ToR Rapat Kerja FOINI

TOR Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja Freedom of Information of Network Indonesia (FOINI) Jakarta, 15-17 Januari 2014

LATAR BELAKANG Mei 2014, Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) akan genap empat tahun diberlakukan. Selama kurun waktu tersebut, beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) yang terhimpun dalam jaringan kerja bernama Freedom of Information

Network

Indonesia

(FOINI)

terus

berupaya

mendorong

optimalisasi

implementasi UU KIP. Implementasi UU KIP akan berjalan optimal jika masing-masing stakeholder menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal juga. Terdapat tiga stakeholder utama yang diatur dalam UU KIP, yakni masyarakat sebagai pemohon dan pengguna informasi, badan publik sebagai penyedia dan pelayan informasi, dan Komisi Informasi (KI) sebagai institusi regulator keterbukaan informasi dan institusi penyelesaian sengketa informasi sebagaimana mandat UU KIP. Oleh karena itulah, beberapa OMS yang tergabung dalam jaringan FOINI berbagi peran melakukan kegiatan untuk menyasar tiga level stakeholder tersebut.

Pada level pertama, kegiatan diarahkan untuk mendorong masyarakat atau kelompok masyarakat aktif melakukan permintaan informasi kepada badan-badan publik. Beberapa kegiatan yang dapat dicatat pada level ini yakni pelatihan dan penyebarluasan materi UU KIP; pendampingan permohonan informasi, mulai dari penyusunan surat permohonan, penyampaian permintaan informasi, melakukan pengajuan keberatan hingga sengketa ke KI. Kegiatan lainnya adalah kampanye melalui berbagai media: brosur, pamflet, buku, hingga video dokumenter. Secara garis besar, kegiatan pada level ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan publik untuk memperoleh informasi publik. Pada level kedua, OMS melakukan pendekatan kepada badan-badan publik negara dalam rangka untuk mendorong mereka proaktif menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik sebagaimana dimandatkan oleh UU KIP.Sementara di level ketiga, beberapa OMS melakukan asistensi dalam pembentukan komisi informasi daerah serta penguatan komisi informasi daerah. Termasuk diantaranya adalah pengawalan pembentukan komisi informasi pusat periode ke 2.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mendampingi KI mempersiapkan

infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung KI sebagai regulator dan institusi penyelesaian sengketa informasi sebagaimana mandat UU KIP. Diluar itu, ada perkembangan signifikan yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia dan sebagai akibat atau bukan dari advokasi yang dilakukan oleh FOINI baik langsung maupun tidak. Advokasi FOINI di level komisi informasi dan badan publik negara (pemerintah) telah berhasil didorong dilahirkannya aturan-aturan untuk pelaksanaan UU KIP di Indonesia. Selain itu lahirnya

inisiatif Open Government Partnership (OGP) dan keketuaan Indonesia di forum itu memberi tantangan bagi FOINI untuk lebih terlibat dan menjadikannya sebagai momentum untuk lebih mendorong pelaksanaan transparansi dan keterbukaan informasi yang lebih baik dan berkualitas.

Berdasarkan rencana kerja FOINI yang disusun pada workshop FOI akhir Mei 2012, telah disusun rencana kerja dan roadmap FOINI 2012-2015. Dalam rencana kerja dan roadmap tersebut FOINI menggariskan beberapa pencapaian yang akan digapai. Satu tahun lebih tentu waktu yang lebih dari cukup untuk menilai posisi pencapaian saat ini dibandingkan dengan rencana kerja dan roadmap nya.

Analisa situasi -

Rencana kerja dan roadmap FOINI 2012-2015 dijalankan sampai akhir 2013 memerlukan evaluasi untuk melihat capaian kerja FOINI serta implementasi keterbukaan informasi secara umum. Evaluasi ini tentu menyangkut termasuk model dan bagaimana FOIN berjalan efektif secara kelembagaan sesuai perjalanan waktu.

-

Perkembangan-perkembangan yang muncul baik yang dihasilkan melalui advokasi langsung maupun tidak FOINI di level nasional dan daerah di level badan publik negara telah dihasilkan acuan-acuan bagi akselerasi implementasi keterbukaan informasi.

Kementrian dalam negeri telah menjadi kementrian utama untuk koordinasi, pembina, dan pengawasan implementasi keterbukaan informasi oleh provinsi, kabupaten dan kota. Kementrian dalam negeri juga tengah mengembangkan instrumen koordinasi, pembina, dan pengawasan untuk provinsi, kabupaten dan kota. Posisi ini “menggeser� posisi kementrian komunikasi dan informatika sebagai inisiator.

-

Dilevel komisi informasi, telah terbentuk komisioner komisi informasi pusat (KIP) periode ke 2 dengan catatan sampai saat ini 14 provinsi belum membentuk komisi informasi provinsi. Periode ke 2 KIP merupakan periode “ujian� ditambah perjalanan komisi informasi provinsi di berbagai daerah memberi catatan khusus untuk menilai lkelembagaan komisi informasi sebagai aktor utama pelaksana keterbukaan informasi.

-

Hampir empat tahun UU KIP diberlakukan, kita tentu memiliki catatan-catatan bagaimana UU ini diimplementasikan secara baik. Bagaimana dilevel badan publik struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat bekerja efktif mendorong transparansi dan keterbukaan informasi lebih efektif dan berkualitas.

Bagaimana komisi informasi didorong untuk menjadi lembaga arbitrase penyelesaian sengketa informasi dan lembaga avant garda pelaksana UU KIP ini. Ujungnya kita tentu dapat melihat apa yang harus dilakukan supaya UU KIP ini berjalan lebih baik.

-

Lahirnya inisiatif Open Government Partnership (OGP) ditingkat global dan keketuaan Indonesia di forum itu. OGP secara faktual merupakan inisiatif paling mutakhir untuk lebih mendorong transparansi dan keterbukaan informasi berjalan lebih jauh. Meski sebagai sebuah inisiatif global OGP memiliki beberapa celah kurang untuk implementasi, faktanya saat ini OGP merupakan pendorong dan pemasar utama transparansi dan keterbukaan informasi. Tak terkecuali di Indonesia, semangat “OGP” menjadi salah satu pendorong utama bagi pemerintah untuk lebih intensif melaksanakan keterbukaan informasi.

-

Kepemimpinan Indonesia di OGP tahun ini, selain merupakan pengakuan dunia terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi yang relatif baik, juga merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat sipil untuk terlibat dan aktif menjadi bagian penting untuk pelaksanaan semangat “OGP” di Indonesia.

TUJUAN Tujuan Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Rencana FOINI ini: -

Evaluasi terhadap rencana kerja dan roadmap FOINI yang telah dihasilkan pada Mei 2012

-

Menetapkan mekanisme koordinasi dan kelembagaan FOINI

-

Menyusun prioritas kerja FOINI2014-2015 berdasarkan tantangan dan pencapaian mutakhir

ALUR KEGIATAN -

Pada tahap awal akan dua sesi diskusi panel yang menampilkan pemaparan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, BAPPENAS dan Komisi Informasi Pusat. Pemaparan ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap isu yang disajikan narasumber;

-

Tahap selanjutnya adalah refleksi implementasi UU KIP dan keterbukaan yang dilakukan secara inisiatif di luar implementasi UU KIP. Pada tahap ini akan dilakukan pemaparan hasil kerja FOINI berdasarkan roadmap 2012-2015 yang dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi, dsb. Dari proses ini diharapkan muncul catatancatatan evaluasi dan untuk penyusunan prioritas kerja FOINI 2014-2015.

-

Selanjutnya Diskusi pencapaian FOINI: identifikasi kendala, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan roadmap beserta isu berdasarkan perkembangan mutakhir. diksusi berdasarkan pemaparan pencapaian FOINI berdasarkan roadmap. Diskusi difasilitasi oleh fasilitator juga menetapkan beberapa isu yang akan dibawa ke diskusi kelompok misalnya kelompok OGP dan OGI, kelompok Kebijakan badan publik, kelembagaan FOINI

(statuta, kode etik, protokol komunikasi, dll). Masing2 kelompok juga menetapkan target pencapaian 2014-2015 -

Presentasi dan penyepakatan isu yang disajikan tiap kelompok diharapkan akan menghasilkan catatan prioritas kerja dan rekomendasi FOINI 2014-2015 untuk tiap kelompok.

-

Pada akhirnya dilakukan wraping kembali dari diskusi semua kelompok untuk menjadi rencana kerja FOINI tahun 2014-2015

FASILITATOR DAN PESERTA

Fasilitator Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Rencana FOINI adalah Ahmad Alamsyah Saragih dengan peserta berjumlah 50 orang yang terdiri atas anggota FOINI dan undangan. – daftar peserta terlampir

TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Rencana FOINI dilaksanakan pada 15-17 Januari 2014 di Hotel Sofyan Betawi, Jl. Cut Mutia No.9, Menteng, Jakarta, Indonesia

Anggaran Rapat KerjaEvaluasi dan Penyusunan Rencana FOINI dilaksanakan oleh Sekretariat FOI dengan jumlah biaya event sebesar Rp.127.080.000 – anggaran terlampir.

Agenda

No

Waktu

Agenda Kegiatan

PIC

Keterangan

Hari Pertama 1

08.30-09.00

Registrasi peserta

Panitia

2

09.00-09.30

Sambutan dan pembukaan oleh Sekretariat FONI

Sekretariat FONI sambutan Sekretariat FONI tentang tujuan acara

3

09.30-10.30

Sesi 1. Perkenalan dan penjelasan alur workshop

Fasilitator

Fasilitator

10.30-11.15

Break

11.15-12.45

Sesi 2. Diskusi Panel 1

Narasumber

KPK : Busyro Muqodas KPU : Ferry Kurnia Rizkiansyah

Narasumber

BAPPENAS : Siliwanti KIP : Abdul Hamid D.

Panitia

Peserta

4

KPK : Komitmen Keterbukaan Informasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi

peserta melakukan registrasi ulang kepesertaan

KPU : Transparasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indoensia

5

12.45-13.45

Break

13.45-15.45

Sesi 3. Diskusi Panel 2 BAPPENAS : Evaluasi Renaksi OGP 2011-2013, renaksi 2014 dan Peluang serta Tantangan sebagai chairman OGP bagi kepentingan nasional KIP : Evaluasi implementasi UU KIP dan agenda strategis KI Pusat 2013-2017

15.45-16.00

Break

6

7

16.00-18.00

Sesi 4. Refleksi implementasi UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik (Peluang dan tantangan)

Fasilitator

diksusi berdasarkan pemaparan pencapaian FOINI berdasarkan roadmap. Diskusi kelompok dipandu oleh fasilitator. (Pemilu, OGP/OGI, PP)

18.00-19.30

Ishoma

19.30-20.30

Sesi 5. Refleksi Fasilitator implementasi keterbukaan di masing-masing lembaga (inisiatif konkret) (Peluang dan tantangan)

Diskusi kelompok difasilitasi oleh fasilitator (Pemilu, OGP/OGI, Kelembagaan FOINI, mis. Statuta, Kode Etik, Protokol Komunikasi, dll)

Hari Kedua 8

08.00-08.30

Review hari pertama

Fasilitator

9

08.30-09.30

Sesi 1. Diskusi Kelompok : Evaluasi Roadmap FOINI dan target ke depan.

Kelompok

Masing2 kelompok mendiskusikan, menetapkan target prioritas pencapaian 2014-2015 (Evaluasi Roadmap, OGI, Organisasional)

09.30-09.45

Break

09.45-12.00

Sesi 2. Diskusi Kelompok lanjutan

Kelompok

Masing-kelompok kelompok

12.00-13.00

Break

13.00-15.00

Sesi 3. Presentasi dan penyepakatan Kelompok 1

Kelompok

Kelompok 1_presentasi dan diikuti penyepakatan terhadap isu kelompok 1

10

11

12

15.00-15.15

Break

15.15-17.00

Sesi 4. Presentasi dan penyepakatan Kelompok 1

17.00-19.00

Break

19.00-21.00

Kelompok

Kelompok 1_presentasi dan diikuti penyepakatan terhadap isu kelompok 1

Sesi 5. Presentasi dan penyepakatan Kelompok 1

Kelompok

Kelompok 1_presentasi dan diikuti penyepakatan terhadap isu kelompok 1

Hari Ketiga 13

08.00-08.30

Review hari 2

Fasilitator

14

08.30-11.00

Wrapping Rencana Kerja FOINI dan Rencana Tindak Lanjut

Sekretariat FOINI

15

11.00-11.30

Kesan, pesan dan penutup

Fasilitator

Sekretariat FOINI me wraping secara redaksional kesepakatankesepakatan dalam Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja FOINI 2014-2015 sebagai output kegiatan