Cawapres Anies Diumumkan Selambatnya Sebulan Sebelum Pendaftaran

JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, menjelaskan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan memasang tenggat waktu pengumuman calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies. Selambatlambatnya, sebulan sebelum pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada September 2023.

“Kurang lebih satu bulan atau paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran. Paling lambat sebulan sebelum pendaftaran itu sudah kami hitung, itu paling lambat,” ujar Sugeng, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, dilansir republika.co.id, Minggu (26/3).

“Artinya, bisa lebih cepat, bahkan ada sebuah rank-rank-an yang sudah kita hitung, bulan Juli tampaknya sudah,” katanya lagi.

Ia sendiri percaya diri dengan Anies jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, pendeklarasiannya yang lebih dulu membuat masyarakat dapat lebih cepat mengenal visi dan misi mantan gubernur DKI Jakarta itu.

“Itu luar biasa kalau kita menangkap suasana batin masyarakat ketika

Pak Anies datang ke suatu daerah. Kita belum hitung kuantitatifnya, tetapi secara kualitatif Itu adalah sebuah proses yang baik,” kata Sugeng. Sebelumnya, perwakilan dari Anies, Sudirman

Said mengatakan bahwa

Koalisi Perubahan untuk

Persatuan mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Meskipun keputusan akhirnya nanti berada ditangan Anies sebagai bakal capres. Setidaknya, tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sudah mengerucutkan lima kriteria untuk pendamping Anies. Pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah.

“Dua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Tiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan koalisi,” ujar Sudirman, di Kantor Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3). Keempat, sosok terse -

Kegiatan Kampanye di Rumah

Ibadah Diawasi Bawaslu R iau Hasan

PEKANBARU - Bakal calon (Balon) peserta Pemilu 2024 tampaknya harus waspada. Sebab, kegiatan kampanye yang diadakan di rumah ibadah akan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau. Sejauh ini, spandukspanduk sosialisasi balon peserta Pemilu sudah bertebaran di jalanan di Kota Pekanbaru. Makanya, Bawaslu mengantisipasi agar hal seperti itu tidak dilakukan di rumah ibadah. Hal ini sesuai imbauan Bawaslu RI, bakal calon legislatif, dan bakal calon presiden dilarang melakukan kampanye di rumah ibadah.

Komisioner Bawaslu Riau, Hasan, mengatakan, Bawaslu akan mengawasi melalui petugas yang sudah terbentuk saat ini hingga ke tingkat kelurahan dan desa.

“Tetap ada proses pengawasan dilakukan,” ujar Hasan. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Riau lainnya yang membidangi pencegahan dan pelanggaran, Amirudin Sijaya, menambahkan, apapun bentuk sosialisasi dan kampanye yang dilakukan bakal calon dilarang digelar di rumah ibadah.

“Iya kita larang kampanye di tempat ibadah dan tempat yang dilarang lainnya, tentu akan diawasi juga,” kata dia. Saat ini memang sejumlah bakal calon mulai gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk hadir bersosialisasi dengan masyarakat termasuk di rumah ibadah.

Hanya saja, mereka belum membawa nomor urut, dan statusnya juga masih bakal calon baik itu legislatif maupun bakal calon senator serta bakal calon Presiden. (mr/vi) but harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya. “Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. Insya Allah waktunya masih cukup, seluruh tahapan yang digambarkan dalam timeline dibicarakan dengan sangat terbuka,” ucap Sudirman. (mr/vi)

59,7 Persen Puas Terhadap Kinerja Jokowi

JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan 59,7 persen responden cukup puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebanyak 23,1 persen merasa kurang puas; 13,4 persen sangat puas; 2,8 persen tidak puas sama sekali; dan 1,1 persen responden lainnya tidak tahu.

“Tapi kalau dinyatakan skala 1-4, masyarakat cenderung masih puas terhadap kinerja Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam acara daring, dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (26/3).

Burhanuddin mengatakan mayoritas masyarakat

Jokowi menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi lantaran memberi bantuan terhadap rakyat kecil. Kemudian membangun infrastruktur jalan dan jembatan, sosok merakyat dan baik, hingga dianggap berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan. Selain itu, kata Burhanuddin, Jokowi dinilai berhasil dalam pemerataan pendapatan, pemberantasan korupsi, penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19), penanganan mafia minyak goreng, meningkatkan kewibawaan pemerintah, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

“Jadi artinya 71,3 persen warga nasional cukup atau sangat puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden,” ujarnya.

Burhanuddin menyebut ketidakpuasan masyarakat terhadap Jokowi, di antaranya karena harga-harga kebutuhan pokok naik. Kemudian bantuan tidak mer- ata, lapangan kerja sedikit, hingga kemiskinan tidak berkurang.

Lalu Jokowi dinilai kurang berpihak kepada rakyat kecil, dikendalikan oleh partai, ketimpangan pendapatan, gagal memberantas korupsi, penegakan hukum semakin buruk, kualitas pendidikan buruk, serta hutang negara semakin tinggi.

“Tapi kita harus apresiasi mereka yang tidak puas itu yang menganggap ketidakpuasan karena masalah kebutuhan pokok, itu agak sedikit turun dibanding Februari,” katanya.

Survei nasional ini dilakukan selama periode Februari-Maret 2023. Responden survei merupakan

WNI berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih pada Pemilu. Dalam periode 9-16 Februari 2023, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara survei dalam periode 12-18 Maret 2023, jumlah sampel sebanyak 800 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 800 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mr/vi)

Golkar Bakal Bikin Koalisi Besar untuk Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan ada peluang partainya bakal membuat koalisi besar untuk memenangkan Pemilihan Umum 2024.

Airlangga tak menjelaskan peluang tersebut lebih lanjut. Namun, ia mengklaim koalisi tersebut bakal menguntungkan Indonesia. Hal tersebut tak diuraikan lebih lanjut, namun diklaimnya bakal menguntungkan Indonesia.

“Koalisi besar di manamana menguntungkan Indonesia, jadi tunggu tanggal mainnya,” kata Airlangga usai hadir di acara buka puasa bersama Partai Nasdem, Jakarta Pusat, di- lansir CNNIndonesia.com, Minggu (26/3).

Sejauh ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat telah menentukan calon presiden 2024, yaitu Anies Baswedan. Sementara, nama calon wakil presiden belum diumumkan.

Sedangkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan capresnya.

Airlangga mengatakan yang terpenting saat ini adalah menjalin komunikasi antara sesama koal-

Hasil Vermin Kedua Syarat Dukungan M inimal

isi dan petinggi partai.

“Kalau koalisi samasama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik. Dan, keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik,” ucap Airlangga.

Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut,” sambungnya.

Airlangga juga menambahkan pihaknya selalu terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai mana pun, terlebih Nasdem yang dikatakan memiliki kedekatan.

“Nasdem dan Partai Golkar selalu terjalin (komunikasi). Dan, kebetulan Partai Golkar sebagai salah satu partai paling tua, tentu terbuka terhadap seluruh partai yang ada,” ujarnya.

“Ini salah satu bentuk keterbukaan dan juga kehangatan Pak Surya (Paloh, Ketum Partai Nasdem) dengan Ketua Umum Partai Golkar. Di antara kami tidak merasa ada sekat walaupun partainya sudah berbeda, tetapi persahabatan terus berjalan,” sambung Airlangga.

Pernyataan tersebut Airlangga sampaikan usai menghadiri undangan buka puasa bersama Partai Nasdem. Selain Airlangga dan Surya Paloh, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah petinggi partai lainnya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla, dan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi. (mr/vi)

Enam Bacalon DPD Tak Penuhi Syarat ke Tahap Berikutnya

PEKANBARU - Enam

Bakal Calon (Bacalon) anggota DPD Pemilu 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Riau ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat

(TMS) dukungan minimal pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Ang- gota DPD Tingkat Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jum’at (24/3). Rapat pleno yang dihadiri oleh Liaison Officer (LO) dan Admin Silon bakal calon anggota DPD Pemilu 2024 Dapil Provinsi Riau, perwakilan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Riau dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir, dan dipandu oleh anggota KPU Riau Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Joni Suhaidi.

Masing-masing Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/ Kota membacakan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua syarat dukungan masing-masing bakal calon anggota DPD RI beserta jumlah dukungan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat terhadap bakal calon tersebut.

“Dari 31 bacalon yang diberikan kesempatan pada tahap perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua tanggal 2-11 Maret 2023, hanya 29 yang menyerahkan syarat dukungan minimal perbaikan kedua ke KPU Riau, sedangkan 2 bacalon atas nama bakal calon Herdi Salioso dan Oskar Oris tidak menyerahkan,” papar Joni, usai acara penutupan rapat pleno.

“Setelah dilakukannya verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap 29 bacalon oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 12-21 Maret 2023, terdapat empat bacalon yang jumlah dukungan pemilihnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ditentukan sebanyak 2.000 dukungan minimal dengan sebaran dukungan minimal di 50 persen kabupaten/kota di Provinsi Riau. Keempat bacalon tersebut yaitu Ichwanul Ihsan, Maimunah, Puji Daryanto, dan Sondia Warman. Jadi total enam bacalon yang tidak memenuhi syarat,” ucap Joni.

Komisioner yang sudah 20 tahun berkecimpung dibidang kepemiluan tersebut menjelaskan bahwa bacalon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada pleno tersebut, maka dapat lanjut ke tahap verifikasi faktual kedua pada tanggal 26 Maret-8 April 2023. Sedangkan bagi bacalon yang tidak memenuhi syarat (TMS), tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya. Rincian nama balon anggota DPD yang Memenuhi Syarat (MS) dukungan minimal pemilih perbaikan kedua meliputi, Lampita Pakpahan, Elfenni Erdianta BR

Bangun, Hopea Ingvirnia Erwin, Misharti, Romwel Sitompul, Martius Busti, Benson Sinaga, Muhammad Mursyid, Herman Maskar, dan Patar Sitanggang,Kemudian, Pebrialin Razak, Arief Eka Saputra, Rido Rikardo, Rizaldi Putra, H. M. Rizal Akbar, Sewitri, Sonny Magranta Silaban, Yosrizal, Marjoni Hendri, Alpasirin, Chaidir, Eddy Budianto, T. Nazlah Khairati, Mimi Lutmila, serta T. Rusli Ahmad. Sedangkan nama balon anggota DPD yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan minimal pemilih perbaikan kedua adalah Herdi Salioso, Oskar Oris, Ichwanul Ihsan, Maimunah, Puji Daryanto, dan Sondia Warman. (rls/vi)

Benzema Tolak Diberi Penghormatan Timnas Perancis

PARIS - Karim Benzema kabarnya masih sakit hati dengan Timnas Perancis. Sampai diberi penghormatan, striker Real Madrid itu menolaknya.

Dikutip dari detik. com, Minggu (26/3), erancis awalnya berencana memberi semacam tribute untuk Benzema, yang baru memutuskan pensiun dari timnas. Momennya bersamaan dengan laga melawan Belanda d Stade de France, Sabtu (25/3).

Namun, Benzema ternyata menolaknya. Penyerang berusia 35 tahun itu mengirim emil kepada Federasi Sepakbola Perancis yang isinya, “Saya tidak akan bersedia,” tulisnya.

Sikap Benzema itu disebut karena masih kesal dengan Didier Deschamps. Pelatih Timnas Perancis itu gan. Di Piala Dunia 2022 lalu, Perancis sendiri bisa melaju sampai final. Namun, Kylian Mbappe dan kawankawan dikalahkan Argentina sehingga gagal mempertahankan gelar juaranya. Sebelumnya, Benzema sempat diajak Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk terbang ke Qatar. Penyerang Los Blancos itu menolaknya, juga karena masih kesal dengan sikap Deschamps. Benzema sempat pensiun dari Perancis, sebelum comeback pada tahun 2021. Ia membawa Les Bleus juara UEFA Nations League 2020/2021, dengan total 97 caps dan bikin 37 gol.

Timnas Perancis kini punya penyerang baru sebagai suksesor Karim Benzema. Kylian