RTPLP Tambak Lorok 2016

RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KAWASAN TAMBAKLOROK

“

Menciptakan Kampung Nelayang yang Berjati Diri

LAPORAN AKHIR

”

DAFTAR ISI 1

9

BAB 1 PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

2

1.2 Maksud dan Tujuan

4

1.3 Ruang Lingkup dan Rencana Kegiatan

7

1.4 Metodologi

9

1.5 Sistematika Penulisan

10

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN

11

2.1 Kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam RTRW Provinsi

12

Jawa Tengah 2.2 Kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam RTRW Kota

12

Semarang 2.3 Kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam Rencana Induk

14

Pelabuhan Tanjung Emas 2.4 Kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam Rencana Induk

16

Pelabuhan Perikanan Nasional 2.5 Kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam Rencana Tata

16

Bangunan dan Lingkungan

22

BAB 3 KONDISI EKSISTING

24

3.1 Konstelasi Kawasan Tambaklorok

25

3.2 Karakteristik Kependudukan

26

3.3 Karakteristik Sosial dan Ekonomi

27

3.4 Karakteristik Fisik Lingkungan

33

3.5 Kondisi Tanah dan Bangunan

44

3.6 Kondisi Sosial dan Budaya

47

i

50

76

BAB 4 RENCANA DAN PROGRAM

50

4.1 Program Fisik (Bina Fisik dan Lingkungan)

51

4.2 Program Non Fisik (Bina Sosial, Ekonomi, dan Budaya)

59

BAB 5 RENCANA INVESTASI

76

5.1 Skenario dan Strategi Rencana Investasi

77

5.2 Tahapan Pembangunan

78

5.3 Kerjasama Antar Pelaku

79

5.4 Sumber Pendanaan

81

BAB 6 KESIMPULAN & REKOMENDASI 84 84

6.1 Kesimpulan

84

6.2 Rekomendasi

87

LAMPIRAN

89

89

ii

BAB 1 PENDAHULUAN Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penulisan

1

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang hidup secara harmonis (living in harmony) dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari dengan menjunjung nilai‐nilai budaya lokal. Pengembangan komunitas menuju tatanan masyarakat Madani merupakan upaya untuk membantu penghuninya bertanggung jawab membangun hubungan‐hubungan dengan komunitas yang lebih luas dan bahkan dengan lingkungan permukiman mereka secara harmonis.

Perencanaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP‐BK) memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang tertib, selaras, sejahtera, lestari, sehat dan berjati diri. Dalam tujuan mencapai hal tersebut diperlukan dukungan aktif dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat lingkungan tersebut. Kawasan Tambak Lorok pada saat ini adalah sebagai satu‐satunya pilot project Perencanaan Berbasis Komunitas di Kota Semarang telah melalui berbagai proses, mulai proses persiapan hingga tahap perencanaan partisipatif. Dalam tahapan perencanaan partisipatif Penyusunan Dokumen Rencana di masyarakat diharapkan dapat menghasilkan 2 dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP), dan dokumen Aturan Bersama (AB).

Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) merupakan dokumen yang berisi rencana penataan lingkungan Kawasan Tambak Lorok secara makro atau menyeluruh dan dalam dokumen RTPLP tersebut berisi kawasan‐kawasan yang diidentifikasi berdasarkan berbagai kriteria permasalahan dan potensi penataan dari kawasan‐kawasan yang terdapat di Kawasan Tambak Lorok. Dari kawasan‐kawasan tersebut maka dipilih satu Titik lingkungan prioritas berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk diintervensi secara fisik. Dokumen RTPLP secara substansi mengatur kawasan Kumuh dalam bentuk rencana detail. Sedangkan Aturan Bersama (AB) adalah aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan nantinya, yang mana Aturan Bersama ini disepakati berdasarkan keputusan bersama masyarakat.

Proses perancangan elemen fisik pada pembangunan sarana lingkungan dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan berdasarkan kebutuhan masing‐masing pihak tersebut sehingga muncul berbagai keragaman bentuk fisik. Untuk memperoleh kualitas lingkungan yang sesuai dengan yang dikehendaki maka dilakukan pendekatan rancang bangun kawasan yang dalam lingkup tata kota dikenal sebagai rancang kota (urban design). Penyusunan dokumen RTPLP pada program PLP‐BK ini diharapkan mampu mengendalikan pembangunan dikawasan tersebut agar sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dalam lingkungan itu sendiri.

Dengan demikian, agar program dapat berjalan berdasarkan pada tujuan yang jelas, baik target maupun sasarannya, maka dapat disusun program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang serta menentukan langkah–langkah pengendaliannya setelah melalui proses analisa atau penilaian dari segala aspek. Dalam penentuan target maupun sasaran yang tepat dari suatu pembangunan prasarana/sarana di suatu kawasan diperlukan data dan informasi berkaitan dengan program dan pelaksanaan pembangunan bidang permukiman di kawasan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya arahan terhadap penataan lingkungan permukiman serta melakukan langkah‐langkah pengendalian terhadap pelaksanaannya yang tertuang dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

2

A. Ketentuan Umum Ketentuan umum penyusunan dokumen RTPLP adalah sebagai berikut: 1. Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) adalah upaya peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan secara holistic dan terpadu pada tingkat kawasan/lingkungan permukiman melalui pemberdayaan manusia dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi masyarakat, serta penataan lingkungan dan kualitas hunian.

2. RTPLP diharapkan mampu mendukung transformasi menuju masyarakat madani melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara Pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat serta kegiatan membangun kemitraan sebagai upaya untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

3. RTPLP tidak hanya menghasilkan perencanaan Makro (Pengembangan Lingkungan Permukiman) dan perencanaan Mikro (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) namun juga dilakukan Pemasaran Kawasan Prioritas yang telah memiliki data Rencana Investasi.

4. RTPLP disusun sebagai langkah pelaksanaan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang tidak hanya mendukung pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan semata namun juga diharapkan mampu mengembangkan komunitas yang berbasis nilai sehingga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat.

5. RTPLP akan berisi informasi dasar yang terkait dengan aspek lingkungan seperti penataan ruang, pengelolaaan dan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, kemudian aspek sosial berupa kondisi pelayanan sosial masyarakat dan kelembagaan pelayanan public serta aspek ekonomi yang akan menggali potensi dan komoditi ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan prasarana pendukung dan lembaga pengelolanya.

6. Serangkaian program pembangunan yang dimuat dalam RTPLP harus dilengkapi dengan estimasi besaran dan biaya yang diperlukan, sumber dana, serta koordinasi lembaga‐ lembaga terkait baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.

7. Dinas terkait (seperti: DTKP, BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup, PSDA,dsb) yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengelolaan utilitas kota memberikan arahan dan masukan agar RPTLP dapat menghasilkan perencanaan tata ruang desa yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan sistem pengembangan infrastruktur atau jaringan utilitas kota secara keseluruhan serta mampu menjadi bagian dari RPIJM dan RTPLP dalam lingkup yang lebih luas.

8. RTPLP harus disepakati oleh warga masyarakat dan kesepakatan tersebut disahkan oleh Perwakilan Masyarakat, Lurah, BAPPEDA. Sebelum disahkan oleh ketiga pihak tersebut, RTPLP perlu dikonsultasikan dengan DTKP, Bappeda dan BLH untuk memastikan bahwa RTPLP tersebut telah selaras dan terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kota secara keseluruhan dan untuk mengelola lingkungan secara baik.

B. Persyaratan Penyusunan RTPLP Dalam penyusunannya, dokumen RTPLP harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat‐syarat penyusunan RTPLP adalah sebagai berikut : 1. Ada kemauan masyarakat untuk memiliki Wilayah yang dibangun secara lebih terencana dan lebih baik dari sebelumnya 2. Ada komitmen Pemda untuk mendukung kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas 3. Ada komitmen Pemerintah Kelurahan untuk mendukung Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas 4. Masyarakat yang ada harus berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen 5. Tersedianya data‐data tata ruang, prasarana dan sarana, kondisi sosial dan ekonomi serta data kelembagaan pengelola pembangunan.

3

1. Peta topografi dan penggunaan tanah serta kepemilikan tanah eksisting berskala 1 : 5000 2. Dokumen hasil pemetaan swadaya yang dihasilkan melalui Survei Kampung sendiri 3. Dokumen PJM Pronangkis yang dihasilkan melalui siklus Program lain yang ada A. Tahapan Kegiatan Dalam Proses Penyusunan RTPLP Perencanaan lingkungan makro adalah proses penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman wilayah yang ada dalam kawasan tambaklorok yang disusun atas dasar kesepakatan warga, melalui 7 tahapan kegiatan, sebagai berikut: 1. Review perencanaan untuk menggali informasi kebijakan dan rencana‐rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten 2. Kegiatan Pemetaan Swadaya (Pengumpulan data, peta dan informasi wilayah kawasan tambaklorok) 3. Membangun visi atau cita‐cita masa depan 4. Menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Desa secara partisipatif a.

Rencana alokasi pemanfaatan ruang  Mengenali kondisi eksisting  Melakukan analisis  Menyepakati rencana  Melakukan analisis  Menyepakati rencana b.

Rencana pengembangan kegiatan ekonomi mikro c.

Rencana jaringan jalan, saluran drainase dan jembatan d.

Rencana pengembangan air bersih dan sanitasi e.

Rencana peningkatan pelayanan publik f.

Rencana pengembangan kelembagaan pengelolaan pembangunan kawasan 5. Kesepakatan Penetapan titik kumuh yang diprioritaskan 6. Menyusun Rencana investasi jangka panjang 7. Menyusun Rencana Program yang akan dimitrakan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Melalui program PLP‐BK di Kawasan Tambak Lorok salah satunya menghasilkan dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) di kawasan Kumuh yang dijadikan sebagai acuan pengembangan kawasan kumuh di seluruh kawasan tambaklorok dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

1.2.1 Maksud Maksud penyusunan dokumen ini adalah untuk membuat satu dokumen perencanaan tentang kondisi mendatang yang diinginkan dengan memanfaatkan potensi Kawasan dan meminimalkan atau menghilangkan segala permasalahan yang ada, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial, yang dituangkan dalam serangkaian program perencanaan pembangunan dilengkapi dengan estimasi besaran dan biaya yang diperlukan, sumber dana, serta koordinasi lembaga‐lembaga terkait baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.

4

1.2.2 Tujuan Adapun tujuan dari pembuatan dokumen RTPLP adalah : 1. RTPLP diperlukan sebagai acuan tentang apa yang dapat dibangun, dimana letak pembangunan, kapan perlu dibangun, besaran yang perlu dibangun, oleh semua pihak yang membangun suatu desa agar tertata dengan baik, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. RTPLP merupakan alat kontrol/ pengawasan bagi pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan masyarakat dan menjadi pegangan bagi masyarakat, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan berbagai macam infrastruktur, fasilitas serta utilitas lingkungan agar terintegrasi dan terkoordinasi dengan bagai sesuai kebutuhan masyarakat.

3. RTPLP sebagai acuan untuk pentahapan program pembangunan kelurahan setiap tahun, sehingga pada akhirnya seluruh program pembangunan dapat menciptakan tata ruang dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) merupakan upaya peningkatan kualitas permukiman Kawasan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas yang dilakukan secara holistic dan terpadu pada tingkat kawasan/lingkungan permukiman melalui pemberdayaan manusia dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi masyarakat, serta penataan lingkungan dan kualitas hunian atau lebih mengarah untuk mengatasi permasalahan (inward looking). Sedangkan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman lebih menekankan kepada pengembangan potensi (outward looking) untuk menjadi Kelurahan yang berdaya saing atau menjadi trigger suatu kawasan.

Latar Belakang Kawasan Perencanaan Kawasan Tambak Lorok Heterogenitas aktifitas dan potensi serta permasalahan pada kawasan menjadi sebuah issue utama dalam penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) kawasan kampung Nelayan  Potensi kawasan disekitar sungai serta pola penataan permukiman yang belum dioptimalkan untuk pengembangan dan penataan kawasan. Sehingga apabila dikembangkan potensi pengembangan kawasan kampung nelayan kedepannya tentu akan mengubah dan membentuk sebuah kawasan dengan aktivitas yang beragam  Penanganan permasalahan kawasan kampung nelayan ini kiranya yang dirasakan mendesak antara lain adalah penataan kawasan secara sinergis dan penyusunan rencana teknis dengan banyaknya permasalahan yang ada dikawasan ini  Kawasan yang bersifat operasional. Penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman kawasan kampung nelayan ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan terhadap penanganan permasalahan tersebut 

5

RUMUSAN MASALAH

Refleksi Perkara Kritis (RPK)  Banyaknya Rumah Tak Layak Huni  Masih banyak warga yang belum mempunyai WC pribadi  Masih banyak warga yang belum mempunyai akses air dengan layak  Rendahnya sumber daya manusia yang ada  Masih banyak warga yang membuang sampah disembarang tempat  Adanya penyakit tahunan disepanjang bantaran kali kampung  Minimnya pendapatan perkapita warga yang mayoritas sebagai buruh  Sungai dijadikan sebagai sarana MCK dan merupakan tempat “belakang” warga  Permukiman nelayan yang tidak teratur dan cenderung kumuh  Minimnya saluran limbah dan dranase lingkungan dan rumah tangga  Banyaknya pengangguran.  Permasalhan ROB dan penurunan Muka tanah yang tinggi Pemetaan Swadaya (PS)  Sarana Prasarana Jalan, baik perkerasan jalan baik saluran, drainase, sudah rusak, belum ada saluran, menyebabkan air menggenang dan banjir.  Permasalhan ROB dan penurunan Muka tanah yang tinggi  Adanya industri perikanan dan industri lainnya yang pembuangan limbahnya belum terkoordinir sehingga mencemari sungai dan lingkungan sekitar  Banyaknya warga yang masih membuang sampah sembarangan, baik di jalan, saluran drainase, maupun disungai sehingga berpotensi penyakit dan kesan kumuh  Masih ada warga Tambak Lorok yang mengandalkan air sungai sebagai sarana MCK yang tidak layak digunankan dan tempat BAB  Dibeberapa titik tempat belum ada lampu penerangan jalan sehingga tidak aman untuk dilewati  Industri kecil susah berkembang, karena keterbatasan modal  Sarana prasarana edukasi belum lengkap untuk daerah yang dijuluki kawasan nelayan, dan rawannya kawasan tambak lorok dimalam hari yang digunakan tidak sesuai aturan.  Pasar yang menjadi satu dengan permukiman dan tidak ada regulasi dalam integrasi sehingga meyebabkan ke kumuhan dan menjadi salah satu sumber permasalahan

Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Belum terorganisirnya pengelolaan sampah sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan kebun  Padatnya pemukiman, satu atap untuk dihuni beberapa KK  Lapangan kerja belum memenuhi usia produktif sehingga banyak penganguran  Rendahnya SDM, banyak warga yang bermata pencaharian sebagai buruh  Banyaknya warga miskin dan kurang mampu  Sering terjadi penyakit kulit dan DB terutama didaerah bantaran sungai  Banjir dan air menggenang apabila musim hujan datang karena minimnya drainase yang ada dan beberapa drainase yang mati  ROB yang terus menghantui masyarakat setiap tahun  Kebakaran dapat terjadi sewaktu-waktu karena padatnya pemukiman  Terbengkalainya tempat hutan mangrove dan budidaya sejenisnya  Banyaknya sumber daya alam dan wilayah strategis yang ada yang belum dimaksimalkan potensinya  Kurangnya permodalan pada usaha industri kecil dan rumah tangga  Banyaknya kawasan pendiidkan dikawasan ini jadi potensi tersebut mewarnai perkembangan dan dinamika masyarakat 

6

Dari perihal tersebut, maka didapat:



 

  



  

STRATEGI PENDEKATAN Pemasaran (Negosiasi, Lobby, Kemitraan) Penggalian data Survey lapangan

REVIEW KEBIJAKAN DESIGN RENCANA RTPLP Review kebijakan di  Perencanaan revitalisasi Kelurahan Tanjung Emas kali kampung menjadi menyesuaikan pada Kawasan Wisata Bahari hierarki tata ruang pada kawasan Tamba diatasnya, yaitu; Lorok, dan;  RTBL Kawasan  Perencanaan Industri Tambak Lorok Perikanan menjadi  RTRW Kota Semarang kawasan potensialnya.

TUJUAN Merencanakan kawasan yang sehat, bersih dan aman Merencanakan kawasan yang bebas banjir Mengubah kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah disekitar sungai dan BAB sembarangan di sungai Mengubah paradigma masyarakat bahwa sungai adalah 'daerah belakang' menjadi kawasan sungai yang bersih dan dapat berpotensi sebagai kawasan wisata baru Sebagai kawasan konservasi dan estetika lahan Tersedianya ruang terbuka hijau Normalisasi dan Revitalisasi kampung nelayan yang berjatidiri

 

 



KEBIJAKAN LOKAL BUDAYA Ciri ketradisionalan masyarakat di Kawasan Tambaklorok juga terlihat dari tradisi budaya yang masih dilakukan hingga sekarang, yaitu prosesi sedekah laut dengan seluruh masyarakat nelayan Tanjungmas. Prosesi sedekah laut ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada umat-Nya, salah satunya hasil laut yang melimpah.

SASARAN Terciptanya kawasan yang sehat, rapih, nyaman dan bersih Terciptanya jalan baru penghubung antar RT yang aman untuk dilalui Terlaksanakannya revitalisasi Kampung Nelayan Terciptanya perekonomian baru disekitar kawasan Tambak Lorok dan sekitarnya Terbentuknya kawasan pariwisata baru

1.3 RUANG LINGKUP DAN RENCANA KEGIATAN

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah pada Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman adalah di kawasan perencanaan Tambaklorok meliputi RW.12, RW.13, RW.14, RW.15, RW.16 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Kampung Tambak Lorok terletak di bagian utara Kota Semarang, tepatnya disisi Utara Kecamatan Semarang Utara. Area ini hampir semuanya dikelilingi oleh Laut Jawa. Tambak Lorok berada di semenanjung dengan luas ± 46,8 ha dan terdiri dari kawasan perumahan, pelabuhan dan tambak. Wilayah Tambaklorok dikelilingi kolam tambak dan laut Jawa di sebelah Utara dengan batas wilayah sebagai berikut Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Selatan : Jalan Arteri Sebelah Barat : PLTGU (Indonesia Power) Sebelah Timur : Kali Banger

7

Gambar 1. Peta Administrasi Tambaklorok (Sumber: Diolah dari BAPPEDA Kota Semarang, 2011

1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan Sesuai dengan maksud dan tujuan pekerjaan, secara garis besar ruang lingkup kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Tambaklorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, antara lain : 1. Memberikan pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar untuk memberikan pemahaman pada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan.

Perencanaan partisipatif 2. Survei Pemetaan Swadaya (melalui sosialisasi masal), termasuk analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan.

3. Melakukan survey lapangan bersama masyarakat untuk mengecek kembali hasil pemetaan swadaya dan survey instansional guna menghimpun data primer dan sekunder pada daerah perencanaan yang dilengkapi dengan foto dan peta; 4. Melakukan inventarisasi permasalahan penyebab ketertinggalan suatu kawasan; 5. Menginventarisasi data potensi dan masalah kawasan serta prasarana/sarana bidang permukiman; 6. Pentabulasian secara jelas dan informatif terhadap data yang telah diperoleh, sehingga memudahkan dalam rangka pemanfaatan produk tersebut; 7. Melakukan analisa potensi dan masalah dari aspek kependudukan, sosial, ekonomi, dan teknik dengan mengacu pada rencana tata ruang yang ada.

8. Penentuan kawasan prioritas dari hasil analisa kompilasi data 9. Inventarisasi data potensi dan masalah di kawasan prioritas; 10. Melaksanakan penyusunan indikasi program pembangunan bidang permukiman dengan komponen penyediaan dan perbaikan perumahan dan permukiman, komponen penyehatan lingkungan permukiman yang meliputi drainase, sanitasi dan persampahan serta komponen pengelolaan air bersih lengkap dengan prasarana dan sarana penunjang seperti : transportasi, kebutuhan air bersih, pasar, sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya dengan proyeksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2016; 11. Penyiapan dan penyampaian laporanâ€?laporan dan ďŹ le data elektronik dalam compact disk (CD), pembuatan maket, dan konsultasi publik;

8

1.3.3. Dasar Hukum Dasar hukum Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Tambaklorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang adalah : 1. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang‐Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan; 5. Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman 6. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011‐2032; 8. Peraturan Pemerintah No. 24/2009 dan Undang‐undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sungai di Indonesia; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. disebutkan bahwa Bappeda Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah

1.4 METODOLOGI Pada dasarnya penyusunan dokumen Rencana Tindak Penataan LIngkungan Permukiman melalui proses bottom up planning. Dimana dalam proses perencanaan melibatkan partispasi masyarakat baik dalam input, analisis hingga output yang dihasilkan. Tahapan proses perencanaan tersebut sebagai berikut ini : Tahapan Input : Pengumpulan data primer dan data sekunder dari lokasi perencaan yang dihimpun dari informasi masyarakat dan berdasarkan survey lapangan. Dengan melakukan observasi langsung kelapangan dapat dihasilkan gambaran kondisi eksisiting kawasan perencaan baik dari potensi maupun masalah sehingga dapat dipetakan.

Tahapan Analisis : Hasil dari pemertaan dan identifikasi kondisi eksisting kawasan perencanaan kemudian diolah melalui rembug warga dan diskusi kepada pihak stakeholder yang terlibat untuk menganalisis dan merumuskan konsep pengembangan kawasan yang sesuai.

Tahapan Output : Hasil dari analisis terhadap potensi dan permasalahan adalah berupa strtagi atau program yang aplikatif dikembangkan dikawasan perencanaan dengan harapan dapat menjadi solusi terhadap persoalahan yang ada dilingkungan permukiman.

Kondisi eksisting potensi dan masalah

Konsep Perencanaan Perumusan Visi dan Misi

Rencana Penataan Permukiman Kawasan Prioritas

Rencana Investasi Pembangunan Kawasan Prioritas

9

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Pembahasan dalam dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Tambak Lorok adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini secara garis besar menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran PLPBK, ruang lingkup PLPBK Tambak lorok.

Bab II Tinjaun Kebijakan Bab in berisi tentang kebijakan dan perundangan maupun PERDA dalam memanfaatkan ruang yang berhubungan dengan kegiatan PLP�BK ini.

Bab III Kondisi Eksisting Kelurahan Bab ini menjelaskan tentang kondisi eksisting kawasan perencanaan seperti kondisi permukiman yang padat, kondisi ruang terbuka, drainase, persampahan, jalan dan lainnya.

Bab IV Konsep PLPBK Tambak Lorok Bab ini menjelaskan tentang konsep perencanaan lingkungan permukiman Tambak lorok dan beberapa program prioritas yang disusun secara partisipatif.

Bab V Rencana Investasi Kawasan Perencanaan Bab ini menjelaskan tentang rencana investasi kawasan perencanaan, sumber dana dan indikasi program yang menjelaskan kapan program�program PLPBK Tambak lorok dilaksanakan dalam waktu yang dijadwalkan 5 tahun ke depan.

Bab VI Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dari Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Tambak lorok.

10

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN Berisi tinjauan dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan kawasan Tambaklorok

11

2.1 KEDUDUKAN KAWASAN TAMBAKLOROK DALAM RTRW PROVINSI JAWA TENGAH

Kawasan Tambaklorok sebagai kawasan perencanaan merupakan bagian dari Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara yang berbatasan langsung dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Oleh karenanya, dalam tataran perencanaan wilayah provinsi, perencanaan kawasan tidak terlepas dari bagian kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009�2029, terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kawasan perencanaan, yaitu:

Health

Pelabuhan Tanjung Emas direncanakan akan dikembangkan sebagai pelabuhan umum, khususnya sebagai pelabuhan utama (Pasal 23 ayat (2) poin a).

Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (Pasal 100 poin q).

Kedua arahan pengaturan tersebut memberikan implikasi bahwa perencanaan Kawasan Tambaklorok akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Oleh karenanya, didalam penyusunan RTBL Kawasan Tambaklorok akan mempertimbangkan kaidah dan ketentuan yang menyangkut Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, sebagai pelabuhan utama.

2.2 KEDUDUKAN KAWASAN TAMBAKLOROK DALAM RTRW KOTA SEMARANG

Dalam sistem Kota Semarang, perencanaan kawasan tidak dapat terlepas dari RTRW Kota Semarang sebagai pedoman perencanaan kota. Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011�2031 mengatur tentang arahan perencanaan kawasan.

Berdasarkan RTRW Kota Semarang, Kawasan Tambaklorok termasuk ke dalam wilayah BWK III dan merupakan bagian dari transportasi laut Pelabuhan Tanjung Emas.

Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama direncanakan mampu melayani kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional. Rencana peningkatan kualitas pelabuhan juga didukung dengan penanganan masalah rob dan penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mampu mendukung keberadaan fungsi pelabuhan laut.

12

Kawasan Tambaklorok terletak tepat bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Emas, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan pelabuhan sekaligus kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kota. Sehingga Kawasan Tambaklorok harus dapat mendukung fungsi pelabuhan laut.

Beberapa arahan pengaturan kawasan sebagaimana diamanatkan didalam RTRW Kota Semarang adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan; 2. Diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan 3. Mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.

Berkaitan dengan karakteristik masyarakat nelayan di Kawasan Tambaklorok, tentunya tidak dapat dilepaskan dari laut sebagai orientasi kawasan dan aktivitas utamanya. Lokasi yang berada di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan tepat berbatasan dengan kolam pelabuhan, menyebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam aktivitas masyarakat nelayan dan pengembangan kawasan. Beberapa arahan pengaturan kegiatan laut pada kawasan sesuai dengan Pasal 112 ayat (3) antara lain adalah sebagai berikut: 1. Dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; 2. Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; Health 3. Pemisahan jalur pergerakan kapal niaga dengan kapal nelayan; 4. Diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal; dan 5. Kegiatan yang diizinkan di kawasan pelabuhan hanya yang mendukung fungsi kepelabuhanan.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa Kawasan Tambaklorok merupakan bagian dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, sehingga perencanaan Kawasan Tambaklorok harus mempertimbangkan perencanaan kawasan pelabuhan. Perencanaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Didalam masterplan Pelabuhan Tanjung Emas, telah diatur zonasi keruangan pelabuhan. Kawasan Tambaklorok direncanakan dengan fungsi sebagai kawasan pelabuhan rakyat. Meskipun lokasi Kawasan Tambaklorok berada di luar break water kolam pelabuhan.

Jika dilihat secara lebih detail, maka kawasan Tambaklorok ini nantinya akan berada di luar wall breakwater dari kolam pelabuhan. Saat ini, pembangunan wall breakwater tersebut sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai terbangun di bagian barat. Jika wall breakwater ini selesai dibangun sepenuhnya, maka akses keluar masuk kapal nelayan harus dipertimbangkan. Kegiatan keluar masuknya kapal di kawasan kolam pelabuhan sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak boleh terganggu oleh aktivitas lain.

Demikian juga dengan akses keluar masuk nelayan. Kegiatan nelayan ini harus dilaksanakan di luar kawasan kolam pelabuhan. Kondisi saat ini akses keluar masuk perahu nelayan masih melintasi kolam pelabuhan. Jika mengacu kepada masterplan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka ketika wall breakwater tersebut selesai dibangun akses perahu nelayan akan ditutup dan harus dipikirkan mengenai akses laut dari dan menuju Kawasan Tambaklorok.

Berkaitan dengan Kawasan Pelabuhan, pada dasarnya lokasi bermukimnya masyarakat di Tambaklorok dahulu merupakan lahan milik pelabuhan, yaitu PT. Pelindo. Sementara itu, di lain pihak masyarakat sudah banyak yang memiliki status lahan tersebut. Sehingga, pada Tahun 2015, pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas telah menerbitkan pelepasan hak dari Hak Pengelolaan Lahan bagi lahan yang telah bersertiďŹ kat hak milik.

13

2.3 KEDUDUKAN KAWASAN TAMBAKLOROK DALAM RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG EMAS Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa Kawasan Tambaklorok merupakan bagian dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, sehingga perencanaan Kawasan Tambaklorok harus mempertimbangkan perencanaan kawasan pelabuhan. Perencanaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Didalam masterplan Pelabuhan Tanjung Emas, telah diatur zonasi keruangan pelabuhan. Kawasan Tambaklorok direncanakan dengan fungsi sebagai kawasan pelabuhan rakyat. Meskipun lokasi Kawasan Tambaklorok berada di luar break water kolam pelabuhan Jika dilihat secara lebih detail, m a k a k a w a s a n Ta m b a k l o r o k i n i nantinya akan berada di luar wallbreakwater dari kolam pelabuhan.

Saat ini, pembangunan wall breakwater tersebut sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai terbangun di bagian barat.

Jika wall breakwater ini selesai dibangun sepenuhnya, maka akses keluar masuk kapal nelayan harus dipertimbangkan.

Kegiatan keluar masuknya kapal di kawasan kolam pelabuhan sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak boleh terganggu oleh aktivitas lain.

Demikian juga dengan akses keluar masuk nelayan. Kegiatan nelayan ini harus dilaksanakan di luar kawasan Gambar 2.1 Masterplan pelabuhan Tanjung Emas kolam pelabuhan. Kondisi saat ini akses Sumber: Diolah dari RTBL Kawasan Tambaklorok, 2016 keluar masuk perahu nelayan masih me� lintasi kolam pelabuhan. Jika mengacu kepada masterplan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka ketika wall breakwater tersebut selesai dibangun akses perahu nelayan akan ditutup dan harus dipikirkan mengenai akses laut dari dan menuju Kawasan Tambaklorok.

Berkaitan dengan Kawasan Pelabuhan, pada dasarnya lokasi bermukimnya masyarakat di Tambaklorok dahulu merupakan lahan milik pelabuhan, yaitu PT. Pelindo. Sementara itu, di lain pihak masyarakat sudah banyak yang memiliki status lahan tersebut. Sehingga, pada Tahun 2015, pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas telah menerbitkan pelepasan hak dari Hak Pengelolaan Lahan bagi lahan yang telah bersertiďŹ kat hak milik

14

2.4 KEDUDUKAN KAWASAN TAMBAKLOROK DALAM RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL Arahan kebijakan pelabuhan perikanan nasional diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Sehubungan dengan fungsi dan kedudukan kawasan, melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/Kepmen‐Kp/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional ditetapkan bahwa Kota Semarang memiliki 3 (tiga) pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Boom Lama, Mangunharjo, dan Tambaklorok. Dengan fungsi pelabuhan sebagai Pelabuhan Perikanan Kelas D yang selanjutnya disebut sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Penetapan Pelabuhan Perikanan Tambaklorok sebagai PPI ini tertuang dalam rencana jangka panjang 20 tahun yaitu 2015‐2034.

Pelabuhan Kelas A/I Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dapat menampung 100 kapal atau total 6000 GT sekaligus, dengan jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 per tahun.

Pelabuhan Kelas B/II Pelabuhan Perikanan Nusantara melayani kapal berukuran 15‐16 GT, dengan jumlah ilan yang didaratkan 8.000‐ 15.000 ton per tahun.

Pelabuhan Kelas C/III Pelabuhan Perikanan Pantai mampu melayani 50 kapal perikanan yang berukuran 5‐15 GT. Pelabuhan Kelas D/IV Pangkalan pendaratan ikan melayani kapal sampai dengan yang berukuran 10 GT, dengan jumlah ikan yang didaratkan setiap hari sekitar 10 ton atau 2000 ton per tahun

Berdasarkan hal tersebut, maka pelabuhan perikanan yang ada di Kawasan Tambaklorok harus memenuhi standar PPI yang ada. Adapun standar PPI yang dapat digunakan untuk perencanaan atau pengembangan PPI di Kawasan Tambak Lorok mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Dalam pasal 9 peraturan tersebut disampaikan tentang kriteria teknis dan operasional PPI, meliputi: 1. Kriteria Teknis, terdiri dari: a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia; b. memiliki fasilitas lambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang‐kurangnya 5 GT; c. panjang dermaga sekurang‐kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang‐ kurangnya minus 1 m ; d. mampu menampung kapal perikanan sekurang‐kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang‐kurangnya 75 GT; dan e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang‐kurangnya 1 ha.

2. Kriteria Operasional, yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata‐rata 2 ton per hari.

15

2.5 KEDUDUKAN KAWASAN TAMBAKLOROK DALAM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Perumusan visi awal didasarkan pada konsep pengembangan kawasan sebagai kampung bahari.Kampung bahari berdasarkan kebijakan pembangunan Kota Semarang didefinisikan sebagai “Sebuah Jalinan Perikehidupan Masyarakat Tambaklorok sebagai suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan antara sistem hunian, sistem mata pencaharian, dan lokasi tempat tinggal yang berbasis kelautan (Maritim)”.

Berdasarkan definisi tersebut, didalam perumusan visi perencanaan RTBL Kawasan Tambaklorok didasarkan pada visi pengembangan kawasan berdasarkan arah kebijakan pemerintah Kota Semarang, yaitu “Terwujudnya Kawasan Tambaklorok Sebagai Kampung Bahari yang Berbasis Pada Lingkungan Ekonomi Lokal yang Maju, Asri dan Sejahtera”. mendefinisikan visi tersebut, penyusunan RTBL Kawasan Tambaklorok adalah sebagai berikut: 1.

Terletak di kawasan tepian laut pelabuhan Tanjungmas, Semarang Tambaklorok akan menjadi kampung kota beridentitas masyarakat bahari, berkualitas hidup (QL) yang tinggi, berdasarkan indikator perbaikan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2.

Kampung Bahari Tambaklorok akan menangkap irama dan semangat kelautan nusantara bagi masyarakatnya untuk mengembangkan diri dalam hal bermukim, mengeksplorasi dan mengolah kekayaan laut serta berinteraksi sebagai sebuah entitas sosial.

3.

Kampung Bahari Tambak Lorok akan menjadi tujuan wisata baru yang memikat karena keunikan budaya baharinya yang hidup (living maritime culture), memiliki perlengkapan amenitas dasar yang cukup, prasarana fisik yang memadaidan arsitektur permukimannya yang menginspirasi.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka misi perencanaan kawasan dirumuskan sebagai berikut: 1.

Melakukan perbaikan kualitas lingkungan 2.

Memanfaatkan potensi reklamasi sebagai kegiatan ekonomi 3.

Melakukan program pemberdayaan 4.

Melakukan pelatihan & penyuluhan guna mendorong kapasitas masyarakat, dan mewujudkan permukiman yang berkelanjutan 5.

Perencanaan kawasan sebagai suatu kampung bahari mengandung pengertian bahwa kehidupan bermukim masyarakat di Kawasan Tambaklorok haruslah mencirikan kelautan (maritim).

Terdapat 2 (dua) hal utama yang mendasari konsep perencanaan Kawasan Tambaklorok.

Kata kunci dari konsep perencanaan ini adalah transformasi, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Dua hal utama yang mendasari adalah morfologi yang membentuk kawasan dan faktor ekonomi. Morfologi kawasan saat ini terbentuk secara tidak teratur, sporadis dan organik, serta merupakan kawasan permukiman yang tumbuh tidak terencana. Sementara itu, dari aspek ekonomi mencirikan kawasan yang miskin, kotor dan kumuh (slum area). Oleh karena itu, didalam perencanaan kawasan konsep perencanaan kawasan akan ditekankan pada 3 (tiga) kata kunci yaitu Urban Community, Permukiman Unik dan Sea Front Landscaping Scheme.

16

2.5.1

Konsep Perancangan Struktur Kawasan

Konsep struktur kawasan didasarkan pada dua hal. Pertama, struktur berdasarkan pembagian pusat�pusat kawasan. Kedua, berdasarkan struktur penghubung kawasan.

1.Struktur kawasan berdasarkan pusat kegiatan Pusat kegiatan pada Kawasan Tambaklorok berdasarkan pusat kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu pusat kegiatan pada kawasan permukiman dan pusat kegiatan pada kawasan aktivitas bahari.

Pada kawasan permukiman, pusat kegiatan yang dibentuk adalah lapangan/ alun�alun yang dikelilingi dengan fasilitas permukiman seperti fasilitas peribadatan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan pada kawasan aktivitas bahari, pusat kegiatan yang dikembangkan adalah PPI sebagai salah satu inti kegiatan utama pada kawasan bahari.

Gambar 2.2 Peta Fungsi Bangunan Eksisting

Gambar 2.3 Tempat Pelelangan Ikan

Sumber: RTBL Kawasan Tambaklorok, 2016

Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

2. Struktur kawasan berdasarkan penghubung kawasan Sedangkan berdasarkan penghubung kawasan, struktur kawasan terdiri dariintegrasi jalur aksesibilitas yang menghubungkan antar bagian kawasan di Kawasan Tambaklorok.Secara umum, kawasan Tambaklorok dibentuk dengan 2 struktur utama, yaitu struktur utama penghubung kawasan dan struktur pendukung kawasan.

Struktur utama penghubung kawasan adalah jalan utama kawasan yang saat ini sudah terbentuk, yaitu Jalan Tambak Mulyo dan Jalan Tambak Harjo. Struktur ini merupakan penghubung utama dari jalan arteri. Jalan Tambak Mulyo menghubungkan penduduk pada kawasan Tambak Mulyo untuk menjangkau kawasan permukiman. Sedangkan Jalan Tambak Harjo merupakan struktur penghubung utama untuk menuju ke wilayah Tambak Rejo, khususnya untuk menjangkau kawasan aktivitas bahari serta kawasan wisata yang merupakan kawasan pengembangan baru.

Adapun struktur pendukung kawasan dibentuk dari pengembangan tanggul keliling kawasan untuk dapat sekaligus dimanfaatkan sebagai jalan dan dapat menjadi alternatif akses masuk menuju ke Kawasan Tambaklorok.

17

2.5.2

Konsep Zonasi dan Penataan Kawasan Konsep dasar pembagian zonasi di kawasan Tambaklorok adalah sebagai berikut: Menata kawasan berdasarkan keterkaitan erat antara fungsi permukiman bahari sebagai zona utama dengan industri kelautan, pariwisata dan area penyangga ekologis.  Merekonstruksi pola struktur kawasan berdasarkan rekayasa jejalur pelayaran kapal nelayan dan berbagai upaya perlindungan terhadap ancaman banjir.  Menerapkan tema spesifik pada bagian kawasan yang dinilai tepat sebagai generator aktivitas kawasan. 

6 5 3 1

4

2 Gambar 2.5 Peta zonasi kawasan Tambaklorok Sumber: RTBL Kawasan Tambaklorok, 2016

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan Kawasan Tambaklorok sebagai kampung wisata bahari dapat dikelompokkan menjadi beberapa zona, dimana masing‐masing zona memiliki fungsiatau konsep sendiri‐sendiri.Adapun zonasi dan konsep pengembangan zona di Kawasan Tambaklorok adalah sebagai berikut: 1. Zona Permukiman Merupakan zona permukiman eksisting yang terdapat di kawasan Tambaklorok bagian barat (wilayah Tambak Mulyo). Pada zona ini, karakter perkampungan tetap dijaga sebagai perkampungan, dengan blok‐blok massa yg berdekatan, karena ruang yg tercipta di antara bangunan merupakan ruang publik sekaligus ruang interaksi antar sesama penghuni.

2. Zona Permukiman Vertikal Merupakan zona permukiman baru yang diarahkan untuk dikembangkan pada area reklamasi (disposal area) di sisi selatan. Pengembangan permukiman vertikal dilakukan dengan

tetap mempertahankan suasana kampung yang dinamis dan fleksibel disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

3. Zona Perdagangan dan Jasa Zona perdagangan dan jasa diarahkan untuk dikembangkan pada area di sepanjang koridor Jalan Tambak Mulyo.Pada kawasan ini dilakukan penataan dan peningkatan kualitas koridor kawasan, dimana pada kondisi eksisting kawasan ini memang telah berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

4. Zona Wisata Bahari dan Kuliner Zona ini diarahkan untuk dikembangkan di kawasan Tambak Rejo.Pada zona ini, kawasan permukiman didesain dengan karakter yang menginspirasi, seperti rumah panggung dan sebagai kawasan yang mencirikan kampung bahari dengan tetap bercorak waterfrontbuilding.

5. Zona Pelabuhan Perikanan dan Ekonomi Maritim Zona ini dikembangkan sebagai pusat aktivitas bahari, yaitu dengan adanya PPI (dan TPI) Tambaklorok dan pasar sebagai pusat distribusi hasil laut.Selain itu dikembangkan pula industri maritim untuk mendukung aktivitas kebaharian di kawasan Tambaklorok.

18

6. Zona Konservasi Zona konservasi merupakan zona konservasi mangrove yang dikembangkan di beberapa titik di kawasan perencanaan. Terutama, di ujung timur area industri maritim atau di daerah dekat bekas TPI Tri Mulyo. Pengembangan zona konservasi mangrove bertujuan untuk mengantisipasi ancaman abrasi dan penurunan tanah di kawasan Tambaklorok.

2.5.3 1.

Konsep Intensitas Pemanfaatan Lahan dan Tata Bangunan Konsep Intensitas Pemanfaatan Lahan dalam kawasan Tambak Lorok didasarkan pada pertimbangan yang tertuang dalam: a. RTRW Kota Semarang, yaitu kawasan diarahkan untuk menjadi kawasan kepadatan tinggi. Selain itu juga diarahkan untuk pengembangan permukiman vertikal untuk menambah RTH dengan KDB Maksimal 80%. Pebatasan intensitas pemanfaatan lahan bertujuan untuk mengurangi beban lahan sehingga dapat meminimalisir permasalahan lingkungan terutama penurunan tanah. b. RDTRK BWK III, dengan peruntukan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimal 60% dan maksimal jumlah lantai yaitu 4 lantai. c. KKOP Bandara Ahmad Yani, dimana kawasan Tambak Lorok berada pada zona/kawasan horizontal luar, dengan ketinggian maksimal yang diperbolehkan adalah sebesar 150 m. d. Hasil analisis yang menghasilkan kesimpulan bahwa KDB maksimal yaitu 87% dengan maksmal jumlah lantai yaitu 6 lantai. Selain itu kawaan harus memiliki GSB minimal 5 meter dan luasan KDH minimal harus memenuhi kriteria 20%. Pengoptimalan KDH dilakukan terutama dengan memperbanyak ekosistem mangrove agar dapat menjaga Kawasan Tambaklorok dari ancaman abrasi.

2. Konsep Tata Bangunan  Melindungi kawasan permukiman dengan tanggul pencegah banjir  Menempatkan ruang hunian di atas ketinggian muka banjir  Menata morfologi bangunan rumah tinggal yang tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat berdasarkan aspek kesehatan dan kenyamanan menghuni.  Mengembangkan konsep rumah susun berbasis pola sosial dan budaya masyarakat sebagai kampung vertikal.

2.5.4

Konsep Sirkulasi dan Aksesibilitas

a. Menyediakan akses dan sirkulasi yang berpola jelas sesuai fungsi masing‐masing zona dan mudah dicapai oleh publik dari luar maupun dalam kawasan. b. Menyediakan jembatan‐jembatan penghubung antar bagian kawasan. c. Sirkulasi dibuat aman untuk pejalan kaki, karena diharapkan lingkungan perkampungan ini sebagai area yang mengundang para wisatawan. d. Menyediakan jalur sirkulasi sebagai promenade (selebar >3m) di sepanjang area tepian air bertanggul. e. Menempatkan jalur pejalan kaki yang nyaman dan aman sebagai konsep terpenting di dalam pengaturan sirkulasi dalam kawasan (pedestrianisasi). f. Penyedian area parkir bersama untuk penduduk area perkampungan. Area parkir ini dapat diletakkan di depan gang atau di sekitar koridor utama kawasan, karena diharapkan area perkampungan merupakan bebas kendaraan bermotor.

Penyediaan area parkir di dalam area perkampungan, menempati ruang terbuka yg tidak terpakai atau bekas blok massa bangunan yang sudah dirubuhkan. Lot parkir ini untuk menampung kendaraan tidak bermotor para penghuni perkampungan.

19

2.5.5

Konsep Ruang Terbuka dan Tata Hijau

1.

Konsep Ruang Terbuka Non Hijau Merupakan ruang terbuka yang berada diluar lingkup bangunan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk berinteraksi sosial dan menjadi ruang publik atau ruang milik rakyat. Ruang terbuka umum akan mewadahi dan menarik orang untuk datang dan berkumpul hingga jumlah tertentu, yang akan menghilangkan batas‐batas individual, sehingga diharapkan dapat mewujudkan ikatan social masyarakat yang lebih kuat. Pada kawasan Tambaklorok, ruang terbuka yang dikembangkan sebagai ruang publik adalah lapangan olahraga dan pelataran masjid.

Adapun kegiatan yang diarahkan pada lapangan tersebut adalah kegiatan rekreasi, sosial, dan olahraga. Adapun tujuan pengembangan ruang terbuka umum tersebut adalah: a. Mendukung aktivitas/ kegiatan kawasan. b.Menyediakan area untuk kegiatan hubungan sosial (public contact) maupun kegiatan rekreatif. c.Pembangkit (generator) kegiatan kawasan. d.Keseimbangan pada solid‐void pada kawasan. e. Memperkaya tema kawasan.

Gambar 2.6 Peta ruang terbuka hijau kawasan Tambaklorok Sumber: RTBL Kawasan Tambaklorok, 2016

2. Konsep Ruang Terbuka Hijau Konsep pengembangan RTH pada Kawasan Tambaklorok adalah: a. Menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan prosentase luasan optimum (>20%) untuk tujuan aktivitas komunal. b. Menciptakan area penyangga (buffer) hijau dengan tanaman pencegah abrasi di sepanjang aliran sungai tidak bertanggul.

Pada kawasan Tambaklorok, pengembangan ruang terbuka hijau di dalam tapak hanya dapat dikembangkan pada area atau zona‐zona pengembangan baru.Sedangkan pada kawasan permukiman eksisting, penyediaan ruang terbuka hijau di dalam tapak sulit dilakukan mengingat kepadatan bangunan yang relatif tinggi.

Sedangkan ruang terbuka di luar tapak bangunan terdiri dari taman pasif, taman aktif, dan kawasan konservasi mangrove. Penentuan jenis vegetasi didasarkan pada karakteristik kawasan sebagai kawasan pesisir.Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat dikembangkan pada kawasan wisata sunset, kawasan wisata mangrove, dan pusat‐pusat kegiatan wisata lainnya.

20

2.5.6

Pembagian Blok Kawasan dan Program Penanganan

Sub Blok 2A Sub Blok 2B

Sub Blok 1A

BLOK 2

Sub Blok 2C

BLOK 1

Sub Blok 1B

Sub Blok 1C

Gambar 2.7 Peta pembagian sub‐blok kawasan Tambaklorok Sumber: RTBL Kawasan Tambaklorok, 2016

1. Pembagian Blok Kawasan Pengembangan R T B L Kawasan Tambaklorok dibagi menjadi dua blok pengembangan. Pembagian blok perencanan dilakukan berdasarkan perbedaan sistem drainase kawasan dan sistem pengembangan. Selanjutnya, masing‐masing blok pengembangan kemudian dibagi lagi menjadi sub‐blok pengembangan. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan baik eksisting maupun rencana.

Lokasi PLP‐BK di kawasan Tambaklorok ini termasuk kedalam sub‐blok 1A dan 2A, dimana sub‐blok 1A memiliki fungsi utama sebagai permukiman, sarana, dan prasarana umum dengan konsep pengembangan peremajaan kawasan permukiman (urban renewal) untuk perbaikan kualitas lingkungan. Sementara sub‐blok 2A memiliki fungsi utama sebagai sarana dan prasarana umum, perdagangan dan jasa dengan konsep pegembangan yaitu penataan kawasan perdagangan dan jasa serta pengembangan ruang publik untuk wadah interaksi masyarakat yang menguatkan karakter kawasan.

2. Program Penanganan Sub‐blok 1A  Penataan lingkungan permukiman  Pengembangan jalan penghubung kawasan beserta street furniture  Pembangunan sheetpile/tanggul keliling kawasan  Pengembangan jalan lingkar kawasan beserta street furniture  Pengembangan kolam tampung  Pengembangan promenade di sekeliling kolam tampung  Pengembangan sistem drainase kawasan  Pengembangan RTH (alun‐alun, taman lingkungan, jalur hijau, sempadan)  Pembangunan gerbang kawasan

Sub‐blok 1B  Pembangunan sheetpile  Pengembangan Jalan Tambak Mulyo beserta street furniture  Penataan kawasan perdagangan dan jasa  Penataan pasar  Pembangunan MCK komunal dan IPAL permukiman  Pengembangan lahan parkir  Pengembangan plaza  Pengembangan RTH (taman, jalur hijau, sempadan)  Pengembangan sistem drainase kawasan (saluran drainase dan rumah pompa)

Sub‐blok 1C  Pembangunan rumah susun  Penataan lingkungan permukiman  Pengembangan sarana prasarana permukiman  Pengembangan RTH (taman, sempadan)

21

Sub‐blok 2A  Pembangunan sheetpile  Pengembangan jalan penghubung kawasan beserta street furniture  Pembangunan PPI dan dermaga  Pembangunan fasilitas penunjang PPI  Pengembangan kawasan industri maritim non polutan  Pengembangan plaza dan sunset area.  Pengembangan RTH (taman, jalur hijau, sempadan, mangrove)  Pembangunan bangunan pengolah an air bersih

2.5.7

Sub‐blok 2B  Pembangunan sheetpile  Pengembangan Jalan Tambak Harjo beserta street furniture  Penataan kawasan wisata bahari dan kuliner (restoran, pujasera)  Pengembangan lahan parkir  Pengembangan plaza  Pengembangan RTH (taman, jalur hijau, sempadan)  Pengembangan saluran drainase kawasan

Sub‐blok 2C Pembangunan sheetpile  Pembangunan rumah susun  Pengembangan RTH (lapangan, jalur hijau, sempadan, mangrove)  Pembangunan TPST 

Pengaturan Blok Lingkungan

Pengaturan blok lingkungan bertujuan untuk memudahkan pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan Tambaklorok. Pengaturan blok lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pemanfaatan ruang, serta karakteristik dan nominasi pemanfaatan ruang eksisting.

Bentuk dan Ukuran Blok Bentuk dan ukuran blokcukup bervariasi, namun secara umum bentuk dan ukuran blok mengikuti jaringan jalan dan bentang alam yang ada di Kawasan Tambaklorok.

Pengaturan dan Konfigurasi Blok Pembagian blok di kawasan perencanaan dilakukan untuk membedakan fungsi utama yang akan diwadahi di masing‐masing blok. Walaupun demikian blok‐blok pengembangan direncanakan dengan tetap memperhatikan aspek ekologis kawasan, terlebih Kawasan Tambaklorok merupakan kawasan yang memiliki permasalahan lingkungan yang cukup tinggi, mulai dari kurangnya kualitas permukiman, banjir dan rob, hingga penurunan tanah. Pada setiapblok akan diatur intensitas pemanfaatan lahannya, serta diatur saja sarana dan prasarana yang harus diterapkan.

2.5.8

Pengaturan Kavling

Bentuk dan Ukuran Kavling Bentuk dan ukuran blok di kawasan ini memanjang mengikuti jaringan jalan. Ukuran blok bangunan per kapling bangunan kurang lebih 50‐100 m2 untuk permukiman, industri 300 – 1000 m2, serta perdagangan dan jasa 100 – 3000 m2.

Pengelompokan dan Konfigurasi Kavling Luas kavling mempertimbangkan pola perpetakan yang berkembang saat ini.  Kavling dengan ukuran 50‐100 m2 diarahkan untuk bangunan permukiman, retail kecil dan pelayanan umum skala lingkungan.  Kavling dengan ukuran 200‐600 m2 diarahkan untuk bangunan perdagangan dan jasa skala menengah dan sarana pelayanan umum.  Kavling dengan ukuran 700‐1000 m2 diarahkan untuk bangunan industri, perdagangan dan jasa skala besar seperti PPI.  Kavling dengan ukuran >1000 m2 diarahkan untuk bangunan rumah susun.

22

Ruang Terbuka dan Tata Hijau Ruang terbuka dan tata hijau di kawasan perencanaan terdiri dari RTH publik yang berupa taman dan plaza. RTH juga direncanakan dikembangkan pada tepi jalan sebagai jalur hijau dan sepanjang promenade.

2.5.9

Orientasi Bangunan

Letak dan orientasi bangunan di kawasan perencanaan diarahkan untuk berorientasi ke arah jalan dan ke arah perairan untuk mengembalikan pola waterfront di Kawasan Tambaklorok.

2.5.10 Tata Massa Bangunan Pada area permukiman di Kawasan Tambak Mulyo, bangunan rumah tinggal dikembangkan secara berderet seperti layaknya kampung deret. Bangunan perdagangan dan jas skala kecil juga memiliki massa bangunan berderet. Untuk bangunan pemerintahan, pendidikan, rumah susun, serta perdagangan dan jasa skala menengah massa bangunan dapat berbentuk L atau U. Adapun ekspresi arsitektur bangunan di Kawasan Tambaklorok berupa arsitektur campuran yaitu arsitektur modern yang tetap mengadopsi karakteristik kebaharian, misalnya dengan adaptasi model rumah panggung.

2.5.11 Garis Sempadan Bangunan Garis sempadan bangunan pada jalan�jalan utama dan jalan penghubung yang dapat dilalui mobil direncanakan sebesar 5 m. Sedangkan pada jalan�jalan lingkungan GSB dapat dihilangkan, mengingat pada jalan lingkungan tidak dapat dilalui mobil. Hal ini sekaligus dilakukan untuk tetap mempertahankan karakteristik permukiman di Kawasan Tambaklorok.

23

BAB 3 KONDISI EKSISTING Berisi pembahasan mengenai kondisi terkini kawasan Tambaklorok mulai dari ďŹ sik, sosial, dan ekonomi.

24

3.1 KONSTELASI KAWASAN TAMBAKLOROK Kampung Tambak Lorok merupakan masuk wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Mas yang terdiri atas 5 (lima) RW yaitu, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, dan RW 16. Memiliki total luas kawasan 46,8 Ha, wilayah Tambah Lorok memiliki ketinggian 0,5 mdpl rata‐rata. Wilayah Tambak Lorok memiliki batas wilayah : · Sebelah Utara : Laut Jawa · Sebelah Selatan : Jalan Arteri Utara · Sebelah Barat : PLTUG · Sebelah Timur : Kali Banger

Gambar 3.1 Peta Konstelasi Kawasan Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 3.2 Peta Kawasan Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

Adapun penggunaan lahan terbagi untuk permukiman sebesar 32,4 Ha, wilayah pelabuhan 3,2 Ha, penggunaan untuk Kolam/ Tambak 11,2 Ha. Berada pada pesisir Laut Jawa, dengan tanah berupa struktur pelapukan, endapan dan lanau yang dalam. Jenis tanah Tambak Lorok merupakan tanah alluvial kelabu, coklat dan hitam dengan produktivitas pertanian rendah. Kawasan Tambak Lorok merupakan muara Kali Banger dan Laut Jawa, juga dilalui oleh Banjir Kanal Timur. Tambak Lorok mengalami penurunan tanah (land subsidence) sebesar 9‐10 cm per tahun.

25

3.2 KARAKTERISTIK KEPENDUDUKAN Tabel 3.1 Jumlah KK dan Jumlah Penduduk di Kawasan Tambaklorok RT/RW ËĔOËĜ

Jumlah KK ĊÕĿ ŁÏ Ķ ÇÇ

Laki‐laki ĎÏ ĻĹ‐Laki

Perempuan ÊĮ ÒĮ Ŀ ÑÕÏ Ń

Jumlah ĊÕĿ ŁÏ Ķ Penduduk Penduduk

05/12 06/12 07/12 08/12 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15

45 42 49 52 40 47 37 45 44 45 38 35 45 47 52 45 46 45 41 47 52 63 68 53 52 46 52 58

150 132 141 142 115 110 118 116 109 113 107 97 126 148 132 137 148 126 113 145 169 133 159 138 139 126 139 138

193 191 186 189 125 126 127 139 133 127 121 120 147 152 152 161 163 148 139 161 172 172 184 163 154 147 152 163

343 323 327 331 240 236 245 255 242 240 228 217 273 300 284 298 311 274 252 306 341 305 343 301 293 273 291 301

09/15 01/16 02/16 03/16 04/16

47 42 38 47 46 1.551

145 137 132 145 148 4.373

154 154 164 176 175 5.130

299 291 296 321 323 9.503

Pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kawasan Tambaklorok adalah sebesar 9.503 jiwa yang terbagi ke dalam lima RW, yaitu RW 12 hingga RW 16. Dari seluruh jumlah penduduk tersebut 4.373 jiwa adalah penduduk laki‐laki dan 5.130 jiwa adalah penduduk perempuan. Adapun jumlah KK di kawasan ini adalah sebesar 1.551 jiwa.Hal ini berarti dalam satu KK rata‐rata terdiri dari 6 hingga 7 jiwa.

Posisinya yang berada di kawasan sekitar pelabuhan, kampung Tambak Lorok masuk dalam kategori kawasan kumuh dengan kepadatan >750 jiwa/Ha dan memiliki jumlah keluarga miskin mencapai 970 KK. Tambak Lorok menyumbang 36,02% kemiskinan di kelurahan Tanjung Mas, dimana dari 970 KK miskin tersebut memiliki tanggungan jumlah keluarga 3 adalah 595 KK, tanggungan adalah 358 KK, dan tanggungan 8 adalah 16 KK. Adapaun sebaran mata pencaharian warga miskin Tambak Lorok dijelaskan pada Tabel 4.13.

Sumber: Kelurahan Tanjung Mas, 2015

Sumber: PJM Kelurahan Tanjungmas, 2014

Gambar 3.3 Grafik Mata Pencaharian Keluarga Miskin di Tambak Lorok

26

3.3 KARAKTERISTIK SOSIAL DAN EKONOMI Perkembangan Kawasan Tambaklorok terjadi dalam beberapa fase. Pada dasarnya, masyarakat Kawasan Tambaklorok merupakan masyarakat nelayan karena terletak di pesisir dan memiliki sifat kebaharian yang masih sangat kental. Namun migrasi yang terjadi pada dekade 1970‐ an perlahan‐lahan mulai merubah karakter kawasan ini. Pada dekade tersebut, mulai tumbuh industri‐industri baru yang berlokasi di sekitar Kawasan Tambaklorok. Hal ini menyebabkan banyak penduduk dari luar kawasan yang bermigrasi ke Kawasan Tambaklorok, yang sebagian besar bekerja bukan sebagai nelayan.

Dengan demikian, penduduk di Kawasan Tambaklorok kemudian dapat dikelompokkan sebagai penduduk nelayan dan non nelayan.

Entitas nelayan sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tipologi, yaitu nelayan penangkap ikan, nelayan pekerja, dan nelayan penyedia jasa sewa perahu.

Sedangkan non nelayan terdiri dari buruh, pegawai, dan pedagang. Secara garis besar sebaran tipologi warga di Kawasan Tambaklorok bagian utara, tepi kali mati dan pantai, dihuni mayoritas oleh para nelayan. Sedangkan di bagian selatan dan bagian tengah dihuni oleh non nelayan. Selain nelayan dan penjual ikan segar maupun ikan olahan serta buruh, penduduk di Kawasan Tambaklorok juga banyak yang bekerja sebagai pedagang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang berdagang di pasar maupun membuka warung di rumah‐rumahnya.

Berada pada pesisir pulau jawa, penghidupan masyarakat Tambak Lorok sangat bergantung pada kegiatan ekonomi primer kelautan (laut ‐ dagang hasil laut ‐ kawasan industri pelabuhan). Hasil ekonomi melaut yang dihasilkan oleh penduduk Tambak Lorok, dipasarkan pada masyarakat lokal melalui Pasar Kongsi yang Gambar 3.4 Aktivitas Nelayan Tambaklorok lokasinya berada di tengah tengah Kampung.

Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016 Selain itu, hasilnya juga dipasarkan hingga Pasar Rejomulyo yang masih dekat dengan kawasan Tabel 3.2 Produksi Ikan Tangkapan Nelayan Pada Tambak Lorok dan masih berada di wilayah Kelurahan Tanjung Mas. Bulan Januari – Mei Tahun 2015 Adapun hasil produksi tangkapan ikan di Produksi (kg) Bulan Raman (Rp) " ¥´° ≠ 0±Æ§ ¥™≤®д™ßе 2° ¨ °≠д 2Øе Kota Semarang pada tahun 2015 dapat dilihat pada Januari *° ≠¥° ±® 23,412 187,362,000 Februari &• ¢±¥° ±® 19,145 121,713,000 Tabel 3.2 disamping.

-Maret ° ±• ≥

32,821

169,468,000

!April ر® ´

36,486

207,460,000

-Mei •®

60,060

262,000,000

171,924

948,003,000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2015

27

1. Kebaharian Sebagai Mata Rantai Penghidupan Masyarakat Tahun 1950, kampung Tambak Lorok muncul sebagai kawasan permukiman yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari sekitar 2.600‐an nelayan yang ada di Kota Semarang hampir 70% bermukim di Kecamatan Semarang Utara (1.800‐an nelayan) khususnya di Kampung Tambak Lorok. Nelayan di Kampung Tambak Lorok sebagian besar tergolong nelayan tradisional, yang dalam menjalani pekerjaannya, nelayan tersebut menggunakan peralatan sederhana dan dalam bekerja sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pada kondisi yang demikian, maka tingkat kualitas hidup mereka masih relatif rendah. Fenomena yang ditemukan di Kampung Tambak Lorok mencerminkan bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan ini memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam (natural resources) yang dalam hal ini laut sebagai tempat mencari ikan, sungai/ muara sungai sebagai tempat tambatan perahu/ kapal, dalam hal ini telah menyatu dengan budaya kehidupan masyarakat dan berlangsung turun temurun sebagai ciri khas kampung nelayan.

Dilihat dari mata pencahariannya, hampir sebagian besar masyarakat Tambak Lorok berprofesi sebagai nelayan (37%) dan pedagang (28%). Penduduk yang berprofesi sebagai pedagang sebagian besar masih memiliki keterkaitan dengan sektor perikanan, antara lain sebagai pelaku kegiatan industri rumah tangga seperti pengasapan dan pengasinan ikan, pengeringan hasil laut, dan pedagang ikan basah. Saat ini, terjadi fenomena alih profesi sebagian masyarakat Tambak Lorok ke sektor lain yang didominasi oleh usia muda. Rata‐rata mereka bekerja sebagai buruh dan karyawan swasta di pelabuhan dan kawasan industri Tanjung Mas. Fenomena ini menjadi temuan penting mengingat prosentase usia produktif di Tambak Lorok masih cukup tinggi (87%) namun sebagian besar dari mereka, khususnya penduduk usia 20‐30 tahun mulai menekuni profesi lain diluar kebaharian. Sementara, jika dilihat dari grafik mata pencaharian penduduk menurut jenis kelamin, terdapat pembagian profesi yang menunjukkan bahwa kaum perempuan banyak terserap pada kegiatan wiraswasta dan buruh, sedangkan sisanya tidak bekerja. Potensi peran perempuan masih cukup tinggi khususnya bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja untuk terserap ke sektor usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, dilihat dari proporsi pendapatan masyarakat di kampung Tambak Lorok, rata‐rata pendapatan dikisaran Rp. 1‐2 juta/bulan (38%). Sedangkan untuk penghasilan dikisaran Rp. 2‐3 juta/bulan sebesar 19%, diatas Rp. 3 juta/bulan cukup besar yaitu 15%, sedangkan sisanya dibawah Rp. 1 juta/bulan dan penghasilan tidak tentu mencapai 14%. Jika melihat grafik distribusi pendapatan menurut wilayah RW, untuk pendapatan Rp. 2‐3 juta/bulan banyak ditemukan di RW 12, RW 13, dan RW 15, untuk pendapatan lebih dari 3 juta/bulan ditemukan di RW 16. Sedangkan untuk pendapatan dibawah 1 juta/bulan banyak ditemukan di RW 14, untuk pendapatan tidak tentu tersebar merata di seluruh wilayah RW. Untuk rata‐rata pendapatan Rp. 1‐2 juta/bulan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan, dan buruh. Biasanya nelayan bekerja menurut kondisi cuaca dengan lama bekerja 20 hari tiap bulannya, sisanya mereka gunakan untuk mencari penghasilan sebagai buruh lepas di beberapa proyek bangunan di sekitar Tanjung Mas dan Kota Semarang.

Tabel 3.3 Distribusi Rata‐rata Pendapatan Per RW wí

Penghasilan per bulan (%)

12

>3 juta 2-3 juta 1-2 juta <1 juta tak tentu 3,3 26,7 36,7 10,0 23,3

13 14

15,8 18,8

26,3 15,0

31,6 30,0

5,3 23,8

21,1 12,5

15 16

14,3 17,1

22,2 9,8

39,7 56,1

12,7 7,3

11,1 9,8

Total

15,1

19,0

37,7

13,9

14,3

Sumber: Survey dan analisis penulis, 2015

28

Kemudian, pada tingkat pengeluaran masyarakat baik harian maupun bulanan, rata‐rata terbesar adalah untuk konsumsi harian (makan/minum) dan uang saku sekolah bagi keluarga yang masih memiliki tanggungan pendidikan. Untuk pengeluaran bulanan rata‐rata banyak dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik dan air. Sedangkan, bagi nelayan dan pedagang, selain konsumsi harian dan bulanan untuk listrik dan air, mereka Gambar 3.5 Prosentase Pengeluaran Rumah Tangga juga harus mengeluarkan biaya bahan Sumber: Hasil Survey dan Analisis, 2016 bakar dan transportasi.

Di luar dari pengeluaran tersebut, hampir sebagian besar masyarakat Tambak Lorok, sebagian pendapatannya digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah yang rusak akibat banjir “rob” dan dampak penurunan muka tanah (land subsidence) baik itu digunakan untuk perbaikan rumah maupun iuran perbaikan sarana prasarana kampung seperti jalan lingkungan. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan pendapatan mereka yang terkuras untuk perbaikan rumah. Menurut mereka, jika masalah ancaman banjir “rob” tidak tertangani, rata‐rata pengeluaran mereka dapat menurun hingga 20%, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain.

Dalam mengembangkan kegiatan ekonominya, masyarakat Tambak Lorok mengandalkan berbagai aset yang dimilikinya untuk menjalankan usaha mereka sehari‐hari. Berdasarkan hasil survey, masyarakat Tambak Lorok banyak bergantung pada aset kendaraan sebagai alat transportasi untuk menjalankan usaha mereka, selain itu aset kendaraan tersebut juga digunakan sebagai jaminan pinjaman kredit usaha dari lembaga keuangan. Selain kendaraan, tabungan dan kegiatan arisan/ simpan pinjam juga menjadi sumber modal usaha yang biasa mereka gunakan untuk keperluan mengembangkan kegiatan ekonominya. Jumlah masyarakat yang tidak memiliki aset banyak di temukan di RW 14, RW 15, dan RW 16 yang rata‐rata penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Artinya, hampir sebagian besar nelayan di Tambak Lorok memiliki kerentanan ekonomi.

Sedangkan di wilayah RW 12 dan RW 13 masyarakat cenderung banyak menompang kegiatan ekonomi dari perdagangan, jasa, dan buruh sehingga banyak memiliki aset usaha seperti kendaraan, tabungan, dan simpan pinjam/ arisan.

Dibeberapa RW ditemukan usaha kontrak/ sewa tempat tinggal dan usaha, sebagian besar yang menghuni merupakan pekerja di kawasan Tanjung Mas dan industri.

Usaha Kontrakan/Sewa

Sektor ini banyak digeluti generasi muda di Tambak Lorok, sekaligus menjadi sumber penghasilan tambahan di luar kegiatan melaut nelayan Buruh Bangunan/ Pabrik

Sektor ini merupakan yang terbesar sebagai penggerak ekonomi Tambak Lorok. Ratarata nelayan kecil menengah memperoleh tangkapan 1-2 kuintal per hari.

Perikanan Tangkap

Jenis perikanan budidaya yang ditemukan yaitu; kerang hijau, rajungan, dan tambak bandeng.

Perikanan Budidaya

Kegiatan Non-Kebaharian

Budidaya Mangrove dan Cemara Laut

Kegiatan Kebaharian

Mata rantai penghidupan masyarakat Tambak Lorok sangat terkait dengan teritori (laut, kawasan industri, pelabuhan).

Industri RT dan peternakan Di beberapa RW ditemukan kegiatan usaha RT seperti peternakan kambing, bebek, pakan ternak, pengasinan telur, dan pengepul kain perca.

Kegiatan ini ditemui di wilayah RW 16. Usaha budidaya mangrove dan cemara laut didampingi oleh CSR Pertamina, UNNES, dan UNDIP.

Masyarakat Tambak Lorok sangat bergantung pada kegiatan ekonomi primer kelautan.

Perdagangan dan penyedia jasa

Pengolahan Hasil Laut

Penyewaan perahu (wisata)

Banyak ditemukan kegiatan usaha pertokoan, warung kelontong, pasar, penjahit, bengkel, warung makan, penyedia jasa transportasi, jasa layanan air, dsb.

Kegiatan pengolahan hasil laut, pengasapan, pengasinan, pengeringan, pembuatan terasi, nugget, pengolahan kerang hijau, rajungan, dan bandeng, otak-otak.

Banyak ditemui pada saat akhir pekan, untuk pemancingan (dengan tarif 15-20 ribu rupiah).

Penjualan hasil laut Terdapat PPI/ TPI yang setiap pagi hari melakukan aktivitas pelelangan. Sebagian di jual ke Pasar Kongsi dan Pasar Rejomulyo.

Gambar 3.6 Mata Rantai Penghidupan MasyarakatTambakLorok Sumber: Hasil Survey dan Analisis, 2016

29

Gambar 3.7 Peta Rantai Kehidupan Kawasan Tambak Lorok Sumber: Hasil Survey dan Analisis, 2016

Kemudian, kesediaan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan, dapat ditunjukkan melalui kemauan mereka dalam membayar layanan yang diberikan (Willingness To Pay). Jika dilihat pada grafik besaran iuran yang diinginkan, rata‐rata berada di angka Rp. 1.000,‐ untuk setiap layanan. Sebagai wilayah yang mengalami dampak banjir “rob” setiap tahun, kampung Tambak Lorok memiliki kerentanan kerusakan infrastruktur lingkungan yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat terlihat dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan warga untuk perbaikan kondisi rumah dan lingkungan sekitar mereka.

Infrastruktur yang menurut masyarakat paling dibutuhkan di kampung Tambak Lorok yaitu drainase, jalan lingkungan, dan sarana pengelolaan sampah. Selama ini, masyarakat tidak pernah secara rutin dikenakan iuran pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan. Mereka dikenakan iuran hanya pada saat tertentu, seperti pasca banjir rob maupun saat akan ada pembangunan fisik yang membutuhkan dana swadaya masyarakat. Rata‐rata setiap kali iuran masyarakat dikenakan besaran Rp. 20.000,‐ s.d Rp. 50.000/ KK.

Gambar 3.8 WTP Menurut Layanan Sumber: Hasil Survey dan Analisis, 2016

Namun, di beberapa RT pola iuran rutin sudah berjalan salah satunya di lingkungan RT 5 RW 16 dengan sistem “jimpitan” dengan besaran Rp. 500,‐ /hari/ K K . Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan di Kampung Tambak Lorok selama ini hampir sebagian besar terserap ke perbaikan drainase dan jalan lingkungan, sehingga pos untuk penyediaan sarana prasarana lainnya menjadi kecil.

30

Berdasarkan grafik tersebut, jalan lingkungan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dengan kesediaan membayar Rp. 1500,00 per bulan oleh sekitar 80 % responden. Jalan lingkungan berfungsi ganda selain memfasilitasi mobilitas masyarakat, juga berfungsi sebagai tanggul untuk menghadapi banjir rob. Dengan melihat data tersebut, secara sosiologis masyarakat Tambak Lorok sangat memperhatikan nilai manfaat yang distribusinya dirasakan merata.

Konsekuensinya infrastruktur yang manfaatnya dirasakan lebih besar dan lebih merata akan lebih diterima masyarakat dibandingkan yang hanya memfasilitasi sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu.

Sebagai sebuah kampung dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, keberadaan pasar di Tambak Lorok menjadi satu nafas dengan denyut kegiatan perdagangan masyarakat setempat.

Pasar kongsi, adalah satu‐satunya pasar di Tambak Lorok yang menjadi central business masyarakat.

Lokasinya yang berada dekat dengan PPI/TPI dan berada di tepi jalan utama kampung, membuat hiruk pikuknya sangat terasa. Luas pasar yang tidak begitu besar, dan tingginya aktivitas yang ditampungnya menimbulkan dampak luberan lapak‐lapak pedagang memenuhi bahu jalan dan cukup mengganggu arus lalu lintas. Sebagian besar pedagang di Pasar Kongsi adalah penduduk Tambak Lorok. Berbagai macam barang kebutuhan pokok diperjual belikan di pasar ini, termasuk hasil laut. Pernah dijumpai ada pembeli yang berasal dari Kota Semarang yang berencana untuk membeli beberapa jenis hasil laut seperti udang, cumi, dan ikan segar, mereka membeli di pasar kongsi tersebut karena harganya yang masih murah dibandingkan membeli di pasar pusat kota atau pasar rejomulyo. Namun, kondisi pasar yang mulai overload dan kotor, membuat pasar terlihat kumuh dan tidak nyaman.

Gambar 3.9 Kondisi Pasar Kongsi Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Kampung Tambak Lorok memiliki PPI/TPI (Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan) satu‐ satunya di Kota Semarang. Nilai rata‐rata transaksi di TPI Tambak Lorok pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.401.342,‐ per hari meningkat 25,08% dari tahun 2012. PPI/TPI ini saat ini dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dengan aset lahan milik KUD Usaha Mina Semarang. Keberadaan PPI/TPI di Tambak Lorok, menjadi salah satu sarana strategis yang menjadi potensi untuk semakin dikembangkan sebagai pusat kegiatan transaksi perdagangan perikanan dan hasil laut di wilayah Kota Semarang. Walaupun demikian, kondisi saat sini sebagian nelayan cenderung lebih memilih untuk menjual langsung hasil tangkapannya kepada para pengepul di pasar‐pasar sekitar Tabak Lorok. Beberapa pasar yang menjadi lokasi tujuan perdagangan para nelayan dari Tambak Lorok yaitu pasar Kobong /Pasar Rejomulyo yang kemudian terdistribusi ke berbagai pasar tradisional di Kota Semarang dan wilayah sekitarnya. Aktivitas di PPI/TPI Tambak Lorok biasanya dimulai pagi sekitar pukul 05.00 WIB sampai 07.00 WIB, dan sore hari sekitar pukul 16.00 WIB sampai menjelang petang, namun untuk kegiatan sore hari intensitasnya tidak begitu besar

31

Berdasarkan grafik tersebut, jalan lingkungan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dengan kesediaan membayar Rp. 1500,00 per bulan oleh sekitar 80 % responden. Jalan lingkungan berfungsi ganda selain memfasilitasi mobilitas masyarakat, juga berfungsi sebagai tanggul untuk menghadapi banjir rob. Dengan melihat data tersebut, secara sosiologis masyarakat Tambak Lorok sangat memperhatikan nilai manfaat yang distribusinya dirasakan merata.

Konsekuensinya infrastruktur yang manfaatnya dirasakan lebih besar dan lebih merata akan lebih diterima masyarakat dibandingkan yang hanya memfasilitasi sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu.

Sebagai sebuah kampung dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, keberadaan pasar di Tambak Lorok menjadi satu nafas dengan denyut kegiatan perdagangan masyarakat setempat.

Pasar kongsi, adalah satu‐satunya pasar di Tambak Lorok yang menjadi central business masyarakat.

Lokasinya yang berada dekat dengan PPI/TPI dan berada di tepi jalan utama kampung, membuat hiruk pikuknya sangat terasa. Luas pasar yang tidak begitu besar, dan tingginya aktivitas yang ditampungnya menimbulkan dampak luberan lapak‐lapak pedagang memenuhi bahu jalan dan cukup mengganggu arus lalu lintas. Sebagian besar pedagang di Pasar Kongsi adalah penduduk Tambak Lorok. Berbagai macam barang kebutuhan pokok diperjual belikan di pasar ini, termasuk hasil laut. Pernah dijumpai ada pembeli yang berasal dari Kota Semarang yang berencana untuk membeli beberapa jenis hasil laut seperti udang, cumi, dan ikan segar, mereka membeli di pasar kongsi tersebut karena harganya yang masih murah dibandingkan membeli di pasar pusat kota atau pasar rejomulyo. Namun, kondisi pasar yang mulai overload dan kotor, membuat pasar terlihat kumuh dan tidak nyaman.

Gambar 3.10 Kondisi PPI Tambak Lorok (kiri) dan Pasar Kongsi (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Kampung Tambak Lorok memiliki PPI/TPI (Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan) satu‐ satunya di Kota Semarang. Nilai rata‐rata transaksi di TPI Tambak Lorok pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.401.342,‐ per hari meningkat 25,08% dari tahun 2012. PPI/TPI ini saat ini dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dengan aset lahan milik KUD Usaha Mina Semarang. Keberadaan PPI/TPI di Tambak Lorok, menjadi salah satu sarana strategis yang menjadi potensi untuk semakin dikembangkan sebagai pusat kegiatan transaksi perdagangan perikanan dan hasil laut di wilayah Kota Semarang. Walaupun demikian, kondisi saat sini sebagian nelayan cenderung lebih memilih untuk menjual langsung hasil tangkapannya kepada para pengepul di pasar‐pasar sekitar Tabak Lorok. Beberapa pasar yang menjadi lokasi tujuan perdagangan para nelayan dari Tambak Lorok yaitu pasar Kobong /Pasar Rejomulyo yang kemudian terdistribusi ke berbagai pasar tradisional di Kota Semarang dan wilayah sekitarnya. Aktivitas di PPI/TPI Tambak Lorok biasanya dimulai pagi sekitar pukul 05.00 WIB sampai 07.00 WIB, dan sore hari sekitar pukul 16.00 WIB sampai menjelang petang, namun untuk kegiatan sore hari intensitasnya tidak begitu besar

32

3.3 KARAKTERISTIK FISIK LINGKUNGAN

Gambar 3.11 Bangunan Tanggul Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Sebagai kawasan permukiman, Tambak Lorok dilingkupi berbagai infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan penghuninya. Berbagai jenis infrastruktur sarana dan prasarana permukiman bisa dengan mudah dijumpai, seperti jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, jaringan perpipaan air, sarana sanitasi, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon, berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Secara fisik, wilayah Tambak Lorok merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman bencana dan gangguan akibat kenaikan muka air laut dan kondisi tanah yang sudah tidak stabil karena mengalami penurunan/ amblesan (Land Subsidence) rata‐rata 9‐15 cm/ tahun. Sebagai wilayah terdampak banjir rob tahunan, kampung Tambak Lorok rawan mengalami kerusakan infrastruktur dan bangunan yang menimbulkan kerugian besar baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Hingga kini, penanganan dan upaya antiasipasi terhadap kerusakan infrastruktur dan bangunan di Tambak Lorok baru sebatas “tambal sulam”, karena belum dilakukan secara menyeluruh. Beberapa bentuk strategi mengurangi dampak banjir rob salah satunya dengan mengandalkan bangunan tanggul atau sabuk laut yang hampir dalam 5 tahun sekali dilakukan upgrading dalam bentuk peninggian tanggul, dan solusi tersebut menurut beberapa studi bukan merupakan penanganan jangka panjang.

Gambar 3.12 Kegiatan Perbaikan Tanggul Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Bentuk fisik bangunan tanggul berupa tumpukkan buis betton dengan ketinggian + 1,5 meter dari permukaan tanah yang diisi dengan bronjong batu, sedangkan penutupnya menggunakan plat cor beton yang fungsinya dapat digunakan sebagai jalan titian dengan lebar + 60 cm. Selama ini, pembangunan tanggul dibiayai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang lewat dana APBD, jenis atau tipe tanggul yang ditemui di Tambak Lorok, juga ditemukan di wilayah lain di Kecamatan Semarang Utara.

33

Sebagai wilayah dengan kategori perkampungan padat penduduk, kondisi bangunan di Tambak Lorok sebagian besar atau 60% merupakan rumah permanen, dengan kondisi pola beragam.

Lebih dari 65% bangunan tidak memiliki keteraturan, dan kepadatan bangunan > 150unit/ ha. Kondisi sarana dan prasarana permukiman kawasan Tambak Lorok dapat dikatakan sangat minim, dimana 60% jalan lingkungan masih dengan kondisi permukaan/perkerasan yang buruk/rusak. Jalan utama memiliki lebar kurang dari 5m, sementara jalan lingkungan antara 1,5‐2 m. Seringnya banjir rob yang melanda kawasan tersebut. Menjadikan jalan lingkungan sering ditinggikan secara swadaya ataupun dengan bantuan pemerintah/non pemerintah. Sementara 30‐60% jalan tidak dilengkapi dengan saluran drainase. Meskipun konstruksi saluran sudah dengan material semen/beton, namun kondisi saluran air yang ada 100% tidak berfungsi karena tersumbat sedimen dan sampah, serta selalu ada genangan didalamnya. Sementara itu hampir 100% pembuangan limbah rumah tangga dialirkan ke drainase. Untuk sanitasi rumah tangga 30‐60% warga telah memiliki jamban dan septic tank. Sementara itu, pemenuhan air bersih dan air minum penduduk Kawasan Tambak Lorok terlayani oleh sumur Artesis yang dimiliki oleh warga. Ada sekitar 5‐6 sumber air artesis yang dilelola oleh warga secara pribadi untuk dialirkan ke tetangga sekitar. Sementara untuk pengelolaan sampah, penduduk masih membuang di pekarangan warga/ tanah kosong, badan air, dan sungai.

Sedangkan untuk proteksi kebakaran Kampung Tambak Lorok belum memiliki sistem pemadam kebakaran, meski rawan dan pernah telah terjadi kejadian kebakaran.

Gambar 3.13 Kondisi Fisik Perkampungan Tambak Lorok Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Saat ini, rembesan air laut menjadi air terjebak yang ditemui di ruang‐ruang kosong di tengah‐tengah permukiman penduduk, seperti bangunan yang sudah ambles, bekas galian, hingga saluran drainase. Genangan air ini membuat kondisi lingkungan buruk, karena rembesan air laut bercampur dengan berbagai air buangan rumah tangga dan sampah (Gambar 5.2 tengah). Sebagian masyarakat menyiasati genangan tersebut dengan mengurug genangan air dengan tanah maupun sampah agar tidak mengganggu aktivitas mereka. Dari 5 (lima) RW di kampung Tambak Lorok, yang paling banyak ditemukan genangan air yaitu di RW 13, RW, 14 dan RW 15 (Gambar 4.2 kanan), sedangkan di RW 12 tidak begitu banyak dijumpai karena lokasinya yang agak tinggi, dan untuk RW 16 pola permukimannya linier dan langsung berbatasan dengan perairan (Gambar 4.2 kiri).

Gambar 3.14 Pembagian Wilayah RW di Tambak Lorok (kiri), Drainase Macet (tengah), Air Terjebak di Tengah Permukiman (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

34

Melihat temuan lapangan tersebut, dapat dikatakan bahwa, secara umum kondisi infrastruktur, khususnya terkait sistem dan jaringan pembuangan tidak berfungsi. Bangunan drainase yang dibangun sebagian elevasinya masih setara dengan muka air laut sehingga sistem alirannya tidak berjalan. Jaringan pembuangan yang tidak saling terhubung satu sama lain membuat aliran air mengumpul pada titikâ&#x20AC;?titik tertentu dan menjadi genangan (air terjebak). Polaâ&#x20AC;?pola semacam ini jamak dijumpai di wilayah permukiman pesisir dengan kualitas permukiman rendah, dimana rataâ&#x20AC;?rata penduduknya merupakan golongan pendidikan dan ekonomi menengah kebawah yang belum melihat sarana dan prasarana lingkungan sebagai kebutuhan dasar bersama yang harus dipenuhi.

3.3.1 BANGUNAN Wilayah Tambak Lorok merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman bencana rob. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi bangunan hunian yang ada di wilayah tersebut. Terdapat beberapa aspek yang diamati untuk melihat kondisi bangunan hunian di Kampung Tambak Lorok, yaitu keteraturan, kepadatan, dan kelayakan bangunan. Adapun hasil pengamatan lapangan terhadap kondisi bangunan hunian terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4 IdentiďŹ kasi Aspek Bangunan Hunian

Sumber: Hasil Analisis, 2016

35

Dari aspek kepadatan bangunannya, seluruh bangunan hunian di Kampung Tambak Lorok memiliki KDB >70%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kampung Tambak Lorok merupakan permukiman padat dan tidak ditemuinya ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lahan dan daerah perairan untuk berkehidupan, berupa bangunan hunian membuat Kampung Tambak Lorok menjadi sangat padat dan rentan akan wabah penyakit karena kebiasaan mereka dalam menjaga lingkungan belum dapat dikatakan baik.

Data sebelumnya memperlihatkan bahwa masih adanya keluarga miskin sebanyak 970 KK di Kampung Tambak Lorok tentu sangat mempengaruhi kondisi bangunan hunian yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data sekunder yang diperoleh, didapatkan bahwa kondisi rumah tidak layak huni masih banyak dijumpai di wilayah ini sebanyak 623 rumah dan rumah semi permanen sebanyak 347 rumah, dengan rincian rumah tidak layak huni paling banyak ditemui pada wilayah permukiman RW 14 dan RW 15.

Gambar 3.15 Rumah semi permanen di RW 15 (kiri) dan Rumah tidak layak huni di RW 12 (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Kondisi permukiman yang terletak di bagian utara memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap air limpasan dari laut dibandingkan dengan permukiman di RW lainnya seperti di RW 15 dan RW 16. Pola permukiman di beberapa RW seperti RW 14 dan RW 15 cukup teratur karena lorong‐ lorong atau gang cenderung berjajar secara konsisten dan lebar jalan sekitar 1 hingga 1,5 meter (Gambar 3.15). Rumah‐rumah penduduk di Tambak Lorok kabanyakan telah ditinggikan selama beberapa kali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan penuturan warga, paling tidak warga harus meninggikan sekali selama 5 tahun hingga 10 tahun sekali. Selain itu, permukiman di Tambak Lorok telah banyak dibangun rumah‐rumah berlantai 2 dan lokasinya menyebar khususnya di RW 14, RW 15 dan RW 16, tidak hanya di salah satu RT tertentu saja. Bahkan pada saat observasi, terdapat rumah salah satu warga yang memiliki rumah berlantai dua, dengan ketinggian lantai 1 sekitar 1 meter diatas permukaan jalan. Alasan utama peninggian rumah tersebut dipengaruhi oleh faktor kekhawatiran terhadap banjir rob yang dapat datang sewaktu‐waktu.

3.3.2 AKSESIBILITAS Kampung Tambak Lorok sebagai kawasan permukiman tentunya terdapat berbagai infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah jaringan jalan. Jaringan jalan sangat berperan penting dalam mobilitas masyarakat Kampung Tambak Lorok untuk melakukan aktivitasnya, seperti memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah matriks kondisi fisik aksesibilitas Kampung Tambak Lorok yang dilihat dari aspek jangkauan serta kualitas jaringan jalannya.

36

Tabel 3.5 IdentiďŹ kasi Aspek Aksesibilitas

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dilihat pada aspek jangkauan jaringan jalannya di permukiman Kampung Tambak Lorok, secara umum masih terdapat wilayah yang belum memiliki kemudahan akses secara baik, yaitu pada wilayah RW 13, RW 14, dan RW 15. Sedangkan pada RW 12, merupakan wilayah permukiman yang paling aksesibel karena berdekatan dengan jalan arteri (pantura). Oleh karena itu pada wilayah RW 12, paling banyak ditemukan kosâ&#x20AC;?kosan, kontrakan, dan warung untuk mewadahi kebutuhan para pekerja pabrik.

Gambar 3.16 Jaringan jalan masih berupa perkerasan tanah di RW 14 (kiri) dan Jaringan jalan berupa paving block di RW 13 Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

37

Gambar 3.17 Kondisi jalan dalam kondisi perbaikan di RT 03 RW 16 (kiri) dan Jaringan jalan berupa paving block di RW 16 Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

3.3.3 DRAINASE Selain infrastruktur jaringan jalan untuk memudahkan mobilitas masyarakat Kampung Tambak Lorok, drainase juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Terutama pada daerah berpenduduk padat seperti Kampung Tambak Lorok yang sering dilanda bencana rob, sehingga drainase ini memiliki peran penting untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air akibat bencana rob tersebut. Di bawah ini adalah kondisi drainase di Kampung Tambak Lorok yang dapat dilihat dari kejadian genangan di wilayah tersebut.

Tabel 3.6 IdentiďŹ kasi Aspek Drainase

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa kondisi drainase Kampung Tambak Lorok buruk karena sangat sering terjadi genangan akibat timbulan sampah dan endapan di dalamnya, sehingga kapasitasnya kurang memadai dan saluran drainase tidak berfungsi secara optimal meskipun saluran drainase sudah terbangun pada setiap jalan lingkungan yang ada. Hal ini sangat berkaitan dengan kebiasaan hidup masyarakat setempat yang sering membuang sampah dan hajat di saluran drainase serta â&#x20AC;?

38

sungai yang ada di wilayah tersebut. Akibatnya, ketika bencana rob datang maka sampah yang berasal dari sungai dan laut akan kembali lagi ke saluran drainase di wilayah permukiman Kampung Tambak Lorok. Selain itu, kondisi air pasang laut yang lebih tinggi dari wilayah Kampung Tambak Lorok, juga mengakibatkan drainase tidak mengalir ke laut/sungai. Dan apabila terjadi air pasang, maka rob akan menyebar ke seluruh permukiman warga melalui drainase yang ada. Namun ada hal yang mengejutkan bahwa terdapat perbedaan antara kondisi drainase di RW 12 sampai RW 15 dengan RW 16. Secara umum, saluran drainase yang ada di RW 16 termasuk dalam jenis drainase tertutup, sehingga masyarakat tidak membuang sampah dan hajat secara langsung ke saluran drainase. Meskipun demikian, tertutupnya saluran drainase yang ada di wilayah RW 16 bukan berarti lingkungannya menjadi bersih dan sehat karena masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan laut sehingga ketika rob datang, maka sampah akan kembali dan mengalir ke saluran drainase di dalam wilayah permukiman

Gambar 3.18 Saluran drainase yang dipenuhi sampah di RW 15 (kiri) dan Buangan sampah pada tepi Sungai Banger Lama di RW 12 (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

3.3.4 PENYEDIAAN AIRMINUM/ AIR BAKU Air baku merupakan kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat, khususnya penduduk Kampung Tambak Lorok. Secara umum, seluruh masyarakat Kampung Tambak Lorok menggantungkan sumber air minum yang berasal dari sumur artesis yang dimiliki dan dikelola oleh warga perseorangan kemudian didistribusikan dengan menggunakan pipa ke masyarakat. Fakta ini mengindikasikan bahwa tidak adanya sumber air dangkal yang bisa digunakan sebagai sumber air minum, karena kondisi air baku yang payau dan sedikit asin. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan sumber air minum yang sesuai dengan standar perlu dilakukan pengeboran sedalam 90 meter ke dalam tanah untuk mendapatkan air tawar. Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi sarana pelayanan air baku yang ada di Kampung Tambak Lorok.

39

Gambar 3.19 Sumber air artetis (kiri) dan Kios isi air ulang (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Tabel 3.7 Identifikasi Aspek Kondisi Air Minum/ Air Baku

Sumber: Survey dan analisis penyusun, 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber didapatkan bahwa kualitas air artesis tersebut sudah mulai terasa asin dan keruh. Fakta ini mengindikasikan bahwa sumber air baku tersebut sudah mulai tercemar dengan air laut maupun air limbah yang berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, biasanya masyarakat menggunakan air artesis ini hanya untuk mandi dan memasak. Sedangkan untuk air minum, banyak masyarakat menggunakan air isi ulang. Dalam satu minggu setiap keluarga mengkonsumsi air artesis sebanyak 3‐4 kubik dengan biaya per kubiknya sebesar Rp 4.000,‐. Kemudian, sumber air artesis berbeda‐beda cakupan pelayanannya.

Pada RW 12, satu sumber air artesis melayani 15‐20 KK dan RW 16 bisa melayani 120‐150 KK. Ini bergantung pada debit air yang didapatkan dari sumur air artesis tersebut. Pembangunan jaringan air bersih oleh PDAM, sebenarnya sudah ada di Tambak Lorok (dari RW 12 sampai RW 16). Namun jaringan air bersih PDAM tersebut tidak digunakan oleh masyarakat karena alasan mereka yang‐

40

menyebutkan bahwa air artetis lebih enak dari pada air PDAM. Setelah melakukan beberapa kali wawancara dengan masyarakat, ternyata dapat diketahui bahwa sebenarnya masyarakat keberatan untuk membayar PDAM karena lebih mahal dari pada air artesis.

3.3.5 PENGELOLAAN LIMBAH Secara umum, prasarana sanitasi lingkungan di Kampung Tambak Lorok dapat dikatakan kurang memadai, baik untuk limbah rumah tangga maupun limbah industri rumah tangga. Di bawah ini adalah kondisi prasarana sanitasi lingkungan di Kampung Tambak Lorok.

Tabel 3.8 IdentiďŹ kasi Aspek Pengelolaan Limbah

Sumber: Survey dan analisis penyusun, 2015

Sebagian masyarakat Kampung Tambak Lorok belum memiliki jamban pribadi maupun septic tank pribadi. Tidak adanya sarana MCK pribadi di rumah masingâ&#x20AC;?masing warga disebabkan oleh adanya ancaman bencana rob yang mengakibatkan limbah manusia tersebut dapat meluap.

Oleh sebab itu, mereka biasanya menggunakan MCK umum, bahkan saat survey ditemukan anakâ&#x20AC;? anak ada yang membuang air besar di saluran drainase. Melalui wawancara dengan beberapa responden dapat diketahui bahwa alasan mereka membiarkan anaknya membuang hajat di saluran drainase karena terlalu jauhnya MCK umum, terutama pada malam hari dan karena alasan sedang repot. Hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas MCK belum memadai. MCK umum yang tersedia merupakan bantuan dari pemerintah dan swadaya masyarakat. MCK yang berasal dari pemerintah saat ini sudah tidak digunakan lagi dan dalam kondisi yang memprihatinkan, seperti MCK umum di RW 12. Fakta tersebut dikarenakan kebiasan mereka yang menggunakan sarana MCK konvensional yang langsung dibuang ke laut atau sungai. Lain halnya dengan MCK umum di RW 15 yang digunakan secara maksimal oleh masyarakatnya karena setiap KK diminta iuran sebesar RP 5.000,â&#x20AC;? sebagai biaya perawatan. Oleh sebab itu, mereka merasa memiliki dan wajib untuk menggunakan MCK umum tersebut. Sedangkan untuk limbah rumah tangga, seperti air bekas cucian dan limbah usaha langsung dialirkan ke saluran drainase tanpa pemilihan sehingga bercampur dan menimbulkan bau yang tidak nyaman.

41

Gambar 3.20 Kondisi MCK di RW 12 (kiri), Kondisi MCK Umum di RW 15 (tengah), dan Limbah rumah tangga langsung dibuang ke saluran drainase (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

3.3.6 PENGELOLAAN SAMPAH Permasalahan sampah di Kampung Tambak Lorok merupakan permasalahan yang sangat krusial karena seluruh wilayah Kampung Tamak Lorok belum mampu mengelola sampahnya dengan baik. Berikut ini adalah matriks kondisi pengelolaan sampah lngkungan di Kampung Tambak Lorok.

Tabel 3.9 IdentiďŹ kasi Aspek Pengelolaan Sampah

Sumber: Survey dan analisis penyusun, 2015

Pengelolaan sampah masyarakat di wilayah Tambak Lorok dapat dikatakan memprihatinkan. Banyak sekali sampah yang mengambang di pinggir Sungai Banger Lama. Tidak hanya itu, rumahâ&#x20AC;?rumah kosong yang sudah amblas dan ditinggalkan oleh pemiliknya digunakan sebagai tempat sampah. Namun, ada beberapa masyarakat yang menyadari bahwa membuang dan menumpuk sampah di rumah kosong tersebut akan menimbulkan berbagai penyakit serta mengganggu kenyamanan. Oleh sebab itu, mereka membakar sampahnya masingâ&#x20AC;?masing di depan rumah. Kebiasaan membakar sampah tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat yang berada dekat dengan jalan arteri, jauh dari Sungai Banger Lama sehingga tidak dapat membuang sampahnya ke tempat tersebut. Sepanjang rumah tersebut menurut wawancara dengan seorang responden selalu membakar sampahnya karena selain jauh dengan lokasi tanah atau rumah kosong tempat penimbunan sampah juga menyadari akan kebersihan lingkungannya.

42

Gambar 3.21 Timbunan sampah di bantaran Sungai Banger Lama (kiri) dan Timbunan sampah di hunian masyarakat (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

3.3.7 PROTEKSI KEBAKARAN Hampir sebagian besar wilayah Kampung Tambak Lorok tidak memiliki proteksi kebakaran yang memadai. Sementara itu, jarak antar bangunan saling berdempet dan jalan yang sempit semakin membuat Kampung Tambak Lorok ini rentan terhadap bencana kebakaran. Terlebih lagi pola jaringan listrik yang kurang tertata rapi, sehingga memicu timbulnya arus pendek. Apabila terjadi kebakaran, wilayah Kampung Tambak Lorok yang berdekatan dengan jalan arteri, mobil pemadam kebakaran dapat mengakses wilayah ini dengan cepat. Namun yang menjadi masalah adalah rumah‐rumah yang berada di jalan kecil dan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran, tidak adanya sarana peringatan warga seperti kentongan, alat pemadam kebakaran skala kecil maupun besar, serta belum adanya jalur evakuasi membuat wilayah ini juga rentan dengan kebakaran. Ruang terbuka atau gedung yang tersedia hanyalah masjid di dekat jalan arteri belum mencukupi untuk evakuasi masyarakat. Oleh sebab itu, jika terjadi kebakaran masyarakat memiliki alternatif lain dengan cara menggunakan air sungai dan air artesis untuk memadamkan apinya.

3.3.8 RUANG PUBLIK DAN RUANG TERBUKA HIJAU Sarana pendukung permukiman seperti ruang terbuka (open‐public space) belum banyak dijumpai di kampung Tambak Lorok. Satu‐satunya ruang terbuka yang ditemukan yaitu di wilayah RW 14 dan RW 15 di depan kantor pos polisi kelautan, namun kondisinya sudah tidak layak. Luas ruang terbuka ini sekitar 800 m2. Sebagai kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, banyak ditemukan penggunaan ruang yang tidak semestinya sebagai ruang publik, seperti jalan yang digunakan sebagai tempat anak‐anak bermain. Kondisi ini menimbulkan ancaman bahaya bagi anak‐ anak, karena hampir sebagian besar kegiatan bermain mereka tidak mendapat pengawasan.

43

Gambar 3.22 Kondisi ruang terbuka di Tambak Lorok (kiri) dan Anak‐anak bermain di bantaran Sungai Banter Lama (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Sementara itu, untuk ruang terbuka hijau (RTH) di kampung Tambak Lorok tidak banyak ditemukan, baik dalam bentuk taman maupun hijauan dalam lingkup rumah. Salah satu penyebab perhatian terhadap RTH sangat kecil, karena selama ini masyarakat setempat fokus pada kebutuhan pribadi seperti perbaikan rumah dan kegiatan usaha. Selain itu, tidak semua jenis tanaman mampu tumbuh di daerah Tambak Lorok karena pengaruh air laut, dan setiap kali banjir rob datang, tanaman‐tanaman tersebut mati. Namun demikian, di beberapa rumah dijumpai warga yang mencoba untuk menanam jenis tanaman hias dan peneduh dengan media pot, sebagai upaya untuk mengurangi tingginya suhu udara di sekitar rumah mereka. Di RW 16, beberapa warga mengembangkan budidaya mangrove dan cemara laut sebagai tanaman alternatif yang diharapkan berfungsi sebagai tanaman penyangga dan pelindung dari abrasi laut serta sebegai alternatif vegetasi yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan.

3.4 KONDISI TANAH DAN BANGUNAN Kondisi tanah dan bangunan di Tambak Lorok sebagian besar merupakan bangunan permanen dan bangunan‐bangunan tersebut bukan bangunan pertama mereka. Penurunan tanah (land subsidence) yang mengakibatkan permukaan tanah turun setiap tahunnya sekitar 9‐10 cm (Marfai, 2010) mengharuskan masyarakat Tambak Lorok untuk selalu meninggikan rumah mereka.

Namun, pada tanah dimana pemiliknya sudah tidak mampu untuk meninggikan bangunan tempat tinggal mereka, rumah tersebut akan terkubur karena permukaannya sudah tidak setara dengan permukaan jalan yang juga ditinggikan sebagai antisipasi rob. Hal tersebut membuat rumah‐rumah yang tidak ditinggikan ini menjadi tidak layak untuk ditempati bahkan sebagian telah ditinggalkan pemiliknya dan dibiarkan mangkrak. Bangunan‐bangunan tersebut kemudian oleh beberapa warga menjadi lokasi pembuangan sampah, yang juga diharapkan sampah tersebut menjadi urugan, agar tidak ada genangan air yang mengganggu rumah‐rumah sekitarnya karena menjadi sarang penyakit.

Jika berdasarkan pengamatan hasil survey dan observasi lapangan biaya peninggian rumah warga sangat bervariasi. Harga urugan tiap 1 rit (1 rit = 5 m3) berkisar antara Rp. 350.000,‐ ‐ Rp. 400.000,‐, sedangkan rata‐rata warga setempat membutuhkan urugan 6‐8 rit ( 30m3 – 40 m3) untuk meninggikan rumah mereka yaitu sekitar Rp. 3 – 5 juta. Biaya urugan tersebut belum termasuk biaya angkut bagi rumah‐rumah yang lokasinya berada di tengah‐tengah perkampungan dengan kondisi jalan/ gang yang sempit. Untuk biaya angkut tersebut rata‐rata warga yang akan mengurug dikenakan biaya tarif angkut sebesar Rp. 350.000,‐ sampai Rp. 400.000,‐ per 1 rit urugan, berdasar‐

44

kan ukuran jarak dan lokasi. Artinya, untuk biaya peninggian rumah biasanya rataâ&#x20AC;?rata warga mengeluarkan biaya Rp. 700.000,â&#x20AC;? sampai Rp. 800.000,â&#x20AC;? tiap rit. Pengeluaran tersebut belum termasuk biaya untuk material lainnya yang juga digunakan sebagai bahan baku peninggian rumah seperti batu, bata/ batako, dan pasir. Sebagai gambaran, dilakukan penghitungan asumsi biaya renovasi rumah baik peninggian maupun membangun kembali rumah sebagai berikut.

Gambar 3.23 Alat angkut tradisional untuk mengangkut material ke perkampungan (kiri) dan Rumah warga yang sedang diperbaiki (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Kalkulasi Biaya Perbaikan Rumah Asumsi luas rumah 50 m2, rencana peninggian rumah 1 meter. Kebutuhan urugan 50 m3. (1 rit = 5 m3).

Material urug = Rp. 350.000,-/ rit Biaya angkut = Rp. 350.000,-/rit Biaya renovasi = Rp. 1.000.000,-/m2 (asumsi sudah termasuk biaya material dan tenaga kerja) Maka dihitung material urug = Rp. 350.000,- x 10 rit Biaya angkut = Rp. 350.000,- x 10 rit Total biaya urugan

= Rp. 3.500.000,= Rp. 3.500.000,= Rp. 7.000.000,-

Biaya renovasi untuk rumah sebagian (20 m2) = Rp. 1.000.000,- x 20 = Rp. 20.000.000,Total biaya renovasi = Rp. 7.000.000, - + Rp. 20.000.000,- = Rp. 27.000.000,-

Ilustrasi di atas menggambarkan biaya peninggian maupun perbaikan rumah yang dilakukan oleh warga dalam rentang waktu rataâ&#x20AC;?rata 5 tahun. Untuk mengurangi biaya perbaikan, warga biasanya menyiasati dengan merenovasi bagian ruang tertentu pada rumah mereka seperti ruang tamu, dapur, kamar, dan kamar mandi (jadi tidak semua bagian rumah dilakukan peninggian bangunan, bagian ruang lainnya hanya dilakukan urugan). Sedangkan jika asumsi sebagian besar rumah di Tambak Lorok melakukan perbaikan dan peninggian rumah dengan asumsi harga material sama dan peninggian 1 meter dapat diilustrasikan sebagai berikut.

45

Jumlah bangunan total Luas bangunan total

= 1.953 unit (berdasarkan analisis citra dan tracing GIS) = 153.539,2204 m2

Biaya total urugan = Rp. 10.747.745.428,35 Biaya total renovasi = Rp. 230.308.830.607,50 Biaya total (urug + renovasi) = Rp. 241.056.576.035,85

Dari ilustrasi tersebut tergambar bahwa ada kerugian materi yang dialami oleh warga karena harus menginggikan rumah mereka setiap 5 tahun sekali. Artinya, jika ada 1.953 unit bangunan, maka dibutuhkan biaya setidaknya Rp. 241 milyar lebih untuk perbaikan bangunan (baik peninggian maupun renovasi) dalam 5 tahun sekali.

Kemudian terkait status lahan di kawasan Tambak Lorok, hingga saat ini masih belum jelas.

Sebelumnya tanah di Tambak Lorok berstatus HPL (Hak Penggunaan Lahan) milik Pelindo. Namun, pada tahun 2000‐an diadakan sertifikasi massal sehingga saat ini status kepemilikan lahan di Tambak Lorok merupakan tanah hak milik bersertifikat. Akan tetapi terdapat temuan kejanggalan dalam sertifikat yang diterbitkan yaitu tidak adanya pernyataan penyerahan atas Pelindo ke warga Tambak Lorok, sehingga sertifikat ini seolah belum teregister resmi dan dikhawatirkan merupakan sertifikat “bodong”. Dari hasil survey 250 responden di Tambak Lorok, sebagian besar (>90%) status lahan mereka merupakan “hak milik”. Selain itu, sebagian warga yang ditemui mengaku telah membayar PBB yang besarannya bervariasi. Sebagian dari mereka justru mempertanyakan keakuratan data luas tanah dan bangunan yang mereka miliki dengan besaran premi pajak yang harus mereka bayarkan. Hal ini terbukti saat, beberapa rumah yang luas bangunan dan tanahnya besar namun memiliki nilai tanggungan pajak kecil, dengan rumah yang luas bangunan dan tanahnya kecil namun harus membayar pajak dengan nilai tanggungan yang tinggi.

Gambar 3.24 Sertifikat Tanah milik warga (kiri) dan Surat Pelindo tentang dualisme penguasaan tanah (kanan) Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

46

3.5 KONDISI SOSIAL BUDAYA

1. Eksistensi Permukiman Sebagai Cerminan Kehidupan Sosial Pada umumnya, kondisi ďŹ sik suatu permukiman akan mencerminkan kehidupan sosial masyarakat di dalamnya. Melihat kondisi ďŹ sik permukiman di wilayah Tambak Lorok yang buruk, seperti sampah dan limbah yang tidak terkelola dengan baik serta ancaman terjadinya penurunan tanah dan rob tahunan membuat kualitas hidup masyarakat rendah. Masyarakat setempat justru memiliki cara beradaptasi yang unik agar dapat bertahan hidup, seperti meninggikan bangunan dengan memanfaatkan sampah sebagai urugan dan menggunakan pompa untuk mengeluarkan air yang tergenang dari dalam rumah. Berdasarkan hasil survey dan observasi diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakat ternyata merasa nyaman tinggal di Tambak Lorok yaitu 79%.

Gambar 3.25 Kenyamanan Tinggal, Rencana Pindah dan Pendidikan Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Berdasarkan gambar 4.22 terkait rencana pindah, terlihat bahwa 20 % masyarakat menyatakan berencana untuk meninggalkan kampung Tambak Lorok menuju wilayah lain yang kondisinya lebih baik. Sementara 76 % berencana tetap tinggal di Tambak Lorok dengan alasan yang bervariasi mulai dari karena berdekatan dengan sumber kehidupan utama yakni laut, tidak memiliki biaya untuk pindah dan membangun hunian baru, dan tidak memiliki alternatif tempat lain untuk lokasi hunian baru.

Dengan memperhatikan proporsi penduduk yang berencana pindah menunjukkan tingkat kebertahanan dan adaptasi sosial masyarakat terhadap kondisi permukiman yang semakin rendah.

Angka ini bisa menjadi modal awal bagi pemerintah untuk memulai upaya penataan kawasan dengan model relokasi. Sementara untuk proporsi penduduk pada yang tetap bertahan, apabila rancangan kawasan mampu menjawab alasanâ&#x20AC;?alasan utama tinggal seperti tidak menjauhkan penduduk dari sumber penghasilan utama, menyediakan biaya untuk pindah dan hunian baru, dan adanya alternatif lokasi baru yang lebih baik maka diprediksi alasan untuk tetap tinggal akan berubah.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Permukiman Melihat kondisi Tambak Lorok yang cukup memprihatinkan, tentu banyak sekali programâ&#x20AC;? program pembangunan permukiman yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Tidak hanya dari pemerintah saja, pihak lain seperti partai juga tidak luput dari kegiatan tersebut. Mengenai informasi

47

program pembangunan permukiman di Tambak Lorok, banyak masyarakat yang sudah mengetahuinya melalui kelurahan, RW, maupun RT. Namun, tidak sedikit juga yang menuntut kejelasan akan program pembangunan permukimannya karena terdapat beberapa masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam sosialisasi program tersebut, sehingga mereka mengetahuinya tiba‐tiba langsung dibangun tanpa ada kejelasan lebih lanjut. Sejauh ini, program pembangunan permukiman yang sudah terealisasikan adalah pembangunan jalan, jaringan air bersih, mck umum, bedah rumah, sarana persampahan, dan sabuk laut. Pada kenyataannya, ditemukan bahwa adanya dilematis antara manfaat program pembangunan permukiman yang dirasakan masyarakat Tambak Lorok dengan kondisi realita yang dihadapi masyarakat.

Pembangunan jalan yang semakin tinggi membuat halaman rumah warga menjadi lebih rendah dari muka rata‐rata jalan. Dari aspek fisik lingkungannya, ketika banjir rob datang, air akan menggenangi rumah‐rumah yang permukaannya lebih rendah dari muka jalan, jika tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menginovasikan teknologi yang ada, seperti penambahan pompa untuk mengeluarkan air dari rumah membuat masyarakat tidak dapat merasakan manfaat pembangunan jalan secara maksimal. Dari aspek land value‐nya, dengan adanya pembangunan jalan tersebut membuat nilai jual rumah maupun tanahnya menurun bagi rumah yang tidak ditinggikan.

Meskipun dari hasil wawancara seluruh masyarakat mengakui bahwa dengan adanya pembangunan dan perbaikan jalan membuat kegiatan perekonomian mereka menjadi lebih lancar.

Sarana persampahan sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah di Tambak Lorok (RW 12‐ 16). Bahkan setiap rumah mendapatkan tempat sampah, tetapi tempat sampah tersebut tidak bertahan lama. Kondisi ini dikarenakan banyaknya tempat sampah yang hilang diambil oleh pemulung. Dari hasil wawancara juga diperoleh bahwa ketika sudah diberikan tempat sampah disetiap rumah, mereka bingung karena tidak ada yang mengangkut ke tempat pembuangan akhir dan akhirnya sampah menumpuk. Lalu mereka menjadi tidak sabar dan akhirnya membuang sampahnya di laut, sungai, dibelakang rumah, maupun di tanah dan rumah kosong yang tidak pernah digunakan warga. Sampah‐sampah yang telah menumpuk tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat untuk menjadi pondasi rumah ketika akan membangun, merenovasi, maupun meninggikan rumahnya. Ini merupakan suatu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang ada di Tambak Lorok.

Gambar 3.26 Partisipasi Masyarakat Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Terlihat pada grafik 4.22 bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi dan tidak dilibatkan dalam program pembangunan permukiman. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan bermasyarakat di Tambak Lorok sebenarnya belum baik. Masih ada masyarakat yang tidak terlibat karena tidak diikutsertakan dalam perkumpulan masyarakat seperti perkumpulan nelayan, kelompok pedagang, maupun arisan. Mereka enggan untuk mengikuti perkumpulan tersebut disebabkan oleh dua alasan, yaitu alasan keuangan dan memang sengaja tidak diikutsertakan karena tidak dekat dengan RT/RW. Hal inilah yang mengakibatkan banyak konflik di dalamnya. Seperti bantuan yang distribusinya tidak merata, seperti bantuan yang diberikan selama ini hanya untuk nelayan. Bagi masyarakat yang tidak mengikuti perkumpulan tersebut merasa seha‐

48

rusnya bantuan diberikan secara merata jangan karena tidak mengikuti perkumpulan menjadi tidak diberi bantuan. Ada seorang nelayan di RW 15 yang mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak diikutsertakan dalam kelompok nelayan di wilayahnya. Dia tiba‐tiba mengetahui ada perkumpulan dan sering mendapatkan bantuan. Namun, dirinya tidak berinisiatif secara langsung agar menjadi anggota baru dalam perkumpulan nelayan tersebut dengan alasan perkumpulannya juga terdapat iuran setiap pertemuannya.

3. Budaya Lokal Sebagai kawasan yang menjadi bagian dari wilayah pesisir Pulau Jawa, Penduduk Tambak Lorok memiliki tradisi yang pernah hilang, dan kini mulai dikembangkan kembali, yaitu tradisi Sedekah Laut. Tradisi ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Mah Esa atas limpahan rejeki berupa hasil laut yang diperoleh oleh nelayan dan penduduk setempat yang sangat menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Nilai lain yang terkandung dalam tradisi ini adalah adanya kepedulian masyarakat untuk memuliakan laut, agar dapat tetap memberikan hasil laut yang melimpah dan menjadi sumber penghidupan warga Tambak Lorok. Selain tradisi sedekah laut, ada juga ritual “Apitan” yang merupakan tindak lanjut dari sedekah laut. Ritual “Apitan” dilakukan dengan menggelar doa dan makan bersama di tengah laut. Harapan warga setelah diadakan ritual tersebut tangkapan dan hasil laut akan semakin meningkat dan melimpah di musim depan.

Dari tradisi yang dikembangkan ini, beberapa manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan kepedulian warga dan lembaga pada keberadaan laut yang melibatkan kelompok masyarakat dan PAPDA (Paguyuban Putra Daerah) Kota Semarang. Selain itu juga meningkatkan solidaritas warga untuk kepentingan bersama, menjadi daya tarik wisata juga daya tarik bagi masyarakat non bahari untuk turut serta memberikan kepedulian terhadap warga Tambak Lorok. Semakin menurunnya jumlah nelayan dari tahun ke tahun, dan bergesernya penghidupan warga tambak Lorok dari nelayan ke pekerjaan darat (buruh pabrik, dll), maka tradisi Sedekah Laut diharapkan akan mampu menyemai motivasi m a s y a r a k a t Ta m b a k L o r o k u n t u k k e m b a l i mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dalam pemanfaatan hasil laut. Tidak hanya bersifat hulu (menangkap/budidaya laut) saja, namun juga dapat dilakukan upaya‐upaya efesiensi hasil tangkap dan budidaya laut sehingga akan Gambar 3.27 Sedekah Laut Tambak Lorok meningkatkan nilai ekonomisnya.

Sumber: merdeka.com Selain tradisi Sedekah Laut dan ritual Apitan, ada perilaku masyarakat yang sudah mengakar yang berkembang, yaitu arisan dan pengajian. Merupakan suatu perkumpulan sebagai upaya untuk menggerakkan masyarakat dalam mengangkat taraf hidup dan martabat wilayahnya, arisan dan perkumpulan pengajian banyak ditemukan di wilayah Tambak Lorok. Salah satunya adalah Arisan Roti yang dilakukan setiap bulan dan dibuka setiap hari raya Fitri. Namun demikian ada yang perlu dipertimbangkan, dimana pengelolaan arisan yang dilakukan oleh warga secara perseorangan menjadi lahan “bisnis” untuk kesejahteraan pribadi dan belum memakmurkan anggotanya. Ada potongan nilai rupiah dari anggota dalam arisan tersebut untuk pengelola.

Sementara itu tradisi pengajian yang dilakukan oleh warga Tambak Lorok setiap malam jumat dalam seminggu sekali, merupakan potensi untuk dikembangkan sebagai media sosialisasi program‐program pembangunan SDM ataupun fisik di warga Tambak Lorok. Namun demikian, sepertinya belum dilakukan secara optimal. Pengajian hanya untuk semata‐mata ibadah dan ajang silaturahmi, belum produktif untuk menggerakkan masyarlkaat kea rah yang lebih baik.

49

BAB 4 RENCANA DAN PROGRAM Berisi rencana dan program untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kawasan Tambaklorok

50

4.1 PROGRAM FISIK (BINA FISIK DAN LINGKUNGAN) Secara umum, program PLPBK yang akan dijalankan selama kurun waktu 2016 ‐ 2020 nanti merupakan penjabaran dari visi dan misi perencanaan yang memperhatikan keseimbangan capaian pembangunan pada 3 aspek atau dimensi pembangunan (tribina), yaitu bina fisik, bina sosial, dan bina ekonomi. Rumusan program disusun dengan pertimbangan ideal dan komprehensif, bukan hanya sekedar penyelesaian target parsial dan inkremental, oleh karena konsekuensi pendanaan dan pendekatan sosial untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sejahtera dan berkelanjutan menjadi tantangan paling utama di masa‐masa mendatang.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada kawasan Tambaklorok, perlu dilakukan perencanaan bina fisik untuk mendukung peri kehidupan didalamnya. Tidak ingin bertentangan dengan perencanaan sebelumnya, program dalam PLPBK ini mempertimbangkan program‐program yang telah dicantumkan dalam RTBL yang telah disusun sebelumnya. Maka dari itu direncanakan program fisik seperti pembangunan gapura perahu, penghijauan lingkungan, pengadaan kantong parkir hingga perencanaan alun‐alun. Program bina fisik yang direncanakan berisi mengenai penanganan masalah lingkungan yang menjadi prioritas utama untuk dipecahkan, sehingga kualitas lingkungan kawasan ini juga akan menjadi lebih baik lagi.

4.1.1 PARKIR KOMUNAL Keberadaan ruang‐ruang untuk parkir di lokasi perencanaan masih sangat terbatas. Hampir seluruh kendaraan pribadi masuk kedalam lingkungan permukiman sehingga hal ini akan meyebabkan aktivitas didalam permukiman tersebut akan menjadi tidak terkendali dan lebih padat, terlebih ketika melihat kondisi jalan yang sempit akan membuat masyarakat cukup kesulitan dalam mengakses jalan terutama ketika ada kendaraan yang berpapasan dan beda arah. Maka dari itu dalam rencana ini akan diusulkan pengadaan ruang untuk kantong parkir.

Sesuai dengan apa yang termuat dalam dokumen RTBL Tambaklorok, aktivitas transportasi untuk kendaraan pribadi di dalam lingkungan permukiman akan dihilangkan sehingga aktivitas yang ada didalam lingkungan permukiman tersebut hanyalah aktivitas non kendaraan.

Gambar 4.1 Lokasi Pengembangan Parkir Komunal Sumber: Hasil Analisis, 2016

51

Gambar 4.2 Kondisi Lokasi Sebelum Perencanaan Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Dalam konsep kantong parkir ini, nantiya kan dialokasikan pada setiap ujung gang yang ada di lingkungan permukiman yaitu pertemuan antara jalan gang dengan jalan Tambak Mulyo dan juga pertemuan gang dengan jalan lingkar kawasan.

Selain itu akan ditambhkan beberapa vegetasi sebagai penambah kesan hijau pada kawasan ini.

Pengelolaan parkir disini akan dilakukan oleh swadaya masyarakat Tambaklorok itu sendiri dengan memberikan iuran kemananan dan parkir setiap bulannya. Salah satu cara untuk menjaring aspirasi masyarakat mengenai konsep parkir ini nantinya akan dikembangkan kelompok peduli keamanan Tambaklorok.

Gambar 4.3 Desain Parkir Komunal Kawasan Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

4.1.2 ALUN-ALUN TAMBAKLOROK

52

Kondisi rumah yang saling berdekatan telah membuat keberadaan ruang terbuka hijau semakin menipis. Ruang terbuka hijau sendiri dapat bermanfaat untuk membuat udara menjadi lebih segar agar keseimbangan lingkungan dan kualitas udara juga semakain baik, maka dibutuhkan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup untuk lingkungan Tambaklorok. Dalam program yang dihimpun dalam dokumen RTBL Tambaklorok, dialokasi lahan sebesar 20% untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Dalam RTBL ini ruang terbuka yang direncanakan berupa pembangunan alun‐ alun sebagai pusat aktivitas masyarakat. Alun‐alun ini terletak pada RW 14 atau di tengah‐tengah kawasan degan lokasi yang cukup strategis jika diakses dari seluruh kawasan.

Pada rencana nantinya dalam alun‐alun ini akan ditambahkan beberapa fasilitas seperti jogging track dan jalur relaksasi. Hal ini dimaksudkan agar fungsi alun‐alun sebagai pusat aktivitas dapat lebih meningkat dan berfungsi dengan baik dalam mengumpulkan masyarakat dalam satu ruang.

Alun‐alun juga difungsikan sebagai titik kumpul (assembly point) ketika terjadi bencana sehingga nantinya didalam permukiman akan ditambahkan penanda atau arah menuju Gambar 4.4 Lokasi Pengembangan titik kumpul tersebut. Alun‐alun ini pada rencananya akan ditempatkan pada sekitar Jalan Teratai. Alun‐alun akan Alun‐alun Kawasan ditumbuhi pohon peneduh dan pohon estetis agar lebih Sumber: Hasil Analisis, 2016 menarik dan dapat menjadi wana rekreasi dan refreshing mas‐ yarakat dari kejenuhan saat bekerja. Disekitar alun‐alun akan ditambahkan lapangan voli dan bulutangkis dalam rangka memenuhi aktivitas olahhraga bagi masyarakat Tambaklorok khususnya bagi kaum muda. Penyediaan lapangan olahraga ini juga aka dibarengi dengan fasilitas lain yaitu taman bermain, lahan parkir, toilet umum, dan masjid besar Tambaklorok.

Gambar 4.5 Desain Alun‐alun Kawasan Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

53

4.1.3 PENGHIJAUAN LINGKUNGAN

Gambar 4.6 Kondisi Lingkungan Sebelum Perencanaan Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Dalam menunjang vegetasi didalam permukiman yang padat maka akan direncanakan untuk dikembangkan penghijauan lingkungan melalui Green Community. Green Community direncakan agar masyarakat lebih memahami kondisi lingkungan dimana mereka tinggal dan mampu memanfaatkan ruang dengan semaksimal mungkin. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan tanamanâ&#x20AC;? tanaman yang dapat menambah kesan hijau, asri dan fresh bagi lingkungan permukiman Tambaklorok yang padat. Langkah in dilakukan agar jalan penghubung menjadi lebih bersih dan indah untuk diakses bagi masyarakat dalam berjalan kaki. Selain penambahan tanaman untuk setiap rumah, akan ditambahkan juga tempat sampah pribadi organik dan nonâ&#x20AC;?organik yang diletakkan didepan rumah sehingga nantinya pengumpulan sampah menuju TPS akan menjadi lebih mudah. Penempatan pot tanaman dan tempat sampah ini adalah didepan rumah masingâ&#x20AC;? masing warga atau diatas saluran drainase.

Program penghijauan ini akan rencanakan pada semua jalan dan gang di kampung Tambaklrok.

Gambar 4.7 Desain Penghijauan Lingkungan Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

54

Gambar 4.8 Lokasi Pengembangan Bank Sampah Sumber: Hasil Analisis, 2016

Rencana lain yaitu dirintisnya program Bank Sampah untuk meningkatkan produktivitas ibu‐ibu yang tidak bekerja agar mampu menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Bank sampah ini nantinya akan memiliki pusat tersendiri sehingga kegiatan didalamnya dalam lebih terfokus.

Gambar 4.9 Kondisi Persampahan Kawasan Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gedung Bank Sampah yang berlokasi di Jalan Tambakmulyo RW XIV ini direncanakan berdiri dalam 3 lantai dimana lantai pertama digunakan sebagai pameran produk‐produk dari bank sampah, kemudian lantai 2 digunakan sebagai edukasi mengenai persampahan, gaya hidup sehat, sanitasi, dan pengelolaan air bersih. Kemudian lantai 3 digunakan sebagai produksi dan penampungan air hujan yang kemudian akan diolah menjadi air bersih siap minum. Selain itu akan disediakan lahan khusus untuk menampung sampah‐sampah yang bisa diolah.

Disini masyarakat diajarkan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan dalam pengembangan kawasan Tambakalorok ini sampah akan dipisah menjadi sampah organik dan non‐ organik. Pemisahan sampah organik dan non‐organik dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan mana sampah organik dan sampah non‐organik.

Gambar 4.10 Kondisi Lokasi Sebelum Perencanaan dan Desain Bangunan Bank Sampah Sumber: Hasil Analisis, 2016

55

4.1.4 GAPURA Dalam rangka memperindah permukiman maka akan direncanakan pembangunan gapura yang dapat mencirikan suatu kawasan bahari. Gapura ini dibangun dengan menggunakan lapisan batu alam dan selain itu akan ditambahkan bangunan berbantuk perahu diatas gapura untuk menampilkan kesan sebagai kawasan bahari.

Bangunan perahu ini selain sebagai ciri khas estetika dan dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri kampung Tambak Lorok sebagai kampung yang livable. Pembangunan gapura ini akan direncakan pada setiap ujung jalan dan gang yang ada di kawasan Tambaklorok.

Gambar 4.11 Lokasi Pengembangan Gapura

Gambar 4.12 Kondisi Sebelum Perencanaan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Sumber: Hasil Dokumentasi, 2016

Gambar 4.13 Desain Gapura Perahu Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

56

4.1.5 Pengembangan Balai RW dan Rumah Apung Dalam rangka mempererat hbungan antar masyarakat dan meningkatkan kualitas aktivitas masyarakat maka akan direncakanan pembangunan Balai RW berupa rumah panggung dan Balai Warga berupa rumah apung yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Balai RW ini total terdapat 4 yaitu Balai RW XII pada Gang Damai, Balai RW XIII pada Jalan Teratai, Balai RW XIV pada Jalan Tambak Mulyo, dan pada wilayah sekitar RW XV. Sementara Balai Warga dialokasikan pada sekitar kolam retensi. Pada rencananya nanti bangunan arsitektur dari balai RW ini akan mencirikan rumah panggung dimana lantai bawah dapat dimanfaatkan sebagai kolam ikan atau parkir sepeda dan lantai 2 digunakan untuk bermasyarakat.

Gambar 4.14 Lokasi Balai RW (atas) dan Rumah Apung (bawah) Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 4.15 Desain Rumah Panggung (atas) dan Rumah Apung (bawah) Sumber: Hasil Analisis, 2016

57

4.1.6 Pengembangan MCK Umum Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta untuk memnuhi kebutuhan fasilitas akan sanitasi, maka akan ditambahkan fasilitas MCK Umum di kawasan Tambaklorok. MCK Umum ni adalah hasil pengembangan dari MCK Umum eksisting yang sudah ada di lingkungan permukiman masyarakat.

Diharapkan dengan program ini, masyarakat akan lebih sadar dengan kebiasaan PHBS dan akan mengurangi penyakit yang diakibatkan dari buruknya sistem sanitasi.

MCK ini akan di alokasikan pada daerah dekat dengan kolam retensi dan dekat dengan area buďŹ&#x20AC;er.

Gambar 4.16 Lokasi Pengembangan MCK Umum Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 4.17 Kondisi eksisting MCK (atas) dan Desain MCK Umum (bawah) Sumber: Hasil Analisis, 2016

Pada MCK Umum ini juga akan diberikan fasilitas wastafel untuk cuci tangan pada luar bangunan dan didalam bangunan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mngkampanyekan program cuci tangan setiap saat. Selain itu juga akan ditempel infograďŹ k mengenai langkah dalam cuci tangan yang benar sehingga baik anakâ&#x20AC;?anak maupun orang dewasa akan mudah dalam memahami dan mempraktekkan budaya cuci tangan.

Gambar 4.18 Ilustrasi Cuci Tangan Sumber: Google.com, 2016

58

4.2 PROGRAM NON FISIK (BINA SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA) Rumah padat tak teratur dengan penurunan tanah tiap tahunnya yang cukup tinggi, sanitasi yang kurang baik, gang sempit dengan drainase tidak lancar, jalan‐jalan lingkungan yang sebetulnya sudah baik karena diperkeras dengan paving dari program pemerintah maupun swadaya masyarakat, tetapi tidak akan bertahan lama karena sebentar lagi akan terendam rob akibat penurunan permukaan tanah. Tempat‐tempat yang dahulu merupakan ruang terbuka berubah menjadi tumpukan sampah di sudut permukiman. Air bersih bersumber dari sumur‐sumur galian yang berdekatan dengan resapan‐resapan jamban milik masyarakat. Mereka menyadari bahwa permukiman mereka tidak layak sebagai permukiman untuk hidup dan menetap, tetapi mereka harus tetap bertahan dan berkawan dengan keadaan. Sebagai kampung Nelayan satu‐satunya di Kota Semarang, Tambaklorok berharap bisa harmonis dengan industry besar dan Pelabuhan Tanjung Mas yang semakin tumbuh berkembang.

Kegiatan ekonomi disana cukup maju, pengolahan hasil laut sebagai sumber mata‐ pencaharian juga sudah berjalan dengan baik. Pengolahan hasil laut tumbuh menjadi ikon baru seperti kuliner laut, pengeringan ikan, pemanggangan ikan, udang juga kepiting bisa kita temukan disana. Tempat Pelelangan Ikan dan pasar ikan menjadi potensi juga ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama di hari libur. Pengelolaan kegiatan ekonomi disana berjalan dengan baik sesuai potensi yang dimiliki. Potensi budaya juga masih mengakar dan dipertahankan oleh masyarakat. Kelompok‐kelompok masyarakat atau pokmas terorganisir cukup baik. Hanya kami menilai pokmas ini masih sebagai “kumpulan uang” belum menjadi “kumpulan orang” dimana aspek yang diperjuangkan secara bersama tidak semata yang berurusan dengan uang, tetapi juga kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan secara layak.

4.1.1 MEMBUAT ATURAN BERSAMA Dengan adanya aturan bersama, kelompok‐kelompok ini dibentuk untuk menjadi “sponsor” di lingkungan mereka sendiri. Kemampuan swadaya dalam kegiatan infrastruktur didorong lebih fokus pada kebutuhan akan kegiatan bersama. Salah satu contoh langkah yang dapat diambil adalah: Genangan‐genangan dengan timbunan sampah, diganti dengan tanah urug hasil iuran dari tabungan masyarakat melalui POKMAS. Menjadikan ruang – ruang terbuka di permukiman mereka. Penciptaan ruang terbuka ini dimaksimalkan sebagai ruang kegiatan kemasyarakat seperti tirakat, sesaji, sedekah laut dsb. Selain menjadi sponsor, aturan bersama mengatur POKMAS menjadi agen atau fasilitator lokal yang akan menjadi motor kebersihan di setiap lorong atau gang. Melalui even budaya sedekah laut, even tahunan yang menjadi simbol persatuan, kedekatan dengan alam dan harapan menuju kebaikan menjadi bagian untuk menggambar ulang surga yang hilang.

59

4.1.2 BUDAYA SEDEKAH LAUT Sedekah laut bisa didorong tidak hanya menjadi ritual syukur (Larung Sesaji), dengan sebelumnya melakukan lelaku “bersih diri” (mandi badan), tetapi even akbar Sedekah Laut, bisa menjadi rangkaian kegiatan termasuk “bersih lingkungan”. Dengan kegiatan ini, secara berangsur masyarakat menyadari “Even Sedekah Laut” merupakan ritual kebersihan lingkungan secara masal di Kampung Tambaklorok. Dan bila ditingkatkan kualitas dan skala kegiatannya, akan menjadi surga baru bagi mereka 1. Pengadaan Lomba Kampung bersih, Kampung hijau dan Kampung Tertib

2. Ritual dilakukan disetiap ujung jalan gang maupun lorong menuju laut

3. Pengajuan budaya Sedekah Laut Tambaklorok sebagai even budaya level Jawa Tengah.

4.1.3 PENDEKATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kelompok‐kelompok masyarakat di Kampung Tambaklorok, sudah terorganisir dengan cukup baik. Membuktikan sumber daya manusia sudah pada jenjang yang berdaya. Geliat pengelolaan ekonomi juga mapan, dibuktikan dengan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki rumah yang rusak secara periodik karena mengalami penurunan tanah tiap tahunnya. Selain itu juga kegiatan infrastruktur bersama di masyarakat berupa jalan dan saluran yang dibangun secara swakelola oleh masyarakat. Tetapi potensi‐potensi sumber daya alam belum terkelola dengan baik dikarenakan keterbatasan pada kemampuan mengoptimalkan Pokmas sebagai wadah perjuangan di semua aspek. Potensi budaya masih sebatas ritual, belum diterjemahkan untuk menghadapi persoalan riil di masyarakat, seperti missalnya lingkungan hidup tetapi Modal Sosial masih cukup kuat, yang disebabkan tantangan hidup yang cukup keras yang mereka alami.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Sosial Gambaran Eksisting

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Infrastruktur Rencana Intervensi

Melihat pentagon disamping, ada langkah konkrit yang bisa kita lakukan disini, yaitu kita perlu menjadikan Kelompok Masyarakat (Pokmas), sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood), sehingga mampu memperbesar aksesnya ke semua sumberdaya kunci (pentagon assets); sumberdaya alam, finansial, infrastruktur, modal sosial dan sumberdaya manusia.

Gambar 4.19 Pentagon Asset Kawasan Tambaklorok Sumber: Hasil Analisis, 2016

60

4.1.4 KEBERLANJUTAN SOSIAL EKONOMI Penanganan kawasan Tambak Lorok berdasarkan potret kondisi sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan yang kompleks membutuhkan strategi perencanaan yang melihat pada aspek daya dukung wilayah. Sebagaimana diketahui, tingginya kerentanan terhadap banjir rob dan land subsidence menjadi bahan pertimbangan, apakah kawasan tersebut memiliki keberlanjutan di masa yang akan datang sebagai kawasan peruntukkan permukiman. Aspek keberlanjutan tersebut dilihat melalui 4 (empat) penilaian kunci berdasarkan konsep sustainability yaitu, (1) bearable (keseimbangan sosial dan lingkungan), (2) equitable (keseimbangan sosial dan ekonomi), (3) viable (keseimbangan ekonomi dan lingkungan), dan (4) strategic consideration (pertimbangan strategis).

Keempat parameter tersebut menjadi baseline untuk menentukan konsep kebijakan yang sesuai bagi rencana penataan dan pengembangan kawasan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari sekaligus investment opportunity baik bagi pemerintah kota, masyarakat, maupun sektor swasta.

1. STRATEGIC CONSIDERATION (PERTIMBANGAN STRATEGIS) Kawasan tambak lorok termasuk kawaan yang sebenarnya cukup strategis karena berada di jalan arteri dan juga dekat kawasan pelabuhan tanjung mas semarang yang merupakan pelabuhan internasional. Namun pada beberapa aspek kawasan ini juga peruntukannya banyak yang tidak sesuai dengan pearturan peraturan yang ada dari pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian dari segi aspek kejelasan kepemilikan tanah masih belum jelas yang dibuktikan dari sertifikat tanah masyarakat yang di indikasikan “bodong” karena setelah di cek belum ada nomor sertifikat dan kejelasan pemberi lahan. Kemudian jika dinilai dari aspek logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat cukup baik, namun sarana dan prasaran yang ada untuk bongkar dan muat kurang memadahi sehingga alur distribusi barang dan jasa juga sedikit terhambat.

Saat ini kegiatan ekonomi wilayah tambak lorok berjalan cukup baik namun, kontribusi berupa PAD masih sangat kecil dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tambak lorok sendiri Kawasan tambak lorok telah ditetapkan menjadi pelabuhan rakyat berdasarkan RTRW kota semarang no 14 tahun 2011, namun pada saat ini sarana dan prasarana penunjang pelabuhan rakat belum berfungsi secara maksimal dan kondisinya tidak memadai.

Kawasan tambak lorok berada pada lokasi yang cukup strategis karena berada di jalan arteri kota semarang dan juga berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Mas. Namun, karena sering terjadi rob dan banjir lokasi tersebut membuat nilai lahan yang menjadi turun. Adapun hasil penilaian kondisi ekisting keberlanjutan dengan pertimbangan nilai strategis lokasi dapat di lihat pada tabel 4.1.

Ada 4 arahan kebijakan pengembangan kawasan semarang utara maupun kawasan tambak lorok baik arahan dari tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut antara lain :  Berdasarkan arahan RTRW Kota Semarang Tahun 2011 kecamatan Semarang Utara masuk dalam rencana kawasan berikat, yaitu kawasan Industri Lamicitra Nusantara dan rencana kawasan industri dan pergudangan dimana akan dilakukan peningkatan kualitas dan pergudangan Tanjung Emas melalui pengembangan kawasan industri estate beserta pergudangan, termasuk peningkatan kualitas KAWASAN Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Tambak Lorok.  Di tingkat pusat melalui Permenhub ditangkap adanya upaya untuk mensinergikan pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai hub perdagangan internasional sekaligus mengakomodasi kepentingan nelayan yang selama ini mencari sumber penghidupan di sekitar kawasan pelabuhan dengan mendorong adanya kawasan pelabuhan rakyat.

61

Di sisi lain, melalui Kepmen Kelautan dan Perikanan, pemerintah pusat ingin menguatkan fungsi keberadaan PPI yang telah ada di Tambak Lorok. ď&#x201A;&#x; Kawasan Tambak Lorok juga dicanangkan menjadi Kampung Bahari oleh presiden Joko widodo. ď&#x201A;&#x;

Tabel 4.1 Penilaian Keberlanjutan Aspek Strategic Consideration

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dari ke empat arahan tersebut desain yang di buat Bappeda baru mengakomodasi 3 arahanâ&#x20AC;? arahan dari peraturan dari tingkat pusat maupun daerah yaitu Kawasan Pelabuhan Rakyat dengan sudah memberikan ruang untuk mengakomodasi kegiatan perdagangandan jasa perikanan seperti yang diamanatkan dalam Permenhub dan juga mengakomodasi arahan Kepmen Kelautan dan Perikanan dengan memberikan zona untuk PPI seperti yang dijelaskan di atas. Sedangkan arahan dari daerah untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan industri berikat Lamicitra Nusantara belum terakomodasi dengn baik karena masih menjadi kawasan permukiman padahal untuk dijadikan kawasan industri butuh lahan yang luas untuk pergudangan, atau zona hijau untuk penangkal polusi dari kawasan industri.

Untuk arahan yang sudah di akomodasi yaitu adalah untuk kampung bahari dengan sudah menyediakan kawasan zona magrove sebagai respon terhapap arahan kawasan wisata di semarang utara yang meliputi pengembangan dan peningkatan wisata bahari dan wisata mainan air, wisata religi, pengembangan dan peningkatan wisata alam dan cagar budaya (Kawasan Maerokoco) dan kawasan Kota Lama. Kemudian dari sisi suply chain kawasan cukup baik karena adanya pemotongan BKT yang nantinya dapat mengatasi permasalahan dengan pelindo dalam hal strerilisasi kapal kecil agar tidak mengganggu pelayaran kapalâ&#x20AC;?kapal besar yang masuk ke pelabuhan dan membuat nelayan kecil menjadi lebih aman.

62

Namun dalam desain ini untuk peruntukan perumahannya dinilai kurang sesuai karena berdasarkan hasil survey dan wawancara di masyarakat banyak yang mengeluhkan adanya gangguan berupa debu dan juga asap yang ditimbulkan dari proses produksi PLTU. Kemudian desain ini juga mengamanatkan bahwa bentuk rumah berupa rumah panggung. Sedangkan dari hasil survey, masyarakat banyak yang kurang menyetujui dengan adanya bentuk rumah panggung itu karena akan tetap menimbulkan kekumuhan karena sampah. Selain itu kawasan tambak lorok ini bukan menjadi kawasan yang premium karena itu tercermin dari nilai lahannya yang cukup rendah yaitu antara Rp 100.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp 150.000 per m2.

Tabel 4.2 Penilaian Konsep RTBL Aspek Strategic Consideration

Sumber: Hasil Analisis, 2016

2. BEARABLE (KESEIMBANGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN) Permukiman di Tambak Lorok kebanyakan merupakan hasil dari peninggian bangunan akibat dari adanya penurunan muka tanah setiap lima (5) tahun sekali. Akibat dari pembangunan rumah dengan bangunan permanen ini juga menambah beban tanah yang ada diatas sehingga menambah kecepatan penurunan tanah. Selain dari aspek bangunan, lokasi tempat kerja yang ada di Tambak Lorok juga terancam karena penurunan muka tanah ini dan banjir rob yang datang setiap tahun sekali. Lingkungan yang tidak mendukung untuk tempat tinggal ini diperparah dengan ketercukupan fasilitas public yang kurang memadai. Seperti WC umum yang kebanyakan masyarakat disana membutuhkan hanya terdapat 1 buah saja di RW 15, padahal sebagian besar masyarakat masih Buang Air Besar di sungai atau laut (dengan WC umum yang tidak layak dan kurang sehat).

Pengelolaan sampah yang dulunya ada, akan tetapi dikarenakan adanya rob yang membawa kembali sampah yang dibuang ke sungai/laut menjadikan masyarkat yang aktif mengelola sampah menjadi tidak bersemangat untuk mengelola sampahnya. Sehingga permukiman di Tambak Lorok ini menjadi banyak sampah yang dibuang sembarangan, baik di sekitar permukiman tempat tinggal penduduk (lokasi tanah yang tidak dipakai) atau di daerah sekitar sungai.

63

Tabel 4.3 Penilaian Keberlanjutan Aspek Bearable

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Usulan RTBL yang ditawarkan oleh BAPPEDA, berdasar pertimbangan bearable yang melihat aspek pengaruh social dan lingkungan, beberapa pertimbangan tersebut dibawah ini dapat digunakan untuk menilai konsep RTBL tersebut. Adanya usulan rumah panggung sebagai salah satu alternative bangunan yang layak dan adaptif terhadap bencana rob. Meskipun dalam kenyataannya perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan dalam mengelola sampah, akan menjadi catatan tersendiri dalam mengaplikasikan ide rumah panggung tersebut. Kemungkinan masyarakat akan membiarkan sampah berserakan dibawah kolong perumahan panggung sebagai perilaku keseharian masyarakat Tambak Lorok saat ini, akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah adanya Kawasan campuran antara kawasan permukiman dan kawasan wisata, yang akan memunculkan kemungkinan kecemburuan social dari adanya gap pendapatan dari nilai wisata yang kurang merata.

Sementara itu adanya kawasan inti yang dibangun sebagai pusat aktivitas bahari (industry maritime dan pelabuhan rakyat) merupakan suatu jawaban atas kebutuhan masyarakat nelayan Tambak Lorok, imana saat ini aktivitas bahari masih bercampur dengan aktivitas keluarga dan urusan rumah tangga lainnya. Kondisi ini juga akan membawa perubahan social dalam aktivitas keseharian industry dan usaha masyarakat Tambak lorok, dimana saat ini aktivitas ekonomi warga masih bersifat individual dalam belum berjejaring dalam mewujudkan kemajuan bersama. Ruang ďŹ sik yang berdekatan akan memiliki peluang dalam menciptakan sinergi dan jaringan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Tambak Lorok. Hal ini juga dinilai sebagai upaya antisipasi pencemaran udara kotor (bau, asap, dsb) terhadap kondisi udara dan kelembaban rumah tinggal dan lingkungan sehat. Pemisahan zona industry maritim dari zona permukiman, akan memberikan fungsi hunian yang optimal di permukiman. Rumah tidak lagi memiliki fungsi ganda (hunian dan usaha). Rumah akan lebih optimal sebagai wadah penyemaian pendidikan dan budaya bagi keluarga dengan tidak terganggu oleh pencemaran udara Pada konsep RTBL BAPPEDA akan diciptakan fasilitas public berupa RTH, namun RTH public tersebut berada pada jauh dari jangkauan permukiman warga. Dan dekatnya lokasi RTH dengan kawasan wisata dan tanggul akan memberikan peluang bagi munculnya permukiman kumuh baru. Antisipasi terhadap amblesan tanah (land subsidence) belum dilihat dalam konsep RTBL BAPPEDA terebut. NAmun demikian upaya penumbuhan ekologi mangrove pada kawasan tersebut akan memberikan edukasi masyarakat untuk menjaga ekosistem laut, dan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, berkarya dan beraktualisasi.

64

Tabel 4.4 Penilaian Keberlanjutan Desain RTBL Aspek Bearable

Sumber: Hasil Analisis, 2016

3. EQUITABLE (KESEIMBANGAN SOSIAL DAN EKONOMI) Aktivitas ekonomi dan sosial di Tambak Lorok menjadi satu kesatuan sebagai ruh kehidupan masyarakat setempat sehariâ&#x20AC;?hari. Jika melihat dari pola hubungan antar kegiatan ekonomi di Tambak Lorok, dapat ditemukan adanya rantai penghidupan ekonomi masyarakat atau livelihood baik yang berhubungan dengan sektor primer kelautan maupun nonâ&#x20AC;?kelautan.

65

Sektor primer kelautan masih mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain pada kegiatan usaha ekonomi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil laut, pemasaran hasil laut, dan jasa kelautan. Hal yang juga menarik yaitu, pada rantai penghidupan masyarakat setempat ditemukan adanya sumber penghidupan nonâ&#x20AC;?kelautan yang memberikan lapangan usaha antara lain, usaha jasa kontrakan/ sewa rumah/ lapak, buruh bangunan/ pabrik, industri rumah tangga, peternakan, dan kegiatan perdagangan jasa. Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa sektor primer kelautan masih menjadi kegiatan utama masyarakat Tambak Lorok, namun di sisi lain sektor nonâ&#x20AC;?kelautan juga memberikan sumber penghidupan yang saling mendukung.

Sementara itu, aspek sosial masyarakat di Tambak Lorok, tercermin dari kemauan dan kemampuan penduduk terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil survey diperoleh temuan bahwa rataâ&#x20AC;?rata penduduk khususnya yang memiliki anak mau mengakses pendidikan, walaupun sebagian dari mereka terkendala oleh kebutuhan biaya, mereka mengupayakan memperoleh dana pendidikan dengan pinjaman dari pihak lain seperti tetangga, bank/ unit usaha simpan pinjam, hingga rentenir. Sebagian dari mereka yang kesulitan dengan biaya pendidikan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Terkait sarana pendidikan, di Tambak Lorok hanya terdapat 1 unit SD yang berlokasi di wilayah RW 13, 1 unit TK, dan 2 unit PAUD. Sedangkan, tingkat pendidikan penduduk Tambak Lorok rataâ&#x20AC;?rata berpendidikan terakhir SD, hal ini menunjukkan kapasitas pendidikan formal mereka masih rendah. Kegiatan pendidikan sering terganggu akibat rob.

Kemudian untuk sarana pelayanan kesehatan, di Tambak Lorok hanya ditemukan 1 unit klinik kesehatan yang hanya melayani kasus/ gangguan kesehatan biasa. Akses masyarakat ke layanan kesehatan masih rendah, berdasarkan hasil survey lapangan, ditemukan beberapa penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya usia lanjut tidak mengakses layanan kesehatan karena biaya dan jarak tempuh yang relatif jauh. Kondisi lingkungan yang kurang baik rentan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Sedangkan sarana kesehatan Tambak Lorok yang ada tidak mencukupi kebutuhan akses kesehatan masyarakat untuk sekitar 2000 KK. Sebagian warga tidak memiliki jaminan layanan kesehatan seperti BPJS. Tabel 4.5 Penilaian Keberlanjutan Aspek Equitable

Sumber: Hasil Analisis, 2016

66

Dalam konsep awal RTBL yang di susun Bappeda kota Semarang, wilayah permukiman di Tambak Rejo di pertahankan dengan model urban renewal. Dalam model tersebut akan mencakup penataan drainase kawasan permukiman, jalan lingkungan dan rehabilitasi rumah‐rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan kriteria equity yang menitikberatkan pada keseimbangan aspek sosial dan ekonomi maka konsep RTBL tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut.

Pertama, lingkungan permukiman yang berkelanjutan dapat memfasilitasi warganya dalam mengakses pendidikan formal dari tingkat dasar hingga ke pendidikan tinggi. Dengan model urban renewal yang ditawarkan, penurunan fungsi dan kualitas permukiman akibat rob dan land subsidence tidak terjawab dengan tuntas. Masyarakat masih memiliki beban untuk meninggikan bangunan rumah dan jalan lingkungan pada tahun‐tahun mendatang. Akibatnya pendapatan masyarakat yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan anak‐anaknya sampai level tertinggi, harus di alokasikan untuk membiayai peninggian rumah/bangunan dan jalan lingkungan. Pada titik ini, desain RTBL yang ditawarkan tidak memberikan akses dan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Kedua, wilayah permukiman yang sehat merupakan syarat mutlak bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan produktifitas suatu kawasan. Wilayah dengan tingkat kejadian penyakit tinggi atau sering terjadi wabah dan kejadian luar biasa penyakit dapat dipastikan bersumber dari lingkungan permukiman yang tidak sehat. Dengan model urben renewal yang ditawarkan, penurunan fungsi dan kualitas permukiman akibat rob dan land subsidence tidak terjawab dengan tuntas. Padahal dari kedua bencana tersebut merupakan sumber kekumuhan dan penurunan kualitas lingkungan permukiman. Masyarakat masih rentan oleh kondisi sanitasi yang buruk berupa pengolahan air limbah dan sampah yang tidak sesuai standar. Akibatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit seperti diare, gatal‐gatal, demam berdarah dan batuk/sesak nafas.

Dengan demikian desain RTBL yang ditawarkan tidak equitable atau memberikan akses dan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

Ketiga, dalam konsep awal RTBL telah di akomodasi ruang terbuka hijau (RTH) publik yang menjadi batas sempadan antara permukiman dengan laut dan tanggul laut. RTH ini dapat mewadahi kebutuhan interaksi sosial yang selama ini terhalang oleh tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, dengan melihat perilaku ekspansi ruang‐ruang ekonomi di pasar kongsi, terdapat potensi pemanfaatan RTH publik untuk kegiatan‐kegiatan ekonomi yang mengganggu fungsi RTH. Potensi tersebut diperkirakan akan terjadi di sepanjang RTH yang berbatasan dengan tanggul laut utamanya di sekitar pasar kongsi dan TPI. Apabila kondisi ini dibiarkan maka akan meningkatkan derajat kekumuhan dan menambah beban terhadap kawasan permukiman.

Keempat, lingkungan permukiman yang berkelanjutan dapat memfasilitasi warganya dalam mengakses sarana peribadatan untuk menunaikan haknya sebagai hamba Tuhan YME. Dengan model urban renewal yang ditawarkan, penurunan fungsi dan kualitas permukiman akibat rob dan land subsidence tidak terjawab dengan tuntas. Masyarakat masih memiliki beban untuk meninggikan bangunan peribadatan seperti masjid dan mushola. Pada titik ini, desain RTBL yang ditawarkan belum memberikan akses yang berkelanjutan bagi masyarakat untuk dapat menunaikan kegiatan peribadatan di tempat yang layak.

Kelima, dalam konsep RTBL yang dirumuskan telah mengakomodasi berbagai kegiatan perekonomian masyarakat dengan arahan zona pelabuhan rakyat dan industri maritim, zona perdagangan dan jasa, dan zona wisata bahari dan kuliner. Dengan demikian secara livelihood RTBL yang di susun akan memperkuat tatanan ekonomi bahari di wilayah Tambak Lorok.

67

Tabel 4.6 Penilaian Keberlanjutan Desain RTBL Aspek Equitable

Sumber: Hasil Analisis, 2016

3. VIABLE (KESEIMBANGAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN) Pada kriteria viable, selama ini masyarakat memiliki “tabungan khusus” untuk perbaikan rumah. Besaran “tabungan khusus” setiap KK berbeda satu sama lain, rata‐rata mereka mengalokasikan 10‐20% kebutuhan hidup mereka untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan bangunan akibat banjir rob tahunan dan land subsidence. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat Tambak Lorok tinggi dalam hal besaran biaya yang dikeluarkan yaitu untuk mengantisipasi kerugian rob dan land subsidence. Adanya “tabungan khusus” tersebut sangat menguras sumber daya yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti menambah modal usaha ekonomi. Dalam memperoleh biaya perbaikan rumah tidak jarang masyarakat juga mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti bank, lembaga simpan pinjam, BMT, hingga rentenir. Selama ini rata‐rata masyarakat meninggikan lantai bangunan 2‐3 tahun sekali atau membangun rumahnya secara keseluruhan dalam 5 tahun sekali.

Masyarakat secara sadar memahami bahwa mereka menghadapi ancaman yang cukup serius tentang masa depan mereka. Namun, rendahnya kapasitas mereka dalam mencari solusi ditambah kualitas hidup yang kurang baik membuat mereka rentan tidak berdaya untuk bertahan dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk (rata‐rata penurunan tanah mencapai 9‐10 cm per tahun).

68

Tabel 4.7 Penilaian Keberlanjutan Aspek Viable

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Jika berdasarkan konsep desain yang dirancang untuk RTBL Tambak Lorok terdapat beberapa catatan yang mendukung konsep keberlanjutan dari sisi mitigasi. Peruntukkan zona industri maritim yang terpisah dengan permukiman sangan didorong sebagai alternatif mengurangi kepadatan permukiman dan mengurangi beban kawasan dan pencemaran lingkungan akibat banjir rob dan land subsidence. Kelemahannya, keberadaan zona industri maritim yang berada di tengahâ&#x20AC;? tengah perairan rawan mencemari lingkungan apabila tidak disertai dengan penggunaan teknologi yang tepat seperti pengelolaan limbah, distribusi air, serta pemenuhian fasilitas publik yang layak dan mencukupi aktivitas di lokasi tersebut.

Kemudian untuk, konsep rusun yang ditawarkan juga sangat dorong sebagai alternatif solusi mengurangi bangunan landed house yang memicu semakin cepatnya laju land subsidence, selain itu sebagai tempat relokasi bagi penghuni rumahâ&#x20AC;?rumah yang sudah tidak layak huni. Selain rusun, konsep rumah panggung yang ditawarkan juga dapat menjadi alternatif lain penyediaan perumahan yang mendukung konsep mitigasi perumahan yang diharap mampu mengurangi amblesan tanah. Hanya saja, konsep rumah panggung perlu diantisipasi terhadap perilaku, khususnya kekhawatiran terhadap timbulan sampah di selaâ&#x20AC;?sela/ bawah bangunan. Dari aspek biaya konsep rusun dan panggung juga dapat mengurangi beban masyarakat untuk meninggikan rumah akibat dampak rob dan land subsidence.

Dari sisi penyediaan infrastruktur dan aksesibilitas, usulan pembangunan jembatan antar kampung untuk memudahkan pergerakan masyarakat dan arus distribusi barang sangat diharapkan untuk eďŹ siensi waktu dan biaya. Hanya saja, konsep desain dan rencana lalu lintasnya perlu diperhatikan khususnya agar mengakomodasi angkutan tradisional yang biasanya digunakan seperti gerobak. Kemudian untuk kebutuhan RTH sudah diakomodasi dengan penyediaan sabuk hijau, yang diharapkan menjadi barrier residu PLTU dan aktivitas pelabuhan. Sedangkan untuk zona inti kegiatan maritim (pelabuhan rakyat) rawan mengalami pendangkalan akibat pembukaan sungai banger dan BKT, sehingga perlu ada upaya maintenance.

69

Tabel 4.8 Penilaian Keberlanjutan Desain RTBL Aspek Viable

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dalam rangka memasarkan produk‐produk PLPBK – RTPLP Tambak Lorok, perlu dirancang analisa dan strateginya; sebagai pedoman arah kegiatan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

ANALISIS SWOT Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

70

Tabel 4.9 Matrik SWOT

Sumber: Hasil Analisis, 2016

71

MATRIK INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN:

KAMPUNG BAHARI TAMBAKLOROK

1 2

Penguatan Pokmas

Kumpulan Uang

Transformasi

Arisan Tabungan Pinjaman Angsuran

Pokmas Berdaya

   

Kolaborasi (Pemerintah, Masyarakat, CSR, dll) NB: melalui dana sosial pemerintah, tabungan masyarakat, atau pihak ketiga

3



Pokmas Mandiri

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Finansial

4



Gerakan Peduli Lingkungan Aturan Pengelolaan Lingkungan Dapur Perencanaan Masyarakat Inovasi Perbaikan Lingkungan

Lomba kampung bersih, indah, dan hijau  Lomba inovasi pengelolaan lingkungan permukiman  Merealisasi parkir komunal di ujung gang/jalan 

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Sumber Daya Sosial Infrastruktur Gambaran Eksisting Rencana Intervensi

Arahan

Perbaikan fisik lingkungan

    

Membangun forum POKMAS MANDIRI

 

Intervensi Pihak Luar Melalui dana fisik dari pemerintah dan kemitraan dengan pihak ketiga

Kumpulan Orang

Menjadi forum saling belajar antar kelompok dan masyarakat  Pengelolaan even‐even yang akan diselenggarakan  Pengelolaan kawasan prioritas

 Pokmas

Pokmas

Forum Pokmas

Pokmas

Pokmas

Zona maritim Rumah susun Pelabuhan rakyat Kampung bahari Hutan mangrove

Target Peningkatan Kualitas Fisik Kepadatan berkurang Keteraturan dan kelayakan  Membangun pusat‐pusat ekonomi baru  Ruang terbuka hijau 



Menjadi Raja dan Sutradara di wilayahnya sendiri

72

Kampung Tambak Lorok tidak termasuk dalam desain polder sungai Banger, yang artinya saat ini belum ada rencana untuk melindungi daerah ini. Hal ini dapat berakibat pada masalah sosial dengan penduduk Kawasan Tambaklorok. Tidak masuknya Tambak Lorok dalam Desain Polder Sungai Banger juga menunjukan bahwa masalah penanganan banjir belum terselesaikan dan masalahnya justru akan meningkat dengan adanya landsubsidence (penurunan tanah). Untuk itu maka dibuat konsep desain yaitu rencana perlindungan terhadap banjir/rob untuk kawasanTambak Lorok. Rencana ini tidak termasuk dalam desain konstruksi Polder Sungai Banger oleh karena itu rancangan kontruksi yang terpisah sudah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana dalam rencana perlindungan terhadap banjir/rob Tambak Lorok.

Selain hal tersebut di atas perlu juga dilakukan Peremajaan Permukiman Kumuh seperti yang termaksud dalam Inpres No. 5/1990 yaitu pembongkaran sebagian atau seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah negara dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan rumah susun serta bangunan‐bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan.

KONSEP PENANGANAN PENATAAN KAWASAN

URBAN RENEWAL Didalam penentuan kawasan urban renewal yang akan dijadikan wilayah percontohan, dengan penerapan konsep dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, ada 2 faktor yang menjadikan titik point penting dalam penentuan kawasan mana yang akan diprioritaskan selain aspek fisik sosial dan ekonomi, adapun pertimbangan itu adalah sebagai berikut: Kebutuhan Penanganan Aspek Fisik

     

Aspek Sosial

  

Aspek Ekonomi Masyarakat

Peningkatan kondisi jalan Perbaikan saluran drainase Penyediaan RTH sebagai salah satu upaya konservasi penanggulangan banjir dan rob Pembangunan TPST yang baik Penataan kawasan padat menjadi nyaman dan layak huni Pengadaan sarana pemadam kebakaran kawasan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Pengentasan kemiskinan Peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha  Peningkatan ketrampilan masyarakat  Peningkatan sektor perdagangan dalam pengembangan perekonomian masyarakat dengan pembangunan TPI Higienis Tambaklorok  Memantapkan potensi pusat kuliner pesisir sebagai bagian dari pengembangan sektor ekonomi 

73

Sektor primer kelautan masih mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain pada kegiatan usaha ekonomi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil laut, pemasaran hasil laut, dan jasa kelautan. Hal yang juga menarik yaitu, pada rantai penghidupan masyarakat setempat ditemukan adanya sumber penghidupan nonâ&#x20AC;?kelautan yang memberikan lapangan usaha antara lain, usaha jasa kontrakan/ sewa rumah/ lapak, buruh bangunan/ pabrik, industri rumah tangga, peternakan, dan kegiatan perdagangan jasa. Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa sektor primer kelautan masih menjadi kegiatan utama masyarakat Tambak Lorok, namun di sisi lain sektor nonâ&#x20AC;?kelautan juga memberikan sumber penghidupan yang saling mendukung.

Sementara itu, aspek sosial masyarakat di Tambak Lorok, tercermin dari kemauan dan kemampuan penduduk terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil survey diperoleh temuan bahwa rataâ&#x20AC;?rata penduduk khususnya yang memiliki anak mau mengakses pendidikan, walaupun sebagian dari mereka terkendala oleh kebutuhan biaya, mereka mengupayakan memperoleh dana pendidikan dengan pinjaman dari pihak lain seperti tetangga, bank/ unit usaha simpan pinjam, hingga rentenir. Sebagian dari mereka yang kesulitan dengan biaya pendidikan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Terkait sarana pendidikan, di Tambak Lorok hanya terdapat 1 unit SD yang berlokasi di wilayah RW 13, 1 unit TK, dan 2 unit PAUD. Sedangkan, tingkat pendidikan penduduk Tambak Lorok rataâ&#x20AC;?rata berpendidikan terakhir SD, hal ini menunjukkan kapasitas pendidikan formal mereka masih rendah. Kegiatan pendidikan sering terganggu akibat rob.

Kemudian untuk sarana pelayanan kesehatan, di Tambak Lorok hanya ditemukan 1 unit klinik kesehatan yang hanya melayani kasus/ gangguan kesehatan biasa. Akses masyarakat ke layanan kesehatan masih rendah, berdasarkan hasil survey lapangan, ditemukan beberapa penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya usia lanjut tidak mengakses layanan kesehatan karena biaya dan jarak tempuh yang relatif jauh. Kondisi lingkungan yang kurang baik rentan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Sedangkan sarana kesehatan Tambak Lorok yang ada tidak mencukupi kebutuhan akses kesehatan masyarakat untuk sekitar 2000 KK. Sebagian warga tidak memiliki jaminan layanan kesehatan seperti BPJS. Tabel 4.10 Penilaian Keberlanjutan Aspek Equitable

Sumber: Hasil Analisis, 2016

74

Dalam konsep awal RTBL yang di susun Bappeda kota Semarang, wilayah permukiman di Tambak Rejo di pertahankan dengan model urban renewal. Dalam model tersebut akan mencakup penataan drainase kawasan permukiman, jalan lingkungan dan rehabilitasi rumah‐rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan kriteria equity yang menitikberatkan pada keseimbangan aspek sosial dan ekonomi maka konsep RTBL tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut.

1

Lingkungan permukiman yang berkelanjutan dapat memfasilitasi warganya dalam mengakses pendidikan formal dari tingkat dasar hingga ke pendidikan tinggi.

Dengan model urban renewal yang ditawarkan, penurunan fungsi dan kualitas permukiman akibat rob dan land subsidence tidak terjawab dengan tuntas. Masyarakat masih memiliki beban untuk meninggikan bangunan rumah dan jalan lingkungan pada tahun‐tahun mendatang. Akibatnya pendapatan masyarakat yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan anak‐anaknya sampai level tertinggi, harus di alokasikan untuk membiayai peninggian rumah/bangunan dan jalan lingkungan. Pada titik ini, desain RTBL yang ditawarkan tidak memberikan akses dan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

2

Wilayah permukiman yang sehat merupakan syarat mutlak bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan produktifitas suatu kawasan. Wilayah dengan tingkat kejadian penyakit tinggi atau sering terjadi wabah dan kejadian luar biasa penyakit dapat dipastikan bersumber dari lingkungan permukiman yang tidak sehat. Dengan model urban renewal yang ditawarkan, penurunan fungsi dan kualitas permukiman akibat rob dan land subsidence tidak terjawab dengan tuntas. Padahal dari kedua bencana tersebut merupakan sumber kekumuhan dan penurunan kualitas lingkungan permukiman.

Masyarakat masih rentan oleh kondisi sanitasi yang buruk berupa pengolahan air limbah dan sampah yang tidak sesuai standar. Akibatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit seperti diare, gatal‐gatal, demam berdarah dan batuk/sesak nafas. Dengan demikian desain RTBL yang ditawarkan tidak equitable atau memberikan akses dan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

3

Dalam konsep awal RTBL telah di akomodasi ruang terbuka hijau (RTH) publik yang menjadi batas sempadan antara permukiman dengan laut dan tanggul laut. RTH ini dapat mewadahi kebutuhan interaksi sosial yang selama ini terhalang oleh tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, dengan melihat perilaku ekspansi ruang‐ruang ekonomi di pasar kongsi, terdapat potensi pemanfaatan RTH publik untuk kegiatan‐kegiatan ekonomi yang mengganggu fungsi RTH. Potensi tersebut diperkirakan akan terjadi di sepanjang RTH yang berbatasan dengan tanggul laut utamanya di sekitar pasar kongsi dan TPI. Apabila kondisi ini dibiarkan maka akan meningkatkan derajat kekumuhan dan menambah beban terhadap kawasan permukiman

4 5

Lingkungan permukiman yang berkelanjutan dapat memfasilitasi warganya dalam mengakses sarana peribadatan untuk menunaikan haknya sebagai umat beragama. Dengan model urban renewal yang ditawarkan, penurunan fungsi dan kualitas permukiman akibat rob dan land subsidence tidak terjawab dengan tuntas. Masyarakat masih memiliki beban untuk meninggikan bangunan peribadatan seperti masjid dan mushola. Pada titik ini, desain RTBL yang ditawarkan belum memberikan akses yang berkelanjutan bagi masyarakat untuk dapat menunaikan kegiatan peribadatan di tempat yang layak.

Dalam konsep RTBL yang dirumuskan telah mengakomodasi berbagai kegiatan perekonomian masyarakat dengan arahan zona pelabuhan rakyat dan industri maritim, zona perdagangan dan jasa, dan zona wisata bahari dan kuliner. Dengan demikian secara livelihood RTBL yang di susun akan memperkuat tatanan ekonomi bahari di wilayah Tambak Lorok.

75

BAB 5 RENCANA INVESTASI Berisi pembahasan rencana investasi yang akan dilakukan untuk menggambarkan peluang investasi di masa mendatang.

76

5.1 SKENARIO DAN STRATEGI RENCANA INVESTASI Strategi perencanaan investasi RTPLP Kawasan Tambaklorok Kota Semarang adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan tipe pengembangan atau pembangunan apa yang akan dilakukan, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaannya, bagaimana mekanisme pembuatan, serta tipe atau ukuran proyek yang akan dilakukan.

Sebelum memulai pengembangan, terlebih dahulu harus dilakukan penetapan dan penyepakatan tujuan pembangunan yang terukur, sehingga dapat membantu dalam perumusan indikator/aspek apa saja yang diperlukan dalam negosiasi dengan pihak swasta apabila diperlukan. Tujuan tersebut juga berguna untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Penetapan tujuan ini juga melibatkan peran serta masyarakat (community involvement) terutama terkait dengan kepemilikan lahan dan lahan terkena dampak. Masukan‐masukan dari masyarakat perlu diperhatikan pada saat menetapkan tujuan dan program.

2. Penetapan Program

Langkah kedua yang dilakukan adalah menyusun rencana kerja (working plan). Penyusunan rencana kerja melibatkan pemerintah, swasta (corporate, developer, dll) dan masyarakat secara terstruktur.

Penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi bersama terutama untuk mencari peluang kerjasama public‐private development. Setelah program kerja selesai disusun, kemudian dilakukan penetapan paket kegiatan dan rencana pembiayaan pembangunan. Pada tahap kedua ini dilakukan teknik mediasi dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul didalam atau antara pihak‐ pihak yang berkepentingan.

3. Inventarisasi dan Pelaksanaan Akses Properti Publik

Langkah ketiga ini adalah menginventarisasi properti‐properti publik yang dapat diakses dan dapat dikembangkan didalam rencana pembangunan kawasan. Dalam tahap ini sekaligus dilakukan identifikasi kesempatan‐kesempatan dan situasi pasar dalam pengelolaan lahan publik, sekaligus dilakukan penelaahan terhadap pihak‐pihak yang tertarik dalam pengelolaan lahan publik. Analisis pasar akan mengidentifikasi tipe penggunaan yang marketable pada site‐site tertentu.

77

4. Penentuan Site dan Persiapan Pelaksanaan Program

Masuk ke langkah selanjutnya yaitu penyusunan DED pembangunan kawasan, penyiapan detil investasi dan sosialisasi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini juga dilakukan penetapan kegiatan pembangunan mana saja yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, atau sharing diantara kesemuanya. Sosialisasi dilaksanakan guna menyiapkan masyarakat terkait rencana yang akan diimplementasikan, serta menyiapkan lahan berikut dengan perangkat perijinan dan pembangunannya.

Pada langkah ini, salah satu inovasi atau pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan sayembara terutama untuk menentukan desain kawasan batas kota atau kawasan identitas utama batas Kota Semarang. Sayembara ini dapat diikuti oleh masyarakat umum. Sayembara ini juga selain bertujuan untuk menjaring aspirasi dan ide desain dari masyarakat luas, juga sebagai salah satu wujud cara sosialisasi program dan rencana kepada masyarakat umum.

5. Implementasi Program

Adapun langkah terakhir adalah implementasi program dan kegiatan. Didalam implementasi program dilakukan pengaturan lahan, konstruksi site dan instalasi infrastruktur serta koordinasi perijinan terkait pembangunan.

5.2 TAHAPAN PEMBANGUNAN Adapun langkah terakhir adalah implementasi program dan kegiatan. Didalam implementasi program dilakukan pengaturan lahan, konstruksi site dan instalasi infrastruktur serta koordinasi perijinan terkait pembangunan.

Tabel 5.1 Tahapan Pembangunan di Kawasan Tambaklorok

No

Tahapan

1

Tahap Persiapan (pekerjaan non fisik)

2

Peremajaan kawasan Tambak Mulyo

Program dan Kegiatan     

Sosialisasi kegiatan Penyiapan bahan Penyusunan studi dan rencana pembangunan (DED) Penyiapan SDM dan pengelola Relokasi sementara penduduk yang terkena penggusuran

     

Pembangunan tanggul polder dan sistem drainase kawasan Pengembangan RTH publik kawasan Penataan kawasan permukiman Penataan kawasan perdagangan dan jasa Pembangunan dan peningkatan jalan dan saluran Pembangunan dan peningkatan tata kualitas jalan diantaranya street furniture dan jalur hijau

78

No 3

Tahapan Pengembangan kawasan Tambak Harjo

Program dan Kegiatan         

Pengurugan tanah atau reklamasi tanah Pembukaan sungai Banger untuk jalur pelayaran Pembangunan PPI Pembangunan industri maritim Pembangunan rumah susun Pengembangan area wisata bahari dan kuliner Pembangunan dan peningkatan jalan dan saluran Penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda Pembangunan dan peningkatan tata kualitas jalan diantaranya street furniture dan jalur hijau Sumber: Hasil Analisis, 2016

5.3 KERJASAMA ANTAR PELAKU Pelaksanaan rencana dalam RTPLP Kawasan Tambaklorok dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak atau pelaku pembangunan. Masing‐masing pelaku pembangunan ini memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda‐beda sesuai dengan latar belakang dan orientasi dari rencana yang akan dikembangkan. Beberapa pelaku pembangunan beserta sudut kepentingannya antara lain adalah sebagai berikut:  Masyarakat dengan kepentingan berupa peningkatan kehidupan ekonomi/ taraf hidup serta peningkatan kehidupan sosial yang lebih baik.  Pemerintah, dengan kepentingan berupa perkembangan kawasan baru, serta berkurangnya beban pembangunan yang ada di kawasan.  Swasta, dengan kepentingan ekonomis yang cukup besar.  Lingkungan hidup, dengan kepentingan pelestarian lingkungan dan perwujudan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu pengelolaan yang baik agar dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak dan memadukan kepentingan secara selaras dan serasi. Perwujudan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat memerlukan mekanisme yang mantap untuk mempertemukan berbagai kepentingan agar tercapai kesepakatan dalam bertindak. Bagi kalangan swasta, penting adanya keyakinan dan jaminan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak akan mengalami perubahan prinsipil yang akan mengganggu kepentingan di kemudian hari.

Dalam proses menuju perwujudan kerjasama tahapannya antara lain : 1. Tahap Persiapan

     

Mengenali tujuan / sasaran dan bidang kerjasama serta dampak kegiatannya.

Mengenali perangkat produk hukum yang akan melandasi kerjasama.

Mengenali kebijaksanaan dan kewenangan para pelaku kerjasama.

Mengenali kedudukan dan kewenangan para pelaku kerjasama.

Mengenali potensi dan kepentingan para pelaku.

Mengenali kelompok sasaran yang akan terlibat dalam kerjasama.

79



Mengenali kondisi sosial dan budaya serta persepsi, sikap penghuni / pengusaha lahan serta status lahan di lokasi yang menjadi obyek kerjasama.

Para pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan yaitu pemerintah, swasta (developer/ konsultan), koperasi, organisasi masyarakat, perorangan dan lembaga keuangan dari lingkup kerjasama yang akan dilakukan. Tahap ini berlaku umum bagi semua jenis kerjasama pemerintahan, swasta dan masyarakat.

2. Tahap Pematangan

Selanjutnya dalam tahap pematangan ini perlu dilakukan :  Menyiapkan unsur–unsur kelembagaan yang mewakili kepentingan para pelaku yang terlibat dalam kerjasama.  Menetapkan mekanisme dan prosedur untuk mengorganisir dan membiayai pembangunan setempat.  Menetapkan kontribusi (manfaat dan resiko) dan berbagai persyaratan yang perlu ditaati masing – masing pelaku kerjasama.  Menyusun program kerja dan pembagian tanggung jawab dan masing – masing pelaku.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, beberapa hal yang cukup berperan menentukan antara lain adanya :  Prosedur baku untuk menetapkan hak pemilik tanah sebelum, selama dan sesudah proyek selesai.  Rumusan dan prosedur penilaian lahan dan kekayaan di atasnya sebelum dan sesudah proyek.  Prosedur penyiapan replanting design.  Sumber dana untuk pelaksanaan proyek.  Identifikasi instansi / badan yang akan dilibatkan.  Pendapat / saran pemilik lahan, penghuni, pemuka–pemuka masyarakat dan wakil pejabat politik.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan yang telah disusun dalam dokumen RTPLP ini tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana jangka waktu berlakunya dokumen RTPLP. Walaupun demikian, upaya perwujudan Kampung Tambaklorok sebagai Kampung Bahari yang bebas dari degradasi lingkungan dan memiliki perekonomian lokal yang berkembang tetap terus dilakukan dengan mengacu kepada dokumen RTPLP Tambaklorok sebagai rujukan utama.

Nmaun demikian, tetap dilakukan review secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Secara umum, perencanaan kawasan Tambaklorok sebagai kampung bahari dalam dokumen ini berlangsung selama 20 tahun dan dibagi ke dalam empat tahapan lima tahunan yang akan dijelaskan pada Gambar 5.2 hingga gambar 5.4.

80

5.4 SUMBER PENDANAAN Dalam pengembangan suatu kawasan, terkadang pemerintah daerah menemui beberapa kendala terkait kemampuan pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari masyarakat dan swasta. Begitu pun dalam pengembangan Kawasan Tambaklorok Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang tentunya membutuhkan bantuan dari pihakâ&#x20AC;?pihak lain terkait segi pendanaan, baik pemerintah pada level di atasnya, swasta, maupun masyarakat.

Adapun sumber dana untuk pembiayaan pada kawasan perencanaan ini berasal dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 4. Dana dari swasta (CSR) 5. Dana dari swasta (investor) 6. Dana dari Lembaga Masyarakat 7. Dana dari partisipasi masyarakat Rencana investasi untuk pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok dalam jangka waktu 20 tahun adalah sebagai berikut:

81

82

Tabel 5.2 Rencana Investasi 5 Tahun Pertama di Kawasan Tambaklorok

83

Sumber: Hasil Analisis, 2016

BAB 6 KESIMPULAN & REKOMENDASI Berisi mengenai kesimpulan dan usulan atau rekomendasi terhadap perencanaan.

84

6.1 KESIMPULAN Berdasarkan temuanâ&#x20AC;?temuan penting, analisis dan pembahasan terhadap konsep awal RTPLP yang di susun oleh tim konsultan Bappeda kota Semarang, maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut : Memperhatikan kondisi lingkungan permukiman yang sangat menurun kualitasnya dan besarnya kerentanan tantangan alam berupa amblesan tanah (land subsidence), abrasi, dan banjir rob, maka sulit mempertahankan keberlanjutan kawasan permukiman khususnya wilayah Tambak Mulyo.

1 2 3 4

Ikatan masyarakat Tambak Lorok secara teritorial dengan laut dan kawasan industri di sekitarnya membentuk mata rantai penghidupan yang saling terkait mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, perdagangan hasil laut, pengolahan hasil laut, wisata bahari, usaha kontrakan, buruh industri, perdagangan umum dan jasa.

Berbagai kegiatan ekonomi tersebut merupakan potensi ekonomi bahari yang dapat di transformasikan dalam kegiatan perdagangan dan industri maritim.

Kebertahanan masyarakat Tambak Lorok dalam menghadapi banjir rob dan amblesan tanah semakin menurun yang di tandai dengan semakin banyaknya rumahâ&#x20AC;?rumah yang di tinggalkan oleh pemiliknya, hasil survey lapangan yang menyatakan sebagian (20 %) responden yang berencana pindah, dan semakin rendahnya minat generasi muda dalam menggeluti kegiatan ekonomi bahari seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, perdagangan hasil laut, pengolahan hasil laut.

Kebutuhan obyektif masyarakat Tambak Lorok meliputi tempat tinggal yang layak huni, lingkungan permukiman yang sehat, jaminan hukum kepemilikan tanah dan hunian (land tenure), dan keamanan dalam berusaha.

Penyusunan RTPLP Kawasan Tambaklorok Kota Semarang dilatarbelakangi oleh keptihatinan terhadap penurunan kualitas lingkungan yang terus menerus terjadi di Kawasan Tambaklorok.Kampung Tambaklorok adalah sebuah kampung nelayan di Kota Semarang yang telah ada sejak tahun 1950.Merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara.

Memiliki luas sekitar 84,48 ha, dengan wilayah Tambakmulyo di sebelah barat dan Tambakrejo di sebelah timur. Potensi utama adalah adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang didalamnya sekaligus terdapat TPI. Seiring perkembangan waktu, kampung ini berkembang sebagai kampung dengan kepadatan tinggi.Saat ini kampung ini mengalami penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan berupa banjir, rob, penurunan tanah dan intrusi air laut merupakan permasalahan mendasar di kawasan ini. Sampah yang menumpuk membuat kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat. Tingkat perekonomian penduduk yang rendah, menyebabkan penduduk mengalami kesulitan untuk memperbaiki lingkungannya.

85

Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan kualitas lingkungan mejadi suatu hal yang penting untuk dilakukan di kawasan ini.Kunjungan oleh Presiden Joko Widodo yang menghasilkan instruksi presiden untuk mengembangkan kawasan ini menjadi Kampung Bahari telah menjadi pemacu bagi Pemerintah Kota Semarang untuk secara bersamaâ&#x20AC;?sama menangani permasalahan yang ada. Tidak hanya di dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang saja, kerja samajuga dilakukan dengan BBWS Pemali Juwana dimana pengembangan Kawasan Tambaklorok bersinergi dengan program normalisasi Banjir Kanal Timur Kota Semarang. Kerja sama juga dilakukan dengan PELINDO dan KSOP terutama berkaitan dengan alur pelayaran dan peraturan untuk pengamanan dan sterilisasi kolam pelabuhan Tanjung Emas yang akan dikembangkan sebagai TPKS internasional.

Dalam pengembangannya, upaya perwujudan Kampung Bahari Tambaklorok melalui RTPLP Kawasan Tambaklorok ini dilakukan dalam jangkawaktu 20 tahun dan terbagi ke dalam empat tahapan lima tahunan. Setiap lima tahun terdapat beberapa target pembangunan yang harus dicapai.

Pada tahap lima tahun pertama, fokus utama yang dilakukan adalah peningkatan kualitas lingkungan dan peremajaan kawasan pada lingkungan permukiman TambakMulyo. Pada tahap kedua, target yang ingin dicapai adalah meneruskan peremajaan lingkungan permukiman Tambak Mulyo dengan cara perbaikan permukiman, pengembangan RTH dan jalur hijau, pengembangan jalanâ&#x20AC;?jalan utama, serta pembangunan tanggul kelilingkawasan yang menjadi sistem polder untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob yang terjadi.

Pada tahapan lima tahunan kedua, mulai dilakukan upaya pengembangan kawasan baru dan pengembangan perekonomian kawasan. Setelah sebelumnya dilakukan pengurugan tanah untuk mengembalikan daratan yang hilang sebagai akibat dari abrasi, pada tahapan ketiga ini dilaksanakan pembangunan PPI dan area perdagangan jasa dan wisata kuliner sebagai pusat kegiatan kebaharian.Pembangunan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peluang pengembangan ekonomi lokal yang ada.Tidak hanya itu, pada tahapan inti juga dilakukan pembangunan rumah susun untuk menampung penduduk terkena dampak dari program peremajaan kawasan yang dilakukan. Sedangkan pada tahapan lima tahun keempat, pengembangan kawasan difokuskan pada pengembangan kawasan ekonomi maritim, ruang terbuka dan ruang terbuka hijau. Kawasan ekonomi maritim yang dikembangkan antara lain adalah ruang terbuka untuk tempat penjemuran ikan, bangunanâ&#x20AC;?bangunan tempat pengolahan hasil laut untuk dijadikan makanan atau produk olahan lainnya yang dapat menambah nilai guna. Ruang terbuka dan ruang terbuka hijau yang dikembangkan antara lain berupa pantai dan area sunspot serta kawasan budidaya mangrove. Ruangâ&#x20AC;?ruang ini selain sebagai bentuk pelestarian lingkungan, jug dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal kawasan.

Pengembangan Kawasan Tambakloroksebagai Kampung Bahari pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan atau pelaksanaan rencana, masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mendukung perencanaan dan pembangunan yang dilakukan. Masyarakat juga diberdayakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan agar masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

86

6.2 REKOMENDASI Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat di rumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1 2 3 4 5 6

Penanganan permukiman secara massif berupa relokasi penduduk Tambak Lorok ke lokasi hunian rumah susun milik yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai meliputi air bersih, listrik, telekomunikasi, instalasi pengolahan air limbah domestik, sarana pengolahan sampah, drainase, aksesibilitas berupa jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4, tempat pewadahan dan perbaikan alat‐alat penangkapan ikan, tempat penjemuran ikan, sarana peribadatan dan fasilitas interaksi sosial (misalnya aula pertemuan).

Pengembangan hunian vertikal berupa rumah susun milik bagi penduduk Tambak Lorok yang dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan rumah susun sewa yang dikelola melalui pola kerjasama antara masyarakat Tambak Lorok dalam wadah kelembagaan berbadan hukum dengan pemerintah kota Semarang. Rumah susun sewa tersebut di peruntukkan bagi pekerja di kawasan industri di Semarang Utara.

Sebagian keuntungan dari pengelolaan rumah susun sewa dikembangkan menjadi penghasilan tambahan masyarakat Tambak Lorok dan subsidi untuk pengelolaan sarana dan prasarana seperti persampahan dan air limbah.

Pewadahan industri pengolahan hasil laut khususnya kegiatan pengolahan ikan asap, pembuatan terasi, krupuk ikan, bandeng presto, dan pengolahan limbah hasil laut di zona industri maritim yang mudah dijangkau (accessible) oleh pelaku usaha dan terjamin keamanannya.

Transformasi industri kemaritiman secara bertahap menjadi lebih modern dengan peningkatan kerjasama dengan CSR seperti Pertamina, Indonesia Power, dan berbagai perguruan tinggi seperti UNDIP, UNISULA, dan sebagainya. Tahap selanjutnya penjajagan kerjasama dengan berbagai industri makanan minuman nasional dengan pola kemitraan untuk memproduksi berbagai komoditas olahan hasil laut seperti pengalengan ikan asap, sambal saus udang/kerang kemasan, sambal terasi kemasan, dan sebagainya.

Pewadahan aktifitas perikanan tangkap dan perdagangan hasil laut yang terintegrasi melalui PPI dan TPI yang mudah dijangkau dari wilayah yang ditetapkan sebagai permukiman nelayan (rusunami). Jalur menuju pelabuhan rakyat dikembangkan sehingga bisa di lewati dan bersandar kapal‐kapal besar dengan hasil pengangkutan ikan yang lebih banyak untuk meningkatkan skala perdagangan dan peran jalur logistik perikanan.

Pewadahan aktifitas wisata bahari meliputi wisata air (taksi air, mancing mania, jelajah hutan mangrove, festival bahari, dan lomba‐lomba aquatic), wisata kuliner laut, dan workshop serta pameran kerajinan hasil laut. Workshop kerajinan, rumah makan, tempat tunggu perahu dan bangunan‐bangunan untuk wisata bahari lainnya di desain dengan model panggung atau apung yang memiliki identitas khas bahari.

87

7 8 9 10 11 12 13

Perlu ada sinergi dan sinkronisasi dari setiap rencana pembangunan yang ada di Kawasan Tambaklorok agar tidak terjadi tumpang tindih rencana.

Perlu pembangunan jeti atau tanggul laut di ujung muara BKT sebagai penghalang atau barier limpahan sedimentasi yang terbawa dari BKT agar tidak masuk ke alur pelayaran baru di Kawasan Tambaklorok. Hal inti bertujuan agar jalur pelayaran tidak mengalami pendangkalan yang dapat menyebabkan perahu nelayan menjadi karam.

Pembangunan baru pada kawasanâ&#x20AC;?kawasan pengembangan (PPI, kawasan ekonomi maritim, rumah susun) harus dilakukan dengan mengurug tanah dengan ketinggian yang cukup agar tidak terkena banjir dan rob. Untuk memastikan keberlangsungan kawasan hingga jangka waktu 20 tahun, maka pengurugan dilakukan pada elevasi di atas prediksi pasang surut tertinggi hingga 20 tahun ke depan. untuk lebih detilnya, perlu dilakukan studi lanjutan terkait dengan prediksi penurunan tanah dan pasang surut air laut, agar didapatkan hasil perhitungan yang lebih akurat.

RTPLP Kawasan Tambaklorok merupakan dokumen yang menjadi rujukandari setiap perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. walaupun demikian, perlu dilakukan review RTPLP secara berkala dan dikuatkan kembali dengan berbagai kajianâ&#x20AC;?kajian terbaru sesuai perkembangan yang terjadi pada kawasan ini, terutama perkembangan kondisi lingkungan alamiah. Kajianâ&#x20AC;?kajian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain adalah kajian pasang surut dan gelombang laut, AMDAL, FS, dan kajian lainnya.

Penentuan alur pelayaran perahu nelayan tetap perlu dikomunikasikan dengan KKOP dan PELINDO agar dapat disepakati alur pelayaran yang tidak merugikan bagi pihak nelayan namun juga tetap mematuhi peraturan perundangâ&#x20AC;?undangan yang berlaku.

Sistem drainase, IPAL dan sarana persampahan merupakan infrastruktur dasar yang harus dipernuhi untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan, agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang menyebabkan kawasan menjadi terkesan kumuh.

Perlu ada pembatasan penggunaan sumur dalam untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, untuk meminimalisir resiko penurunan tanah yang terus berlangsung dari tahun ke tahun di Kawasan Tambaklorok. Pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan cara penyulingan air laut.

88

RTPLP KAWASAN TAMBAKLOROK