Parlemen pemula

Perlemen bagi Pemula Ahmad Hanafi Arbain

Editor Danardono

Perlemen bagi Pemula Disusun oleh: Ahmad Hanafi Arbain Editor: Danardono Tata letak dan Desain Sampul: Taufik Bayu Nugroho

Parlemen untuk Pemula

iii

Kata Pengantar

“Apa persepsi kalian terhadap DPR? Tuliskan dalam tiga bagian; positif, negatif, dan netral� Mana yang lebih banyak? Dalam setiap pelatihan parlemen yang diadakan Indonesian Parliamentary Center (IPC), ada hal yang selalu sama di antara para peserta; persepsi negatif selalu jauh lebih banyak ketimbang yang netral, apalagi positif.

Ini sama dengan berbagai survei persepsi publik yang menempatkan DPR dalam deretan lembaga terkorup.

DPR sendiri bukannya tidak sadar. Tahun 2006, dibentuk Tim Peningkatan Kinerja DPR RI yang melakukan analisa terhadap sejumlah permasalahan di DPR. Tapi sayang, implementasi atas berbagai rekomendasi tim tersebut sangat lamban. Tujuan buku kecil ini, tentu tidak memadai jika dimaksudkan untuk melakukan koreksi atas ragam keruwetan yang menggurita itu. Buku ini diadakan untuk menjawab dengan singkat; apa itu DPR dan bagaimana lembaga ini bekerja?

Penilaian selanjutnya diserahkan kepada pembaca. Misalnya; dalam buku ini disajikan rincian uang yang diterima anggota DPR saat reses dan ada pula form pertanggungjawabannya. Silakan mengirangira sendiri, apa yang akan terjadi dalam sistem yang seperti itu. Hati-hati, barangkali dengan membaca buku ini, anda makin terbenam dalam kegundahan. Ya, buku ini memang bukan untuk melenyapkan rasa itu, tetapi memfasilitasi hadirnya sebuah kegundahan yang bermutu. Bermutu, karena ia disandarkan pada pemahaman, bukan ikutikutan.

Sebagai warga negara, memahami DPR bukan untuk pemuasan gaya intelektual. Ada bermacam tujuan, mulai dari yang sederhana

iv Parlemen untuk Pemula hingga yang sangat penting menyangkut berbagai hak kita sebagai warga negara. Misal; bagaimana memperjuangkan hak pekerja yang dipecat tanpa pesangon, guru honor yang tidak dibayar gajihnya, atau seorang istri/suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan aneka cadangan persoalan lain. Semua ini tentu memerlukan instrumen penyaluran yang konstitusional dan menyelesaikan. Buku ini memberi petunjuk awal untuk itu.

Oya, selesai membaca buku ini, jangan lupa datang ke DPR (kalau mampu). Bukan hanya sekedar bahwa DPR itu ada dan masih berkantor di Senayan karena aktifitasnya yang nyaris tak terdengar. Seperti tertulis di dalam buku, DPR adalah rumah rakyat. Tidak diperlukan alasan yang sok penting untuk datang ke tempat ini. Mau datang, ya datang saja, seperti petunjuk di buku. Mungkin bisa disebut sebagai wisata politik. Ada banyak hal menarik, mulai dari arsitektur bangunan, arsip-arsip masa awal Republik ini berdiri hingga menyaksikan sidang para wakil kita. Indonesian Parliamentary Center (IPC), akan berupaya semaksimal mungkin membantu anda memahami parlemen.

Jakarta, Mei 2009 Salam Sulastio Direktur IPC

Parlemen untuk Pemula

Daftar Isi

Kata Pengantar_______________iii Daftar Isi_______________v Pendahuluan_______________x

BAB I Mengenal DPR_______________2 Sejarah DPR_______________4 Kesibukan awal DPR_______________7 BAB II Struktur DPR_______________20 Fraksi_______________20 Alat kelengkapan_______________24 BAB III Fungsi-Fungsi DPR_______________38 Legislasi_______________38 Pengawasan_______________46 Penganggaran_______________ 55 Representasi_______________65 BAB IV Sekretariat Jenderal_______________ 76 Tugas dan Fungsi_______________76 Struktur Sekjen_______________79

v

vi Parlemen untuk Pemula

Daftar Singkatan

AIPO APBN BAMUS BALEG BKSAP BK BP KNIP BPK BURT Dapil DPD DPR RI F-PG F-PDIP F-PPP F-PD F-PAN F-PKB F-PKS F-BPD F-PBR F-PDS GAPI HAP HAM Hapsem Humas

: Asean Inter-Parliamentary Organization : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Badang Musyawarah : Badan Legislasi : Badan Kerjasama Antar Parlemen : Badan Kehormatan : Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat : Badan Pemeriksa Keuangan : Badan Urusan Rumah Tangga : Daerah Pemilihan : Dewan Perwakilan Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Partai Amanat Nasional : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi : Fraksi Partai Bintang Reformasi : Fraksi Partai Damai Sejahtera : Gabungan Politik Indonesia : Hubungan Antar Parlemen : Hak Asasi Manusia : Hasil Pemeriksaan Semester : Hubungan Masyarakat

IPU KNP KNIP KMB LKPP LNPD NKRI PANGGAR PANSUS PAW Pamdal Panja PEMILU Prolegnas PUAP P3DI Raker RAPBN RDP RDPU RIS RKA-K/L RKP RUU SAL SEB Susuduk UU

: Inter-Parliamentary Union : Komite Nasional Pusat : Komite Nasional Indonesia Pusat : Konferensi Meja Bundar : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat : Lembaga Pemerintah Non Departemen : Negara Kseatuan Republik Indonesia : Panitia Anggaran : Panitia Khusus : Pergantian Antar Waktu : Pengamanan Dalam : Panitia Kerja : Pemilihan Umum : Program Legislasi Nasional : Program Usaha Agribisnis Pedesaan : Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi : Rapat Kerja : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Rapat Dengar Pendapat : Rapat Dengar Pendapat Umum : Republik Indonesia Serikat : Rencanan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga : Rencana Kerja Pemerintah : Rancangan Undang-Undang : Saldo Anggaran Lebih : Surat Edaran Bersama : Susunan dan Kedudukan (UU No. 22/2003) : Undang-Undang

Pendahuluan

x Parlemen untuk Pemula

Pendahuluan

Tak kenal maka tak sayang, begitu kata bijak yang sering kita dengar. Nah, apa jadinya jika yang tak kita kenal adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sebuah lembaga, yang di sana seluruh lapisan masyarakat diatasnamakan oleh mereka, para Anggota Dewan. Ingatlah spanduk-spanduk para calon Anggota DPR, kata rakyat, masyarakat, biasanya tak pernah ketinggalan.

Tak salah tentunya, karena mereka memang berkompetisi untuk mewakili masyarakat di daerah pemilihannya (dapil).

Hampir semua persoalan di sekitar kita, ada badan khusus yang menanganinya di DPR. Apapun profesinya, pengusaha, buruh, juragan, petani, nelayan, guru, anak sekolah, bocah bayi yang baru lahir dan masih banyak lagi. Kesemuanya profesi tersebut memiliki kepentingan terhadap DPR. Seorang guru, misalnya, tentu sudah kenyang dengan pujaan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi bagaimana jika gaji seorang guru pada kenyatannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari? Maka manfaatkanlah wakil anda di DPR. Tapi ke bagian mana? Kepada siapa? Terus, bagaimana caranya? Dan banyak pertanyaan lain.

Jika pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tahukah anda bahwa dampak sesungguhnya karena kita tak kenal DPR, lebih besar dari sekadar “tak sayang� pada DPR. Bisa jadi hak-hak warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara justru terabaikan.

Parlemen untuk Pemula

xi

Hak tersebut antara lain hak kesejahteraan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Jika kita tidak tahu, bisa jadi anggarannya tidak tepat penggunaannya dan rentan dikorupsi. Mereka menjadi kaya raya, sementara warga yang diwakilinya tetap saja dalam kemiskinan. Lebih parah dari “tak sayang� bukan?

Di tengah ragam pilihan ini, maka kita perlu mencari siapa yang layak untuk dijadikan wakil. Tetapi sesungguhnya tugas itu tidak berakhir saat pilihan ditetapkan dalam bilik suara. Momen tersebut baru awal peran sebagai warga negara. Tugas selanjutnya adalah mengawasi kerja-kerja mereka di DPR. Untuk itu, adalah keharusan mengenal lembaga ini terdiri dari apa saja, dan bagaimana mereka bekerja. Nah, untuk mengenalkan DPR itulah, buku ini ditulis.

xii Parlemen untuk Pemula

Bab 1

2 Parlemen untuk Pemula

BAB I Mengenal DPR

Berwisata ke DPR Politics is fun, begitu motto salah satu partai politik ketika mengajak anak-anak SMA melihat-lihat gedung DPR dan ragam aktivitas yang ada di dalamnya. Perdebatan di DPR, dengan nada tinggi, kemarahan, dan luapan emosi lainnya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk disaksikan. Tak hanya itu, DPR juga menyimpan sejarah menarik tentang bangsa ini. Ya, mulai dari gedungnya yang unik sampai arsip-arsip rapat anggota DPR sejak awal kemerdekaan.

DPR merupakan rumah rakyat, yang semestinya terbuka dan mudah bagi masyarakat yang diwakili untuk berkunjung ke sana.

Baik untuk menyaksikan anggota DPR yang bersidang, mencari informasi tentang RUU, UU, Prolegnas, ketemu anggota DPR atau hal lain. Tapi untuk ke DPR, kita tak harus selalu membawa tujuan penting. Sekadar jalan-jalan atau makan di kantin DPR pun tidak menjadi masalah.

Pertanyaannya, sebagai lembaga Negara tentu ada prosedur umum yang harus diikuti. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin ke DPR? Anda perlu membawa kartu identitas, bisa KTP, SIM, kartu pelajar, atau sejenisnya. Ini tentu standar umum bukan hanya ke

Parlemen untuk Pemula

3

DPR, tapi juga lembaga-lembaga Negara lain, bahkan kalau mau ke RT. Jika membawa mobil, pintu masuknya bisa melalui gerbang pintu masuk yang ada di Jl. Gatot Subroto atau melalui gerbang belakang di Jl. Gelora. Ketika masuk, “kaca mobil harap dibuka�, itu adalah petunjuk pertama. Selanjutnya, mobil akan diperiksa di pos petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Di pos tersebut kartu identitas ditukarkan dengan tanda bukti sebagai pengunjung/ tamu. Jika jumlah pengunjung lebih dari satu dapat diwakilnkan.

Setelah itu mobil dipersilahkan jalan melalui jalur khusus tamu.

Di sini, mobil dihentikan sebentar, bagasi diminta untuk dibuka, kemudian diperiksa dengan metal detector. Setelah itu, menuju tempat parkir yang akan dipandu oleh petugas Pamdal.

Pengguna sepeda motor hanya melalui Jl. Gelora. Pintu masuknya berdekatan dengan pintu masuk mobil. Begitu melewati pintu gerbang, Pamdal segera meminta anda untuk meninggalkan

4 Parlemen untuk Pemula

kartu identitas dan ditukar dengan tanda bukti pengunjung/tamu.

Tanda bukti tersebut berguna untuk mengambil kembali kartu identitas. Usai mendapat tanda bukti pengunjung, pamdal akan menunjukkan anda dimana parkir motor berada.

Bagi pejalan kaki bisa melewati dua pintu, pintu gerbang di Jl. Gatot Subroto maupun pintu gerbang di Jl. Gelora. Pada kedua pintu tersebut anda akan menempuh prosedur yang sama, menukarkan tanda pengenal dengan tanda bukti pengunjung. tanda bukti pengunjung tersebut merupakan identitas sah, selama anda berda dalam gedung DPR RI. Untuk mendapatkan akses terhadap berbagai kegiatan di DPR dan dokumen-dokumen yang terbuka untuk public, prosedurnya lebih panjang dari hanya sekedar berkunjung. Dari kalangan pers cukup mudah untuk mendapatkan akses, asalkan ada kartu pers. Sedangkan untuk pemantau harus mendaftarkan diri di bagian Sekretariat Jenderal DPR sebagai pemantau dengan surat pengantar dari lembaga untuk mendapatkan kartu identitas, agar bisa mengakses kegiatan dan dokumen di DPR. Tapi sebelum memasuki materi tersebut, mari kita lihat dulu bagaimana pada awalnya DPR terbentuk.

Sejarah DPR DPR atau yang sering disebut Dewan atau parlemen memiliki sejarah panjang di negeri ini. Pada 16 Desember 1916, Penjajah Belanda membentuk lembaga semacam parlemen yang disebut Volksraad. Pemilihan anggota Volksraad diawali dengan pembentukan berbagai Dewan Kabupaten dan Haminte Kota, dimana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih Wali Pemilih (Keesman). Kemudian Wali Pemilih inilah yang memilih sebagian

Parlemen untuk Pemula

5

anggota Dewan Kabupaten. Setiap provinsi mempunyai Dewan Propinsi yang sebagian anggotanya dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Propinsi yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubernur Jenderal. Fungsi Volksraad saat itu hanya sebagai penasehat bagi Gubernur Jenderal.

Karena Volksraad tidak menyuarakan kepentingan rakyat, sejumlah organisasi berupaya merancang sendiri pembentukan sebuah parlemen. Pada 26 Oktober – 2 November 1919, organisasi Sarekat Islam mengadakan Kongres Nasional II, yang salah satu hasilnya adalah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari Eerste Kamer (Majlis Tinggi) dan Tweede Kamer (Kamar Kedua). Pada tahun 1939, Kongres Rakyat Indonesia memutuskan mencapai Indonesia untuk ber-Parlemen. Pada 31 Januari 1941, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) mencanangkan pembentukan parlemen.

Pada awal kemerdekaan (1945-1949). lembaga Negara belum terbentuk, maka sebagai lembaga perwakian dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNP). Anggotanya 60 orang. Selanjutnya, karena perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), Bentuk NKRI berubah menjadi RIS (1949-1950). Parlemen RIS dibagi menjadi dua kamar. Senat dan DPR, yang berjumlah 146 orang +32 orang. Pada tahun 1950-1956, perwakilan kita berbentuk DPR Sementara. Kemudian, pada 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat yang salah satu keputusannya adalah kembali pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1955, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan jumlah anggota 272 orang dan anggota konstituante 542 orang. Untuk lebih jelas bagaimana DPR sejak zaman penjajahan Belanda dan hingga saat ini, mari kita tabel di bawah:

6 Parlemen untuk Pemula

Periode

Nama Parlemen

Pra Kemerdekaan

Volksraad

Kemerdekaan

1. KNP/KNIP 2. KNIP

Pasca kemerdekaan

Pemilu I (1955)

Jumlah Anggota

Masa Tugas 1918 – 1942

60 103

29/8/1945 - 16/10/1945

1. DPR dan Senat RIS 2. DPR Sementara

146 + 32

15/2/1950 - 16/8/1950

1. DPR RI terdiri dari DPR dan Konstituante 2. DPR (Dekrit Presiden) 3. DPR Gotong Royong (zaman orde lama) 4. DPR Gotong Royong Minus PKI 5. DPR Gotong Royong (Orde Baru)

272 (DPR) 542 (Konstituante) 262

23/3/1956 - 22/7/1959

283

26/6/1960-15/11/1965

16/8/1950 - 23/3/1956

22/7/1959 - 26/7/1960

(semua diang- 15/11/1965-19/11/1966 kat) 414 19/11/1966 -28/10/1971

Parlemen untuk Pemula

Periode Pemilu II (1971) Pemilu III (1977) Pemilu IV (1982) Pemilu V (1987) Pemilu VI (1992) Pemilu VII (1997) Pemilu VIII (1999) Pemilu IX (2004) Pemilu X (2009)

Nama Parlemen DPR RI

Jumlah Anggota

7

Masa Tugas 28/10/1971 - 30/9/1977

DPR RI

360 dipilih + 100 diangkat 360 dipilih + 100 diangkat 360 dipilih + 100 diangkat 400 dipilih + 100 diangkat 400 dipilih + 100 diangkat 400 dipilih + 100 diangkat 462 dipilih + 38 diangkat 550 dipilih

DPR RI

600 dipilih

1/10/2009 – 30/9/2014

DPR RI DPR RI DPR RI DPR RI DPR RI DPR RI

1/10/1977 - 30/9/1982 1/10/1982 - 30/9/1987 1/10/1987 - 30/9/1992 1/10/1992 - 30/9/1997 1/10/1997 - 30/9/1999 1/10/1999 - 30/9/2004 1/10/2004 – 30/9/2009

Kesibukan awal Anggota DPR DPR dipilih memalui pemilihan umum (pemilu). Mereka dipilih mewakili daerah pemilihan yang sudah ditetapkan dan diusulkan oleh partai politik. Daerah pemilihan menggambarkan masyarakat yang diwakili, sedangkan partai politik menggambarkan profil visi dan misi yang hendak diperjuangkan oleh anggota dewan setelah terpilih.

Setelah ditetapkan sebagai Anggota DPR, mereka mengadakan rapat untuk memilih pimpinan sementara DPR.

8 Parlemen untuk Pemula

Tatib DPR 2004-2009, merumuskan bahwa Mengenai Pimpinan Sementara DPR terdiri dari satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR. Jika lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, maka posisi Ketua dan Wakil ketua Sementara dirumuskan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan.

Setelah terpilih pimpinan sementara, kesibukan selanjutnya adalah merumuskan tata tertib DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara. Sebenarnya DPR periode sebelumnya telah membuat rumusan tatib yang baru menyesuaikan dengan UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPD/DPRD yang baru, tetapi tatib tersebut tidak mengikat DPR periode mendatang. Karena itu, sangat dimungkinkan terjadi perubahan. Pengubahan tatib oleh DPR periode sebelumnya biasanya hanya untukn membantu DPR baru dalam bekerja di awal masa persidangan.

Parlemen untuk Pemula

9

Ada tiga hal penting yang menjadi pembahasan awal pada tata tertib DPR, terkait kegiatan awal persidangan, yaitu pembentukan fraksi, pemilihan pimpinan DPR, dan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. Mengingat jadwal yang sangat singkat, pembahasan tatib di awal persidangan DPR hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengatur ketiga hal di atas, sebelum pada akhirnya akan dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap seluruh ketentuan yang ada dalam tatib DPR, sesuai dengan kebutuhan DPR saat itu.

Secara keseluruhan, pasal 102 ayat (4) UU No 22 Tahun 2003 menyebutkan bahwa peraturan tata tertib DPR sekurangkurangnya meliputi tata cara: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Pengucapan sumpah/janji Pemilihan dan penetapan pimpinan Pemberhentian dan penggantian pimpinan Penyelenggaraan sidang/rapat Pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak anggota/lembaga Pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian antar waktu Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang serta kewajiban dalam alat-alat kelengkapan Pembuatan keputusan Pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat Pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/ahli, dan Pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga.

10 Parlemen untuk Pemula

Setelah menyelesaikan rumusan-rumusan tatib di atas, para Anggota DPR saling melakukan diskusi dan lobi-lobi antar partai agar mendapatkan posisi pimpinan alat kelengkapan DPR terutama pimpinan DPR, saat rapat paripurna. Proses lobi-lobi inilah yang menyita waktu paling banyak pada awal-awal masa tugas DPR.

Mengapa posisi Pimpinan DPR sangat diperebutkan?

Kajian Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) menyebutkan, dari 97 peran Pimpinan DPR yang dimuat dalam Tatib DPR, ada 39 peran yang dapat dikategorikan peran administratif, 42 peran politik, dan 16 peran administratif yang dapat dijadikan peran politis. Berikut daftarnya:

Parlemen untuk Pemula

No

Aturan

Tatib

11

Ket

1

Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil 27 (1) huruf a sidang untuk diambil keputusan

A

2

Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua

27 (1) huruf b

A

3

Menjadi juru bicara DPR

27 (1) huruf c

P

4

Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR

27 (1) huruf d

P

5

Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya

27 (1) huruf e

P

6

Mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan

27 (1) huruf f

P

7

Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

27 (1) huruf g

P

8

Menetapkan arah kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR

27 (1) huruf h

P

9

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dalam rapat paripurna DPR

27 (1) huruf i

P

10

Menentukan kebijaksanaan kerjasama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerjasama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah

27 (3) huruf a

P

11

Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain

27 (3) huruf b

A

12

Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu

27 (3) huruf c

P

13

Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga

27 (3) huruf d

A

14

Menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu

27 (1) huruf e

A

12 Parlemen untuk Pemula

No

Aturan

Tatib

Ket

15

Memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap 27 (1) huruf f sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang bersangkutan

P

16

Mengadakan Rapat Pimpinan DPR satu kali satu bulan dalam rangka melaksankan tugasnya

27 (1) huruf g

A

17

Membentuk Tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu segera

27 (1) huruf h

P

18

Rangkap jabatan sebagai Pimpinan Bamus

30 (1)

A

19

Pimpinan memimpin rapat pertama alat kelengkapan dalam rangka pemilihan alat kelengkapan

36 (2), 41 (2), 45 (2), 50 (2), 54 (2), 67 (2)

P

20

Persetujuan Pimpinan untuk kunjungan kerja Komisi

37 (4) huruf e

21

Persetujuan Pimpinan untuk studi banding Komisi 37 (4) huruf f dalam masa sidang

P

22

Persetujuan Pimpinan untuk Komisi yang akan melakukan raker dan RDP yang tidak merupakan ruang lingkup Komisi tersebut

42 (2) huruf f

P

23

Persetujuan Pimpinan atas koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi dengan pemerintah

42 (2) huruf b

P

24

Persetujuan Pimpinan untuk kegiatan studi banding Badan Legislasi

42 (2) huruf e

A

25

Penugasan atau persetujuan Pimpinan kepada BKSAP untuk mengadakan hubungan dengan parlemen Negara lain

255 (2) huruf b

P

26

Persetujuan Pimpinan atas keinginan BKSAP mengadakan hubungan dengan organisasi internasional lainnya

55 (2) huruf c

P

Parlemen untuk Pemula

No

Aturan

13

Tatib

Ket

55 (2) huruf d

P

27

Penugasan atau persetujuan Pimpinan atas kehadiran BKSAP dalam pertemuan persahabatan

28

Pimpinan yang menerima (sekaligus menyalurkan) 60 (1) pengaduan secara tertulis kepada Badan Kehormatan

29

Pimpinan menyampaikan sanksi teguran tertulis kepada Anggota

62 (2)

A

30

Pimpinan membacakan sanksi dalam Rapat Paripurna

62 (3)

A

31

Pimpinan menyampaikan pemberhentian sebagai Anggota kepada Presiden

62 (4)

A

32

Pimpinan menyampaikan Keputusan Presiden kepada Anggota yang diberhentikan

60 (5)

A

33

Pimpinan (dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi) dapat menetapkan acara dan jadwal DPR

74 (2)

P

34

Pimpinan menyampaikan pidato pembukaan dan penutupan

75 (3), (4), (5), (6)

P

35

Pimpinan menyusun pidato Pimpinan

75 (7)

P

36

Persetujuan Pimpinan atas penyimpangan tempat rapat

76 (4)

P

37

Memberikan persetujuan atas Rapat Paripurna Luar Biasa

79 (1) huruf a

P

38

Menghendaki Rapat Paripurna Luar Biasa

79 (1) huruf b

P

39

Mengundang Anggota menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa

79 (2)

A

40

Memimpin Rapat Pimpinan Gabungan Komisi untuk pemilihan pimpinan

84 (3)

A

41

Mengundang Rapat Kerja

92 (1)

A

42

Mengundang Rapat Dengar Pendapat

93

A

43

Mengundang Rapat Dengar Pendapat Umum

94

A

44

Menerima usul perubahan acara (waktu dan masalah)

103 (1)

A

A/P

14 Parlemen untuk Pemula

No

Aturan

Tatib

Ket

45

Mengusulkan perubahan acara Rapat Paripurna

104 (1)

P

46

Mengundang seseorang dalam rapat-rapat DPR

119 (1)

A

47

Menyampaikan RUU kepada Presiden untuk disahkan

123 (1)

A

48

Mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan

123 (2)

A/P

49

Menerima RUU dari Presiden

125 (1)

A

50

Memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU

126 (1)

A

51

Menyampaikan RUU kepada pimpinan DPD

126 (2)

P

52

Menerima usul inisiatif RUU

130 (3)

A/P

53

Memberitahukan kepada Anggota masuknya usul inisiatif RUU

130 (4)

A

54

Menyampaikan RUU DPR kepada Presiden dan Pimpinan DPD

130 (10)

A

55

Menerima perubahan atau penarikan kembali usul inisiatif RUU

131 (3)

P

56

Menerima surat pengantar Presiden dan menyampaikan kepada Pimpinan DPD (RUU dari Presiden)

139 (2)

A

57

Menyampaikan surat kepada Presiden dan Pimpinan DPD (RUU dari DPPR)

139 (3)

A

58

Menerima pertimbangan atas RUU tertentu dari DPR

139 (4)

A/P

59

Memberitahukan kepada Anggota mengenai RUU dari DPD

139 (5)

A

60

Menerima masukan RUU dari masyarakat (Penyiapan RUU)

141 (2)

P

61

Meneruskan masukan dari masyarakat kepada alat kelengkapan DPR (Penyiapan RUU)

141 (3)

A

62

Menerima masukan atas RUU dari masyarakat (pembahasan RUU)

142 (2)

P

63

Meneruskan masukan dari masyarakat kepada alat kelengkapan DPR (Pembahasan RUU)

142 (3)

P

Parlemen untuk Pemula

Tatib

15

No

Aturan

Ket

64

Memberikan pertimbangan/konsultasi yang ditugaskan peraturan perundang-undangan

156

A

65

Memberitahukan kepada DPD mengenai rencana pemilihan anggota BPK

157 (2)

P

66

Menerima pertimbangan DPD atas pemilihan anggota BPK

157 (3)

A

67

Memberitahukan surat pencalonan Dubes untuk RI dalam rapat paripurna (Masa Sidang)

158 huruf a

A/P

68

Membahas surat pencalonan Dubes bersama pimpinan Komisi dna Fraksi (Masa sidang)

158 huruf b

P

69

Menyampaikan hasil konsultasi perihal pencalonan Dubes kepada Presiden (masa sidang)

158 huruf c

P

70

Menyampaikan surat pencalonan Dubes untuk RI kepada Pimpinan Fraksi (Masa reses)

159 huruf a

A

71

Membahas surat pencalonan Dubes bersama Pimpinan Komisi dan Fraksi (Masa reses)

159 huruf b

P

72

Menyampaikan hasil konsultasi perihal pencalonan Dubes kepada Presiden (Masa reses)

159 huruf c

A

73

Memberitahukan telah dilakukannya pembahasan surat Presiden mengenai pencalonan Dubes dalam Rapat Paripurna

159 huruf d

A

74

Meneriama surat pencalonan Dubes dari Presiden dan memberitahukannya dalam Rapat Paripurna

160 huruf a

A

75

Menerima laporan dari Komisi mengenai pembahasan Dubes

160 huruf b

P

76

Menyampaikan hasil pembahasan Komisi mengenai Dubes kepada Presiden

160 huruf c

A

77

Mengetahui pengaturan mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dibuat oleh Sekjen

165 (3)

P

78

Menerima laporan atas hasil Raker dan RDP terkait dengan pembahasan hasil pemeriksaan BPK

166 (5)

P

79

Mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi

166 (6)

P

16 Parlemen untuk Pemula

No

Aturan

Tatib

Ket

80

Menyampaikan kasus penyimpangan keuangan ke- 170 (10) pada Kepolisian/Kejaksaan, dan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan

P

81

Membuat kesepakatan dengan Pimpinan Lembaga Negara lain mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi

170 (10)

P

82

Menerima usul interpelasi

171 (2)

A/P

83

Memberitahukan masuknya usul interpelasi dan membagikan kepada Anggota

172 (1)

A/P

84

Menerima pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul interpelasi

173 (2)

A/P

85

Menyampaikan usul interpelasi kepada Presiden sekaligus mengundang Presiden

174 (1)

A

86

Menerima usul angket

176 (2)

A/P

87

Memberitahukan masuknya usul angket dan membagikan kepada Anggota

177

A/P

88

Menerima pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul angket

180 (2)

A/P

89

Menyampaikan keputusan DPR tentang angket kepada Presiden

181 (3)

A

90

Menerima laporan Panitia Angket dan membagikannya kepada seluruh Anggota

182 (1)

P

91

Menerima usul menyatakan pendapat

184 (2)

A/P

92

Memberitahukan masuknya usul menyatakan pendapat kepada Anggota

184 (3)

A/P

93

Menerima pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul menyatakan pendapat, membagikan kepada Anggota, dan menyampaikan kepada Presiden

188 (2)

A/P

94

Menerima pertanyaan yang ditujukan kepada Presiden

193 (1)

A/P

95

Meminta penjelasan kepada penanya (pertanyaan ditujukan kepada Presiden)

193 (2)

P

Parlemen untuk Pemula

Tatib

17

No

Aturan

Ket

96

Meneruskan pertanyaan Anggota kepada Presiden

193 (3)

A/P

97

Menerima laporan berkala tentang pengelolaan keuangan dari Sekjen

199 (4)

P

Bagian perebutan pimpinan ini merupakan babak seru pada awal DPR terpilih setelah pemilu. Tak jarang, konflik politik antar partai menajam. Setelah semua posisi pimpinan DPR dan alat kelengkapan terpilih, mulailah DPR melaksanakan tugastugasnya. Yaitu melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

18 Parlemen untuk Pemula

Bab II

20 Parlemen untuk Pemula

BAB II Struktur dan Alat Kelengkapan DPR

Unsur-unsur DPR DPR terdiri dari fraksi dan badan-badan yang dikenal dengan istilah alat kelengkapan DPR. Jumlah dan nama-nama fraksi, tergantung dari konstelasi anggota DPR hasil pemilu.

Sementara itu, alat kelengkapan DPR, juga berkembang sesuai keperluan dan tuntutan masyarakat. Nah, penjelasan fraksi dan alat kelengkapannya di bawah ini, mengacu pada gambaran DPR periode 2004-2009. Mari kita lihat.

Fraksi Pengertian fraksi Fraksi didefinisikan sebagai pengelompokan berdasarkan konfigurasi partai politik di DPR hasil pemilihan umum. Istilah fraksi sendiri dikenal sejak DPR Sementara tahun 1950.

Kedudukan Fraksi Dalam Peraturan Tata Tertib DPR, disebutkan bahwa fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka meningkatkan

Parlemen untuk Pemula

21

kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPR (Pasal 14).

Susunan Fraksi Sebuah fraksi, harus terdiri dari sekurang-kurangnya 13 (tigabelas) orang. Fraksi dapat dibentuk oleh gabungan anggota dari dua partai politik atau lebih. Bisa juga anggota yang bersangkutan mengajukan diri untuk bergabung dengan fraksi lain yang telah terbentuk, jika dia dan rekan-rekannya tidak memungkinkan untuk membentuk sebuah fraksi, atau tidak dilibatkan dalam pembentukan fraksi manapun. Sebab setiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu fraksi. (Pasal 16 huruf ayat 3) Struktur Fraksi Fraksi-fraksi di DPR, pada umumnya memiliki kesamaan struktur. Ada pimpinan yang terdiri dari satu ketua, beberapa orang wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Di samping pimpinan inti, fraksi menunjuk sejumlah ketua kelompok komisi atau ketua kelompok alat kelengkapan yang mewakili anggota-anggota yang duduk pada masing-masing komisi. Semua posisi ini dan masa tugasnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing fraksi.

Peran Fraksi Fraksi memiliki peran penting sejak awal masa kerja DPR. Mengacu pada peraturan tata tertib DPR, pasal 23 ayat (2), calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara

22 Parlemen untuk Pemula

secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon Ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna.

Secara normatif, peraturan tata tertib DPR menyebutkan fraksi memiliki tugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Selain itu, fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggotanya.

Dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan, peran fraksi diperlukan dalam merumuskan pandangan dan pendapat mereka. Para anggota fraksi diharapkan mengikuti keputusan pimpinan dan rapat pleno serta tunduk kepada garis partai yang telah disepakati. Fraksi bisa menjatuhkan sanksi kepada anggota yang tidak mengikuti keputusan dan instruksi internal fraksi.

Bahkan fraksi memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian antar waktu (PAW) terhadap anggotanya.

Parlemen untuk Pemula

23

Dalam proses pengambilan keputusan di DPR, fraksi memegang peranan penting. Pasal 206 Peraturan Tata Tertib DPR menyebutkan, �Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi,�

Fraksi juga berfungsi untuk mengontrol kerja Anggotanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang dia wakili. Hal ini antara lain dilakukan dengan meminta Anggotanya untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan selama masa reses.

Dalam agenda kerja DPR, fraksi diberi alokasi waktu khusus untuk melaksanakan rapat intern atau yang dikenal dengan rapat pleno fraksi, yaitu setiap hari Jum’at. Di luar itu, tentu masih dimungkinkan bagi fraksi untuk mengagendakan rapat intern selama tidak bersamaan dengan jadwal kerja di DPR. Daftar Fraksi di DPR RI tahun 2008 No

Fraksi

Partai Politik

Anggota

1

Fraksi Partai Golkar (F-PG)

Partai Golkar (127) Partai Karya Peduli Bangsa (2)

129

2

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

109

3

Fraksi Partai PersatuanPembangunan (F-PPP)

Partai Persatuan Pembangunan

58

4

Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

Partai Demokrat (56) Partai Pelopor (3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1)

60

24 Parlemen untuk Pemula

No

Fraksi

Partai Politik

Anggota

5

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

Partai Amanat Nasional

53

6

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB)

Partai Kebangkitan Bangsa

52

7

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

Partai Keadilan Sejahtera

45

8

Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR)

Partai Bintang Reformasi

14

9

Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS)

Partai Damai Sejahtera

13

10

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD)

Partai Bulan Bintang (11) Partai Demokrasi Kebangsaan (4) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (1) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (1)

17

TOTAL

550

Alat Kelengkapan DPR Alat Kelengkapan DPR didefinisikan sebagai lembagalembaga intern di DPR yang diciptakan baik bersifat permanen maupun sementara untuk memperlancar tugas dan fungsi DPR. Berdasarkan UU Susduk, alat kelengkapan DPR terdiri dari: a. Pimpinan DPR, merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif. Pada periode 2004-2009, terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil. Mereka tidak boleh merangkap pada alat kelengkapan lain kecuali menjadi pimpinan Badan Musyawarah.

Parlemen untuk Pemula

25

b. Badan Musyawarah. Badan Musyawarah Dipimpin oleh pimpinan DPR. Tugasnya antara lain menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari satu masa sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian suatu RUU, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya. c. Komisi. Komisi merupakan pengelompokan anggota secara fungsional, artinya dibentuk atas tugas-tugas tertentu. Dalam bidang-bidang tersebut, ada tugas dalam pembentukan undangundang, penganggaran, dan pengawasan. Berbagai persoalan masyarakat, tidak pernah lepas dari bidang tugas dan fungsi Komisi. Sekarang, coba perhatikan Komisi mana yang dapat membantu masalah anda.

Komisi

I

Bidang

Pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi.

Mitra Kerja

Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), Lembaga Kantor Berita Nasional, Dewan Pers

Alamat

Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5715518, 5715581, 5715520

Kontak

Faks : 021-5715523 Email: set_komisi1@dpr.go.id

Komisi Bidang

II Pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur Negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum

26 Parlemen untuk Pemula

Komisi Mitra Kerja

Alamat

II Departemen Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Arsip Nasional RI (ANRI).

Sekretariat : Gedung Nusantara II Lantai 2, diatas Bank Mandiri.

Ruang Rapat : Ruang KK II Gedung Nusantara II Telp : 021-571552, 5715524, 5715493

Kontak

Faks : 021 5715493 Email: set_komisi2@dpr.go.id

Komisi

III

Bidang

Hukum, Perundang-undangan, HAM, dan Keamanan.

Mitra Kerja

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR, Setjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Komisi Yudisial.

Alamat

Sekretariat : Gedung Nusantara II Lantai 2, diatas Bank Mandiri.

Ruang Rapat : Ruang KK II Gedung Nusantara II Telp : 021-5715566, 5715569, 5715864

Kontak

Faks : 021-5715566 Email: set_komisi3@dpr.go.id

Parlemen untuk Pemula

Komisi

27

IV

Bidang

Pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Mitra Kerja

Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan, Badan Urusan Logistik, dan Dewan Maritim Nasional.

Selain pasangan kerja diatas beberapa unit usaha yang diberi tugas untuk Publik Service Obligation (tugas subsidi) seperti Inhutani,PT SHS dan PT Pertani.

Alamat

Sekretariat : Gedung Nusantara II Lantai 2, diatas Bank Mandiri.

Ruang Rapat : Ruang KK II Gedung Nusantara II Telp : 021-5715530, 5715532, 5715533.

Kontak

Faks : 021 – 5715532 Email: set_komisi4@dpr.go.id

Komisi

V

Bidang

Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan SAR Nasional.

Mitra Kerja

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Badan Meteorologi dan Geofisika.

Alamat

Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5756527, 5715529, 5715928.

Kontak

Faks : 021 5720696 Email: set_komisi5@dpr.go.id

Komisi Bidang

VI Perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, Standarisasi Nasional.

28 Parlemen untuk Pemula

Komisi Mitra Kerja

Alamat

VI Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Menteri Negara BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5756018, 5756019, 5756057.

Kontak

Faks : 021 5756057, 5756018 Email: set_komisi6@dpr.go.id

Komisi

VII

Bidang

Energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.

Mitra Kerja

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dewan Riset Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas.

Alamat

Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5756008,5756004

Kontak

Faks : 021-5756010 Email: set_komisi7@dpr.go.id

Parlemen untuk Pemula

Komisi

VIII

Bidang

Agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Mitra Kerja

Departemen Agama, Departemen Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Alamat

29

Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5715399, 5715863, 5715344

Kontak

Faks : 021-5715512 Email: set_komisi8@dpr.go.id

Komisi

IX

Bidang

Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Mitra Kerja

Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), PT Jamsostek, PT Askes.

Alamat

Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5756042,5756043,5756044

Kontak

Faks : 021-5756045 Email: set_komisi9@dpr.go.id

Komisi

X

Bidang

Pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, perfilman, kebudayaan, dan perpustakaan.

Mitra Kerja

Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Badan Pengembangan Kebudayaan Pariwisata (BPBUDPAR).

30 Parlemen untuk Pemula

Komisi Alamat

X Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5755032, 5756035

Kontak

Faks : 021-5756033 Email: set_komisi10@dpr.go.id

Komisi

XI

Bidang

Keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Mitra Kerja

Departemen Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank (BPKP), Badan Pusat Statistik, Setjen BPK RI.

Alamat

Sekretariat : Ruang Rapat : Telp : 021-5756030, 5756031, 5756064, 5756077

Kontak

Faks : 021-57156027 Email: set_komisi11@dpr.go.id

Yuk, manfaatkan Komisi Semoga sudah jelas, ke komisi mana persoalan anda disampaikan. Sekarang coba ingat, saat pemilu lalu, siapa yang anda pilih? Mungkin anda bertanya, jika orang yang anda pilih tidak duduk di Komisi yang sesuai dengan kepentingan anda. Apakah bisa menyampaikan kepentingan melalui yang bersangkutan?

Bisa. Anggota DPR, tidak hanya duduk di Komisi tetapi juga menjadi bagian dari sebuah institusi partai yang seharusnya menyerap berbagai aspirasi di masyarakat. Sebagaimana disebutkan di atas, DPR itu terdiri dari Fraksi dan alat

Parlemen untuk Pemula

31

kelengkapan berupa komisi dan badan-badan. Keberadaan fraksi merupakan kepanjangan tangan partai di parlemen yang bertugas memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat di DPR, yang diserap oleh partai politik melalui anggota-anggotanya.

Atau mungkin anda bertanya, bagaimana jika calon pilhan anda gagal? Apakah kepentingan anda bisa diperjuangkan melalui anggota DPR lain? Bisa. Ketika seseorang terpilih menjadi anggota DPR sejatinya adalah wakil seluruh penduduk yang ada di dapil tersebut. Karena itu, tidak benar jika si A yang terpilih mewakili daerah anda, tidak memperhatikan kepentingan anda hanya karena bukan pemilihnya. Maka jangan pernah ragu untuk menyalurkan kepentingan pada anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan anda, siapapun itu.

Selama ini, keberadaan Anggota DPR, kerap dimanfaatkan sebagai ATM berjalan, tempat meminta uang sekolah, tempat mahasiswa meminta beasiswa, tempat karangtaruna meminta dana untuk kegiatan “Agustusan�. Mungkin kita mengatakan wajar,

32 Parlemen untuk Pemula

karena berita yang kita dengar Anggota DPR selalu bergelimang uang. Tetapi sesungguhnya ada hak yang lebih besar dapat kita raih dan itu menjadi kewajiban anggota DPR. Jika anda adalah seorang petani, misalnya, saat ini sedang kesulitan mendapatkan benih, kekurangan modal untuk mengembangkan usaha pertanian, apa yang bisa diharapkan dari Anggota DPR? Meminta uang secara langsung yang jumlahnya mungkin hanya ratusan ribu setelah itu diabaikan. Lalu tahun depan masalah ini kembali berulang?

Sebagai petani anda berhak mendapatkan alokasi benih secara gratis, anda juga bisa mengajukan proposal PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) atau program LM3, yang dananya mencapai Rp 100 juta dan bisa dikelola oleh kelompok-kelompok tani. Program tersebut ada di Departemen Pertanian, dan sebagai Anggota DPR, ada kewajiban untuk memperjuangkan masyarakat di daerahnya agar mendapatkan program itu. Lebih baik daripada sekadar minta uang kepada anggota DPR, bukan?

Anda tidak perlu ragu untuk menyampaikan persoalan anda, karena Anggota DPR telah diberi anggaran yang sangat memadai untuk mengadakan penyerapan aspirasi. Ada dana reses, dana kunjungan pribadi, dana penyerapan aspirasi, dan dana pengaduan masyarakat. d. Badan Legislasi. Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional. Pembuatan UU dimulai dari badan ini. e. Panitia Anggaran. Badan ini bertugas melaksanakan pem-bahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembahasan APBN dimulai dari badan ini. f. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Tugasnya membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan

Parlemen untuk Pemula

33

kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal, perencanaan pembangunan gedung dan sebainya. g. Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Tugasnya antara lain membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan parlemen Negara lain. h. Badan Kehormatan (BK). Tugas BK antara lain melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPR, karena melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota. i. Panitia Khusus (Pansus). Pansus dibentuk secara sementara dengan tugas menyelidiki kasus tertentu.

Berapa Gaji Anggota DPR? Gaji Kehormatan, ini diterima setiap bulan Gaji pokok : Rp. 4.200.000,Tunjangan Keluarga: istri/suami : Rp. 420.000,-

34 Parlemen untuk Pemula

anak : Rp. 84.000,TPP : Rp. 0,Uang paket : Rp. 2.000.000,Tunjangan Jabatan : Rp. 9.700.000,Pembulatan : Rp. 0,Tunjangan Beras : Rp. 126.900,Tunjangan Khusus (PPh) : Rp. 1.723.445,Jumlah penghasilan kotor : Rp.18.254.345, Potongan-potongan a. Beras/Bulog : b. Iuran wajib 10% (Pens 4,75% + PHB 2% + Tasp 3,25%) : Rp. c. Pajak Penghasilan (PPh Ps 21) : Rp. d. Contra Pos : Rp. Jumlah Potongan :Rp. Jumlah Penghasilan Bersih :Rp.

0,-

470.400,1.723.445,0,2.193.845,16.060.500,-

Selain gaji, Anggota DPR juga mendapatkan tunjangantunjangan. Apa saja?

1. Subsidi langganan listrik dan telepon Anggota DPR RI Periode 2004-2009 berdasarkan SK Sekjen No 23/Sekjen/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 5.500.000,2. Tunjangan peningkatan komunikasi intensif berdasarkan suratPersetujuan Menteri Keuangan RI No.S-193/ MK.2/2005 tanggal 30 November 2005 dan SK Sekjen No 11/Sekjen/2008 tanggal 2 Januari 2008: Rp. 14.140.000,3. Tunjangan kehormatan dan alat kelengkapan Dewan: Rp. 3.720.000,-

Parlemen untuk Pemula

35

4. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan sesuai SK. Sekjen No. 22/Sekjen/2008 tanggal 2 Januari 2008 Rp. 2.500.000,5. Tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat, sesuai SK. Sekjen No. 12/Sekjen No.12/Sekjen/2008 tanggal 2 Januari 2008: Rp. 8.500.000,6. Bantuan penunjang akomodasi berdasarkan SK. Sekjen No.04.

A/SEKJEN/2008 tanggal 2 Januari 2008: Rp. 15.000.000,

JUMLAH

Rp. 49.360.000,-

1. PPh Psl. 21 15 % x 14.140.000,- 2. PPh Psl. 21 15 % x 3.720.000,- 3. PPh Psl. 21 15 % x 2.500.000,- 4. PPh Psl. 21 15 % x 8.500.000,- 5. PPh Psl. 21 15 % x 15.000.000,-

JUMLAH

Jumlah Tunjangan Bersih

Rp. 2.121.000,Rp. 558.000,Rp. 375.000,Rp. 1.275.000,Rp. 2.250.000,Rp. 6.579.000,Rp.42.781.000,-

Jumlah Penghasilan Bersih Jumlah Tunjangan Bersih

Total

Rp. 16.060.500,Rp. 42.781.000,Rp. 58.841.500,-

Potongan

36 Parlemen untuk Pemula

Bab III

38 Parlemen untuk Pemula

BAB III Fungsi-Fungsi DPR

Fungsi Legislasi Apakah legislasi itu?

Legislasi (berasal dari bahasa Inggris, legislation) secara sederhana didefinisikan sebagai pembuatan undang-undang.

Menurut penjelasan pasal 25 UU No 22 Tahun 2002, fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Siapa saja yang mengusulkan RUU? Selain berasal dari DPR atau Presiden, usulan sebuah rancangan undang-undang juga bisa berasal dari DPD, jika menyangkut; otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Usulan yang berasal dari DPR, datangnya bisa dari masyarakat. Seperti dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Undang-

Parlemen untuk Pemula

39

undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, misalnya, berasal dari usulan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut, bagaimana masing-masing pihak bisa berperan.

RUU dari DPR Sebuah RUU usul inisiatif DPR, memerlukan sekurangkurangnya dukungan tiga belas orang anggota Dewan ( Jika kurang, usul tersebut gugur). Tiga belas orang tersebut, boleh jadi berasal dari sebuah komisi atau alat kelengkapan lain, atau berasal fraksi tertentu, maupun gabungan dari individu-individu tertentu yang peduli pada sebuah issu. RUU ini kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR, setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi.

Setelah diterima oleh pimpinan DPR, maka dalam rapat paripurna pimpinan DPR menyampaikan kepada Anggota tentang usul inisiatif RUU. Rapat paripurna ini kemudian mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan apakah usul RUU tersebut, disetujui tanpa perubahan, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

40 Parlemen untuk Pemula

Jika RUU tersebut disetujui dengan perubahan, maka pimpinan DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan RUU tersebut. Bila RUU tersebut disetujui tanpa perubahan atau RUU yang disetujui dengan perubahan tadi telah disempurnakan oleh DPR, maka pimpinan DPR menyampaikan draft inisiatif DPR ini kepada Presiden. Selanjutnya dalam waktu 60 hari kerja, sejak Presiden menerima draft tersebut, Presiden menunjuk Menteri terkait untuk melakukan pembahasan bersama DPR. Jika RUU tersebut menyangkut ruang lingkup DPD, maka pimpinan DPR juga dapat menyampaikan RUU ini kepada DPD.

RUU dari Presiden/DPD RUU dari Presiden maupun dari DPD, secara proses sama seperti di atas. Bahwa usulan tersebut masuk ke pimpinan DPR, kemudian disampaikan kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. Nah, setelah itu, paling lambat dibahas 60 hari kemudian, DPR melakukan pembahasan. Bedanya, RUU dari Presiden atau DPD, Tetapi tidak memerlukan tanggapan fraksifraksi apakah RUU tersebut diterima atau ditolak.

RUU dari Masyarakat Masyarakat juga bisa mengajukan sebuah RUU. Tentu disertai dengan penjelasan mengapa persoalan tersebut perlu diatur dengan UU atau disertai dengan naskah akademik. Kepada siapa RUU ini disampaikan? Bisa kepada pemerintah, DPD, atau DPR. Masyarakat yang ingin mengajukan RUU kepada DPR, bisa ditujukan kepada Pimpinan DPR, Fraksi, Komisi terkait,

Parlemen untuk Pemula

41

atau melalui Anggota DPR. Tetapi perlu disadari bahwa semua ini tentu melalui sebuah proses, sebagaimana disebutkan di atas. Dan tentu tidak semua keinginan kita bisa tercapai.

Partisipasi masyarakat lain adalah dalam penyiapan rancangan undang-undang dan pada saat pembahasan rancangan undang-undang, yaitu dengan memberikan saran, baik lisan maupun tertulis. Tentu, demi keteraturan diperlukan sebuah mekanisme penyampaian masukan/saran. Menurut mekanisme formal, masyarakat yang ingin menyampaikan masukan diminta untuk membuat surat ditujukan kepada pimpinan DPR. Setelah itu, paling lambat tujuh hari, Pimpinan DPR meneruskan saran tersebut kepada alat kelengkapan yang sedang menyiapkan atau membahas sebuah rancangan undang-undang.

Tetapi ada cara lain untuk dapat mengusulkan sebuah draft RUU atau berbagai saran pada saat penyiapan/pembahasan undang-undang, yaitu menyampaikan langsung ke fraksi, komisi atau alat kelengkapan lainnya, dan atau ke anggota tertentu yang terlibat dalam penyiapan/pembahasan rancangan undangundang.

Jika anda ingin menyampaikan usul secara lisan, yang sebelumnya telah didahului dengan surat pemberitahuan, pimpinan alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas draft RUU dimaksud akan menentukan waktu pertemuan, dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan tersebut.

Mungkin anda bertanya, berapa lama DPR memberikan jawaban atas surat yang disampaikan masyarakat terkait hal di atas? Sayangnya tidak ada tenggat waktu yang jelas. Bisa cepat atau anda harus menunggu dengan batas waktu tak tentu.

42 Parlemen untuk Pemula

RUU mana yang prioritas?

Dari sekian banyak RUU, bagaimana DPR dan pemerintah menentukan RUU yang prioritas? Anda mungkin menilai ada sebuah RUU yang sangat penting, lalu dengan kesadaran itu, anda ingin atau barangkali telah memberikan masukan/saran, tetapi ternyata RUU itu tidak dibahas. Malah sebaliknya ada RUU yang menurut anda tidak terlalu mendesak keberadaannya justru cepat diselesaikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana DPR dan presiden menentukan prioritas Rancangan Undang-undang?

Pernahkah anda mendengar kata Prolegnas? Ya, prolegnas singkatan dari program legislasi nasional. Dalam prolegnas tersebut, ditetapkan skala prioritas RUU sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk itu, ada program legislasi jangka panjang, menengah dan tahunan.

Prolegnas ini adalah rumusan kesepakatan antara DPR dan pemerintah dimana sebelumnya, DPR dan Pemerintah, menyusun program legislasi nasional (versi masing-masing). Penyusunan Prolegnas di DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi sedangkan di pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Koordinasi keduanya dilaksanakan di DPR melalui Badan Legislasi DPR RI. Namun demikian, karena kepentingan tertentu, DPR dan Presiden, masih dimungkinkan untuk mengajukan RUU di luar prolegnas.

Pembahasan RUU Setelah RUU diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD, maka selanjutnya masuk pada tahap pembahasan. Pembahasan ini dilakukan oleh Komisi, Badan Legislasi/Rapat Panitia Khusus melalui dua tahap pembahasan. Nah, inilah yang mungkin

Parlemen untuk Pemula

43

anda sering dengar dengan isitilan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Bagaimana penjelasannya?

Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi/ Rapat Badan Legislasi/Rapat Panitia Khusus bersama-sama pemerintah. Pembicaran Tingkat I meliputi: a. Pandangan fraksi dan DPD (untuk RUU tertentu) terhadap RUU dari pemerintah. Pandangan Pemerintah dan DPD (untuk RUU tertentu) terhadap RUU dari DPR. b. Tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi dan pandangan DPD (jika ada) terhadap RUU. Tanggapan Pimpinan Komisi/ Badan Legislasi/Panitia Khusus atas pandangan pemerintah dan DPD untuk RUU tertentu. c. Pembahasan RUU berdasarkan (DIM) Daftar Inventarisasi Masalah (pembahasan pasal demi pasal). Pada tahap Pembicaraan Tingkat I ini, DPR dapat mengadakan rapat intern dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat. DPR bisa mengundang masyarakat atau sebaliknya, masyarakat yang meminta agar DPR mengalokasikan waktu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna, meliputi: a. Penyampaian laporan hasil pembicaraan Tingkat I b. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi dan Pendapat akhir Pemerintah c. Pengambilan Keputusan

44 Parlemen untuk Pemula

Bagaimana jika suatu fraksi tetap tidak menyetujui sebuah RUU? Ya, mereka tetap mengajukan penyampaian laporan dan menyatakan ketidaksetujuannya dalam rapat paripurna, tetapi tidak ikut dalam pengambilan putusan. Biasanya, mereka keluar dari rapat paripurna (walk out).

Setelah pengambilan keputusan, maka jika RUU tersebut disetujui untuk menjadi UU, proses selanjutnya adalah pengesahan dan pengundangan.

Pengesahan dan Pengundangan RUU yang telah disepakati, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan.

Jika dalam waktu 15 hari kerja, RUU tersebut belum disahkan, maka pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Apabila tidak juga disahkan, dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang. Jika telah sah menjadi undangundang, maka proses selanjutnya adalah sosialisasi dan evaluasi.

Sosialisasi dan Evaluasi Sosialisasi undang-undang dilakukan secara bersama DPR dan pemerintah. Untuk DPR, proses ini dilakukan pada masa reses.

Jika ditemui undang-undang yang tidak efektif atau berbagai masalah lain, maka DPR dapat mengajukan usulan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Apabila peraturan pelaksanaannya tidak lengkap, sehingga undang-undang tersebut

Parlemen untuk Pemula

45

tidak bisa dilaksanakan, maka DPR perlu mengingatkan kepada pemerintah untuk segera melengkapi peraturan pelaksanaannya.

Usul

Tingkat I

Tingkat II

[DPD] DPD mengajukan RUU ke pimpinan DPR secara tertulis > Paripurna DPR membahas setuju atau tidak > Komisi/Baleg membahas RUU > paripurna laporan hasil pembahasan > komisi / baleg membahas RUU > DPR menyampaikan RUU ke presiden untuk diadakan pembahasan bersama >

Pemandangan umum fraksi dan DPD > RDPU > jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dan DPD > pembahasan DIM bersama pemerintah >

Laporan hasil pembicaraan tingkat I > pendapat akhir fraksi > pengambilan keputusan oleh paripurna

[DPR/Masyarakat] Masyarakat mengajukan usul > Anggota DPR (minimal 17), komisi/ gabungan komisi, baleg dan DPD mengajukan ke pimpinan DPR > paripurna disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak > komisi/baleg/pansus menyempurnakan RUU > Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada presiden dan DPD jika menyangkut kewenangan DPD > DPD dimintai masukan > presiden menunjuk menteri dalam proses pembahasan bersama DPR >

46 Parlemen untuk Pemula

Usul

Tingkat I

Tingkat II

[PRESIDEN] presiden mengajukan usul kepada pimpinan DPR bersama naskah akademis dan surat pengantar > paripurna persetujuan > DPD memberikan masukan > DPR membahas RUU bersama dengan utusan pemerintah >

Fungsi Pengawasan Pengertian Fungsi Pengawasan Anda pernah mendengar atau membaca di surat kabar Anggota DPR yang marah kepada pejabat pemerintah atau mengusir utusan pemerintah dalam sebuah rapat? Tampak mereka sangat berkuasa sekali, bukan? Ya, kondisi ini tentu berbeda dengan DPR zaman orde baru yang hanya dikenal dengan tukang stempel pemerintah. Fungsi pengawasan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Tata Tertib DPR, adalah fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan undang-undang.

Fungsi pengawasan di DPR, dibebankan pada KomisiKomisi, atau Panitia Khusus yang dibentuk untuk menyelidiki kasus tertentu. Komisi atau Panitia Khusus ini dapat memanggil pejabat tertentu guna mendapatkan penjelasan tentang kasus yang sedang diselidiki. Jika dirasa perlu, Komisi dapat membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa Anggota Komisi. Misal, ketika terjadi kelangkaan pupuk pada tahun 2008 lalu, Komisi IV DPR

Parlemen untuk Pemula

47

membentuk tim pengawasan kelangkaan pupuk. Tim ini yang melakukan pemantauan di lapangan dan hasilnya dirumuskan menjadi rekomendasi Komisi.

Fungsi pengawasan DPR dapat dilakukan melalui rapatrapat dan juga melalui penggunaan hak-hak DPR atau hak Anggota DPR secara perorangan. Jika ada Anggota Komisi yang menilai jawaban dari pemerintah tidak memuaskan, maka dia dapat mengajukan hak interpelasi atau hak angket. Mari kita lihat hak-hak apa saja yang menjadi hak DPR.

Hak-Hak DPR dalam Menjalankan Pengawasan Dalam Peraturan Tata Tertib DPR disebutkan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN serta kebijakan pemerintah (Pasal 6 huruf g). Untuk itu, DPR mempunyai hak: a. Interpelasi b. Angket

48 Parlemen untuk Pemula

c. Menyatakan pendapat Mengapa hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat diajukan? Hal ini tentu terkait dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN serta kebijakan pemerintah baik karena temuan di lapangan maupun dari laporan masyarakat.

Hak interpelasi adalah hak untuk mengajukan pertanyaan atas sebuah peristiwa tertentu dimana pemerintah dinilai bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Secara formal, tentu hak ini wajar saja, tetapi dalam kebiasaan politik parlemen, penggunaan hak interpelasi kerap menimbulkan kekhawatiran pada kelompok partai penguasa. Sementara itu, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tertentu.

Jika hak interpelasi dikarenakan adanya keinginan mendapatkan sebuah jawaban yang komprehensif atas sebuah kasus tertentu yang melibatkan pemerintah, maka derajat kebutuhan terhadap hak angket lebih dari itu. Penggunaan hak angket semestinya dilatarbelakangi adanya indikasi kuat telah terjadi ketidakberesan dalam sebuah kebijakan atau bahkan ada indikasi penyimpangan konstitusi oleh Presiden.

Tentu, masing-masing fraksi atau individu Anggota Dewan bisa jadi memiliki penafsiran yang berbeda, dan biasanya juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik di DPR. Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah Presiden telah melakukan penyimpangan konstitusi, bukan DPR. Baik, mari kita lihat mekanisme pengajuan hak-hak tersebut.

Bagaimana mekanisme pengajuan hak interpelasi/angket Untuk hak interpelasi, syaratnya diajukan oleh sedikitnya 13 orang. Sementara untuk hak angket, minimal 10 orang.

Parlemen untuk Pemula

49

Hak interpelasi/angket diajukan kepada Pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna berikutnya, Pimpinan DPR menyampaikan secara lisan dan membagikan draft usulan interpelasi kepada Anggota DPR tentang adanya usulan penggunaan hak interpelasi/angket.

Selanjutnya, Badan Musyawarah mengadakan rapat untuk membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi/ angket, dimana pengusul hak interpelasi/angket diminta untuk memberikan penjelasan tentang usulan tersebut secara ringkas.

Dalam rapat paripurna berikutnya, barulah pengusul memberikan penjelasan lebih detil mengenai maksud dan tujuan usul interpelasi/angket. Dalam forum tersebut, atau dalam rapat paripurna selanjutnya, diputuskan apakah DPR menyetujui atau menolak penggunaan hak angket/interpelasi tersebut.

Terkait hak interpelasi, apabila telah disetujui, selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan draft interpelasi berupa pertanyaan-pertanyaan kepada Presiden dan meminta Presiden

50 Parlemen untuk Pemula

untuk memberi keterangan atau jawaban, atas pertanyaan tersebut.

Dalam hal ini, Presiden dapat diwakili oleh Menteri terkait.

Tindak lanjut dari hak interpelasi, dapat berupa hak pernyaaan pendapat, penggunaan hak angket atau mungkin DPR merasa puas dengan jawaban pemerintah. Sebenarnya, interpelasi dan angket bukan menggambarkan tingkatan hak, tetapi lebih pada mana yang diperlukan oleh DPR, jawaban dari pemerintah atau penyelidikan atas sebuah dugaan penyimpangan konstitusi/ kebijakan.

Untuk hak Angket, jika telah disetujui, maka DPR selanjutnya membentuk panitia khusus yang disebut Panitia Angket melalui sebuah Keputusan DPR, termasuk mencakup penentuan biaya Panitia Angket.

Dalam melakukan tugasnya, Panitia Angket berhak meminta pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Pihak yang diminta tersebut, wajib hadir dan memberikan dokumen yang diperlukan.

Jika pihak yang dipanggil, tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, atau bahkan menolak untuk hadir, maka Panitia Angket dapat memintanya sekali lagi. Tetapi jika yang bersangkutan tetap melakukan hal yang sama, maka Panitia Angket dapat meminta kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan pemanggilan paksa.

Jika tetap tidak dipatuhi, maka yang bersangkutan dapat disandera oleh aparat berwajib paling lama lima belas hari. Bagaimana?

Berani mangkir kalau dipanggil? Tetapi sejauh ini hak tersebut memang belum pernah digunakan oleh DPR. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Panitia Angket memberikan laporan kepada Pimpinan DPR, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota. Selanjutnya, fraksifraksi diminta menyampaikan pendapat akhir atas laporan Panitia

III disahkan menjadi interpelasi DPR ---> Pimpinan DPR mengundang presiden (dapat diwakilkan kepada menteri) ---> presiden dimintai keterangan oleh pengusul dan anggota yang lain ---> usul penyataan pendapat (dilanjutkan dengan proses pada hak menyatakan pendapat) ---> jika tidak ada, maka sidang dinyatakan selesai. Presiden diminta untuk melaksanakan rekomendasi dari interpelasi.

DPR membentuk panitia angket ---> panitia angket mengadakan penyelidikan dan menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan

II [INTERPELASI] jika terdapat indikasi masalah pada kebijakan yang penting dan berdampak luas pada kegidupan masyarakat dan bernegara ---> 13 orang anggota mengusulkan angket kepada pimpinan ---> pengusul memberikan keterangan di rapat badan musyawarah (pimpinan DPR) ---> rapat paripuran untuk menerima atau menolak usul (pengusul boleh mencabut usulnya selama belum disahkan) ---> jika ditolak maka dinyatakan selesai, Jika diterima maka dilanjutkan proses berikutnya [HAK ANGKET] jika terdapat indikasi masalah pada kebijakan pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan

I

Laporan dari masyarakat/ laporan BPK/ usulan DPD / inisiatif DPR ---> Komisi atau Pansus memanggil mitra kerjanya di pemerintahan (departemen dan kementerian) --> DPR meminta keterangan terkait pelaksanaan UU --> Koreksi dan rekomendasi DPR terhadap pemerintah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pemerintah

IV

Parlemen untuk Pemula

51

I

III DPR ---> paripurna pendapat akhir fraksi ---> DPR menindaklanjuti keputusan angket ---> rekomendasi DPR harus dipenuhi oleh Presiden

paripurna membentuk panitia khusus ---> Pansus mengadakan Raker, RDP, RDPU ---> Pansus memberikan laporan kepada paripurna --> keputusan paripurna dilaksanakan dan dipenuhi oleh presiden

II masyarakat dan bernegada ---> 10 orang mengusulkan hak angket---> diusulkan untuk diagendakan oleh pimpinan DPR ---> bamus meminta keterangan kepada pengusul ---> pimpinan mengagendakan paripurna ---> paripurna menerima atau menolak setelah pendapat fraksi (pengusul dapat mencabut usulan angket) ---> jika ditolak maka angket dinyatakan selesai, jika diterima maka dilanjutkan pada proses berikutnya [Hak menyatakan pendapat] jika terdapat indikasi masalah pada kebijakan pemerintah tentang situasi dunia internasional/ tindak lanjut hak interpelasi / indikasi pengkhianatan negara, korupsi, pe-

---> terkait pengkhianatan presiden dst disampaikan kepada MK ---> MK melanjutkan proses hokum sesuai dengan prosedur yang berlaku ---> jika keputusan MK mem-

IV

52 Parlemen untuk Pemula

I nyuapan, tindak pidana berat, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden ---> 13 orang anggota dapat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat ---> pimpinan DPR ---> Bamus meminta keterangan ---> paripurna menerima atau menolak ---> jika usul ditolak, maka dinyatakan selesai, namun apabilan diterima dilanjutkan ke proses berikutnya.

II

III buktikan Presiden melanggar konstitusi, DPR menyelenggarakan paripurna untuk usul pemberhentian presiden ---> paripurna pemberhentian presiden (impeachment)

IV

Parlemen untuk Pemula

53

54 Parlemen untuk Pemula

Angket tersebut, sebelum DPR mengambil sebuah keputusan.

Keputusan itu bisa berupa sejumlah rekomendasi.

Hak Anggota DPR Dalam Pengawasan Anggota DPR sendiri memiliki hak imunitas atau hak untuk tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan atau diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR (kecuali dia membeberkan sesuatu yang oleh rapat tertutup disepakati sebagai rahasia atau hal-hal yang terkait dengan rahasia Negara).

Parlemen untuk Pemula

55

Fungsi Anggaran Definisi Fungsi Anggaran Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara bersama DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD. Alur Penyusunan Anggaran Sesuai pasal 23 UUD 1945, APBN diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Untuk itu, maka Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBN (RAPBN) kepada DPR. Proses penyusunan APBN merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan semua kementrian/lembaga dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD terkait kebijakan belanja ke daerah.

Proses RAPBN, dimulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP), kemudian dilakukan pembahasan kebijakan kerangka ekonomi makro serta kebijakan fiskal sebagai dasar pembahasan besaran komponen APBN dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden ke DPR. Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggunjawaban kepada rakyat, diperlukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBN. Dua hal tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. BPK menyusun Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) yang diserahkan kepada DPR. BPK juga melakukan audit dan memberikan opini atas pertanggungjwaban keuangan Negara dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),

56 Parlemen untuk Pemula

dan hasilnya dilaporkan kepada DPR. Pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN. Jadi, siklus dan mekanisme penyampaian, pembahasan, dan penetapan APBN adalah perputaran proses APBN dari mulai direncanakan sampai dengan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan ini melibatkan: (1) Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas termasuk juga semua Departemen/Lembaga. (2) Bank Indonesia dan (3) DPR.

Parlemen untuk Pemula

57

Peran DPR Seperti disinggung di awal, DPR memiliki alat kelengkapan yang bersifat tetap dan membidangi anggaran Negara, yaitu Panitia Anggaran. Selain itu, ada juga pokok-pokok anggaran yang dibahas Komisi yang ada di DPR sesuai dengan bidangnya.

Susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan pada permulaan tahun sidang. Anggotanya terdiri dari perwakilan seluruh Komisi yang dipilih oleh Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah Anggota dan usulan fraksi. Penggantian anggota Panitia Anggaran dilakukan oleh Komisi.

Sementara itu, tugas Komisi di bidang Anggaran, adalah: a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama dengan pemerintah. b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama pemerintah. c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek atau kegiatan kementrian/lembaga yang menjadi pasangan kerja Komisi sampai pada satuan tiga. d. Mengadakan pembahasan laporan keuangan Negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang terkait ruang lingkup tugasnya. e. Menandatangani RKA-KL Departemen LNPD untuk selanjutnya mendapat pengesahan dari Departemen Keuangan.

Tahukah anda bahwa dalam penyusunan RAPBN sebenarnya dimungkinkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan

58 Parlemen untuk Pemula

termasuk masyarakat. Apabila masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya, dapat disampaikan kepada: 1. Anggota DPR 2. Fraksi 3. Komisi, selaku alat kelengkapan yang mempunyai hak untuk menentukan anggaran dan mempunyai fungsi pengawasan anggaran mitra kerjanya yang langsung menangani kebutuhan masyarakat.

4. Panitia Anggaran.

Selengkapnya, mekanisme pembahasan APBN terdiri dari: 1. Tahap pembicaraan pendahuluan. Tahap ini dilaksanakan paling lambat bulan Mei, untuk pembahasan APBN tahun berikutnya. Misalnya; untuk APBN tahun anggaran 2007 mulai disusun pada bulan Mei 2006.

Dalam tahapan ini, pemerintah diwakili Menteri Keuangan dan Bappenas. Menteri Keuangan menyampaikan pokokpokok kebijakan fiscal dan makro ekonomi, sementara Bappenas menyampaikan rencana kerja pemerintah (RKP).

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menyampaikan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai pagu indikatif anggaran Kementrian/Lembaga.

Pihak lain yang terlibat adalah Bank Indonesia, yang memberikan pertimbangan penentuan asumsi makro ekonomi, terutama yang menyangkut tingkat inflasi, nilai tukar dan suku bunga SBI. Sementara DPR melalui Panitia Anggaran melakukan pembahasan bersama pemerintah guna menentukan kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Parlemen untuk Pemula

59

Komisi VII dan Komisi XI juga melakukan pembahasan mengenai ekonomi makro. Komisi VII membahas harga minyak dan batas kemampuan produksi bersih minyak. Komisi XI membahas inflasi, suku bunga SBI, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah. Hasil pembahasan kedua Komisi ini sebagai masukan bagi Panitia Anggaran dalam menentukan asumsi makro APBN. Dalam tahap ini, dapat dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang disesuaikan dengan kebutuhan materi-materi pembahasan.

Anggota Panja terdiri dari Panitia Anggaran dan pihak pemerintah. Pada tahun 2008, misalnya dibentuk 4 Panja, yaitu: (1) Panja Asumsi Dasar dan Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan (2) Panja RKP dan Skala Prioritas (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerinta Pusat (4) Panja Kebijakan Belanja Daerah.

2. Tahap Pembahasan dan Penetapan APBN Tahap ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Pada tahap ini, pemerintah mengajukan RUU tentang APBN beserta Nota Keuangannya pada tanggal 16 Agustus. Pengajuan tersebut disampaikan oleh Presiden melalui pidato pengantar RUU APBN beserta nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR. Dalam rapat paripurna selanjutnya, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum atas RUU tentang APBN dan pemerintah diberi kesempatan menjawab. Selanjutnya, pemerintah melakukan pembahasan bersama dengan Panitia Anggaran.

Pada tahap ini, Komisi VII dan Komisi XI juga melakukan pembahasan mengenai asumsi makro. Panitia Anggaran selanjutnya membentuk Panja yang melakukan pembahasan secara terperinci.

60 Parlemen untuk Pemula

Hasil panja kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat kerja Panitia Anggaran dengan Pemerintah dan hasilnya disampaikan kepada Komisi.

Komisi kemudian menyampaikan hasil pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Selanjutnya, Panitia Anggaran melakukan sinkronisasi, kemudian hasilnya disampaikan kepada Komisi untuk lebih disempurnakan. Hasil penyempurnaan Komisi diserahkan kembali kepada Panitia Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi kembali.

Hasil sinkronisasi ini kemudian disampaikan oleh Panitia Anggaran dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas RUU APBN dan Nota Keuangannya.

3. Tahap penyampaian laporan realisasi semester I dan prognosis semester I Dalam tahap ini, pemerintah menyampaikan laporan realisasi APBN semester I berikut perkiraan atau prognosis enam bulan berikutnya paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran yang bersangkutan. Sementara itu, Panitia Anggaran melakukan pembahasan laporan tersebut bersama pemerintah.

4. Tahap pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) Pada prinsipnya, pembahasan RUU perubahan APBN sama dengan pembahasan APBN, hanya saja tidak melalui tahap pemandangan umum fraksi.

APBN sendiri dapat mengalami perubahan apabila terjadi; perkembangan ekonomi makro tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, perubahan pokok-pokok fiskal, kondisi tertentu sehingga harus diadakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, atau keadaan tertentu yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih

Parlemen untuk Pemula

61

(SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Pada tahap ini, pemerintah menyampaikan RUU Perubahan APBN dan kemudian melakukan pembahasan bersama Panitia Anggaran. Komisi VII dan Komisi XI juga melakukan pembahasan mengenai asumsi ekonomi makro. Seperti tahap sebelumnya, juga dapat dibentuk Panja sesuai kebutuhan materi pembahasan.

Hasil pembahasan panja ini kemudian disampaikan pada Komisi sebagai pedoman dalam pembahasan RKA-KL Perubahan.

5. Tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Pada tahap ini, Panitia Anggaran melakukan pembahasan bersama pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun Anggaran sebelumnya, termasuk pembahasan laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit BPK. Sementara Komisi secara khusus mengadakan pembahasan laporan keuangan Negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya. Hasil pembahasan kemudian disampaikan kepada Panitia Anggaran untuk disinkronisasi.

Di Panitia Anggaran, biasanya dibentuk Panja Kesimpulan dan Panja Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN.

62 Parlemen untuk Pemula

No 1

2

Tahapan

Pelaku

PenyDPR erapan kepentingan di tingkat masyarakat

Rapat Pendahuluan RUU APBN

Kegiatan

Output

Waktu

Penyerapan aspirasi pada saat reses

Dokumen Fleksibel agregasi kepentingan perdapil di tingkat fraksi

Pemerintah

Penyerapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang dari tingkat desa hingga tingkat nasional

Dokumen musrenbang

Januari – Mei

DPR (Panitia Anggaran) dengan Depkeu, Bappenas, Gubernur BI

1. Membahas asusmi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, Tingkat bunga SBI, Nilai Tukar, harga Minyak, Lifting (produksi) minyak); 2. Kebijakan dalam bidang penerimaan Negara; 3. Kebijakan dalam bidang Pengeluaran Negara; 4. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan; 5. skala priorirtas

Kesepakatan bersama dan Finalisasi RAPBN oleh pemerintah

Mei-Juli

DPR (Komisi) dan mitra kerjanya

Skala prioritas masing-masing sektor

Parlemen untuk Pemula

No

3

63

Tahapan

Pelaku

Kegiatan

Output

Waktu

Pembahasan dan penetapan RUU APBN

DPR dengan Depkeu, Bappenas, Gubernur BI

1. Pengantar Presiden Nota Keuangan RUU APBN 2. Pendapat akhir Fraksi 3. Pendapat akhir Pemerintah 4. Pengambilan Keputusan atas RUU APBN

UU APBN disahkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya

Agustusoktober

Komisi dan mitra kerjanya

1. Sebagai rapat lanjutan sebelum rapat paripurna pendapat akhir fraksi dan pendapat akhir pemerintah 2. Menentukan skala prioritas masingmasing sektor departemen Keputusan presiden tentang pedoman pelaksanaan RUU APBN pada tahun berikutnya

Januari – Desember tahun berikutnya

Pelaksanaan dan pengawasan APBN

PemerinPresiden dan kabinettah dan nya menjalanakn UU kabner APBN sebagai pelaksananya.

Sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat jenderal (irjen) dan badan pemeriksa keuangan

64 Parlemen untuk Pemula

No

Tahapan

Pelaku

Kegiatan

4

Perubahan APBN

APBNP DPR dan Pembahasan APBNMenkeu, Perubahan karena: Bappenas 1. Perkembangan dan Guberekonomi makro nur BI yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN 2. Perubahan pokokpokok kebijakan fiscal 3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja 4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan

November

5

Laporan realisasi semester I dan prakiraan semester II APBN

Pemerintah dan DPR

Juli tahun berikutnya

Pemerintah menyampaikan laporan realisasi semester I dan Prognosis semester II APBN

Output

Berlanjut ke proses pengawasan berikutnya (interpelasi, angket

Waktu

Parlemen untuk Pemula

No

Tahapan

Pelaku

Kegiatan

Output

65

Waktu

dan menyatakan pendapat) jika ditemukan kejanggalan.

6

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

DPR dan Pemerintah

Laporan: 1. Realisasi APBN 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Laporan diterma/ ditolak

Paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir

Fungsi Representasi Fungsi representasi merupakan fungsi utama DPR, bahwa anggota DPR merupakwan perwakilan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, segala permasalahan yang muncul di masyarakat daerah pemiliha anggota DPR, haruslah terwakili ketika anggota DPR bersidang. Meski demikian, fungsi ini tidak tercantum dalam UU. Tahukah anda, anggota DPR punya kewajiban untuk datang ke daerah pemilihannya. Mereka datang, tentu dengan kewajiban menyerap aspirasi dan membantu menyelesaikan persoalan warganya. Kapan saja para wakil rakyat mengunjungi anda?

66 Parlemen untuk Pemula a. Masa Reses Setiap empat bulan sekali, ada jadwal reses. Lama masa reses sekitar satu bulan. Dalam masa ini, mereka juga diwajibkan untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Selain itu, mereka juga melakukan kunjungan kerja Komisi dan atau kunjungan kerja atas nama alat kelengkapan DPR lain. Kunjungan atas nama alat kelengkapan DPR ini, bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kunjungan ke daerah pemilihan, para Anggota DPR ini diberi anggaran.

Untuk Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten, misalnya, mereka mendapatkan Rp. 53.080.000.00. Perinciannya sebagai berikut: a.

b.

c.

d.

e.

Fasilitas angkutan dalam kota selama 9 hari x Rp 520.000,- Biaya uang harian di propinsi selama 9 hari x Rp 300.000,- Biaya representasi selama 9 hari x Rp 200.000,- Biaya penginapan selama 8 hari x Rp 1.550.000,- Biaya penyerapan aspirasi rakyat selama 7 hari x 4.500.000,- Total:

Rp 4.680.000,Rp 2.700.000,Rp 1.800.000,Rp 12.400.000,Rp 31.500.000,Rp 53.080.000,-

Sdg

Sep Reses/ Sdg

Nov Sdg

Des Sdg/ Reses

Jan

: Pembukaan Masa Tahun Sidang : Sidang : Masa Reses

Sdg/ Reses

Okt

Masa Sidang II

Reses/ Sdg

Feb Sdg

Mar

Apr Reses/ Sdg

Masa Sidang II

Reses/ Sdg

Mei

Sidang

Jun

Jul Reses/ Sdg

Masa Sidang IV

Perubahan jadwa sidang dan reses dapat dilakukan berubah-rubah sesuai dengan jadwal hari libur kalender.

16 Agustus Sdg Reses

16

Ags

Masa Sidang I

Masa Tahun Sidang

Jadwal satu tahun masa sidang

Parlemen untuk Pemula

67

68 Parlemen untuk Pemula b. Kunjungan Pribadi/Perorangan Selain masa reses, dalam satu tahun, Anggota DPR diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya secara pribadi selama tiga hari di luar masa reses dan masa sidang.

Biasanya, dilakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekali lagi, kunjungan pribadi hanya boleh dilakukan jika tidak sedang bersidang dan di luar masa reses.

Kunjungan pribadi atau kunjungan perorangan ke daerah pemilihan ini, sifatnya tidak wajib. Jadi, tergantung Anggota Dewan bersangkutan, apakah merasa perlu melakukannya atau tidak.

Mereka yang akan melakukan kunjungan pribadi ini, mendapatkan biaya akomodasi dan transportasi. Berapa jumlahnya?

Sebagai contoh, Anggota DPR dari salah satu daerah pemilihan di jawa tengah dibiayai sebagai berikut: Biaya pesawat Jakarta – Semarang (PP) Biaya airport tax (PP) Fasilitas angkutan dalam kota propinsi (3 hari x Rp 520.000,-) Biaya uang harian di provinsi Jawa Tengah Dari tanggal 8 Mei 2009 sd 10 Mei 2009 (3 hari x Rp 300.000,-) Biaya representasi (3 hari x Rp 200.000,-) Biaya penginapan hotel bintang lima (2 hari x Rp 1.490.000,-) Total

Rp 2.878.500,Rp 65.000,Rp 1.560.000,-

Rp 900.000,Rp 600.000,-Rp 2.980.000,Rp 8.983.500,-

Parlemen untuk Pemula

69

Penyerapan aspirasi dimaksud, tentu juga termasuk aspirasi warga di daerah pemilihan. Coba anda cermati, ternyata ada banyak pos anggaran di DPR yang diperuntukkan dalam rangka menjalankan fungsi representasi atau penyerapan aspirasi masyarakat.

Setelah selesai masa reses atau kunjungan pribadi, para Anggota DPR, kemudian mengembalikan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) ke Sekretariat Jenderal DPR RI Bagian Perjalanan Dinas. Isi SPPD ini, yaitu: PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Lembar ke Kode No: D/2009 Nomor : D/KUNKER TATIB/DPR RI/2009 SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1

Pejabat yang berwenang memberi perintah

Pimpinan DPR

2

Nama yang diperintah

...........................................

3

a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP No 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

ANGGOTA DPR RI

4

Maksud perjalanan dinas

Kunker sesuai Tatib ke daerah propinsi ….

5

Alat yang dipergunakan

Dengan pesawat terbang dan kendaraan umum lainnya

6

a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan

Jakarta ……………

70 Parlemen untuk Pemula

7

a. Lama perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali

3 (tiga) hari ………….. …………..

8

Pengikut Nama 1 2 3

Hubungan Keluarga/Keterangan

9

Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran

10

Keterangan lain

Umur

Lembaga DPR RI

Dikeluarkan di: JAKARTA Pada tanggal:……………...

Tembusan disampaikan kepada 1. ............. a.n PIMPINAN 2. .............

SEKRETARIS JENDERAL DPR RI ub DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

..............................................................

NIP *) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD

Parlemen untuk Pemula

II. Tiba di :‌..

Pada tanggal:‌ Kepala :......................

(.............................................)

III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :

(.................................................)

IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :

(.................................................)

Berangkat dari : ke : Jakarta Pada tanggal : Kepala : ...................... (........................................................)

Berangkat dari : ke : Jakarta Pada tanggal : Kepala : ...................... (........................................................)

Berangkat dari : ke : Jakarta Pada tanggal : Kepala : ...................... (........................................................)

71

72 Parlemen untuk Pemula

V. Tiba kembali di : Jakarta (Tempat kedudukan)

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

NIP

....................................................

VI. CATATAN LAIN-LAIN VII. CATATAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menedrita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. (angka a, lampiran surat edaran Menteri Keuangan tanggal ...............No....................)

Dalam praktiknya, ini dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana reses atau dana kunjungan perorangan. Tidak perlu ada kwitansi, tiket pesawat atau bukti-bukti lain selama melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Selain itu, Anggota DPR juga mengisi rincian kegiatan mereka dalam format di bawah ini untuk diserahkan ke fraksi masing-masing.

Parlemen untuk Pemula

73

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN RINCIAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI RAKYAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN RESES MASA PERSIDANGAN ....... TAHUN SIDANG .......

NO

TANGGAL

URAIAN PERTEMUAN

Setelah itu, pimpinan Fraksi mengundang para anggota fraksinya untuk membahas bersama tentang temuan-temuan Anggota saat reses. Aspirasi dan kepentingan warga yang beragam disalurkan ke Komisi-Komisi terkait, misalnya, soal sekolah yang rusak diperjuangkan melalui Komisi X. Mungkin anda bertanya, bagaimana akuntabilitas kegiatan dan penggunaan dana dalam laporan tersebut? Benarkah mereka melakukan sebagai yang tertera? Atau jangan-jangan hanya mengada-

74 Parlemen untuk Pemula

ada. Ya, dengan format pertanggungjawaban seperti ini, silakan anda menilai sendiri. c. Biaya Penyerapan Aspirasi Setiap Anggota DPR mendapatkan biaya penyerapan aspirasi per bulan. Besarannya sebagai berikut: Jumlah uang Potongan Pph Psl 21 Jumlah diterima

Rp 8.500.000,Rp 1.275.000,-.

Rp 7.225.000,-

Item ini sudah termasuk dalam tunjangan Anggota Dewan (Lihat halaman .. ). Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Biaya penyerapan aspirasi yang satu ini, tidak dipertanggungjawabkan.

Bab IV

76 Parlemen untuk Pemula

BAB IV Sekretariat Jenderal

Pengertian Sekretariat Jenderal Sekretariat jenderal merupakan lembaga yang membantu DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran dan tugas-tugas sehari-hari. Bantuan yang diberikan oleh sekretariat jenderal merupakan bantuan yang bersifat teknis, administratif dan bersifat keahlian. Dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal, dibantu oleh seorang wakil dan sejumlah Deputi, sekretariat jenderal bertanggungjawab langsung kepada pimpinan DPR. Dapat dibayangkan jika anggota DPR yang tugas utamanya adalah mempejuangkan kepentingan rakyat pada level kebijakan masih harus mengurusi persiapan rapat, bahan-bahan rapat, dokumen rapat dan sebagainya. Oleh karena itu keberadaan sekretariat jenderal sangatlah penting dan strategis Fungsi dan kedudukan Dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal, sebagaimana tertulis dalam peraturan presiden RI Nomor 23 Tahun 2005, mempunyai fungsi:

Parlemen untuk Pemula

77

1. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal 2. Pemberian dukungan teknis, administrative, dan keahlian di bidang perudang-udangan, anggaran dan pengawasan kepada DPR RI. 3. Pembinaan dan pelaksanaan, perendanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggan di DPR RI. Jika dalam bebrapa tahun terakhir ini sering terdengar sejumlah pembangunan di kompleks gedung DPR, seperti renovasi pagar, renovasi ruangan anggota dewan dan renovasi yang lain, tidak terlepas dari peran sekretariat jederal. Tentu atas persetujuan DPR sebagai “tuan� mereka.

Pimpinan sekretariat jenderal (sekretaris jenderal, wakil dan deputi) DPR RI diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul pimpinan DPR. Pengangkatan pejabat pengganti mereka diusulkan setelah melalui tes uji dan kelayakan. Jangan bingung, kenapa sekretariat jenderal jenderal yang mengabdi untuk DPR nasibnya ditentukan oleh presiden yang menjadi mitra kerja DPR. Hal tersebut telah diatur dalam UU. Untuk kepentingan penyediaan pada bidang keahlian, sekretariat jenderal mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dengan DPR dalam proses mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kinerja DPR, terutama pada sisi substansi. Hingga kini, tenaga pakar/ahli terdapat pada komisi, fraksi, anggota dan di lembaga P3DI (pusat penyedia dan pengkajian data dan informasi). Selain itu, sekjen bisa membentuk tim asistensi untuk kepentingan rapat-rapat khusus.

78 Parlemen untuk Pemula

Peran Sekretariat Jenderal Dalam tata tertib DPR disebutkan bahwa tugas Sekretariat Jenderal adalah: a. memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR; b. melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal; c. membantu BURT dalam mensinkronisasikan penyusunan rancangan anggaran DPR yang bersumber dari pengajuan masing-masing alat kelengkapan DPR, dengan ketentuan: a. hasil sinkronisasi penyusunan rancangan anggaran DPR sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan.

Parlemen untuk Pemula

79

b. dalam proses penyelesaian rancangan anggaran DPR selanjutnya, Sekretariat Jenderal membantu BURT dan Panitia Anggaran untuk menetapkan plafon anggaran DPR. d. membantu Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi menyiapkan naskah akademis dan naskah awal Rancangan Undang-Undang. e. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT; f. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR; dan g. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah dan BURT Struktur Sekretariat Jenderal Struktur sekretariat jenderal diatur dengan peraturan presiden. Saat ini sekretarait jenderal DPR RI mempunyai 4 deputi: 1. Deputi bidang perundang-undangan, deputi ini bertugas untuk memperkuat tugas-tugas DPR pada fungsi legislasi. Pada deputi ini terdapat tiga biro utama: a. Biro perancangan UU bidang politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesejahteraan rakyat b. Biro perancangan UU bidang ekonomi, keuangan, industri dan keuangan c. Biro hokum dan pemantauan pelaksanaan undang-undang 2. Deputi bidang pengawasan dan penganggaran. Deputi ini bertugas untuk memperkuat tugas-tugas DPR pada bidang

80 Parlemen untuk Pemula

pengawasan dan penganggaran. Terdapat tiga biro pada deputi ini: a. Biro analisa anggaran dan pelaksanaan APBN b. Biro pengawasan legislatif c. Pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi (P3DI) 3. Deputi bidang persidangan dan kerjasama antar parlemen.

Tugas utama deputi ini adalah membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administrative di bidang persidangan dan kerjasama antar perlemen. Deputi ini membawahi empat biro utama: a. Biro persidangan b. Biro kesekretariatan pimpinan c. Biro kerjasama antar parlemen d. Biro hubungan masyarakat dan pemberitaan 4. Deputi bidang administrasi. Deputi ini bertugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggan di lingkungan DPR RI. Deputi ini membawahi lima biro: a. Biro perencanaan dan pengawasan b. Biro keanggotaan dan kepegawaian c. Biro keuangan d. Biro pemeliharaan bangunan dan instalasi e. Biro umum Pada empat deputi utama tersebut, DPR menyediakan 1.328 Sumber Daya Manusia. Kesemuanya tersebut merupakan tenaga di sekretariat jenderal minus tenaga di pengamanan dalam (pamdal). Hingga tahun 2007 komposisi pendidikan mereka adalah sebagai berikut

Parlemen untuk Pemula

Tingkat pendidikan

Jumlah (orang)

S-3

3

S-2

118

S-1/D IV

398

D III

70

D II

2

SLTA

627

SLTP

65

SD

45

Jumlah

1.328

81

Jika menilik tugas dan fungsi DPR pada bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran yang membutuhkan banyak curahan pikiran, sulit untuk dipahami, sebagain besar pegawai di DPR adalah lulusan SLTA. UNDP pernah mengadakan penelitian tentang komposisi pegawai di DPR RI pada 2005. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 61,4 % pegawai DPR merupakan staf administratif, asisten pribadi, 27,4 %, tenaga teknis sebanya 5,92%, pusat penelitian 4,13%, perancang UU 1,4%.

Ditambah dengan tenaga pamda sebanyak 453 orang, maka jumlah keseluruhan pegawai DPR adalah 1.781. jika penelitian UNDP diadakan kembali pada tahun ini barangkali komposisinya akan banyak berubahan.

82 Parlemen untuk Pemula

Bagan Struktur DPR Deputi bidang perudang-undangan

Biro perancangan UU bidang politik, hokum, HAM dan kesejahteraan rakyat Biro perancangan UU bidang ekonomi, keuangan, industry, dan perdagangan Biro hukum dan pemantauan pelaksanaan UU

Deputi bidang anggaran dan pengawasan

Biro analisa anggaran dan pelaksanaan APBN Biro pengawasan legislative

Sekjen dan wasekjen

Pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi (P3DI) Deputi bidang persidangan dan kerjasama antar parlemen

Biro persidangan Biro kesekretariatan pimpinan Biro kerjasama antar parlemen Biro hubungan masyarakat dan pemberitaan

Deputi bidang administrasi

Biro perencanaan dan pengawasan Biro keanggotaan dan kepegawaian Biro keuangan Biro pemeliharaan bangunan dan instalasi

Parlemen untuk Pemula

Informasi Tentang Sekretariat Jenderal No

Unit

01

Sekretariat Pimpinan

02

Sekretariat Fraksi

Keterangan

Telpon

Ketua DPR RI

571 5326 571 5621 571 5328

Wakil Bidang Koordinator Politik

571 5874 571 5700 571 5553

Wakil Bidang Industri dan Perdagangan

571 5332 571 5330

Wakil Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat

571 5311 571 5313 571 5371

F-PG

575 5256 575 5255 575 5300

F-PDIP

575 6189 575 6187

F-PPP

575 5497 575 5532

F-PD

575 5119 575 5163

F-PAN

575 5812 575 5810

F-PKB

575 5625 575 5623 575 5626

F-PKS

575 6087

F-BPD

575 5899 575 5858

F-PBR

575 5915

F-PDS

575 6121 575 5993

83

84 Parlemen untuk Pemula

No

Unit

03

Sekretariat Badan

04

Keterangan

Telpon

BAMUS

571 5516 571 5736

BURT

571 5231 571 5375 571 5857

BALEG

575 6040 575 6041

BKSAP

571 5814 571 5807

BK

571 5588 571 5897

AIPO

571 5295 571 5210

IPU

571 5813 571 5841 571 5835

HAP

571 5811 571 5515 571 5517

Sekretariat Komisi KOMISI I

571 5518 571 5520

KOMISI II

571 5526 571 5522 571 5493

KOMISI III

571 5566 571 5569 571 5864

KOMISI IV

571 5530 571 5498

KOMISI V

571 5527 571 5529 571 5674

Parlemen untuk Pemula

No

05

Unit

Sekretariat Jenderal

Keterangan

Telpon

KOMISI VI

575 6016 575 6018 575 6058

KOMISI VII

575 6009 575 6008

KOMISI VIII

571 5510

KOMISI IX

575 6043 575 6042 575 6060

KOMISI X

575 6032 575 6035

KOMISI XI

575 6030 575 6031

PANITIA ANGGARAN

575 6020 575 6021 575 6369

PANSUS

571 5671 571 5743 571 5755

BIRO HUMAS & PEMBERITAAN

571 5346 571 5298 (Fax)

HUMAS DPR RI

571 5349 571 5373 571 5925 (Fax)

PEMBERITAAN

571 5348 571 5350

PROTOKOL

571 5789 571 5351 571 5359

85

86 Parlemen untuk Pemula

Parlemen untuk Pemula

Referensi

87

Fatwa, A.M., Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia periode 1999-2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Katharina, Riris, dkk, Kajian Terhadap Tata Tertib DPR RI, Pusat Kajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2008.

Peraturan Tata Tertib DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR Ri, Laporan Hasil Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, Sekjen DPR RI Jakarta, Desember 2006.

Setyowati, Erni, dkk, Memantau Parlemen Mendorong Lahirnya Legislasi: Panduan Praktis Pemantauan Legislasi, Cet.2, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2007.

TT, Peran Perwakilan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RIUnited Nations Development Programme Indonesia, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

88 Parlemen untuk Pemula

Riwayat Penulis

ARBAIN Arbain adalah Asisten Pribadi pada Anggota DPR RI Mufid A Busyairi (2004-2009). Pengenalan dan pemahamannya terhadap dunia parlemen didapat setelah mengikuti program Indonesian Youth Parliament yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), National Democratic Institute (NDI), dan Partnership (Kemitraan). Kesehariannya mensupport tugas Anggota Dewan bersangkutan yang menjabat sebagai Anggota Komisi IV, Anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, Pimpinan Pansus Susduk, dan anggota beberapa Pansus DPR RI lain. Antara lain dalam hal penyediaan informasi, pengolahan data, kajian, membantu penulisan di sejumlah media, dan membangun jalinan relasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Penulis juga aktif membantu sejumlah pelatihan pengenalan parlemen untuk kalangan mahasiswa dan pemuda di berbagai daerah bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC).