal Primer

2,68

Rencana Studio

Melayani Pusat Layanan Kecamatan Rancasari

Jalan Peningka Lokal Rancabola tan Primer ng Hierarki

2,3

Rencana Studio

Melayani Pusat Layanan Kelurahan Rancabolang

Rencana

Reklasifikasi, sebelumnya tidak

Jalan Sor

Reklasifik

Jaringan Transportasi

Nama Jalan

Program

Jalan Gedebage Peningkatan Selatan Hierarki 1 Ruas Jalan Baru

Rencana Jaringan Jalan Arteri Primer

Hierarki Eksisting Kolektor Primer

Penambahan Jalan Baru

Minimum

Arteri Primer

Rencana

Badan Jalan (m)

Rumija (m)

Eksisting Minimum Rencana

Arteri Primer

Panjang (km)

3,88

21,40

2,30

21,40 11

Sumber RTRW, Masterplan transportasi kota

Justiﬁkasi

Penghubung PKN Bandung (PPK Gedebage) dengan PKN Lain Akses untuk SPU dan perumahan baru

Jaringan Transportasi

Nama Jalan Jalan Cimincrang

Rencana Jaringan Jalan Arteri Sekunder

Program Peningkatan Hierarki

Hierarki

Badan Jalan (m)

Rumija (m)

Eksisting Minimum Rencana

Kolektor Primer

Arteri Arteri Sekunder Sekunder

21,40

Panjang (km) 2,19

Sumber

Justiﬁkasi

RTRW, Penghubung PPK Gedebage dengan Masterplan SPK UjungBerung dan SPK Antapani transportasi kota

Jaringan Transportasi

Rencana Kolektor Primer Hierarki Nama Jalan

Program

Eksisting

Minimum

Badan Jalan (m) Rencana

Eksisting

Minimum

Rumija (m) Rencana

Eksisting

Minimum

Rencana

Panjang (km)

Total Panjang (km)

Justiﬁkasi

Jalan Rancanumpang

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Kolektor Primer

1,3

Penghubung antara SPK Kordon dan SPK Derwati ke PPK Gedebage

Jalan Rancapanci (Utara)

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Kolektor Primer

19,40

2,36

Penghubung antara SPK Kordon dan SPK Derwati ke PPK Gedebage

Jalan Rancapanci (Selatan)

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Kolektor Primer

3,23

Penghubung antara SPK Kordon dan SPK Derwati ke PPK Gedebage

Jalan Adi Flora Raya

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Kolektor Primer

2,05

Melayani Pusat Layanan Kecamatan Gedebage

Jalan Inspeksi Cidurian Cibogo

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Kolektor Primer

2,68

Jalan Rancabolang

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Kolektor Primer

2,3

Melayani Pusat Layanan Kelurahan Rancabolang

Jalan Sor GBLA

Reklasiﬁkasi Jalan

Kolektor Primer

7.6

6,3

Reklasiﬁkasi, sebelumnya tidak memiliki hierarki

6 Ruas Jalan Baru

Penambahan Jalan Baru

Kolektor Primer

19,40

12,02

Kolektor Primer

19,40

42,24

Melayani Pusat Layanan Kecamatan Rancasari

Akses untuk SPU dan perumahan baru

Jaringan Transportasi

Rencana Jaringan Jalan Kolektor Sekunder

Hierarki Nama Jalan

Program

Jalan Kali Cipamokolan Selatan

Peningkatan Hierarki

4 Ruas Jalan Baru

Penambahan Jalan Baru

Eksisting

Minimum

Badan Jalan (m) Rencana Kolektor Sekunder

Lokal Primer

Eksisting

Kolektor Sekunder -

Minimum

Rumija (m) Rencana

Eksisting

9 Kolektor Sekunder

Minimum

Rencana

Panjang (km)

Total Panjang (km)

Justiﬁkasi

3,06

Peningkatan Pelayanan Aksesibilitas

19,40

3,59

19,40 9

Akses untuk SPU dan perumahan baru

Jaringan Transportasi

Rencana Jaringan Jalan Lokal Primer

Hierarki Nama Jalan

Program

Eksisting

Jalan Cipamokolan

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Jalan Riung Gede Permai

Peningkatan Hierarki

Lokal Primer

Minimum

Lokal Primer

Badan Jalan (m) Rencana Lokal primer

Eksisting

Minimum

Rumija (m)

Rencana 4

Eksisting Minimum 7

7,5 Lokal primer

Rencana

Panjang (km)

0,76

10,50 5,5

Total Panjang (km)

Justiﬁkasi

Melayani Pusat Layanan Kelurahan Cipamokolan 1,01

0,25

Melayani Pusat Layanan Kelurahan Cisaranten Kidul

Jaringan Transportasi

Rencana Jaringan Jalan Lokal Sekunder

Hierarki Nama Jalan

Program

Eksisting

Jalan Riung Saluyu

Peningkatan Hierarki

Lingkungan Sekunder

Jalan Terusan Saluyu

Peningkatan Hierarki

Lingkungan Sekunder

21 Ruas Jalan Baru

Penambahan Jalan Baru

Minimum

Lokal Sekunder

Badan Jalan (m) Rencana

Eksisting

Lokal Sekunder

Minimum

7,5

Rumija (m)

Rencana

Eksisting

6,5

7,5

Minimum

10,50

Rencana

Panjang (km)

0,97

1,11

10,50

10,62

Total Panjang (km)

12,70

Sumber

Justiﬁkasi

Rencana Studio

Peningkatan Pelayanan Aksesibilitas

Rencana Studio

Peningkatan Pelayanan Aksesibilitas

Rencana Studio

Akses untuk SPU dan perumahan baru

Jaringan Transportasi

Rencana Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder

Hierarki Nama Jalan

Program

160 Ruas Jalan Baru

Penambahan Jalan Baru

Eksisting

Badan Jalan (m)

Rumija (m)

Minimum

Rencana

Eksisting

Minimum

Rencana

Eksisting

Minimum

Rencana

Lingkungan Sekunder

6,5

10,50

Panjang (km)

Total Panjang (km)

42,46

Sumber

Rencana Studio

Justiﬁkasi

Akses SPU dan Perumahan Baru

Jaringan Transportasi

Jaringan Transportasi Umum

Jaringan Transportasi

Rencana Jaringan Transportasi Umum

Jaringan Transportasi Umum Jenis Jalur

Cakupan Wilayah

Keterangan

Jalur Utama Kota Berbasis Rel Ganda Rel atau Double Track Heavy Rail

Padalarang - Kiaracondong - Gedebage - Menghubungkan TOD Gedebage dengan Stasiun Kota Bandung, Stasiun Cicalengka KCJB, dan Kabupaten Bandung

Light Rapid Transit (LRT) Rel Dalam Kota Bandung

Cimindi - Jalan Gedebage

Menghubungkan TOD Gedebage dengan Stasiun Kota Bandung

Leuwi Panjang - Gedebage - Jatinangor Light Rapid Transit (LRT) Rel Bandung Raya

Cimindi - Gedebage - Tegalluar

Titik TOD merupakan pertemuan antara 3 jalur LRT, yang menghubungkan TOD Gedebage dengan Padalarang, Cililin, Soreang, Ciparay, Majalaya, dan Tanjungsari

Gedebage - Tegalluar - Majalaya Kereta Cepat Jakarta Rel Bandung (KCJB)

Jakarta - Karawang - Walini - Tegalluar

Menghubungkan Tegalluar, Kab. Bandung (bagian tenggara Kota Bandung) dengan Ibukota Jakarta

Trans Metro Bandung (TMB)

Jalan Cibiru - Jalan Cibeureum

Menghubungkan SWK Gedebage dengan Kota Bandung, melalui tiga poin akses, yaitu di bagian utara sepanjang Jl. Soetta, melewati TOD Gedebage dan Jl. Inspeksi Cidurian, serta di bagian barat melalui Jl. Ciwastra

Jalan Soekarno-Hatta - Gedebage Derwati - Kordon - Buah Batu - Pusat Kota (Alun-Alun)

Angkutan pelajar koridor 6 menghubungkan Cibiru dengan pusat kota melewati TOD Gedebage

Jalan

Koridor Angkutan Jalan Pelajar Kota Bandung

Jaringan Transportasi

Rencana Lajur Sepeda

Jaringan Prasarana

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan -

Terdapat rencana perluasan jaringan SUTM dan SUTR Penambahan 5 buah Gardu listrik distribusi di area blankspot

Jaringan Prasarana

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Jumlah menara BTS di SWK Gedebage sudah mencukupi dan tidak terdapat blankspot sehingga tidak diperlukan adanya penambahan menara BTS. Penambahan hanya dilakukan pada perluasan jaringan kabel fiber optik ke jaringan jalan yang baru untuk menjangkau target pelayanan rencana.

Jaringan Prasarana

Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih Pengembangan jaringan air minum meliputi : ● Perluasan dan peningkatan hierarki jaringan distribusi air bersih menyesuaikan rencana jaringan jalan

Berdasarkan hasil analisis diketahui : ● Supply air bersih untuk SWK Gedebage adalah sebesar 4950 l/detik ● Demand total air bersih SWK Gedebage hingga tahun 2041 adalah sebesar 1480,43 l/detik ● Tidak terdapat gap kekurangan air bersih hingga pada tahun 2041

Jaringan Prasarana

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan : - Penataan sistem jaringan drainase sesuai Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2014 - Normalisasi sungai - Pembangunan dan peningkatan hierarki saluran drainase menyesuaikan rencana jaringan jalan

Jaringan Prasarana

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Pengembangan jaringan air limbah dilakukan dengan pengembangan jaringan perpipaan air limbah yang terkoneksi dengan rumah maupun bangunan fungsional lainnya serta akan bermuara pada IPAL.

Jaringan Prasarana

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan Dibutuhkan 3 penambahan TPS dengan volume 12 m3 dengan rincian sebgai berikut. 1. 2. 3.

1 TPS di Cisaranten Kidul 1 TPS di Manjahlega 1 TPS di Cimincrang

Jaringan Prasarana

Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Ruang Evakuasi

Fasilitas

Taman Ruang Terbuka Publik

Lapangan

Toilet Umum

Tempat parkir Gedung Sekolah Bangunan Keagamaan

Bangunan

Gedung sarana olahraga Kantor Kelurahan

- Toilet Umum - Kamar Mandi - Gudang

Jaringan Prasarana

Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Keterjangkauan TES

Jaringan Prasarana

Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Luas dan Kapasitas TES

LOKASI TES

LUAS TES (m2)

KAPASITAS (jiwa)

LOKASI TES

LUAS TES (m2)

KAPASITAS (jiwa)

TES 1 (Rancabolang)

4290

2145

TES (Manjahlega)

8480

4240

TES 2 (Rancabolang)

13600

6800

TES (Mekarjaya)

9270

4635

TES (Rancanumpang)

10500

5250

TES 1 (Cipamokolan)

3310

1655

TES 1 (Cimencrang)

9430

4715

TES 2 (Cipamokolan)

13400

6700

TES 2 ( Cimencrang)

7610

3805

TES 1 (Derwati)

9270

4635

TES 1 (Cisaranten Kidul)

24200

12100

TES 2 (Derwati)

13200

6600

TES 2 (Cisaranten Kidul)

2270

1135

Luas dan Kapasitas TEA LOKASI TEA TEA GBLA

LUAS TEA (m2)

KAPASITAS (jiwa)

221300

110650

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Kebutuhan Lahan 2021 - 2041 (Ha) No

Delineasi

Kelurahan Rancabolang

Pendidikan Kesehatan

Peribadatan

RTH

Perdagangan dan Jasa

25,3

0,04

2,1

6,6

1,5

Kelurahan Rancanumpang

8,7

0,0

0,8

3,5

0,5

Kelurahan Cisaranten Kidul

39,1

0,1

2,8

12,4

2,1

Kelurahan Cimincrang

17,8

0,1

5,7

1,2

90,9

0,17

5,8

33,4

5,3

Kecamatan Gedebage 1

Kelurahan Derwati

17,5

0,06

1,1

5,7

0,5

Kelurahan Cipamokolan

13,4

1,1

6,2

0,5

Kelurahan Manjahlega

1,0

0,0

0,3

0,1

Kelurahan Mekarjaya

12,3

0,0

1,1

4,9

0,4

Kecamatan Rancasari

44,1

1,08

3,4

19,6

1,5

SWK Gedebage

134,9

1,25

9,2

53,0

6,8

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Rancabolang

Sarana

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH

Sub Sarana

Rencana Penambahan Sarana

Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Supply Luas 2021 Luas 2026 Luas 2031 Luas 2036 Luas 2041 202 203 (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 2021 2031 2041 6 6

0,4

0,3

1,2

1,0

SMP

1,8

0,9

SMA

2,5

1,3

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,0

Masjid

0,1

Mushola

0,4

0,0

Taman RT

0,9

Taman RW

0,3

Taman Kelurahan

0,0

0,9

0,0

0,3

0,0

123

124

120

117

115

7,8

8,3

7,3

5,9

4,9

Perdagangan Toko / Warung dan Jasa Pertokoan Total

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Rancanumpang

Sarana

Sub Sarana

Rencana Penambahan Sarana

Supply

2021

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH Perdagangan dan Jasa

Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Luas 2021 Luas 2026 Luas 2031 Luas 2036 Luas 2041 202 203 (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 2031 2041 6 6

0,1

0,2

0,4

SMP

0,9

0,0

SMA

1,3

0,0

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,0

Masjid

0,0

Mushola

0,2

0,0

Taman RT

0,4

Taman RW

0,1

Taman Kelurahan

0,9

0,0

Toko / Warung

0,0

Pertokoan

0,0

4,1

3,0

3,2

1,1

Total

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Cisaranten Kidul

Sarana

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH Perdagangan dan Jasa

Sub Sarana

Supply

Rencana Penambahan Sarana Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Luas 2021 Luas 2026 Luas 2031 Luas 2036 Luas 2041 2021 2026 2031 2036 2041 (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

0,5

1,6

1,4

SMP

2,7

1,8

SMA

3,8

2,5

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,00

0,0

Masjid

0,0

0,2

Mushola

0,5

0,0

Taman RT

1,4

Taman RW

0,8

0,6

Taman Kelurahan

0,7

1,1

0,0

Toko / Warung

0,4

Pertokoan

0,0

186

190

358

524

692

858

12,4

12,2

11,1

8,8

8,7

Total

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Cimincrang

Sarana

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH Perdagangan dan Jasa

Sub Sarana

Supply

Rencana Penambahan Sarana Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Luas 2021 Luas 2026 Luas 2031 Luas 2036 Luas 2041 2021 2026 2031 2036 2041 (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

0,3

0,8

0,6

SMP

1,8

0,9

SMA

2,5

1,3

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,0

Masjid

0,1

Mushola

0,3

0,0

Taman RT

0,7

0,6

Taman RW

0,4

0,3

Taman Kelurahan

0,0

0,9

0,0

Toko / Warung

0,2

Pertokoan

0,0

7,0

4,6

5,5

4,3

Total

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Derwati

Sarana

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH Perdagangan dan Jasa

Sub Sarana

Supply

Rencana Penambahan Sarana

Kebutuhan Kebutuha Kebutuha Kebutuha Kebutuha Luas 2021 n Luas n Luas n Luas n Luas (Ha) 2026 (Ha) 2031 (Ha) 2036 (Ha) 2041 (Ha) 2021 2026 2031 2036 2041

0,2

0,8

0,6

SMP

1,8

0,9

SMA

2,5

1,3

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,0

Masjid

0,0

Mushola

0,2

0,0

Taman RT

0,7

0,6

Taman RW

0,4

0,3

Taman Kelurahan

0,9

0,0

Toko / Warung

0,1

Pertokoan

0,0

205

7,6

4,3

3,9

Total

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Cipamokolan

Sarana

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH

Sub Sarana

Supply

Rencana Penambahan Sarana Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Luas 2021 Luas 2026 Luas 2031 Luas 2036 Luas 2041 2021 2026 2031 2036 2041 (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

0,2

0,1

0,8

0,6

SMP

0,9

0,0

SMA

1,3

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,0

Masjid

0,0

Mushola

0,2

0,0

Taman RT

0,6

0,5

Taman RW

0,4

0,3

Taman Kelurahan

0,9

1,1

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

223

234

245

265

5,3

4,9

3,8

4,2

2,8

Perdagangan Toko / Warung dan Jasa Pertokoan Total

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Manjahlega

Sarana

Sub Sarana

Rencana Penambahan Sarana

Supply

2021 2026 2031 2036 2041

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH Perdagangan dan Jasa

Kebutuha Kebutuha Kebutuha Kebutuha Kebutuha n Luas n Luas n Luas n Luas n Luas 2021 (Ha) 2026 (Ha) 2031 (Ha) 2036 (Ha) 2041 (Ha)

0,0

SMP

0,0

SMA

0,0

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,0

Masjid

0,0

Mushola

0,0

Taman RT

0,0

Taman RW

0,0

Taman Kelurahan

0,0

0,2

0,0

0,1

332

3,12

0,8

0,1

0,4

Toko / Warung Pertokoan Total

3,24 1,36 3,48

Sarana Prasarana

Rencana Sarana dan Prasarana Umum Mekarjaya

Sarana

Sub Sarana

Rencana Penambahan Sarana

Supply

2021 2026 2031 2036 2041

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

RTH Perdagangan dan Jasa

Kebutuha Kebutuha Kebutuha Kebutuha Kebutuha n Luas n Luas n Luas n Luas n Luas 2021 (Ha) 2026 (Ha) 2031 (Ha) 2036 (Ha) 2041 (Ha)

0,2

0,6

0,4

SMP

0,9

0,0

SMA

1,3

0,0

Apotek

0,0

Puskesmas

0,0

Klinik

0,0

Masjid

0,0

Mushola

0,2

0,0

Taman RT

0,6

0,5

Taman RW

0,4

0,3

Taman Kelurahan

0,9

0,0

Toko / Warung

0,1

Pertokoan

0,0

5,1

3,8

1,4

Total

Alur Struktur Ruang → Pola Ruang Struktur Pusat Pelayanan Kota

Sub Pusat Pelayanan Kota

Pusat Lingkungan Kecamatan

Pusat Lingkungan Kelurahan

Pusat Lingkungan RW

Sarana Minimal Skala Kota

Sarana Minimal Skala Kecamatan

Sarana Minimal Skala Kelurahan

Sarana Minimal Skala RW

SPU Skala Kecamatan Taman Kecamatan Pemakaman PDJ skala Kota

SPU Skala Kelurahan

Taman Kelurahan PDJ skala BWP

SPU Skala RW Taman RW PDJ skala Sub BWP

Pola Ruang SPU Skala Kota Taman Kota PDJ skala Kota

rencana pola ruang Klasiﬁkasi Zona Subzona

Peta Pola Ruang

Pola Ruang

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Zona Lindung 1. Kawasan Perlindungan Setempat ● Zona Sempadan Jalan Tol (PS-1) ●

Zona Sempadan Jaringan Jalan (PS-2)

●

Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-3)

● ●

●

3. Kawasan Lindung Buatan

●

Danau (SC-1)

Zona Budidaya 1. Kawasan Perumahan

●

Perumahan Kepadatan Tinggi (R2)

●

Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

●

Perumahan Kepadatan Sedang (R-4)

Zona Sempadan Sungai (PS-4)

4. Kawasan Industri ●

Industri Besar (I-1)

●

Industri Kecil dan Menengah (I-2)

5. Kawasan Sarana Pelayanan Umum ●

Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

●

Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

●

Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

●

Sarana Pelayanan Umum RW (SPU-4)

6. Kawasan Campuran

Zona Sempadan SUTET (PS-5) Zona Sempadan Danau (PS-6)

●

Campuran Intensitas Tinggi (C-1)

●

Campuran Intensitas Sedang (C-2)

●

Campuran Intensitas Sedang (C-3)

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa 2. Kawasan RTH ●

Hutan Kota (RTH-1)

●

Taman Kota (RTH-2)

●

Taman Kecamatan (RTH-3)

●

Taman Kelurahan (RTH-4)

●

Taman RW (RTH-5)

●

Pemakaman (RTH-7)

●

Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

●

Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)

●

Perdagangan dan Jasa Skala SBWP (K-3)

3. Kawasan Perkantoran

7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan ●

Pertahanan dan Keamanan (HK)

8. Kawasan Wisata

●

Kantor Pemerintahan (KT-1)

●

Wisata Alam (W-1)

●

Kantor Swasta (KT-2)

●

Wisata Buatan (W-2)

Pola Ruang

Peta Rencana Pola Ruang

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Deﬁnisi

Program Perwujudan

Lokasi

LINDUNG

Sempadan Tol

Sempadan Perlindungan Jaringan Setempat Jalan

Sempadan Rel KA

PS-1

PS-2

PS-3

17,24

● Penetapan kawasan Zona sepanjang jalan tol sempadan jalan tol yang ditetapkan dengan ● Pembebasan dan fungsi utama melindungi pembersihan sempadan fungsi utama dari jalan tol jalan tol dan bangunan agar tidak terganggu liar diatur oleh pengelola jalan ● Pemeliharaan dan bebas hambatan sesuai penghijauan sempadan rancangan teknis jalan tol

-Kel. Derwati -Kel. Rancanumpang -Kel. Rancabolang -Kel. Mekarjaya

0,55

Zona sepanjang jalan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi fungsi utama dari jalan agar tidak terganggu

● Penetapan kawasan sempadan jalan ● Pembebasan lahan dan pembersihan sempadan jalan ● Pemeliharaan dan penghijauan sempadan jalan

-Kel. Rancanumpang -Kel. Cimincrang -Kel. Cipamokolan -Kel. Manjahlega

6,24

Zona sepanjang jalan rel ● Penetapan kawasan kereta api merupakan RTH sempadan Rel KA yang memiliki fungsi ● Pembebasan lahan utama untuk membatasi terbangun pada interaksi antara kegiatan sempadan Rel KA masyarakat dengan jalan ● Pemeliharaan dan rel kereta api dengan lebar penghijauan sempadan 10m dari as jalan rel Rel KA terdekat.

-Kel. Cimincrang -Kel. Cisaranten Kidul

PS-1

PS-2

PS-3

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Deﬁnisi

Program Perwujudan

Lokasi

LINDUNG

Sempadan Sungai

Perlindungan setempat Sempadan SUTET

Sempadan Danau

PS-4

PS-5

PS-6

39,66

Garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai dengan lebar 3m untuk sungai bertanggul di kawasan perkotaan.

● Pembebasan lahan di kawasan bantaran sungai ● Penetapan kawasan sempadan sungai serta peningkatan kualitas ● Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi, kawasan sempadan sungai ● Pengembangan RTH di sempadan sungai ● Pengawasan kawasan sempadan sungai

-Sungai Cipamokolan -Sungai Cidurian -Sungai Cinambo

10,57

Zona sekitar SUTET yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi fungsi utama dari SUTET agar tidak terganggu dengan lebar 10 m untuk lokasi jalan raya.

● Penetapan kawasan sempadan SUTET ● Pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTET ● Penataan sempadan jaringan SUTET ● Pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTET

-Kel. Derwati -Kel. Mekarjaya -Kel. Rancanumpang -Kel. Rancabolang -Kel. Cisaranten Kidul -Kel. Cimincrang

24,45

Luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau dengan garis sempadan paling sedikit berjarak 50 m dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

● Penataan kawasan sempadan danau ● Pemeliharaan kawasan sempadan danau

-Kel. Rancabolang -Kel. Cisaranten Kidul

PS-4

PS-5

PS-6

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona Kode

Luas (Ha)

Deﬁnisi

Program Perwujudan

Lokasi

RTH-1

LINDUNG Hutan Kota

RTH-1

34,51

Hutan Kota dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota

● Penambahan, penataan dan revitalisasi RTH Hutan Kota ● Pemeliharaan RTH Hutan Kota

-Kel. Rancanumpang -Kel. Cimincrang

Taman Kota

RTH-2

18,42

Taman Kota dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota

● Penambahan, penataan dan revitalisasi Taman Kota ● Pemeliharaan Taman Hutan Kota

-Kel. Derwati -Kel. Cisaranten Kidul -Kel. Cimincrang

2,15

Taman kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan dengan luas area 1,25 Ha

● Penambahan, penataan dan revitalisasi Taman Kecamatan ● Pemeliharaan Taman Kecamatan

-Kel. Cipamokolan -Kel. Rancabolang

9,16

Taman kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan dengan luas area 0,9 Ha

● Penambahan, penataan dan revitalisasi Taman Kelurahan ● Pemeliharaan Taman Kelurahan

Tersebar di Seluruh SWK Gedebage

25,79

Taman RW dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW dengan luas area 0,5 Ha

● Penambahan, penataan dan revitalisasi Taman RW ● Pemeliharaan Taman RW

Tersebar di Seluruh SWK Gedebage

● Pemagaran RTH Pemakaman yang berbatasan langsung dengan permukiman ● Pemeliharaan dan Penghijauan RTH Pemakaman ● Penambahan, penataan dan revitalisasi RTH pemakaman

-Kel. Derwati -Kel. Rancabolang -Kel. Cipamokolan -Kel. Mekarjaya

● Pengembangan dan pelestarian kawasan danau

-Kel. Rancabolang -Kel. Cisaranten Kidul

Taman Kecamatan

RTH

Taman Kelurahan

Taman RW

Lindung Buatan

RTH-3

RTH-4

RTH-5

Pemakaman

RTH-7

16,20

RTH yang ditunjukkan untuk menyediakan lahan bagi pekuburan masyarakat dengan luas menyesuaikan dengan kondisi

Danau

SC-1

28,08

Zona perairan buatan

RTH-2

RTH-3

RTH-4

RTH-5

RTH-7

SC-1

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Deﬁnisi

Program Perwujudan

Lokasi

R-2

BUDIDAYA

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan

Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

R-2

R-3

R-4

Zona perumahan dengan kepadatan minimal 40bangunan/ha, kepadatan penduduk 228,55 rata-rata diatas 200 jiwa/ha, berbentuk perumahan vertikal tinggi, perumahan vertikal sedang maupun perumahan landed

459,75

17,51

Zona perumahan dengan kepadatan antara 15-40 bangunan/ha, kepadatan penduduk rata-rata maksimum 200 jiwa/ha, berbentuk perumahan vertikal sedang maupun perumahan landed.

● Pembangunan Rusun ● Pengendalian kepadatan bangunan perumahan ● Penataan, rehabilitasi, dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan kepadatan tinggi dan permukiman kumuh ● Relokasi perumahan yang berada di zona lindung

● Pengendalian kepadatan bangunan perumahan ● perbaikan kualitas lingkungan perumahan ● Relokasi perumahan yang berada di zona lindung

Zona perumahan dengan kepadatan ● Pengendalian kepadatan kurang dari bangunan perumahan 15bangunan/ha, ● perbaikan kualitas kepdatan penduduk lingkungan perumahan rata-rata 75 jiwa/ha ● Relokasi perumahan dengan rata-rata kavling yang berada di zona bangunan direncanakan lindung lebih dari 350 m2.

Tersebar di Seluruh Kelurahan SWK Gedebage

Kel. Cisaranten Kidul Kel. Rancabolang Kel. Cipamokolan Kel. Cimincrang Kel. Rancanumpan g

R-3

R-4

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Deﬁnisi

Program Perwujudan

Lokasi

BUDIDAYA

Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Perdagangan Perdagangan dan Jasa dan Jasa Skala SWK

Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-SWK

23,73

Zona perniagaan tempat membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan yang melayani kota

31,5

Zona perniagaan tempat membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan yang melayani SWK

158,32

Zona perniagaan tempat membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan yang melayani Siub SWK

● Pengembangan dan penataan kawasan strategis perdagangan ● Penataan perdagangan dan jasa skala kota ● Penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala kota

● Penataan perdagangan dan jasa skala BWP ● Penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala BWP

● Penataan perdagangan dan jasa skala Sub BWP ● Penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala Sub BWP

-Kel. Derwati -Kel. Rancabolang -Kel. Cisaranten Kidul

-Kel. Derwati -Kel. Mekarjaya -Kel. Rancabolang -Kel. Cipamokolan -Kel. Rancanumpang -Kel. Manjahlega -Kel. Cimincrang

Tersebar di Seluruh SWK Gedebage

K-1

K-2

K-3

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Deﬁnisi

Program Perwujudan

Lokasi

BUDIDAYA

Campuran Tinggi

Peruntukan Campuran

Campuran Sedang

Campuran Rendah

C-1

C-2

C-3

56,26

Zona campuran dengan kepadatan sangat tinggi dengan hunian dan kegiatan lainnya KDB maksimum 65% dan ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai

● Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran tinggi ● Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 65% dan ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai ● Penerapan konsep superblok yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang

-Kel. Cisaranten Kidul -Kel. Cimincrang

3,35

Zona campuran dengan kepadatan sangat tinggi dengan hunian dan kegiatan lainnya KDB maksimum 70% dan ketinggian bangunan 5 hingga 8 lantai

● Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran sedang ● Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 70% dan ketinggian bangunan 5 hingga 8 lantai ● Penerapan konsep superblok yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang

-Kel. Manjahlega

1,55

Zona campuran dengan kepadatan sangat tinggi dengan hunian dan kegiatan lainnya KDB maksimum 70% dan ketinggian bangunan kurang dari 5 lantai

● Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran rendah ● Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 70% dan ketinggian bangunan 5 hingga 8 lantai ● Penerapan konsep superblok yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang

-Kel. Manjahlega

C-1

C-2

C-3

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Definisi

Program Perwujudan

Lokasi

BUDIDAYA

Industri Besar

I-1

Zona tempat kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengepakan dan pengiriman hasil industri dalam jumlah besar

● Penataan dan pengendalian industri besar ● Pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir

Kel. Cisaranten Kidul Kel. Derwati Kel. Rancabolang

3,95

Zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana.

● Penetapan lokasi dan penataan industri kecil dan menengah ● Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah

Kel. Cisaranten Kidul Kel. Derwati Kel. Rancabolang Kel. Cipamokolan Kel. Mekarjaya Kel. Manjahlega

18,56

Industri Industri Kecil Menengah

I-2

Kantor Pemerintah

KT-1

13,61

● Pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala kota Zona tempat kantor pemerintahan ● Peremajaan dan melaksanakan tugas dan penegasan fungsi pada fungsinya. area yang sebelumnya merupakan lahan perkantoran pemerintahan

Kantor Swasta

KT-2

11,09

Zona tempat bekerja/berusaha

Perkantoran

● Penataan kawasan perkantoran swasta

Tersebar di Seluruh Kelurahan di SWK Gedebage

Kel. Cimincrang Kel Cipamokolan

I-1

I-2

KT-1

KT-2

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Deﬁnisi

Program Perwujudan

Lokasi

BUDIDAYA

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU-1

SPU-2

57,41

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan Tersebar di Seluruh fasilitasnya dengan skala pelayanan kota berupa perguruan SWK Gedebage tinggi, RS. Kelas A, masjid, gedung pertemuan umum, perpustakaan, gelanggang olahraga, gedung hiburan dan kreasi, gedung kesenian, dan gedung seni tradisional

15,31

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan Tersebar di Seluruh fasilitasnya dengan skala pelayanan kecamatan berupa SWK Gedebage Puskesmas, masjid, balai serbaguna, lap. Olahraga, pangkal angkot, SMP, SMA

17,83

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan Tersebar di Seluruh fasilitasnya dengan skala pelayanan kelurahan berupa SWK Gedebage puskesmas, apotek, klinik, balai serba guna, lap. olahraga dan SD

5,90

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, Tersebar di Seluruh peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan SWK Gedebage fasilitasnya dengan skala pelayanan RW berupa masjid, pos hansip

Sarana Pelayanan Umum SPU Skala Kelurahan

SPU Skala RW

SPU-3

SPU-4

SPU-1

SPU-2

SPU-3

SPU-4

Klasiﬁkasi Zona Subzona

Pola Ruang

Zona

Sub Zona

Kode

Luas (Ha)

Definisi

Perwujudan

Lokasi

BUDIDAYA

Pertahanan Pertahanan dan dan Keamanan Keamanan

Wisata Buatan

W-2

7,64

1,98

● Pengembangan wisata Zona tempat pemancingan rekreasi/tempat Galatama Ikan Mas -Kel. Mekarjaya -Kel. Rancabolang berwisata berupa Bumi Adipura obyek wisata buatan ● Pengembangan wisata kampung tulip

2,61

Zona tempat ● Pengembangan rekreasi/tempat dan pelestarian Kel. Cisaranten Kidul berwisata berupa kawasan wisata obyek wisata alam Rancabayawak

Wisata

Wisata Alam

W-1

● Pengembangan pertahanan dan keamanan ● Pengembangan - Kel. Cimincrang kawasan - Kel. Cisaranten Kidul perkantoran dan - Kel Cipamokolan instansi militer sesuai dengan rencana tata ruang kawasan militer

Zona pertahanan dan keamanan adalah Zona yang diperuntukkan untuk kegiatan atau instalasi militer, kepolisian, maupun infrastruktur penunjangnya berupa Polda Jawa Barat

W-2

W-1

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Manjahlega

Kelurahan Manjahlega didominasi oleh zona perumahan selain itu Kelurahan Manjahlega juga diisi oleh sub zona campuran intensitas sedang dan rendah, SPU Skala Kota (Rumah sakit), dan Perdagangan dan Jasa Skala BWP (Pasar Tradisional)

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Derwati

Kelurahan Derwati didominasi oleh zona perumahan selain itu Kelurahan Derwati juga menjadi lokasi SPPK Gedebage sehingga teraglomerasi SPU Skala Kota, Perdagangan dan Jasa Skala Kota, dan Pusat Pemerintahan.

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Mekarjaya

Kelurahan Mekarjaya didominasi oleh zona perumahan selain itu Kelurahan Mekarjaya juga diisi oleh sub zona wisata buatan (Taman Bunga) serta Perdagangan dan Jasa Skala BWP (Pasar Tradisional)

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Cipamokolan

Kelurahan Cipamokolan didominasi oleh zona perumahan selain itu Kelurahan Cipamokolan juga menjadi titik lokasi PL Kecamatan Rancasari sehingga di dalamnya teraglomerasi SPU Skala Kecamatan, Perdagangan dan Jasa, serta RTH.

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Rancabolang

Kelurahan Rancabolang didominasi oleh zona perumahan selain itu Kelurahan Rancabolang juga menjadi titik lokasi PL Kecamatan Gedebage sehingga di dalamnya teraglomerasi SPU Skala Kecamatan, Perdagangan dan Jasa, serta RTH. Di dalam Kelurahan Rancabolang juga terdapat sub zona kantor pemerintahan dan danau buatan.

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Cisaranten Kidul

Kelurahan Cisaranten Kidul didominasi oleh zona perumahan selain itu Kelurahan Cisaranten Kidul juga menjadi titik lokasi PPK Gedebage sehingga di dalamnya teraglomerasi SPU Skala Kota Perdagangan dan Jasa Skala Kota, serta Taman Kota. Kelurahan Cisaranten Kidul juga terdapat danau buatan.

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Cimincrang

Kelurahan CImincrang didominasi oleh zona SPU Skala Kota (UIN Bandung dan Masjid Apung) selain itu Kelurahan Cimincrang juga diisi sub zona campuran intensitas tinggi, perkantoran, PDJ skala BWP. Kelurahan Cimincrang juga terdapat danau buatan.

Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kel. Rancanumpang

Kelurahan Rancanumpang didominasi oleh sub zona hutan kota serta terdapat juga zona perumahan dan SPU Skala Kota (Stadion GBLA).

sub-bwp prioritas

●

● ● Kawasan TOD Kota PPK Gedebage di Kel. Cisaranten Kidul seluas 88,3 ha ● Arahan pengembangan: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 ● Tema penanganan: pembangunan simpul transportasi terpadu yang tangguh terhadap bencana

● ● ●

Pusat SPK Derwati di Kel. Derwati seluas 20,7 hektar Arah pengembangan: RTRW Kota Bandung 2011-2031 Tema penanganan: pengembangan kawasan pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan administrasi di SWK Gedebage

●

Pusat PPK Gedebage di Kel. Cisaranten Kidul seluas 13,8 hektar Arahan pengembangan: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 Tema penanganan: Pengembangan KSK berbasis ekonomi dan kawasan pusat kegiatan sosial dan administrasi wilayah skala kota.

● Kawasan Cagar Budaya Rancabayawak di sebagian Kel. Cisaranten Kidul dan Rancabolang seluas 4,87 hektar. ● Arahan pengembangan: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bandung 2012-2025

● Tema penanganan: pembangunan wisata alam dan budaya

Sub BWP Prioritas

PPK Gedebage Perencanaan

Pelaksana

Penyusunan pedoman pembangunan

Distaru

Penyusunan RTBL Kawasan

Pemerintah daerah

Program/ Pemanfaatan

Pelaksana

Pengembangan kawasan pelayanan kegiatan ekonomi skala kota (KSK Gedebage)

Bappelitbang, Distaru

Pembangunan Perpustakaan, Gedung Pertemuan Umum, Pasar.

Dinas PU

Pembangunan Gedung Hiburan dan Rekreasi, Gedung Kesenian, Gedung Seni Tradisional, Pusat Perbelanjaan Utama, dan Bank.

Swasta

Sumber: Matek RDTR Kota Bandung, 2021

Sub BWP Prioritas

SPK Derwati Perencanaan

Pelaksana

Penyusunan RTBL Kawasan

Pemerintah Daerah

Program/ Pemanfaatan

Pelaksana

Pembangunan Perpustakaan, Rumah Sakit Kelas C, Stadion Mini, Koramil, Kantor KUA, Pos wilayah pemadam kebakaran, Kantor Pos, Dipo Kebersihan, dan Pusat Perbelanjaan.

Dinas PU, Swasta

Penataan kawasan pusat SPK Derwati

Distaru

Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas

Dinas PU

Sumber: sketchup.cgtips.org, 2021

Sumber: Matek RDTR Kota Bandung, 2021

Sub BWP Prioritas

Kawasan TOD

Sumber: Matek RDTR Kota Bandung, 2021

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2021

Perencanaan

Pelaksana

Penyusunan RTBL kawasan

Pemerintah Daerah

Program/ Pemanfaatan Pengendalian

Pelaksana Pelaksana

Pembangunan Stasiun Intermoda (Stasiun Gedebage dan Terminal Tipe A) Insentif bagi pengembang yang menyediakan ruang publik

Dinas Distaru Perhubungan, PT KAI

Pengalihan hak membangun Pengembangan kawasan campuran berintensitas tinggi (Komersil, Perkantoran, Publik, dan Zona pengenaan ﬁskal khusus Permukiman)

Distaru Distaru

Pengendalian pembangunan di sekitar sempadan Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas sungai dan permukiman kumuh

Distaru, Dinas PUDPKP3

Penataan fungsi kawasan TOD untuk mengurangi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kebutuhan jarak perjalanan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh yang melibatkan peran masyarakat Pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki

Distaru Distaru, DPKP3

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau/Taman

DPKP3

Pembangunan danau buatan

Dinas PU

Peremajaan kawasan permukiman kumuh

DPKP3

Distaru

Dinas PU

Sub BWP Prioritas

Kawasan Cagar Budaya Rancabayawak

Perencanaan Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait sistem manajerial kawasan cagar budaya

Program/ Pemanfaatan

Sumber: onlinecourse247.com, Sumber: Dokumentasi Pribadi,2020 2021 Sumber: mongabay.com, 2020

Pelaksana Disbudpar Kota Bandung

Pelaksana

Penyediaan fasilitas umum seperti sanitasi dan kebersihan, disabilitas, rekreasi, lahan parkir, ibadah

Dinas PU Kota Bandung, Disbudpar Kota Bandung

Penyediaan fasilitas pariwisata seperti pusat informasi, toko cinderamata & oleh-oleh

Disbudpar Kota Bandung

Pemeliharaan dengan cara merawat Cagar Budaya

Disbudpar Kota Bandung

Pengembangan Cagar Budaya untuk memacu pengembangan ekonomi

Disbudpar Kota Bandung

Sumber: cgtrader.com, 2020

Pengendalian

Sumber: mongabay.com, 2020

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Perda Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025, PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

Pelaksana

Pengamanan untuk menjaga Cagar Budaya yang melibatkan peran masyarakat

Disbudpar Kota Bandung

Pelindungan Cagar Budaya melalui sistem zonasi

Disbudpar Kota Bandung, Distaru Kota Bandung

ketentuan pemanfaatan ruang Perwujudan Struktur Ruang

Perwujudan Pola Ruang

Perwujudan Sub BWP Prioritas

Link Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Secara garis besar, terdapat pelaksana program dan sumber dana sebagai berikut; PELAKSANA PROGRAM LINGKUP NASIONAL ● Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR RI ● Kementerian Perhubungan RI ● Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI ● PT KAI

PELAKSANA PROGRAM LINGKUP PROVINSI

PELAKSANA PROGRAM LINGKUP KOTA ●

●

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

● ● ●

●

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Dinas Kesehatan Kota Bandung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Dinas LHK Kota Bandung

SUMBER DANA ● ● ●

APBN APBD Provinsi Jawa Barat APBD Kota Bandung

● ● ●

Investor/ Swasta KPBU Masyarakat

● ●

●

● ●

DPKP3 Kota Bandung Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung PLN Kota Bandung PDAM Tirtawening

peraturan zonasi Sarana dan Prasarana Minimum

Klasiﬁkasi Zona/Sub Zona

Sarana dan Prasarana Minimum

Deﬁnisi Zona/Sub Zona

Standar Teknis

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Ketentuan Khusus

Intensitas Pemanfaatan Ruang

Teknik Pengaturan Zonasi

Aturan Dasar PZ

KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA YANG ADA DI SWK GEDEBAGE Zona

Kode

Sub Zona

Perlindungan setempat

Perlindungan buatan

RTH

Danau Buatan

SC-1

RTH Hutan Kota

RTH-1

Taman Kota (RTH-2) Taman Kecamatan (RTH-3_ Taman Kelurahan (RTH-4) Taman RW (RTH-5) Pemakaman

RTH-7

Perumahan Kepadatan Tinggi

R2-1

b) Vertikal sedang (KDB 40%, 5-8 lantai)

R2-2

Perumahan Kepadatan Sedang

Campuran

Industri

Wisata

a) Vertikal tinggi (KDB max 40%, >8 lantai)

c) Landed (luas persil <150 m2)

Perdagangan dan jasa

Perkantoran

BUDIDAYA

Perumahan

Kode

Sub Zona

Kode

BUDIDAYA

LINDUNG

Lindung alami

Zona

Kode

R2-3 R3

Sarana Pelayanan Umum

SPU

Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

K-1

Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWK

K-2

Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub SWK

K-3

Campuran Intensitas Tinggi

C-1

Campuran Intensitas Sedang

C-2

Campuran Intensitas Rendah

C-3

Perkantoran Pemerintah

KT-1

Perkantoran Swasta

KT-2

Industri Besar

I-1

Industri Kecil Menengah

I-2

Wisata Alam

W-1

Wisata Buatan

W-2

Skala Kota

SPU-1

Skala Kecamatan

SPU-2

Skala Kelurahan

SPU-3

Skala RW

SPU-4

Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan keamanan

a) Vertikal rendah (KDB 40%, <5 lantai)

R3-1

Tempat Pemrosesan Akhir

TPA

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

b) Landed (luas persil 150-350 m2)

R3-2

Peruntukan Lainnya

Tempat Evakuasi Bencana

Perumahan Kepadatan Rendah

HK TPA-2 PL-1

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Zona

Sub Zona

Deﬁnisi

Kualitas yang Diharapkan

Zona sepanjang jalan tol, jaringan jalan, rel kereta, sungai serta sekeliling danau buatan dan mata air yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi fungsi utama dari jalan tol, jaringan jalan, rel kereta, sungai serta sekeliling dana buatan dan mata air agar tidak terganggu.

Zona perlindungan sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air yang terjaga dan terlindungi sehingga tidak mengganggu fungsi kualitas danau buatan/waduk, sungai, mata air, rel KA, tol, dan SUTET dan memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan.

LINDUNG ●

● Perlindungan setempat (PS)

●

● ●

Dilarang adanya kegiatan/bangunan/bangun-b angunan di dalam batas sempadan yang mengganggu fungsi danau/waduk, sungai dan mata air Ketentuan lebar sempadan merujuk peraturan perundangan Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2% Dapat dimanfaatkan untuk rekreasi Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Zona

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi ● ●

Perlindung an buatan (SC)

● ● ●

●

Lindung Alami (RTH)

Sub Zona

Dilarang adanya kegiatan budidaya. Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2%. Dapat dimanfaatkan untuk ekowisata Dilarang adanya kegiatan/bangunan/bangun-bangunan yang Danau mengganggu fungsi, struktur dan langgam cagar budaya. Buatan Diperkenankan adanya penyesuaian penggunaan bangunan (SC-1) (re-adaptive use) dengan syarat tetap menjaga/mempertahankan struktur dan langgam bangunan Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum

Dilarang adanya kegiatan/ bangun- bangunan yang mengganggu fungsi lindung kawasan

Deﬁnisi

Zona perairan buatan

Hutan Kota (RTH-1)

Suatu hamparan lahan yang terdiri dari pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Taman Kota (RTH-2)

Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota

Taman Kecamata n (RTH-3)

Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan

Taman Kelurahan (RTH-4)

Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan

Taman RW (RTH-5)

Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut

RTH Pemakam an (RTH-7)

Lahan terbuka hijau yang memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Kualitas yang Diharapkan

Zona yang pemanfaatan ruangnya tidak mengganggu fungsi lindung danau sebagai penampung air hujan.

Zona yang pemanfaatan ruangnya mampu memenuhi terpeliharanya fungsi lindung kawasan

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Zona

Perumahan (R)

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Klasiﬁkasi ● Tipologi lebih detail didasarkan pada klasiﬁkasi kepadatan seperti perumahan kepadatan rendah, sedang dan tinggi berdasarkan batasan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan pertimbangan perlindungan kawasan (Kawasan Bandung Utara) ● Dapat menampung kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya ● Ketentuan zonasi untuk perumahan di Kawasan Bandung Utara mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. ● Ketentuan zonasi Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang di Kelurahan Wates, Mengger, Kujang Sari, Cijaura, Mekar Jaya dan Derwati akan diberi perlakuan khusus terkait penanganan banjir. Intensitas ● Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; ● KDB untuk kapling kurang dari 60 m2 diatur secara khusus. ● Ketentuan intensitas bangunan pada Kawasan Bandung Utara merujuk pada Lampiran IX. Tata Bangunan ● Ketentuan tata bangunan merujuk pada Lampiran IX.

Sub Zona

Deﬁnisi

Kualitas yang Diharapkan

Perumahan (R)

Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Perumahan Kepadatan Tinggi (R2)

Zona perumahan dengan kepadatan minimal 40bangunan/ha, kepadatan penduduk rata-rata diatas 200 jiwa/ha, berbentuk perumahan vertikal tinggi, perumahan vertikal sedang maupun perumahan landed.

a) Vertikal tinggi (KDB max 40%, >8 lantai) (R2-1)

Mempertahankan lingkungan hunian yang memfasilitasi Zona perumahan dengan kepadatan sangat tinggi berbentuk rumah susun, atau keberadaan rumah susun maupun apartemen dengan jumlah lantai apartemen dengan KDB maksimum 40% dan ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai. tinggi /lebih dari 8 lantai yang lengkap, tidak sebatas fungsi utama, namun dilengkapi dengan fasilitas hidup sehari-hari.

b) Vertikal sedang (KDB 40%, 5-8 lantai) (R2-2)

Mempertahankan lingkungan hunian yang memfasilitasi Zona perumahan dengan kepadatan sangat tinggi berbentuk rumah susun, atau keberadaan rumah susun maupun apartemen dengan jumlah lantai apartemen dengan KDB maksimum 40% dan ketinggian bangunan antara 5 sampai 8 sedang /lebih dari 5 sampai 8 lantai yang lengkap, tidak sebatas lantai. fungsi utama, namun dilengkapi dengan fasilitas hidup sehari-hari.

c) Landed (luas persil <150 m2) (R2-3)

Zona perumahan dengan rata-rata kavling bangunan direncanakan kurang dari 150 m2 dengan tinggi bangunan maksimum 3 lantai

Perumahan Kepadatan Sedang (R3)

Zona perumahan dengan kepadatan antara 15-40 bangunan/ha, kepadatan penduduk rata-rata maksimum 200 jiwa/ha, berbentuk perumahan vertikal sedang maupun perumahan landed.

a) Vertikal rendah (KDB 40%, <5 lantai) (R3-1)

Zona perumahan dengan kepadatan sangat tinggi berbentuk rumah susun, atau apartemen dengan KDB maksimum 50% dan ketinggian bangunan tidak lebih dari 5 lantai.

Mempertahankan lingkungan hunian yang memfasilitasi keberadaan rumah susun maupun apartemen dengan jumlah lantai sampai dengan 5 lantai yang lengkap, tidak sebatas fungsi utama, namun dilengkapi dengan fasilitas hidup sehari-hari.

b) Landed (luas persil 150-350 m2) (R3-2)

Zona perumahan dengan rata-rata kavling bangunan direncanakan 150 m2-350 m2

Zona perumahan dengan intensitas sedang, dengan kegiatan perdagangan untuk keperluan sehari-hari serta fasilitas penunjang kegiatan perumahan diperkenankan dengan jumlah yang terkendali dan sesuai standar penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Perumahan Kepadatan Rendah (R4)

Zona perumahan dengan kepadatan kurang dari 15bangunan/ha, kepdatan penduduk rata-rata 75 jiwa/ha dengan rata-rata kavling bangunan direncanakan lebih dari 350 m2.

Mempertahankan lingkungan yang memfasilitasi low-rise housing, dengan luas kavling besar. Perdagangan dan fasilitas sosial dan umum melampaui standar diperkenankan sejauh tidak mengganggu fungsi zona perumahan besar.

Zona dengan perumahan yang saling berdekatan dengan jumlah lantai rendah (tinggi 1 s/d 3 lantai) dilengkapi dengan fasilitas penunjang sesuai standar. Kegiatan ekonomi yang bersifat lokal diperkenankan.

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Zona

Perdagangan dan jasa

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi ● Klasifikasi yang lebih detail terdiri atas perdagangan dan jasa skala wilayah dan kota [K1}, skala SWK [K2], skala kecamatan [K3] dan skala lingkungan [K4] Klasifikasi: ● Subzona perdagangan dan jasa l didasarkan pada skala pelayanannya (Regional, Kota dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK); subwilayah Kota dengan Subpusat Pelayanan Kota (SPK), kecamatan dan lingkungan dengan Pusat Lingkungan (PL) maupun luasannya. Pemanfaatan Ruang: ● Menyediakan prasarana minimum (parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai (sesuai standar minimal); Tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum Intensitas: ● Intensitas Pemanfaatan Ruang pada dasarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tipe/karakteristik kegiatan komersial daya dukung baik lahan dan kapasitas jalan (ANDALALIN) Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; Tata Bangunan: ● Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berdasarkan pusat layanan dan bentuk komerial merujuk pada Lampiran IX Koefisien Tapak Basement (KTB) ● Maksimum sama dengan KDB dan tidak dibawah RTH/KDH. - Tapak basemen tidak berada di bawah ruang hijau (KDH) Koefisien Dasar Hijau (KDH) ● Minimum 10% kecuali untuk bentuk komersial shopping street minimum 0% Ketentuan lainnya: ● Transfer of Development Right (TDR) diatur didalam perda peraturan zonasi Design Review wajib dilakukan untuk bangunan yang memiliki KLB > 2 dan/atau luas lantai > 2000 m2. - Parkir harus dalam bentuk grass block. ● Jalan dalam persil menggunakan paving blok tanpa beton dibawahnya untuk resapan air. Aspal hanya digunakan untuk jalan umum.

Sub Zona

Deﬁnisi

Perdagangan dan Jasa (K)

Zona perniagaan tempat membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan.

Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K1)

Zona perniagaan tempat membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan yang melayani kota

Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWK (K2)

Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub SWK (K3)

Kualitas yang Diharapkan

Zona perniagaan tempat membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang Area perdagangan yang nyaman, aman dan produktif untuk tersebut di tempat dan waktu tertentu untuk berbagai macam pola memperoleh keuntungan yang melayani SWK pengembangan dilengkapi prasarana minimum parkir, yang memadai (sesuai standar minimal) serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada dasarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan Zona perniagaan tempat membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tipe/karakteristik kegiatan komersial daya dukung baik tersebut di tempat dan waktu tertentu untuk lahan dan kapasitas jalan memperoleh keuntungan yang melayani SWK (ANDALALIN)

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Zona

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Sub Zona

Campuran (C)

Campuran

Deﬁnisi

Kualitas yang Diharapkan

Zona yang memiliki dua fungsi atau lebih yang bersinergi (hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan dan sebagainya) yang memiliki integrasi fungsional dan ﬁsik antar komponen fungsi sehingga penggunaan lahannya lebih intensif. Integrasi tersebut dapat berupa ketergantungan antar fungsi yang satu dengan yang lainnya, KLB yang tinggi, serta koneksi antar fungsi yang dihubungkan dengan jalur pedestrian.

Zona campuran dengan kepadatan tinggi dengan Campuran Intensitas Tinggi hunian dan kegiatan lainnya KDB maksimum 65% dan (C-1) ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai. Campuran Intensitas Sedang (C-2)

Zona campuran dengan kepadatan sedang dengan hunian dan kegiatan lainnya KDB maksimum 70% dan ketinggian bangunan 5 hingga 8 lantai.

Campuran Intensitas Rendah (C-3)

Zona campuran kepadatan rendah terdiri dari hunian dan kegiatan lainnya dengan KDB maksimum 70% dan ketinggian bangunan kurang dari 5 lantai.

Zona yang memiliki berbagai aktivitas yang berbeda namun saling melengkapi. Zona ini harus memberi manfaat bagi ekonomi dan sosial suatu wilayah, meningkatkan vitalitas, memberi identitas yang kuat pada satu lokasi, serta menghasilkan lingkungan yang baik, menarik dan berkelanjutan, memberi kemudahan akses dan kehidupan perkotaan yang dinamis serta mengurangi ketidakeﬁsienan sistem urban dengan mengupayakan konektivitas yang baik dengan transportasi publik.

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Zona

Perkantoran

Industri

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Klasifikasi: Klasifikasi guna lahan dapat dibedakan berdasarkan jenis instansi (pusat, nasional, kota/kabupaten) atau berdasarkan skala pelayanan (Regional, kota, sub pusat kota, atau lingkungan) Pemanfaatan Ruang: Kegiatan penunjang terkait dengan pemerintahan diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pemerintahan [tempat ibadah, kantin] Intensitas: ● Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; Tata Bangunan: Ketentuan tata bangunan merujuk pada Lampiran IX Klasifikasi: Klasifikasi Kawasan Industri [I] secara detail dikelompokkan pada industri besar, sedang kecil dan rumah tangga dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan Ruang: ● Membatasi penggunaan non industri; ● Menyediakan prasarana (IPAL, parkir, bongkar-muat, gudang) minimum yang memadai Intensitas: ● Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Tabel Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; Tata Bangunan: ● Ketentuan tata bangunan merujuk pada Lampiran IX Tabel Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.

Sub Zona

Deﬁnisi

Kualitas yang Diharapkan

Perkantoran Pemerintah

Zona tempat kantor pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Zona pemerintahan yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam karakteristik dan tipe pemerintahan yang dikembangkan. Kegiatan penunjang terkait dengan pemerintahan diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pemerintahan [tempat ibadah, kantin].

Perkantoran Swasta

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan selain pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Industri Besar (I-1)

Merupakan zona pemusatan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengepakan dan pengiriman hasil industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang Zona tempat

Zona industri yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, dan terlindunginya masyarakat dan kepentingan umum dari kegiatan industri. Didalamnya dibatasi penggunaan non industri, dilengkapi prasarana (IPAL, parkir, bongkar-muat, gudang) minimum yang memadai

Industri Kecil Menengah (I-2)

Merupakan zona pemusatan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengepakan dan pengiriman hasil industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang Zona tempat berskala kecil menengah yaitu memperkerjakan paling banyak 19 orang dengan nilai investasi paling sedikit 1.000.000.000

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Zona

Wisata (W)

Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang: ● Kegiatan penunjang terkait dengan pariwisata dan rekreasi diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan sekitarnya; Intensitas: ● Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Tabel Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; GSB mempertimbangkan aspek sempadan

Klasiﬁkasi: Klasiﬁkasi pelayanan umum didasarkan pada skala pelayanan (Nasional, Regional, Kota, Kecamatan, kelurahan dll) Pemanfaatan Ruang: Pemanfaatan ruang pada zona pelayanan umum tidak diperkenankan yang mengganggu berlangsungnya kegiatan pelayanan umum. Intensitas: Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran 7 mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; Tata Bangunan: ● Ketentuan untuk perguruan tinggi diatur khusus. ● Ketentuan tata bangunan lainnya merujuk pada Lampiran 7.

Sub Zona

Wisata Alam (W-1)

Deﬁnisi Zona tempat rekreasi/tempat berwisata. Obyek wisata alam dapat berupa obyek wisata danau, sungai, hutan

Wisata Buatan (W-2)

Zona tempat rekreasi/tempat berwisata. Obyek wisata buatan dapat berupa obyek wisata danau, sungai, atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah dll

Skala Kota (SPU-1)

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk pelayanan skala kota

Skala Kecamatan (SPU-2)

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk pelayanan skala kecamatan

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa Skala Kelurahan (SPU-3) pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk pelayanan skala kelurahan

Skala RW (SPU-4)

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk pelayanan skala RW

Kualitas yang Diharapkan

Zona kegiatan yang mempunyai kelebihan baik itu secara ﬁsik alamiah maupun seni budaya dan dijadikan kawasan wisata. Membatasi penggunaan non wisata dan menyediakan prasarana wisata minimum yang memadai

Tersedianya Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sesuai standar yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam kepadatan dan tipe hunian yang dikembangkan

Aturan Dasar PZ

DEFINISI ZONA/SUB ZONA DAN KUALITAS LOKAL MINIMUM YANG DIHARAPKAN Zona

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Sub Zona

Deﬁnisi

Kualitas yang Diharapkan

Pemanfaatan Ruang: ● Jenis guna lahan yang lebih detail dapat didasarkan pada klasiﬁkasi fungsi seperti kantor hankam, gudang untuk pertahanan dan keamanan, tempat latihan; berdasarkan jenis instansi (kepolisian maupun militer), perumahan militer/hankam, maupun berdasarkan klasiﬁkasi tingkat kerahasiaan, berbahaya seperti instalasi militer/kepolisian, gudang peluru dll. ● Dapat menampung hunian Zona yang diperuntukkan untuk kegiatan atau Pertahanan dan (asrama/barak/perumahan militer) instalasi militer, kepolisian, maupun infrastruktur keamanan (HK) berkepadatan rendah sampai tinggi dengan penunjangnya. ketentuan yang sama dengan jenis kawasan perumahan yang setara; Intensitas: ● Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; Tata Bangunan: ● Ketentuan tata bangunan merujuk pada Lampiran IX.

Lingkungan fasilitas, instalasi dan kegiatan pertahanan dan keamanan, perumahan pertahanan keamanan/Pertahanan keamanan yang terjamin keselamatan dan keamanannya serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Zona ini dapat menampung hunian (asrama/barak/perumahan pertahanan keamanan) berkepadatan rendah sampai tinggi dengan ketentuan yang sama dengan jenis kawasan perumahan yang setara;

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPA-2)

Zona untuk tempat menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah

Terdapat ruang untuk menimbun dan mengolah sampah, serta mengumpulkan timbunan sampah sebagai pool terakhir sebelum sampah diolah lebih lanjut agar lingkungan tidak tercemar

Peruntukkan Lainnya (PL)

Evakuasi bencana (PL-1)

Zona untuk ruang evakuasi bencana.

Kawasan yang aman dan mudah dijangkau untuk evakuasi bencana.

Pertahanan Keamanan (HK)

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PERTIMBANGAN UMUM

Berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan: ● ● ●

● ● ● ●

Kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota Keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam suatu wilayah Kelestarian lingkungan (perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara, dan ruang bawah tanah) Perbedaan sifat kegiatan bersangkutan terhadap fungsi zona terkait Deﬁnisi zona dan kualitas lokal minimum yang diharapkan Toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan Kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

PERTIMBANGAN KHUSUS

Harus dipenuhi agar kegiatan dapat berlangsung pada zona terkait yang meliputi: ● ● ● ●

● ●

Prosedur administrasi yang harus diikuti Kajian kelayakan lingkungan yang harus dipenuhi Prasarana dan/atau sarana tambahan yang harus diadakan sebagai penunjang kegiatan Pembatasan yang harus diberlakukan: Luas ﬁsik pemanfaatan ruang Kaitan dengan kegiatan lain Jumlah tenaga kerja Waktu operasional Masa usaha Penggunaan utilitas untuk kegiatan harus terukur Persyaratan terkait estetika lingkungan Persyaratan lain yang perlu ditambahkan

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KETENTUAN ITBX Simbol

Deﬁnisi

Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Kegiatan yang dibatasi jumlahnya, berdasarkan standar yang berlaku

Kegiatan yang dibatasi jam operasionalnya

Kegiatan yang dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kapling

Simbol

Deﬁnisi

B3.1

Lahan parkir

Kegiatan yang dibatasi luas kavlingnya

B3.2

Jalur pejalan kaki

Pemanfaatan bersyarat tertentu

B3.3

Tempat sampah

Kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

B3.4

Drainase

Kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas

B3.5

IPAL

Kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan

B3.6

RTH

Kegiatan penyelenggaraan fasilitas publik atau perumahan untuk MBR yang didanai oleh pemerintah atau swasta

Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Link Tabel Ketentuan ITBX

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN Zona

Lindung Alami

Sempada Sempada n Sempada Sempada Sempada n Sekitar Jaringan n Rel KA n Sungai n SUTET Danau Jalan Buatan

Sub Zona

Sempada n Tol

RTH Hutan Kota

Taman Kota

Taman Kecamat an

Taman Keluraha n

Taman RW

RTH Pemaka man

Kegiatan

PS 1

PS 2

PS 3

PS 4

PS 5

PS 6

RTH-1

RTH-2

RTH-3

RTH-4

RTH-5

RTH-7

Rumah Tunggal

Rumah Kopel

Rumah Deret

Townhouse

Rusun Rendah

Rusun Sedang

Rusun Tinggi (Apartemen)

Asrama

Wisma

Rumah Kost

Panti jompo

Panti asuhan dan Yatim Piatu

Rumah Dinas

Pusat Rehabilitasi

No.

Perlindungan Setempat

Hunian

Link Tabel Ketentuan ITBX

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN Zona

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

Perdagangan dan Jasa Kantor Pemerintahan Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala SWK

Perdagangan dan Jasa Skala Sub SWK

T1, T3, T4

T1, T4

T1, T3, T4

B1, B2, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B4

B1, B2, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.6, B4

T1, T3, T4

B1, B2, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B4

B1, B2, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.6, B4

T1, T3, T4

B1, B2, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B4

Asrama

B1, B2, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.6, B4

T1, T3, T4

Wisma

T1, T3

T1, T3, T4

Rumah Kost

T1, T4

T1,T3,T4

T1, T3, T4

Panti jompo

T1, T3, T4

Panti asuhan dan Yatim Piatu

T1, T3, T4

Rumah Dinas

T1, T3, T4

Pusat Rehabilitasi

T1, T3, T4

No. Sub Zona

Vertikal tinggi

Vertikal sedang

Landed

Vertikal rendah

Landed

Kegiatan

R2-1

R2-2

R2-3

R3-1

R3-2

Rumah Tunggal

Rumah Kopel

Rumah Deret

Townhouse

Rusun Rendah

Rusun Sedang

Rusun Tinggi (Apartemen)

Hunian 1

Link Tabel Ketentuan ITBX

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN Zona

Wisata

Pelayanan Umum

Tempat Pemrosesan Akhir

Industri Pergudangan

Pertahanan dan Keamanan Wisata Buatan

Skala Kota

Skala Kecamatan

Skala Kelurahan

Skala RW

W-2

SPU-1

SPU-2

SPU-3

SPU-4

TPA-2

Rumah Tunggal

Rumah Kopel

Rumah Deret

Townhouse

Rusun Rendah

B1,B2,B3.1, B3.3, B3.4, B3.5,B4

T1, T4

Rusun Sedang

B1,B2,B3.1, B3.3, B3.4, B3.5,B4

T1, T4

Rusun Tinggi (Apartemen)

Sub Zona

Kegiatan

Prasarana Penampungan Sampah Sementara

Hunian

B1,B2,B3.1, B3.3, B3.4, B3.5,B4

Asrama

Wisma

Rumah Kost

B3.1, B3.4

Panti jompo

Panti asuhan dan Yatim Piatu

Rumah Dinas

T1, T3, T4

Pusat Rehabilitasi

LINK TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA MASSA BANGUNAN

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA MASSA BANGUNAN

Zona

Kode Zona

Sub Zona

Kode Sub Zona

KDB Maksimum

KLB Maksimum

Fungsi Jalan

Arteri

Kolekt Lingkung or an

Arteri

Kolekt or

Lingkun gan

KDH Minimu m

Tata Bangunan

Keterangan

ZONA LINDUNG PS

Perlindungan Setempat

Danau Buatan

0.02

95%

Hanya untuk prasarana dan sarana vital

SC-1

1. Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan 2. Harus memenuhi standar teknis. Persyaratan bangunan di Kawasan Cagar Budaya : - Harus mempertahankan karakter Kawasan Cagar Budaya. - Merupakan overlay zone dari Peraturan Walikota No. 921 tahun 2010. § Dilengkapi prasarana yang memadai § Dikenan insentif atau disinsentif yang mempertimbangkan kepentingan umum.

Lindung Buatan Cagar Budaya

SC-2

Persyaratan Bangunan Cagar Budaya : § Melestarikan bangunan yang ada § Perubahan fungsi (readaptive use) diperkenankan sesuai dengan zona yang ditetapkan, perubahan intensitas dan tata masa bangunan mengikuti ketentuan zonasi dengan melalui pengkajian rancangan (design review) Persyaratan Bangunan Non Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya : - Wajib menyerasikan dengan karakter kawasan/sub kawasan Cagar Budaya - Melalui pengkajian rancangan (design review) dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung

LINK TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA MASSA BANGUNAN

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA MASSA BANGUNAN

Zona

RTH

Kode Zona

RTH Kota

Sub Zona

Kode Sub Zona

RTH hutan kota

RTH-1

RTH Taman unit lingkungan/Kota

RTH-2

Taman Kecamatan

RTH-3

Taman Kelurahan

RTH-4

Taman RW

RTH-5

RTH Pemakaman

RTH-7

KDB Maksimum

KLB Maksimum

Fungsi Jalan

Arteri

Kolekt Lingkung or an

Arteri

Kolekt or

Lingkun gan

KDH Minimu m

Tata Bangun an

Keterangan

0.02

95%

15%

0.3

80%

0.05

90%

§ KTB maksimal = KDB § Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, kecuali kegiatan PKL dan fasilitas pendukung lainnya

LINK TABEL SARANA DAN PRASARANA MINIMUM

Aturan Dasar PZ

SARANA DAN PRASARANA MINIMUM (STANDAR UMUM PER ZONA) Zona Perlindungan Setempat

Lindung Buatan

Lindung alami

Kode

RTH

Prasarana Minimum Prasarana - Untuk sempadan sungai dengan lebar > 5 meter dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat - Drainase - TPS - Tempat parkir/RTNH

Prasarana - Parkir kendaraan - Tempat Sampah - Drainase lingkungan

Sarana/Fasilitas Minimum

Sarana - Air Bersih - MCK

a. Fasilitas - Untuk taman RW: lapangan olahraga - Untuk taman desa/kelurahan: WC umum dan kursi taman. - Untuk taman kecamatan: lapangan, WC umum, dan kursi taman. - Untuk taman kota: lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, dan kursi taman. b. Makam (Khusus Untuk pemakaman) - Makam

Perumahan

a. Jalur pejalan kaki b. Prasarana - Parkir kendaraan dengan perkerasan yang dapat menyerap air dan jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan. - Tempat sampah - Drainase lingkungan tepi jalan di bawah jalur pejalan kaki. c. Utilitas - Hidran umum - Jalan lokal dan lingkungan

a. Ruang terbuka hijau berupa taman RT, taman RW, taman kota, hutan kota, pemakaman. - Ruang terbuka non hijau - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir. b. Fasilitas - Untuk taman RW berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman - Untuk taman desa/kelurahan aktif berupa lapangan terbuka, track lari, WC umum, kursi taman - Untuk taman kelurahan pasif, fasilitas yang perlu disediakan adalah WC umum, kursi taman. - Untuk taman kecamatan aktif berupa lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari (lebar 5 m panjang 325 m), WC umum, kursi taman - Untuk taman kecamatan pasif, dapat menyediakan lapangan WC umum, kursi taman. - Untuk taman kota berupa lapangan terbuka- Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk

LINK TABEL SARANA DAN PRASARANA MINIMUM

Aturan Dasar PZ

SARANA DAN PRASARANA MINIMUM (STANDAR UMUM PER ZONA) Zona

Perdagangan dan jasa

Perkantoran (pemerintahan )

Industri dan pergudangan

Pariwisata

Kode

Prasarana Minimum -

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki Menyediakan tempat sampah organik dan anorganik: Bak sampah atau bin plastic atau tong sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran drainase dan sumur resapan ruang terbuka hijau privat

a. Jalur pejalan kaki b. Utilitas perkotaan c. Prasarana lingkungan - Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling - Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik - Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan - Lahan parkir a. Jalur pejalan kaki b. Utilitas perkotaan c. Prasarana lingkungan - Saluran buangan air hujan (drainase) - Saluran buangan air kotor (sewerage) - Instalasi penyedia air bersih - Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik - Penerangan jalan pada setiap jalur jalan - Jaringan telekomunikasi - tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah untuk sampah organik dan anorganik - Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling - Penyediaan tempat parkir a. Jalur pejalan kaki b. Utilitas perkotaan - Hidran halaman c. Prasarana lingkungan - drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. - Penyediaan lahan parkir SRP/siswa, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0. - tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah

Sarana/Fasilitas Minimum - Fasilitas pendukung Sarana kesehatan. - Fasilitas pendukung Sarana ibadah berupa mushala atau langgar atau masjid. - Fasilitas pendukung Sarana perdagangan dan jasa berupa:

a. Ruang terbuka hijau b. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plasa c. Fasilitas pendukung - mushalla dan masjid serta sarana ibadah agama lain; - balai pengobatan, pos kesehatan, apotek; dan - gedung serbaguna.

a. Ruang terbuka hijau b. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plasa c. Fasilitas pendukung - kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan - umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. - fasilitas pemasaran atau "trade center".

a. Ruang terbuka hijau b. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga.

LINK TABEL SARANA DAN PRASARANA MINIMUM

Aturan Dasar PZ

SARANA DAN PRASARANA MINIMUM (STANDAR UMUM PER ZONA) Zona

Sarana Pelayanan Umum

Pertahanan Keamanan

Tempat Pengolahan Akhir

Peruntukan Lainnya

Kode

Prasarana Minimum

Sarana/Fasilitas Minimum

SPU

a. Jalur pejalan kaki b. Utilitas perkotaan c. Prasarana lingkungan

a. Ruang terbuka hijau b. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga. c. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi: - Sarana ibadah berupa mushalla atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain; - Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung; dan - Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.

a. Jalur pejalan kaki b. Utilitas perkotaan - Hidran halaman - Hidran umum - Tempat sampah - Jalan lokal dan lingkungan c. Prasarana lingkungan - Jalur untuk truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil - Bak septik - Drainase lingkungan - Sumur resapan - Lahan parkir (SRP/100 m2 luas lantai)

a. Ruang terbuka hijau b. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga c. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku

TPA

a. Utilitas perkotaan - Hidran umum b. Prasarana lingkungan - Jalur untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil - Drainase lingkungan - Lahan parkir (SRP/100 m2 luas lantai)

a. Ruang terbuka hijau b. Ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir

a. Jalur evakuasi b. Sarana prasarana evakuasi c. Prasarana lingkungan - Jalur pejalan kaki - Drainase lingkungan - Sumur resapan

a. Sarana lingkungan - Air bersih - MCK

Aturan Dasar PZ

STANDAR TEKNIS Standar teknis berfungsi sebagai panduan pelaksanaan pembangunan dan sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen pemeriksaan dan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang. Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan RDTR PZ mengikuti peraturan perundang-undangan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI).

STANDAR KEBUTUHAN UTILITAS

Mengatur besarnya kebutuhan/kapasitas utilitas (air bersih, persampahan, air limbah, drainase, listrik, telepon, gas masak, tv kabel, dst) untuk setiap jenis peruntukan ruang

STANDAR PRASARANA PENDUKUNG

Standar prasarana pendukung terdiri dari sarana parkir, pedestrian, jalur sepeda, TPS, dsb. Standar ini disesuaikan dengan jumlah penduduk atau orang yang harus dilayaninya

STANDAR SARANA PENDUKUNG

Sarana pendukung terdiri dari fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas sosial,fasilitas olahraga, fasilitas keamanan, RTH/Taman, SPBU, SPBE, dst. Standar ini disesuaikan dengan jumlah penduduk atau orang yang harus dilayaninya

STANDAR PRASARANA LAIN

Standar prasarana lain (media luar ruang) yang sesuai dengan desain estetika lingkungan yang diinginkan

LINK STANDAR TEKNIS

Aturan Dasar PZ

STANDAR TEKNIS Komponen

Standar

Tempat Parkir Wajib disediakan kecuali peruntukan permukiman/rumah tinggal Parkir Off Street (Di Dalam Persil) Prinsip

Parkir bersama dalam bentuk pelataran parkir, taman parkir, dan atau gedung parkir dapat dibangun pada semua peruntukan lahan kecuali di peruntukan lahan terbuka Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi RTH dan memperhatikan dampak lalu lintas serta keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan Hanya diperbolehkan pada jalan lokal dan kolektor sekunder

Parkir On Street (Di Daerah Milik Jalan)

Diperbolehkan pada kawasan dengan penggunaan lahan sekitarnya adalah perdagangan, jasa dan perkantoran dengan ketentuan telah menyediakan parkir bersama Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi luas RTH dan memperhatikan dampak lalu lintas serta keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan

Permukiman

Rumah susun 1 SRP per 5 unit SRS

Industri

1 SRP per 60 m2 luas lantai bangunan

Perkantoran 1 SRP per 100 m2 luas lantai bangunan Standar Penyediaan Perdagangan Jasa 1 SRP per 20 m2 luas lantai bangunan Rumah Makan

1 SRP per 20 m2 luas lantai bangunan

SPU

1 SRP per 10 m2 luas lantai bangunan

Lainnya

1 SRP per 60 m2 luas lantai bangunan

LINK STANDAR TEKNIS

Aturan Dasar PZ

STANDAR TEKNIS Komponen

Standar Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk Lebar jalur pejalan kaki - Jalan lokal = 1,2 meter - Jalan kolektor = 1,2 meter - Jalan arteri = 1,8 meter - Untuk kawasan pertokoan dan perdagangan = minimum 2 meter Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter x 2,4 meter.

Jalur pejalan kaki

Lebar jalur untuk pejalan kaki dan jalur sepeda minimal 2 meter Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2, - Maksimum 8% untuk kemiringan memanjang, dan disediakan bagian yang mendatar dengan panjang minimal 1,2 m pada setiap jarak maksimal 9 m. - Minimum 2% dan maksimum 4% untuk kemiringan melintang Perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan bermotor adalah 0,2 meter dan dengan jalur hijau adalah 0,15 meter Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip Perkerasan harus menerus dan tidak terputus namun yang dapat menyerap air. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan terdapat peralatan dan bangunan seperti wadah komunal, komposter komunal, Gerobak sampah, armroll truk, TPS, bangunan pendaur ulang sampah dengan kapasitas pelayanan sesuai standar melakukan pewadahan sampah (individu atau komunal) sesuai jenis sampah yang terpilah yaitu organik, anorganik, dan B3 (sampah bahan berbahya) dengan pewadahan sesuai standar

Prasarana Pengelolaan Sampah

melakukan pengumpulan yang terdiri dari : 1) pola individual tidak langsung dari rumah ke rumah; 2) pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas umum ; 3) pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial; 4) pola komunal tidak langsung untuk permukiman padat. melakukan pengolahan dan daur ulang sampah di sumber dan di TPS berupa : 1) pengomposan skala rumah tangga dan daur ulang sampah anorganik , sesuai dengan tipe rumah atau luas halaman yang ada 2) pengomposan skala lingkungan di TPS 3) daur ulang sampah anorganik di TPS

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KHUSUS Komponen Ketentuan Khusus

Aturan Ketentuan Khusus

Sumber

Kawasan KKOP yang ada di SWK Gedebage: kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas (approach and take-off area) adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

1. KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan)

Batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap Kawasan dalam KKOP Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan dan Lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 persen arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landasan 29 dan Landasan 11 Selain itu, terdapat ketentuan terkait pemanfaatan ruang yang ditetapkan di SWK Gedebage, yaitu terkait batas ketinggian bangunan yang diizinkan di sekitar kawasan bandar udara berdasarkan SI-KKOP (Standar Internasional - Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan), mengingat adanya Bandara Internasional Husein Sastranegara di Kota Bandung. SWK Gedebage berada pada wilayah dengan batas ketinggian bangunan permukaan pendekatan lepas landas sebesar sekitar 210-225 meter, dan batas ketinggian bangunan permukaan horizontal luar sebesar sekitar 217-225 meter.

Pasal 21 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2000 http://dishub.jabarprov.go.id/ kkop/batas.php

Persyaratan bangunan di Kawasan Cagar Budaya : - Harus mempertahankan karakter Kawasan Cagar Budaya. - Merupakan overlay zone dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 tahun 2018 - Dilengkapi prasarana yang memadai - Dikenan insentif atau disinsentif yang mempertimbangkan kepentingan umum. 2. Cagar Budaya

Persyaratan Bangunan Cagar Budaya : - Melestarikan bangunan yang ada - Perubahan fungsi (readaptive use) diperkenankan sesuai dengan zona yang ditetapkan, perubahan intensitas dan tata massa bangunan mengikuti ketentuan zonasi dengan melalui pengkajian rancangan (design review) Persyaratan Bangunan Non Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya : - Wajib menyerasikan dengan karakter kawasan/sub kawasan Cagar Budaya - Melalui pengkajian rancangan (design review) dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung

Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KHUSUS Komponen Ketentuan Khusus

Aturan Ketentuan Khusus

Sumber

3. Kawasan Rawan Bencana

Rencana penanganan kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut: 1. Rencana penanganan rawan bencana kebakaran, terdiri dari : a. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan; dan b. peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran. 2. Rencana penanganan rawan bencana gerakan tanah dan terdiri dari : a. relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor; b. pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah. 3. Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir, terdiri dari : a. rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan; b. peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; c. pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan d. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis. 4. Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana. 5. Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

RTRW Kota Bandung 2011-2031

4. Tempat Evakuasi Bencana

Bentuk ruang evakuasi bencana yang dimaksud dalam rencana ini dijelaskan sebagai berikut: ● Ruang evakuasi bencana dapat berupa ruang yang bersifat permanen dan temporer yang berfungsi menjamin keamanan dan keselamatan bagi para pengungsi ● Ruang evakuasi bencana ditempatkan di ruang-ruang terbuka publik seperti lapangan, taman, dan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung atau lapangan sekolah ● Jalur evakuasi merupakan jalur yang mudah diakses baik oleh orang maupun kendaraan ● Titik atau pos evakuasi bencana dapat berupa ruang terbuka yang berada di lingkungan lokal seperti lapangan olahraga, taman RT/RW, dll, yang sifatnya sebagai tempat penampungan sementara

RTRW Kota Bandung 2011-2031

Aturan Dasar PZ

KETENTUAN KHUSUS Komponen Ketentuan Khusus

5. Lokasi Hankam

6. TOD

Aturan Ketentuan Khusus

Sumber

- Terdiri atas pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan berbahaya lainnya, obyek PP No. 68 Tahun vital nasional, dan kepentingan pertahanan udara. 2014 tentang - Pemanfaatan wilayah di sekitar lokasi-lokasi tersebut harus mendukung dan menjaga fungsinya. Pemanfaatan yang berpotensi Penataan Wilayah tidak mendukung fungsi lokasi tersebut diperbolehkan selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Pertahanan Negara perundang-undangan. - Karakter pengembangan kawasan sebagai pusat perekonomian berfungsi primer dan budaya regional serta mempunyai skala pelayanan regional. - Intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan KLB > 5 sampai batas KLB setinggi-tingginya, dengan tetap tidak melampaui daya dukung lingkungan, KDB 80% dan kepadatan hunian 20-75 unit/1000m2 dengan jumlah lantai lebih dari 11 lantai hingga lantai 40 lantai, street frontage minimal 90% - Parkir kendaraan dan sepeda disediakan secara bersama dengan standar maksimum parkir hunian 1 parkir/unit; parkir retail/ kantor 1 parkir/ 100m2; dan maksimum parkir lantai dasar 10% dari luas kavling - Campuran dan keragaman pemanfaatan ruang adalah 20% - 60% untuk perumahan dan 40% - 80% untuk non perumahan (perumahan yang dikembangkan adalah hunian berimbang sebagai upaya mewujudkan keberagaman sosial dan ekonomi kawasan) dan minimal aktivitas yang signiﬁkan di kawasan selama 18 jam.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

1. Kepadatan permukiman lebih dari 5% di atas kota acuan dasar, dan berada dalam jarak antara 500 dan 1000 m dari stasiun 2. Total jumlah unit rumah per hektar paling sedikit 5% di bawah kota acuan dan kawasan berada dalam jarak antara 500 dan 1000 m dari stasiun 3. Area cakupan 500 m (inti) TOD lebih padat dari area cakupan 1000 m dari kawasan TOD

TOD Standard, 3rd ed. New York: ITDP, 2017

Teknik Pengaturan Zonasi

Lokasi Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi di SWK Gedebage

Teknik Pengaturan Zonasi yang diterapkan di SWK Gedebage yaitu : ❏ ❏ ❏ ❏

Bonus Zoning Kawasan TOD Kawasan Inti PPK SPK Derwati

❏ Historical Preservation ❏ Kawasan Cagar Budaya Rancabayawak ❏ Flood Plain Zoning ❏ Kawasan Rawan Banjir

Zoning Map

Zoning Map Peta Zonasi - A1

Zoning Map Peta Zonasi - A2

Zoning Map Peta Zonasi - B1

Zoning Map Peta Zonasi - B2

TPZ Bonus Zoning Teknik Pengaturan Zonasi

Jenis

Lokasi

Kawasan TOD (Kelurahan Cisaranten Kidul bagian Utara)

Bonus zoning

Penjelasan Dibutuhkan pembangunan simpul transportasi untuk mendukung konsep Bandung Better Urban Mobility dengan meningkatkan intensitas dan kepadatan bangunan yang diberikan kepada pengembang di kawasan TOD dengan imbalan penyediaan fasilitas publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dibutuhkan pengembangan pusat yang kompak agar efektif, eﬁsien, dan terpadu dengan fasilitas Kawasan Inti PPK Gedebage sosial dan fasilitas umum dengan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang

SPK Derwati

Dibutuhkan pengembangan pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan administratif yang compact dan eﬁsien dengan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang

Teknik Pengaturan Zonasi

Jenis

Historical/Design Preservation

Historical/Design Preservation Lokasi

Penjelasan

Kawasan Cagar Budaya Rancabayawak

Dibutuhkan pemeliharaan visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat dalam langkah program/pemanfaatan Rancabayawak: 1. Pemanfaatan zona KCB Rancabayawak yang dilakukan untuk tujuan wisata alam dan budaya, mendukung Gedebage sebagai kawasan pariwisata strategis Kota Bandung 2. Penyediaan fasilitas umum seperti sanitasi dan kebersihan, disabilitas, rekreasi, lahan parkir, ibadah, dan fasilitas pariwisata seperti pusat 3. Pengembangan Cagar Budaya yang diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 4. Adapun di dalam pemanfaatan, tetap ada langkah pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia

Teknik Pengaturan Zonasi

Jenis

Flood plain zoning

Flood Plain Zoning Lokasi

Penjelasan

Kawasan Rawan Banjir

Dibutuhkan ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang disebabkan oleh banjir melalui peningkatan KDH dan pengurangan KDB. Adapun penentuan penggunaan lahan yang diizinkan dan pengaturan pemanfaatan ruang 1. Diperlukan pengadaan Ruang Terbuka Biru (RTB) atau kolam retensi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Kolam retensi yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan dan masih berfokus untuk melayani wilayah Summarecon Bandung dan bukan untuk keseluruhan wilayah SWK Gedebage 3. Terdapat arahan rencana pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Stadion Utama Sepakbola GBLA, Kec. Gedebage dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 4. Terdapat arahan pembangunan kolam retensi dengan mengoptimalkan RTH sebagai wilayah resapan air di PPK Gedebage pada rencana sistem jaringan sumber daya air dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031.

Terima Kasih :)