Studio perencanaan wilayah kabupaten grobogan

BU KU REN CAN A

3

kelom pok tiga studio perencanaan wilayah

GROBOGAN 2017-2037

PERENCANAAN W ILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

S U R A K A R TA

demogr af i

DEVI

f i si kdasar

DARA

t at agunal ahan

KOKOH ARI EFKEVI N

sosi albudaya

pr asar ana

NASA

3

NI RMAsarana kebi j akan

MI RZA

kel embagaan

ekonomi

FI STI RA

ELDORA

pembi ayaan

RENA DARUL

t r anspor t asi

KATAPENGANTAR

Puj isyukurkehadi r atTuhan Yang Maha Esa at asl i mpahan kar uni a ser t ar ahmat Nya sehi ngga kamidapatmenyel esai kan Lapor an Akhi rRencana T at a Ruang Wi l ayah Kabupat en Gr obogan T ahun 2017 -2037.Tuj uan dar ipenyusunan Lapor an Akhi ri niadal ah unt ukmemper mudah pel aksanaan dar iset i ap t ahapan dal am pr oses penyusunan Rencana T at a Ruang Wi l ayah Kabupat en Gr obogan.

Buku Lapor an Pendahul uan i nimer upakan t ahap akhi rdar iser angkai an pel apor an yang akan di hasi l kan dar ikegi at an penyusunan Rencana T at a Ruang Wi l ayah Kabupat en Gr obogan.Secar a mat er i albuku i nimemuat ( 1)Pendahul uan,( 2)Tuj uan Konsep,( 3)St rukt urRuang ( 4)Pol a Ruang ( 5)Kawasan St rat egi s,( 6)Arahan Pemanf aat an Ruang,( 7)Arahan Pengendal i an Ruang,( 8)Kel embagaan dan Peran Sert a Masyarakat .

Dal am penyusunan Lapor an Akhi ri niTi m Penyusun t el ah mendapat kan masukan dar iber bagaipi hak,unt uki t u kamimengucapkan t er i makasi h at asper hat i an dan ker j asamanya kepada semua pi hakyang t er kai t .

Ucapan t er i ma kasi hj uga kamihat ur kan kepada BapakEr r ydar iBPBD Kabupat en Gr obogan yang t el ah mengi zi nkan f ot of ot o aer i aldar il angi t Gr obogan unt ukdi t ampi l kan pada sampul sampuldepan l apor an kami .

Kamimenyadar ibahwa masi ht er dapatbanyakkekur angan dal am l apor an i ni .Ol eh kar ena i t u,kamimenghar apkan kr i t i kdan sar an yang membangun demiper bai kan dan penyempur naan.Semoga Lapor an Akhi rKel ompok3 i nidapatber manf aatbagisemua pi hakyang ber kepent i ngan dan dapatmenj adir ef er ensibagipengembangan i l mu t er ut ama dibi dang Per encanaan Wi l ayah dan Kot a.

Sur akar t a,J anuar i2016 Ti m Penyusun

daftar isi BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang // 2 1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Ruang Lingkup Wilayah // 5

1.2.2 Ruang Lingkup Waktu // 5

1.2.3 Ruang Lingkup Substansi // 5 1.3 Landasan Hukum // 6 1.4 Tinjauan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

1.4.1 Arahan Struktur Ruang Kabupaten Grobogan // 6

1.4.2 Arahan Pola Ruang Kabupaten Grobogan // 7 1.5 Tinjauan RTRW // 7

BAB II TUJUAN, KONSEP, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

2.1.1 Tujuan // 10

2.1.2 Sasaran // 10 2.2 Konsep Dasar Penataan dan Pengembangan Wilayah

2.2.1 Konsep Pengembangan Agropolitan // 11

2.2.2 Konsep Pengembangan Industri // 12

2.2.3 Konsep Pengembangan Pariwisata // 12

2.2.4 Konsep Pengembangan Konektifitas dan Sinergitas Antar Sektor Unggulan // 13 2.3 Kebijakan Strategi Penataan Ruang

2.3.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kawasan // 14 2.3.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kawasan // 14

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

3.1 Konsep Struktur Ruang Wilayah

3.1.1 Rencana Pusat Pelayanan // 16

3.1.2 Rencana Sistem Perwilayahan // 20

3.1.3 Rencana Sistem Pergerakan // 23

3.1.4 Rencana Sistem Evakuasi // 1

3.1.4.1 Rencana Jalur Evakuasi // 1

3.1.3.2 Rencana Moda Transportasi Evakuasi // 24 3.2 Rencana Sosial Demografi

3.2.1 Kependudukan // 30

3.2.2 Ketenagakerjaan // 32

3.2.3 Sosial Budaya // 33 3.3 Rencana Pembangunan Sarana

3.3.1 Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan // 33

3.3.2 Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan // 35

3.3.3 Rencana Pengembangan Sarana Peribadatan // 36

3.3.4 Rencana Pengembangan Sarana Perdagangan // 36 3.4 Rencana Pengembangan Jaringan

3.4.1 Rencana Jaringan Air Bersih // 36

3.4.2 Rencana Jaringan Drainase // 39

daftar isi

3.4.3 Jaringan Irigasi // 39

3.4.4 Jaringan Persampahan // 39

3.4.5 Jaringan Air Limbah // 40

3.4.6 Jaringan Listrik // 40 3.5 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan // 40

BAB IV RENCANA POLA RUANG

4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

4.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya // 42

4.1.2 Hutan Lindung // 42

4.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat // 43

4.1.4 Sawah Lestari // 42 4.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

4.2.1 Permukiman // 44

4.2.2 Industri // 45

4.2.3 Hutan Budidaya // 45

4.2.4 Pertanian // 45

4.2.5 Pariwisata // 45

4.2.6 Kebun // 45

BAB V RENCANA KAWASAN STRATEGIS

5.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi

5.1.1 Rencana Pengembangan Kawasan Industri // 48

5.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata // 51

5.1.3 Rencana Koridor Pengembangan // 51

5.1.4 Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan // 54

5.1.5 Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan // 56 5.2 Rencana Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan // 61 5.3 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan // 62

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 6.1 6.2 6.3 6.4

Usulan Program Pemanfaatan Ruang // 66 Pendanaan dan Sumbernya // 67 Pelaksana Program Pemanfaatan Ruang // 67 Tahapan Waktu Pelaksanaan Program // 67

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 7.1

7.2 7.3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang Wilayah Kabupaten 7.1.1 Ketentuan Perizinan // 84 Ketentuan Insentif-Disinsentif // 88 Ketentuan Sanksi // 91

BAB VIII KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 8.1 Kelembagaan // 81 8.1.1 Badan Usaha Milik Desa // 93 8.1.2 Arahan Hubungan Antarlembaga // 94 8.2 Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat // 97

daftar tabel Tabel 1.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan // 5 Tabel 1.2 Pusat-pusat Kegiatan // 7 Tabel 3.1 Pusat Pelayanan // 17 Tabel 3.2 Pembagian BWP // 20 Tabel 3.3 Rencana Proyeksi Penduduk Berdasarkan Pembagian BWP dan Pusatnya // 30 Tabel 3.4 Rencana Proyeksi Kepadatan Penduduk Berdasarkan Pembagian BWP dan Pusatnya // 31 Tabel 3.5 Perbandingan Rencana Daya Tampung dengan Proyeksi Penduduk // 31 Tabel 3.6 Rencana Penambahan Sarana Pendidikan di Kabupaten Grobogan // 34 Tabel 3.7 Rencana Penambahan Sarana Kesehatan di Kabupaten Grobogan per Sub BWP Tahun 2037Tahun 2037 // 35 Tabel 5.1 Rencana Pengembangan Sub-Sistem Pra-Produksi Pertanian // 57 Tabel 5.2 Rencana Pengembangan Sub Sistem Produksi Pertanian // 58 Tabel 5.4 Rencana Pengembangan Sub Sistem Pasca Produksi Pertanian // 59 Tabel 5.5 Komoditas Olahan Kabupaten Grobogan // 61 Tabel 6.1 Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan // 68 Tabel 7.1 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang // 85 Tabel 7.2 Tindakan Insentif dan Disinsentif Kabupaten Grobogan // 90 Tabel 8.1 Kelembagaan Dinas Daerah Terkait Inovasi // 95  

daftar gambar Gambar 2.1 Konsep Pengembangan Sinergitas Antar Sektor Unggulan // 13 Gambar 2.2 Konsep Pengembangan Agropolitan Didukung Industri dan Wisata Lokal // 14 Gambar 3.1 Grafik Produktifitas Tenaga Kerja Kabupaten Grobogan Tahun 2016 // 32 Gambar 8.1 Diagram Venn Kelembagaan // 93 Gambar 8.2 Ilustrasi Arahan Hubungan Antarlembaga Agropolitan // 94 Gambar 8.3 Konsep Pengembangan Sinergitas Antar Sektor Unggulan // 94 Gambar 8.4 Alur Koordinasi Kelembagaan Terkait Inovasi // 95

daftar peta Peta 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan // 4 Peta 3.1 Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Grobogan // 19 Peta 3.2 Rencana Pembagian Bagian Wilayah Perencanaan Kabupaten Grobogan // 22 Peta 3.3 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi // 25 Peta 3.4 Rencana Pegembangan Sarana Prasarana Penunjang Transportasi // 26 Peta 3.5 Rencana Pengembangan Efektivitas Pengembangan Moda Transportasi Evakuasi Kabupaten Grobogan // 27 Peta 3.6 Rencana Evakuasi Kabupaten Grobogan // 29 Peta 3.7 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan // 41

Peta 4.1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan 2017 – 2037 // 46 Peta 5.1 Rencana Pengembangan Kawasan Industri // 49 Peta 5.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata // 52 Peta 5.3 Rencana Koridor Pengembangan // 53 Peta 5.4 Kawasan Strategis Perkotaan // 55 Peta 5.5 Rencana Kawasan Strategis Pertanian // 60 Peta 5.6 Peta Kawasan Strategis Karst // 63 Peta 5.7 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan // 64

1 • pendahuluan

1.1 Latar Belakang Kabupaten Grobogan merupakan wilayah bagian dari KEDUNGSEPUR. KEDUNGSEPUR merupakan sebuah wilayah kerjasama yang meliputi lima wilayah administratif, yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi. Purwodadi merupakan wilayah bagian di dalam Kabupaten Grobogan. Di dalam RTR Jawa Bali disebutkan bahwa wilayah KEDUNGSEPUR merupakan wilayah potensial agropolitan, dimana agropolitan meliputi potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Potensi tersebut juga terdapat di Kabupaten Grobogan.

Salah satu kegiatan yang unggul di Kabupaten Grobogan adalah pertanian.

2 Sektor pertanian di Kabupaten Grobogan berperan penting bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari sebagian besar wilayah Grobogan merupakan lahan sawah dan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian wilayah. Ini juga dibuktikan dalam PDRB Kabupaten Grobogan, bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar Selain dari sektor pertanian, masyarakat juga mengandalkan sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan.

Akan tetapi, potensi dari sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan tidak sebesar potensi pertanian di Kabupaten Grobogan. Sektor-sektor tersebut hanya sebagai pendukung bagi masyarakat.

Oleh karena itu, sektor pendukung tidak dapat dikesampingkan, melainkan harus tetap dipertimbangkan dalam upaya mendukung pengembangan potensi unggulan wilayah.

s u i

2 1

Dalam Bab I Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 2017-2037, akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, Tinjauan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Tinjauan RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 terkait wilayah perencanaan.

Pendahuluan bab satu

3

t w l

0 6

Dilihat dari letaknya Kabupaten Grobogan memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN dan KEDUNGSEPUR. Ini juga berpengaruh dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sekunder atau kegiatan-kegiatan selain kegiatan agropolitan.

Salah satu kegiatan yang ada yaitu kegiatan industri. Sektor industri tersebar cukup banyak di Kabupaten Grobogan. Akan tetapi, industri yang terdapat di wilayah perencanaan didominasi oleh industri-industri pengolahan pertanian dan perkebunan.

Wilayah yang didominasi pedesaan ini juga memiliki keunikan-keunikan yang patut dipertimbangkan khususnya dalam hal penataan ruang. Keunikan tersebut terlihat dari budaya yang dimiliki masyarakatnya serta sarana-sarana wisata yang tersebar. Budaya dan wisata yang terdapat di wilayah perencanaan mayoritas merupakan sektor alami, atau wisata alam.

Karena hal itu, Kabupaten Grobogan memerlukan sebuah konsep penataan ruang yang memprioritaskan pertanian dengan tetap memperhatikanbudaya sertapotensialamnya.

Konsep yang dapat mewujudkan penataan ruang pertanian dan potensi alam tersebut adalah

“ A g r o p o l i t a n

didukung

industri dan wisata lokal�

Konsep Agropolitan merupakan salah satu alternatif bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya. Menurut Departemen Pertanian (2002), Agropolitan terdiri dari kata agro dan politan (polis). Agro berarti pertanian dan politan berarti kota. Dengan demikian Agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sementara didukung industri dan wisata lokal (local tourism) yang dimaksud adalah pengembangan potensi kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota harus tetap memperhatikan potensi-potensi alam yang dimiliki wilayah perencaaan. Artinya dalam pengembangan industri harus tetap industri-industri yang berbahan dasar dari alam, pengembangan wisata-wisata alam perlu digalakkan untuk mendukung pengembangan pertanian, dan begitupun sebaliknya.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan harus tetap mempertimbangkan berbagai karakteristik wilayah yang ada. Tindakan yang dapat dilakukan dapat berupa perumusan arahan pengembangan tata ruang.

4

s u i

2

Peta 1.1 Administrasi Kabupaten Grobogan Sumber : Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

1

1 • pendahuluan

1.2 Ruang Lingkup Tabel 1.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

1.2.1 Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam Studio Perencanaan Wilayah dengan konsep “Agropolitan Berbasis Kearifan Lokal” ini terdiri dari 19 kecamatan. Adapun 19 kecamatan ini memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

1.2.2 Ruang Lingkup Waktu

5

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka periode Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan ini adalah 20 (dua puluh) tahun ke depan yaitu tahun

2 0 1 7 - 2 0 3 7 Sumber: Kabupaten Grobogan dalam Angka, 2016

t

1.2.3 Ruang Lingkup w Substansi l

0 6

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Grobogan memakai salah satu prinsip perencanaan yaitu komprehensif. Prinsip perencanaan komprehensif ini berarti mencakup semua aspek-aspek perencanaan sehingga ruang lingkup substansi dari rencana ini meliputi:

1.

Kebijakan, program, dan rencana

pembangunan berjalan yang berlaku,

baik meliputi kebijakan lokal maupun regional

2.

3.

4.

5.

Fisik dasar dan sumberdaya alam

6.

7.

Tata guna lahan dan tata lingkungan

Demografi dan sosial-budaya penduduk Perekonomian dan kegiatan usaha

Sarana prasarana dan sistem transportasi Kelembagaan dan pembiayaan pembangunan

1 • pendahuluan

1.3 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan konsep “Agropolitan Berbasis Kearifan Lokal” ini didasarkan pada peraturan dan undang-undang sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2.

UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

3.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4.

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

5.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6.

Undang-Undang No. 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana

7.

PP No. 69 Tahun 1996 tentang

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

8.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian

9.

Peraturan Menteri PU No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

10.

PP No.10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

11.

PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

12.

PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

13.

PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

14.

PP No. 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

16.

UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyusul Undangundang No. 7 1996 tentang Pangan yang Menyebutkan Perlunya Dibangun Ketahanan Pangan yang meliputi Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan untuk Mengantisipasi Kemungkinan Terjadinya Kerawanan Pangan jika Dikaitkan dengan Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

1.4 Tinjauan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Peninjauan RTRW Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk mengetahui kebijakan provinsi Jawa Tengah dalam mengatur penataan ruang Kabupaten Grobogan.

1.4.1 Arahan Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa konsep struktur ruang Provinsi Jawa Tengah terhadap Kabupaten Grobogan yaitu: 1.

PKN (Pusat Kegiatan Nasional) : kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

2.

PKL (Pusat Kegiatan Lokal) : kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

6

s u i

2 1

1 • pendahuluan

1.4.2 Arahan Pola Ruang Kabupaten Grobogan

Pola ruang untuk Kabupaten Grobogan disebutkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah antara lain: 1. Kawasan lindung : merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

2. Kawasan Budidaya : merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

1.5 Tinjauan RTRW PPL meliputi : a. Desa Karangasem Kecamatan Wirosari b. Desa Boloh Kecamatan Toroh c. Desa Jeketro Kecamatan Gubug

7

d. Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi e. Desa Putatsari Kecamatan Grobogan f. Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan g. Desa Simo Kecamatan Kradenan h. Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo i. Desa Sedadi Kecamatan Penawangan j. Desa Telawah Kecamatan Karangrayung

Penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis dapat dilihat sebagai berikut

t

Penetapan Kawasan Lindung berupa : •Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan, Kawasan Api Abadi Mrapen di Kecamatan Godong, Kawasan Gua Lawa dan Macan di Kecamatan Grobogan, Kawasan Gua Urang, Kawasan Makam Ki Ageng Selo, dan Kawasan Makam Ki Ageng Tarub di Kecamatan Tawangharjo.

•Kawasan rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan.

•Kawasan lindung karst yang merupkan bagian dari bentang alam karst Sukolilo di Kecamatan Brati dan Kecamatan Grobogan.

Penetapan Kawasan Budidaya berupa kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Tabel 1.2 Pusat-pusat Kegiatan

w l

0 6 Sumber: Kabupaten Grobogan dalam Angka, 2016

1 • pendahuluan

Penetapan Kawasan Strategis

yaitu meliputi : •Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi : Koridor pengembangan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi sebagai bagian dari KSN Kedungsepur; Kawasan agropolitan Kutosaringan, di Kecamatan Pulokulon dengan produksi jagung dan kedelai, Kecamatan Toroh dengan produksi jagung, Kecamatan Wirosari dengan produksi sapi potong dan jagung dan Kecamatan Penawangan dengan produksi melon, semangka dan kacang hijau.

Kawasan strategis perkotaan, meliputi perkotaan Wirosari di Kecamatan Wirosari danperkotaan Kradenan di Kecamatan Kradenan.

•Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup berupa kawasan karst Sukolilo •Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Sosial dan Budaya meliputi Kawasan Mrapen di Kecamatan Godong dan Kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan.

8

s u i

2 1

bab

dua

Tujuan, Konsep, Kebijakan, Strategi, dan Pengembangan Wilayah

Dalam Bab II Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 20172037, akan dijelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah, Konsep Dasar Penataan dan Pengembangan Wilayah, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang.

2.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dapat dirumuskan berdasarkan atas visi misi yang telah disusun. Visi dan misi haruslah sesuai dengan karakteristik wilayah perencanaan. Adapun visi Kabupaten Grobogan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 2017-2037 adalah:

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Grobogan yang mandiri dan sejahtera dengan mengoptimalkan potensi wilayah�

10

Untuk mencapai misi tersebut, disusun misi antara lain: 1.

Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pelayanan sarana prasarana 2.

Meningkatkan pengembangan potensi wilayah 3.

Pemberdayaan produktifitas masyarakat terkait sektor pertanian 4.

Perlindungan usaha pengolahan dalam kesempatan peningkatan ekonomi

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam rangka menyelesaikan isu atau perma- s salahan yang ada di dalam kawasan. Pencapaian yang diinginkan ini bersifat memperbaiki keadaan, memecahkan masalah, serta memastikan masa depan yang dapat lebih baik.

Dengan demikian tujuan diikuti oleh sasaran yang menunjukkan langkah-langkah yang dapat u diambil untuk menjaga supaya tindakan yang direncanakan tidak meleset dari tujuan awal.

TUJUAN Tujuan dari rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Didukung Potensi Lokal ini adalah untuk mewujudkan efektivitas manajemen ruang dan distribusi pemasaran untuk mengembangkan kawasan unggulan pertanian serta potensi industri dan pariwisata di Kabupaten Grobogan Tahun 20172037.

SASARAN

Adapun sasaran yang ditetapkan guna sebagai langkah-langkah guna mencapai tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: a. Meningkatan kualitas dan jangkauan pe layanan infrastruktur wilayah secara terpadu b. Mengembangkan potensi pertanian, industri, dan pariwisata c. Mengintegrasikan sistem produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi d. Membentuk pusat-pusat kegiatan baru

i

2 1

2 • tujuan, konsep, kebijakan, strategi penataan dan pengembangan wilayah

2.2 Konsep Dasar Penataan dan Pengembangan Wilayah

11

Konsep diturunkan dari tujuan dan sasaran rencana yang diformulasikan secara lebih spesifik sehingga memperjelas arah penataan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Didukung Potensi Lokal ini, terdapat beberapa konsep pengembangan yang dirumuskan berdasarkan potensi, masalah, peluang, dan tantangan yang sudah dianalisis sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis multisektoral, diketahui bahwa Kawasan Agropolitan Didukung Potensi Lokal ini memiliki 3 sektor yang dapat dimaksimalkan pengelolaannya, yaitu sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

Ketiga sektor tersebut selain dapat dikembangkan sebagai sebuah sektor yang masing-masing membentuk sebuah klaster secara terpadu juga dapat disinergikan antar sektornya.

Dengan potensi dari masing-masing sektor

yang dapat disinergikan satu sama lain serta adanya sektor pariwisata yang dapat di-

prime mover diantara sektor-sektor lain, place branding jadikan

dapat terbentuk dengan baik. Place branding yaitu pembentukan citra pada suatu tempat atau kawasan dapat menjadi penarik yang kuat bagi berbagai macam investasi karena nilai jualnya yang tinggi. Dengan demikian perekonomian kawasan diharapkan dapat meningkat akibat adanya dorongan dari pengembangan klaster-klaster sektor unggulan yang terpadu dan berkelanjutan ini.

2.2.1 Konsep Pengembangan Agropolitan

t w l

0 6

Agropolitan berada pada sektor pertanian. Sektor agropolitan yang berkembang pada kawasan studi adalah pertanian tanaman pangan terutama padi dan jagung. Konsep dasar dari pengembangan sektor agropolitan dengan peningkatan daya saing komoditas unggulan melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan jaringan pemasaran. Konsep pengembangan untuk sektor agropolitan pada Kawasan Agropolitan didukung potensi lokal ini dapat lebih dirinci sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, serta jaringan pemasaran produk agropolitan b .Bagi komoditas potensial, pengembangan dilakukan dengan mening katkan nilai jual produk yaitu dengan cara diolah terlebih dahulu (memanfaatkan in dustri yang sudah ada di kawasan. c. Bagi komoditas non potensial, pengembangan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan jumlah produksi sehingga dapat meningka tkan daya saingnya sehingga menjadi komoditas potensial.

Secara spasial, kawasan agropolitan dikembangkan pada kawasan yang sudah memiliki dan/atau berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini juga didasarkan pada hasil analisis sebelumnya mengenai kemampuan tanah, arahan pemanfaatan ruang, serta klaster kawasan yang sudah terbentuk sebelumnya. Adapun sektor agropolitan akan ditata dan dikembangkan khususnya pada desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Gubug, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, dan Kecamatan Ngaringan.

2 • tujuan, konsep, kebijakan, strategi penataan dan pengembangan wilayah

2.2.2 Konsep Pengembangan c.

Industri

Bagi komoditas potensial, pengemban gan dilakukan dengan meningkatkan

jangkauan pemasaran dan volume ek Sektor industri yang berkembang pada Kawasan spor baik di dalam maupun di luar ini terbagi dalam 3 jenis yaitu industri besar, in- dustri menengah, dan industri kecil atau rumah negeri. tangga. Sektor industri pengolahan memberikan d.

Bagi komoditas non potensial, pengem kontribusi yang cukup tinggi dalam hal penyer- bangan dilakukan dengan meningkatkan apan tenaga kerja pada kawasan. Potensi yang kualitas dan kuantitas produk dengan in dimiliki oleh sektor industri inilah yang menja- tervensi teknologi. dikan sektor industri dapat dikembangkan lagi Secara spasial, industri yang akan dikembangkan pengelolaannya karena juga merupakan salah adalah pada kawasan yang sudah memiliki dan/ satu sektor basis pada kawasan. Selain itu, sek- atau berpotensi untuk dikembangkan sebagai tor industri pengolahan merupakan sektor yang kawasan andalan industri pengolahan. Seperti dapat disinergikan dengan sektor-sektor yang halnya sektor agropolitan, hal ini juga didasarlain karena memiliki forward dan backward kan pada hasil analisis sebelumnya mengenai linkage yang dapat dikembangkan. kemampuan tanah, arahan pemanfaatan ruang.

Konsep dasar dari penataan dan pengembangan Penentuan kawasan pengembangan industri ini sektor industri pengolahan adalah pengopti- dilengkapi dengan satu tambahan pertimbanmalan posisi sektor industri sebagai sektor basis gan yaitu letaknya yang dilalui oleh jalan kolekpada kawasan dengan meningkatkan nilai jual tor primer yang menghubungkan Semarang produk pada skala regional, nasional, maupun dan Surakarta sehingga akan memudahkan alur internasional. Konsep pengembangan untuk produksi dan distribusi. Adapun sektor indussektor industri pengolahan dapat lebih dirinci tri pengolahan akan dikembangkan pada desa/ sebagai berikut: kelurahan yang berada di Kecamatan Gubug, a. Memaksimalkan penggunaan bahan Godong, Purwodadi, dan Klambu.

baku untuk industri yang berasal dari dalam kawasan sehingga volume impor dapat itekan dan biaya pun dapat dikurangi. Hal ini juga dapat memacu sektor pemasok bahan baku untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Meningkatkan kinerja teknis, manaje men pengolahan, serta manajemen pe masaran produk olahan industri baik in dustri skala kecil, sedang, maupun besar

b.

2.2.3

Konsep Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata dikonsepkan sebagai pengikat dari sektor-sektor lain atau menjadi prime mover dalam kawasan sehingga akan membentuk place branding tersendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa sektor agropolitandan industri selain akan dikembangkan secara sektoral dengan konsep yang sudah disebutkan sebelumnya, ketiga sektor ini juga akan ditarik pengembangannya untuk dapat dilebur dengan sektor pariwisata. Namun demikian, Kabupaten Grobogan sendiri juga telah memiliki kawasan pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan, baik wisata alam, wisata rohani, wisata edukasi, dan lain-lain. Kawasan pariwisata pada Kabupaten Grobogan ini belum terlalu nampak keberadaannya apabila dibandingkan dengan kawasan wisata lain pada kabupaten di sekitarnya. Maka dari itulah konsep dasar pengembangan kawasan wisata yang dirumuskan adalah peningkatan kualitas, daya tarik, serta pelayanan kawasan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian. Secara lebih rinci berikut merupakan konsep dasar dari pengembangan sektor pariwisata :

12

s u i

2 1

2 • tujuan, konsep, kebijakan, strategi penataan dan pengembangan wilayah

a. b. c.

Meningkatkan promosi dan pelayanan kawasan wisata yang sudah ada Meningkatkan kualitas, amenitas, atraksi, aksesibilitas, dan aktivitas

Mensinergikan sektor agropolitan, dan industri sebagai salah satu destinasi wisata edukasi baru.

Secara spasial, wisata yang akan dikembangkan adalah pada kawasan yang sudah memiliki dan atau berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Seperti halnya pada sektor-sektor lain, hal ini juga didasarkan pada hasil analisis sebelumnya mengenai kemampuan tanah, arahan pemanfaatan ruang. Adapun kawasan yang akan dikembangkan adalah kecamatan Godong, Purwodadi, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Grobogan, Tawangharjo, dan Wirosari.

2.2.4 Konsep Pengembangan Konektifitas dan Sinergitas Antar Sektor Unggulan

13

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Grobogan memiliki 3 sektor yang dapat diunggulkan, yaitu sektor agropolitan, industri, dan pariwisata. Ketiga sektor ini bukanlah sektor yang harus berdiri sendiri dalam pengembangannya melainkan dapat disinergikan satu sama lain. Oleh karena itulah konsep pengembangannya dengan cara mensinergikan sistem pengelolaan sektor pariwisata dan industri dengan sektor agropolitan sebagai penggerak sekaligus pengikat utama sehingga dapat membentuk sebuah place branding. Berikut merupakan bagan ilustrasi konsep pengembangan sinergitas antar sektor unggulan :

t w l

0 6

Gambar 2.1 Konsep Pengembangan Sinergitas Antar Sektor Unggulan Sumber: Rencana Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan,, 2016

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat irisan antar ketiga sektor menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain. Sinergitas yang terbentuk antar 3 sektor ini dapat memberikan snowball effect dalam arti positif karena akan memunculkan banyak nilai tambah dalam upaya pengembangan.

Keuntungan yang pertama adalah munculnya berbagai kawasan baru dengan potensi yang belum dimiliki oleh kabupaten lain pada wilayah di sekitarnya dam akan memberikan keuntungan karena dengan adanya daya tariknya yang tinggi maka akan adanya peluang investasi. Tingginya angka investasi yang masuk tentu akan meningkatkan perekonomian di dalam kawasan, kemunculan kawasan terpadu sebagai place branding juga dapat memicu pertumbuhan kawasan di sekitarnya.

Dengan banyaknya manfaat yang muncul dari konsep pengembangan ini yang tentu saja didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai.

2 • tujuan, konsep, kebijakan, strategi penataan dan pengembangan wilayah

2.3

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah perencanaan terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kawasan serta kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kawasan. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kawasan dan pola ruang dijabarkan dari penjelasan berikut ini.

2.3.1. Kebijakan dan Strategi

Pengembangan Struktur

Ruang Kawasan

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang terdiri dari beberapa kebijakan beserta strateginya yang dijabarkan seperti berikut ini:

1.

Pengembangan sistem pusat kegia

tan yang terintegrasi dan tersebar mer

ata di seluruh bagian wilayah, dengan strategi:

a.

Mengembangkan pusat-pusat

pelayanan umum dan sosial;

b.

Mengembangkan jejaring wisata terpadu;

c.

Meningkatkan kualitas dan kuan titas sarana-prasarana;

d.

Mengembangkan jaringan peng

hubung antar pusat kegiatan; dan

e.

Meningkatkan aksesibilitas

wilayah terhadap daerah sekitar.

2.3.2. Kebijakan dan Strategi

Pengembangan Pola

Ruang Kawasan

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang terdiri dari 2 kebijakan. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dapat dijabarkan seperti berikut ini: 1.

Kebijakan kawasan lindung,

dengan strategi :

a.

Menjaga dan mengemba

likan fungsi kawasan lindung

dari dampak kerusakan

akibat letusan;

b.

Membatasi perkembangan

dan memulihkan secara

bertahap kawasan lindung

yang telah berubah fungsi

dan/atau menurun akibat

pengembangan kegiatan budidaya.

14

2.

Kebijakan pengembangan kawasan

budidaya, dengan strategi :

a.

Terwujudnya ruang kawasan

budidaya yang terintegrasi antar aktivitas;

b.

Mengarahkan pengemban

gan kawasan terbangun ke

arah timur dan selatan, men s

jauhi kawasan rawan bencana;dan

c.

Pengoptimalan penggunaan

lahan yang tidak produktif.

2.

Pengembangan sistem jaringan infra

struktur transportasi, mitigasi dan adap

tasi untuk penyelamatan (jalur evakua

si), dengan strategi :

a.

Mengembangkan moda dan rute

angkutan umum yang mendukung

pengebangan kawasan;

b.

Penetapan jalur evakuasi den

gan mengoptomalkan jaringan

jalan yang ada Gambar 2.2 Konsep Pengembangan Agropolitan Didukung Indsutri dan Wisata Lokal Sumber: Rencana Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan,, 2016

u i

2 1

3.1 Konsep Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang dimaksudkan untuk dapat membentuk pola pusat-pusat kegiatan yang dapat melayani permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan dukungan sistem jaringan prasarana wilayah.

3.1.1 Rencana Pusat Pelayanan Di Kabupaten Grobogan terdapat beberapa pusat aktivitas meliputi pusat kegiatan pertanian, pelayanan umum, pariwisata dan pusat pelayanan trasportasi, kemudian pusat kegiatan industri serta pusat permukiman.

Berdasarkan karakteristik wilayah dan keterjangkauannya, di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat pelayanan yang berbeda-beda dimana pusat hirarki pelayanan tertinggi ada di empat kecamatan yakni Purwodadi, Gubug, Godong dan Wirosari. Dua kecamatan lain yakni Kradenan dan Toroh memiliki potensi pelayanan yang bisa dikembangkan sehingga kedua kecamatan selanjutnya ditetapkan sebagai PKLp. Oleh karenanya akan dilakukan intervensi dengan meningkatkan-

-pusat pelayanan di dua kecamatan tersebut dari yang semula PKLp diharapkan bisa meningkat menjadi PKL di akhir tahun perencanaan agar mampu mencukupi pelayanan lokal serta dapat berkontribusi pada skala wilayah.

Setelah merencanakan pusat-pusat pertumbuhan, maka harus dipastikan bahwa pusat-pusat kegiatan tersebut mampu terintegrasi dan terhubung secara langsung satu sama lain untuk menjamin keseimbangan interaksi antar pusat kegiatan. Antar pusat-pusat kegiatan tersebut sudah terhubung dengan jalan lokal maupun kolektor sehingga diharapkan mampu menunjang peningkatan pusat-pusat aktifitas.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang saling berhirarkis dan membentuk suatu keterkaitan fungsional. Dalam struktur ruang wilayah sistem yang terbentuk menggambarkan karakter pemanfaatan ruang yang terdiri dari strata pusat-pusat pelayanan yang terkait dengan pola transportasi dan sistem prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah. Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan sistem pusat permukiman serta arahan sistem prasarana wilayah.

Rencana Struktur Ruang bab tiga

16

s u i

2 1

3 •rencana struktur ruang Tabel 3.1 Pusat Pelayanan

17

t w l

0 6

Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan 2016

3 •rencana struktur ruang

Tabel 3.1 Pusat Pelayanan

18

s u i

Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan 2016

2 1

3 •rencana struktur ruang

19

t w l

0 6

Peta 3.1 Peta Rencana Pusat Pelayanan Kabupaten Grobogan 2017 – 2037 Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan 2016

3 •rencana struktur ruang

3.1.2 Rencana Sistem Perwilayahan

Pembagian BWP dalam wilayah perencanaan bertujuan untuk memudahkan pembagian fungsi antara satu bagian wilayah perencanaan terhadap bagian wilayah perencanaan lainnya.

Sehingga dapat mewujudkan kesinambungan antar pelayanan fungsi dalam satu kabupaten. Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan pembagian BWP adalah sebagai berikut: c) Jaringan Pergerakan a) Kemiripan karakteristik dominasi penggunaan lahan Jaringan pergerakan memungkinkan terjadinya interaksi antar BWP, sehingPenggunaan lahan dalam wilayah perga keberadaan jaringan jalan tersebut encanaan memiliki pola-pola tertentu, akan turut berperan dalam menentudimana lahan yang memiliki karakter sekan perkembangan pusat pertumbuhan jenis serta memiliki potensi wilayah yang wilayah dalam masing-masing BWP. serupa, cenderung memiliki penggunaan lahan yang serupa pula. Kawasan-kad) Arah Pengembangan Pusat Aktiwasan dengan guna lahan yang seruvitas Wilayah pa tersebut akan dikelompokkan dalam e) Dibatasi oleh Batasan Fisik sepsatu BWP yang sama. erti jalan dan sungai b) Persebaran pusat kegiatan Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Grobogan dibagi menjadi 6 bagian wilayah pengembangan dan pada setiap bagian wilayah pengembangan memiliki pusat pelayanan berdasarkan pusat yang ditentukan pada rencana pusat pelayanan. Setiap bagian wilayah perencanaan memiliki fungsi utama dan fungsi pendukung.

Fungsi utama merupakan aktivitas yang dominan yang terdapat pada pusat bagian wilayah perencanaan, sedangkan fungsi pendukung adalah aktivitas lain yang terdapat di wilayah pendukungnya Pusat kegiatan merupakan titik-titik tempat terjadinya pertumbuhan wilayah.

Pembagian persebaran pusat kegiatan secara berimbang antar BWP, diharapkan dapat miminimalkan kesenjangan pertumbuhan antar BWP tersebut

Tabel 3.2 Pembagian BWP

20

s u i

2 1 Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan 2016

3 •rencana struktur ruang Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Grobogan akan dibagi menjadi enam Bagian Wilayah Perencanaan (BWP). Yaitu :

BWP I

BWP I meliputi kecamatan: Tegowanu, Gubug, Tanggungharjo dan Kedungjati.

Pusat dari BWP I berada di Desa gubug yang merupakan ibukota dari kecamatan Gubug, dengan perencanaan fungsi utama sebagai pusat permukiman, transportasi dan industri. Hal ini dikarenakan BWP I merupakan pintu masuk Kabupaten Grobogan dari sebelah barat yang memiliki kegiatan ekonomi industri besar akibat pengaruh dari Kota Semarang dan juga merupakan simpul transportasi utama menuju kota Salatiga dan Kota Semarang.

BWP I juga mempertahankan kawasan HPT untuk tetap membawa kelestarian hutan yang ada di Kabupaten Grobogan.

21

t w l

0 6

BWP III

BWP III meliputi kecamatan: Purwodadi, Grobogan, sebagian Tawangharjo, sebagian Klambu dan Brati. Sebagai ibukota Kabupaten Grobogan, Purwodadi memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan kabupaten, simpul transportasi utama kabupaten, serta sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Selain itu, BWP III memiliki fungsi pendukung berupa pertanian yang berada di sekitar pusat Purwodadi, serta industri besar yang juga merupakan lanjutan kegiatan ekonomi Kota Semarang.

BWP V

BWP V meliputi Kecamatan : sebagian Tawangharjo, Wirosari dan sebagian Ngaringan. BWP V berpusat di desa Wirosari dan memiliki fungsi utama sebagai simpul transportasi dari timur Kabupaten Grobogan yang hendak menuju Purwodadi atau Semarang. Selain itu, pariwisata yang terdapat di Wirosari juga menjadi fungsi utama dalam pengembangan BWP V. Pertanian yang terdapat di BWP V merupakan fungsi penunjang dari pusat kegiatan BWP V.

BWP II

BWP II meliputi kecamatan: Godong, Karangrayung, sebagian Klambu dan Penawangan. Pusatnya berada di desa Godong. Dengan perencanaan fungsi utama sebagai pusat permukiman, industri dan pariwisata. Karena pada pusat BWP II terdapat tempat pariwisata yang sudah terkenal yaitu Api Abadi Mrapen. Selain itu juga terdapat industri besar yang juga merupakan dampak dari kegiatan ekonomi kota Semarang. BWP II memiliki fungsi pendukung pertanian, yang juga sebagai salah satu aspek penting untuk pengembangan kabupaten Grobogan.

BWP IV

BWP IV meliputi Kecamatan : sebagian Toroh dan Geyer. Pusat dari BWP IV terletak di desa Toroh, dan memiliki fungsi kegiatan utama sebagai kawasan pertanian di sebelah utara dan pengembangan pariwisata Kedung Ombo. Selain dua fungsi utama tadi, BWP IV juag memiliki fungsi transportasi sebagai pintu masuk Kabupaten Grobogan dari arah Kota Surakarta, yang menjadi penting adanya. Serta pemeliharaan kawasan HPT baik penetapan fungsi sebagai kawasan Hutan dan juga mengembangkan kawasan HPT tersebut sebagai obyek wisata alternatif.

BWP VI

BWP VI meliputi Kecamatan : Pulokulon, Kradenan, Gabus dan sebagian Ngaringan. BWP VI memiliki pusat kegiatan di desa Kradenan yang memiliki fungsi utama sebagai Pariwisata bledug Kuwu di desa Kuwu, yang memiliki pengaruh terhadap desa-desa di sekitarnya.Sedangkan desa Kradenan sebagai pusat BWP VI memiliki fungsi utama sebagai berkembangnya sektor perdagangan jasa kawasan. Hal ini didukung bahwa Kradenan memiliki fungsi penunjang berupa simpul transportasi dari Wirosari menuju kawasan Strategis Nasional Pertambangan di Blok Cepu.

3 •rencana struktur ruang

22

s u i

2

Peta 3.2 Rencana Pembagian Bagian Wilayah Perencanaan Kabupaten Grobogan Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

1

3 •rencana struktur ruang

3.1.3 Rencana Sistem Pergerakan Rencana sistem pergerakan pada wilayah perencanaan meliputi : rencana pengembangan sistem transportasi yang meliputi rencana pengembangan jalan dan rel kereta api; rencana penambahan sarana prasarana penunjang transportasi yang meliputi rencana pengembangan stasiun, terminal, halte, dan tempat pemberhentian sementara; rencana peningkatan efektivitas moda transportasi umum yang meliputi rencana perbaikan dan pengembangan moda transportasi; serta rencana pengembangan jalur pariwisata. Dalam rencana sistem pergerakan ini mendukung adanya konsep pengembangan yang ada di wilayah perencanaan, dimana konsep pengembangannya berupa agropolitan didukung potensi lokal. Sehingga rencana yang terkait dengan sistem pergerakan ini menunjang keberlanjutan konsep pengembangan tersebut.

a)

Rencana transportasi

Pengembangan

sistem

Rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua yaitu: rencana pengembangan jaringan jalan dan rencana pengembangan jaringan rel kereta api.

23

t w l

0 6

Rencana pengembangan jalan meliputi rencana perbaikan jalan, pelebaran jalan, dan peningkatan fungsi jalan. Rencana ini merupakan upaya untuk memperlancar pergerakan dari dalam wilayah maupun luar wilayah, khususnya dalam hal mendukung pengembangan potensi wilayah.

Kabupaten Grobogan memiliki potensi alam yang tidak diragukan lagi, mulai dari potensi pertanian, industri, dan pariwisata.

Akan tetapi, potensi-potensi yang dimiliki tidak dapat berkembang dikarenakan tidak tersedianya aksesibilitas yang memadai. Oleh sebab itu perbaikan jalan diutamakan pada wilayah-wilayah pedesaan yang memiliki potensi pertanian, industri, dan pariwisata.

Berdasarkan konsep agropolitan didukung potensi lokal, maka tidak hanya upaya perbaikan jalan yang dilakukan di Kabupaten Grobogan, melainkan juga diimbangi dengan pelebaran ruas jalan khususnya di wilayah perkotaan Kabupaten Grobogan dan di wilayah pusat-pusat kegiatan. Hal ini guna mendukung upaya pengintegrasian dan aglomerasi antar potensi wilayah sehingga dapat berkembang secara efektif dan efisien serta meningkatkan perekonomian wilayah.

Pusat-pusat kegiatan wilayah yang menjadi potensi wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilakukan upaya peningkatan fungsi jalan guna mendukung pergerakan antar pusat-pusat kegiatan, sehingga integrasi antar pusat kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selain pengembangan jaringan jalan, pengembangan jaringan rel kereta api juga diperlukan guna mendukung pengembangan potensi wilayah hingga ke luar Kabupaten Grobogan. Apabila dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Grobogan bagian utara dan selatan memiliki topografi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah bagian tengah. Hal ini membuat sistem jaringan rel kereta api hanya terpusat di sepanjang wilayah bagian tengah. Sehingga pengembangan jaringan rel kereta api hanya berupa perbaikan jaringan rel kereta api tanpa ada penambahan jaringan rel kereta api.

Berdasarkan rencana pengembangan sistem transportasi diharapkan dapat menunjang segala kegiatan masyarakat Kabupaten Grobogan, khususnya dalam mendukung pengembangan pertanian mulai dari proses produksi hingga proses pemasaran dan potensi lainnya seperti industri dan pariwisata.

3 •rencana struktur ruang

c)

Rencana Peningkatan Efektivitas Moda Transportasi

b)

Rencana peningkatan efektivitas moda transportasi ini dibagi ke dalam dua jenis yaitu moda transportasi umum dan moda transportasi pemasaran. Moda transportasi umum meliputi bus AKAP, AKDP, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan.

Peningkatan efektivitas moda tranportasi umum ini meliputi upaya penertiban moda sehingga moda beroperasi sebagaimana ketentuan yang berlaku guna mendukung pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pelayanan menuju lokasi-lokasi wisata Grobogan. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan oleh kendaraan-kendaraan pribadi.

Rencana penambahan sarana prasarana penunjang transportasi merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya untuk mengembangkan potensi wilayah hingga ke luar wilayah Kabupaten Grobogan, yaitu melalui sistem transportasi regional. Adapun rencana pengembangan ini meliputi rencana penambahan dan peningkatan kualitas sarana terminal, rencana peningkatan fasilitas sarana stasiun, rencana penambahan sarana halte, serta rencana penambahan sarana pemberhentian sementara angkutan umum.

Sementara itu, rencana peningkatan efektivitas moda transportasi pemasaran meliputi penambahan truck dan pick up sebagai sarana pendistribusian hasil-hasil pertanian dan hasil industri pengolahan.

Dengan penambahan sarana distribusi maka selanjutnya dapat dibentuk integrasi antar pusat-pusat potensi pertanian dan industri pengolahan, sehingga kegiatan pengembangan potensi dapat berjalan seimbang. Untuk menentukan jumlah moda transportasi pemasaran perlu mempertimbangkan jumlah produksi hasil pertanian dan hasil industri pengolahan serta mempertimbangkan asal tujuan dari bahan-bahan tersebut.

Selain moda transportasi pemasaran dalam sektor pertanian dan industri, rencana penambahan moda juga dilakukan berupa moda transportasi pemasaran pariwisata. Moda ini merupakan moda sewa yang dapat disewa oleh wisatawan guna berkeliling lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Grobogan. Sehingga wisatawan diberi kemudahan untuk tidak berganti-ganti moda seperti apabila wisatawan memanfaatkan moda transportasi umum.

Rencana Penambahan Sarana Prasarana Penunjang Transportasi

d)

Rencana Pariwisata

Pengembangan

Jalur

Potensi-potensi wisata di Kabupaten Grobogan merupakan wisata-wisata alam yang mayoritas terdapat di dalam wilayah desa. Sehingga perlu adanya upaya pengembangan jalur pariwisata mengingat saat ini jalan di daerah pedesaan masih kurang memadai serta tidak adanya petunjuk jalan menuju lokasi wisata. Rencana pengembangan jalur pariwisata ini didasarkan pada keberadaan kluster-kluster wisata. Pengembangan jalur yang dilakukan meliputi upaya perbaikan jalan dan pelebaran jalan guna mengakomodir kendaraan-kendaraan wisatawan.

3.1.4 Rencana Evakuasi

Sistem

Rencana sistem evakuasi merupakan salah satu bagian dari rencana mitigasi yang ada pada wilayah perencanaan mengingat wilayah perencanaan memiliki kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor. Upaya mitigasi yang dilakukan khususnya guna melindungi kemungkinan terburuk terhadap potensi agropolitan wilayah Kabupaten Grobogan. Dalam rencana sistem evakuasi ini meliputi rencana jalur evakuasi dan rencana moda transportasi evakuasi.

24

s u i

2 1

3 •rencana struktur ruang

25

t w l

0 6

Peta 3.3 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

3 •rencana struktur ruang

26

s u i

2

Peta 3.4 Rencana Pegembangan Sarana Prasarana Penunjang Transportasi Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

1

3 •rencana struktur ruang

27

t w l

0 6

Peta 3.5 Rencana Pengembangan Efektivitas Moda Transportasi Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

3 •rencana struktur ruang

3.1.4.1 Rencana Jalur Evakuasi Jalur evakuasi dari wilayah perencanaan memiliki jalur yang sama dengan jalur trayek angkutan. Hal ini didasarkan pada kriteria yaitu bahwa jalur evakuasi harus memiliki aksesibilitas yang mudah dan tidak melalui kawasan-kawasan yang rawan bencana misalnya sungai.

Dengan adanya arahan untuk adanya rencana evakuasi dan mempertimbangkan kondisi dari jaringan jalan yang dilalui sebagai jalur evakuasi, maka dilakukan rencana jalur evakuasi.

Rencana jalur evakuasi ini dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan kerugian besar terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan, khusunya terkait potensi pertanian, industri, dan pariwisata wilayah pada BWP I hingga BWP IV. -

-Rencana jalur evakuasi ini meliputi rencana perbaikan jalan, rencana pemberian tanda-tanda petunjuk evakuasi hingga menuju titik kumpul, serta rencana pemberian peringatan dini.

Rencana lokasi evakuasi banjir berada pada kawasan yang luas seperti kantor kelurahan atau kantor kecamatan serta lapangan. Kantor kelurahan atau kantor kecamatan dan lapangan biasanya berada di pusat desa.

Sementara untuk lokasi evakuasi tanah longsor lokasinya dapat sama dengan lokasi evakuasi bencana banjir. Akan tetapi, lokasi evakuasi tanah longsor lebih menyesuaikan dimana titik terjadinya bencana.

3.1.4.2 Rencana Moda Transportasi Evakuasi Dalam rencana sistem evakuasi pada wilayah perencanaan, moda transportasi merupakan salah satu hal yang penting.

Karena moda transportasi evakuasi dapat mempermudah masyarakat dalam menyelamatkan diri. Moda transportasi untuk evakuasi ini diperuntukkan bagi masyarakat, hasil pertanian, dan hewan ternaknya. Rencana moda transportasi dapat disatukan dengan rencana moda transportasi pemasaran.

Untuk mengangkut masyarakat, hasil pertanian, dan hewan ternak secara keseluruhan menggunakan truck dan pick up.

28

s u i

2 1

3 •rencana struktur ruang

29

t w l

0 6

Peta 3.6 Rencana Evakuasi Kabupaten Grobogan

Sumber: Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

3 •rencana struktur ruang

3.2 Rencana Sosial Demografi 3.2.1 Kependudukan Kabupaten Grobogan selama ini memiliki masalah distribusi penduduk dimana hanya terkonsentrasi di Kecamatan Purwodadi. Kecamatan Purwodadi memang memiliki daya tarik bagi penduduk dikarenakan kelengkapan fasilitas perkotaannya. Distribusi penduduk yang rendah dapat menimbulkan masalah yang rumit.

Jika penduduk hanya terorientasi tinggal di kota maka akan menambah beban kota dimana nantinya pembangunan akan terfokus disana padahal masih ada tempat lain yang masih tertinggal.-

-Oleh karena itu, dapat direncanakan pusat-pusat baru melalui pembentukan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yang memiliki pusat-pusat tersendiri sehingga diharapkan dapat mengurai kepadatan yang ada di Kecamatan Purwodadi.Selain melihat dari segi penduduk, perlu dipertimbangkan daya tampung lahan yang ada sehingga bisa perencanaan permukiman lebih terarah sesuai dengan tata ruang dan kapasitasnya. Berikut adalah rencana proyeksi, kepadatan penduduk dan daya tampung beserta pembagian wilayah di Kabupaten Grobogan :

30

Tabel 3.3 Rencana Proyeksi Penduduk Berdasarkan Pembagian BWP dan Pusatnya

s u i

2 1 Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

3 •rencana struktur ruang Tabel 3.4 Rencana Proyeksi Kepadatan Penduduk Berdasarkan Pembagian BWP dan Pusatnya

31

Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016 Tabel 3.5 Perbandingan Rencana Daya Tampung dengan Proyeksi Penduduk

t w l

0 6

Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016 *) pusat dari BWP

3 •rencana struktur ruang Dengan adanya Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) disertai peletakkan pusat baru maka diharapkan distribusi penduduk semakin merata dan kesenjangan dapat teratasi.

Selain itu, dapat direncanakan pula penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mudah diakses oleh penduduk di setiap BWP sehingga tidak perlu bermobilitas jauh ke kota. Daya tampung lahan Kabupaten Grobogan untuk 20 tahun ke depan masih bisa memenuhi pertumbuhan penduduk dan permukiman yang akan muncul.-

3.2.2

-Namun perlu diperhatikan pada pengaturan daya tampung lahan yang mana bisa mengarahkan pola pembangunan permukiman. Klasifikasi akan mempengaruhi pola distribusi penduduk dan permukimannya. Jika klasifkasi daya tampung rendah maka permukiman dan pertumbuhan penduduk setempat perlu dikendalikan secara intensif bahkan dibatasi dan sebaliknya.

Ketenagakerjaan

Kabupaten Grobogan memiliki tingkat pengangguran rendah yaitu sebesar 4,2% dan 20,7% untuk tingkat penggangguran terbuka. Selain tingkat pengangguran, ketenagakerjaan dapat dilihat di Kabupaten Grobogan terfokus pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian merupakan sektor basis perekonomian kabupaten ini. Walaupun demikian, sektor tersebut ternyata memiliki produktivitas rendah terhadap tenaga kerja yang ada. Akibatnya, pendapatan yang didapat oleh tenaga kerja menjadi rendah dan dapat menghasilkan masalah sosial khususnya kerentanan terhadap kemiskinan.

Gambar 3.1 Grafik Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Grobogan Tahun 2016

32

s Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016 Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya perenca Rencana yang diperlukan dalam bidang ketenagakerjaan terfokus pada peningkatan sumberdaya manusia.

Adapun langkah-langkah rencana tersebut antara lain:

i

1. P e n i n g k a t a n lapangan pekerjaan yang dapat menyerap pengangguran Peningkatan lapangan pekerjaaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengembangan usaha padat karya ataupun pembukaan lapangan pekerjaan baru.

u

2.

Peningkatan keterampilan penduduk dengan pemberian pelatihan dan penyuluhan

3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan baik secara formal maupun informal

2 1

3 •rencana struktur ruang

3.2.3 Sosial Budaya

33

t w l

0 6

Pertanian di Kabupaten Grobogan bisa dikatakan sebuah budaya. Hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Grobogan sangat bergantung pada sektor pertanian yang mana praktis kegiatan ekonomi terfokus pada sektor tersebut. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Grobogan pun banyak yang bermatapencaharian di sektor agraris khususnya bercocoktanam. Konsentrasi sektor ini justru cenderuAng melupakan potensi pengembangan sektor lain yang ada sehingga menyebabkan kerugian. Produktivitas tenaga kerja pertanian yang rendah merupakan bukti nyata kerugian tersebut. Padahal sektor agraris dapat dikaitkan dengan produksi industri yang justru menambah nilai guna produk yang dihasilkan dari sektor pertanian.

Selain pertanian, keberadaan budaya dan tradisi juga menambah potensi pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan.

Budaya yang ada dapat dijadikan sebuah atraksi pengembangan sektor pariwisata. Beberapa kebudayaan yang ada di Kabupaten Grobogan juga masih berkaitan dengan pertanian seperti sedekah bumi, keliling punden, dan agroexpo. Namun sayangnya beberapa kebudayaan-

masih belum terwadahi oleh lembaga sehingga seakan-akan terabaikan padahal jika terkoordinasi dengan baik dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas maka rencana yang dapat direkomendasikan antara lain:

1.

Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pertanian, industri dan wisata

menambah nilai produk yang berimbas pada peningkatan pendapatan tenaga kerja berkaitan

3. Pelestarian

budaya yang ada melalui pembentukan lembaga yang mewadahi budaya seperti POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).

4. P e n g e m b a n g a n budaya sebagai sumber atraksi pariwisata

2. P e n g e m b a n g a n sistem produksi berkelanjutan dari pertanian ke industri dan pariwisata sehingga -

3.3 Rencana Pembangunan Sarana Rencana pengembangan sarana merupakan perencanaan penambahan sarana yang ada pada wilayah perencanaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari tahun 2017-2037. Berikut adalah rencana pengembangan yang ada pada wilayah perencanaan.

3.3.1 Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan Sumber daya manusia perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani setiap aktivitas .Salah satu sarana yang perlu diperhatikan adalah sarana pendidikan.Sarana Pendidikan dengan fasilitas pendidikan yang baik sangat perlu untuk direncanakan.

Rencana penambahan sarana pendidikan ditentukan dengan memperhatikan eksisting sarana pendidikan, jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tahun 2037.

3 •rencana struktur ruang

34

s u i

2

Tabel 3.6 Rencana Penambahan Sarana Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2037 Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Grobogan,2016

1

3 •rencana struktur ruang -adanya masyarakat yang mengeluh ten3.3.2 tang kualitas sarana kesehatan di KabuRencana Pengembangan paten Grobogan.

Sarana Kesehatan

35

Sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Grobogan .Hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penduduknya.Adapun sarana kesehatan di Kabupaten Grobogan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, posyandu dan praktek dokter. Rencana yang dilakukan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan kesehatan penduduk Kabupaten Grobogan dengan berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Rencana penambahan sarana kesehatan ini ditentukan dengan memperhatikan eksisting sarana kesehatan, jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tahun 2037. Selain dari segi kuantitas adanya perbaikan dari segi kualitas hal ini dilakukan karena masih -

a)

Rumah Sakit

Untuk sarana kesehatan rumah sakit di Kabupaten Grobogan tidak perlu adanya penambahan kuantitas. Sehingga di fokuskan pada peningkatan kualitas. Karena sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sampat tahun 2037

b)

Puskesmas dan posyandu

Untuk sarana kesehatan berupa puskesmas dan posyandu, berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan tahun 2037, tidak diperlukan adanya penambahan, karena puskesmas dan posyandu yang ada di tahun 2016 sudah memiliki tingkat ketersediaan yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sampai tahun 2037

Tabel 3.7 Rencana Penambahan Sarana Kesehatan di Kabupaten Grobogan per Sub BWP Tahun 2037

t w l

0 6

Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Grobogan,2016

3 •rencana struktur ruang

c)

Praktek Dokter

Untuk sarana kesehatan Praktek Dokter saat ini jumlah eksistingnya belum mencukupi kebutuhan masyarakat dan dalam pengembangannya dibutuhkan penambahan sarana kesehatan praktek dokter.

3.3.3 Rencana Pengembangan Sarana Peribadatan Sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kerohanian di Kabupaten Grobogan. Sehingga di perlukan perhatian terhadap kuantitas dan kualitas, adanya penambahan sarana agama lain di Kabupaten Grobogan. hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang sudah diproyeksikan sampai tahun 2037. Tidak terdapat penambahan kuantitas untuk sarana masjid dan mushola tetapi diperlukannya penambahan sarana peribadatan Gereja di Kecamatan Toroh dan Kradenan, untuk sarana peribadatan pura, vihara dan klenteng di Kecamatan Purwodadi dan vihara di Kecamatan Brati

3.4 Rencana Pengembangan Jaringan Rencana pengembangan jaringan prasarana Kabupaten Grobogan merupakan salah satu perencanaan jaringan yang digunakan untuk menyusun rencana struktur ruang. Diperlukan pengembangan jaringan prasarana di Kabupaten Grobogan pada seluruh wilayah seperti jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan irigasi, jaringan persampahan, serta jaringan listrik.

3.3.4 Rencana Pengembangan Sarana Perdagangan Sarana perdagangan Kabupaten Grobogan berupa pasar diperlukan penambahan di beberapa kecamatan seperti Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Gabus, Ngaringan, Tawangahrjo, Brati, Klambu, Tanggungharjo.

36

3.4.1 Rencana jaringan air bersih Pengembangan jaringan air bersih dilakukan melalui perpipaan dengan melihat sumber mata air alami maupun buatan (waduk, embung, serta sumber air bawah tanah) dilihat jangkauan pelayanan dan ketersediaan atau potensi air bersih yang dimiliki daerah tersebut. Seluruh Kabupaten Grobogan telah mendapatkan supplay air bersih dari PDAM dan dari sumber mata air yang tersebar merata di Kabupaten Grobogan. Namun untuk Kecamatan Tegowanu, Kedungjati, Penawangan, dan Kradenan hanya terapat sumber mata air sumur.

s u i

2 1

3 •rencana struktur ruang Serta debit mata air yang kecil mengakibatkan adanya penggiliran penyediaan air bersih dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga masyarakat kekurangan air. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Grobogan dilakukan perencanaan pengembangan sebagai berikut :

a.

37

t w l

0 6

Pada BWP I, meliputi kecamatan: Tegowanu, Gubug, Tanggungharjo dan Kedungjati.

Pusat dari BWP I berada di Desa gubug yang merupakan ibukota dari kecamatan Gubug, dengan perencanaan fungsi utama sebagai pusat permukiman, transportasi dan industri.. Sehingga fungsi pelayanan jaringan air bersih ini digunakan untuk penduduk dan sektor industri. Pada kawasan BWP ini, sudah terjangkau jaringan PDAM serta terdapat pula sumber mata air lain baik buatan maupun alami yang tersedia di wilayah ini serta memiliki potensi ketersediaan air yang tinggi. Namun, masih diperlukannya pengelolaan pada Embung Kalimaro di Kecamatan Kedungjati dalam pengendalian untuk menunjang aktivitas pada BWP I.

b.

Pada BWP II, meliputi kecamatan: Godong, Karangrayung, sebagian Klambu dan sebagian Penawangan.

Pusatnya berada di desa Godong. Dengan perencanaan fungsi utama sebagai pusat permukiman, industri dan pariwisata. Karena pada pusat BWP II terdapat tempat pariwisata yang sudah terkenal yaitu Api Abadi Mrapen.

Selain itu juga terdapat industri besar yang juga merupakan dampak dari kegiatan ekonomi kota Semarang. BWP II memiliki fungsi pendukung pertanian, yang juga sebagai salah satu aspek penting untuk pengembangan kabupaten Grobogan. Dimana di wilayah BWP II sudah terjangkau jaringan PDAM dan sumber mata air lainnya yang telah tersedia di wilayah terebut dan memiliki potensi ketersediaan air yang tinggi. Namun sebagian besar wilayah ini masih memiliki debit air yang rendah, sehingga perlu adanya rencana pengembangan jaringan air bersih di Embung Kidang Kencono dan Embung Tungu (Penawangan) serta Embung Mangin (Karangrayung) ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih permukiman, industri dan pariwisata.

c.

Pada BWP III, meliputi kecamatan: sebagian Penawangan, Purwodadi, Grobogan, sebagian Tawangharjo, sebagian Klambu dan Brati. Sebagai ibukota Kabupaten Grobogan, Purwodadi memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan kabupaten, simpul transportasi utama kabupaten, serta sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Selain itu, BWP III memiliki fungsi pendukung berupa pertanian yang berada di sekitar pusat Purwodadi, serta industri besar yang juga merupakan lanjutan kegiatan ekonomi Kota Semarang. Apabila dilihat dari suber mata air yang tersedia dan potensi ketersediaan air, Kecamatan Purwodadi telah memiliki potensi ketersediaan pengembangan air bersih yang tinggi.

3 •rencana struktur ruang

d.

Pada BWP IV meliputi Kecamatan : Toroh, Geyer, sebagian Penawangan dan sebagian Pulokulon. Pusat dari BWP IV terletak di desa Toroh, dan memiliki fungsi kegiatan utama sebagai kawasan pertanian di sebelah utara dan pengembangan pariwisata Kedung Ombo. Selain dua fungsi utama tadi, BWP IV juag memiliki fungsi transportasi sebagai pintu masuk Kabupaten Grobogan dari arah Kota Surakarta, yang menjadi penting adanya. Serta pemeliharaan kawasan HPT baik penetapan fungsi sebagai kawasan Hutan dan juga mengembangkan kawasan HPT tersebut sebagai obyek wisata alternatif. Berdasarkan hasil eksisting jaringan air bersih telah terjangkau jaringan PDAM dan terdapat sumber mata air yang berpotensi tinggi menjadi sumber mata air lanjutan. Namun perlu rencana peningkatan pengelolaan waduk dan embung, diantaranya Waduk Sanggeh, Waduk Gambrengan, Waduk Kenteng (Kec. Toroh) serta Embung Boloh, Embung Sindurejo (Kec. Toroh) dan Embung Kidang Kencono, Embung Tungu (Kec. Penawangan) karena sebagian besar wilayah ini masih memiliki debit air yang rendah, sehingga perlu adanya rencana pengembangan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

e.

BWP V, meliputi Kecamatan : sebagian Tawangharjo, Wirosari dan sebagian Ngaringan. BWP V berpusat di desa Wirosari dan memiliki fungsi utama sebagai simpul transportasi dari timur Kabupaten Grobogan yang hendak menuju Purwodadi atau Semarang. Selain itu, pariwisata yang terdapat di Wirosari juga menjadi fungsi utama dalam pengembangan BWP V. Pertanian yang terdapat di BWP V merupakan fungsi penunjang dari pusat kegiatan BWP V sehingga perlu direncanakan peningkatan pengelolaan embung terutama Embung Plosorejo (Kec. Tawangharjo), dan Embung Mojorebo (Kec.Wirosari).

f.

BWP VI meliputi Kecamatan : sebagian Pulokulon, Kradenan, Gabus dan sebagian Ngaringan.

BWP VI memiliki pusat kegiatan di desa Kradenan yang memiliki fungsi utama sebagai Pariwisata Di kecamatan ini hanya terdapat sumber mata air sumur, dan memanfaatkan embung yang perlu ditingkatkan pengelolaannya yaitu Embung Jambon (Kec.Pulokulon), Embung Tahunan, Sulursari, Pelem (Kec.Gabus) serta belum terjangkau jaringan PDAM. Sehingga di BWP ini diperlukannya jangkauan jaringan PDAM untuk keberlangsungan kebutuhan masyarakat permukiman serta pariwisata.

38

Juga dilakukan rencana pengembangan lainnya, seperti :

a.

Penambahan sistem perpipaan jaringan Air Bersih PDAM

b. c.

d. f.

Meningkatkan produksi air bersih PDAM Mengurangi tingkat kebocoran dan/atau kehilangan air

s

Meningkatkan pelayanan suplai air bersih Peningkatan pelayanan jaringan primer air bersih

u i

2 1

3 •rencana struktur ruang

3.4.2 Rencana Jaringan Drainase Pada Kabupaten Grobogan, jaringan drainase mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Berupa jaringan drainase primer yaitu 3 sungai utama yang melintasi Kabupaten Grobogan, jaringan drainase sekunder merupakan jalan utama serta jaringan tersier merupakan jalan lingkungan. Sebagian besar wilayah sudah teraliri oleh saluran drainase, namun kondisinya yang buruk terutama untuk aliran sistem drainase sekunder, akibat adanya sedimentasi/pengendapan serta tumpukan sampah.

39

t w l

0 6

Seluruh wilayah sudah tersedia, sehingga tidak diperlukan adanya penambahan drainase baru. Hanya saja diperlukan permbersihan drainase secara berkala untuk membersihakn tumpukan sampah, atau sedimentasi. Sehingga jaringan drainase bisa dimanfaatkan secara optimal. Alternatif pengembangan jaringan drainase terletak pada seluruh kawasan baik untuk BWP I, BWP II, BWP III, dan BWP VI pada jaringan drainase sekunder berupa jaringan drainase yang mengikuti pola jaringan jalan utama di Kabupaten Grobogan. Pengembangan jaringan drainase seperti pelebaran dimensi drainase sekunder yang mengikuti pola jalan khususnya di Kecamatan tegowanu, grobogan, karangrayung, geyer, brati, toroh, purwodadi, klambu, penawangan, kedungjati, godong, gubug, kradenan, serta kecamatan Pulokulon guna mengurangi dampak dari bencana banjir. Selain diadakannya penambahan volume drainase juga diadakannya pembangunan tanggul dan pintu serta penegasan normalisasi sungai. Dengan adanya penambahan tersebut akan maka genangan air akan berkurang. Serta juga dibangunnya talut dan ditanami bakau di daerah sempadan sungai sehingga dapat mengurangi dampak banjir.

3.4.3 Jaringan Irigasi Jaringan irigasi di kabupaten Grobogan terdiri atas aliran irigasi yang mengikuti aliran drainase primer yang terpecah menjadi beberapa anak sungai, dimana pecahan anak sungai tersebut mengalir ke petak-petak sawah yang terdapat di kabupaten Grobogan. Selain aliran irigasi juga terdapat waduk serta bendungan yang ada sebagai pelengkap dari jaringan irigasi. Sehingga hanya diperlukan pengoptimalan pengelolaan pengendalian jaringan irigasi untuk kedepannya. Selain digunakan untuk megairi petak-petak sawah, pecahan anak sungai juga digunakan untuk mengairi petak-petak lahan yang mengalami kekeringan. Menambah sumber mata air baru di Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Kedungjati, Karangrayung, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan dan Gabus. Jadi dapat mengurangi dampak dari bencana kekeringan.

3.4.4 Jaringan Persampahan Pengembangan jaringan persampahan yaitu dilakukan dengan rencana pengelolaan TPA serta rencana pengembangan lokasi TPSST. Kabupaten Grobogan telah memiliki 4 TPA namun hanya 1 yang sampai sekarang masih berfungsi, yaitu TPA Ngembak, Purwodadi. Sehingga, untuk menanggulangi masalah persampahan Kabupaten Grobogan diperlukan rencana pengembangan sebagai berikut :

3 •rencana struktur ruang

a.

Rencana pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill yang terdapat di Kecamatan Purwodadi.

b. Rencana penambahan lokasi TPS, meliputi :

1.

Revitalisasi TPS eksisting di Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, dan Kecamatan Wirosari.

2. Pembangunan TPS baru yang tersebar di Kec.Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati, Penawangan, Karangrayung, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo dan Ngaringan.

c. Pola operasi pewadahan sampah individu dan komunal

d.

Pengangkutan dilakukan dari transfer depo dan wadah komunal ke TPA atau untuk pengumpulan langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA.

e. Sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle).

3.4.5 Jaringan Air Limbah Pada wilayah perencanaan sudah terdapat 1 IPAL dan 10 IPLT dengan metode Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. Namun dalam perencanaan pengembangan Kabupaten Grobogan sekiranya masih perlu penambahan IPAL ditempat peruntukan industri, diantaranya:

a. b. c. d. e.

Kecamatan Tegowanu Kecamatan Gubug Kecamatan Tanggungharjo Kecamatan Godong

f. g. h. i.

40

Kecamatan Karangrayung Kecamatan Purwodadi Kecamatan Wirosari Kecamatan Pulokulon

Kecamatan Penawangan

s

3.4.6 Jaringan Listrik Pada wilayah perencanaan, mendapat pasokan listrik dari PLN. Seluruh Kabupaten Gobogan sudah terjangkau jaringan listrik, ditambah dari PLTU Cilacap yang membantu pelayanan jaringan listrik di Kabupaten Grobogan yang berada di luar kawasan perencanaan.

Berdasarkan rencana pengembangan yang terdiri dari rencana pergerakan, sistem evakuasi, rencana pengembangan sarana prasarana maka dapat disusun peta rencana struktur ruang sebagai berikut :

u

3.5 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

i

2 1

3 •rencana struktur ruang

41

t w l

0 6

Peta 3.7 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung meliputi:

1.

Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya.

2. Mempertahankan keanekaragaman hayati meliputi tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung 1.

Kawasan Lindung pada Kabupaten Grobogan meliputi:

4.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya Kawasan ini adalah kawasan dimana memiliki kelerengan di atas 40% yang dari hasil analisis daya dukung dikatakan bahwa lahan ini merupakan lahan kelas C yang artinya merupakan lahan budidaya terbatas. Kawasan ini ditetapkan pada sebagian Kecamatan Klambu, Grobogan, Brati, Tawangharjo,Wirosari dan Kecamatan Ngaringan. Kawasan ini direncakan sebagai kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Bentang alam Karst.

4.1.2 Hutan Lindung Zona hutan lindung adalah kawasan hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan yang fungsi pokoknya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan lindung sepenuhnya diperuntukkan bagi konservasi hidrologis. Kawasan lain di luar kawasan hutan, juga dimungkinkan ditetapkan menjadi kawasan lindung asalkan sesuai dengan kriteria yang ada. Zona kawasan hutan lindung direncakan di Kecamatan Pulokulon yang mana hutan lindung difungsikan untuk melindung sumber daya mata air Coyo agar tidak terjadi pencemaran pada mata air tersebut.

Hutan Lindung tersebut yaitu seluas 1921,0571 Ha.

4.1.4 Sawah Lestari Berdasarkan PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mana menyatakan bahwa Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.

Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional ini merupakan lahan pertanian sawah yang mana sawah tersebut dilindungi dan harus tetap ada karena alasan tertentu.

42

s u i

2 1

4 •rencana pola ruang

4.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat yaitu meliputi kawasan sempadan sungai dan waduk dan kawasan sempadan rel kereta api. Untuk kawasan sempadan sungai yaitu berjarak 50 meter dari bibir sungai / waduk terluar sedangkan untuk kawasan sempadan rel kereta api dengan asumsi rel kereta tidak ada yang dinaiikan dan sejajar dengan jalan yaitu berjarak 6 meter dari batas manfaat jalan rel.

43

Kemudian untuk kriteria penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan antara lain :

1.

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

a. berada pada kesatuan hamt w l

0 6

paran lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untukperuntukan pertanian pangan c. didukung infrastruktur dasar d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan

2.

Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Kawasan lindung ini berfungsi untuk meminimalisasi dampak apabila terjadi bencana disekitar sungai dan memberikan ruang bagi rel kereta serta untuk memberikan keamanan bagi transportasi perkereta apian.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pola ruang di Kabupaten Grobogan ditentukan dengan memperhatikan fisik lingkungan Kabupaten Grobogan, kelengkapan sarana dan prasarana, potensi dari masing masing kawasan, dan jenis kegiatan dari masing masing kawasan. Prinsip dasar penentuan pola ruang di Kabupaten Grobogan antara lain : 1. Kawasan Lindung berupa kawasan yang perlu dilindungi dan dipertahankan agar tidak merusak sumber daya lingkungan ataupun ekosistem yang ada disekitarnya 2.

Kawasan Budidaya, yang merupakan bukan kawasan yang dilindungi dan dapat digunakan untuk suatu budidaya tertentu dimana pengembangannya harus mengikuti karakter fisik lingkungan dan potensi kawasan. Kawasan budidaya memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan kawasanya untuk kegiatan budidaya tertentu

Rencana Pola Ruang

bab empat

4 •rencana pola ruang

3.

Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud ditentukan dengan mempertimbangkan:

4.

a. kelerengan b. iklim c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah

a. produktivitas b. intensitas pertanaman c. ketersediaan air d. konservasi e. berwawasan lingkungan f. berkelanjutan

yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ditentukan dengan pertimbangan:

Pada rencana pola ruang Kabupaten Grobogan ini sawah lestari ditetapkan di Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tawangharjo, dan Kecamatan Wirosari karena memiliki tingkat produktivitas lahan sawah yang paling besar daripada kecamatan lain di Kabupaten Grobogan dan karena Kecamatan Tanggungharjo dijadikan kawasan percontohan pertanian.

4.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M Tahun 2007 kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana pola ruang untuk kawasan budi daya, yaitu meliputi:

4.2.1 Permukiman Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk menyediakan tempat permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kriteria umum kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Pada rencana pola ruang Kabupaten Grobogan, pada kawasan Tipologi C tidak boleh adanya hunian baru dikembangan. Hunian yang ada pada kondisi eksisting kawasan akan tetap dibiarkan disana dengan syarat tidak boleh adanya pengembangan permukiman baru.

Kemudian untuk kawasan yang memiliki Tipologi fisik A dan C dan tidak rawan bencana diperkenankan untuk pengembangan hunian baru namun harus tetap memperhatikan ekosistem lingkungan. Pada pola ruang ini permukiman dibedakan menjadi 2 macam yaitu permukiman perkotaan yang terdapat di sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Gubug dan untuk yang kedua adalah permukiman perdesaan terletak tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Grobogan

44

s u i

2 1

4 •rencana pola ruang

4.2.2 Industri

4.2.3 Hutan Budidaya

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Zona industri yang ada di Kabupaten Grobogan berupa zona industri besar, menengah dan industri kecil. Untuk budidaya perindustrian diarahkan perkembangan nya di Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Klambu, dan Kecamatan Godong.

Hutan budidaya di sini adalah fungsi hutan dimana tidak perlu dilindungi keberadaan nya dapat digunakan untuk peruntukan tertentu hutan dapat diambil hasilnya. Hutan sebagian kecil direncanakan untuk zona permukiman, jadi akan adanya konversi Hutan menjadi permukiman dan hal tersebut diarahkan di Kecamatan Geyer.

4.2.4 Pertanian Pertanian pada rencana pola ruang Kabupaten Grobogan meliputi sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Dimana pengembangan budidaya pertanian diarahkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Grobogan yang memiliki Tipologi A dan ketersediaan air mencukupi.

45

t w l

0 6

4.2.5 Pariwisata Kawasan Pariwisata merupakan peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Kawasan wisata di Kabupaten Grobogan adalah Waduk Kedung Ombo, Bledug Kuwu, Api Abadi Mrapen, Gua Macan dan Gua Lowo.

Gua Urang, Air Terjun Widuri, Sendang Coyo, Waduk Klambu, Jatipohon, Kolam Renang Ayodya, Cindelaras dimana terletak di -

kecamatan Klambu, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh, Kecamatan Brati, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Godong, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Geyer.

4.2.6 Kebun Kebun dalam rencana pola ruang Kabupaten Grobogan diarahkan tetap seperti keadaan eksistingnya yang selama tahun perencanaan sebagian lahan kebun akan digunakan untuk konversi ke lahan permukiman.

46

s u i

2 1

Peta 4.1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan 2017 – 2037 Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan 2016

5 • rencana kawasan strategis

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

bab lima

Rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi merupakan rencana pengembangan potensi agropolitan yang didukung oleh rencana pengembangan kawasan industri, rencana pengembangan kawasan pariwisata, rencana koridor pengembangan, dan rencana pengembangan kawasan perkotaan.

5.1.1 Rencana Pengembangan Kawasan Industri

Menurut Permen PU Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, telah disebutkan bahwa kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki dengan ciri sebagai berikut : • potensi ekonomi cepat tumbuh; • sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; • potensi ekspor; • dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; • kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; • fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; • fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau • kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten Tetapi untuk kawasan industri di Kabupaten Grobogan sendiri, dilihat dari persebarannya di berbagai kecamatan. Ada kawasan industri pertanian, tetapi ada juga kawasan industri non pertanian yang bisa dikembangkan.

Kawasan-kawasan industri ini tersebar di semua kecamtan dan cenderung terletak di pinggir jalan agar aksesibilitasnya mudah.

Rencana untuk pengembangan kawasan industri adalah : • Pemenuhan infrstruktur industri dan infrastruktur penunjang Infrastruktur penunjang : • Perumahan • Pendidikan dan pelatihan • Penelitian dan pengembangan • Kesehatan • Pemadam kebakaran • Tempat pembuangan sampah Infrastruktur industri adalah : • Jaringan energi dan listrik memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kepastian pasokan • Jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data • Jaringan sumberdaya air dan jaminan pasokan air baku yang bersumber dari air permukaan, PDAM, air tanah dalam; dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (Water Treatment Plant) • Sanitasi • Jaringan transportasi untuk memenuhi kelancaran lalu lintas industri • Jaringan pengelolaan air limbah • Jaringan drainase

5.1 Rencana Pengembangan Kawasaan Strategis Ekonomi

48

s u i

2 1

49

t w l

0 6

Peta 5.1 Rencana Pengembangan Kawasan Industri Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

5 • rencana kawasan strategis • Membangun fasilitas trade center guna tempat pameran produksi, tempat promosi kawasan industri dan pelaku industri, serta bisa menjadi obyek wisata.

• Mengutamakan jenis industri pengolahan pertanian karena pertanian merupakan produksi utama di Kabupaten Grobogan • Melakukan pendataan terhadap industri skala kecil, agar dapat diintegrasikan menjadi industri berskala besar terutama di Kecamatan Grobogan dan Wirosari yang sudah memiliki banyak industri skala kecil • Membuat sistem yang benar-benar terpadu, melibatkan seluruh Kecamatan yang berpotensi agar sirkulasi dapat berjalan dengan baik Arahan program utama untuk mengembangkan kawasan strategis industri adalah : • Pengembangan instalasi pengolah limbah industri terpadu • Pengelolaan dan pengendalian kawasan industri

5.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata

Berdasarkan pada studi dokumen dan kondisi eksisting di Kabupaten Grobogan, potensi wisata yang ada di kawasan cukup baik karena sudah ada sarana pariwisata yang cukup banyak hanya saja belum dikembangkan. Mengingat dengan adanya wisata yang dapat dikembangkan sehingga dapat menarik jumlah wisatawan agar terus meningkat. Maka rencana pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Grobogan adalah terkait dengan 4A, yaitu amenity, atraction, accesibility, and activity. Rencana pengembangan sektor pariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Grobogan sehingga mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk datang serta menarik investor untuk menanamkan modalnya. Rencana pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor lain seperti agropolitan dan industri. Rencana pengembangan sektor pariwisata terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Grobogan seperti : Godong, Purwodadi, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Grobogan, Tawangharjo, dan Wirosari.

50

4A untuk Kabupaten Grobogan Amenity

Rencana sarana penunjang pariwisata yang terdiri dari penginapan, rumah makan, pusat oleh-oleh yang menggunakan konsep ikut menyertakan masyarakat sekitar kawasan wisata terkait pengadaan sarana pariwisata, dimana nantinya konsep ini akan tercipta apabila terjadi sinergi antara pemerintah-swasta untuk mengelola bersama potensi wisata yang ada. Terkait penyediaan serta peningkatan sarana-prasarana dan untuk membantu pergerakan wisatawan nantinya akan ada terminal

Pengadaan sarana penunjang pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan wisata dengan cara menjadikan permukiman warga menjadi tempat usaha, diantaranya: • Penambahan hotel karena pada tahun 2016 letak hotel masih memusat di satu kecamatan sehingga diperlukannya penambahan kuantitas. Penambahan hotel dilakukan di kecamatan yang memiliki pusat kegiatan perkotaan guna mendukung wisata di kawasan perkotaan.

• Selain hotel, untuk penginapan nantinya lebih ke arah homestay sehingga akan menaikkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata, lokasinya dapat di sekitar jalan lokal primer atau sekitar 100-250 meter dari objek wisata • Untuk rumah makan dan pusat oleh-oleh nantinya juga menggunakan permukiman warga sebagai tempat usahanya sehingga akan menaikkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata

s u i

2 1

5 • rencana kawasan strategis

Attraction

Accesibillity

Activity

Atraksi wisata di Kabupaten Grobogan saat ini didominasi oleh wisata wisata alam dan wisata rohani. Rencana pengembangan atraksi wisata di Kabupaten Grobogan adalah dengan memperbaiki atraksi wisata yang ada, serta dengan mengembangkan atraksi wisata edukasi pertanian dan industri sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan sebagai sarana penunjang sektor-sektor yang berkaitan.

Rencana pengembangan aksesibilitas dari dan ke arah lokasi wisata diperukan untuk mempermudah wisatawan untuk datang. Akses yang baik dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Peningkatan aksesibilitas wisata di Kabupaten Grobogan direncanakan untuk melakukan perbaikan akses, serta pembuatan jalan/rute yang menghubungkan antar objek wisata dan sarana penunjang wisata. Rencana peningkatan aksesibilitas lainnya adalah dengan menyediakan rute trayek angkutan umum dan halte sehingga wisatawan dapat menuju lokasi wisata menggunakan transportasi umum.

Rencana peningkatan aktivitas di sekitar kawasan wisata dapat menunjang keberlangsungan objek wisata tersebut. Rencana pengembangan aktivitas di Kabupaten Grobogan adalah dengan menyediakan zona komersil yang menjual oleh-oleh di sekitar kawasan wisata. Adanya area komersil di sekitar kawasan wisata dapat meningkatkan aktivitas yang ada serta mampu menarik wisatawan untuk datang.

51

5.1.3 Rencana Koridor Pengembangan

t w l

0 6

Koridor pengembangan merupakan suatu jalur yang strategis dalam mendukung peningkatan potensi wilayah guna meningkatkan perekonomian wilayah. Rencana koridor pengembangan didasarkan atas kemudahan aksesibiltas serta pusat pelayanan kegiatan. Rencana ini dilakukan sebagai upaya mempermudah pemasaran hasil pertanian maupun industri di Kabupaten Grobogan. Di dalam menentukan koridor pengembangan, fungsi suatu wilayah juga menjadi pertimbangan. Baik itu fungsi struktur ruang maupun fungsi pusat kegiatan wilayah.

Berdasarkan fungsi struktur ruang dan fungsi pusat kegiatan wilayah, Kecamatan Purwodadi, Gubug, Godong, dan Wirosari memiliki posisi yang baik dalam mendukung rencana koridor pengembangan. Kecamatan Purwodadi merupakan KSN dari wilayah Kedungsepur, sedangkan Kecamatan Gubug, Godong, dan Wirosari merupakan pusat kegiatan lokal di Kabupaten Grobogan.

Sehingga Kecamatan Purwodadi, Gubug, Godong, dan Wirosari berpotensi sebagai koridor pengembangan Kabupaten Grobogan. Dengan begitu potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan dapat dikembangkan hingga antar kecamatan bahkan keluar kabupaten.

Selain itu, Kecamatan Purwodadi merupakan pusat dari Kabupaten Grobogan yang memiliki kelengkapan fasilitas guna mendukung kegiatan yang ada. Aksesibilitas di Kecamatan Purwodadi juga sudah memadai. Sementara Kecamatan Gubug, Godong, dan Wirosari merupakan pusat dari wilayah Kabupaten Grobogan di bagian timur dan barat. Apabila dilihat dari trayek angkutan, keempat kecamatan ini juga sudah dilalui trayek angkutan umum dan bahkan memiliki sarana penunjang transportasi berupa terminal dan stasiun.

Sehingga pengembangan potensi wilayah dapat dikembangkan melalui koridor Gubug, Godong, Purwodadi, dan Wirosari.

52

s u i

2

Peta 5.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

1

53

t w l

0 6

Peta 5.3 Rencana Koridor Pengembangan Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

5 • rencana kawasan strategis

5.1.4 Rencana Pengemban- b. Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim dengan menyediakan gan Kawasan Perkotaan lingkungan yang sehat dan aman dari ben Kawasan strategis perkotaan dapat dilihat dari karakteristik penduduk perkotaannya. Kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perdesaan dan perkotaan.

Kawasan permukiman perkotaan memiliki fungsi sebagai berikut : a. Melayani kegiatan yang menjangkau beberapa kecamatan di sekitarnya. b. Memenuhi kebutuhan sarana-sarana dasar yang memiliki jangkauan pelayanan skala minimal Kecamatan.

Kawasan Permukiman perkotaan di Kabupten Grobogan terdapat di pusat-pusat pelayanan kecamatan dan pusat-pusat kegiatan lokal. Kawasan permukiman perkotaan ditetapkan melalui kriteria teknis sebagai berikut: a. Penggunaan lahan untuk pengembangan lahan permukiman baru memperhatikan daya dukung lingkungan

cana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. c. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan jaringan-jaringan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Penyediaan sarana-sarana umum sesuai standar yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat skala luas.

Kawasan strategis perkotaan ini sangat berperan dalam hal pemasaran hasil-hasil pertanian khususnya dalam skala ekspor.

Sehingga potensi agropolitan wilayah Kabupaten Grobogan mampu berkembang ke luar wilayah bahkan hingga ke luar negara.

54

s u i

2 1

5 • rencana kawasan strategis

55

t w l

0 6

Peta 5.4 Kawasan Strategis Perkotaan Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

5 • rencana kawasan strategis

5.1.5 Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan

KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN Kabpupaten Grobogan

Analisis yang telah dilakukan pada sektor pertanian menunjukkan bahwa komoditas pertanian di Kabupaten Grobogan antara lain:

Rencana untuk mengembangkan sektor per-

tanian adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pada komoditas unggulan pertanian sehingga dapat menjadi komoditas ekspor, sedangkan untuk komoditas potensial berkembang rencana yang dilakukan lebih fokus pada peningkatan kuantitas produksi sehingga dapat menjadi komoditas unggulan pertanian. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian diperlukan rencana pengembangan pertanian dari tahap pra produksi pertanian, produksi, dan pasca produksi pertanian, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Sub-sistem PraProduksi Pertanian

Rencana pra produksi pertanian merupakan rencana pengembangan pertanian sebelum memulai proses produksi pertanian. Rencana pra produksi pertanian antara lain perencanaan pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian, perencanaan penyediaan bibit, pupuk, dan perencanaan pengadaan mesin dan alat pertanian, serta rencana pemberdayaan petani.

Sebagian besar Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu peningkatan penduduk di Kabupaten Grobogan juga terus bertambah.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan lahan untuk permukiman dan sebagainya pun bertambah.

Dan lahan untuk penyediaan lahan permukiman tersebut seringkali menggunakan lahan pertanian. Jika tidak ada tindakan untuk menanggulangi hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya luas lahan pertanian serta berkurang pula kuantitas produksi pertanian. Maka diperlukan rencana untuk mengurangi eksploitasi lahan pertanian, dengan mengadakan penyuluhan pada para pemilik lahan untuk tidak menggunakan atau menjual seluruh lahan pertanian yang mereka miliki untuk penggunaan lahan selain pertanian sehingga jumlah lahan akan tetap terjaga dan tidak mengurangi kuantitas produksi pertanian.

Selain itu pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terkait penggunaan lahan sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan lahan, terutama lahan untuk pertanian.

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Grobogan merupakan petani dan telah memiliki kelompok tani di setiap kecamatannya.

Ajkan tetapi, masyarakat masih memiliki tingkat produktifitas rendah. Hal ini men-

56

s u i

2 1

5 • rencana kawasan strategis

57

t

gakibatkan produksi pertanian masih dilakukan secara sederhana dan belum semuanya mampu diolah secara modern. Kegiatan pertanian di Kabupaten Grobogan juga tergantung oleh musim, pada musim penghujan komoditas yang ditanam adalah padi, akan tetapi pada musim kemarau komoditas yang ditanam adalah tanaman pangan selain padi.

Bahan baku pertanian Kabupaten Grobogan berasal dari Balai Benih Induk dari Departemen Pertanian yang didistribusikan ke UPTD terkait tiap kecamatan. Akan tetapi mengingat di Kabupaten Grobogan juga memiliki kegiatan industri, khususnya industri pengolahan pertanian, maka pada sektor pertanian direncanakan perlu peningkatan penyediaan benih bahan baku non-padi, agar dapat diolah menjadi makanan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, peningkatan distribusi benih non-padi disesuaikan dengan potensi wilayah sehingga benih nantinya dapat menghasilkan kualitas terbaik.

Rencana sub sistem pra produksi pertanian selanjutnya adalah perencanaan penyediaan pupuk. Berdasarkan pada hasil analisis, penyediaan pupuk kawasan berasal dari toko pupuk atau KUD unit pertanian yang tersedia di beberapa kawasan. Saat ini produksi pupuk berada di Kecamatan Brati dan di Kabupaten Grobogan telah tersedia 62 KUD sebagai distributor penyediaan pupuk bagi petani. Akan tetapi perlu adanya penambahan 2 KUD Pertanian di Sub BWP I, Sub BWP IV dan Sub BWP VI dalam pemenuhan kebu-

tuhan petani akan pupuk dan distribusi pupuk per KUD, mengingat BWP 1, BWP IV, dna BWP VI merupakan wilayah dengan lahan pertanian yang luas.

Rencana sub sistem pra produksi pertanian lainnya adalah perencanaan penyediaan mesin dan alat pertanian sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Rencana pada penyediaan mesin dan alat pertanian ini berkaitan dengan kegiatan distribusi mesin dan alat-alat pertanian kepada petani melalui toko alat pertanian tersebut. Pada Kabupaten Grobogan berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada toko alat pertanian sehingga petani kesulitan untuk mendapatkan alat pertanian.

Sehingga direncanakan penyediaan toko alat pertanian di masing-masing BWP yang dapat membantu petani untuk mendapatkan mesin dan alat pertanian. Rencana pengembangan sarana pertanian secara lebih rinci ada pada bab sebelumnya.

Rencana pemberdayaan petani terkait pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan penyuluhan serta pelatihan kepada petani melalui dinas dan LSM terkait. Penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi terkait teknologi pertanian sehingga dapat menghasilkan produksi tani yang berkualitas.

Berikut merupakan daftar rencana pengembangan sub-sistem pra-produksi pertanian di Kabupaten Grobogan:

Tabel 5.1 Rencana Pengembangan Sub-Sistem Pra-Produksi Pertanian

w l

0 6

Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

5 • rencana kawasan strategis

2. Rencana Produksi Pertanian

Pengembangan sub sistem produksi pertanian merupakan kegiatan terkait dengan teknologi yang digunakan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan bahan baku yang tersedia.

Tujuan dari rencana ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga dapat mendukung komoditas unggulan untuk dapat menjadi komoditas ekspor dan menjadikan komoditas potensial berkembang untuk menjadi sektor unggulan. Pengembangan sub sistem ini berisi tentang teknologi pertanian, serta sistem irigasi.

Teknologi pertanian yang digunakan petani dalam kegiatan produksi pertanian masih tergolong sederhana. Alat-alat yang digunakan serta teknik yang digunakan juga tergolong tradisional sehingga proses untuk mendapatkan hasil pertanian cukup lama dan kualitasnya kurang bagus. Sehingga diperlukan

rencana penyuluhan terkait teknologi pertanian terbaru yang cocok digunakan untuk pengembangan pertanian yang sesuai dengan kondisi kawasan kepada petani sehingga mereka dapat menggunakan teknik yang lebih maju dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Rencana pada pengembangan sistem irigasi di Kabupaten Grobogan berupa rencana pengembangan irigasi di setiap BWP, mengingat kondisi irigasi di setiap BWP yang buruk dan tidak terawat. Rencana pengembangannya antara lain pengembangan jaringan irigasi non teknis menjadi jaringan irigasi tenik desa, dan penanganan rehabilitasi jaringan irigasi dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pengairan secara terus menerus. Berikut merupakan rencana sub sistem produksi pertanian di Kabupaten Grobogan:

Tabel 5.2 Rencana Pengembangan Sub-Sistem Produksi Pertanian

58

Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

3. Rencana Sub-sistem Pasca Produksi Pertanian

Rencana pada sub sistem pasca produksi pertanian merupakan rencana pengembangan pada pengolahan, pelatihan SDM dan pemasaran hasil produksi pertanian. Rencana yang dikembangkan pada sub sistem pasca produksi adalah pengembangan industri pengolahan maupun industri kecil rumah tangga pengolah hasil pertanian berupa makanan ringan yang terbuat dari hasil pertanian unggulan Kabupaten Grobogan, pelatihan kepada para pelaku industri kecil rumah tangga pengolah hasil pertanian, serta rencana pemasaran hasil produksi.

Pengembangan industri pengolahan dan industri kecil rumah tangga di Kabupaten Grobogan berupa industri pengolahan hasil

pertanian. Di Kabupaten Grobogan sendiri sudah banyak berkembang industri-industri pengolahan hasil pertanian seperti keripik singkong, emping jagung, criping pisang, krupuk, susu kedelai, selai pisang, opak jagung, roti pisang, tepung jagung, tempe kedelai, brondong jagung, marning, dan sebagainya. Dengan banyaknya hasil pertanian yang dihasilkan seharusnya dapat menujang berkembangnya industri-industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan perekonomian wilayah. Sehingga direncanakan pengembangan industri pengolahan melalui pemberian pelatihan kepada pelaku usaha tentang teknik dan inovasi pengolahan hasil pertanian, pengadaan teknologi pengolahan sehingga pengolahan menjadi efisien, serta pemberian bantuan modal.

s u i

2 1

5 • rencana kawasan strategis

59

Rencana pada sub sistem pasca produksi selanjutnya adalah terkait pemasaran hasil produksi pertanian. Hasil pertanian yang dipasarkan tidak hanya hasil pertanian yang telah diolah akan tetapi juga hasil pertanian yang belum diolah. Rencana pemasaran hasil pertanian adalah pusat-pusat perbelanjaan dan perdagangan jasa, seperti pasar dan swalayan.

Selain itu, juga diperlukan rencana peningkatan jumlah sarana pemasaran hasil pertanian seperti tempat toko oleh-oleh di pusat-pusat pariwisata. Rencana terkait pemasaran hasil produksi pertanian berupa rencana jalur distribusi hasil pertanian yang menuju ke lokasi-lokasi pemasaran.

Target pemasaran hasil produksi pertanian Kabupaten Grobogan adalah seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan bahkan dapat hingga ke luar wilayah Kabupaten Grobogan.

Dalam pemasaran hasil pertanian diperlukan juga rencana pengembangan moda pemasaran, hal ini mengingat jarak antara pusat produksi dan pusat pemasaran yang tidak dekat. Moda pemasaran yang digunakan adalah truck dan pick up. Truck dan pick up akan menjadi sarana distribusi dari pusat produksi menuju lokasi penyimpanan maupun menuju lokasi pemasaran.

Untuk lokasi penyimpanan atau gudang, direncanakan setiap kawasan pertanian memiliki minimal satu lokasi penyimpanan.

Hal ini ditujukan agar setiap hasil pertanian di suatu wilayah dapat dikontrol keluar masuknya. Sehingga rasa persaingan antar petani dapat dihindari.

Berikut merupakan daftar rencana pada sub sistem pasca produksi hasil pertanian pada Kawasan Andalan Kabupaten Boyolali:

Tabel 5.3 Rencana Pengembangan Sub-Sistem Pasca Produksi Pertanian

t w l

0 6

Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

60

s u i

2

Peta 5.5 Rencana Kawasan Pertanian Strategis Kabupaten Grobogan Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

1

5 • rencana kawasan strategis Berdasarkan peta di atas dapat diketahui kawasan strategis pertanian berada di wilayah bagian Kecamatan Toroh, Godong, Tanggungharjo, Tegowanu, Tawangharjo, Pulokulon, Kradenan, dan Gabus. Adapun pembagian komoditasnya didasarkan pada jenis hasil olahan industri, yaitu: Tabel 5.4 Komoditas Olahan Kabupaten Grobogan

61

Sumber: Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

5.2.

Rencana Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan

t w l

0 6

Penetapan bentang alam karst Sukolilo sebagai cagar budaya geologi yang dimuat dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/ 2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, Jawa Tengah. Keputusan Menteri ESDM berlaku sejak tanggal 16 Mei 2014 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2029 merupakan acuan dalam penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Grobogan.

Letak karst sukolilo berada di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Blora, dan salah satunya yaitu Kabupaten Grobogan. Karst Sukolilo di Kabupaten Grobogan berada di Pegunungan Kendeng Utara dengan luasan paling banyak dibanding dua kabupaten lainnya yaitu 112,20 km2 yang mencakup Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan,

5 • rencana kawasan strategis Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan.

Penetapan Bentang Alam Karst Sukolilo sebagai cagar budaya geologi diambil dengan pertimbangan kawasan karst tersebut memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami air tanah dan menyimpan nilai ilmiah sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaanya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu mata air yang ada di Kabupaten Grobogan adalah Mata Air Widuri dan goa berair yaitu Goa Urang yang terdapat di Kecamatan Tawangharjo.

Keberadaan mata air dan goa ini digunakan untuk kepentingan pengairan, pariwisata, serta kegiatan ekonomi pertanian.

Kawasan bentang alam karst ditetapkan berdasarkan kemunculan eksokarst ( terdiri dari bukit karst dengan bentuk kerucut, membulat, menara, atau bentuk lainnya, telaga, dan Mata air permanen) dan endokarst ( gua berair yang diperkirakan terhubung dengan aliran sungai bawah tanah) serta mempertimbangkan kawasan perbukitan batu gamping yang telah diklasifikasikan atau ditetapkan gubernur/bupati/walikota sebagai kawasan karst ke-

las I yang berfungsi sebagai kawasan yang menyimpan air, terdapat gua-gua dan sungai bawah tanah yang aktif, gua-gua yang ada peninggalan sejarah.

Meskipun letak karst sukolilo berada pada daya dukung lahan kelas C dengan budidaya terbatas, namun aktivitas yang ada di kawasan tersebut tidak boleh sampai merusak karst yang ada terutama kegiatan pertambangan yang akan berdampak merusak potensi air.

Perwujudan pengelolaan kawasan karst yang dilakukan diantaranya:

1. Pemetaan kawasan karst 2. Rehabilitasi dan konservasi kawasan 3. Pengembangan potensi objek wisata

Dalam peta 5.6. terlihat persebaran wisata yang ada di Kabupaten Grobogan, salah satunya persebaran yang ada di dalam kawasan karst yaitu wisata sumber jatipohon, goa lawa/goa macan yang ada di Kecamatan Grobogan, serta air terjun ngayongan di Kecamatan Wirosari yang salah satunya sebagai perwujudan pengelolaan pengembangan potensi objek wisata di kawasan karst Sukolilo.

5.3.

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan Berdasarkan rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi dan rencana pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan dapat dirumuskan kawasan-kawasan strategis Kabupaten Grobogan ditampilkan dalam peta 5.7. sebagai berikut:

62

s u i

2 1

63

t w l

0 6

Gambar 5.6 Peta Kawasan Strategis Karst Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

64

s u i

2

Peta 5.7 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang pada wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga dapat sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang ini disusun dengan:

(a)

Mengacu pada fungsi ruang wilayah sebagai kawasan agropolitan yang didukung potensi lokal yang ditetapkan dalam rencana tata ruang,

(b) (c) (d)

Mensinkronkan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sekitarnya,

Memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana,

Mengacu standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Arahan Pemanfaatan Ruang bab enam

Untuk melaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Grobogan sebagai kawasan agropolitan yang didukung potensi lokal, maka dilakukan penyusunan matriks yang memuat:

(i) perumusan usulan program pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang didukung potensi lokal;

(ii)

perumusan perkiraan pendanaan dan sumbernya;

(iii)

pelaksana program pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang didukung potensi lokal, dan

(iv)

tahapan waktu pelaksanaan program.

66

6.1 Usulan Program Pemanfaatan Ruang Merupakan program-program sektoral yang dijabarkan dari indikasi program utama yang tercantum dalam rencana tata ruang. Program pemanfaatan ruang Kabupaten Grobogan sebagai kawasan agropolitan yang didukung potensi lokal disusun berdasarkan penjabaran dari konsep penataan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan, dengan prioritas pengembangan kawasan sebagai berikut: 1.

Penerapan Kebijakan Kawasan Agropolitan yang Didukung Potensi Lokal 2.

Pengembangan Sektor Pertanian 3.

Pengembangan Sektor Industri 4.

Pengembangan Sektor Pariwisata 5.

Pengembangan Jaringan Utilitas 6.

Pengembangan Sarana Selanjutnya masing-masing prioritas pengembangan kawasan tersebut akan dirinci menjadi usulan program-program pemanfaatan ruang.

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

6.2 Pendanaan dan Sumbernya

67

Sumber-sumber pembiayaan dapat diidentifikasi bersumber dari: pemerintah pusat berupa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah berupa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jateng, pemerintah daerah Kabupaten Grobogan berupa APBD Grobogan, bersumber dari swasta/ masyarakat, maupun bersumber dari kerjasama pembiayaan antara pemerintah dengan swasta/ masyarakat.

6.3 Pelaksana Program Pemanfaatan Ruang Pelaksana program pemanfaatan ruang merupakan instansi atau pihak yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pemanfaatan ruang kawasan agropolitan berbasis kearifan lokal Kabupaten Grobogan.

6.4 Tahapan Waktu Pelaksanaan Program t w l

0 6

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Grobogan ini memiliki jangka waktu 20 tahun, dari tahun 2017-2037, yang terbagi dalam 4 kelompok PJM (Pembangunan Jangka Menengah). Penentuan waktu pelaksanaan program didasarkan pada tingkat kepentingan program, serta melihat pada ketersedianaan dana.

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

68

s u i

2

Tabel 6.1 Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Grobogan,2016

1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

69

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

70

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

71

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

72

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

73

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

74

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

75

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

76

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

77

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

78

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

79

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

80

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

81

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

82

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

83

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

84

s u i

2 1

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

85

t w l

0 6

6 • Arahan Pemanfaatan Ruang

86

s u i

2 1

7. pengendalian pemanfaatan ruang • Pemanfaatan diizinkan (I), karena sifatnya sesuai dengan peruntukan tanah yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemanfaatan tersebut. • Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat/conditional (B), izin ini sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya Aturan kegiatan dan pemanfaatan ruang adalah (menginternalisasi dampak); dapat berupa aturan yang berisi kegiatan yang diperbolehkan, AMDAL, RKL dan RPL. Pemanfaatan yang tidak diijinkan (X), diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan terbatas • atau dilarang pada suatu zona. Aturan kegiatan karena sifatnya tidak sesuai dengan perundan penggunaan lahan pada suatu zonasi dinya- tukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar takan dengan klasifikasi sebagai berikut: bagi lingkungan di sekitarnya.

7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pengendalian pemanfaatan ruang berisi tentang peraturan zonasi di wilayah perencanaan ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan sanksi administratif yang diberikan di Kabupaten Grobogan.

pengendalian pemanfaatan bab tujuh ruang Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum

7.1.1 Ketentuan Perizinan

84

s u i

2

kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 1

7. pengendalian pemanfaatan ruang Tabel 7.1 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

85

t w l

0 6

7. pengendalian pemanfaatan ruang

86

s u i

2 1

7. pengendalian pemanfaatan ruang

87

t w l

0 Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Grobogan,2016

6

7. pengendalian pemanfaatan ruang

7.2 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Insentif merupakan perangkat untuk memberikan imbalan dengan tujuan untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang atau sesuai dengan tujuan pemanfaatan ruang Kabupaten Grobogan. Sehingga insentif diberikan kepada Kawasan Pertanian •Penambahan dana alokasi khusus kawasan pertanian Toroh, Godong, Tanggungharjo, Tegowanu, Tawangharjo, Pulokulon, Kradenan, dan Gabus •Pembangunan dan pengadaan infrastruktur pertanian Kbupaten Grobogan •Penghargaan pemerintah daerah kepada masyarakat •Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan •Jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; •Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana •Penghargaan pemerintah daerah kepada masyarakat •Penambahan dana alokasi khusus kawasan evakuasi bencana •Pembangunan dan pengadaan infrastruktur evakuasi bencana

setiap orang yang melakukan aktivitas yang dapat mempertahankan atau mendukung fungsi lindung pada kawasan tersebut. Aktivitas yang mampu mendukung kondisi lingkungan misalnya saja: kegiatan pengembangan sektor pertanian menggunakan jenis vegetasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan, kegiatan wisata, maupun kegiatan pengembangan industri skala kecil sampai dengan skala besar berbasis agropolitan pada kawasan budidaya.

Kawasan Perumahan •Kemudahan prosedur perizinan •Pembangunan dan pengadaan infrastruktur perumahan •Subsidi silang

88

Kawasan Industri •Penambahan dana alokasi khusus kawasan pariwisata Kecamatan Purwodadi, Pulokulon, Kradenan, Grobogan, Tawangharjo, dan Wirosari •Pembangunan dan pengadaan infrastruktur pariwisata •Kemudahan prosedur perizinan •Keringanan pajak daerah dan restribusi daerah

Kawasan Pariwisata •Penambahan dana alokasi khusus kawasan indsutri Kecamatan Purwodadi, Gubug, dan Godong •Pembangunan dan pengadaan infrastruktur industri •Kemudahan prosedur perizinan

Tindakan Insentif Berdasarkan Topologi Kawasan

s u i

2 1

7. pengendalian pemanfaatan ruang

89

Sedangkan disinsentif merupakan perangkat yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Aktivitas yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang misalnya saja: kegiatan pengembangan permukiman, infrastruktur, serta pembangunan pusat-pusat baru dengan fungsi budidaya terbatas.

Baik perangkat insentif maupun disinsentif dapat diberikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah yang saling berhubungan, ataupun antara pemerintah dan swasta/perseorangan.

Secara umum ketentuan insentif yang biasa diterapkan antara lain: pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang; Pemberian penghargaan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas; Keringanan pajak; Pemberian kompensasi atas opportunity cost

yang hilang akibat penetapan lahan masyarakat sebagai kawasan lindung; Subsidi silang; Imbalan; Sewa ruang; Urun saham; serta Pemudahan proses perizinan.

Sedangkan tindakan disinsentif yang biasanya diterapkan dapat berupa: pengenaan pajak tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan ruang; pembatasan penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur untuk mencegah berkembangnya kegiatan budidaya maupun memperketat mekanisme perizinan dan diberikan secara berkala (periodik) yang dapat diperpanjang setelah melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan budi daya yang dilakukan.

Berikut merupakan tabel berisi macam-macam tindakan insentif maupun disinsentif yang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kabupaten Grobogan.

Kawasan Pertanian •Pengawasan efektif terkait pola ruang Kabupaten Grobogan •Pemberian status tertentu dari pemerintah daerah

t w

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana •Pengawasan efektif terkait pola ruang Kabupaten Grobogan •Pemberian status tertentu dari pemerintah daerah

l

0 6

Kawasan Pariwisata •Pengawasan efektif terkait pola ruang Kabupaten Grobogan •Pemberian status tertentu dari pemerintah daerah

Kawasan Perumahan •Pengawasan efektif terkait pola ruang Kabupaten Grobogan •Pemberian status tertentu dari pemerintah daerah

Kawasan Industri •Memperketat perizinan •Pengawasan efektif terkait pola ruang Kabupaten Grobogan •Pajak dan retribusi yang tinggi Pemberian status tertentu dari pemerintah daerah

Tindakan Disinsentif Berdasarkan Topologi Kawasan

7. pengendalian pemanfaatan ruang Tabel 7.2 Tindakan Insentif dan Disinsentif pada Kabupaten Grobogan

90

s u i

2 1 Sumber: Kelompok Studio Perencanaan Wilayah Grobogan,2016

7. pengendalian pemanfaatan ruang

7.3 Ketentuan Sanksi Pemberian sanksi dalam pemanfaatan kawasan Kabupaten Grobogan dikenakan terhadap setiap pelaku instansi maupun individu yang terlibat terhadap segala bentuk pelanggaran yang dihasilkan oleh kegiatan pemanfaatan kawasan Kabupaten Grobogan. Kriteria pelanggaran dapat dinilai dari indikator seperti berikut :

1.

2.

3.

4.

Pengalihfungsian kawasan pertanian Pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kesesuaian lahan Penanganan limbah dan bangunan tidak dilengkapi dokumen Amdal

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan mengganggu fungsi lindung Setiap penanggung jawab usaha yang melanggar indikator tersebut dikenai sanksi pidana juga dikenai sanksi administrasif seperti :

1. Penghentian kegiatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan

2. Pencabutan izin kegiatan yang tidak sesuai dengan kesesuaian lahan

91

t w l

0 6

4. Pembongkaran bangunan yang berdiri di kawasan yang tidak sesuai dengan kesesuaian lahannya.

3. Pemberian denda administratif bagi para pelanggar penyalahgunaan kawasan lindung

Sanksi Pidana dan Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

8 • kelembagaan dan peran serta masyarakat

Dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Grobogan sebagai kawasan agropolitan berbasis potensi lokal, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, Peraturan Menteri PU No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pedoman yang terkait dengan bidang penataan ruang lainnya.

Untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan agropolitan berbasis potensi lokal, dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada, maka perlu dilakukan upaya memperkuat kelembagaan pada masing-masing tingkat pemerintahan dalam lingkup wilayah, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

8.1 Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, badan/lembaga pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan berbasis potensi lokal sekurang-kurangnya mempunyai tugas :

(1)

Menentukan kawasan peruntukan agropolitan melalui proses: • Identifikasi kawasan agropolitan, lalu mengelompokkannya menjadi kawasan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan menggunakan peta pada tingkat ketelitian rencana rinci tata ruang

•

Pengusulan kawasan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sebagai kawasan strategis pada tingkat provinsi/ kabupaten/kota

(2)

Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana rinci tata ruang wilayah strategis serta arahan peraturan zonasi pada setiap zona dengan tingkat ketelitian peta skala sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang.

(3)

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian secara terpadu, lintas sektoral, dan lintas daerah terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

(4)

Melakukan pengawasan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(5)

Memfasilitasi penyelesaian konflik bila terjadi benturan antar sektor pemerintah daerah dan masyarakat.

Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat bab delapan

92

s u i

2 1

8 • kelembagaan dan peran serta masyarakat

8.1.1 Badan Usaha Milik Desa Terkait lembaga yang terdapat di Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan kawasan agropolitan berbasis potensi lokal sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas pokok BUMDes adalah mengelola seluruh kegiatan perekonomian desa guna meningkatkan pendpaatan masyarakat dan desa. Sedangkan tujuan dari BUMDes Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

(1)

93

Meningkatkan perekonomian desa

(2)

Meningkatkan pendapatan asli desa

(3)

Meningkatkan pengelolaan

potensi desa sesuai kebutuhan

(4)

Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa BUMDesa Kabupaten Grobogan merupakan ujung tombak dalam pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Grobogan. BUMDes harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar mampu mengembangkan potensi daerah secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya BUMDes harus berasaskan demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan, keterbukaan, dan akuntabilitas. BUMDes harus sesuai dengan peraturan desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diawali dengan musyawarah desa, penyusan AD, dan ART yang disepakati bersama. Organisasi BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Oleh sebab itu, BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan BPD. Dalam hal ini, Gapoktan sebagai lembaga terdekat masyarakat tani menjadi BUMDes yang memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan prÂŹoses kelembagaan yang komprehensif demi mewujudkan cita-cita Kabupaten Grobogan sebagai kawasan Agropolitan yang unggul.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah pusat juga perlu memfasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur dan berbagai penunjang aktivitas pertanian sehingga potensi sektor agrikultural Kabupaten Grobogan dapat tumbuh secara optimal.

Gambar 8.1 Diagram Venn Kelembagaan

t w l

0 6 Sumber : Analisis Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

8 • kelembagaan dan peran serta masyarakat

Gambar 8.2 Ilustrasi Arahan Hubungan Antarlembaga Agropolitan

Sumber : Rencana Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lewat BAPPEDA akan mengintegrasikan berbagai stakeholder yang mengarahkan strategi pada sektor pertanian. Dalam hal ini, Dinas Pertanian TPH akan menjadi sektor utama dalam pelaksanaan program-program terkait pengembangan agropolitan, dan GAPOKTAN menjadi katalis yang menghubungkan pemerintah dengan kelompok-kelompok tani yang terdaftar didalamnya. Sehingga akan terjadi sebuah hubungan yang timbal balik antara Dinas Pertanian TPH sebagai perumus strategi dan masyarakat tani sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dari program-program tersebut. Berikut adalah ilustrasi rencana hubungan partisipatif kelembagaan.

94

s

8.1.2 Arahan Hubungan Antarlembaga Gambar 8.3 Konsep Pengembangan Sinergitas Antar Sektor Unggulan

u i

2 1 Sumber : Rencana Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

8 • kelembagaan dan peran serta masyarakat Konsep dasar pengembangan tata ruang Kabupaten Grobogan tahun 2017-2018 adalah kawasan agropolitan berbasis potensi lokal. Sehingga untuk mewujudkan inovasi mengenai sinergi dari tiga sektor unggulan di Kabupaten Grobogan tersebut diperlukan adanya sebuah rencana arahan koordinasi antarlembaga terkait penerapan konsep tersebut dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2037. Dalam pelaksanaannya, terdapat setidaknya tiga dinas daerah yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaanya, yakni Dispertan TPH (sektor pertanian, leading sector), Disperindag PE (sektor industri) dan Disporabudpar (sektor pariwisata). Tiga dinas ini memiliki representatif dari masing-masing dinas yang diwakilkan dari bidang setiap dinas. Perwakilan tersebut kemudian menjadi koneksi bagi tiga dinas tersebut untuk saling berhubungan secara terintegrasi.

Tabel 8.1 Kelembagaan Dinas Daerah Terkait Inovasi

95

t w

Sumber : Rencana Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016 Gambar 8.4 Alur Koordinasi Kelembagaan Terkait Inovasi

l

0 6

Sumber : Rencana Kelompok 3 Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Grobogan, 2016

8 • kelembagaan dan peran serta masyarakat

96

s u i

2 1

8 • kelembagaan dan peran serta masyarakat

8.2 Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diuraikan berbagai bentuk hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang. Pada pasal 60 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk:

1.

2.

97

Mengetahui rencana tata ruang;

Menikmati pertambahan nilai

ruang sebagai akibat penataan ruang; 3. Memperoleh penggantian yang

layak atas kerugian yang timbul

akibat pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai den

gan rencana tata ruang;

4.

Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di

wilayahnya;

5.

Mengajukan tuntutan pembata lan izin dan penghentian pemba ngunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada peja bat berwenang; dan

6.

Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang me nimbulkan kerugian.

Sedangkan pada Pasal 61, disebutkan bahwa setiap orang diwajibkan untuk:

3.

1.

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

4.

2.

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perun dang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

2.

Petani bersedia dan atau sudah melaksanakan operasional dan pemeliharaan infrastruktur pertani an di tingkat usaha tani secara swadaya dan atau swadana maupun alokasi dana dan pemenin tah dan atau pemerintah daerah.

3.

Petani bersedia untuk tidak menga lihfungsikan lahannya menjadi lahan bukan pertanian

4.

Petani berdomisili di desa atau desa yang berdekatan dan lahan usahatani tersebut.

t w l

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, juga disebutkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah, khususnya dalam hal kawasan pertanian. Adapun masyarakat dapat berpartisipasi atau ikut serta melalui:

1.

0 6

Petani tergabung dalam wadah kelompok tani, gabung kelom pok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air yang diarahkan menjadi kelompok usaha atau koperasi, sehingga dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pertanian oleh GAPOKTAN dan Dinas Pertanian TPH