KEP MERANTI

SELATPANJANG - Kasus pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Kepulauan Meranti terjadi lagi. Berbeda dari kasus sebelumnya, pasangan resmi menikah setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Selatpanjang.

Pernikahan dengan proses ijab kabul tersebut telah dilakukan pada Senin (6/2) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Kejadian pun viral dan menjadi buah bibir warganet, setelah foto pernikahan tersebut diposting di media sosial Facebook oleh akun KUA Tebingtinggi Barat. Mempelai pria diketahui kelahiran 2007, sementara perempuan diketahui kelahiran 2008.

Kepala KUA Tebingtinggi Barat, Alvi Syukri yang dikonfirmasi wartawan menyampaikan, pihaknya akhirnya melangsungkan pernikahan pasangan tersebut lantaran telah mengantongi putusan izin melangsungkan pernikahan dari pengadilan Agama Selatpanjang. Disampaikannya pasangan tersebut awalnya telah mendaftarkan pernikahannya pada bulan Oktober 2022, hanya saja pihak

KUA menolak, karena keduanya belum cukup umur.

Namun pihak keluarga dari pasangan tersebut dikatakannya tetap bersikeras untuk menikahkan keduanya. Sehingga pihak

KUA menyarankan agar pihak keluarga mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama.

Diceritakan Alvi, proses pendaftaran pernikahannya sudah lama, tepatnya pada bulan Oktober 2022. Setelah pemberkasannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, selanjutnya pihak keluarga mengajukan ke Pengadilan Agama.

“Sejak bulan Oktober 2022 sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Kemudian kami periksa berkasnya, tapi belum usia nikah. Menikah dalam undang-undang umur 19 tahun, jadi keduanya kami tolak pernikahannya lalu kami sarankan untuk diproses ke pengadilan agama, sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Dilanjutkan Alvi, pada 20 Desember 2022 akhirnya Pengadilan Agama Selatpanjang memutuskan untuk membolehkan pasangan tersebut melangsungkan pernikahan setelah melalui berbagai prosedur. Tidak hanya acuan dari putusan persidangan, KUA juga memeriksa sejumlah persyaratan, di antaranya surat keterangan kesehatan dari Puskesmas dan surat bimbingan perkawinan, serta persetujuan pihak keluarga untuk melangsungkan pernikahan.

“Setelah disidangkan oleh hakim, diputuskan pasangan tersebut akhirnya diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan segala pertimbangan dan melihat kondisi keduanya. Selanjutnya mereka kembali mengajukan ke KUA setelah mendapat putusan Pengadilan Agama dan meminta agar segera dilaksanakan akad nikahnya, karena melihat kondisi catin yang harus segera diakadkan, kami di KUA sifatnya pelaksana, ketika lengkap syarat dan rukun, KUA tidak boleh menolak pelayanan,” ungkapnya. Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang, Nur Qhomariah mengatakan pernikahan tersebut dilaksanakan setelah orang tua dari calon pengantin melakukan pengajuan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

“Itu dilakukan karena adanya pengajuan perkara dispensasi nikah. Dimana yang mengajukan adalah orang tua calon pengantin. Kalau menurut ketentuannya, pernikahan itu baru bisa dilaksanakan berdasarkan UU

16/2019 yang memperbaharui aturan sebelumnya, yakni UU 1/1974, dimana disana diatur batas umur 19 tahun, namun jika dibawah itu orang tua calon harus mengajukan perkara dispensasi nikah,” kata Nur Qhomariah, Selasa (7/2/2023).

Dikatakannya, untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya perkara tersebut merupakan penilaian hakim.

“Menentukan penyebab dikabulkan atau tidaknya yang jelas itu sudah ranahnya hakim, tentu hakim ada penilaian atau pertimbangan. Cuma untuk kasus ini, catin nya harus segera dinikahkan. Kami juga tidak bisa membuka seluas-luasnya, karena ini privasi. Dari pengadilan, kami tidak boleh menolak perkara, tapi dikabulkan atau tidaknya itu jelas menjadi kewenangan hakim,” terangnya.

Dikatakannya, tentu ada dasar hukumnya, sehingga hakim mengabulkan permohonan mereka, tentu hakim juga akan menilai dari segi kemudharatan dan kemaslahatannya.

Ditambahkannya, pihaknya juga tidak serta merta mengabulkan terkait dispensasi nikah untuk anak dibawah umur. Pihaknya juga meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur tersebut.

“Kami juga tidak serta merta mengabulkan dispensasi pernikahan dibawah umur ini. Namun yang jelas, upaya kami untuk meminimalisir pernikahan dibawah umur sudah kami lakukan dengan melakukan koordinasi dan melakukan MoU dengan Dinas Kesehatan terkait untuk dilakukannya konseling. Jadi prosedurnya, sebelum pihak mengajukan perkara, kami mengarahkan dulu dinas terkait ke tempat mereka tinggal, untuk memberikan edukasi kepada dua calon pengantin tentang dampak negatif pernikahan dibawah umur,” pungkasnya. (ali)