Notulensi Wawancara Calon Komisi Informasi Publik 2013-2017

No

Nama

1

Amrul Alam

2

Retno Intani

3

Yeremias

Latar Belakang

Kemampuan/Kelebihan Pribadi

S1 Komunikasi Unhas, S2 Manajemen Kebijakan Publik UI, Tenaga Ahli DPR RI Komisi V DPR RI, Direktur perusahaan percetakan

Pernyataan terkait substansi UU KIP/Lembaga KI

Rekam Jejak di Issu KIP, atau yang relevan dengan fungsi Komisioner

Rencana Program Kerja Jika Terpilih

Background pendidikan komunikasi, sehingga mengetahui bagaimana informasi dibuat, dipesan dan disampaikan, Pengalaman kerja di DPR dalam menyusun kebijakan Ilmu Komunikasi, Mantan Anggota Dewan Pengawas Membangun komunikasi antar TVRI pihak yang bersengketa, Inovasi dalam sosialiasi keputusankeputusan KI

Pemohon harus memiliki keterkaitan Tidak ada langsung dengan informasi yang diminta.

Sosialisasi UU KIP, Penguatan kelembagaan

Selain hukum, KI memerlukan Pernah terlibat melakukan Komisioner yang berlatar belakang mediasi, menyelesaikan konflik di komunikasi untuk memfasilitasi TVRI komunikasi antar pihak bersegketa sehingga bisa termediasi dengan baik dan bermartabat. Sengketa justru menjadi awal dari terciptanya persaudaraan antar pihak.

Membangun Humas untuk Pencitraan, Membangun PPID sebagai pegelola informasi untuk pencerdasan dan pengetahuan , Menggalang kebersamaan dengan masyarakat agar dapat memanfaatkan informasi

Ketua Lembaga Komunitas Independen Jakarta Timur, S1 Hukum Pidana, Ormas Nasdem, Manajer HRD di perusahaan produksi plastik.

Tugas KI, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi.

Visi KIP: Menjadi pusat pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengembangkan sistem admistrasi yang efektif, transparan dan akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditentukan dalam UU KIP.

Peningkatan kualitas SDM di sekretariat, Pengelolaan data, Pendistribusian data, Sosialisasi keterbukaan publik, membangun komunikasi dengan semua badan publik.

Berpengalaman dalam membangun manajemen perusahaan.

Telah mengajukan permintaan informasi ke berbagai badan publik di Provinsi DKI, Walikota, Jaktim, DPRD Jakarta, Komite Reformasi Birokrasi, Telah mengajukan 20 sengketa informasi publik. Terakhir dengan Ketua Komite Reformasi Birokrasi. Memonitor hal-hal yang dilakukan badan publik, Kegiatankegiatan dibiayai oleh isteri (PNS)

4

Devitri

Humas LIPI, Analis Penyiaran KPID Jakarta

Ketertarikan dengan issu KIP.

Ada beberapa kendala dalam Tesis tentang KIP, menjadi Humas implementasi UU KIP. Dari 2010: di LIPI. Pemberlakuan. 2011: Sosialisi: 2012: Konsolidasi: 2013: Pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan isu publik, misalnya rumah sakit yang menolak pasien. Masih banyak badan publik yang belum mengetahui UU KIP. Lebih memprioritaskan mediasi daripada sosialisasi (Jika bersamaan)

Mendorong badan publik untuk mengimplementasikan UU KIP, terutama berkaitan dengan isu publik.

5

Muh. Sobri

LIBIA, Studi Politik Islam, Dosen di STAIS Indonesia, NU, Mengelola program beasiswa di Timur Tengah

Bahasa Arab (Sebagai modal untuk menyelesaikan problem ketertutupan informasi yang terjadi pada TKI-TKI di Timur Tengah)

Tidak semua sengketa informasi Tidak ada dapat diselesaikan melalui mediasi, misalnya terkait kriminalitas. (Calon tidak dijelaskan lebih lanjut).

Lembaga swasta tidak diwajibkan implementasi UU KIP, tetapi perlu didorong dalam mengimplementasikan keterbukaan.

Konsolidasi internal untuk penguatan kapasitas kelembagaan di dalam, Melakukan Konsolidasi eksternal dengan badan publik dan pemda terkait, Kerjasama dengan pihak internasional, mendorong badan swasta untuk terbuka.

6

Yunus Razak

Lembaga Kemaslahatan PBNU, Wakil Pimpinan GP Anshor

Berpengalaman banyak di organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan masyarakat informasi

Good governance yang didorong versi Ormas: bagaimana publik dilibatkan dalam proses kebijakan.

Dalam versi KIP: sebagai amanah UU sehingga kewenangannya lebih kuat.

Belum pernah membaca putusanputusan KI. Partai Politik, harus didorong untuk terbuka.

Memperkuat lembaga komisi informasi, Mendorong seluruh badan publik agar memiliki PPID, mendorong masyarakat agar pro aktif, mendorong keterbukaan di partai politik. Dalam 4 tahun, 50 persen PPID harus terbentuk di semua lembaga negara.

Mendorong keterbukaan di pesantren-pesantren.

Melakukan kerjasama dengan Kominfo dalam membangun media center. Membangun website tentang pemuda Anshor,

7

Deti Kurniawati

S1 Fakultas Ekonomi, S2 Fakultas Hukum, Mantan Anggota KPU Jakarta Selatan, Dosen At-Thahiriyah, sedang mendaftar di KPU.

Manajerial, Pengalaman di KPU, Keterbukaan informasi harus Magister ilmu hukum, menjadi kultur di individu/masyarakat

Lebih termotivasi karena memiliki pengalaman dimana KPU dan Bawaslu tidak sepaham terhadap jenis informasi apakah apakah rahasia atau tidak, misalnya informasi tentang hasil verifikasi parpol.

8

Juniardi

Ketua KIP Lampung, Mantan Wartawan (PWI)

Pengalaman sebagai Komisioner Keputusan KI di daerah/pusat bisa KI di Daerah. menjadi yurisprudensi karena substansi persoalannya sama.

Kinerja KI Lampung: telah berhasil Sinkronisasi program KI Pusat memutus 28 dari 30 perkara yang dan Daerah, membangun masuk. regulasi dan kesekretariatan, sosialisasi, mendorong pembentukan KI di seluruh Daerah dalam satu tahun kedepan, mendorong dokumentasi keputusan KI di seluruh Daerah sehingga memudahkan untuk menjadi yurisprudensi. Evaluasi Perki 2 karena selama ini menggunakan acara perdata, membangun kekuatan pers untuk keterbukaan, inovasi sosialisasi yang lebih hemat anggaran.

9

Hendrayana

Kontras, YLBHI, LBH Pers, Pengacara

Pengalaman sebagai pengacara, sehingga lebih memahami hukum acara, pengalaman dalam advokasi di masyarakat, integritas.

Komisioner yang memiliki potensi Belum ada konflik kepentingan jika yang bersengketa adalah LSM, perlu dihindari. Sanksi dalam UU KIP tetap diperlukan untuk mendorong kepatuhan hukum terhadap UU KIP.

Membangun kultur keterbukaan di masyarakat, membangun regulasi, membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait.

Manajemen dalam penyelesaian kasus, ada beberapa kasus yang tidak selesai tepat waktu, SDM Komisioner, penyadaran publik, membangun branding Komisi Informasi.

10

11

Wahyu Kuncoro

Sofyan Munawwar

S1 Ilmu Politik Universitas Erlangga, S2 Ilmu Politi Aktualisasi ide/gagasan Undip, Mantan Anggota Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur. Mengajar perimbangan keuangan pusat dan daerah, sistem politik, teknik penulisan ilmiah.

Jika ada keluhan atas permintaan informasi, maka akan dilakukan: identifikasi keluhan, pada standart layanan mana, biaya waktu, prosedur, atau aspek perilaku petugas. Koordinasi dengan komisioner lain, menghubungi ke badan publik bersangkutan. Jika sudah ada prosedur keberatan, maka pemohon informasi diminta untuk menempuh jalur tersebut, sehingga ada pembelajaran di semua pihak.

Pengalaman sebagai anggota KPP Jatim. Ruang lingkup KPP lebih luas dari Komisi Informasi. Proses penanganan keberatan, dimulai dari Verifikasi, identifikasi, klarifikasi, mediasi (berupa saran, rekomendasi standar pelayanan publik, berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRD, jika diperlukan memberikan sanksi kepada badan publik bersangkutan

Mantan Direktur Demos, pernah bekerja di ISAI, dan Integritas (Bisa dilihat dari LSM Interseksi penyelesaian laporan programprogram di LSM)

Perlu strategi untuk mendorong Tidak ada lembaga-lembaga yang sulit disentuh dalam implementasi UU KIP. Misalnya partai politik, misalnya dengan publikasi respon atas permintaan informasi publik. Perlu dihindari potensi konflik antara ORI dan KI. Prioritas: penguatan akses publik terhadap informasi publik.

Mendorong penyederhanaan tahapan yang pemberian informasi, mendorong Komisi Informasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan informasi publik, membuat pengaduan online di 33 provinsi, membangun MoU KIP dengan KPK

Koordinasi sinergis kelembagaan di internal, koordinasi kelembagaan antar instansi, koordinasi dengan civil society melakukan review regulasi, misal soal sanksi. Pasal 51 52, masih menyamakan badan publik dan individu. Harus ada sanksi lain untuk badan publik. Atau yang bersalah harus mengumumkan di media bahwa dia bersalah sehingga ada sanksi sosial. Pasal 26, wajib membuat laporan tahunan, tanpa ada ajuan pun, termasuk LSM harusnya ditagih dengan sanksi itu.

12

Evy Trisulo

Bekerja LAN pejabat struktural di Humas, telah mengikuti UU KIP mulai sosialisasi hingga implementasi, dan mengajar sistem administrasi, wawasan kebangsaan.

Pengalaman di bidang perhumasan.

Keterbukaan harus menjadi budaya di individu birokrasi. Selama ini keterbukaan hanya formalitas di Birokrasi. Misalnya dengan penunjukan PPID, seolah kewajiban UU itu telah gugur. Sementara dukungan pimpinan tidak ada.

Keterbukaan juga perlu menjadi kurikulum dalam dunia pendidikan.

Sebagai badan publik, pernah dimintai informasi oleh Fitra dan MHS. Diselesaikan melalui mediasi. Sejak tahun 2010, menawarkan PPID di LAN, tapi prosesnya masih tarik ulur.

Mendorong keterbukaan sebagai budaya individu, mendeseminasikan regulasi di KI secara inovatif,

13

Yhannu Setiawan

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten

Pengalaman sebagai Ketua KI Banten

Keputusan KI di daerah/pusat bisa menjadi yurisprudensi. Keputusan tersebut juga seharusnya menjadi rujukan bagi lembaga negara lain untuk melakukan pengelolaan informasi, dokumentasi.

KI Banten telah menyelesaikan 140 sengketa informasi, KI Banten berhasil mendorong seluruh badan publik membenuk PPID pada tahun 2011, mendorong penggunaan IT dalam layanan informasi publik di pemerintah prov/kab.kota, membangun MoU dengan KPU, Panwas, mendorong agenda keterbukaan informasi

KI perlu mendorong badan publik secara transaran, Menjaga hak warga negara, memastkan warga negara mendapatkan hak atas informasi, mendorong kelengkapan sistem internal dan eksternal di KI untuk menjadi supporting agency ke badan publik yang lain, mendorong badan publik pemerintah untuk mengimplementasikan UU KIP melalui koordinasi di tingkat kementerian.

14

Teguh Arifianto

Mantan anggota Komisi Penyiaran, Dosen HAM dan Kelebihan: ekspansif dan Demokrasi, Peneliti di Lapera pembelajar, Kelemahan: terlalu banyak bicara.

KI perlu memfasilitasi orang-orang yang punya komitmen pada isu keterbukaan informasi

Sinergi KI dan media untuk Mendampingi beberapa komunitas mengekspose hasil kerja KI ke untuk mengakses informasi. media, sebagaimana yang telah Antara lain Gabungan Petani Ikan, dilakukan KPK. Kelompok Tani, dan Korban Bencana di DIY.

15

Suwono Wibowo

Pensiunan Pegawai Disperindag Provinsi DKI Jakarta (30 tahun), dosen di Akademi Teknologi Kulit (Kewirausahaan, manajemen UKM, teknik dan metode penyuluhan)

Berpengalaman di birokrasi sehingga sangat memahami seluk beluk dan budaya birokrasi yang harus diperbaiki, Berpengalaman dalam melakukan mediasi (Panitia penyelesaian perburuhan daerah Provinsi DIY selama 5 tahun, antara pemerintah, buruh, dan perusahaan). Tidak mempunyai tendensius, memiliki banyak waktu.

UU yang menjamin hak untuk tahu merupakan tren global, di Indonesia, ini perintah UUD, Tugas KIP: menetapkan prosedur pelaksanaan standar sengketa, menerima memproses dan memutuskan sengketa, memberikan laporan ke DPR dan presiden

Berpengalaman dalam melakukan mediasi (Panitia penyelesaian perburuhan daerah Provinsi DIY selama 5 tahun, antara pemerintah, buruh, dan perusahaan), Sebagai PNS badan publik,

Internal: melanjutkan datadata/kinerja internal, melakukan monitoring badan publik, alat prasarana untuk sosialiasi.

Eksternal: melakukan sosialisasi melalui birokrasi yang tersedia.

16

Alamsyah Saragih

Komisioner KI Pusat

Tidak ditanyakan

Problem di KI Pusat adalah Posisi KI Pusat dan KI Daerah, yang tidak struktural, tetapi diminta mendorong pembentukan KI Daerah. Sementara tidak ada supporting yang memadai.

Memperbesar sosialisasi ke publik.

Perbaikan SOP internal KI, perbaikan kode etik KI, apalagi dengan akan tumbuhnya KI Provinsi.

Sejak tahun 2002, mendorong keterbukaan di daerah melalui perda transparansi dan partisipasi, di KI mendorong keterbukaan internal sehingga posisi KI ada di urutan ke-5 dari sebelumnya peringkat 33. Kinerja KI menjadi salah satu unsur penilaian oleh surveyor Open Budget Index, salah satunya adalah surat edaran yang dikeluarkan KI. Indonesia peringkat pertama di Asia Tenggara

Orientasi sosialisasi KI ke publik, Komposisi KI diperlukan dari unsur masyarakat yang memahami komunikasi publik, KI perlu satu orang Komisioner yang memiliki pengetahuan dan karakter riset, mengolah kembali bahan/dokumen KI, KI memerlukan Komisioner yang memahami adminsitrsi publik.

17

Halomoan Harahap

Dosen Komunikasi Indo Esa Nusa, sering diminta oleh Kominfo untuk sosialisasi UU KIP

Komunikasi. Latar belakang pendidikan S1-S3: Ilmu Komunikasi Pembangunan, sehingga mengetahui bagaimana mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kenapa proses pengadilan dari KIPTUN-MA? Calon menjawab tidak tahu, pengamatan terhadap KI? Tidak mengikuti secara khusus, lemahnya implementasi karena tidak ada reward & punishment, misalnya dengan memberi peringatan kepada badan publik pemerintah.

Biasa diminta oleh Kominfo untuk Mendorong masyarakat untuk melakukan sosialisasi UU KIP memanfaatkan UU KIP, sehingga badan publik terdorong untuk menerapkan UU KIP, Dua tahun pertama KI dapat menjadi contoh implementasi UU KIP,

18

Muhammad Hidayat Simanjuntak

LSM Perkumpulan Sahabat Muslim Bekasi (Advokasi Memiliki komitmen untuk Kebijakan Publik), CV Azzam Hanafi, Yayasan Bekasi menjadikan KI sebagai lembaga Madani. yang mandiri kuat, kuat, dan profesional untuk mengakselerasi implementasi UU KIP

KI Pusat dan Daerah belum memiliki kemandirian anggaran dan kesekretariatan, kapasitas dan integritas saat ini belum mampu mengakselerasi implementasi UU KIP. Badan memiliki problem dalam pemahaman perki No. 1 tentang Standar Layanan Informasi. Proses peradilan tanpa banding untuk memotong rantai birokrasi dan menjaga aspek manfaat dari informasi yang diminta.

Mendapatkan uang dari proses permintaan informasi adalah sesuatu yang tidak wajar, tetapi ini merupakan proses belajar bahwa ada fenomena yang cukup memprihatinkan dimana banyak oknum melakukan pemerasan melalui UU KIP. (Hukum supply and demand terjadi, jika badan publik merasa informasi yang diminta mengarah pada tipikor, maka proses di atas akan terjadi). Karena itu, harus ada peningkatkan kewenangan KI, yaitu kewenangan pengawasan putusan KI (Mediasi/Ajudikasi) dan

Melakukan uji akses ke berbagai badan publik, memberikan bintek dan pelatihan ke seluruh sekolah negeri (SD-SMP-SMA) di Bekasi, menjadi narasumber. Mengadakan Bintek di Kementerian PU dengan biaya Rp. 50 juta. Mendapatkan sejumlah uang dari Pemkab Bandung sebesar Rp. 1 juta, Dari SMU 1 Bekasi, Rp. 12 juta. Uang tersebut kompensasi perdamaian atas proses permintaan informasi di lembaga tersebut.

Mendorong kemandirian anggaran di KI Pusat dan Daerah untuk memberikan keleluasaan KI untuk mengalokasi anggaran sesuai visi dan misi, mendorong kemandirian personil kesekretariatan dan kepaniteraan di KI Pusat dan Daerah untuk mendorong profesionalisme kinerja

19

Henny S Widyaningsih

Dosen Komunikasi FISIP UI, Komisioner KI,

Saat ini KI lebih memprioritaskan ke mediasi karena belum banyak badan publik yang memahami UU KIP Seharusnya ada laporan tahunan KI ke Presiden, tetapi selama ini kesulitan bertemu Presiden, hanya pernah sekali bertemu dengan UKP4. - KI telah membuat pedoman pembentukan KI Provinsi

Membuat aturan turunan juklak dan juknis di Komisi Informasi dalam waktu setahun, berperan dalam menengahi potensi konflik di KI, membangun mekanisme evaluasi dan komunikasi

Internal: Komisioner harus memiliki kompetensi antara lain di bidang hukum/peradilan, kompetensi di bidang komunikasi. Eksternal: membangun jaringan komunikasi di seluruh daerah, mendorong pemahaman masyarakat terhadap UU KIP, mendorong pemahaman dan komitmen badan publik terhadap implementasi UU KIP dengan membangun komunikasi dengan UKP4 dan Kemendagri.

20

Hilman

Tinggal di Tangerang, Direktur PT. Abdi Insan Gemilang (Angkutan Umum)

Komitmen dan Pembelajar

Individu dan lembaga yang Terlibat di kementerian pertanian bersengketa di KI, cenderung sama, sebagai mediator antara penerima tidak banyak aspirasi mayarakat dan pemberi anggaran program PUAP, mendorong akuntabilitas program PUAP di Tangerang.

Mendorong partisipasi masyarakat melalui kerjasama melalui lembaga-lembaga negara, ormas, LSM. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran di badan publik, mendorong badan publik dan BUMN agar lebih proaktif memberikan informasi ke publik.

21

Muhammad Yasin

Mantan Tenaga Ahli Komisi Informasi, Redaktur Senior Hukum Online,

Tidak ditanyakan

Meskipun Komisioner berasal dari Tenaga Ahli Komisi Informasi unsur-unsur tertentu, tetapi ketika Pusat, Tesis tentang Akses dan menjadi komisioner, mereka harus Keterbukaan Informasi melepaskan afiliasi tersebut. Selama ini, tidak maksimalnya kinerja KI, juga dipengaruhi oleh Komisioner.

Ada kasus dimana tenaga ahli telah bekerja tetapi Komisioner tidak ada di tempat.

Penataan kelembagaan internal Komisi Informasi dalam satu tahun pertama, Mendorong aturan dimana Komisioner harus memiliki pendapat hukum, membangun komunikasi antar komisioner, memperkuat sekretariat untuk mendukung kinerja KI

22

Rumadi

Dosen Fak. Syariah UIN Syahid Jakarta, Aktif di Wahid Institute

23

Azkar Badri

24

John Fresly

Kelebihan: tekun. Komitmen, dan fokus. Kelemahan: lamban adaptasi dengan lingkungan baru.

PTUN dan KI dua lembaga yang berbeda. Terkait dengan kebijakan gugatan diajukan ke PTUN, terkait sengketa informasi publik diajukan ke KI. PTUN tidak memiliki kompetensi seperti yang dimiliki KI. Keterbukaan informasi bagian dan upaya merawat nalar publik yang dalam khazanah Islam disebut fungsi syariah untuk "menjaga akal" atau nalar publik. Seorang Komisioner harus bersih dari cacat moral, integritas, dan tahan godaaan yang merusak kredibilitas.

Selama ini fokus pada isu HAM khususnya kebebasan beragama.

Kebebasan beragama, secara frame, sama dengan isu kebebasan informasi.

Asistensi implementasi KI ke badan publik non negara, seperti lembaga publik keagamaan, penguatan struktur internal KI, melakukan asistensi ke kementerian, KI memberikan reward & punishment kepada kementerian terhadap implementasi UU KIP, melakukan sosialiasi ke publik.

Kasubdin Pemberdayaan Masyarakat Informatika, Tidak ditanyakan Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar Kominfo . alumni PII, HMI, pers, mantan wartawan Panji masyarakat, peneliti Depart. Penerangan.

Perintah UU untuk membuat KI di Kab/Kota jika dibutuhkan, perlu diperjelas. Sebab, warga kebanyakan berada di kab/kota.

Selain itu, KI juga memiliki fungsi edukasi. Jadi keberadaan KI di Kab/Kota, justru diperlukan.

Pernah diundang dalam FGD tentang keterbukaan informasi oleh Yayasan Set

Penguatan SDM di internal KI. mISAPenguatan kelembagaan, mendorong pembentukan KI di seluruh provinsi.

Anggota KI DKI Jakarta, pejabat sandi kedutaan besar Kerja keras Yugoslavia, Mendampingi Sekretris Lembaga Negara

Uji konsekwensi diperlukan untuk semakin menspesifikkan informasiinformasi yang dikecualikan. UU Rahasia Negara perlu ditunda dulu pembahasannya menunggu pembahasan uji konsekwensi ini.

Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta, Calon anggota KI Pusat periode pertama - Gagal di DPR

Mendorong pembentukan KI di provinsi, mendorong badan publik agar lebih siap menjalankan UU KIP, bersinergi dengan DPR dan Kemendagri untuk mendorong keterbukaan informasi, perbaikan hukum acara di KI,

25

Tiurma Mercy

Penanggungjawab PKBM Kementerian Pendidikan Rasa ingin tahu lebih tinggi, peka Tidak ditanyakan Nasional, Mantan Wartawan Kompas, Mantan PR di pada persoalan masyarakat perusahaan swasta dan Yayasan, Pendidikan Ilmu Komunikasi

Sebagai penanggungjawab PKBM Tidak ditanyakan Sering melayani permintaan informasi . Calon anggota KI Pusat periode pertama - Gagal di DPR. Sebagai badan publik, sudah membuka laporan kepada publik di mercysmart.com

26

Abdillah Pahresi

Mantan Anggota Panwas Kota Jakarta Pusat

Baru mengenal KI pada tahun 2012.

27

Siti Maryam

Anggota KI DKI Jakarta. Mantan anggota Dewan Riset Tidak ditanyakan Daerah DKI Jakarta. S1 Pertanian.

Tidak ditanyakan. (Calon menjelaskan mengadvokasi informasi rekam medis seseorang di rumah sakit Tarakan. Tapi ketika diminta oleh Timsel untuk menjelaskan, apakah RS Badan Publik atau bukan, jawabannya beralih ke puskesmas, dll (Jawaban calon tidak jelas)

Pengalaman menyelesaikan sengketa di Panwas Kota Jakarta.

Ada 21 sengketa yang masuk, 3 diputus. Selebihnya tidak dilanjutkan oleh pihak bersengketa.

Anggota KI DKI Jakarta

28

Farhan Yunus

Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta. S1 HI, S2 Manajemen komunikasi politik

Banyak kendala kinerja di KI DKI, karena lemahnya Perki. Misalnya, soal penyelesaian sengketa.

Happynya seharusnya di Mediasi bukan di ajudikasi. Seharusnya mediasi lebih diutamakan (bukan seperti peradilan), bahkan ada raperki kedepan seperti perdata. Ini berpotensi pada penumpukan perkara.

KI DKI telah melakukan banyak terobosan percepatan penyelesaian sengketa informasi) Dari 300-an sengketa informasi, sudah memutus 200-an perkara dalam waktu singkat (+1tahun)

Menetapkan target. Misalnya penggabungan beberapa kasus yang relatf sama

Tidak ditanyakan

Latar belakang pendidikan ilmu komunikasi, Kemampuan mediasi untuk menyelesaikan perkara, networking,

Calon menjelaskan tidak tahu bagaimana relasi KI Pusat dan KI Daerah.

Membuat regulasi tata kelola organisasi (Fasilitas, anggaran, SDM)

29

Tarman Azzam

Ketua Dewan Kehormatan PWI, Pengalaman 20 tahun sebagai wartawan, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas.

Mampu memotivasi komisioner lainnya, memiliki networking ke banyak kepala daerah untuk mendorong implementasi KI di daerah.

Nama KI tenggelam dibanding Komisi lainnya, pembelajaran bagi pejabat negara kurang, greget (sepak terjang) KI kurang.

Anggota Timsel Komisi Informasi Pusat 2009-2013. Berpengalaman 10 tahun di PWI Pusat dan 5 tahun di PWI Jakarta, dalam menyelesaikan sengketa/kasus wartawan. Mantan anggota MPR/DPR yang mendorong lahirnya Ketetapan MPR No. 17 Tahun 1998, yang menjadi cikal bakal kebebasan pers dan kebebasan informasi (Bab VI asal 19 dan 20).

30

Tri Edi Ardiansyah

Dosen, Wakil Direktur dan Pemasaran LP3I

Tidak ditanyakan

Baru menekuni substansi UU KIP dalam beberapa bulan terakhir

Berpengalaman membangun public relation

31

Dyah Aryani

Aktif di Yayasan 28, lembaga kajian hukum dan media. Sedang mengadvokasi pembentukan Badan Perfilman Indonesia, Tenaga Ahli Komite 3 DPD RI (Pendidikan agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda olahraga, perempuan)

Latar belakang sebagai peneliti

KI seharusnya berwibawa, dengan itu bisa menjamin dan memastikan seluruh badan publik menerapkan UU KIP

32

Abdul Hamid Dipo

Mantan Redaktur Jurnal Nasional

Memiliki banyak pengalaman di organisasi sosial dan kemasyarakatan, pengalaman dalam bidang manajemen, pengalaman di media, networking yang luas, terutama dengan para pimpinan media

Pidana dalam UU KIP masih terlalu ringan (menyebarkan informasi yang dirahasiakan). Sosialiasi KIP masing sangat kurang. Masyrakat masih rancu antara KIP dan KPI sebab KPI lebih populer, koordinasi dengan KPK, ICW, BPK untuk menghindari penyimpangan anggaran.

Mendorong pembentukan KI di daerah, mengangkat nama KI, sosialisasi, memberikan pembelajaran bagi pejabat.

Membentuk tim ahli untuk mensupport Komisioner, seperti KPK.

Penguatan Sosialisasi UU KIP, Konsolidasi internal, konsolidasi dengan lembaga-lembaga negara lain.

Yayasan 28 Pernah melakukan Memastikan badan publik untuk penelitian implementasi UU KIP di mengimplementasikan UU KIP, tiga badan publik, Kemenkes, mendorong pembentukan KI di Kemendikbud, dan Polri dimana seluruh provinsi, menjalin sinergi Kemdikbud yang paling tidak dengan DPR dan media untuk terbuka. mendorong implementasi UU KIP.

Pernah menulis artikel tentang Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional (Tetapi rancu antara informasi umum dari televisi Vs informasi publik)

Penguatan kelembagaan, penguatan SDM, perbaikan web KI (Audio Visual, interaktif dan friendly), konsolidasi internal komisioner.

33

Imam Mustofa

(Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional

Tidak ditanyakan

Pada dasarnya sengketa informasi Tidak ada terjadi karena kesalahpamahan terhadap informasi yang Sengketa informasi yang sesungguhnya bukan sengketa pemanfaatan informasi.

Tetapi sengketa atas (kebenaran) informasi. Misalnya, PU, LH, dan Deptan membuat peta air. Tetapi informasinya berbeda-beda

Mendorong badan publik untuk saling bekerjasama dalam menyediakan informasi yang dapat dipercaya (tidak berbedabeda antarlembaga) dan mudah diakses

34

Deni Nurdaya Hadimin

Yayasan Tazkiya, mantan Komisioner KPI Jawa Barat Tidak ditanyakan (2 periode), dosen, trainer sertifikasi dari UNDP untuk motivasi dan Teamwork, KPI terbaik se Iindonesia dalam 3 pertama.

Sampai detik ini belum begitu Tidak ditanyakan paham aplikasi teknis UU KIP (Pernyataan calon). Calon ditanya tentang uji konsekwensi/Uji kepentingan publik. Tapi tidak ada jawaban spesifik terkait pertanyaan.

Tidak ditanyakan

35

H. Darwis

Mantan Wartawan, Mantan Panwaslu, Wasit Nasional - Catur

Ulet unuk mempelajari hal yang Kegiatan internal KI kurang Tidak ditanyakan baru diekspose oleh media. Kecuali KI bekerjasama dengan LSM, gema KI lebih terasa. Kinerja Humas KI terlalu kaku. Penting untuk mensosialisasikan UU KIP kepada KONI dan organisasi di bawahnya karena anggaran yang mereka kelola sangat besar. Calon ditanya soal uji konsekwensi, tetapi menjawab tidak paham

Mensosialisasikan UU KIP kepada KONI dan organisasi di bawahnya karena anggaran yang mereka kelola sangat besar.

36

Wawan Wrdiana

Pusat Penelitian Informatika LIPI.

Mudah mempelajari dan beradaptasi dengan lingkungan baru

Sosialisasi UU KIP dan edukasi publik.

Baru mempelajari UU KIP pada saat Tidak ada proses seleksi. Ditanya soal uji konsekwensi: Calon menjawab tidak paham. Di LIPI sendiri, Informasi publik diLIPI, telah disediakan melalui Web LIPI

37

Mursyid Sonsang

PWI Jambi, pengusaha kebun sawit

38

Soemrsono P

39

Torozatulo

Sederhana, kemampuan lobi.

Kelemahan: perfectionist

Soal uji konsekwensi, calon menjawab, Uji konsekwensi untuk mengetahui apakah ketika sebuah informasi dibuka akan berbahaya bagi masyarakat atau negara, sesuai pasal 17 UU KIP

Terlibat aktif dalam sosialisasi UU Tidak ditanyakan KIP di Kepolisian, wartawan, LSM dan DPRD di Jambi. Saat ini mendorong pembentukan Timsel KI di provinsi Jambi

Pengelola Info Publik di Kominfo, dosen administrasi Tidak ditanyakan publik, TVRI, Dosen Akuntansi Publik.

Kekuatan di KI adalah (potensi besarnya) partisipasi, dan (besarnya) peran KI dalam memenuhi kebutuhan publik. Hal ini bisa disinergikan dengan UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kelemahan KI: keputusannya bisa digugat, karena itu keputusannya perlu didaftarkan ke Pengadilan. Kelemahan kedua: KI belum punya komunitas di daerah dan media center sebagai partner di daerah.

Tenaga pengelola website info publik di Kominfo. Menulis beberapa buku tentang IT dan Keterbukaan Informasi Publik.

Direktur LBH di PWI Pusat, mantan wartawan, dosen Tidak ditanyakan Esa Unggul mengajar mata kuliah Etika komunikasi UU Pers, UU KIP.

KI perlu memilah legalitas pengadu informasi. Calon ditanya tentang prinsip uji konsekwensi dan keseimbangan kepentingan publik

Mengajar tentang peraturanMensosialisasikan pemahaman perundang-undangan, sala satunya UU KIP kepada badan publik dan tentang UU KIP. pengguna informasi

Membentuk jaringan kerja komunitas peduli informasi publik, pengoptimalan website KIP agar lebih interaktif dengan masyarakat. Perlu ada Komisioner yang melakukan fungsi interaktif dengan publik.

40

Suryadi Azis

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Bidang Sosial, Konsultan Production House

Pengalaman dala edukasi, advokasi, dan sosialisi, dekat dengan media, advertising, kreativitas, dan pengalaman mediator

Dalam UUD disebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya tapi hal tersebut selama ini tidak didapatkan karena para pihak saling bertengkar (melalui sengketa informasi)

Pernah memediatori sengketa antara pengusaha wartel dan asosiasi telepon seluler, dan selesai. Padahal kasus ini tidak terselesaikan di beberapa pemerintahan sebelumnya.

Kiat untuk KI kedepan, menjadikan informasi murah.

(Proses selama ini panjang mulai dari permintaan, media, ajudikasi, dst). Iinformasi harus berdayaguna. Cara memurahkannya membangun kerjasama dengan Depdagri, agar setiap kecamatan membuat dropbox, kemudian KI akan menyaring dan menyalurkan sesuai dengan badan publik yang dimintai informasi