MAJALAH CAKRA DESEMBER 2020

MAJALAH

CAKRA NUSANTARA

Cerdas, Indpenden & Terpercaya

EDISI 141

Tahun 202

0

6 MENTERI BARU KABINET JOKOWI HASIL RESHUFFLE Awasi Pilkada : Selain Ada Sanksi, Politik Uang Juga Merusak Tatanan Rasionalitas Demokrasi LP2TRI Temukan Indikasi Money Politic Di Pilkada Pangkep

Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam Dan Pengecekan Peralatan

HAL. 5

Kearsipan Kabupaten Barru Terbaik diNUSANTARA Sulsel 1 CAKRA

HAL. 21

SALAM REDAKSI

LAPORAN LAPORANUTAMA UTAMA

SUSUNAN REDAKSI

Dinamika Politik Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Seluruh Indonesia Tentunya warga masyarakat berharap bagaimana Pemilu Kada yang diselenggarakan diseluruh Indonesia berjalan dengan baik tanpa harus menggunakan Praktek MONEY POLITIC .

Tujuan pemilu kada adalah memilih pemimpin yang jujur adil dan merakyat dalam melaksanakan program pembangunan yang merata di wilayah dan daerah dimana selama pemilu kada masyarakat menilai bahwa. masih banyak daerah belum merata pembangunan baik itu Infrastruktur dan kemiskinan yang sampai saat ini belum bisa teratasi oleh sejumlah daerah.

Oleh karena itu terkait dengan berbagai macam masalah didaerah tentunya kepala daerah dan wakil kepala yang terpilih hendaknya memperhatikan dan membawa daerah itu menjadi salah satu tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya itu adalah amanat yang harus dilakukan " sehingga tidak terkesan diskriminasi wilayah.

Bupati dan wakil bupati hendaknya segala kesulitan dan kemiskinan ditengah masyarakat seharusnya sudah bisa diatasi dengan berbagai instrumen yang dimiliki oleh pemimpin didaerah.

Harapan

rakyat

bagimana

ABDUL RACHIM.S.Sos Komisaris utama Redaksi Cakra Nusantara

bupati dan wakil bupati hendaknya merangkul semua elemen masyarakat untuk bersama membangun daerah agar tidak menimbulkan gejolak dan kritik ditengah masyarakat agar tujuan dan cita cita menuju rakyat sejahtera adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar 1946 . ( RED CN)

KORESPONDEN

Penerbit : PT Media Cakra Nusantara Akta Notaris : Notaris PPAT Rahmawati Laica Marsuki, SH. No. 23, Tanggal 21 Oktober 2009 DEWAN PEMBINA : GUBERNUR SULAWESI SELATAN WALIKOTA MAKASSAR BUPATI TAKALAR BUPATI JENEPONTO BUPATI GOWA DEWAN PWI PUSAT KETUA PWI PROVINSI SULSEL DEWAN PERS PUSAT DEWAN PERS SULSEL INFOKOM DEWAN REDAKSI : DEWAN PIMPINAN DAERAH PWI PUSAT SULSEL H. IDHAM LATIEF, SH. MM SAMUEL PEMBUNAN, SH. MM SULAEDIN BAGENDA ALI, SH DRS. MUHAMMAD IDRIS SIRA, M. SI DRS. H. ANDI DEWA BOHARI PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI ABDUL RACHIM, S.SOS WAKIL PIMPINAN UMUM ABDUL RAHIM WAKIL PIMPINAN REDAKSI JAMALUDDIN AGO REDAKTUR LIPUTAN RUDI AMRULLAH PIMPINAN PERUSAHAAN ABDUL RACHIM, S.SOS SITI RABIAH WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN YUYU ANDRIANI, SE BENDAHARA/SEKRETARIS REDAKSI SITI RABIAH ASWAR ALIF, S.I.KOM STAF REDAKSI/EDITOR REDPIL NUR SALAM LAYOUT ADHY (mukhtadirnur@gmail.com) MANAGER PERIKLANAN ST. MAHADIAH (0812191135431) (WHAN) Rekening Bank BPD Sulselbar: 011-210-000003972-7 ( ABDUL RACHIM, S.SOS )

Email : cakranusantaranews@gmail.com

KEPALA-KEPALA BIRO KAB/KOTA ST.MAHADIAH (MAKASSAR), ZAINAL (MAROS), JUMARDIN, HAMRIS (KB. KAB. BARRU), NURAENI (PANGKEP), NASRI AL (SIDRAP), AHMAD (PINRANG),NUR MUKHTADIR (GOWA), MARWAN (TAKALAR) / JENENPONTO), ARIE (BANTAENG), ANDIKA (BULUKUMBA / SINJAI), MUH. NUR (BONE / SOPPENG / WAJO) SUPRIANTO (JAKARTA), JOKO SUSILO (JAWA BARAT), SUGIARTO (JAWA TENGAH), NANANG DARMAWAN (JAWA BARAT), I WAYAN (BALI), SYAMSUDDIN (SUM-UT), HENDRI (SUM-SEL), ABD. RAHMAN (SUM-BAR), ABDILLAH SYUKUR (ACEH), RASYID ALAM (BENGKULU), HAERUL SALEH (KAB. LUWUK / BANGGAI), MAS DORI (SUL-TENG), MUCHTAR. S.Pd (SUL-UT), NASRUDDIN (KAL-BAR), FIRDAUS HASAN (KAL-TIM), NABILA SOKET (KAL-SEL), THOMAS PATIKAWA (AMBON), KOMARUDDIN ASLOM (NTT), STEFANUS ONGKE (NTB), YULIANUS KERRA (MAUMERE), MARTINUS AMOL (PAPUA)

NUSANTARA CAKRA 2 JUMARDIN (KORWIL III : BARRU, PAREPARE, SIDRAP, PINRANG), ZAINAL (KORWIL II : MAROS, BONE, SOPPENG, WAJO)

LAPORAN UTAMA

6 Menteri Baru Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet dari beranda Istana Merdeka, Selasa (22/12/2020), siang.

Wacana reshuffle sudah bergaung lama, meski pemerintahan periode kedua baru berjalan setahun.

Sejumlah pembantu presiden dinilai tak becus bekerja.

Terlebih lagi, sempat beredar luas pula video Presiden Jokowi memarahi sejumlah menteri di kabinetnya, beberapa waktu lalu.

Namun, sebelum ini, semuanya hanya wacana yang tak terjadi. Banyak pula yang berspekulasi wacana itu sebagai upaya "tes ombak" membaca respons publik.

Meski demikian, perombakan kabinet akhirnya menjadi langkah tak terhindarkan. Dua menteri di Kabinet Jokowi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya, dua kursi menteri harus diisi lewat perombakan.

Nampaknya, Jokowi menggunakan momentum ini tak hanya mengisi posisi yang ditinggal pejabatnya. Ada enam posisi menteri yang sekaligus diganti oleh Jokowi.

Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan,

Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Ini komposisi dan sosok pimpinan baru di keenam kementerian tersebut (klik tombol nama di bawah ini untuk langsung menuju ke sosok yang dikehendaki atau gulirkan saja layar untuk lanjut membaca berurutan):

Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Menteri baru Wajah lama di kabinet muncul kembali. Wajah baru juga ada.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno Menteri Sosial Tri Rismaharini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Pengumuman yang tak panjang.

Tak banyak penjelasan. Tak ada pula pesan khusus kepada para pembantu baru ini yang dibuka ke publik.

Pelantikan para menteri baru di Kabinet Indonesia Maju—penamaan kabinet untuk periode kedua pemerintahan Jokowi—dilakukan pada Rabu (23/12/2020).

CAKRA NUSANTARA

3

NASIONAL

PERNYATAAN JENDERAL TNI KOPASSUS TIDAK TAKUT SENDIRI SERANG TERORIS SENDIRIAN CAKRA JAKARTA Hampir genap lima tahun sejak penyerahan diri pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang juga anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi.

Din Minimi akhirnya menyerah kepada pemerintah Republik Indonesia, berkat jasa seorang mantan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.Lewat pantauan VIVA Militer dalam video acara Saatnya Perempuan Bicara, Sabtu 5 Desember 2020, mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya/Jayakarta itu mengisahkan proses penyerahan diri Din Minimi.

Tepatnya pada 28 Desember 2015, Sutiyoso akhirnya bisa bertemu langsung dengan Din Minimi. Akan tetapi, bukan perkara mudah bagi Sutiyoso untuk bisa bertemu dengan pentolan teroris itu. Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), mengaku cukup kesulitan untuk mendapatkan informasi perihal nomor telepon Din Minimi. Akan tetapi, berkat jasa seorang warga negara Finlandia yang diketahui bernama Juha Christensen, akhirnya Sutiyoso akhirnya bisa mendapatkan nomor kontak Din Minimi.

Pria yang pernah pernah berdinas di kesatuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, membawa misi penting untuk membuat Din Minimi menyerah dan menawarkan amnesti. Tentu saja, Sutiyoso sudah lebih dulu melaporkannya kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo.

"Jadi, saya mendapatkan nomor teleponnya Nurdin sebagai

4

CAKRA NUSANTARA

menyanggupi. 'Kita ketemu tanggal 28 Pak, tapi tempatnya di tempat saya Pak'. Oleh karena itu pada saat saya mendarat di Lhoksumawe, saya langsung ketemu dua pejabat Polda dan menjelaskan pengejaran saya membawa misi khusus," ucap Sutiyoso melanjutkan

komandannya GAM di Aceh itu enggah mudah. Lewat (Juha) Joshua namanya, orang dari Finlandia, saya dapat nomor itu. Saya dikenalkan pertama, terus saya berkomunikasi.

Hanya satu urusan kita yaitu amnseti," ujar Sutiyoso.

"Amnesti itu bisa kita berikan, saat GAM itu menyerah tapi satu kali dan kelompok ini belum pernah mendapatkan amnesti. Saya sudah konsultasikan semuanya ini kan harus saya laporkan kepada presiden," katanya.

Setelah mendapatkan nomor telepon Din Minimi, Sutiyoso pun melakukan kontak. Kemampuan intelijen yang didapat Sutiyoso saat berdinas bersama Kopassus tentu memudahkannya untuk bisa membujuk Din melakukan pertemuan.

Benar saja, Din akhirnya mau bertemu Sutiyoso pada 28 Desember 2015. Akan tetapi, Din menegaskan bahwa ia mau bertemu dengan Sutiyoso asalkan di markasnya.

Meskipun bisa mengutus anak buahnya, Sutiyoso memilih untuk melakukan misi itu sendiri. Pasalnya memang Din tidak akan mau berunding dengan orang selain Sutiyoso.

"Akhirnya pas tanggal 26 Desember 2015 komunikasi, saya ingin ketemu langsung dengan dia, dia

"(Kalau enggak bertemu saya) dia enggak akan mau. Dan yang kedua dalam hitungan saya haqul yaqin enggak apa-apa. Yang paling penting pada saat ketemu kelompok itu adalah menunjukkan muka yang bersahabat, itu yang paling penting," katanya lagi.

Dengan nyali besar, Sutiyoso akhirnya mendatangi markas Din Minimi dan kelompoknya. Di sisi lain, pria kelahiran Semarang, 6 Desember 1944, tahu betul risiko apa yang bisa terjadi terhadap dirinya. Akan tetapi, sebagai seorang mantan prajurit dan abdi negara, Sutiyoso tetap berani menjalankan misinya.Keyakinan besar Sutiyoso akhirnya berbuah hasil.

Din Minimi dan kelompoknya mau menyerahkan diri.

Didampingi Sutiyoso, Din Minimi kembali ke rumahnya di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh. Setelah bernegosiasi, Din Minimi mau melucuti senjata. Din menyerahkan 15 unit senjata, di antaranya 13 unit senapan AK45, satu unit SS1 buatan Pindad, satu pelontar granat, dan sejumlah amunisi.

"Memang risikonya kan saya bisa dibantai, dan pasti jadi berita besar matinya seorang jenderal atau Kepala Bin. Yang kedua juga bisa disandera ditukar dengan logistik. Tapi sekali lagi, orang pemahaman jika pernah melakukan seperti itu akan punya keyakinan," ucap Sutiyoso.Pungkasnya (RED CN REF ADHI JKT)

LAPORAN DAERAH

Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam Dan Pengecekan Peralatan Dikatakan Bupati Pangkep, Kesiapsiagaan, kekompakan serta kebersamaan personil sudah sangat sinergi.

Akan tetapi, terkait peralatan katanya masih akan ditindaklanjuti apa saja yang kurang.

"Hasil apel hari ini, mungkin kita masih akan tindaklanjuti. Tadi ada peninjauan peralatan, kita akan komunikasi dengan Dandim dan Kapolres apa yang kurang. Tapi untuk kebersamaan personil sudah sangat luar biasa,"katanya.

PANGKEP -- Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam Dan Pengecekan Peralatan, di lapangan Alun-alun Citra Mas, Minggu(15/11/20).

Apel dipimpin langsung oleh Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid.

Dihadiri jajaran Forkopimda, OPD, dan sejumlah relawan.

Lanjutnya, apel ini juga menghadirkan Camat. Tujuannya, agar mereka dapat mengantisipasi bencana di daerahnya masingmasing.

CAKRA NUSANTARA

5

LAPORAN DAERAH

Pemberian Penghargaan Purna Bakti dan SK CPNS

PANGKEP -- Dalam rangka hari Korps Pegawai Republik Indonesia(KORPRI) ke 49 tahun 2020.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Pangkep, Hj Suriani mengatakan, Pengurus KORPRI Kabupaten Pangkep merangkaikan acara penyerahan piagam penghargaan dan tali kasih kepada purna bakti pegawai sebanyak 240 orang.

6

CAKRA NUSANTARA

Selain itu, juga diserahkan surat keputusan(SK) Calon pegawai negeri sipil(CPNS) formasi tahun sebanyak 183 orang. Terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga guru dan tekhnis lainnya.

"Mereka baru CPNS, selanjutnya mereka akan mengikuti prajabatan,"ujarnya.

Pemberian piagam penghargaan

dan tali kasih kepada purna bakti dan penyerahan SK CPNS oleh Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid, di ruang pola Setda Pangkep, Senin(30/11/20).

Bupati Pangkep dua priode itu mengucapkan terima kasih kepada purna bakti atas pengabdiannya selama ini.

Ia juga menyampaikan selamat kepada CPNS yang baru saja menerima SK.

LAPORAN DAERAH

Perintah Tegas Jenderal Idham Azis: Tembak Mati Saja KAPOLRI Jenderal Idham Azis langsung memerintahkan Satgas Tinombala memburu kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang membantai satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) Jumat (27/11) lalu.

Jenderal bintang empat ini memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati kelompok yang dipimpin Ali Kalora itu apabila melawan saat ditangkap.

“Saya sudah bilang ke anggota, tindak tegas mereka. Jika ketemu kalau mereka melawan, tembak mati saja,”ujar Idham dalam keterangannya, Senin (30/11).

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu pun menegaskan negara tidak boleh kalah dengan kelompok teror yang sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap masyarakat apapun dalihnya.

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini menambahkan, selain Polri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga sudah menerjunkan pasukan TNI untuk mencari dan mengepung kelompok Ali Kalora.

“Kami akan cari sejumlah tempat yang selama ini jadi persembunyian kelompok Ali Kalora,” tegas Idham.

Presiden

Jokowi

sebelumnya

mengaku sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengatasi serangan teror tersebut. Dia meminta Kapolri untuk mengusut tuntas pelaku teror hingga ke akarnya.

Dia juga memerintahkan Panglima agar mengerahkan pasukannya menjaga kawasan yang menjadi sasaran teror.

“Saya sudah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut tuntas jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akarnya,” ungkap Jokowi dalam keterangannya, Senin (30/11).

CAKRA NUSANTARA

7

LAPORAN DAERAH

PROGRAM BANTUAN SEMBAKO DAN LAINNYA UNTUK KESEJAHTRAAN MASYARAKAT PANGKEP Kepala dinas Sosial Kabupaten Pangkep Hj Najemah yang dikonfirmasi diruang kerjanya menjelaskan bahwa,semua bantuan sosial dari pemerintah pusat telah dikucurkan kepada masing masing desa dan kelurahan.

Katanya Lanjut Kadis sosial Pangkep mengatakan jika setiap bantuan sosial dari pemerintah pusat sudah diterima namun jika ada kepala Desa dan kelurahan yang menyalahgunakan wewenang tersebut maka kami tidak bertanggung jawab atas perilaku oknum pemerintah desa dan kelurahan.Ujarnya Oleh karena itu jika ada masyarakat yang tidak menerima dan mereka terdaftar tentunya harus diberikan haknya kecuali mereka tidak didaftar tentunya tidak diberikan bantuan.ucapnya Sementara itu Jika ada warga masyarakat belum terdaftar diharapkan pedes dan Pemluh segera dievaluasi karena apa yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah maka kita tidak bisa bermain atau menganti karena sesuatu hal,sehingga masyarakat bisa jadi mereka protes kebijakan yang dilakukan oleh pedes dan Pemluh.Tandasnya Kasus sosial Pangkep Hj Najemah harapkan agar jangan sampai terjadi diskriminasi terhadap

8

CAKRA NUSANTARA

Kadis DINAS sosial Pangkep Hj Njemah

warganya mereka itu adalah warganya sendiri tentu dihimbau untuk meberikan haknya kepada masyarakat apalagi saya yang

tidak mampu dan kaum duafa.

Pungkasnya ( RED CN/REF NN BP 01)

LAPORAN DAERAH

USAI PILKADA SERENTAK DI BULUKUMBA BATALYON KOMPI C PELOPOR BALIK KE BONE CAKRA BULUKUIMBA Gelaran Pilkada serentak Kabupaten Bulukumba telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar berkat kesiapan dari seluruh unsur yang terlibat utamanya kesiapan aparat keamanan dari Polres Bulukumba.IYE Dalam pengamanan Pilkada Serentak 2020 ini, Polres Bulukumba juga melibatkan perkuatan pengamanan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Personel Brimob Batalyon C Pelopor dan 1 Unit personel Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulsel untuk meningkatkan kondusifitas keamanan sebelum , pada saat dan sesudah pemilihan Kepala Daerah Bulukumba yang berlangsung 5 tahun sekali ini.

Setelah melewati tahapan penetapan hasil rekapitulasi suara dan situasi Kamtibmas di Kabupaten Bulukumba relatif kondusif, Minggu, (20/12/2020).

Kabag Ops Polres Bulukumba Kompol Hery yang mewakili Kapolres Bulukumba melepaskan Pasukan Brimob BKO ( Bawah Kendali Operasi) Polres Bulukumba kembali ke Mako.

Pelepasan 1 SSK Personel Batalyon C Pelopor dan 1 Unit Personel Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulsel ini dilakukan di halaman SKB ( Sanggar Kegiatan Belajar) jalan Pahlawan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Kabag Ops Polres Bulukumba yang memimpin jalannya apel pelepasan Personel Brimob BKO Polres Bulukumba dalam arahannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Personel Batalyon C Pelopor dan Gegana Sat Brimob Polda Sulsel

atas loyalitas dan dedikasinya dalam mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Bulukumba. ” Atas nama Polres Bulukumba saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Personel Brimob BKO Polres Bulukumba atas dedikasi dan semangatnya sehingga Pilkada Kabupaten Bulukumba dapat berjalan dengan aman dan kondusif, saya juga menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kapolres karena tidak dapat hadir melepaskan rekanrekan berhubungan Beliau tengah menghadiri sebuah acara,” ungkap Kompol Hery.

Sementara itu saat dikonfirmasi oleh awak media, Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos. membenarkan jika hari ini 1 SSK Personel Batalyon C Pelopor akan kembali ke Mako setelah 2 minggu menjalankan tugas pengamanan Pilkada Serentak di Kabupaten Bulukumba. ” Benar, sesuai dengan permintaan dari Polres Bulukumba, hari ini 1 SSK Personel Batalyon C Pelopor BKO Polres Bulukumba akan kembali ke Mako, kembalinya pasukan ini tentu

juga didasari oleh situasi Kamtibmas di Kabupaten Bulukumba pasca Pilkada Serentak relatif aman dan kondusif,” ujar Nur Ichsan kepada awak media. “ Meskipun demikian sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat, para Personel Batalyon C Pelopor akan selalu siap digerakkan kembali jika sewaktu-waktu situasi keamanan berubah,” tambah Danyon yang beken dengan tagline “ Tindizz” ini.

Di tempat terpisah, Komandan Satuan Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis, P.S.,S.I.K., M.Si. mengatakan bahwa Satbrimob Polda Sulsel akan terus mengawal seluruh tahapan Pilkada Serentak Provinsi Sulawesi Selatan hingga selesai dan situasi dinyatakan aman dan kondusif. ” Sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia, kami akan terus mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pilkada Serentak beberapa Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kondusifitas keamanan tetap terjaga,” pungkas Kombes Pol. Muhammad Anis.Pungkasnya ( RED CN/REF BB)

CAKRA NUSANTARA

9

LAPORAN DAERAH

Awasi Pilkada : Selain Ada Sanksi, Politik Uang Juga Merusak Tatanan Rasionalitas Demokrasi BENGKALIS - Sudah saat nya Pilkada 9 Desember 2020 ini nanti menjadi ajang kesempatan untuk membangun kesamaan sikap, terutama dengan yang namanya politik uang (Money politic), potensi itu harus benarbenar tidak lagi menjadi tolak ukur pemilihan, terutama bagi pemilih, jangan sampai dirusak Iman Kita dengan nilai Uang atau Hadiah yang tidak seberapa itu, Yang Akan Merusak Moral dan Presedium Buruk Nantinya Pemimpin Terpilih Nantinya, selain dari perbuatan nya merugikan dan secara peraturan perundangundangan pun tidak membolehkan, diantaranya masuk bagian sebagai perusak demokrasi.

"Dan itu harus menjadi kesadaran Kita bersama sebut Yhovizar. SH. salah seorang advokat (Pengacara) asal Bengkalis, ia mengatakan imbas buruk dari transaksional politik itu sangat banyak merugikan, selain nantinya publik akan diabaikan karena merasa sudah di beli dan daerah pun rentan akan praktek abnormal "korupsi"..! apalagi kan contoh nyatanya nampak, luruskan saja Bupati Kabupaten Bengkalis Amril mukminin yang hasil akhir kepemimpinan tragis memalukan, Kabupaten Bengkalis Tempat Kelahiran Saya Viral dengan KORUPSI nya dimata Nasional , itu akibat penyakit moral," terang yovi.

Dikesempatan ini, yovi juga coba berbagi informasi mengenai larangan hukum, khususnya bagi masyarakat awam yang sebagai pemilih, hal ini perlu diketahui sebut yopi karena isinya peraturan larangan atas praktek pelangaran politik suap. masyarakat wajib tau atas sanksi UU Pilkada targetnya tidak hanya sebatas pada si pemberi tapi juga penerima di perlakukan sama, pasal di dalamnya mengatur akan hal itu berarti bisa kita

10

CAKRA NUSANTARA

sebagaimana dimaksud pada pasal 73(4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, denda dua ratus juta hingga satu miliar Rupiah.

Lalu sanksi pada ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pahami sebagai instruksi negara yang tegas melarang praktek-praktek tidak sehat," jelasnya.

Sebagai pegangan bersama atas undang-undang pilkada yang sudah di sahkan, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala daerah Gubernur, Bupat/walikota, sebagaimana yang di bunyikan pada pasal 187 A bagi setiap orang yang dengan sengaja terbukti melawan hukum baik lansung maupun tidak lansung yang coba mempengaruhi dan menjanjikan imbalan uang akan dapat di pidana sesuai dengan ketetapan peraturan tersebut. sebagai ancaman nya pun serius ada kurungan dan denda," tutur yopi.

"Sebagaimana bunyi pasal 187 A, ayat (1) menjelaskan, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu

Kemudian Sebagai Tambahan nya untuk ditegaskan, Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," yovi menyebutkan aturan ini juga berlaku pada pilkada 9 desember 2020 nanti, dan Juga Pada Pemilihan nanti nya Bertepatan dengan "Hari Anti Korupsi Sedunia" menurutnya Menyadarkan Pemilihan Tanggal Pada moment itu Untuk Lebih Bijak, masyarakat harus berhati-hati karena kawatir pemilih terjebak akibat kurang memahami akan ancaman Politik uang, dan lagi jual beli suara dalam pemilihan itu tergolong mencederai demokrasi yang secara rasionalitas tidak fair," tutupnya.

(ANHAR ROSAL)

LAPORAN DAERAH

PLT LURAH ANRONG APPAKA ABDUL HALING.SE "PROGRAMKAN PEMBANAGUNAN JALAN BETON CAKRA PANGKEP Program Pembangunan Pemerintah Kelurahan AnrongAppaka.Kecamatan Panglajene.Kabupaten Pangkep.

PLT lurah Anrong Appaka yang ditemui oleh awak majalah cakra NUSANTARA dilapangan menjelaskan bahwa,ada sejumlah rencana Program pembangunan jalan beton dan bantuan dana pokmas yang dikelola oleh mereka berdasarkan peraturan pemerintah seperti halnya ADD dana desa.katanya Menurut Abdul Haling PLT Lurah Anrong Appaka mengatakan bahwa,anggaran pembangunan tersebut itu dikelola oleh pokmas jadi tidak ada keterlibatan saya soal penggunaan dana tersebut.Namun demikian tidak terlepas dari pengawasan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut.Ujarnya Disamping itu Haling mengatakan bahwa.dana tersebut saya selamatkan walaupun waktunya sudah mendadak digunakan kami berharap agar pelaksanaan kegiatan selesai pada waktunya.Tandasnya Sementara itu anggaran POKMAS tersebut digunakan untuk pembangunan jalan beton sasarannya adalah dua yang dialokasikan yakni Mancini ayo dan Kampung Parang parang Masing masing menelan anggaran

100 juta.ungkapnya Selain itu bantuan ternak seperti Bebek masing masing warga masyarakat mendapatkan

10 ekor yang diterima oleh 250 kepala keluarga.untuk anggaran 2020 .Tukasnya ( RED CN)

CAKRA NUSANTARA

11

LAPORAN DAERAH

Proyek DAK SMP Negeri 2 Bangkala Bermasalah, Oknum Kepsek Dapat Teguran Keras Menindaklanjuti pemberitaan di media cetak dan online, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Karaeng Denta langsung mendatangi Kahar, Kepala SMP Negeri 2 Bangkala Kabupaten Jeneponto, Selasa (1/12/2020) Menyaksikan kondisi riel pelaksanaan enam (6) item pekerjaan proyek DAK meliputi rehabilitasi laboratorium komputer, rehab ruang laboratorium IPA, rehab ruang perpustakaan, rehab ruang guru serta pembangunan jamban siswa yang menelan anggaran DAK dari Kemendikbud Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp964.200.000, – (sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang diduga bermasalah karena tidak sesuai RAB. PPTK, Karaeng Denta pun langsung memberikan teguran keras kepada oknum Kepala SMP Negeri 2 Bangkala Kabupaten Jeneponto, Kahar.

“Jangan ki main-main dengan pelaksanaan pekerjaan proyek.

Apalagi biayanya cukup besar, ” ungkap Karaeng Denta.

Enam (6) item pekerjaan tersebut dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan tim dari struktur panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan, diduga keras bermasalah dan tidak spesifikasi (RAB) Awalnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bangkala Kabupaten Jeneponto yang akrab disapa Kahar saat diklarafikasi sebelumnya oleh tim koalisi menjelaskan bahwa proyek pekerjaan DAK di sekolahnya telah sesuai dengan petunjuk tekhnis perencanaan awal RAB, sehingga pemakaian bahan konstruksi sudah sesuai dengan spesifikasinya.”

12

CAKRA NUSANTARA

pungkas Kahar.

Sementara informasi yang didapatkan bahwa kepala sekolah seringkali mendapatkan teguran sebelumnya dari pihak PPTK dan fasilitator, terkait penggunaan bahan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Namun kahar tidak pernah mengindahkannya.

dengan fakta pemakaian bahan konstruksi pekerjaan memang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di RAB.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan pekerjaan proyek DAK tersebut bakal dibongkar.

Sementara ditempat terpisah Sekjen Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Syafaruddin mengatakan kepada wartawan bahwa 6 item proyek pekerjaan DAK di SMP Negeri 2 Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, memang banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemakaian bahan konstruksi RAB, sehingga patut diduga adanya Mark up Anggaran dengan sengaja mengurangi kualitas dan mutu dari pekerjaan tersebut, sehingga mengarah kepada tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan Negara, kata Syafaruddin menegaskan.

Berdasarkan hasil investigasi oleh tim koalisi Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPC Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS) Kabupaten Jeneponto M. Arif K, serta Gerakan Anti Korupsi Republik Indonesia (GERAK RI) Syamsuddin, disaksikan langsung oleh Kepala Sekolah bahwa pembuktian sesuai

Ditempat terpisah yaitu di Jl. Lingkar Jeneponto, Selasa, (1/12/2020), Ketua Sepernas DPC Jeneponto mengatakan kepada wartawan bahwa pekerjaan proyek DAK di SMP Negeri 2 Bangkala Kabupaten Jeneponto bermasalah karena diduga ada menggunakan kayu bekas dan pembesiannya tidak tepat. (*)

Kini, setelah mendapat teguran keras dari PPTK, Karaeng Denta. Kahar, Kepala SMP Negeri 2 Bangkala harus mempertanggungjawabkan semua permasalahan terkait pekerjaan proyek DAK yang diduga bermasalah tersebut.

LAPORAN DAERAH

PA 212 Ancam Bawa Massa Jika Habib Rizieq Diperiksa, Polisi Beri Jawaban Telak!

Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyebut akan tercipta kerumunan massa jika Habib Rizieq Shihab datang memenuhi panggilan polisi besok. Polisi menegaskan akan membubarkan massa jika menimbulkan kerumunan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya mengimbau Habib Rizieq Shihab tidak membawa massa saat menjalani pemeriksaan. Dia menyebut kehadiran Habib Rizieq cukup ditemani tim pengacara.

“Sebaiknya disarankan kalau memang datang cukup membawa pengacaranya saja. Intinya kita mengharapkan dia datang dengan situasi pandemi COVID-19 jangan lagi membuat kerumunan,” kata Yusri saat dihubungi detikcom, Senin (30/11/2020).

Yusri menyebut pihaknya akan mengedepankan sikap persuasif humanis dalam upaya pembubaran kerumunan.

menyebut akan ada massa yang datang ke Polda Metro Jaya jika Habib Rizieq memenuhi panggilan polisi pada Selasa (1/12).

Namun Yusri dengan tegas mengatakan akan membubarkan massa jika terjadi kerumunan masif yang melanggar protokol kesehatan.

“Siap mengawal…. Kalau (nanti) keputusan hadir, sudah dipastikan, seluruh massa pencinta beliau pasti akan turun,” ucap Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin, saat dihubungi, Senin (30/11/2020).

“Kalau tetap memaksa membawa massa yang banyak yang bisa menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan, Polda Metro Jaya akan mengambil langkah tegas dengan cara membubarkan,” tegas Yusri.

Menurut Novel, akan ada konsekuensi kerumunan jika Habib Rizieq dipanggil Polda Metro Jaya.

Menurut Novel Bamukmin, lebih baik Polda Metro Jaya mengurungkan pemanggilan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Persaudaraan Alumni (PA) 212

“Artinya, dengan begini, sudah konsekuensinya akan terjadi

kerumunan. Nggak usah panggil Habib Rizieq,” katanya.

Habib Novel juga menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran harus dicopot jika massa sampai berkumpul di Polda Metro Jaya.

Hal itu, menurut Novel Bamukmin, merupakan konsekuensi kerumunan massa Habib Rizieq saat pemanggilan di Polda Metro.

“Artinya kalau terjadi penumpukan, Kapolda meski dipecat itu sebagaimana Kapolda lain dicopot, gubernur dipanggil, ini juga artinya, karena melakukan kebodohan, tak memikirkan pandemi, hanya memikirkan arogansi kekuasaan saja.

Ini kebodohan saja kalau sampai Habib Rizieq dipanggil,” katanya.

CAKRA NUSANTARA

13

LAPORAN DAERAH

Di Tengah Pandemi, Kepala UPT SDN 6 Lokkasaile: Persiapan Ulangan Siswa PANGKEP - Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) SDN nomor 6 Lokkasaile Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Hj Rosliani, S, Pd saat ditemui diruang kerjanya bersama para guru yang sedang sibuk persiapan semester untuk siswanya Senin (1/12/2020) mengatakan bahwa para guru lagi persiapan ulangan para siswa.

(Daring) dan Luar Jaringan (Luring), dengan melakukan pembelajaran dibeberapa tempat rumah warga atau dibalai.

orang, dan hal ini sistem luring, lain halnya kalau sistem daring, yang hanya guru memberikan materi lewat Hp dan siswa mengerjakannya.

Diapun mengakui bahwa cara belajar mereka tidak ssemaksimal seperti tatamuka diruang kelas, semua itu karena kondisi pandemi covid-19.

Dia menjelaskan bahwa di tengah kondisi Pandemi Covid19, siswa kami sudah 8 bulan ini hanya belajar lewat Dalam Jaringan

Namun demikian semangat para guru tetap melakukan tugasnya dengan mendatangi setiap kelompok siswa yang terdiri dari 5

Hj Rosliani berharap agar pandemi ini cepat berlalu dan para siswa kembali belajar sebagaimana sebelumnya, tatamuka diruang kelas, apalagi sekarang Pangkep sudah berada pada sona hijau semoga cepat dilakukan pembelajaran tatamuka diruang kelas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

14

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

Begini Cara Kapolres Pangkep Tingkatkan Sinergitas Sesama Penegak Hukum PANGKEP - Tingkatkan sinergitas Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo, S.I.K Coffee Morning bersama Kajari Pangkep Surasbiono, SH, MH, Kepala Panitera Pengadilan Negeri Pangkep Sadar Suanna, SH dan Kepala Lapas kelas II B Pangkep bertempat di Lapangan Badminton Adhyaksa Kajari Pangkep, Selasa 1/12/2020 Kapolres Pangkep mengatakan

bahwa coffee morning ini sebagai koordinasi dan silaturahmi sesama penegak hukum.

terus sehingga komunikasi terjalin lebih baik sebagai ajang silaturahmi sesama penegak hukum, ujarnya.

"Semoga kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum makin lebih baik lagi dengan adanya coffee morning sehingga terjalin silaturahmi" ujar Kapolres.

Hadir dalam coffee morning itu Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, KBO Reskrim, Kanit Tipikor, Kanit Tipiter, Kasipidum, Kasi barang bukti, Kasubbag Bin, Para Kasubsi penyidikan dan penuntutan Kajari Pangkep .

Senada dengan itu Kajari Pangkep mengharapkan kegiatan ini berlanjut

CAKRA NUSANTARA

15

LAPORAN DAERAH

MPP Masiga Barru Jadi Lokus Rujukan Kemenpan RB Cakra Barru, - Gelombang Study Tiru ke MPP Masiga Center terus berdatangan, Setelah beberapa waktu lalu, Legislator Kota Parepare mengunjungi MPP Masiga Centre yang saat ini menjadi landmark Sulsel.

Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Syamsir S.IP, M.Si,kembali menerima kunjungan Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara bersama rombongan, (12/20).

"MPP Masiga Centre ini, ternyata menjadi salah satu rujukan oleh Pemerintah Pusat untuk jadi Lokus Study Tiru terdekat di Kawasan Timur Indonesia, dan itu membuat

16

CAKRA NUSANTARA

Kabupaten Barru menjadi kunjungan studi pengembangan wawasan, dan saat ini terus menyempurnakan pelayanan" sebutnya.

mereka mendapatkan informasi dari Kemenpan RB,dan memberikan petunjuk untuk belajar pelayanan publik ke MPP Barru"ungkap Syamsir.

Pemkot Kendari yang di Pimpinan langsung Kepala DPMPTSP Satria Damayanti, hadir dalam rangka melihat secara dekat MPP Masiga Centre,dan ingin membuat Pusat Pelayanan Publik yang sama sebagai lokus ideal, dari rujukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di MPP Masiga Centre Kabupaten Barru.

Sebagai Daerah kunjungan, Pemda Barru mengapresiasi setiap tamu Daerah yang hadir untuk berdiskusi dan berbagi informasi terkait pengelolaan dan Pelayanan pada PTSP dan MPP. Hingga saat ini, setelah resmi dibuka 20 Februari lalu yang bertetapan dengan Hari Jadi Kabupaten Barru, sudah ada sekitar 22 Layanan yang disiapkan di MPP, termasuk pelayanan Keimigrasian dan Pajak untuk memudahkan kebutuhan dan layanan kemasyarakat.

"Tamu kita dari Pemkot Kendari,rencananya ingin membangun Mall Pelayanan Publik,

(JUM.C.N)

LAPORAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Barru Kunjungi TOSS Center Kabupaten Klungkung Cakra Barru, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru mengunjungi Metode Program Pengolahan Sampah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali,yang berhasil masuk dalam TOP 99, dan TOP 40 inovasi pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tahun 2018.

Inovasi Pemerintah Kabupaten Klungkung di bidang Penanganan Sampah Terintegrasi ini,menarik perhatian Pemda Barru untuk melihat langsung pengelolaan sampah Plt. Bupati Barru, Ir.H.Nasruddin AM.,M.Si.,bersama Ketua DPRD Barru Lukman T, Sekda Kabupaten Barru Dr.Ir.Abustan.,M.Si,Kadis Pertanian Ir.Ahmad.,M.Si,disambut Sekrataris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Anak Agung Ngurah Kirana bertempat di TOSS Center Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, (11/20).

Pada kesempatan itu,Plt. Bupati Barru, menjelaskan bahwa, Kabupaten Barru yang subur memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah. Disektor Industri, Kerajinan,Pertanian,Perkebunan yang banyak mengahsilkan sampah organik,dan akan diolah menjadi Pellet dan Briket sebagai sumber bio massa dan energy terbarukan.

Selain itu,kita tertarik dengan Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) yang bisa dikembangan di Barru. Apalagi Perusahaan Indonesia Power yang mengelola PLTU Bawasalo sedang merencanakan penggunaan sampah,

limbah, maupun sisa pertanian untuk dikelola menjadi energi terbarukan,jelasnya.

“Tujuan kunjungan ini,bersama OPD terkait ingin melihat Proses Pengolahan Sampah menjadi Pellet dan Briket sebagai sumber energi bio massa dan energy terbarukan.

Dan akan kita kembangkan diBarru,”tambahnya.

Sekda Kabupaten Klungkung Winastra menjelaskan bahwa, metode Pengelolaan Sampah merupakan bentuk komitmen dalam menjaga pelestarian lingkungan.

Salah satu produk unggulan dari TOSS adalah produksi sampah menjadi pellet dan briket sebagai sumber energy terbarukan yang dibuat dari fermentasi cacahan sampah organik dan anorganik.

Pemerintah kabupaten Klungkung yang bekerja sama dengan Indonesia Power dan STT PLN untuk program waste to energy sebagai sumber energi bio massa.Karena selama ini,sampah organik paling dominan.

"Mudah-mudahan kedepannya menjadi Percontohan Pengolahan sampah dan bisa di ATM Oleh Kabupaten lainnya," jelasnya.

Dikatakan, Program TOSS sudah diimplementasikan keseluruh desa di Kabupaten Klungkung,dan berharap bisa dikembangkan keseluruh wilayah di Indonesia. “Dengan ini slogan dari Klungkung untuk Indonesia akan bisa diwujudkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Agung Kirana mengatakan TOSS Center sudah beroperasi sejak Januari 2020,danTOSS Center ini akan menjadi Learning Center semua tehknik pengolahan sampah,mulai dari Pengolahan sampah plastik menjadi paving blok dan aspal,serta mengolah sampah plastik menjadi minyak plastik. "Selain diolah, sampah plastik juga ada yang akan dijual,bahkan ada diolah menjadi pupuk osaki, sebagai bahan bakar pembangkit listrik,"pungkasnya.

(JUM.C.N).

CAKRA NUSANTARA

17

LAPORAN DAERAH

Barru Terima Alokasi Dana Transfer dan Dana Desa Tahun 2021 Cakra Barru, - Masa Pandemi Covid19,membuat Kondisi Keuangan Negara mengalami Defisit, Pemerintah Pusat akhirnya banyak mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang bagaimana cara mengelola kebijakan penggunaan anggaran. Wabah Covid19 adalah sebuah kejadian luar biasa, yang telah membuat banyak sektor penerimaan negara khususnya yang berkaitan dengan pajak dari sektor pariwisata, juga berdampak pada Dana Transfer ke Daerah.

Hal ini dapat dilihat dari menurunnya alokasi dana transfer ke Daerah dan dana Desa, yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Dr,Ir, Abustan,M. Si, dari Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah, (11/20) di Makassar.

18

CAKRA NUSANTARA

Sekda Barru Abustan, optimis bahwa anggaran yang dikelola di 2021, akan dapat digunakan secara efisien dan efektif, sepanjang semua pihak memiliki komitmen kuat dan rasa kebersamaan.

"Memang ada penurunan penerimaan akibat Pandemi Covid19, serta arahan untuk memfokuskan perhatian pada Penanganan Covid19 seperti kesehatan dan pemulihan ekonomi, namun ini semua akan kita lalui bersama" sebutnya setelah menerima Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2021.

Jumlah total anggaran yang diterima, hanya sekira 779 Miliar, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana insentif daerah. Dana

perimbangan sendiri, terbagi atas dana transfer umum, yakni dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU).

DAU Barru di tahun 2021, sekira 498 M, inilah yang dapat dikelola untuk seterusnya dibagi menjadi penggajian, program kegiatan dan belanja lainnya. Sebab, sisanya telah diatur khusus peruntukan penggunaan nya.

"Patut kita syukuri, sebab di 2021 nanti, Barru dapat perhatian dalam anggaran Pemprov Sulsel dengan diakomodirnya pembangunan rest area,dan diharapkan pembangunannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barru, utamanya UMKM yang ada" tutupnya.

(JUM.C.N).

LAPORAN DAERAH

Plt. Bupati Barru Lantik jajaran Perseroda SNB Cakra Barru, - Plt. Bupati Barru H.Ir. Nasruddin,AM,M.Si,melantik dan mengambil sumpah tiga direksi Perusahaan Daerah (Perseroda) Samudra Nusantara Barru. Ketiganya diharapkan menjadi penentu kebijakan dan keberhasilan Perusahaan Daerah masa Periode 2020-2025,yang berlangsung di ruang kerja Bupati Barru, (11/20).

Plt. Bupati Barru menyampaikan selamat kepada para jajaran Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Samudra Nusantara Kabupaten Barru yang telah melalui proses seleksi,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kini dilantik dan diambil sumpahnya.

"Dengan dilantiknya para Direksi Perusahaan Daerah (Perseroda) Kabupaten Barru masa Jabatan 20202025, merupakan tahapan awal dalam melaksanakan tugas selaku Direksi untuk bekerja sebaik-baiknya" katanya.

Olehnya itu,untuk dapat menjalankan dan mengembangkan Perseroda yang berkaitan dengan pelayanan jasa kapal, penumpang dan jasa kepelabuhanan lainnya segera teratasi.

Dikatakan, Pemda Barru selaku Pemegang Saham terbesar, mengingatkan agar para direksi menyiapkan kelengkapan yang berkaitan dengan operasional administrasi perusahaan.

"Selamat melaksanakan tugas dan berkerja membangun perseroda, saya berharap agar para direksi senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Barru," tutupnya.

Tiga direksi Perseroda sebagai jajaran direksi, adalah : 1.Faisal Baharuddin sebagai Direktur Utama 2.Ir Abdul Samid sebagai Direktur Teknik dan Oprasional

Kepelabuhanan; dan 3.Andi Sukrillah Amir sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Pada kesempatan itu, Direktur Utama Faisal Baharuddin mengatakan, bahwa dengan amanah ini dirinya bersama direksi yang lainnya siap bekerja untuk Perseroda Samudra Nusantara Barru.

"Tentu, kita harus berpikir bagaimana Perseroda ini berkembang dan bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Barru, memberikan kepercayaan kepada jajaran direksi bagaimana upaya selaku pemegang amanah mampu meningkatkan PAD dalam jasa kepelabuhanan dan pelayaran, yang kini menjadi sektor strategis dan pintu kawasan ekonomi khusus di Daerah.

(JUM.C.N).

CAKRA NUSANTARA

19

LAPORAN DAERAH

Diduga Terima Suap Bansos Covid-19 Rp 17 Miliar, Ini Total Kekayaan Menteri Sosial Juliari Batubara

Menteri Sosial Juliari P Batubara diduga menerima suap bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 sebesar Rp 17 miliar.

Akibatnya, Juliari diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepada enam orang, di antaranya merupakan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebagai pejabat publik, Juliari juga tercatat memiliki harta kekayaan yang jumlahnya cukup besar.

Harta kekayaan Juliari yang terdaftar dalam laporan kekayaan harta pejabat negara (LHKPN) tercatat Rp 47,18 miliar.

Dilansir dari situs e-lhkpn.go.id, Juliari terakhir menyetorkan LHKPNnya pada 30 April 2020 untuk laporan periodik 2019.

Kekayaan Jualiari terdiri dari aset dan bangunan, antara lain aset yang

20

CAKRA NUSANTARA

ada di Badung (Bali), Simalungun (Sumatera Utara), Bogor (Jawa Barat), dan Jakarta, dengan total Rp 48,1 miliar.

Melansir Tribunews.com, Juliari juga memiliki alat transportasi berupa mobil Land Rover Jeep tahun 2008 senilai Rp 618 juta.

Dia juga mempunyai beberapa harta bergerak lainnya senilai Rp 1,1 miliar.

Tak hanya itu, bendahara umum PDI-P itu juga memiliki surat berharga senilai Rp 4,65 miliar, serta kas dan setara kasnya Rp 10,2 miliar.

Secara total, Juliari memiliki harta Rp 64,7 miliar.

Namun, karena ia memiliki utang sebesar Rp 17,5 miliar, maka total hartanya hanya Rp 47,18 miliar.

Adapun Juliari ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial periode 2019-2024 yang diumumkan pada 23 Oktober

2019.

Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (5/12/2020) dini hari, KPK melakukan OTT dan mengamankan enam orang terkait penyalahgunaan dana bansos Covid-19.

Keenam orang itu adalah MJS, direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN, dan seorang pihak swasta berinisial SJY. Atas tindak lanjut OTT tersebut, Juliari Batubara ikut diburu karena diduga menerima uang suap sekitar Rp 17 miliar.

Jumlah tersebut terbagi atas Rp 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama dan Rp 8,8 miliar pada pelaksanaan bansos sembako periode kedua.

KPK menyebutkan, uang tersebut diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari

LAPORAN DAERAH

Kearsipan Kabupaten Barru Terbaik di Sulsel Cakra Barru, - Kabupaten Barru seakan tak pernah berhenti meraih berbagai penghargaan dan prestasi dari Kerja Cerdas, Kerja Keras,dan Kerja Terukur di penghujung Tahun 2020 ini.

Salah satunya adalah, Juara Pertama untuk Kategori Kearsipan Daerah Se Sul-sel.

Gubernur Sul-sel melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Piala dan Piagam pada Juara Pertama Terbaik Sulsel, yang diterima langsung Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Barru, Drs. Fariadi Abujahja, MM,.

Penyerahan apresiasi atas kinerja dan kedisiplinan pengelolaan Arsip ini digelar khusus dalam Penganugerahan Pemenang Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota yang digelar di Makassar, (11/20).

"Kita meraih Peringkat Pertama sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Terbaik,dengan mampu mengungguli 24 Kabupaten/ Kota di Sul-sel,dan berhak mewakili Sul-sel Lomba LKD Tingkat Nasional Tahun Depan" kata Fariadi saat itu.

Keberadaan Arsip sebagai rekaman Kegiatan atau Peristiwa dalam berbagai bentuk, dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat dan diterima oleh organisasi dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Kita dinilai telah memiliki dokumen Paripurna, terutama jadwal retensi arsip (JRA) yang telah kita atur dalam Peraturan Bupati.

Kearsipan, serta sarana prasarana arsip telah difasilitasi berupa depo arsip dan lemari arsip yang sesuai

standar regulasi" tambahnya.

Adanya penganugerahan ini, menjadi legitimasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana amanat undang-undang. Kearsipan juga tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Daerah yang menghargai kinerja dan kedisiplinan bagi pegawai.

Disamping itu,Kearsipan bersama jajarannya memang sangat antusias dan peduli, apa lagi punya Fungsional Arsiparis Barru, bernama Dahran,S. Sos yang dinilai memiliki kepedulian tinggi,hingga mampu membina sampai kearsipan Desa dan Kelurahan.

"Ini yang menjadi nilai Plus, selain sisi regulasi dan fasilitas, sehingga Pemda Barru telah menjadi teladan dalam melakukan pembinaan sampai baik tingkat Desa maupun Kelurahan," tutupnya.

(JUM.C.N).

CAKRA NUSANTARA

21

LAPORAN DAERAH

Camat Tompobulu Gelar Tudang Sipulung Appalili Maros.Cakra Nusantara - Camat Tompobulu, Kabupaten Maros, Nasruddin S.Hut, buka Musyawarah Tudang Sipulung atau Appalili, hadapi musim tanam 2020 - 2021, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tompubulu, Kabupaten Maros, Selasa (1/12/2020).

Camat Tompobulu, Kabupaten Maros, Nasruddin S.Hut, mengatakan, Musyawarah Tudang Sipulung atau Appalili digelar untuk menentukan waktu tanam bagi petani, di Kecamatan tersebut.

“Kita berharap kegiatan ini bukan hanya sebagai kegiatan rutin yang

22

CAKRA NUSANTARA

diselenggarakan setiap tahun, tetapi kegiatan ini juga merupakan evaluasi dari kegiatan tanam padi sebelumnya, dalam upaya meningkatkan produksi padi para petani,” ujarnya.

Lanjut Pak Nas sapaan akrabnya menyampaikan, dimusim tanam tahun ini, petani mengikuti saran para penyuluh dan petugas pertanian di lapangan, agar dapat menghasilkan padi yang sukses panen.

Selain itu, ketersediaan air harus betul-betul menjadi pertimbangan dalam penentuan waktu tanam, paparnya.

“Sebelum penentuan waktu menanam padi pada musim tanam ketiga tahun ini, dilakukan penyuluhan oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Tompobulu dan Petugas Pengamat Hama Penyakit (PHP) Kecamatan Tompobulu,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti Kelompok Tani, Kepala Desa se Kecamatan Tompobulu, Kepala Dusun, Ketua RW dan RT, Bhabinkantibmas dan Babinsa, serta kader PKK dan wakil dari pemuda.

(Zainal Korwil 02 Majalah Cakra Nusantara Kabupaten Maros, Bone, Soppeng).

LAPORAN DAERAH

Pemerintah Desa Rompegading, Dapat Penghargaan Dari Kementerian Desa (DPDTT)

Maros.Cakra Nusantara Kepala Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan, Arfah S.pd menerima penghargaan dari Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT)dan diserahkan langsung oleh pendamping Desa, bagian pemberdayaan (PDP) Pipit niken susilo di Kantor Desa ,"tutur Kades Rompegading Arfah S.pd Penghargaan ini adalah keberhasilan pemerintah Desa Rompegading dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I tepat waktu,"ujarnya Lanjut Arfah mengatakan

pada awak media ini, Kamis 3 12 2020 , bahwa saya selaku kepala pemerintahan Desa Rompegading sangat berterima kasih Kepada Menteri (DPDTT) Abdul Halim Iskandar, atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

Penghargaan ini, nantinya dijadikan motivasi kepada semua stakeholder pemerintah Desa Rompegading, sehingga kedepannya bekerja lebih giat lagi tentunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Desa Rompegading,"tandasnya "Penghargaan ini adalah perestasi yang sangat membanggakan yang patut kita syukuri sebagai warga Desa Rompegading, penghargaan

ini, bukan milik Kepala Desa Rompegading, tetapi penghargaan ini adalah milik warga Desa Rompegading," tandasnya Lanjut Arfah mengatakan saya selaku kepala pemerintahan Desa Rompegading mengucapkan Banyak terima kasih kepada (BPD) Desa Rompegading, Bhabinkamtibmas, Babinsa Serta Pendamping Desa dan para kepala Dusun dan Rt.Se Desa Rompegading semua Staf Desa berkat Sinegritas dan kerja sama yang baik,sehingga penghargaan ini diterima sekarang, perestasi ini harus dipertahankan.tutup Kades Rompegading Arfah S.pd.

(ZAINAL KORWIL 02 MAJALAH CAKRA NUSANTARA KABUPATEN MAROS,BONE, SOPPENG).

CAKRA NUSANTARA

23

LAPORAN DAERAH

Desa Bontomatinggi Terima Penghargaan dari Menteri DPDTT Maros.Cakra Nusantara Kepala Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Khairul, terima penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), melalui kurir salah satu jasa pengiriman.

Penghargaan itu, menyusul keberhasilan Kepala Desa Bontomatinggi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I tepat waktu.

Khairul yang ditemui wartawan mengatakan, sangat berterimakasih Kepada Menteri DPDTT, Abdul Halim Iskandar, atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

Penghargaan ini, merupakan kado terindah diakhir tahun 2020, yang diterima desanya.

"Penghargaan ini, bukan milik Kepala Desa Bontomatinggi, tetapi penghargaan ini adalah milik BPD (Badan Pemerintahan Desa), Kepala Dusun, Ketua RT, khususnya milik warga Desa Bontomatinggi. Kalau bukan karena kerjasama mereka, belum tentu Desa Bontomatinggi mendapatkan penghargaan dari Kementerian DPDTT. "Ini adalah kado terindah buat Desa Bontomatinggi dipenghujung tahun 2020, ujar Khairul.

Sementara Camat Tompobulu, Kabupaten Maros, Nasrudin S.Hut, mengatakan, sangat bersyukur, karena ada beberapa desa di wilayahnya yang mendapatkan penghargaan dari Menteri DPDTT, atas keberhasilan penyaluran BLT DD

24

CAKRA NUSANTARA

Tahap pertama, tepat waktu, tutup Camat Tompobulu, Kabupaten Maros, Nasrudin S.Hut. (ZAINAL KORWIL 02 MAJALAH CAKRA NUSANTARA, KABUPATEN MAROS,BONE, SOPPENG)

LAPORAN DAERAH

Kades Alatengae Wujudkan Pertanian Maju dan Modern Dalam Membangun Desa Maros.Cakra Nusantara, Sampai saat ini sebagaian besar penduduk Indonesia masih tinggal di perdesaan, dan sebagian besar pendapatan utamanya adalah di sektor pertanian. Oleh karena itu, kemajuan suatu masyarakat perdesaan sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan pembangun pertanian itu sendiri.

Kepala Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Abdul Azis S.Sos, saat ditemui di Kantor Desanya, Jumat (4/12/2020), mengatakan bahwa sektor pertanian di Desa Alatengae, mempunyai peran penting dalam peningkatan

kesejahteraan petani dan pemerataan pendapatan, yang dapat dilihat dari membaiknya NTP (Nilai Tukar Petani) dan menurunnya Rasio Gini (Kesenjangan Pendapatan dan Kekayaan), di desanya, ujar Azis.

garda terdepan dalam ketahanan pangan, sebab semangat dalam pemenuhan pangan bagi 300 jiwa warga Kabupaten Maros, berada di tangan para petani," jelasnya.

Menurutnya, pertanian di Desa Alatengae, kini menjadi salah satu "Desa Pertanian Maju," berbasis ketahanan pangan di Kabupaten Maros, yang harus didorong dengan berbagai dukungan dan teknologi pertanian yang maju dan modern yang terus tumbuh di tengah ancaman krisis pangan.

Lanjut Mantan Ketua DPC Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Maros ini mengatakan, “Ketahanan pangan kita masih terjaga. PDB (Produk Domestik Bruto), di sektor pertanian masih tumbuh. Mengapa tumbuh ? Karena petani di Desa Alatengae, masih semangat untuk berproduksi,” ujar Azis.

“Petani patut dihargai sebagai

(ZAINAL KORWIL 02 MAJALAH CAKRA NUSANTARA, KABUPATEN MAROS,BONE, SOPPENG)

CAKRA NUSANTARA

25

LAPORAN DAERAH

Andi Chaidir Syam Dipastikan Jadi Bupati terpilih di Pilkada Maros Maros Cakra Nusantara, - Pemilihan Bupati Maros Priode 2021 - 2026, mirip pemilihan Presiden Amerika terpilih Joe Biden.

Hari ini, Rabu (9/12/2020), Chaidir Syam akan dicatat sebagai Bupati Maros ke 15, di usianya yang ke 43 tahun, sedangkan Suhartina Bohari, akan dicatat sebagai Wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Maros, priode 2021 - 2026, atau Wakil Bupati ke 3 di Maros.

Dari

26

hasil

pemantauan

CAKRA NUSANTARA

wartawan, di 22 desa di Kabupaten Maros, Chaidir - Suhartina, telah memenangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros, dan akan menjadi Bupati terpilih didampingi Suhartina Bohari sebagai Wakil Bupati terpilih.

Hal spesial pada Pilkada Maros, terbatas pada dua hal. Jika dicek lebih jauh, ada berbagai catatan dan capaian unik dalam Pilkada kali ini. Pertama Pilkada Maros dalam suasana mengantisipasi Virus Corona (Covid-19) mengubah situasi, agar warga tidak membludak di tempat

pemungutan suara, dan mereka dianjurkan mengikuti Protokol kesehatan dengan, mencuci tamgan, memakai masker, dan jaga jarak.

Dampak dari pilihaan yang berlangsung menegangkan itu, Chaidir sempat diprediksi tertinggal dari rival - rivalnya. Namun, begitu surat-surat suara dari berbagai TPS itu masuk, dia pun membalikkan keadaan dan keluar sebagai pemenang.

(ZAINAL KORWIL 02 MAJALAH CAKRA NUSANTARA KABUPATEN MAROS, BONE, SOPPENG,WAJO)

LAPORAN DAERAH

Andi Chaidir Syam Menggunakan Strategi Big Data untuk Memenangkan Pilkada di Kabupaten Maros Ditulis oleh : Andi Zaenal Abidin Guntur Maros Cakra Nusantara , - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros telah usai, dari hasil perhitungan cepat nomor urut 2 mendapatkan 48, 4 % suara, pasangan nomor urut 3 mendapatkan 32, 6 % suara, dan nomor urut 1 mendapat 19,1 % suara.

dalam komunikasi untuk membangun hubungan dengan pemilih yang ditarget, dimana hal ini diungkapkan dalam jurnal yang ditulis oleh Claes H. de Vreese.

Siapa sangkah empat puluh tiga tahun yang lalu, seorang anak yatim piatu yang lahir di Kabupaten Bone 2 Februari 1977, bisa terpilih menjadi orang nomor satu di Kabupaten Maros.

Strategi ini menggunakan medium-medium yang lebih spesifik jika dibandingkan kampanye atau iklan politik pada umumnya, dengan cara menyasar langsung pemilih menggunakan media sosial secara sopan dan elegant.

Strategi apa yang digunakan Pasangan Chaidir Syam - Suhartina Bohari, dengan tagline "Hati Kita Keren" hingga menang dalam Pilkada Maros Priode 2021 - 2026 ?

Yang membuat Chaidir berbeda dari Pasangan Colon Bupati lainnya adalah, Chaidir memiliki strategi microtargeting, dimana Strategi ini mulai banyak dibicarakan, padahal tidak banyak orang tau kalau Chaidir sudah mempraktikkannya sejak dia mulai menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maros beberapa tahun lalu. Strategi inilah yang dianggap banyak membantu diferensiasi dirinya dibandingkan Calon Bupati lain.

Strategi microtargeting memang dapat dikatakan sebagai salah satu cara baru yang digunakan oleh partai politik dan kandidat di seluruh dunia, terutama pasca Pilpres AS 2016 yang dianggap sangat mengejutkan.

Politic microtargeting merujuk pada penggunaan cara yang berbeda

Apart from the above, Chaidir also uses Big Data techniques to win elections (selain yang diatas, Chaidir juga Menggunakan teknik Big Data untuk Memenangkan Pemilu), dimana "Big Data" atau bagaimana cara memaparkan teknologi guna “memanipulasi" wilayah pemilihan dengan cara gerrymandering dan microtargetting.

"Gerrymander" atau "Gerrymandering" sebutan dari Harian The Boston Gazette terkait hasil Pemilu Gubernur Massachusetts Maret 1812. Dimana Calon Gubernur Elbridge Gerry yang kalah telak dalam perolehan suara, bahkan keluar sebagai pemenang dalam pemilu, yang mana kemenangannya ditentukan perolehan suara pada sejumlah Kecamatan dan bukan berdasarkan jumlah penduduk.

Gerrymandering adalah gabungan dua kata “Gerry" dan “Salamander".

Gerry adalah Calon gubernur Elbridge Gerry.

Sedangkan Salamander adalah sebaran daerah pemilihan dengan sedikit penduduknya dan dimenangkan oleh Gerry, yang jika dipetakan menyerupai kadal raksasa.

Dalam konstitusi AS, sistem mengotak-atik dapil ini sering dilakukan untuk memenangkan pemilihan dan menurut Newkirk, taktik Gerrymandering menjadi jauh lebih ekstrem setelah hadirnya big data.

Referensi dari berbagai media di Amerika.

(ZAINAL KORWIL 02 MAJALAH CAKRA NUSANTARA KABUPATEN MAROS,BONE, SOPPENG,WAJO

CAKRA NUSANTARA

27

LAPORAN DAERAH

Menebak Keyakinan, Andi Chaidir Usai Mencoblos di TPS 10 Maros.Cakra Nusantara Calon Bupati Maros nomor urut 2, Chaidir Syam beserta keluarga, menggunakan hak pilihnya pada Pilbup Maros 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Pettuadae.

TPS ini berada di Kantor Karang Taruna, Jl. Azalea, Kabupaten Maros.

Lokasinya memang dekat dengan rumah Calon Bupati Maros, Chaidir Syam.

Dari sisi dekorasi, tidak ada yang istimewa dari TPS tempat Cabup Maros ini memberikan suara. Perbedaan mencolok adalah Pembatasan pemilih, dengan mengacu pada protokol kesehatan.

Chaidir Syam bersama istrinya Hj Ulfiah Nur Yusuf, keluar dari kediamannya di Jl. Flamboyan, No 17 Maros, Rabu sekitar pukul 08.30 WIT, menggunakan kemeja batik dan Hj Ulfiah menggunakan baju hijau dan

kudung berwarna kuning, dan tiba di TPS lebih awal dari yang dijadwalkan.

Saat ditanya apakah ia yakin akan menang atau tidak, Chaidir tidak menjawabnya. Dia tak ingin terburuburu mengatakan akan menang.

“Ya nanti dilihat lah, sabar. Dalam beberapa jam juga udah kelihatan,” terangnya.

Selanjutnya, Chaidir akan berkeliling ke sejumlah TPS di Maros, untuk memastikan pelaksanaan Pilbup Maros berjalan dengan lancar.

Namun dirinya hanya akan memantau dari kejauhan. "Lihat-lihat dari jauh, tidak masuk ke TPS," ujarnya Biodata : - Nama : H.A.S.Chaidir Syam - TTL : Bone, 2 Februari 1977 - Alamat : Jl Flamboyan, No 17 Maros - Istri : Hj Ulfiah Nur Yusuf

Pendidikan : 1. TK Raodatul At-Fal Depag Maros 2. SDN 1 Maros 3. Ponpes IMMIM Putra 4. SMPN 2 Maros 5. SMAN 1 Maros 6. S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas 7. S2 Fakultas Hukum UMI - Riwayat organisasi : 1. Ketua HPPMI Maros 2. Ketua Pemuda Muhammadiyah Maros 3. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Maros 4. Ketua KNPI Maros 5. Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Maros 6. Ketua RAPI Maros 7. Sekretaris DPD PAN Maros 8. Ketua Barisan Muda PAN Sulsel 9. Ketua DPRD Maros 10. Wakil Ketua DPRD Maros (ZAINAL KORWIL 02 MAJALAH CAKRA NUSANTARA KABUPATEN MAROS, BONE,SOPPENG, WAJO)

28

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

Forkopimda Barru Tinjau Langsung TPS Tiap Kecamatan Cakra Barru Tim Desk Pemilukada dan Tim Kordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barru melakukan tinjauan Langsung, disetiap Kecamatan.

Tim Forkopimda dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru, Ir. H. Nasruddin AM.,M.Si, dengan mengambil sampel satu TPS disetiap Kecamatan, (9/20).

Misalnya di Kecamatan Pujananting, yang langsung disambut Plh Camat Pujananting, Syamsir, S.IP, M.Si bersama segenap unsur pimpinan Kecamatan,dengan melaporkan pelaksanaan pemungutan suara, berjalan aman, tertib sesuai ketentuan.

Melihat langsung ketersediaan perlengkapan cuci tangan, penggunaan masker, dan tertibnya warga Barru menjaga jarak, membuat proses kegiatan penyelenggaraan pencoblosan berjalan dengan baik di setiap TPS.

"Kita memantau dan melihat langsung semua proses yang sudah berjalan tertib dengan kesiapan protokol kesehatan, dan melihat pemilik suara nyaman dalam melaksanakan haknya, dan kita bersyukur semua berjalan lancar," sebutnya.

Dalam pantauan lapangan ini, Wakil Bupati Barru didampingi Sekretaris Daerah Dr. Ir. Abustan, M.Si, yang kadang melontarkan pujian terhadap penyelenggara serta warga yang datang memilih, atas kesediaannya mematuhi protokol kesehatan Covid19.

"Ini yang benar, bawa pulpen sendiri" pada warga di salah satu TPS di Kecamatan Tanete Riaja yang diamati menggunakan Ballpoint yang dibawa sendiri dalam menuliskan kehadirannya," katanya.

Beberapa

pejabat

pemerintah

yang tergabung dalam Tim dan ikuti roadshow tinjauan lapangan, antara lain, Dandim 1405 Mallusetasi, Kapolres Barru, Ketua Pengadilan Negeri Barru, Ketua Pengadilan Agama Barru, dan Kepala Kejaksaan Negeri Barru serta beberapa pejabat terkait.

Dari tujuh kecamatan, yang dilakukan peninjauan lapangan, semuanya berjalan sesuai ketentuan.

Adapun laporan adanya hambatan di salah satu TPS di Kecamatan Barru, dengan sigap, digelar pertemuan dengan semua unsur yang berkewenangan di lokasi TPS tersebut.

KPUD bersama Bawaslu Barru, dengan dihadiri oleh Tim Desk Daerah dan di hadiri langsung salah satu Komisioner KPUD Provinsi Sul-sel untuk hadir di Barru, sehingga gelaran Pemilukada Barru di Tahun 2020, dapat menjadi cerminan sinergitas dalam kedewasaan berdemokrasi yang berjalan sukses aman,dan tertib.

(JUM.C.N).

CAKRA NUSANTARA

29

LAPORAN DAERAH

Kejari Barru Terapkan Program PEN Dan Budaya Anti Korupsi Dalam hal penerapan hukum dalam kasus-kasus yang bermuara korupsi, tetap kami mengacu prosedur dan mekanisme aturan,"terangnya.

"Misalnya terindikasi proyek bermasalah,itu di lihat dan dipelajari sebab kegiatan proyek punya masa kerja batas waktu,itu pun ada beberapa tahapan yang mesti dilalui seperti rekomendasi Bawasda maupun hasil pemeriksaan BPK, jikalau terlihat ada gratifikasi atau ada suap,baru kami masuk," bebernya.

Cakra Barru Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 diperingati setiap 9 Desember yang bertepatan dengan Pilkada serentak, termasuk di Kabupaten Barru.

"Hari ini,diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai bentuk upaya penyadaran publik, bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang sepatutnya dilakukan upaya untuk penindakan maupun upaya pencegahan," kata Ardi Suryanto SH MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Barru saat ditemui di ruang kerjanya.

"Bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi ini,Kejaksaan Negeri Barru di tahun 2020,telah melakukan serangkaian upaya penindakan terkait kasus korupsi di kabupaten Barru,"kata Ardi.

"Seperti kasus korupsi dana Desa pembangunan embun, dua

30

CAKRA NUSANTARA

kali dianggarkan untuk kegiatan yang sama, dan sudah ada 3 orang terdakwa telah menjalani proses persidangan,dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp.600 juta," bebernya.

Di tahun 2020 ini juga,pihak kami telah menangkap DPO terpidana kasus korupsi sertifikat prona yang buron selama 9 tahun,dan terdapat beberapa tersangka kasus lain yang kami kejar dan sementara dilacak keberdaannya.

"Terpidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor), pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) Kabupaten Barru, tahun 2007, Tuppu Darman, telah diamankan ketika itu menjabat sebagai Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang juga bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan PAP,"jelas Ardi.

Kedepannya di tahun 2021 mendatang saya berharap tidak mesti harus selalu penindakan yang diterapkan, melainkan juga upaya pencegahan perlu di utamakan,"katanya.

"Selaku Kajari Barru,saya himbau agar program pusat yaitu PEN disosialisasikan dan diterapkan,mengingat bahwa sekarang ini perekonomian negeri kita dalam kondisi menurun,"ujarnya.

"Mengacu kepada Program Pusat yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jika anda tidak korupsi berarti turut membantu dan mendukung Negara dalam Pemulihan kesejahteraan Masyarakat,dan olehnya itu,Program ini perlu dibudayakan ke masyarakat,"jelasnya.

"Adapun temanya pada Hakordia (hari anti korupsi sedunia) ini, yaitu membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi,"pungkasnya.

(JUM.C.N).

LAPORAN DAERAH

Kabupaten Barru raih Penghargaan dari Kemenhumkam RI Cakra Barru; Kementerian Hukum dan HAM Sul-Sel membentuk Tim Penilai untuk mengukur regulasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019,dan hasil penilaian ini, kemudian dianugerahkan kepada Kabupaten / Kota,sebagai bentuk apresiasi dalam memperingati Hari HAM se-dunia.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk Sinergitas Pemerintah Daerah dengan masyarakat,dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh,M. Si, menyebutkan bahwa Kabupaten Barru berhasil meraih nilai yang tinggi dari hasil Penilaian Tim Kemenkumham Sul-Sel .

"Inilah adalah dedikasi dan sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Barru,atas kinerja dan kedisiplinan dalam melayani Publik, sehingga Kabupaten Barru memenuhi syarat sebagai Kabupaten yang Peduli

Hak Azasi Manusia,"sebutnya.

Gubernur Sul-Sel Prof.Nurdin Abdullah pada kegiatan itu, menyerahkan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si, yang berlangsung di Claro Makassar, (14/12/20).

"Penghargaan ini dinilai dari pengambilan kebijakan yang melahirkan regulasi,yang menjadi dasar antara hak dan kewajiban, indikator kedewasaan masyarakat dan kedamaian sebuah daerah, khususnya dalam perlindungan HAM, ini menjadi bukti masyarakat kita paham bagaimana menjalankan kewajiban dan terpenuhi haknya,"kata Bupati Barru slaat menerima Penghargaan ini.

Penghargaan tertinggi dalam pemenuhan HAM ini, merupakan prestasi bagi Kabupaten/Kota yang

telah memenuhi Indikator Penilaian terkait Hak Asasi Manusia,sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten Kota Peduli HAM dan implementasi Perpres No 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa indikator, Kabupaten Barru berhasil mendapatkan penilaian atas pemenuhan hak perempuan dan anak mendapat nilai 100, sebagai poin tertinggi di penilaian ini. Setelahnya, adalah pemenuhan hak kesehatan yang mencapai 83 poin, kemudian disusul hak atas Perumahan dan hak asasi manusia lainnya.

Pada kegiatan ini, dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Hukum dan HAM RI, Gubernur Sul-sel, serta Bupati dan Wali Kota Se-Sul-sel sebagai leading sektor regulasi di Daerah.

(JUM.C.N).

CAKRA NUSANTARA

31

LAPORAN DAERAH

SMAN 5 Barru Wakili Barru Kebersihan dan Keindahan Tingkat Provinsi Cakra Barru ; SMAN 5 Barru yang terletak di Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, akan mewakili Kabupaten Barru Pada lomba Kebersihan dan Keindahan Sekolah Se SLTA Tingkat Provinsi SulSel tahun 2021.

Sekolah lanjutan atas ini,yang merupakan binaan LPMP terus berbenah menyambut event yang digelar tiap tahunnya.

Sebagai Sekolah Adiwiyata yang pernah ikut berbagai kegiatan lomba,tentu harus menyiapkan konsep dan program dalam menyambut event tersebut,salah satunya penataan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, dan rindang.

Lingkungan sekolah harus senantiasa terjaga kebersihannya dari sampah, dengan melibatkan siswa dan para guru.

Kepala UPT SMAN 5 Barru Dr.Syahruddin,M.Pd., menjelaskan bahwa,kegiatan yang akan diikuti sekolah kami adalah bentuk kerja nyata dan sinergitas semua elemen dalam lingkup sekolah,sehingga SMAN 5 Barru dipercaya mewakili Kabupaten Barru ke Tingkat Provinsi.

"Apa yang diraih selama ini tidak terlepas dari bimbingan yang terukur yang ditunjang dengan sarana maupun fasilitas lengkap dan memadai,Disamping penggunaan dana Bos sesuai kebutuhan dan kepentingan siswa," katanya.

Disamping itu,untuk diketahui bahwa "SMAN 5 Barru dengan

32

CAKRA NUSANTARA

jumlah siswa sebanyak 670 orang,dengan jumlah guru dan pegawai 60 orang,juga sarat dengan prestasi,diantaranya ; juara umum 2 OSN tingkat Kabupaten 2020 dengan meraih 2 emas dan 2 Perak.Kemudian juara 1 liga Futsal Se SLTA Tingkat Kabupaten 2018-2020,dan tahun ini 24 siswa melanjutkan ke Perguruan

Tinggi Negeri tanpa tes," tambahnya.

Olehnya itu,kedepan kita berharap apa yang diraih saat ini terus kita tingkatkan akademik maupun non akademik yang terus bersinergi lingkup sekolah,dan bekerja dengan hati untuk mencerdaskan anak bangsa,"pungkasnya.

(JUM.C.N).

LAPORAN DAERAH

Bupati Terima Panghargaan dari BKKBN PANGKEP -- Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid menerima sertifikat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN).

Penghargaan yang diraih atas partisipasi dalam kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor dalam rangka hari keluarga nasional ke 27 tahun.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Hj. Andi Rita Mariani, yang diterima

oleh wakil bupati Pangkep Syahban Sammana, didampingi Plh kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pangkep, Idris Sira di aula kantor DPPKB, Selasa(15/12/20).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Hj. Andi Rita Mariani, penghargaan ini sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah dalam rangka pelayanan KB serentak sejuta akseptor.

Kabupaten Pangkep mendapat angka diatas target, yaitu 139,7.

"Penghargaan ini sebagai apresiasi kepada pemda yang betul-betul memberikan dukungan sehingga capaian program bisa tercapai.

Kemudian ini juga masuk rekor MURI, makanya diberikan penghargaan ini,"ujarnya.

Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana berharap, dengan adanya penghargaan ini untuk menjadi motivasi meningkatkan kinerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

CAKRA NUSANTARA

33

LAPORAN DAERAH

Hatta Rahman Bupati Maros Resmikan Kantor DPD Apdesi Cabang Kabupaten Maros Maros Cakra Nusantara Bupati Maros, Hatta Rahman dan Bupati Terpilih Chaidir Syam, resmikan Kantor DPD Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Maros, Senin(14/12/2020).

Peresmian yang ditandai dengan acara syukuran dan pembacaan ayat suci Al'qulan tersebut, juga dihadiri Bupati terpilih Maros Priode 2021 2026, dan sejumlah Kepala Desa.

Bupati Maros, Hatta Rahman berharap dengan adanya bangunan baru kantor DPD Apdesi Maros, pelayanan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa lebih maksimal.

Sementara Chaidir Syam yang turut hadir pada kegiatan tersebut, juga berharap sama dengan Bupati Maros yakni, semoga dengan adanya Kantor baru DPD Apdesi Maros ini, dapat dimaksimalkan, terkhusus dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, lebih cepat dan efektif” harapnya.

Ketua DPD Apdesi Maros, Wahyu Febri, mengungkapkan bahwa bangunan baru kantor Apdesi ini, adalah milik Bupati Maros, yang pinjamkan ke DPD Apdesi Maros.

"Wahyu berharap semoga kedepan , DPD Apdesi Maros, sudah punya gedung sendiri," tutup Ketua Apdesi Maros, yang juga menjabat Kepala Desa Tenrigengkae.

(ZAINAL KORWIL 02 MAJALAH CAKRA NUSANTARA KABUPATEN MAROS, BONE, SOPPENG, WAJO)

34

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

Pangkep Lelang Jabatan Dirut dan Dewas PDAM PANGKEP-- Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan(Pangkep) melalui bagian perekenomian, membuka lelang jabatan.

Kepala bagian ekonomi Pemkab Pangkep, Sulfida Hasan mengatakan, adapun jabatan yang dilelang itu, Direksi PDAM, Dewan Pengawas PDAM dan Dewan Pengawas BPR Citra Mas. Posisi Direksi PDAM sebanyak satu orang, pengawas PDAM sebanyak

tiga orang. Sementara dewan pengawas BPR Citra Mas sebanyak dua orang.

Lanjut Sulfida, lelang ini terbuka untuk umum. Akan tetapi, calon peserta harus memenuhi sejumlah persayaratan, diantaranya harus lulusan Strata 1 dan memiliki sertifikat tertentu.

"Untuk calon dewas BPR, harus S1 dan bersertifikasi perbankan. Untuk direktur PDAM harus S1 dan memiliki

sertifikasi air, jadi tidak sembarang yang bisa daftar. Sementara untuk dewas PDAM, umurnya harus 60 tahun saat mendaftar,"katanya.

Proses lelang, Pemkab Pangkep melibatkan akademisi dan juga Perpamsi.

Lebih jauh Sulfida mengatakan, untuk informasi lengkap, calon pelamar lelang dapat datang langsung ke bagian ekonomi pemkab Pangkep.

CAKRA NUSANTARA

35

LAPORAN DAERAH

KORBAN TUNGGAL KEBAKARAN KEDIAMAN MILIK SANGKALA DAN MENGALAMI KERUGIAN RATUSAN JUTA CAKRA PANGKEP Fenomena alam panca roba beralih kemusim hujan dimana salah satu rumah warga masyarakat lajang kelurahan samalewa kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep mendadak dilalap api.

korban bencana kebakaran yakni dua unit sepeda motor merek Vega dan Honda serta surat sertifikat rumah semua itu tidak dapat diselamatkan.diperkirakan kerugian korban diperkirakan ratusan juta Ujarnya

Menurut korban bencana kebakaran Sangkala yang dikonfirmasi ditempat kejadian tersebut mengatakan bahwa,kronologisnya kejadian sekitar jam.19 00 wita akibat arus listrik Katanya

Warga masyarakat setempat mengatakan bahwa,saat kejadian hujan redah ketika itu terlihat dari kwh listrik mengeluarkan bunga api hingga api begitu cepat menyambar seluruh rumah hingga meninggalkan puing puing rumah.

Ucapnya

Lanjut dangkala menjelaskan bahwa,seluruh isi rumah tidak ada yang disematkan karena api begitu cepat melalap rumah hingga puing puing rumah saja tampak terlihat didepan mata.katanya Oleh karena itu dari data yang dihimpun oleh awak Majalah Cakra Nusantara " Nurani yang dikonfirmasi menyoal kerugian

36

CAKRA NUSANTARA

Disamping itu ketika api lagi bergejolak barulah petugas kebakaran datang kemudian menyemprotkan air disekitar rumah penduduk untuk. mencegah.api menyambar rumah warga.Paparmya Sementara itu korban sangkala mengatakan bahwa sudah ada

bantuan dari masyarakat seperti pakaian bekas serta beras dari warga masyarakat.

Selain itu bantuan dari Partai Nasdem seperti Indo Mie, lima dos telur empat Rak, minyak kelapa.

Untuk sementara bantuan dari pemerintah hingga saat ini belum diturunkan.

Pungkasnya ( RED CN/ REF BP NN 01)

LAPORAN DAERAH

Tertinggi di Bungoro, Partisipasi Pemilih di Pangkep Capai 83.29 persen Angka tingkat partisipasi pemilih di Pangkep dalam pilkada 2020 melebihi target yang dicanangkan.

Dari target partisipasi 78 persen, tingkat partisipasi masyarakat justru mencapai 83.29 persen.

Anggota KPU Pangkep, Saiful Mujib mengatakan, bahwa capaian partisipasi pemilih tersebut tak lepas dari peran kawan-kawan adhoc, baik PPK, PPS dan KPPS yang gencar melakukan sosialisasi.

Begitupun juga PPDP yang beberapa bulan lalu mendatangi setiap rumah warga Pangkep guna melaksanakan Coklit.

"Alhamdulillah, target kita di Pangkep 78 persen, namun tingkat partisipasi pasca pemilihan yang berlangsung hari Rabu, 9 Desember lalu dan rekapitulasi tingkat Kabupaten yang baru digelar kemarin, mencatat dimana tingkat partisipasi pemilih di Pangkep diangka 83.29 persen," ujar Mujib.

Dikatakan Mujib, rata-rata tiap kecamatan di Pangkep menorehkan prestasi peningkatan partisipasi.

Bahkan dari 13 kecamatan, dua kecamatan partisipasi pemilihnya meningkat tajam, yaitu kecamatan Bungoro dan Pangkajene.

"Kecamatan Bungoro angka partisipasi pemilihnya mencapai 86.70 persen dan Pangkajene mencapai 85.58 persen. Dibanding pilkada 2015 dan pemilu 2019 lalu, partisipasi pemilih di dua

kecamatan tersebut meningkat drastis. Namun begitu rata-rata partisipasi pemilih di semua kecamatan di Pangkep tidak ada yang di bawah 78 persen," ungkap Mujib.

Selain keaktifan penyelenggara adhoc dan kegiatan sosialisasi baik

tatap muka maupun daring yang digelar KPU Pangkep, partisipasi pemilih tersebut juga erat kaitannya dengan masifnya sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses dan pasangan calon dengan mendatangi kantong-kantong pemilih untuk menawarkan program dan visi misi mereka.

CAKRA NUSANTARA

37

LAPORAN DAERAH

Maulid DDI Mangkoso Barru, Hadirkan Tokoh yang "Melawan Takdir"

Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si., "Maulid sebagai penanda kerinduan yang penuh cinta kepada Rasulullah SAW dan memperkuat Keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'Ala."

Cakra Barru; Hal tersebut diungkapkan pada kegiatan Maulid di DDI Mangkoso,yang di dampingi Anregurutta Prof. Dr. KH. Faried Wajdy, LC, MA, bersama segenap unsur pimpinan, insan Akademis dan para Santri/Santriwati, DDI Mangkoso di Tonrongnge, (/12/20).

"Selamat datang kepada Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof.

Dr. H Hamdan Juhannis, MA.,Ph.D atas kehadirannya di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Hal ini tentunya merupakan sebuah kebanggan tersendiri, bukan hanya bagi keluarga besar DDI Mangkoso namun juga bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Barru secara umum" Suardi Saleh.

"Semoga kita termasuk hambahamba Allah yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah SAW karena kecintaan dan keimanan kita kepada beliau. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dunia akhirat," ucapnya dihadapan ratusan Santri/Santriwati DDI Mangkoso.

"Semoga kehadiran bapak rektor membawa keberkahan untuk kita semua" tambahnya.

Kegiatan ini, sangat spesial dengan hadirnya Prof.Dr.Hamdan Juhannis, M.A, PhD, Rektor UIN Alauddin Makassar. Tentu sebagai sosok inspiratif dan kreatif, yang penuh keteladanan, terlebih lagi bagi yang pernah membaca buku karya beliau “Melawan Takdir”.

Disamping itu, Bupati Barru juga menyampaikan agar amanah dilaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin dengan memiliki prinsip, Ikhlas, Ihtiram dan Istiqamah.

38

CAKRA NUSANTARA

Acara yang dirangkai dengan dikukuhkan dan dilantik Pengurus Kampus sebagai penanggung jawab penuh terlaksananya segala aktifitas di Pondok Pesantren DDI Mangkoso.

Ikhlas berarti bekerja semata-mata karena mengharapkan rahmat dan ridha Allah SWT, dan tentunya inilah

kunci keberkahan.

Ihtiram artinya harus memiliki rasa saling menghormati antara satu dengan yang lain, karena adanya penghormatan itulah yang akan membangun sinergitas dan kerja sama antara satu dengan yang lain.

Istiqamah berarti dalam menjalankan tugas ini butuh konsistensi dan ketekunan dari semua pihak. Sebab pastinya tidak berat melaksanakan tugas, namun yang berat adalah istiqamahnya.

Sementara itu,Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof.Dr.Hamdan Juhannis M A PhD. ,menyampaikan bahwa,Teruslah belajar, miliki integritas, totalitas dalam proses dan terakhir adalah daya tahan dalam menjalani kehidupan. Menyebutkan Keempat filosofi tadi, "Totalitas dalam proses", merupakan bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga diterapkan oleh Bupati Barru."

(JUM.C.N).

LAPORAN DAERAH

Shalat Jumat Selalu Penuh Makna, Bagi Bupati Barru

Cakra Barru; Setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barru, resmi menetapkan pasangan Suardi Saleh dan Aska Mappe Nomor Urut 2 menjadi pemenang Pilkada Barru 2020 dengan perolehan 46.30% Suara. Hal ini, menjadi catatan tersendiri bagi sejarah Pemilukada Barru yang untuk pertama kalinya sepanjang catatan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, selisih suara mencapai sekitar 12%.

Namun, sebagai Paslon Pemenang dan telah kembali ke aktivitasnya sebagai Bupati Barru, tidak menunjukkan tanda-tanda euphoria atau kegembiraan berlebihan. Hal ini, disebabkan oleh peristiwa luar biasa yang terjadi pada hari Pemilihan Kepala daerah 9 Desember di Barru.

Peristiwa berpulangnya ke Rahmatullah, Paslon Bupati Nomor Tiga, H. Malkan Amin.

Rasa hormatnya kepada Tokoh Nasional Almarhum Malkan Amin, yang juga koleganya di Partai Nasdem, terlihat dengan jelas. Suasana yang larut dalam suasana berkabung ini, masih terasa, saat Bupati Barru melakoni rutinitas dengan safari Jumat ke masjid-masjid.

Safari Jumat yang memang menjadi rutinitas mingguan untuk hadir di pelosok wilayah dengan berbaur dengan pengurus masjid dan jamaah, demi menggelorakan Nafas Keagamaan Barru.

Almarhum Bapak H. Malkan Amin, yang telah kembali ke Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'Ala" sebut Suardi Saleh dengan hikmat memberikan arahan.

Para jamaah nampak khusu' dan larut dalam suasana haru, serentak mengikuti instruksi menengadahkan tangan adapula yang menunduk, berdoa dan membaca surah Al Fatihah. Selanjutnya, Bupati Barru menyampaikan beberapa pesan terkait menyikapi perbedaan dengan kembali menyatu dan fokus memajukan Barru.

Dalam arahannya, Bupati Terpilih ini, menekankan pada edukasi standar Protokol Kesehatan Covid19, dan mengajak Masyarakat Barru yang hadir di Masjid tersebut, untuk mengirimkan Doa terbaik dan Syafaat Surah Alfatihah kepada Almarhum.

"Di kabupaten Barru ini, semuanya pakai masker," ucapnya dihadapan Jamaah.

"Mari kita semua mengirimkan Doa dan membacakan Al Fatihah kepada

(JUM.C.N).

Suasana Jumat yang benar-benar diliputi keberkahan, menampakkan semangat menyongsong masa depan Barru yang bernafaskan keagamaan.

CAKRA NUSANTARA

39

LAPORAN DAERAH

Pemerintah Desa Garessi Tingkatkan Pelayanan MenujuTahun 2021 Cakra Barru; Pemerintah Desa Garessi terus berbenah menyambut tahun 2021 dengan memproritaskan Pembangunan infrastruktur disetiap wilayah dusun.

Sebagai Desa ODF, dengan terus melakukan sosialisasi supaya tidak ada lagi buang air besar disembarangan tempat.Disamping itu, pembangunan infrakstruktur yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa,juga terus ditingkatkan.

Kepala Desa Garessi Lukman Ismail menjelaskan bahwa Desa Garessi

40

CAKRA NUSANTARA

dengan jumlah penduduk 2842 jiwa atau 875 kepala keluarga, yang terdiri dari 3 Dusun (Buttue, Lajari dan Garessi ),dan umumnya hidup sebagai petani,dengan membangun saluran pembuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat petani didusun Garessi,yang selama ini hidup pada sektor persawahan yakni padi dan palawija.

Kemudian di sektor perikanan tambak dilajari dan buttue juga menjadi perhatian dalam meningkatkan penghasilannya pada komoditas ikan, dan udang vaname.

Sementara dibagian lain, masyarakat juga mengembangkan

kacang tanah, dan palawija sehabis panen padi di dusun Buttue dan Garessi"jelasnya.

Dikatakan selama ini, Pemerintah Desa Garessi ,memanfaatkan anggaran dana desa sesuai kebutuhan masyarakat melalui hasil musyawarah Desa,dan yang menjadi kebutuhan mendesak.

"Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui musrembang tingkat dusun, dan tingkat Desa,itu yang dikerjakan,karna selama ini kebutuhan masyarakat sebagai prioritas dalam peningkatan perekonomian masyarakat,"pungkasnya.

(JUM.C.N).

LAPORAN DAERAH

Dr. Ir Siti Munifah, M.Si Perempuan Asli Arema Dengan Segudang Prestasi Malang - Sosok wanita yang mempunya segudang prestasi dan sekarang menjabat sebagai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang menjabat sebagai Sekretaris Badan.

Siti Munifah dilantik oleh Kementan (SYL) sebagai sekretaris Badan Menteri Pertanian. Ia terpilih menjadi wanita paling berpengaruh di bidang pertanian versi media DesaNews.Id. Ia mendapatkan penghargaan tanda jasa/ penghargaan SLKS X Tahun 2011 dan SLKS XX tahun 2015 dari Presiden RI. Siti Munifah lahir di Malang, Jawa Timur 1965. Perempuan yang biasa disapa ibu Munifah ini hidup dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, ia adalah orang beprestasi, Ia menempuh pendidikan awal di kota kelahirannya, S1 di Universitas Islam Malang Jurusan Peternakan tahun 1987. Iapun melanjutkan Pendidikanya S2 di Universitas Hasanuddin Makasar Komunikasi Penyuluhantahun 2004 dan S3 - Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Siti Munifah memulai karirnya, sebagai Tenaga Pengajar/ Dosen di APP Magelang tahun 1994-1997. Selanjutnya mutase sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa tahun 1997-2008. Tugas tambahan sebagai Dosen/Lektor adalah sebagai Ketua Jurusan tahun 2002 dan Dosen Lektor tahun 2004. Pada tahun 20082010. Iapun diangkat menjadi Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan Sembawa Palembang ( salah satu UPT Pendidikan milik Kementerian Pertanian.

Kemudian pada tahun 2010, Siti Munifah kembali berkarir di tanah kelahirannya sebagai Kepala Bagian Umum di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Malang Jawa Timur. Empat tahun kemudian

tepat di tahun 2014 beliau diangkat sebagai Direktur/Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang.

Karirnya terus menanjak naik, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sejak tahun 2017. Dan Ternyata perjuangan tidak sia sia. usaha kerasnya memperjuangkan nasib para penyuluh THL-TBPP membuahkan hasil yang maksimal, maka di tahun 2019 Siti Munifah di tunjuh menjadi Sekretaris Badan PPSDMP hingga sekarang.

Iapun salah satu perempuan yang mewakili delegasi Republik Indonesia dalam berbagai event regional maupun internasinal ataupun dalam short course dan kunjungan kerja antara lain ke Korea Selatan, Malaysia, Jepang, New Zealand, Thailand, Vietnam, Brunei Darusalam, Rusia, Riyad, dan lainnya.

Beberapa pendidikan informal iapun ikuti diantaranya, Pembinaan Metode THD dan WBK tahun 2009, Training of Trainers tahun 2009, Economic Empowerment for Rural Women tahun 2008, Institutional Toel Score 2005, dan Penataran Teknis Calon Pimpinan Koperasi tahun 1982 dan masih banyak lagi pendidikan informal yang diikuti.

Termasuk tergabung dalam berbagai Yayasan dan NGO yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat.

Sementara diklat penjenjangan kepemimpinan yang sudah dikuti adalah Diklat Kepemimpinan 3 dan Pendidikan Kepemimpinan Nasional 2.

Tak cukup itu saja ternyata Peremupuan Asli Arema ini juga pernah menajabat sebagai dosen luar biasa di Universitan Muhammadiyah Makassar, Universitas Asyariah Mandar. Dan sekaliguz Juga menjadi penguji program doktor/ S3 di IPB , UB dan UNHAS

Siti Munifah dikenal sebagai sosok yang kuat di sektor pertanian, selama menjabat sebagai Sekretaris Badan Menteri Pertanian. banyak catatan prestasi yang menonjol di tahun 2020, yakni realisasi serapan anggaran BPPSDMP tahun 2020 sendiri cukup baik. Hingga 18 Desember 2020, realisasi serapan anggaran mencapai 95.28%.

Untuk Kostratani, capaian yang diraih BPPSDMP Kementan antara lain telah mengkoneksikan 5.698 BPP ke AWR, menyalurkan bantuan IT sebanyak 3.571 unit di tahun 2020. Kostratani juga memiliki program pendukung seperti MSPP, NGobras, MAF, Bertani On Cloud, dan Training Online yang semuanya dilakukan secara virtual.

Tahun 2020 ini, juga banyak menghadirkan petani milenial. Sebanyak 831 orang adalah lulusan Polbangtan tahun 2020, 743 alumni yang bekerja di bidang pertanian, 88 orang alumni bekerja di dunia industri dan ASN, dan kelompok wirausaha pertanian yang jumlahnya mencapai 1.901. Belum lagi alumni SMK-PP yang berjumlah 435 orang.

CAKRA NUSANTARA

41

NASIONAL

Kabaharkam Polri Dampingi Wakapolri Vicon dengan Kapolda se-Indonesia Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andriato, ikut mendampingi Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, melaksanakan video conference (Vicon) via Zoom Meeting dengan Kapolda seluruh Indonesia, Senin, 21 Desember 2020.

Turut hadir mendampingi Wakapolri, Wakabaintelkam Polri, Wakabareskrim Polri, Asops Kapolri, Kadivhumas Polri, Karopaminal Divpropam Polri, dan Kabag Banops Densus 88 Anti-Teror Polri.

Vicon kali ini beragendakan pembahasan terkait perkembangan situasi Kamtibmas terkini dan antisipasi libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Mendekati hari Natal, Wakapolri menginstruksikan kepada para Kapolda untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan melibatkan Ormas, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga tokoh masyarakat, untuk membantu pengamanan misa Natal sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.

Sementara jelang Tahun Baru 2021, Wakapolri meminta para Kapolda agar menggalang, mengajak, dan melibatkan para tokoh masyarakat serta influencer untuk mengimbau masyarakat agar tidak melaksanakan pesta rakyat atau pesta kembang api dalam rangka merayakan malam pergantian tahun yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Selain

42

itu,

Wakapolri

CAKRA NUSANTARA

juga

menyinggung beberapa ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020, yang berlaku sejak 19 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, yang antara lain berisi kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dengan tiga poin utama sebagai berikut: Pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan memcuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer.

Kedua, pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain tiga lapis atau masker medis.

Dan ketiga, ketentuan perjalanan dalam negeri: - Ke Bali via udara, individu wajib tes PCR maksimal 7x24 jam sebelum berangkat.

- Ke Bali via darat dan laut, individu wajib rapid test (RT) PCR

Antigen maksimal 3x24 jam sebelum berangkat.

- Dari dan ke Jawa, individu wajib RT Antgen maksimal 3x24 jam sebelum berangkat.

- Anak di bawah 12 tahun tidak wajib RT Antigen dan PCR. Perjalanan satu wilayah aglomerasi tidak wajib tes PCR/RT Antigen. Selain Jawa dan Bali, RT Antibodi masih berlaku.

Ketentuan perjalanan internasional: - Hasil negatif tes PCR di negara asal maksimal 3x24 jam sejak diterbitkan.

Cek suhu tubuh, validasi surat sehat, dan pemeriksaan ulang PCR. Selama menunggu tes PCR, WNI menjalani karantina khusus. Selama menunggu tes PCR, WNA menjalani karantina.

Tak lupa, Wakapolri juga mengingatkan kepada setiap pimpinan kewilayahan untuk tetap waspada dan perketat keamanan markas komando (Mako), tidak mengendurkan segala upaya penanganan COVID19, mengutamakan keselamatan anggota yanh melaksanakan tugas di lapangan, serta mengutamakan Buddy System (minimal dua orang) dalam setiap pergerakan.

LAPORAN DAERAH

MOBIL DINAS DPRD PANGKEP DIDUGA DISEMBUNYIKAN "AKHIRNYA DITEMUKAN DI DESA KABBA" CAKRA PANGKEP Mobil dinas mantan anggota dari F- PKB yang juga mantan wakil ketua DPRD Drs Syaifuddin yang selama ini diduga hilang akhirnya ditemukan di desa Kabba,Kacamatan Minasa tene.

Kabuoaten Pangkep Menurut sumber yang ditemui digedung rakyat menjelaskan bahwa, Meski sudah tak menjabat lagi sebagai anggota DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, mobil dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep, yang selama ini dipakai/dipergunakan oleh Drs. Syaifuddin saat masih menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep terkesan enggan dikembalikan dan bahkan nomor platnya pun telah diganti dari plat merah DD 9 E menjadi plat hitam DD 1563 EF. Oleh karena itu Bupati Pangkep melalui Wakil Bupati H. Syahban Sammana, SH menugaskan Satpol PP untuk melaksanakan tugas melakukan pencarian sebagai upaya pengembalian kendaraan dinas Sekterariat DPRD Pangkep Surat Penyampaian ketiga Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep tersebut dengan Nomor 175/284/XI/Set DPRD perihal pengembalian Mobil Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep Setelah berakhirnya masa tugas Saudara Drs. Syaifuddin, kendaraan dinas sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep yang dipergunakan seharusnya dikembalikan. Namun, kenyataan hingga saat ini kendaraan dinas Sekretariat DPRD Pangkep

tersebut tidak dikembalikan, bahkan terkesan enggan untuk dikembalikan dan disimpan ditempat terpecil di Kampung kabba.

Berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati Pangkep melalui Wakil Bupati Pangkep H. Syahban Sammana, SH dengan Nomor : 094/2325/Satpol PP tertanggal 11 Desember 2020, menugaskan Drs. Jufri Baso (Kepala Satpol PP), Drs. H. Jamaluddin (Kabid penegakan perundang-undangan), Adimuddin, S.Ag.,MM (Kasi kerjasama antar lembaga dan pengkajian peraturan perundang-undangan) bersama sejumlah personil Satpol PP untuk melakukan pencarian sebagai upaya pengembalian kendaraan dinas sekreriat DPRD Pangkep dimaksudkan.

Setelah sekian lama dilakukan

pencarian, alhasil kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep berhasil ditemukan di rumah salah seorang warga di Kampung Kabba Desa Kabba Kecamatan Minasate’ne Kabupaten Pangkep, Senin (14/12/2020).

Saat kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep hendak diambil, ternyata dalam keadaan terkunci. Pemilik rumah yang ditempati pun tidak ada di tempat.

Jika memang hingga batas waktu yang telah ditentukan, pemilik rumah enggan menampakkan diri. Yah, kendaraan dinas sekretriat DPRD Kabupaten Pangkep terebut setwlah ditemukan akhirnya disita dan diambil terpaksa paksa.oleh pihak sekertariat DEWAN guna dikembalikan ke negara.

Pungkasnya (RED CN /REF NN BP 01)

CAKRA NUSANTARA

43

LAPORAN DAERAH

OKNUM ANGGOTA DPRD PANGKEP AKHIRNYA MASUK BUI TERKAIT KASUS ASUSILA CAKRA PANGKEP Kasus asusila yang melibatkan salah satu anggota DPRD kabupaten Pangkap telah ditetapkan sebagai tersangka bersama salah satu oknum penyebar Vidio lesum tersebut.

Penyidik Polres kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) akhirnya resmi menahan dua tersangka kasus video asusila yakni penyebar dan perekam video asusila yang melibatkan anggota DPRD Pangkep berinisial AR dari Partai PDIP DPD Pangkep. Anggota DPRD Pangkep yang tertangkap tersebut berinisial ST (38 tahun) rekan separtai AR ST dijadikan tersangka karena terbukti melakukan penyebaran video asusila rekannya sesama anggota DPRD. ST diduga sebagai otak pelaku perekam dan penyebar video asusila mirip AR yang viral di media sosial pada November silam. Selain itu pemeran wanita dalam video itu, MG (30 tahun) turut ditetapkan tersangka karena bertindak sebagai perekam video syur tersebut.

ST dan MG resmi ditahan di Mapolres Pangkep sejak Jumat (18/12/2020) kemarin. Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo yang dikonfirmasi membenarkan penahanan tersebut. Ia menyebutkan Selain ST, polisi juga menahan MG pemeran perempuan yang ada dalam video.

44

CAKRA NUSANTARA

Firman menjelaskan, penahanan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sejumlah saksi serta alat bukti. Dari pemeriksaan, kuat dugaan ST merupakan orang di balik perekaman dan penyebaran video tak senonoh tersebut di media sosial.

"Dia kami duga otak dan sutradara video mesum itu," kata Firman.

"Tadi malam sudah ditahan.

Keduanya kami tetapkan sebagai tersangka, Kasusnya ditangani Unit Tipidter Satreskrim Polres Pangkep," ujarnya singkat saat dihubungi awak media, Sabtu (19/12/2020).

Dia menambahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum, pelaku MG membuat video yang berdurasi 12 detik tersebut menggunakan ponsel miliknya atas perintah ST diduga untuk "menjebak" AR di salah satu kamar di Makassar pada Juli 2020.

Dari Informasi yang dihimpun, diduga tersangka ST menyuruh dan memberi imbalan uang ke pemeran perempuan MG agar merekam saat berhubungan badan dengan HR. Dari alat bukti berupa rekaman telepon yang sudah ada di penyidik, tujuan pembuatan dan penyebaran video tersebut untuk mendongkel HR dari kursi Ketua DPC PDIP Pangkep.

Sementara itu, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pangkep Ipda

Menurutnya, kasus ini telah naik ke tahap sidik. Kedua tersangka dijerat dengan ancaman hukuman berdasarkan UU ITE Pasal 27 tahun 2019. Sedangkan AR yang menjadi pemeran laki-laki dalam video berdurasi 12 detik tersebut tak ditahan karena berstatus korban.“Jadi ancamannya enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Sementara HR tidak kami tahan karena merupakan korban dan pelapor,” terangnya.

Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani mengatakan, kasus ini telah mencoreng citra DPRD Pangkep serta seluruh masyarakat Pangkep.

Ia menambahkan Tak hanya ST, AR juga bakal mendapat sanksi. "Kami di DPRD pastilah sangat malu. Kita di sini juga mendapat imbas jeleknya.

Untuk langkah selanjutnya yang akan diambil pimpinan DPRD kepada ST masih akan dibahas di BK (Badan Kehormatan), Kita menghargai proses hukum di polres. Jadi kita menunggu lanjutannya. Tapi kami akan tindak tegas. Pasti itu. PAW akan jadi sanksi beratnya untuk di DPRD," pungkasnya. ( RED CN)

LAPORAN DAERAH

LP2TRI TEMUKAN INDIKASI MONEY POLITIC DI PILKADA PANGKEP CAKRA PANGKEP Dinamika Politik diera pemilihan Bupati dan wakil Bupati pangkep 2020 sejumlah pwlanggaran yang dilakukan oleh Paslon yang ditemukan oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politica (LP2TRI) menemukan indikasi money politik di pelaksanaan Pilkada Pangkep.

LP2TRI menduga salah satu paslon Bupati Pangkep melakukan praktik money politik. Yakni pasangan calon nomor urut 01, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana.

Sekretaris

LP2TRI,

Sukma

mengatakan, ada warga memasukkan laporan ke pihak nya. Pihaknya juga telah mengantongi bukti berupa amplop yang masih utuh berisi Rp150 ribu. “Ada 6 sampai 10 orang yang datang ke kami melapor bahwa ada oknum yang memberikan uang untuk mencoblos paslon kosong satu,” ujarnya kepada layar.news, Jumat (18/12/2020).

Pihak LP2TRI akan melanjutkan laporan ini ke pihak Bawaslu Pangkep dan Bawaslu Provinsi Sulsel. “Untuk di KPU kami belum sampaikan karena kami fokuskan laporan warga

ke Bawaslu Pangkep dan Bawaslu Provinsi Sulsel insya Allah besok kami masukkan laporannya,” terangnya.

LP2TRI merupakan Lembaga pemantau Pilkada yang telah diakreditasi oleh KPUD Pangkep, untuk turut mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak di Pangkep,oleh karena itu terkait dugaan MONEY POLITIC salah calon Bupati Pangkep dan wakil Pangkep tentunya panwas segera menindak lanjuti segala bentuk.pelanggaran yang ditemukan oleh pemantau.pemilu Pilkada serentak di pangkap. Tandasnya ( RED CN/REF NN BP 01)

CAKRA NUSANTARA

45

NASIONAL

SYL MENTAN KUKUHKAN 4 PROFESSOR RISET PERTANIAN TERAPKAN TEHNOLOGI CAKRA JAKARTA Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menggelar orasi pengukuhan 4 profesor riset baru dari Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) Kementan.

Orasi ini merupakan orasi kelima yang digelar sesuai rujukan Peraturan LIPI No. 15 Tahun 2018.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam sambutanya mengatakan bahwa kemajuan sektor pertanian tidak lepas dari peranan riset sains dan teknologi yang dilakukan para peneliti terbaik Indonesia.

Menurut Mentan, pengembangan riset merupakan kekuatan utama bagi pertanian modern berkualitas dan berkelanjutan.

"Kemajuan sektor pertanian ditentukan oleh hasil-hasil riset dan terapan teknologi. Apalagi kita memiliki semua dimensi pertanian dengan sumber daya alam yang melimpah," katanya.

Mentan mengatakan, semua proses pembangunan pertanian di Indonesia membutuhkan peran para akademisi, para peneliti, dan profesor serta guru besar termasuk perguruan tinggi di seluruh pelosok tanah air. Karenanya, keempat profesor yang dikukuhkan ini diharapkan bisa memberikan peran aktif dalam menuangkan pemikirannya demi memajukan pertanian nasional.

"Sumber daya alam dan mausia kita banyak, tinggal bagaimana menerapkan lebih riset sains dan teknologi karena sebuah riset adalah sebuah pembangunan bangsa," katanya.

Kepala Balitbangtan Kementan, Dr. Ir. Fadjry Djufry M.Si menyampaikan bahwa pengukuhan empat profesor tersebut merupakan pendorong bagi untuk melakukan pembuktian lebih jauh terkait karya besarnya, sebelum

46

CAKRA NUSANTARA

mencapai jenjang fungsional peneliti tertinggi dan mendorong peneliti ahli utama melakukan orasi profesor riset.

"Tentu kita berharap peranan para peneliti kita bisa menjadikan pertanian Indonesia jauh lebih baik lagi," katanya.

Adapun dalam pelaksanaan orasi tersebut, Profesor Erwidodo menyatakan bahwa tantangan Indonesia ke depan akan semakin berat karena menghadapi permintaan komoditas dan produk pangan berkualitas yang terus meningkat.

"Artinya kemandirian menjadi keniscayaan untuk komoditas pangan pokok dan strategis yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif," kata Erwindo dalam orasi berjudul Reorientasi Arah dan Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing di Era Pasar Global.

Dalam kesempatan yang sama, Profesor Sabran mengatakan bahwa penggunaan teknologi dan digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya genetik tanaman. Karena itu, ke depan, modernisasi pertanian wajib dilakukan.

"Digitalisasi itu memudahkan penelusuran aksesi yang sudah diakses pihak luar negeri dan dapat diterapkan pada varietas tanaman, sehingga asalusul suatu varietas dapat ditelusuri dan pergerakan varietas tersebut dapat dipantau," katanya.

Sedangkan Profesor Mukhli mengaku telah berhasil mengembangkan teknologi pupuk hayati adaptif tanah masam di lahan rawa. Menurutnya, selama ini penggunaan pupuk di lahan rawa masih bertumpu pada pupuk anorganik, dimana kondisi lahan rawa yang masam menyebabkan efektivitas pupuk berkurang, sehingga penggunaannya cenderung boros.

"Titik tumpu pengembangan formulasi pupuk hayati secara teknis adalah memanfaatkan mikroba potensial hasil eksplorasi dan seleksi di lahan rawa," katanya.

Sementara itu, Profesor Djajadi dalam orasinya mengatakan bahwa impor tembakau dapat ditekan secara masif, serta melakukan peningkatan daya saing tembakau dalam negeri secara cepat.

Gagasan tersebut dituangkannya Djajadi dalam orasi berjudul Inovasi Teknologi Budidaya Terpadu Untuk Peningkatan Daya Saing dan Keberlajutan Usahatani Tembakau.

"Saya menggagas implementasi inovasi teknologi budidaya tembakau terpadu untuk daya saing, produktivitas dan mutu tembakau dalam negeri supaya dapat ditingkatkan sehingga impor mampu kita tekan. Inovasi ini bahkan bisa meningkatkan usahatani dengan menjamin keberlanjutannya," tutupnya.

Sebagai informasi, Para Peneliti Ahli Utama Balitbangta tersebut masing-masing membidangi ilmu pertanian dengan hasil riset yang cukup membanggakan. Dr. Ir. Erwidodo, MS misalnya, ia melakukan penelitian pada bidang ekonomi pertanian. Kemudian Dr. Ir. Mukhlis, MS pada Bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi. Dr. Ir. Muhamad Sabran, M.Sc pada bidang pemuliaan dan genetika tanaman, serta Ir. Djajadi, M.Sc., Ph.D pada bidang budidaya tanaman.

(RED CN REF ADHI JKT)

NASIONAL

Tanda Tangani Kerja Sama Polri-BKPM, Kabaharkam: Bukti Komitmen Polri Jamin Keamanan Berinvestasi Jakarta - Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perkuat koordinasi pemberian jaminan keamanan untuk berinvestasi lewat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani hari ini, Kamis, 17 Desember 2020.

Ariesta R Puspita (Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha BKPM), Rita (Direktur Wilayah II BKPM), Brigjen Pol Agus Pranoto (PLH Kakorbinmas Baharkam Polri),Brigjen Pol Makhruzi Rahman (Karobinops Baharkam Polri), dan Kombes Pol Suwarto (Kabag Kerma Robinopsnal Baharkam Polri).

PKS tersebut ditandatangani oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto yang bertindak untuk dan atas nama Polri serta Sekretaris Umum BKPM Farah Ratnadewi Indriani yang bertindak untuk dan atas nama BKPM.

Penandatanganan PKS antara Polri dan BKPM ini sebagai landasan hukum dan pedoman bagi para pihak untuk pelaksanaan integrasi Binmas Online System (BOS) milik Korbinmas Baharkam Polri dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik BKPM.

Kegiatan penandatangaan PKS yang mengambil tempat di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, ini dihadiri juga oleh Achmad Idrus (Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM),

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, perjanjian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Polri selalu berkomitmen menjamin keamanan berinvestasi dan

mendukung penuh program pemerintah untuk menjadikan BKPM satu-satunya tempat pengelolaan perizinan berinvestasi.

"Kepolisian di kewilayahan agar ikut andil sehingga program pemerintah bisa terlaksana. Perlu adanya kerja sama antara kepolisian dengan BKPM serta Pemda agar bisa saling membantu UMKM dan buruh agar mendapatkan nilai tambah yang lebih besar," kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Kabaharkam Polri juga berharap penandatangan PKS tersebut benarbenar bisa meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan efektivitas integrasi sistem kerja sama yang dilakukan Polri dan BKPM.

CAKRA NUSANTARA

47

LAPORAN DAERAH

GUGATAN SENGKETA PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI "RAMAH AJUKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILU 2020 DI PANGKEP CAKRA PANGKEP Kasus sengketa pemilihan.Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serentak 2020 sejumlah pelanggaran pilkada diwilayah kepulauan dan dataran timggi dan rendah menjadi benag kusut Oleh karena itu kuasa hukum " RAMAH " telah mempersiapkan sejumlah bukti yang diajukan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini, Senin (21/12/2020) sore sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020, salah satunya adalah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi menyebutkan dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan. "Sudah 82 (permohonan) sekarang," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi Senin (21/12/2020).

Fajar menjelaskan Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1 Februari sampai dengan 11 Februari 2020.

Sementara itu, Ketua KPU Pangkep Burhan juga membenarkan pihaknya sudah menerima laporan soal Paslon

48

CAKRA NUSANTARA

Rahman Assegaf-Muammar Muhayang telah mengajukan gugatan ke MK. "Ada pada tanggal 18 Desember paslon nomor urut 2 melakukan regsitrasi gugatan ke MK," kata Burhan saat dikonfirmasi terpisah. Namun demikian Burhan mengatakan belum mengetahui materi gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 2 itu.

Namun, pastinya gugatan itu harusnya terkait soal sengketa hasil suara."Yang jelas MK membuka peluang untuk semua pasangan calon. Pasti terkait soal perolehan suara," sebutnya Sekedar diketahui bagi kontestan yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, maka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi ada syaratnya, apa itu? Hal itu sesuai dengan Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Peraturan ini adalah turunan dari UU terkait. Berikut syarat selisih suara yang bisa digugat ke MK Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total

suara saudaranya Sementara itu Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa- 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah. Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Pemilihan Gubernur Provinsi dengan penduduk kurang dari 2 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah. Selanjutnya Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Disamping itu jika selisih suara di luar rentang perhitungan di atas, maka dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut.

Adapun kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana.Pungkasnya ( RED CN/REF NN BP 01)

NASIONAL

REAKSI FPI TERKAIT TERTANGKAPNYA 455 MASSA HABIB RIZIEQ CAKRA JAKARTA Sejumlah massa yang mengikuti aksi 1812 ditangkapi oleh pihak Polisi usai mencoba bertahan.

Mereka diangkut lantaran mencoba bertahan menjalankan aksi dan kemudian Polisi membubarkan paksa aksi tersebut dengan alasan pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Sekertaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI)

Aziz Yanuar mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan terkait berapa jumlah massa yang “Iya, ini kita lagi data yang dibawa oleh kepolisian,” kata Aziz saat dikonfirmasi, Sabtu (19/12/2020).

Sebelumnya diwartakan, Mabes Polri menyatakan sebanyak 455 orang diduga peserta aksi 1812 bela Habib Rizieq diamankan aparat gabungan Polri/TNI. Sebanyak 22

orang diantaranya dilokalisir ke Batalyon Infanteri Jaya Yudha 201, Jakarta Timur.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, berdasarkan data yang ada saat ini ada sebanyak 455 orang diamankan aparat gabungan TNI/Polri. Ratusan orang yang diamankan ini berada di Polda Metro Jaya serta sejumlah Polres.Pungkasnya ( RED CN REF ADHI JKT)

CAKRA NUSANTARA

49

NASIONAL

Presiden Apresiasi Semangat Pengabdian Anggota Korpri di Tengah Pandemi Memperingati HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas semangat anggota Korpri yang di tengah situasi pandemi saat ini tetap menjalankan tugas pengabdian dari negara. Di tengah kesulitan dan keterbatasan yang ada di tengah pandemi, Kepala Negara berharap agar hal itu tak menjadi penghalang bagi para ASN untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat.

“Saya tahu dalam menjalankan tugas dari negara pasti ditemui banyak kesulitan, pasti memiliki banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, 29 November 2020.

Kepala Negara menegaskan bahwa saat ini pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi dan struktural. Pandemi yang melanda saat ini memberi momentum perubahan fundamental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa.

Para birokrat kini harus terbiasa memanfaatkan teknologi. Era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah, mempercepat transformasi digital, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.

“Selain itu, reformasi struktural

50

CAKRA NUSANTARA

sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan,” imbuhnya.

Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan.

Selain itu, Presiden melanjutkan, aparatur sipil negara juga harus tetap menjalankan tugas kebangsaan.

Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa merupakan simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia,

terus menjaga nilai-nilai bhinneka tunggal ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

“Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerahdaerah pinggiran dan terpencil,” ucap Presiden.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sekaligus mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang pemerintah jalankan dan memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. (*)

LAPORAN DAERAH

PANGDAM XIV /HASANUDDIN IKUT SERTA SYUKURAN HUT CORF INFANTRI KE 72 perjuangan tanpa akhir, tidak kenal menyerah dan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai perwujudan nilai-nilai perjuangan yang perlu dilestarikan kepada generasi penerus prajurit Infanteri”, jelasnya.

CAKRA MAKASSAR SULSEL Acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Infanteri dengan tema “Infanteri Profesional, Kuat Bersama Rakyat”, diperingati Kodam XIV/ Hasanuddin dengan mengelar acara doa dan syukuran bertempat di Balai Pertemuan Hasanuddin (BPH) Makodam Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu (19/12).

Komandan Pussenif (Danpussenif) Kodiklatad Letjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr (Han)., dalam amanat yang dibacakan oleh Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, S.E., mengucapkan selamat Hari Infanteri ke-72 tahun 2020. “DIRGAHAYU INFANTERI TNI AD”, ucapnya.

“Selain itu, merupakan cermin jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Prajurit Infanteri bersama rakyat dan komponen bangsa lainnya siap mendukung tugas pokok TNI AD”, tambahnya.

Rakyat Semesta, pasukan yang hijrah melakukan aksi Wing Gate (infiltrasi) dengan cara long march kembali ke wilayah masing-masing dan membentuk Wehkreise (kantongkantong kekuatan) sebagai titik-titik pertempuran gerilya”, sambungnya.

“Dari peristiwa tersebut kita mendapatkan nilai heroisme yang sarat dengan jiwa pengabdian militansi yang tinggi dan tangguh sebagai pertempuran terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI”, ungkap Danpussenif.

“Hal ini merupakan refleksi potret

Diakhir sambutannya Letjen Besar Harto Karyawan mengatakan bahwa tantangan tugas kedepan semakin kompleks dan dinamis.

Respon dalam mensikapi hal tersebut telah direalisasikan secara bertahap dengan melakukan transformasi dan modernisasi alutsista guna memberikan semangat baru.

“Oleh karena itu mari kita mantapkan langkah guna mewujudkan Infanteri yang maju, modern, dan berkelas dunia, dengan berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas”, ajaknya.Tukasnya (PENDAM XIV/HN/ REF CN DHIA)

“Salah satu catatan peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah Infanteri adalah saat menghadapi Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman menjalankan Perintah Siasat No. 1/1948 tanggal 12 Juni 1948, beserta Perang Rakyat Semesta mengeluarkan perintah kilat No. I/PB/D/1948”, tuturnya.

“Dengan melaksanakan Perang

CAKRA NUSANTARA

51

OTOMOTIF

52

CAKRA NUSANTARA