BBPOM Temukan Pewarna Berbahaya di Bahan Cendol Delima PEKANBARU

PEKANBARU - Petugas BBPOM di Kota Pekanbaru menemukan pedagang menjual bahan baku cendol delima merah yang terdeteksi mengandung bahan berbahaya pewarna rhodamin B. Bahan itu dilarang digunakan untuk makanan karena membahayakan kesehatan.

“Tim BPOM Pekanbaru langsung berkoordinasi dengan pengurus pasar untuk melakukan tindak lanjut,” kata Kepala BBPOM Pekanbaru, Yosef Dwi Irwan, di Pekanbaru, Minggu (26/3), seperti dikutip dari Antara. Temuan tersebut hasil dari operasi pasar Ramadan 2023 oleh Tim BBPOM di Pekanbaru di Pasar Lima Puluh Pekanbaru dan salah satu sampel yang diuji mengandung bahan berbahaya.

Yosef menjelaskan, bahan yang dilarang itu didapat dari 17 sampel yang diuji coba di mobil laboratorium yang dibawa tim ke pasar Lima Puluh tersebut.

Menurutnya, pewarna rhodamin B pada bahan baku cendol delima ini sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat.

Operasi pasar digelar pada Jumat (24/3) sebagai upaya pengawasan produk pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru bakal melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual di pasar takjil Ramadan. Pen- gawasan dilakukan bersama BPOM Pekanbaru. Pengawasan tersebut dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel makanan maupun minuman yang dijual di pasar takjil. “Kita sudah ingatkan agar pedagang menjual makanan maupun minuman yang higienis,” ujar Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin baru-baru ini.

Zulhelmi juga mengingatkan agar pengelola Pasar Ramadan menjaga lokasi tersebut agar tetap bersih. Para pedagang juga harus mengatur pengangkutan sampah dari lokasi pasar takjil setiap harinya.

Zulhelmi menegaskan, jangan sampai ada pasar yang menumpuk di sekitar lokasi Pasar Ramadan. Pengelola harus mengatur jadwal pengangkutan sampah dari Pasar Ramadan setiap harinya untuk menghindari penumpukan.

Zulhelmi juga memastikan makanan dan minuman yang dijual layak konsumsi. Pihaknya tidak ingin mendapat informasi ada pengunjung Pasar Ramadan yang sakit perut usai konsumsi makanan maupun minuman dari sana. “Ini bulan puasa kan, nanti jangan sampai ada pula yang sakit setelah beli takjil di sana,” tegas dia. (mr/lda)

Bapenda Tertibkan Reklame Ilegal

PEKANBARU - Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menyasar sejumlah reklame ilegal guna dilakukan penertiban. Penertiban dilakukan untuk memaksimalkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kota

Pekanbaru.

Diketahui, saat ini masih banyak reklame ilegal yang berdiri di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru. Media ini tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak daerah.

Kepala Bapenda

Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan mengatakan, bahwa pihaknya tetap melakukan penertibanpenertiban. Menurutnya, penertiban itu tidak harus dalam bentuk pemotongan tiang reklame.

“Penertiban itu kan kita lakukan dalam bentuk, memberikan surat peringatan, memberikan teguran, itu sudah kita lakukan hal-hal tersebut,” kata Alek Kurniawan, Minggu (26/3).

Alek mengakui, untuk mengeksekusi penertiban bando dengan cara menebang atau memotong tiang reklame masih belum maksimal. Hal itu lantaran biaya atau cost yang dikeluarkan untuk eksekusi reklame itu cukup besar.

“Kita tahu sendiri, karena kan untuk melaksanakan eksekusi seper-

Puluhan Pengelola Rumah Makan Ajukan Izin Buka Saat Puasa

PEKANBARU - Puluhan pengelola rumah makan mengajukan permohonan izin untuk tetap membuka usahanya selama puasa Ramadan. Permohonan izin ini ditujukan kepad Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Pekanbaru, Quarte Rudi- anto mengatakan, pihaknya sudah menerima permohonan dari puluhan pengelola rumah makan yang meminta izin operasi saat siang hari selama Ramadan 1444 H/2023 M. “Sampai sekarang yang baru daftar sekitar 80-an. Biasanya dari tahun ke tahun lebih kurang 200-san,” ujar Quarte, Sabtu (25/3). Quarte menyebut, izin operasi mesti dikantongi oleh pengelola rumah ma- kan non muslim sesuai Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Aktivitas Pada Bulan Suci Ramadhan 1444 H/2023 M.

“Pada poin keenam kan disebutkan, restoran atau rumah makan khusus yang tidak beragama Islam dapat dibuka selama bulan suci Ramadan dan memasang spanduk dengan ukuran satu kali empat meter yang bertuliskan ‘restoran atau rumah ma-

Baru 22 Tenant Bergabung

ti itu kan butuh sumber daya dan keuangan yang tidak sedikit karena untuk tiang reklame sebesar 30 cm sampai 50 cm itu tidak bisa sembarangan kita memotongnya. Kita kan sudah hitung-hitung juga cost nya,” jelas Alek. Karena itu, lanjut Alek, pihaknya kini melakukan upaya-upaya persuasif. Dengan cara menyurati pemilik reklame, memberikan teguran, serta melalui media-media. Ia menilai, terhadap tiang-tiang reklame itu ada yang sudah habis masa izinnya tapi pada prinsipnya kata Alek, pihaknya tetap akan melakukan penertiban. “Ini (upaya persuasif, red) tetap akan kita lakukan, karena kita surati mereka untuk melakukan penertiban sendiri. Tapi pada prinsipnya, potensi reklame kita banyak kok,” tutur Alek. Penertiban ini berdasarkan Perda (peraturan daerah) nomor 4 Tahun 2018 dan Perda tentang izin mendirikan bangunan (IMB). Ada 126 tiang reklame ilegal yang terdata. Dari jumlah ratusan tiang reklame ini, kalau mereka tidak bayar pajak pemerintah kota dirugikan Rp 2,7 miliar per tahun. Sementara Bapenda Pekanbaru harus mengejar target PAD sebesar Rp792 miliar. (nov)

PEKANBARU - Pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru mulai berangsur pulih pasca kebakaran gedung beberapa waktu lalu. Namun, hanya ada separuh tenant atau layanan yang bergabung dengan MPP Pekanbaru.

Ada layanan perizinan dan non perizinan yang dipusatkan di Gedung C MPP Pekanbaru. Kondisi ruangan yang terbatas membuat belum semua tenant yang pernah bergabung kembali membuka layanan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, Akmal Khairi mengatakan, ada 22 tenan yang aktif bergabung di Gedung C MPP.

“Untuk di sini (Gedung C) Alhamdulillah sudah aktif itu tenan SIM dan paspor. Sebenarnya BPN sudah mau masuk, BPJS Ketenagakerjaan kan bagi pelanggan yang tidak beragama Islam’ dan diatur dengan izin khusus dari DPM-PTSP,” jelas Quarte.

Quarte menambahkan, ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi pengelola rumah makan non muslim agar bisa buka.

“Syaratnya itu KTP pemohon, NIB (Nomor Induk Berusaha), pas foto 3x4, surat kuasa kalau pemohon bersangkutan tidak bisa mengurus langsung. Kemudian juga harus ada laik hygiene,” tutur dia. Quarte memastikan, untuk kepengurusan izin itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Pemilik rumah makan hanya mengeluarkan biaya untuk mencetak sendiri spanduk bertuliskan restoran/rumah makan bagi pelanggan yang tidak beragama Islam dengan ukuran 1x4 meter,” pungkasnya. (hrc5/lda)