Perdes akp tanjung harap

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERATURAN DESA TAJUNG HARAP NOMOR

6 TAHUN 2016

TENTANG ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF (AKP) 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TANJUNG HARAP Menimbang : a

b

c

d

e

bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; bahwa dalam upaya percepatan penaggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan; bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan, keterpaduan program, monitoring, evaluasi, dan efektifitas anggaran, serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Desa, yang menangani penanggulangan kemiskinan; bahwa setelah dilakukan uji publik Desa Tanjung Harap pada tanggal 17 mei 2016 dan hasil AKP disepakati sebagai rekomendasi uji publik, maka hasil AKP diusulkan oleh TKPK Desa untuk disahkan dengan SK Kepala Desa. dengan harapan Hasil AKP menjadi dasar penyusunan kebijakan dari tingkat kabupaten sampai desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d dipandang perlu menetapkan

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERATURAN DESA TAJUNG HARAP NOMOR

6 TAHUN 2016

TENTANG ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF (AKP) 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TANJUNG HARAP Menimbang : a

b

c

d

e

bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; bahwa dalam upaya percepatan penaggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan; bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan, keterpaduan program, monitoring, evaluasi, dan efektifitas anggaran, serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Desa, yang menangani penanggulangan kemiskinan; bahwa setelah dilakukan uji publik Desa Tanjung Harap pada tanggal 17 mei 2016 dan hasil AKP disepakati sebagai rekomendasi uji publik, maka hasil AKP diusulkan oleh TKPK Desa untuk disahkan dengan SK Kepala Desa. dengan harapan Hasil AKP menjadi dasar penyusunan kebijakan dari tingkat kabupaten sampai desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d dipandang perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Analisis Kemisikinan Partisipatif Desa Tanjung Harap.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 412.05/4225.K/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; 15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF DESA TANJUNG HARAP TAHUN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

2.

Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;

3.

4.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;

5.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah;

6.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerinta Desa dan Badan Permusyawaratan Desameliputi Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan;

7.

8.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Prangkat Desa;

9.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

10. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD; 11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD; 13. Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa / Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa / Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan ditingkat Desa/ kelurahan.

14. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah system olah data dan informasi berbasis web yang dapat dikelola oleh pemerintah dan Komunitas Desa dan dapat digunakan dalam dua ranah offline dan online.

15. Analisis Kemiskinan Partisipatif yang selanjutnya disingkat AKP adalah suatu instrumen untuk menemukenali si miskin melalui kacamata masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting AKP. setiap bagian proses selalu mengikutsertakan pandangan masyarakat untuk menganalisis kemiskinan guna mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan strategi yang akan digunakan.

16. Tim Pelaksana AKP adalah relawan dari masyarakat setempat yang merupakan tim yang melaksanakan AKP. Tim ini terdiri dari perwakilan tiap Dusun (disesuaikan dengan jumlah Dusun di tiap desa) dan satu orang koordinator desa.

17. Uji Publik Hasil AKP adalah ajang sosialisasi guna mendapatkan kesepakatan bersama atas hasil pendataan. Apabila ditemui perbedaan data hasil uji publik maka akan diselesaikan dengan mekanisme pencocokan penelitian sesuai waktu yang ditentukan.

18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun; 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 20. Alokasi dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; 21. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan;

22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan evisien;

BAB II PEMAHAMAN Pasal 2 AKP dapat menguatkan proses pengkajian terhadap kemiskinan melalui: 1) Meluaskan keterlibatan pemangku kepentingan yang akan meningkatkan dukungan dan legitimasi terhadap strategi penanggulangan kemiskinan 2) Memperkaya analisis dan pengertian kemiskinan dengan memasukkan perspektif si miskin

3) Menyediakan informasi yang beragam dan efektif serta menciptakan relasi baru di antara pembuat kebijakan, penyedia jasa, dan masyarakat miskin.

4) Penempatan orang miskin sebagai subjek utama proses pemahaman terhadap kemiskinan. AKP juga memastikan suara masyarakat miskin masuk ke dalam perumusan (perencanaan) strategi-aksi (pelaksanaan dan pengawasan) yang termuat dalam suatu kebijakan publik. AKP akan berpengaruh

pada

penentuan

anggaran,

kebijakan,

dan

proses

kelembagaan negara dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III PENGELOLAAN Pasal 3 1) Pengelolaan AKP dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 2) Pengelolaan AKP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Penanggung jawab AKP Penanggung jawab AKP adalah Pemerintah Desa dan relawan yang tergabung dalam tim AKP. b. Waktu pelaksanaan AKP terkait dengan RPJMDesa dan Musrembang Desa.

3) Pengelolaan Hasil AKP Setelah proses diskusi di lapangan dilakukan dan data diperoleh, maka hasil diskusi dan isian Instrumen Rumah Tangga

ditabulasi dalam Sistem Informasi Desa (SID). Tim pelaksana AKP akan melakukan tabulasi dalam Sistem Informasi Desa (SID) bersama dengan tim pemantau.

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugasnya, Tim AKP bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV MANFAAT Pasal 5 1. Meningkatkan kualitas informasi kemiskinan (menguatkan analisis) dan memantau kecenderungan kemiskinan yang terjadi di komunitas.

2. Membuka ruang dan mendukung hak warga miskin untuk terlibat dalam analisis kemiskinan.

3. Menyediakan data lokal yang bersifat melengkapi fungsi basis data terpadu TNP2K. 4. Mewujudkan data sasaran penanggulangan kemiskinan yang terpadu dengan validitas /kesahihan tinggi yang mutakhir.

5. Menguatkan peran kelembagaan pemerintahan desa untuk lebih memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya.

6. Menguatkan legitimasi proses perencanaan dan penganggaran serta memberi arahan jelas bagi perencanaan alokasi anggaran publik melalui penganggaran dan anggaran yang membela dan berpihak kepada orang miskin.

BAB V Tanggung Jawab Pasal 6 (1) (2)

Arah Kebijakan Analisis Kemiskinan Partisipatif berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.

BAB VI TUJUAN Pasal 7

(1)

Analisis Kemiskinan Partisipatif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pasal 8 (2) Analisis Kemiskinan Partisipatif bertujuan untuk : a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; b. memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar; c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. d. Mewujudkan data sasaran penanggulanagn kemiskinan yang terpadu dengan validitas / kesahihan tinggi yang mutakhir. e. Menguatkan peran kelembagaan pemerintahan desa untuk lebih memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. f. Menguatkan legitimasi proses perencanaan dan penganggaran serta memberi arahan jelas bagi perencanaan alokasi anggaran publik melalui penganggaran dan anggaran yang membela dan berpihak kepada orang miskin; dan g. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA Pasal 9 1) Pemerintah Desa dalam penerapan AKP berhak : a. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga Independent terkait data kemiskinan. b. Memberikan Masukan kepada Pemerintaah Kabupaten. c. Melakukan Validasi terhadap Hasil AKP apabila sewaktu-waktu diperlukan. d. Mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola AKP. e. Menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10

Seluruh pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan AKP menjadi tugas dan kewajiban pemerintah desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Sejak peraturan desa ini berlaku, pemerintah desa berhak menentukan arah dan kebijakan yang diperoleh dari hasil musyawarah.

BAB X PENUTUP Pasal 12 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung Harap.

Ditetapkan di Desa Tanjung Harap Pada tanggal 2016 KEPALA DESA TANJUNG HARAP,

AHMAD ZAIN NASUTION Diundangkan di Desa Tanjung Harap pada tanggal 2016 SEKRETARIS DESA TANJUNG HARAP

ROHMAT BERITA DESA TANJUNG HARAP TAHUN 2016

NOMOR :