Walikota Hadiri Silaturahmi dengan Pengurus LPMK dan RT

Aga Muhaimin dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada walikota Dumai atas waktu, kesempatan yang diberikan sehingga dapat hadir dalam kegiatan silaturahmi bersama LPMK dan RT se Kelurahan Bukit Datuk. Selain LPMK dan Ketua RT, hadir juga Pengurus, PKK Kelurahan Bukit Datuk, Kader Posyandu, dan Karang Taruna.

“Selain untuk mempererat jalinan silaturahmi, kegiatan ini juga sebagai ajang berdialog langsung dengan Walikota Dumai. Melalui kesempatan ini LPMK dan RT dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan, demi kemajuan pembangunan di Kota Dumai khususnya di Kelurahan Bukit Datuk,” ungkapnya.

sambutannya menyambut baik dilaksanakan kegiatan silaturahmi bersama LPMK dan Ketua RT.

“Melalui kegiatan ini kita berharap terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah khususnya takan sudah klir, seperti khidmat kesehatan dan khidmat pendidikan. “Sejak awal dilantik, kami langsung menggesa khidmat yang telah dicanangkan. Namun kami akui belum berjalan dengan maksimal. Tidak semudah membalikkan telapak tangan karena semua butuh proses,” ucapnya.

LPMK dan Ketua RT. Yang pasti kegiatan ini untuk meningkatkan silaturahmi, “ kata walikota.

D U MAI - Walikota Du - mai H. Paisal menghadiri acara silaturahmi dengan

Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bukit Datuk dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan

Bukit Datuk, Jumat (3/2) di halaman Kantor Lurah Bukit Datuk. Walikota berharap, kegiatan ini bisa memperat silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah khususnya

LPMK dan Ketua RT. Selain dihadiri Walikota, acara silatur-

Zona Riau

ahmi antara pengurus

Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bukit Datuk dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Bukit Datuk ini juga dihadiri Camat Dumai Selatan, Wahyu Wicaksono, Ka - bag Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Dumai, Wilsubandi, Lurah Bukit Datuk, Aga Muhaimin, Ketua LPMK dan Ketua RT se Kelurahan Bukit Datuk dan undangan lainnya. Lurah Bukit Datuk,

DPRD Riau Apresiasi Program Pemutihan Pajak

PEK A NB AR U - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra mengapresiasi program pemutihan pajak kendaraan atau penghapusan denda pajak mulai bulan Februari-Mei 2023 oleh Pemprov Riau. Tak hanyaa penghapusan denda pajak, pemerintah juga meluncurkan tujuh program yang memudahkan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Zulkifli menjelaskan, penghapusan denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak tersebut dilakukan Bapenda Riau bersama Ditlantas Polda Riau dan Jasa Raharja itu.

“Syukur Alhamdulil - lah, mudah-mudahan penerimaan (pendapatan daerah) makin mantap. Karena memang sekarang masyarakat menanti-nanti, menunggu itu,” kata dia saat ditemui di Kantor DPRD Riau, Senin (6/2/2023). Dia menambahkan, kadang masyarakat yang sudah terlanjur menunggak pajak memang sengaja tidak membayar denda pajak yang dirasa terlalu memberatkan mereka dan menanti program seperti pemutihan pajak. “Mudah-mudahan dengan adanya pemutihan pajak ini pendapatan pajak kendaraan bermotor riau lebih meningkat,” ucapnya.

Untuk diketahui, ke tujuh program Berkah Pajak Daerah yang sedang diberlakukan yakni, Bebas Denda Pajak Ranmor, Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, Bebas Denda BBNKB II, Bebas BBNKB Kendaraan hasil lelang, Bebas pokok pajak terutang tahun ke-4, ke-5 dst, Diskon 50 persen pokok pajak ranmor tahun pertama bagi Wajib Pajak berbadan usaha melakukan mutasi masuk. Khusus kendaraan bukan baru pembuatan sebelum tahun 2022. Dan yang terakhir yakni Keringanan sanksi administrasi/denda pajak ranmor menjadi 2 persen. (*/rni)

Lurah juga mengajak kepada seluruh pihak yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut, untuk tetap kompak dan solid mewujudkan kemajuan pembangunan di Kelurahan Bukit Datuk.

Sementara,walikota Dumai H. Paisal dalam

Tidak lupa wako mengajak Ketua RT dan LPMK untuk mendukung program Pemerintah mewujudkan Dumai Kota Idaman. “Kami Pemko Dumai punya tagline pembangunan unggulan yang telah berjalan yaitu Dumai Berkhidmat. Ada enam poin Khidmat yang terkandung di dalamnya, yaitu Khidmat Kesehatan, Khidmat Pendidikan, Khidmat Kebersihan, Khidmat Infrastruktur, Khidmat Sosial Ekonomi, dan Khidmat Penerangan,” sebutnya.

Walikota bersyukur, Program Dumai Berkhidmat yang telah berjalan dan menunjukkan progres yang sangat baik. Beberapa khidmat dapat dika -

Melalui pertemuan ini, ia mengajak sembari berharap kepada LPMK dan Ketua RT di Kelurahan Bukit Datuk untuk dapat mendukung program-program khidmat yang telah digesa pemerintah.

Karena menurutnya, berkat ikhtiar dari semua pihak, Dumai Kota Idaman yang diharapkan masyarakat dapat terwujud dengan segera.

“Pemko Dumai tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan doa dari bapak ibu semua. Kami optimis jika kita bersatu, kompak, dan saling sinergi dalam berkhidmat, Insya Allah Dumai Kota Idaman yang kita gaunggaungkan dapat terwujud dengan segera,” pungkasnya. (bambang)

Rangkap Jabatan di Perusahaan

Plat Merah Dikritik

PEKANBARU - Polemik dua jabatan yang diemban Jonli sebagai Komisaris PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama nasional di Riau masih bergulir. Dewan meminta pemerintah bersikap transparan terkait status dan sistem penggajian yang bersangkutan.“Statusnya sebagai komisaris daerah dan pegawai nasional, ini yang membuat saya heran.

Berarti dia dua penerimaan (gaji) dari pusat dan daerah. Ini tidak boleh, ini salah,” kata anggota DPRD Riau fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Indra, saat ditemui di ruangannya, Senin (6/2/2023).

Ia menuturkan, yang boleh diterima Jonli hanyalah dana untuk berkegiatan seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Namun tidak boleh menerima gaji dua sekaligus dari pusat dan daerah.

“Nah itu yang kami pertanyakan. Jonli ini apakah menerima dua gaji sebagai pegawai nasional dan sebagai komisaris PT PIR? Itu yang harus diperjelas. Kalau dia terima dua (gaji), itusalah,” tegasnya. Meski PT PIR bisa memberikan deviden yang tinggi untuk

Provinsi Riau, lanjut Zulkifli, yang bekerja sesungguhnya adalah posisi direktur dan kegiatankegiatan yang dilaksanakan PT PIR, bukan komisaris.

Sebelumnya, Kadiskominfotik Riau, Erisman Yahya mengatakan, jabatan Jonli sebagai Komisaris PT PIR tetap sah dan sesuai aturan mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2008 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Jadi pak jonli itu bukan pejabat pusat sebagaimana ramai diberitakan. Sehingga pak jonli dianggap sudah tidak sah sebagai komisaris PT PIR. Pak jonli sampai saat ini masih tercatat sebagai pejabat fungsional daerah, yakni pengawas ketenagakerjaan ahli utama.

Beliau bertugas di Disnaker riau dan digaji dengan APBD riau,” kata dia, Sabtu (4/2/2023). (*/rni)