1 minute read

HI OUTDOOR

Perjuangan untuk Kelancaran Pendidikan

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia telah mendatangkan vaksin covid-19 ke Tanah air. Pemerintah pun mulai menyusun target-target prioritas pemberian vaksin covid-19. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fikri Muslim menyebut, siswa sekolah pun berhak menerima vaksin. Bahkan para pelajar harus menjadi prioritas pemberian vaksin, mengingat pada Januari 2021 mendatang sekolah sudah mulai dibuka untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM). “Menurut hemat saya anak-anak atau siswa sekolah ini harus menjadi yang prioritas untuk mendapatkan vaksinasi covid-19,” kata Fikri dalam siaran YouTube Arus Survei Indonesia (ASI), Kamis, 17 Desembar 2020. Hal ini menurutnya tak lepas dari rencana pembukaan sekolah Januari 2021. Sekolah telah diberikan izin untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di awal tahun depan.

Advertisement

Dari cuplikan diatas kita bisa lihat bahwa pemerintah sudah sangat berupaya membuat pelajar atau siswa-siswi di seluruh Indonesia agar bisa melakukan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka( PTM ). Dengan cara Vaksinasi Pelajar diharapkan b i s a mengurangi virus Covid-19 dan juga membuat para pelajar dapat belajar di sekolah dengan aman dan juga nyaman kembali seperti sedia kala.

Namun pada saat ini masih belum ada kepastian untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Dikarenakan proses Vaksinasi yang bisa dibilang lambat dari pemerintah. Hal itulah yang meyebabkan ada beberapa sekolah yang sudah melakukan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), walaupun tidak semua murid pada hari itu atau minggu itu masuk semuanya. Contohnya saja SMK-SMK, anak-anak SMK ada yang masuk karena untuk praktek langsung di sekolah sesuai jurusannya masing-masing. Ataupun SMA Negeri atau Swasta yang juga melakukan sistem ini, yaitu membuat murid-murid masuk sekolah namun dibatasi pada hari atau minggu yang dijadwalkan tersebut. Dijadwalkan pada Maret 2021 ini sekolahsekolah akan membuat murid-muridnya masuk.

Saya pikir kegiatan ini masih belum lah matang untuk dilakukan secara seksama dan masih belum ada kepastian pasti dari pemerintah untuk melakukan kegiatan ini dengan matang-matang.

By: Frederico X IIS 2

This article is from: