PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
PERATURAN PERUSAHAAN MENIMBANG Bahwa untuk menghindari terjadinya kesimpangan siuran dalam menetapkan Peraturan Kerja, maka perlu ditetapkan Peraturan Perusahaan
TUJUAN Peraturan Perusahaan PT.Mipacko Farrela yang beralamat di Jln. Terusan Panyileukan No 8 Blok Samian Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Bandung 40614 , Kodya Bandung untuk menjadi pegangan bagi Perusahaan maupun Karyawan yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara perusahaan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan dan karyawan dan kelangsungan perusahaan.
Pasal.1 HUBUNGAN KERJA DAN MASA PERCOBAAN 1. Penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan untuk diterima menjadi Karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan. 2. Disamping tersebut diatas, calon Karyawan harus lulus dalam ujian/test yang diselenggarakan oleh perusahaan. 3. Calon yang telah diterima memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan,. 4. Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja setiap saat tanpa syarat / tanpa uang pesangon. 5. Seorang karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan diterima sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan, dengan surat pengangkatan.
Pasal.2 HARI KERJA DAN WAKTU KERJA 1. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku hari kerja adalah 6 (enam) hari dalam seminggu. 2. Jam kerja di perusahaan adalah 8 (delapan) jam sehari dan 46 (empat puluh enam) jam seminggu dengan ketentuan-ketentuan apabila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka karyawan harus bersedia melaksanakan waktu kerja tersebut.
1
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
3. Waktu kerja diperusahaan diatur sebagai berikut : a. Hari Senin s/d Jumat ISTIRAHAT b. Hari Jum’at ISTIRAHAT c. Hari Sabtu ISTIRAHAT
: : : : : :
Jam 08.00 ~ 17.00 WIB Jam 12.00 ~ 13.00 WIB Jam 08.00 ~ 17.00 WIB Jam 11.30 ~ 13.00 WIB Jam 08.00 ~ 14.00 WIB Jam 12.00 ~ 13.00 WIB
4. Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam sehari dan 45 (empat puluh lima) jam
seminggu adalah sebagai kerja lembur.
Pasal.3 KERJA LEMBUR 1. Apabila perusahaan memerlukan karyawan harus bersedia untuk melekukan kerja lembur. 2. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku, yaitu ; KEPMENAKER No.102 Tahun 2004 sebagai berikut : a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa upah jam lembur pertama dibayar sebagai 1½ (satu setengah) kali upah sejam, untuk jam kerja kedua dan seterusnya 2 (dua) kali upah sejam. b. Apabila kerja lembur dilakukakan pada hari istirahat mingguan atau libur resmi : 1. Untuk setiap jam dalam batas waktu 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada kerja terpendek pada salah satu hari dalam 5 (lima) hari kerja seminggu, dibayar sedikit-dikitnya 2 (dua) kali upah sejam. 2. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam5 (lima) hari kerja seminggu; harus dibayar sebesar 3 (tiga) kali upah sejam. 3. Untuk jam kerja dan ketiga 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari kerja tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 5 hari jam kerja seminggu dan sebesar 4 (empat) kali upah sejam. c. Perhitungan upah lembur sejam = 1/173 x upah sebulan.
Pasal.4 PENGUPAHAN 1. System pengupahan diatur menurut harian, borongan dan bulanan dalam susunan yang telah diatur dalam perusahaan. 2. Penetapan upah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan jabatan, keahlian, kecakapan, prestasi kerja, kondite, dan lain sebagainya dari karyawan yang bersangkutan. 3. Pajak atas upah adalah menjadi tanggungan pekerja. 2
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
4. Peninjauan upah perorangan tidak dilaksanakan secara otomatis, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas prestasi, kondiste kerja masing-masing karyawan memperhatikan tingkat inflasi dan juga kemampuan perusahaan. 5. Pembayaran upah minimum/terendah tidak kurang dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan Pemerintah. 6. Pelaksanaan pembayaran upah untuk pekerja dilakukan pada tanggal awal bulan berikutnya. 7. Bagi pekerja/karyawan yang upahnya telah memenuhi/melampaui ketentuan upah minimum, penyesuaian/peninjauan upah sesuai dengan ayat 4 (empat) diatas akan diberikan pada waktu yang biasa diberlakukan perusahaan.
Pasal.5 TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN Perusahaan memberikan Tunjangan hari Raya Keagamaan bagi karyawan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No.: 04 Men/1994. 1. Berdasarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah sebagai berikut : a. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan terus menerus atau lebih besar 1 (satu) bulan upah. b. Karyawan yang mempunyai masa kerja lebih 3 (tiga) bulan secara menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proposional dengan masa kerja, dengan perhitungan sebagai berikut : Masa Kerja x 1 bulan Upah c. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari raya Keagamaan dilaksanakan secara keseluruhan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. d. Yang dimaksud Upah Tetap sebulan adalah Upah pokok ditambah Tunjangan Tetap. 2. Karyawan yang telah menerima Tunjangan hari Raya lebih dari ketentuan tersebut diatas dibayar dengan kebiasaan yang berlaku.
Pasal.6 PERAWATAN PENGOBATAN 1. Perusahaan akan menyediakan Poliklinik beserta Dokter dan perawat yang berada di lokasi pabrik yang dapat dipergunakan karyawan perusahaan atau berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1992. 2. Bagi karyawan yang akan menggunakan fasilitas tersebut harus lebih dahulu meminta ijin kepada perusahaan.
3
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
3. Bagi karyawan yang dalam keadaan mendesak memerlukan perawatan dan pengobatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, perusahaan akan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebijaksanaan. ( Untuk pasal ini belum berlaku )
Pasal.7 UPAH SELAMA SAKIT 1. Apabila karyawan sakit dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter, maka upah kerja harian tetap di bayar dan akan di berikan dana konpensasi pengobatan dengan nilai sesuai kebijaksanaan perusahaan minimal sebasar Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ). 2. Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu lama yang akan dibuktikan oleh surat Keterangan Dokter yang ditentukan oleh perusahaan, maka upah dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Empat bulan pertama dibayarkan sebesar 100% b. Empat bulan kedua dibayarkan sebesar 75% c. Empat bulan ketiga dibayarkan sebesar 50% d. Untuk bulan selanjutnya dibayar sebesar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh perusahaan. Pasal.8 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 1. Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan kedalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK ) sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Jo.Peraturan pemerintah No.14 Tahun 1993 serta peraturan pelaksanaannya. 2. Ruang lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi : a. Jaminan Kecelakaan b. Jaminan Hari Tua c. Jaminan Kematian d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja
Pasal.9 TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN KARENA KECELAKAAN KERJA 1. Apabila karyawan meninggal dunia bukan oleh/karena kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan santunan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut : - Upah dalam bulan yang sedang berjalan - Sumbangan ongkos penguburan dari PT.Jamsostek perusahaan - Uang Duka atau uang pengabdian karyawan yang besarnya serendah-rendahnya sesuai pasal 166 Undang-Undang No.13 tahun 2003. - Jamsostek/perusahaan bagi yang belum terdaftar melalui penetapan pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan. 4
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
2. Apabila keluarga karyawan yang meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan sumbangan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.
Pasal.10 ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR 1. Setelah bekerja 6 (enam) hari berturut-turut, maka kepada karyawan mendapatkan libur selama 1 (satu) hari. 2. Pada hari-hari Libur resmi/hari raya yang ditetapkan oleh Pemerintah, karyawan tidak diwajibkan untuk bekerja.
Pasal.11 ISTIRAHAT TAHUNAN 1. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapatkan upah penuh berlaku untuk karyawan tetap saja. 2. Perusahaan dapat menunda permohonan istirahat tahunan paling lambat 6 9enam) bulan terhitung sejak lahirnya hak istirahat tahunan. Istirahat tahunan tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian : asalkan satu bagian terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja terus menerus. 3. Bagi karyawan yang akan menggunakan istirahat tahunnya karyawan tersebut harus 1(satu) minggu sebelumnya telah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pimpinan Perusahaan. Perusahaan akan memberitahukan kepada karyawan tersebut apabila hak atas istirahat tahunan timbul kemudian. 4. Hak istirahat tahunan gugur apabila selama 6(enam) bulan sejak lahirnya hak tersebut Karyawan ternyata tidak menggunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang diberikan oleh perusahaan. 5. Bentuk dan formulir permohonan istirahat tahunan akan disediakan oleh Perusahaan.
Pasal.12 CUTI HAMIL / KEGUGURAN / HAID 1. Bagi karyawan wanita dengan minimal lama kerja 12 (dua belas ) bulan atau 1 (satu) tahun, yang melahirkan berhak atas cuti hamil 1½ (satu setengah) bulan sebelum dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan 4atau keguguran kandungan, dengan tetap mendapatkan upah. 2. Bagi karyawan yang akan menggunakan cuti hamil harus mengajukan permohonan terlebih dahulu Pimpinan Perusahaan dengan disertai surat Dokter yang merawatnya.
5
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
3. Bagi karyawan wanita yang sakit pada hari pertama dan kedua waktu haid tidak diwajibkan untuk bekerja dengan mendapatkan upah. Dengan memberitahukan kepada masingmasing atasannya apabila terjadi keragu-raguan terhadap kebenaran penggunaan hak tersebut maka perintah pengusaha atau atasan masing-masing, juru rawat wanita dapat mengadakan pemeriksaan terhadap pekerja bersangkutan.
Pasal.13 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPATKAN UPAH / TANPA UPAH 1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan yang meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan pekerjaan dengan mendapatkan upah apabila : a. b. c. d.
Pernikahan Karyawan sendiri 3 hari kerja Pernikahan anak karyawan 2 hari kerja Khitanan/Pembaptisan anak karyawan 2 hari kerja Suami/Istri/Anak/Orang Tua/mertua/Menantu Karyawan yang Meninggal dunia 2 hari kerja e. Istri karyawan melahirkan/keguguran 2 hari kerja f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia 2 hari kerja 2. Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus dipenuhi dahulu dari Perusahaan, kecuali keadaan mendesak tersebut dapat diajukan kemudian . 3. Atas pertimbangan-pertimbangan perusahaan, ijin meninggalkan pekerjaan diluar ketentuan tersebut diatas dapat diberikan tanpa upah. 4. Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari perusahaan atau surat-surat keterangan/alasan yang dapat diterima oleh perusahaan dianggap mangkir / Alpa dan upah tidak dibayar.
Pasal.14 TUNJANGAN UNTUK KE KELUARGA KARYAWAN YANG DITAHAN 1. Pengusaha dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan pengusaha maupun bukan. 2. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib bukan/atas pengaduan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) P.H.K dapat diajukan selama 6 (enam) bulan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. 3. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib sebagaimana dimaksud ayat (2) pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi
6
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
tanggungan dengan ketentuan sebagai berikut : -
Untuk 1 orang tanggungan Untuk 2 orang tanggungan Untuk 3 orang tanggungan Untuk 4 orang tanggungan
26% dari upah 35% dari upah 45% dari upah 50% dari upah
4. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama ditahan oleh pihak yang berwajib. 5. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali. 6. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja tanpa dapat pesangon.
Pasal.15 KESELAMATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA 1. Untuk menunjang produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dari karyawan, pihak perusahaan Wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja. 2. Setiap karyawan Wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya dan Wajib memakai alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan serta mengikuti/mematuhi ketentuanketentuan mengenai perlindungan kerja yang berlaku. 3. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan karyawan dari prusahaan, maka harus segera melaporkan kepada pimpinan perusahaan (atasan). 4. Diluar waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, setiap Karyawan tidak diperbolehkan memakai/menggunakan alat-alat perlengkapan kerja milik perusahaan untuk keperluan pribadai. 5. Setiap Karyawan Wajib memelihara alat-alat/kelengkapan kerja dengan baik dan teliti.
Pasal.16 TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KARYAWAN 1. Setiap Karyawan harus telah berada/hadir ditempat tugas masing-masing tepat pada waktu yang telah ditentukan/ditetapkan dan demikian pula pada waktu pulang meningglakan pekerjaan harus tepat pada waktunya. 2. Setiap Karyawan wajib mengisi daftar absensi dan mengembalikannya pada tempat yang telah disediakan baik pada waktu masuk maupun pulang kerja dan harus diisi oleh karyawan sendiri. Apabila mesin absensi mati, absensi hadir atau pulang diisi manual dan ditanda tangani oleh personalia. 7
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
3.
4. 5.
6. 7. 8.
Setiap karyawan wajib dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh atasannya atau pimpinan perusahaan yang berwenang memberikan Petunjuk atau Instruksi tersebut. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setiap karyawan wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua milik perusahaan, dan segera melaporkan kepada pimpinan perusahaan/atasan apabila mengetahui hal-hal yang menimbulakn bahaya atau kerugian perusahaan. Setiap Karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya mengenai perusahaan. Setiap karyawan wajib melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila ada perubahanperubahan atas status dirinya, susunan keluarganya, perubahan alamat dan sebagainya. Setiap Karyawan wajib memeriksa alat-alat kerja masing-masing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulakn kerusakan/bahaya yang akan mengganggu pekerjaan.
Pasal.17 PELANGGARAN TATA TERTIB YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (P.H.K) 1. Setiap Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, pelanggaran hukum dan merugikan perusahaan, bila seorang pekerja telah memperoleh Surat Peringatan dan merugikan perusahaan, bila seorang pekerja telah memperoleh Surat Peringatan Terakhir masih juga melakukan pelanggaran/kesalahan lain lagi maka dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (P.H.K). 2. Pemutusan Hubungan Kerja dapat langsung diajukan tanpa melalui surat-surat peringatan terhadap: a. Pekerja yang melakukan pencurian atau pelanggaran atau penipuan atau tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang menghilangkan kepercayaan pengusaha terhadapnya. b. Pekerja melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap atasan dan atau teman sekerja di dakam maupun di luar lingkungan perusahaan oleh perselisihan paham yang timbul di dalam perusahaan. c. Pekerja yang memancing timbulnya perkelahian terhadap atasan/pengusaha baik di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. d. Pekerja mengancam secara fisik terhadap atasan dan atau teman sekerja di lingkungan perusahaan. e. Pekerja yang menyebar fitnah dan atau membuat tulisan/surat kaleng yang menghina atasan dan atau teman sekerja di dalam perusahaan. f. Pekerja yang ternyata menggunakan surat-surat keterangan palsu atau yang dipalsukan dan atau memberikan kesaksian dan keterangan palsu kepada perusahaan. g. Pekerja yang masuk kedalam perusahaan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras atau mabuk atau pekerja melakukan permainan judi di dalam lingkungan perusahaan. 8
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
h. Pekerja yang melakukan perbuatan asusila seperti pemerkosaan, baik terhadap sesame pekerja maupun dengan orang luar yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. i. Pekerja yang dengan ceroboh atau sengaja merusak barang-barang, bahan-bahan dan alat-alat milik pengusaha atau milik pihak lain yang dipertanggungkan kepada pengusaha. j. Pekerja yang dihukum oleh berwajib karena suatu tindakan criminal. k. Pekerja yang membocorkan rahasia perusahaan ataupun rahasia keluarga pengusaha secara ekonomis menimbulkan kerugian bagi pengusaha. l. Pekerja yang melibatkan diri atau terlibat dalam penyebaran “Selebaran Gelap� yang mendesktritkan Pemerintah dan atau Aparat Pemerintah. m. Pekerja yang mengadakan rapat gelap, propaganda gelap, menyebarkan fitnah dan atau pekerja yang menghasut pekerja lainnya yang bisa menimbulkan kekacauan di lingkungan kerja atau pekerja yang membuat pertentangan suku, golongan dan agama di dalam perusahaan (SARA). n. Pekerja yang menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan yang diberikan kepadanya anatara lain menerima suap baik dalam bentuk uang maupun bentuk barang, ataupun jasa-jasa untuk kepentingan/menguntungkan atau memperkaya sendiri. o. Pekerja yang mendemonstrasikan keberanian dengan tujuan untuk mengintimidasi atau menakuti pekerja yang lain, maupun atasan dan atau pekerja yang sengaja membawa senjata api atau senjata tajam di dalam lingkungan perusahaan yang tidak ada hubungan dengan tugas pekerjaannya. p. Pekerja yang mengikat pengusaha, keluarga pengusaha, atasan atau teman sekerja untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tata kesopanan dan tata susila. q. Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja diatas akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku (UU No.13 Tahun 2003 Jo UU No.2 Tahun 2004).
Pasal.18 PEMBERIAN SURAT PERINGATAN 1. Pengusaha dapat memberikan peringatan tertulis kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib kerja perusahaan sebagai berikut : a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan. b. Meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan serta tanpa alasan yang sah pada waktu jam kerja. c. T idak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja. d. Tidak mematuhi/melaksanakan pekerjaan diperintahkan oleh atasan atau pimpinan perusahaan atau sebagainya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. e. Lalai, Ceroboh, yang dapat menimbulkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. f. Melanggar Standar Kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. 9
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
g. Bercanda, tidur, kerja bermalas-malasan pada waktu jam kerja walaupun telah diperingatkan. h. Sering mangkir/absen tanpa keterangan yang jelas. i. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan, baik secara material maupun inmaterial. j. Pekerja yang menolak sanksi yang dijatuhkan atas kesalahannya tanpa dan alas an yang logis. k. Pekerja yang menolak/membantah tugas-tugas maupun perintah yang layak, walaupun sudah diperingatkan oleh atasannya atau wakil pengusaha sesuai dengan jabatannya. Kepada Pekerja yang membuat dan atau menyebarkan surat, dengan maksud untuk mempengaruhi atau memperoleh dukungan pekerja untuk maksud-maksud tertentu, tanpa sepengetahuan atau seijin pengusaha. 2. Pekerja Karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib pengusaha, kami berikan Surat Peringatan secara tertulis, yaitu : a. Surat Peringatan I b. Surat Peringatan II c. Surat Peringatan III Surat Peringatan tidak selalu diberikan secara beruntun tanpa dilihat dari bobot kesalahan. 3. Masing-masing Surat Peringatan mempunyai masa berlaku 6 (enam) bulan dan apabila ternyata yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi dalam masa menjalani Surat Peringatan III, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan perkara da dilaksanakan sesuai dengan prosedur UU No.13 Tahun 2003 Jo. UU No.2 Tahun 2004.
Pasal.19 MANGKIR 1. Apabila karyawan tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan. Tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang syah, maka karyawan tersebut dinyatakan mangkir. 2. Apabila karyawan mangkir selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima oleh perusahaan dan sudah dipanggil 2 (dua) kali, maka karyawan tersebut dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri, dan akan diproses sesuai prosedur Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Pasal.20 SKORSING 1. Pengertian Skorsing Skorsing adalah sanksi hukuman yang diberikan kepada pekerja/karyawan yang melanggar isi kesepakatan atau peraturan perusahaan yang telah ditetapkan aturan hukumnya. 2. Jenis skorsing Jenis Skorsing terbagi 2 (dua) bagian masing-masing : 10
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
a. Apabila dipandang perlu perusahaan dapat mengenakan skorsing bagi pekerja/karyawan yang telah mendapatkan peringatan tertulis III (tiga). b. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/karyawan yang sedang proses kerja PHK dengan tetap wajib membayar upah sebesar hak-hak yang lain. Seperti biasa diterima pekerja/karyawan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
Pasal.21 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Adapun bentuk-bentuk PHK di Perusahaan a. Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan : - Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa dapat dilakukan setiap saat atas permintaan pekerja/karyawan perusahaan. - Pekerja tidak akan diberikan uang pesangon atau upah jasa maupun penggantian lainnya. b. Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak pekerja. Jika pekerja/karyawan ingin berhenti di perusahaan maka diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada bagian personalia dengan melalui atasannya. Dalam hal ini pekerja dapat diberikan uang pisah sesuai dengan peraturan perusahaan pasal 23 (lihat lampiran). c. Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Persetujuan. Dalam hal ini antara perusahaan dengan pekerja/karyawan telah menyetujui Pemutusan Hubunga Kerja, maka tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No.2 tahun 2004, Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari karyawan. Untuk ini pekerja/karyawan yang diberkan uang pesangon, uang jasa, uang pengganti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Pemutusan Hubungan Kerja karena Rasionalisasi Dalam hal terpaksa perlu dilakukan Rasionalisasi di perusahaan sehingga harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka pelaksanaannya sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Jo. UU No.2 Tahun 2004. e. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Cacat Medis dan Atau Sakit yang Berkepanjangan Dalam hal seorang Pekerja/karyawan tidak mampu bekerja karena sakit yang berkepanjangan atau cacat jasmani/rohani melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengindahkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo. UU No.2 Tahun 2004. f. Berakhirnya Hubungan Kerja karena Pekerja Meninggal Dunia - Dalam hal pekerja/karyawan meninggal dunia maka hubungan kerjanya dengan perusahaan putus dengan sendirinya. - Kepada ahli waris pekerja/karyawan yang bersangkutan perusahaan memberikan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003. - Pemutusan Hubungan Kerja karena telah melakukan pelanggaran berat atau telah diberikan Surat Peringatan ke III (tiga) terakhir, masih melakukan pelanggaran lagi. 11
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
2. Ketentuan pemberian uang pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 156. a. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut : - Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan upah 1 (satu) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun diberikan upah 2 (dua) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan upah 3 (tiga) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun diberikan upah 4 (empat) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun diberikan upah 5 (lima) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun diberikan upah 6 (enam) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun diberikan upah 7 (tujuh) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun 10 diberikan upah 8 (delapan) bulan upah. - Masa kerja kurang dari 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun diberikan upah 9 (sembilan) bulan upah. b. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut : - Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun diberikan 2 (dua) bulan upah. - Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun diberikan 3 (tiga) bulan upah. - Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun diberikan 4 (empat) bulan upah. - Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun diberikan 5 (lima) bulan upah. - Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun diberikan 6 (enam) bulan upah. - Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun diberikan 7 (tujuh) bulan upah. - Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun diberikan 8 (delapan) bulan upah. - Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih diberikan 10 (sepuluh) bulan upah c. Besarnya uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana ditetapkan ayat (2) meliputi : - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur - Biaya atau ongkos pulang pekerja/karyawan dan keluarganya ketempat dimana pekerja/karyawan diterima 12
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
-
Penggantian perumahan serta pengobatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
( Untuk Point 2 a, 2b, 2c diatas pada saat ini belum diberlakukan )
Pasal.22 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN DAN PINDAH LOKASI 1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hbungan Kerja karena perubahan status atau seluruhnya atau perusahaan pemilik perusahaan, sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja akan dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 pasal 163 ayat 1. 2. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja karena perubahan status atau perubahan pemilik perusahaan, sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan pekerja tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alas an apapun, maka pekerja berhak atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 pasal 163 ayat 2.
Pasal.23 UANG PISAH 1. Dalam hal pekerja mengundurkan diri secara baik-baik dan/atau sesuai dengan prosedur yang ada maka perusahaan akan memberikan uang pisah kepada pekerja yang besarnya sebagai berikut :
NO.
MASA KERJA
UANG PISAH
1.
0 BLN - 1 THN
-
2.
1 THN - 3 THN
1 BLN GAJI
3.
3 THN - 5 THN
3 BLN GAJI
4.
5 THN - 7 THN
5 BLN GAJI
KETERANGAN : UANG PISAH ADALAH GAJI POKOK + TUNJANGAN TETAP 13
KETERANGAN
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
Pasal.24 PENYELESAIAN KELUH KESAH KARYAWAN 1. Apabila terjadi keluh kesah/ketidakpuasan dan karyawan atas hubungan kerja, syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan akan diselesaikan, maka diteruskan kepada pimpinan tertinggi. 2. Apabila telah ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh agar diselesaikan secara musyawarah antara pimpinan Serikat Pekerja dengan pimpinan perusahaan dan apabila benar tidak bisa diselesaikan secara intern di perusahaan baru kemudian dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang untuk dapat diselesaikan lebih lanjut.
Pasal.25 PENUTUP 1. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum di dalam Peraturan Perusahaan ini, maka akan diatur sesuai dengan memperlihatkan Ketentuan Perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku. 2. Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dengan masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai disahkan.
Bandung, 07 September 2012 Mengetahui Pimpinan Perusahaan PT.MIPACKO FARRELA
YUDI SUDARMADI Direktur
14
PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA
LAMPIRAN : TELAH MEMBACA, MENGETAHUI, DAN MEMAHAMI ISI PERATURAN PERUSAHAAN PT. MIPACKO FARRELA NO.
NAMA
JABATAN
TANDA TANGAN
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
15