MAJALAH CAKRA EDISI OKTOBER 2018 by NUR MUKHTADIR

MAJALAH

CAKRA NUSANTARA

Cerdas, Indpenden & Terpercaya

EDISI 120 TAHUN 2018

ABRAHAM KRITIK

KETUA KPK

HABIS HABISAN Ketua KPK Agus Raharjo

ABRAHAM SAMAD

Mahfud MD Sebut Tak Dilarang Caleg Eks PKI dan HTI Bakal Kembali Bangkit

IDRIS SIRA TEGASKAN KASEK HATI-HATI PENGGUNAAN ANGGARANCAKRA NUSANTARA EDISI : CN/119/X/2018 DANA BOS

SALAM REDAKSI

LAPORAN UTAMA

MENJAWAB SOAL KESALAHAN MAKNA "AL-FATEKA"

Ust. Dr. Miftah el-Banjary (Dosen Ilmu Semantik Arab)

da diantara kalangan para sahabat melaporkan pada Rasulullah bahwa ada para sahabat lain di suatu perkampungan suku Arab badui lainnya yang keliru bacaan al-Qur'annya, lantas Rasulullah memanggil sahabat itu dan meminta diperdengarkan. Akhirnya, Rasulullah bersabda bahwa "al-Qur'an itu diturunkan pada 7 dialek/ aksen yang berbeda-beda." Mengapa Rasulullah menerima perbedaan dialek para sahabat yang berbeda-beda bacaannya itu? Jawabannya, karena perbedaan bacaan para sahabat, tidak merubah pada makna subtansi makna al-Qur'an itu. Menjadi lain persoalannya, jika ucapannya itu merubah pada subtansi makna dari ayat al-Qur'an itu sendiri. Nah, tentu Rasulullah tidak akan mentolerir. Masih ingat kisah kemarahan Sayyidina Umar bin Khattab terhadap orang yang sembarangan menyebutkan lafal al-Qur'an, beliau marah menegur seraya ingin memukulnya?!! Soal aksen kita tidak boleh saling menghujat dan hina, tapi soal ketepatan makhrijul huruf dan ketepatan melafadzkan huruf itu wajib diluruskan dan wajib belajar untuk mengucapkan lafal yang tepat dan benar. Apa pasalnya? Sebab bahasa Arab merupakan bahasa yang paling kaya makna dan paling sensitif terhadap pergeseran makna. Artinya, kesalahan mengucapkan berakibat pada kesalahan makna. Contohnya: √ Lafadz "Qalbu" bermakna "Hati", namun jika dibaca "Kalbu" berubah menjadi "Anjing". √ Kosakata "Katala" bermakna

"Menawan", tapi jika dibaca "Qatala" berarti "Membunuh". √ Kata "Sakin" dengan fathah bermakna "Ketenangan" bisa berubah menjadi "Pisau" jika dibaca "Sikin" dengan Kasrah. Dari sinilah seharusnya kita belajar dan harus terus belajar memperbaiki bacaan makhrijul huruf kita, sebab kesalahan dalam pengucapan makhraj huruf pastinya berakibat pada kesalahankesalahan bacaan al-Qur'an selanjutnya. Sekarang mari kita perhatikan pergeseran makna dari "al-Fatihah" menjadi "al-Fateka", bukan menurut saya, tapi menurut al-Mu'jam al-Wasith kamus yang menjadi rujukan bahasa Arab yang cukup dianggap sangat repesentatif saat ini. Apakah merubah makna atau tidak? Al-Fatihah bermakna "Pembuka" Al-Fatika/al-Fateka bermakna "Kesewenangan, "Membunuh" dan "Kekerasan." Jadi, kesimpulannya budaya dan aksen/dialek bahasa daerah tidak bisa dijadikan justifikasi atas kesalahan pengucapan makharijul huruf bahasa Arab yang bisa dianggap disepele. Barangkali Allah ingin menunjukkan kepada kita siapa sosok pemimpin kita dari ucapan yang keluar dari ucapannya sendiri. Bukan sekedar kesalahan pengucapan, tapi faktornya karena ya tidak terbiasa melafalkan kalimahkalimah thayyibah. Ini faktor yang seringkali ditemui dari orang-orang yang sering keliru bacaan al-Qur'annya. Wallahu 'alam. "Kan baru dugaan. Saya enggak mau intervensi, enggak mau ikut campur wilayah hukum," tandas Jokowi. (FAT/JPNN)

SUSUNAN REDAKSI Penerbit : Lembaga Investigasi Nasional Indonesia (LINI) Akta Notaris : Notaris PPAT Rahmawati Laica Marsuki, SH. No. 23, Tanggal 21 Oktober 2009 DEWAN PEMBINA : GUBERNUR SULAWESI SELATAN WALIKOTA MAKASSAR BUPATI TAKALAR BUPATI JENEPONTO BUPATI GOWA DEWAN PWI PUSAT KETUA PWI PROVINSI SULSEL DEWAN PERS PUSAT DEWAN PERS SULSEL INFOKOM DEWAN REDAKSI : DEWAN PIMPINAN DAERAH PWI PUSAT SULSEL H. IDHAM LATIEF, SH. MM SAMUEL PEMBUNAN, SH. MM SULAEDIN BAGENDA ALI, SH DRS. MUHAMMAD IDRIS SIRA, M. SI DRS. H. ANDI DEWA BOHARI PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI ABDUL RACHIM, S.SOS WAKIL PIMPINAN UMUM ABDUL RAHIM WAKIL PIMPINAN REDAKSI JAMALUDDIN AGO REDAKTUR LIPUTAN RUDI AMRULLAH PIMPINAN PERUSAHAAN ABDUL RACHIM, S.SOS SITI RABIAH WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN YUYU ANDRIANI, SE BENDAHARA/SEKRETARIS REDAKSI SITI RABIAH ASWAR ALIF, S.I.KOM STAF REDAKSI/EDITOR REDPIL LAYOUT ADHY (mukhtadirnur@gmail.com) MANAGER PERIKLANAN ST. MAHADIAH (082364975732 - 081243690996 (WHAN)

Email : cakranusantaranews@gmail.com

KORESPONDEN SARI SETIAWATI, SE & ANDI MARKACA KEPALA-KEPALA BIRO KAB/KOTA ST.MAHADIAH (MAKASSAR), SYAMSUARDI, HUSAIN ALI ASSAGAP (MAROS), JUMARDIN, HAMRIS (KB. KAB. BARRU), MA’RUF (PANGKEP) ANDI MARKACA (SELAYAR), NASRI AL (SIDRAP), AHMAD (PINRANG), SARI SETIAWATI (GOWA), MARWAN (TAKALAR) / JENENPONTO), ARIE (BANTAENG), ANDIKA (BULUKUMBA / SINJAI), MUH. NUR (BONE / SOPPENG / WAJO) SUPRIANTO (JAKARTA), JOKO SUSILO (JAWA BARAT), SUGIARTO (JAWA TENGAH), NANANG DARMAWAN (JAWA BARAT), I WAYAN (BALI), SYAMSUDDIN (SUM-UT) HENDRI (SUM-SEL), ABD. RAHMAN (SUM-BAR), ABDILLAH SYUKUR (ACEH), RASYID ALAM (BENGKULU), HAERUL SALEH (KAB. LUWUK / BANGGAI), MAS DORI (SUL-TENG), MUCHTAR. S.Pd (SUL-UT), NASRUDDIN (KAL-BAR), FIRDAUS HASAN (KAL-TIM), NABILA SOKET (KAL-SEL), THOMAS PATIKAWA (AMBON), KOMARUDDIN ASLOM (NTT), STEFANUS ONGKE (NTB), YULIANUS KERRA (MAUMERE), MARTINUS AMOL (PAPUA) NUSANTARA EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA

GENERASI MILENIAL TAMPIL BEDA 2019 - 2024

Koelokki Ma’decek Kampongta’ Pilei Meka’ Kasi’ Jello’i nomor 3 EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN UTAMA

SOAL LAPORAN INDONESIA LEAK'MANTAN KETUA KPK ABRAHAM SAMAD KRITIK KPK HABIS HABISAN CAKRA BANDUNG Duit suap impor daging tak hanya diberikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar saja. Tetapi kepada sejumlah pejabat pemerintah lainnya. Demikian sebaran dokumen Indonesialeaks soal dugaan kasus suap impor daging yang dilakukan Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny. Dalam dokumen. Dalam buku merah yang memuat daftar aliran dana suap itu, setidaknya ada 68 catatan transaksi yang diduga suap kepada sejumlah pejabat dari berbagai instansi, di antaranya; Bea Cukai, Balai Karantina, Kepolisian, TNI hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Totalnya mencapai Rp 23 miliar. Buku merah itu sejatinya sudah dikantongi KPK. Namun saat itu ada beberapa halaman sengaja dirobek oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian. Namanya Roland

CAKRA NUSANTARA

Ronaldy dan Harun. Aksi Roland dan Harun itu terpergok. Diduga keduanya berupaya menghilangkan bukti yang memuat aliran suap yang mengarah pada sejumlah petinggi Polri di antaranya diduga kepada Jenderal Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dari 68 catatan transaksi, 19 di antaranya terkait institusi kepolisian. Tertulis dalam dokumen itu nama Tito Karnavian paling banyak mendapat duit dari Basuki, l a n g s u n g maupun melalui orang lain.

EDISI : CN/119/X/2018

Roland dan Harun diduga telah merobek 15 lembar catatan tran saksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip exuntuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki. Peristiwa tersebut terekam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017. Kedua penyidik itu telah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK. Pengawas Internal menyatakan, keduanya melakukan pelanggaran disiplin berat. Keduanya kemudian dipu langkan ke Mabes Polri. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan, pemulangan itu merupakan b e n t u k sanksi b er a t .

Namun banyak kalangan, termasuk mantan W a k i l Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai, seharusnya kedua penyidik itu dijerat dengan pasal pidana perintangan proses hukum,

LAPORAN UTAMA

bukannya malah dipulangkan begitu saja. Kini akhirnya kasus pelanggaran itu menguap begitu. Kepada Rakyat Merdeka, mantan Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan pandangannya: Bagaimana Anda melihat kasus dugaan penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh dua penyidik KPK? Kalau menurut saya, lapo ran Indonesialeaks ini kan pernah dimuat juga ya oleh beberapa media tentang peristiwa yang terjadi di KPK yang diduga menghilangkan, meng hamburkan barang bukti. Jadi, apa yang disampaikan oleh Indonesialeaks di dalam investigasinya itu perlu untuk ditin daklanjuti. Jadi menurut saya, kita tidak perlu berdebat apakah itu benar atau tidak. Namun yang terpenting adalah hasil investigasi oleh Indonesialeaks itu ditelusuri oleh KPK. Karena kalau kita berdebat dalam konteks benar atau tidak, kita tidak pernah menemukan

jawabannya. Untuk itu, KPK harus melaku kan investigasi. Nanti pada suatu ketika akan ditemukan tentang kebenaran dari yang disampai kan Indonesialeaks itu. Termasuk karena adanya dugaan aliran ke pejabat? Nah, justru karena disebutkan itulah maka kewajiban dari KPK untuk melakukan penyelidikan atau investigasi dahulu. Karena saya lihat ada penjelasan Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK) itu kurang elok ya. Beliau menyatakan bahwa kasus itu tidak bisa ditindaklanjuti. Karena sebagai aparat penegak hukum, kalau kita menerima laporan maka seharunsya buru-buru melakukan investigasi, bukan buruburu menyatakan sulit atau lainnya. Tugas penegak hukum itu mencari dan menemukan bukti dari sebuah laporan, itulah peran KPK setelah adanya laporan investigasi dari Indonesialeaks. Sebagai lem baga penegak hukum yang punya tupoksi pemberantasan korupsi, KPK harus

segera melakukan investigasi. Jadi enggak boleh bilang buru-buru. Tidak elok penegak hukum bilang sulit me nemukan bukti, penegak hukum dituntut saat menerima laporan itu harus menelusurinya. Saat selesai menelusuri dan dia tidak menemukan buktinya, barulah dia menyatakan tidak menemu kan bukti. Jadi jangan memper lihatkan ketakutan-ketakutan yang menurut saya tidak wajar bagi seorang penegak hukum, itu kritik saya kepada KPK. Saat itu yang dilakukan pimpinan KPK justru malah mengembalikan kedua penyidik itu ke Polri. Menurut Anda apakah itu langkah tepat? Menurut saya langkah KPK yang dengan memulangkan saja (eks penyidik KPK dari Polri) ju ga tidak elok. Setiap pelanggaran, karena itu termasuk pelanggaran hukum, maka yang bersangkutan juga harus dikenakan sanksi hu kum, bukan sekedar dipulangkan saja. Kalau dia memang melakukan pelanggaran, ya harus diselidik. Jadi bukan hanya dengan sanksi dipulangkan begitu saja. Kalau pegawai biasa di KPK jika melakukan kesalahan itu kan dikenakan sanksi pemecatan, ya berarti kalau mereka hanya dipulangkan saja, itu sama saja ada diskriminasi. Memang KPK tidak berwenang memecat ang gota Polri, karena itu wewenang kepolisian. Namun seharusnya saat mengembalikan penyidik itu harus ada rekomendasi yang disertai kepada atasannya. Misalnya kalau dia melaku kan pelanggaran berat, itu harus dikenakan sanksi pemecatan atau yang lainnya. Kecuali memang pegawai yang di dalam KPK, mereka bisa memecatnya. Selain itu, kalau itu pelanggaran hukum maka harus diselidik, tidak boleh dipulangkan saja. Saya khawatir kasus semacam ini akan terulang lagi. Karena kalau sering teru lang ini akan merusak kinerja, sekaligus merusak marwah KPK. Komisioner KPK itu seharusnya menjaga marwah KPK

EDISI : CN/119/X/2018

(RED)

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

DESA PUJANANTING MENERIMA SERTIFIKAT ODF Cakra, Barru - Masyarakat Desa Pujananting patut berbangga setelah di nyatakan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS)dari dasar ini desa pujananting menerima Open Defectation Free (ODF) yang di serahkan langsung Ketua TP PKK Kabupaten Barru drg.H.j.Hasnah Syam.MARS,kepada kepala desa Pujananting Abd.Rahman,S.Pt . Selain menyerahkan sertifikat ODF,Ketua TP PKK Kabupaten Barru juga menghadiri deklarasi desa stop BABS yang di laksanakan di desa Pujananting Kecamatan Pujananting. Kepala Desa Pujananting Abd.

Rahman,S.Pt menjelaskan apa yang di raih hari ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan seluruh masyarakat desa Pujananting melalui stop BABS sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan warganya,di katakan desa yang dipimpinnya dua kali dalam kurung waktu tiga tahun mengalokasikan anggaran untuk perlengkapan jamban bagi warganya ungkapnya. Sementara itu Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Nasaruddin,M.Si mewakili Bupati Barru mengatakan Pemerintah Daerah hanya mendorong

Ketua TP PKK Kabupaten Barru menyerahkan sertifikat ODF Kepada Kepala Desa Pujananting

CAKRA NUSANTARA

EDISI : CN/119/X/2018

tercapainya akselerasi universal terhadap sanitasi di Barru yang di targetkan menjadi Kabupaten ODF 2018. Hasil capaian hari ini merupakan sebuah upaya yang di lakukan selama berpuluh tahun,ini di capai karena adanya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat, olehnya itu masyarakat dari buang air besar sembarangan menjadi stop BABS sehingga status desa pujananting menjadi desa stop BABS tetap berkelanjutan pungkasnya. (JUM.CN)

LAPORAN DAERAH

Kapolres Sinjai AKBP Ardiansyah, Beberkan Hasil Penangkapan Handak Yang Digunakan Menangkap Ikan CAKRA, SINJAI - Kepala Kepolisian Resor Sinjai Ajun Komisaris Besar Polisi (Akbp) Ardiansyah, S.Ik., M.H. menggelar Konferensi Pers dengan sejumlah awak media terkait pengungkapan kasus menyimpan, memiliki, memperoleh dan atau menguasai bahan peledak yang akan digunakan dalam menangkap ikan, berhasil diamankan Sat Reskrim Polres Sinjai. Kamis (18/10). Menurut Ardiansyah S.I.K,MH dalam jumpa persnya dilobby Pratisara Wirya Mapolres Sinjai Kamis (18/10) mengatakan bahwa penangkapan bermula saat unit resmob polres sinjai yang dipimpin oleh kanit Resmob Ipda Sangkala, SH melakukan pengintaian terhadap dua kapal penangkap ikan didesa pattongko, kec. tellulimpoe, kab. Sinjai. Unit Resmob melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa alat peledak serta menangkap para pelaku sesaat sebelum berangkat melakukan aksinya. Dan pelaku mereka merakit bomnya di sinjai kemudian rencananya akan digunakan di perairan Maluku. Lanjut, Kapolres Sinjai menjelaskan bahwa pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, satu orang an. lel. An, dan memang menjadi target karena namanya sudah lama kami kantongi,â&#x20AC;? ujarnya Kegiatan Koferensi Pers bertempat dilobby Pratisara Wirya Mapolres Sinjai yang dihadiri Kabag Ops Polres Sinjai Kompol H. Syamsu Alam, Kasat Reskrim Akp Noorman Haryanto, S.Ik dan personil Resmob Polres Sinjai

serta beberapa awak media. Sementara itu Polres Sinjai kini mengamankan 17 orang yang berstatus sebagai saksi yakni lel. SK (53), lel. WY (24), lel. AR (21), lel. JN (23), lel. SF (32), lel. RS (23), lel. TK (25), lel.SR (28), lel. RM (25), lel. US (51), lel. OD (31), lel. MY (32), lel. UM (32), lel. RK (25), lel. SK (28), lel. CD (28), dan lel. HR (24). Adapun barang bukti yang diamankan yakni 25 batang detonator ukuran besar, 1 (satu) unit kapal motor nelayan â&#x20AC;&#x153;winda jayaâ&#x20AC;?, 255 detonator ukuran kecil, 200

batang sumbu, 146 penutup botol (terbuat dari karet), 7 dos korek kayu merk go go, 3 jeregen pupuk merk matahari (masing-masing isi 35 liter), 2 gulung selang warna hijau, 23 buah botol kaca ukuran besar, dan 16 buah botol plastik. Pelaku dan barang bukti telah diamankan dimapolres sinjai, dan pelaku akan disangkakan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat. No. 12 Tahun 1951 / LN. No. 78 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. tutup kapolres sinjai.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

KPUD Kabupaten Pangkep Sosialisasikan Perlindungan Wajib Pilih CAKRA PANGKEP Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) disosialisasikan dan dilaunching oleh KPU Kabupaten Pangkep di pelataran tugu bambu runcing Pangkajene Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (17/10/2018). Sosialisasi dan Launching ini ditandai dengan pencanangan gerakan ketuk seribu pintu, penyerahan plakat, pelepasan balon, bagi – bagi stiker kepada pengendara kendaraan roda dua maupun roda di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin Pangkajene serta gerebek pasar oleh komisioner KPU Kabupaten Pangkep. “Kami siap melayani dan memastikan pemilih masuk dalam daftar pemilih, melayani hak pilih serta melayani pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar”, ungkap Ketua KPU Pangkep, Burhan. Ketua KPU Pangkep mengatakan, Gerakan Melindung Hak Pilih (GMHP) ini merupakan program nasional dari KPU RI dengan tujuan agar warga bisa ikut proaktif untuk mendaftarkan

diri supaya bisa masuk dalam daftar pemilih.“Warga bisa mendatangi posko pelayanan yang ada di 65 desa, kelurahan di 14 kecamatan dan juga di KPU Pangkep,” imbuh Ketua KPU Pangkep. Gerakan ini juga untuk mendorong gerakan nasional pada 17 Oktober 2018 dan saat ini petugas juga sudah melakukan penyisiran di lapangan untuk penyempurnaan data pemilih yang akan menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP1).“Sejak 1 Oktober 2018 petugas sudah melakukan penyisiran data,” tandas Burhan.. Dalam launching, juga dilakukan simulasi penggunaan aplikasi KPU RI Pemilu 2019 yang fungsinya untuk mengetahui apakah pemilih sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak.Caranya dengan memasukkan nama dan NIK maka akan bisa diketahui sudah terdaftar di DPT atau belum dan juga bisa diketahui di TPS mana terdaftarnya. Apabila ternyata tidak terdaftar maka warga bisa langsung

mendatangi pokso pelayanan yang sudah disiapkan, baik ditingkat desa, kelurahan, kecamatan dan di kabupaten.Aplikasi KPU RI Pemilu 2019 dapat didownload di playstore android dan bisa dimanfaatkan siapa saja, di dalamnya ada fitur untuk cek NIK,” Pungkasnya ( Red/Biro) Usai launching dilanjutkan dengan pengecekan daftar nama pemilih. (hj muli)

Pangkep Gelar Istighosah CAKRA, PANGKEP Pemkab Pangkep berkerjasama dengan anggota menggelar istigosah dan doa bersama. Acara ini atas keprihatinan terhadap bencana alam yang menimpa warga di Palu dan sekitarnya. Wakil Bupati Pangkep, H. Syahban Sammana SH, Rabu (10/10) mengatakan acara ini merupakan bentuk solidaritas atas bencana yang menimpa berbagai daerah di Indonesia. Ia meminta agar warga terus berdoa semoga Pangkep terhindar dari bencana alam. Istighosah yang berlangsung di Mesjid Agung Pangkep diikuti ratusan jemaah dari berbagai komponen selain aparat ASN, juga TNI/Polri hingga pelajar dan masyarakat umum. Acara dipimpin ketua MUI, Drs.H.Waqi Murtala MM, dengan sebelumnya menggelar dzikir dan doa. Tampak para jemaah khusus melafazkan zikir sembari berdoa.

CAKRA NUSANTARA

EDISI : CN/119/X/2018

LAPORAN DAERAH

KAPOLRES PANGKEP MINTA PENYELENGGARA PILKADES NETRAL

apolres Pangkep, AKBP Tulus Sinaga, meminta kepada penyelenggara pemilihan kepala desa (Pilkades) harus netral. Karena penyelenggara Pilkades umumnya adalah warga lokal yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon kades.

CAKRA, PANGKEP Kekhawatiran lainnya kata Kapolres Tulus Sinaga, tentang kampanye yang dinilainya masih sangat rawan. Apalagi waktu kampanye hanya 5 hari. " Ini yang rawan terjadi gesekan jika tidak diatur dengan baik," katanya dihadapan para penyelenggara Pilkades di Pangkep, Selasa (16/10). Ia berharap, agar persoalan kampanye jangan dianggap remeh. Sementara itu, wakil Bupati Pangkep, H.Syahban Sammana SH, meminta kepada pihak penyelanggara agar memperhatikan aturan main yang berlaku sekarang ingin. Apalagi banyak perkembangan

yang menjadi aturan tersendiri dalam Pilkades. Ketua KPUD, Burhan, juga membeberkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya. Ia meminta kepada semua pihak agar terus memperhatikan para warga yang menjadi wajib pilihnya. Karena hal itu juga rawan.puhak KPUD menawarkan jika penyelenggara Pilkades yang kekurangan kotak suara dapat menyurat ke KPUD untuk dapat meminjam kotak suara. Pangkep memiliki 65 desa yang tersebar di 13 kecamatan.sebanyak 7 desa yang rencananya akan melaksanakan Pilkades tahun ini.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

Rismayani Syamsuddin, Peroleh Penghargaan Pemerhati Budaya CAKRA, PANGKEP Ketua TP PKK Pangkep, Hj. Rismayani Syamsuddin mendapat penghargaan sebagai pemerhati budaya oleh Yayasan Badik Sulsel. Lembaga ini menilai Rismayani selama ini sudah banyak memberikan bantuan terhadap pelestarian budaya utamanya selama 3 tahun belakangan ini banyak merehab kuburan kuno di Pangkep.

Rismayani terhadap pelestarian budaya di Pangkep selama ini banyak yang tidak mengetahui. Apalagi, Rismayani melakoninya sendiri sebagai bentuk perhatian terhadap budaya dan peninggalan leluhur. Selain Rismayani, juga terdapat 6 tokoh lainnya yang mendapat penghargaan yang sama diantaranya Wakil Bupati Pangkep, H. Syahban Sammana.

Hal itu dikatakan, Jajang Andi Abbas ST, ketua Badik Celebes, Minggu (7/10) di Pangkajene, saat menghadiri pelantikan pengurus Badik Celebes cabang Pangkep. Ia mengatakan, perhatian

Sementara itu, Wakil Bupati Syahban,juga mengakui banyaknya budaya di Pangkep yang sudah hampir punah. Ia mengajak semua pihak agar memberikan fokus perhatian terhadap pelestarian

CAKRA NUSANTARA

EDISI : CN/119/X/2018

budaya. Misalnya tarian Bissu, jika tidak dilestarikan akan menjadi kenangan saja. Begitupula makammakam kuno yang perlu diketahui sejarahnya sebagai bentuk pelestarian budaya. Saat pelantikan pengurus lembaga Badik Celebes cabang Pangkep periode 2018-2021 , ditampilkan juga tarian Bissu Dewatae. Pengurus Badik Celebes Pangkep diketuai Lukman Murtala. Lembaga Badik Celebes merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelestarian budaya, termasuk pelestarian badik senjata khas Bugis Makassar.

DAERAH

Peserta One Day Trail Adventure Lappalaona Di Lepas Bupati Barru Cakra Barru - Bertempat di lapangan LaBandu Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru peserta one day trail adventure explore lappalaona senusantara di lepas Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh,M.Si. yang di dampingi Danrem 141 kolonel Suwarno.S.Ap, Dandim 1405 Mallusetasi Adi Hamsyah,AKBP Burhaman,MH.camat Tanete Riaja Muzakkir Aliah S.Sos,M.Si dan para

forkopimda,Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT TNI ke 73. Di kesempatan itu Bupati Barru menyampaikan selamat datang kepada ribuan rider senusantara yang hadir mengikuti kegiatan di laksanakan oleh Betric Barru,agar kiranya para peserta bisa bercerita baik tentang Barru ketika pulang ke daerah masing-masing,bahwa Barru memiliki banyak tempat

wisata yang jadi potensi yang membanggakan,di samping itu tujuan itu bagaimana kita selalu menjujung tali persaudaraan dan kebersamaan .One day trail adventure explore lappalaona sukses di helat dengan berbagai kegiatan hiburan dan pengundian hadiah berupa mobil,motor dan door prize lainya.

EDISI : CN/119/X/2018

(JUM.CN)

CAKRA NUSANTARA

DAERAH

Siswi SMA 5 Barru Raih Prestasi Membanggakan Cakra, Barru - SMAN 5 Barru yang berada di kecamatan Tanete Riaja terus berpacu, meningkatkan kualitas dan Prestasi,salah satunya ketika tampil membela Kabupaten Barru pada kegiatan PORDA yang di helat di Kabupaten Pinrang. Kegiatan 4 tahunan ini membawa prestasi yang membanggakan untuk Kabupaten Barru dengan menyabet 2 emas 1perak padang cabang menembak kategori

Arm Mix dan Arm Women team di samping juara 2 Arm individu atas nama Eka Tri Julianti siswi SMAN 5 Barru,buah hati Alimuddin dan Mannawiah.Tak berhenti di situ Perunggu di cabang Atletik lari estafet 400 m atas nama Sukmawati,anak dari saharuddin dan Wahidah,Upaya peningkatan prestasi terus di lakukan dengan inventarisasi bakat dan minat siswa pada bidang olah raga dan seni

kemudian ditindak lanjuti dengan pembinaan terarah dan terpola,di samping itu jiwa keteladanan siswa juga di perhatikan,di bina melalui pengajian setiap hari jumat ungkap Kepala UPT SMAN 5 Barru Drs. Syahruddin,M.Pd,Ph.D ,di katakan dengan adanya kegiatan sekolah kita berharap siswa semakin berprestasi di tingkat lebih tinggi jelasnya.

Kepala UPT SMAN 5 Barru Drs.Syahruddin,M.Pd,Ph.D bersama Pembina olah raga dan siswi peraih medali

CAKRA NUSANTARA

EDISI : CN/119/X/2018

(JUM CN)

DAERAH

Bupati Barru Buka Pekan Olah Raga Desa di Palakka Cakra Barru Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh. Msi menghadiri sekaligus membuka acara Pekan Olahraga Sedesa Palakka Kecamatan Barru Kamis di Dusun Kaerange Desa Palakka. Dalam sambutannya Bupati Barru mengatakan sangat mendukung kegiatan ini untuk pembinaan olahraga di setiap desa,dengan adanya kegiatan ini di harapkan ke depan Barru bisa masuk lima besar di ajang porda. Bupati mengatakan bahwa dengan adanya dana desa sarana olahraga di desa bisa terbangun dan di nikmati oleh masyarakat desa. â&#x20AC;&#x153;Harapan Kami selaku Pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan- kegiatan desa yang pro rakyat dan salah satunya kegiatan kemasyarkatan seperti pekan olahraga desa seperti iniâ&#x20AC;?ungkapnya Turut hadir di acara ini Camat Barru,Kepala Desa Palakka, Kepala Puskesmas Palakka Ketua BPD Desa Palakka,Kepala dinas pemuda dan olahraga Kab.Barru dan para

perwakilan Kepala Sekolah Dasar se-desa Palakka. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada tanggal 11-15 Oktober 2018, yang bertempat di Lapangan Olahraga Kaerange. Ketua Panitia Pelaksana Muh. Hamzah.Spd Memaparkan, bahwa pada gelaran Pordes 2018 Cabang olahraga yg di pertandingan yakni volly putra putri antar dusun dan instansi sedesa palakka,takrow antar dusun dan pelajar SD sedesa palakka,futsal antar pelajar SD sedesa palakka dan

lomba lari karung. Acara ini di selenggarakan oleh pemerintah Desa Palakka melalui anggaran pendapatan dan belanja desa palakka tahun anggaran 2018 di bidang pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu Kepala Desa Palakka Bahtiar S.Pd mengatakan kegiatan ini bertujuan menumbuh kembangkan silaturahim sesama warga sekaligus mencari bibit untuk generasi muda yang punya potensi dan berprestasi pungkasnya. (JUM CN)

Bupati Barru bersama Tim pada pekan olah raga Desa di Palakka

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

MENGABDI DENGAN KETEGARAN DAN KEIKHLASAN CAKRA, BARRU - Amanah adalah tanggung jawab tak kenal waktu dan tempat,tetapi harus dengan ketegaran,keikhlasan dan tanggung jawab,itulah yang tertanam pada diri Kamaruddin.S.Pd,M.Pd salah satu guru pengabdiannya 28 tahun di wilayah Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru tepatnya di SDN Alekale di sebuah dusun di wilayah Desa Pujananting dengan jarak 70 km dari jantung kota kecamatan. Dengan kondisi alam yang kurang bersahabat dan akses jalan masih berlubang di samping tanjakan itu bukan jadi penghalang untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang guru.Dikatakan sejak tahun 1991 awal mengabdikan diri

sebagai guru yang di tempatkan SDI Gattareng selama 4 tahun,kemudian di pindahkan ke SDI Punranga sebagai guru kelas selama 6 tahun, bukan hanya di situ SDN Punranga menjadi tujuan selanjutnya bahkan sampai 7 tahun lamanya. Di tahun 2009 merupakan tahun punya kesan tersendiri,di mana tahun itu pertamanya di angkat menjadi kepala sekolah di SDI DengengDengeng yang merupakan sekolah terpencil di wilayah Pujananting dan hanya sampai 3 tahun lamanya, kemudian di mutasi kan ke SDN Alekale sampai sekarang ungkapnya Tentu banyak suka duka dan tantangan yang di lalui selama ini bisa menjadi pembelajaran berharga

sebagai guru dan kepala sekolah termasuk ketika sampai jatuh dan ban kempes dalam mengendarai motor sampai sampai rumput dan jerami kering jadi penggajal ban motor untuk sampai di tempat tugas,dan ini kesan yang tak terlupakan ungkapnya,di samping itu kondisi SDN Alekale hanya mempunyai 29 murid di karenakan penduduk dan usia sekolah memang kurang walaupun fasilitas sudah memadai dengan jumlah guru 5 PNS,3 guru kontrak,2 tenaga sukarela,1 pelayan dan 1 tenaga perpustakaan jelasnya Yang terpenting di mana pun di tempatkan adalah amanah dan tanggung jawab maka bekerja dengan ikhlas. (JUM CN)

Lokasi SDN Alekale

Kepala sekolah SDN Alekale Kamaruddin.S.Pd,M.Pd menyiram pekarangan

CAKRA NUSANTARA

EDISI : CN/119/X/2018

Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru

LAPORAN DAERAH

Pemprov Sulsel Luncurkan Aplikasi Pengaduan "BARUGA PELAYANAN MASYARAKAT SULSEL" Berbasis Sistem Android dan Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, meluncurkan Sistem Aplikasi Pengaduan "Baruga Pelayanan Masyarakat Sulawesi Selatan". Aplikasi ini merupakan sistem website dan Android yang dapat melayani pengaduan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Kominfo SP), Andi Hasdullah menjelaskan, Baruga Pelayanan Masyarakat Sulsel ini merupakan layanan Smart Office berbasis media sosial dan dapat di download di play store. Kamis (18/10/18) "Aplikasi ini merupakan sebuah jawaban dalam rangka memberi ruang terhadap publik untuk berinteraksi dengan pemerintah provinsi. Masyarakat bisa sampaikan aspirasinya lewat facebook, instagram, dan media sosial lain berbasis android," ungkap Andi Hasdullah. Ditambahkan, pengaduan yang masuk dari masyarakat nantinya akan segera ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan tuntas. Proses Alur aduan yang masuk di media sosial nantinya akan terlebih dahulu diverifikasi. Jika identitas pelapor, konten aduan, pesan sudah jelas, kemudian diteruskan ke aplikask Baruga Sulsel yang langsung terkoneksi dengan aplilasi aduan lapor Spam yang berlaku secara nasional. "Dari situ, kita kemudian melakukan disposisi penyelesaian. Kalau aspirasi atau aduan berkaitan dengan kewenangan kabupaten/kota, kita disposisi ke pemda, dan seterusnya," jelas Andi Hasdullah. Khusus untuk pengaduan atau aspirasi yang ditujukan ke Pemerintah Pusat, terlebih dahulu akan didisposisi ke Kemenpan RB untuk selanjutnya diteruskan ke kementerian terkait.

"Proses ini dilakukan by sistem. Hanya berlangsung sekitar lima menit dari pelapor sampai ke lembaga atau instansi terkait," jelas dia. Untuk mengoperasikan aplikasi ini, Dinas Kominfo SP telah membentuk tim khusus beranggotakan enam orang untuk melayani pengaduan yang masuk. Dia melanjutkan, kehadiran aplikasi ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk peduli dan melayani masyarakat. Dan yang cukup penting, gubernur dapat melihat dan merekam aspirasi masyarakat yang masuk lewat aplikasi ini. "Bapak Gubernur dapat memonitor aduan apa saja. Ini bisa menjadi bagian dari strategi dalam merumuskn kegiatan," ungkapnya. Pihaknya mengakui, aplikasi sejenis ini hanya ada dua di Indoneska Salah satunya seperti yang diterapkan di Jawa Barat dengan nama Quick Respon. Namun dibanding provinsi itu, cakupan aplikasi yang dioperasikan Pemprov Sulsel lebih luas, lebih maju, dan terintegrasi. Anggaran yang dibutuhkan untuk menghadirkan layanan inipun tidak terlalu besar karena hanua berkisar Rp185 jutaan. Keunggulan lain aplikasi ini adalah bisa terintegrasi dengan berbagai

layanan elektronik milik pemprov seperti eplanning di perencanaan, ebudgeting di keuangan, standar harga di Biro Aset, dan emonev dalam rangka monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan. Sehingga setiap saat dapat dimonitor dan dipantau realisasi fisik maupun kegiatannya. Gubernuf Sulsel Prof Nurdin Abdullah sangat mengapresiasi kehadiran website Baruga Pelayanan Masyarakat Sulsel ini. "Ini merupakan inovasi berbasis teknologi yang sangat baik. Kalau ada inovasi yang bermanfaat untuk semua orang dengan biaya murah, baru diapresiasi. Aplikasi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," ungkap Prof Nurdin. Dirinya mengakui, ini merupakan sebuah langkah maju dalam menghadirkan program 100 hari Pemprov Sulsel. Memang seharusnya seluruh OPD seperti ini. Dalam 100 hari pertama saya sebagai Gubernur Sulsel harus memikirkan apa gebrakan yang bisa dilakukan. Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu menginstruksikan kepada seluruh OPD agar bisa merespon secara cepat berbagai keluhan dan aduan masyarakat nantinya yang masuk melalui aplikasi ini.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

Terungkap Keberadaan Presiden Soekarno Saat Peristiwa G30S PKI

30 September 1965 malam, ketika komplotan G30S PKI sedang menyiapkan rencana operasi untuk menculik para jenderal TNI AD, di saat yang sama Presiden Soekarno justru sedang sibuk menyiapkan hal lain. Saat itu Bung Karno bersiap menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional Teknik (Munastek) ke Istora Senayan, Jakarta. Acara Munastek diprakarsai oleh pemimpin Angkatan Darat dan Persatuan Insinyur Indonesia(PII). Sebagai seorang Presiden yang juga insinyur arsitektur, acara Munastek itu jelas merupakan peristiwa penting bagi Bung Karno. Ketua Munastek adalah Brigjen Hartono Wirjodiprodjo yang juga menjabat Direktur Pelalatan AD. Sementara wakil ketuanya adalah Ir PC Harjo Sudirdjo, Menteri Pengairan Dasar yang sekaligus menjabat sebagai Ketua I. Brigjen Hartono kemudian menjemput Bung Karno ke Istana Merdeka dan kemudian berangkat menuju Istora Senayan.

CAKRA NUSANTARA

Hadir pula dalam acara pembukaan Munastek itu Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II dr Johannes Leimena dan Waperdam III, Chaerul Saleh. Saat tiba dan memasuki Istora yang sudah dipenuhi oleh lebih 10.000 hadirin yang gegap gempita meneriakkan slogan seperti “Merdeka”, “Hidup Bung Karno”, dan “Viva Pemimpin Besar Revolusi”. Seperti, biasanya Soekarno tersenyum sambil melambaikan tangan dan disambut secara menggelora oleh hadirin. Acara Munastek sukses dan selesai sekitar pukul 23.00 WIB. Bung Karno lalu kembali ke Istana Merdeka. Pengawalan resmi dibubarkan dan setiap pasukan kembali ke kesatuannya masing-masing. Pengawal pribadi Bung Karno yang juga Wakil Komandan Pasukan Pengawal Presiden Tjakrabirawa Kolonel Maulwi Saelan, dan ajudan Bung Karno, Kolonel Bambang Widjanarko mengantar Bung Karno ke Istana Merdeka.

EDISI : CN/119/X/2018

Karena tidak ada lagi sesuatu yang perlu mendapat perhatian apalagi pengawalan dan Presiden sendiri tidak memerintahkan Maulwi tetap berada di Istana, maka pada pukul 24.00 WIB setelah melapor Presiden, Maulwi pulang ke rumahnya di Jalan Birah II No.81, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 01.00 dini hari Maulwi kemudian tidur. Tapi begitu Maulwi pulang Bung Karno setelah berganti baju dengan dikawal Kompol Mangil dan timnya yang berpakaian preman, ternyata keluar dari Istana Merdeka dan berkendaraan menuju rumah Ratna Sari Dewi Sukarno yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto (sekarang museum Satria Mandala). Dewi ternyata sedang menghadiri malam resepsi di Hotel Indonesia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Irak di Jakarta. Bung Karno dan rombongan kemudian menyusul ke Hotel Indonesia dan menunggu di tempat parkir halaman hotel. Sedangkan Soeparto, sopir pribadi Presiden menjemput Dewi yang dikawal anak buah Mangil, Ajun Inspektur II Sudiyo. Setelah Dewi masuk ke mobil Bung Karno rombongan yang baru saja “bergadang” itu meneruskan perjalanan menuju rumah Dewi di jalan Gatot Subroto. Pada dini hari itu pula di kawasan sisi timur Jakarta yang hanya berjarak kurang dari 10 km dari kawasan jalan Gatot Subroto telah terjadi aksi penculikan dan pembunuhan para jenderal yang kemudian menjadi Pahlawan Revolusi. Presiden Soekarno sendiri baru tahu aksi penculikan para jenderal itu saat mengamankan diri di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada 1 Oktober 1965 menjelang tengah hari.

NASIONAL

Pelapor Korupsi Dihadiahi Rp200 Juta, DPRD Bawa ke FGD Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan berupa hadiah Rp200 juta untuk pelapor tindak pidana korupsi. Selanjutnya, diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 18 September 2018. PP Nomor 43 Tahun 2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 Nomor 157. Menindaklanjutinya, Komisi I DPRD Lampung mengapresiasi PP tersebut, kemudian akan membawa dalam

fokus grup diskusi (FGD) terlebih dahulu. "Oleh karenanya besar harapan kami juga, bahwa semua pihak yang terkait dengan implementasi dari PP ini semua bisa bergerak bersama-sama," kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/10/2018). Terutama masyarakat yang diberikan peluang sangat besar untuk mengawasi atau mengontrol secara langsung perilaku jujur, keterbukaan, khususnya kalau ini terkait perkara korupsi, pejabat daerah atau pejabat negara terhadap keuangan negara.

"Bisa memanfaatkan pengawasan ini sebesar-besarnya," katanya. Ditambahkan anggota Komisi I DPRD Lampung Suprapto, bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk menggerakkan semua elemen masyarakat, bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bukan jadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja. "Tapi dengan adanya PP ini, masyarakat berperan penting juga dalam memberangus korupsi," katanya.(*)

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

Gempa Donggala dan Tsunami Palu, Jepang Siap Bantu Indonesia CAKRA, SULTENG - Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, ikut berbelasungkawa atas bencana gempa Donggala yang terjadi pada Jumat sore, 28 September 2018. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 itu juga memicu tsunami yang melanda Palu dan Donggala. Taro mengirimkan ucapan belasungkawa tersebut kepada Menlu RI, Retno Marsudi pada Sabtu, 29 September 2018. "Saya mengucapkan belasungkawa kepada Pemerintah Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia atas bencana gempa dan tsunami yang telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang besar di pulau Sulawesi," kata Taro melalui keterangan tertulisnya di Tokyo. Dia mendoakan para korban luka akibat gempa dan tsunami tersebut segera sembuh. Dia juga berharap tempat yang mengalami kerusakan di Palu dan Donggala akibat bencana alam itu segera dipulihkan. Menurut Taro, Jepang siap

CAKRA NUSANTARA

mengulurkan tangan kepada Pemerintah Indonesia untuk menangani dampak pasca gempa dan tsunami. "Pemerintah Jepang siap memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk apapun untuk penanganan dampak gempa tersebut," kata Toro. Gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 sebelumnya mengguncang Kabupaten Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, pada pukul 17.02. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

EDISI : CN/119/X/2018

(BMKG), gempa tersebut berada di 0.18 Lintang Selatan dan 119.85 Bujur Timur atau 27 kilometer timur laut Donggala. Wilayah itu pun dilanda tsunami setinggi 1,5-2 meter. Warga yang tinggal di sekitar pantai Talise telah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan sejauh ini daftar korban meninggal sebanyak 384 orang dan kemungkinan besar masih akan terus bertambah mengingat cakupan kerusakan yang terjadi.

LAPORAN DAERAH

Kebakaran Alang-alang Menjalar ke Penampungan Plastik Bekas di Kota ParePare CAKRA, PAREPARE - Kebakaran berkelanjutan di Jalan Jenderal Sudirman Parepare, Jumat siang, 19 Oktober 2018, sekitar pukul 13.45 Wita. tepat depan SMP PGRI Kota Parepare. Api membakar alang-alang dan pohon yang ada di sekitar tempat itu. Bahkan sempat merambah ke dua (2) rumah warga yakni, Pak Arman dan Sukrong Suami dari Ibu naharia. Menurut warga setempat (Syahril) Sebelumnya terjadinya kebakaran mulai sejak pagi sekitar pukul 06:00 dan dua (2) mobil Damkar diturunkan untuk memadamkan api, namun hal ini tak diduga berkelanjutan Sekitar pukul 13.45 Wita. Meski demikian, pemilik rumah dan warga panik, khawatir api membesar, sehingga barang di dalam rumah tersebut dievakuasi. Seperti motor, televisi, kursi dan beberapa barang lainnya.

Kabakaran alang-alang ini merambat ke sebuah tempat Pak Sukrong selaku pemilik penampungan plastik bekas seperti botol air mineral. Informasi yang dihimpun menyebutkan, di lokasi tersebut juga diduga terdapat pabrik pengolahan biji plastik yang di dalamnya terdapat bahan bakar solar. Akibatnya, asap pekat membumbung tinggi hingga membuat panik warga di sekitar lokasi. Kapolsek Ujung, AKP. Muhabar dan Staf Kelurahan Lapadde, juga datang ke lokasi k e b a k a r a n . â&#x20AC;&#x153;Petugas pemadam kebakaran telah

melakukan pemadaman. Dugaan sementara, kebakaran alangalang lalu merambat ke tempat penampungan plastik bekas,â&#x20AC;? kata Muhabar saat memantau pemadaman api tersebut. Dalam hal ini, kerugian mencapai sekitar 125 juta, namun tidak ada korban jiwa. kata H.Muhammad Yunus Nonci S.Pd., MM. yang Selaku Camat Ujung Kota ParePare.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

METRO

DPRD Makassar Diskusikan Pengarusutamaan Gender CAKRA, MAKASSAR - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Diskusi Publik dengan tema ‘Pelaksanaaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan’ di Fave Hotel, Jalan Pelita Raya, Kota Makassar, Senin (8/10/2018). Acara tersebut dipandu oleh moderator Andi Pangara ini menghadirkan anggota DPRD Makasaar Fatmawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar Tenri A Palallo, dan Akademisi Marhumah Majid. Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin mengatakan upaya untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait pengarusutamaan gender. Walaupun sampai saat ini masih dalam proses pembahasan. “Kami belum membahas dalam tingkat pasal demi pasal didalam ranperda ini terdapat 13 bab yang terdiri dari 23 Pasal dan itu belum kami dalami tingkat pembahasan pasal demi pasal karena di dalam naskah akademik itu yang masih perlu kami ang-

CAKRA NUSANTARA

gap untuk direvisi ulang,” bebernya. Sehingga, kata Fatmawati, untuk lebih menyempurnakannya lagi, pihaknya kembalikan ke pemerintah kota Makassar dalam hal ini pemberdayaan perempuan untuk lebih direvisi ulang naskah akademik tersebut. “Sehingga kami dari DPRD bisa lebih memahami maksud dan tujuan daripada ranperda itu sendiri,” tukasnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar Tenri A Palallo mengatakan, mengenai peraturan tentang pengarusutamaan gender pihaknya belum menjawab. “Tapi kami memberi masukan bahwa telah membentuk tim untuk pengarusutamaan gender ini,” ungkapnya. Ia menambahkan, Perda yang ada di Makassar itu semua berperspektif gender. Jadi, kata dia, tinggal pelaksanaannya yang harus dievaluasi. “Keputusan Walikota Makassar Moh. Ramdhan Poamnto itu menggagas lorong ramah anak bebas KDRT dengan menggunakan RT/ RW sebagai ujung tombak itu pada

EDISI : CN/119/X/2018

dasarnya merupakan pintu masuk terbaik yang kita punya,” paparnya lagi. Bagaimana dengan kesehatan pendukung utamanya?, lanjut Fatma, di Makassar telah mempunyai 48 Puskesmas dan semua berperspektif gender. “Di Makassar itu kita tidak pernah menemukan ada orang meninggal melahirkan. Kemarin orang meninggal di Rumah Sakit Wahidin itu korban gempa anaknya memang sudah mati dari dalam perut ada,” jelasnya. Sementara itu, akademisi Marhumah Majid menuturkan, salah satu faktor penentu berlangsungnya pengarusutamaan gender di Kota Makassar yakni dimulai dari pemangku kebijakan. “Yang penting dulu para pemangku kebijakan memiliki perpektif gender, agar ini bisa menjadi contoh yang baik. Dengan demikian semua akan bersinergis. Gerakan gender itu tidak boleh hanya dilakukan oleh perempuan saja,” pungkasnya.

LAPORAN DAERAH

SRIKANDI LASKAR LMP MACAB GOWA TEROBOS PALUGALA PASCA TSUNAMI DAN GEMPA CAKRA, GOWA - Tepatnya, 9 Oktober 2018, para pejuang kemanusiaan menerjang kondisi yang masih ekstrim pasca gempa Palugala. Mereka menjalankan misi kemanusiaan tanpa memikirkan resiko bahaya yang setiap saat masih saja mengancam keselamatan mereka di lokasi bencana. Menurut Indar Jaya yang merupakan Koordinator relawan dan Ayu Purnama selaku perwakilan dari tim LMP MACAB Gowa melaporkan lansung kondisi disana setelah melaksanakan amanah dalam pemberian beberapa paket bantuan kepada mereka para korban tsunami dan gempa barubaru ini melanda kota Palu dan sekitarnya. Dikatakan, saat ini kondisi korban yang mengalami traumatik masih sangat nampak diraut

mereka termasuk kondisi lokasi seperti infrastruktur dan puing puing bangunan yang belum terjamah oleh tim SAR maupun dari para relawan karena tim kami fokus ke korban manusianya kata Indar. Secara visual, nampak di lokasi Srikandi Laskar Merah Putih Markas

Cabang Gowa, akrab disapa Ayu terlihat berinteraksi langsung dengan para korban bencana sambil memberikan bantuannya di daerah Sigi dan sekitarnya yang masih tak tersentuh bantuan berupa makanan,minuman, pakaian dan air bersih serta medis,demikian Indar Jaya melaporkan dari Palugala *

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

DAERAH

SEJUMLAH KEPALA DESA KABUPATEN GOWA DIPERIKSA BPK TERKAIT PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DAN ADD APBD CAKRA MAKASSAR Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menghadiri Kunjungan kerja dari Komite IV DPD RI di Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung BPK Sulsel, Selasa (9/10). Pada kunjungan ini BPK Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota diberi kesempatan memberikan usulan perubahan maupun menanggapi apa yang ditanyakan oleh rombongan DPD RI Komite IV. Wabup Gowa yang ditanya mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) dari pusat mulai dimasuki oleh BPK mengaku sangat menerima hal itu, pasalnya dirinya menganggap BPK Sulsel sudah semestinya melakukan pengecekan, mengingat saat ini ADD tersebut telah berjalan di Kabupaten Gowa. “Kami tidak ada perasaan tegang atau takut jika pemeriksaan oleh BPK dimulai pada setiap desa terkait anggaran ADD itu, namun lebih kehati-hati dan teliti dalam mengelola ADD karena kita juga ada pendampingan, bahkan tidak ada yang terasa bahwa ada pengelolaan

CAKRA NUSANTARA

ADD yang melenceng dari aturan, jadi pada dasarnya kepala desa di Gowa siap diperiksa,” jelas Karaeng Kio– Sapaan akrab Wabup Gowa dihadapan rombongan DPD RI Komite IV. Tak hanya itu, dirinya juga mengungkapkan Gowa memiliki aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menjadi percontohan pada beberapa daerah. “Kami juga sudah menjadi percontohan Siskeudes yang menjadi patokan dari Kades jadi Kepala Desa dipastikan tidak akan salah dalam menggunakan ADD,” katanya. Menanggapi hal itu, Anggota

EDISI : CN/119/X/2018

DPD RI Komite IV, Eni Khairani hanya menghimbau agar setiap kegiatan desa itu dibuatkan LKPD paling kambat 2 – 3 bulan setelah kegiatan, lalu menyurat ke inspektorat atau pemda, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa menunggu BPK yang turun langsung. “Dimohon BPK melakukan pengecekan kegiatan Desa ketika pekerjaan itu selesai jangan sampai merosot, karena jika merosot kepala desa yang dianggap lalai, namun untuk mengantisipasi itu, Pemerintah Desa/Kades jangan hanya menunggu datangnya pemeriksa, sebaiknya setelah kegiatan lakukan penyuratan kepada Inspektorat atau Pemda paling lambat 3 bulan itu sudah harus rampung,” jelasnya. Selain itu, Anggota VI BPK Sulsel dan beberapa Pemerintah Kota/ Kabupaten turut memberikan beberapa usulan perubahan dan akan didiskusikan kembali oleh DPD RI Komite IV lalu difinalisasikan. Kehadiran rombongan DPD RI Komite IV berjumlah 14 orang yang dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI, H Ajiep Padindang turut dihadiri Plh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sonny, para kepala daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota serta para Kepala BPKD kabupaten/kota se-Sulsel. (RED/BIRO)

LAPORAN DAERAH

Polres Pangkep Jajaran Satuan Lantas Upayakan Menurunkan Angka Kecelakaan CAKRA PANGKEP Satuan lakalantas polres Pangkep telah melakukan upaya penurunan angka kecelakaan lalulintas diwilayahnya dimana masyarakat diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga diharapkan masyarakat dapat digunakan helm sebagai alat kelengkapan kendaraannya. Namun demikian bagi pelanggar pihak polres Pangkep. Tak tanggungp-tanggung, dengan cara unik yang dilakukan pihak Satlantas Polres untuk menindak setiap pelaku pelanggar lalu lintas terbukti mampu menurunkan angka laka lantas. Adapun cara unik yang dilakukan adalah melalui pemberian edukasi kepada masyarakat pengguna kendaraan roda dua. Kasat lantas polres Pangkep AKBP FITRIAWAN mengatakan bahwa .Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna kendaraan roda dua (motor) dimaksudkan agar masyarakat sadar akan arti pentingnya berlalu lintas sehingga terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas di jalan, tandasnya Menuritnya “Kapan saja bisa terjadi kecelakaan berlalu lintas. Nah, dengan merubah pola fikir kesadaran berlalu lintas bagi pengendara kendaraan roda dua di jalan, minimal dapat mengurangi dan menurunkan angka kecelakaan berlalu lintas,” tandas Fitriawan. Disini kita ubah pola piker pengendara yang hanya memakai helm pengaman saat di jalan raya saja. Pengendara harus kita edukasi agar memakai helm di jalan-jalan yang ada di perkampungan, desa, kelurahan, kecamatan untuk keselamatan jiwa mereka sendiri, beber Fitriawan. Selain persoalan helm, satuan lalu lintas Polres Pangkep pun akan mengedukasi pengendara yang memiliki motor dengan knalpot

racing. Sebagai peringatan pertama jika masih tidak diindahkan maka pihak Satlantas Polres Pangkep akan menindak tegas para pelaku pelanggaran berlalu lintas. “Mereka yang pakai knalpot racing juga akan ditindak langsung dengan memberikan pembinaan dan teguran kepada mereka. Diedukasi dulu, tapi kalau kita dapat lagi kedua kalinya, mereka langsung ditilang, ujar Fitriawan. Menurut Kasat Lantas Polres Pangkep, wilayah edukasi sasaran lalu lintas Polres Pangkep berada di gedung olahraga, taman musafir dan tugu bambu runcing. Mengapa saat ini hanya di gedung olahraga, taman musafir serta tugu bambu runcing menjadi wilayah edukasi, yah karena di tempat tersebut para pemuda – pemudi Pangkep banyak yang nongkrong disitu. Bertahap kita menyisir wilayah lainnya secara perlahan, pungkasnya. Dengan metode pendekatan edukasi tersebut, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pangkep cenderung menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Fitriawan menyebut data kecelaan lalu lintas jumlah kejadian menurun sejak 2017 hingga 2018. “Tahun 2017 kecelakaan lalu lintas yang meninggal 64 orang dan sekarang ini tahun 2018 menurun menjadi 32 orang, terhitung sejak Januari hingga September 2018. Khusus di bulan September 2018,

ada 2 orang meninggal dunia, 9 luka ringan dan luka berat nihil. Tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebar di wilayah kecamatan daratan meliputi Kecamatan Pangkajene, Labakkang, Ma’rang, Mandalle dan Minasate’ne. Wilayah ini merupakan daerah lintasan jalan provinsi menuju Makassar. Data yang berhasil dihimpun wartawan anda, yang cenderung menurun angkanya : • Januari jumlah laka lantas sebanyak 10 kecelakaan, meninggal dunia 4 orang, luka ringan 15 orang dengan total kerugian material Rp26,750.- juta. • Pebruari, jumlah laka lantas sebanyak 10 kecelakaan, meninggal dunia 1 orang, luka ringan 13 orang dengan total kerugian Rp8,3 juta. • Maret, jumlah laka lantas sebanyak 20 kecelakaan, meninggal dunia 5 orang, luka ringan 27 orang dengan total kerugian Rp43,3 juta. • April jumlah laka lantas 18 kecelakaan, meninggal dunia 4 orang, luka ringan 19 orang dengan total kerugian Rp11,7 juta. • Mei jumlah laka lantas 11 kecelakaan, meninggal dunia 11 orang dengan total kerugian Rp7,2 juta. • Juni jumlah laka lantas 19 kecelakaan, meninggal dunia 3 orang, luka ringan 32 orang dengan total kerugian Rp68,450 ribu. • Juli jumlah laka lantas 8 kecelakaan, meninggal dunia 5 orang, luka ringan 9 orang dengan total kerugian Rp22 juta. • Agustus jumlah laka lantas 20 kecelakaan, meninggal dunia 4 orang, luka ringan 28 orang, total kerugian Rp49,9 juta. • September 2018, dua orang meninggal dunia, 9 luka ringan, luka berat nihil.

EDISI : CN/119/X/2018

( RED/BIRO/SYAH)

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

Memprihatinkan, SDN 55 Bontoa Hampir Semua Ruang Kelasnya Diskat CAKRA, PANGKEP - SDN Nomor 55 Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, yang berlokasi dibagian pinggiran kota Pangkep, terkesan memprihatinkan. Hampir semua ruang kelas diskat. Dari pantauan wartawan terlihat hampir semua ruang kelasnya diskat atau dibagi dua, mengingat jumlah siswa yang tidak terpenuhi ruang kelas yang tersedia, Ruang kelas yang ukurannya kecil diskat menjadi 2 ruang untuk tempat belajar siswa 2 kelas yang berbeda, “Kelas kami kurang” keluh seorang guru.

CAKRA NUSANTARA

Kepala SDN 55 yang dihubungi diruang kerjanya hanya mengatakan silahkan dilihat sendiri pak, langsung saja melihat kondisi ruang kelas yang diskat,atau dibagi dua, karena tidak ada ruang kelas lagi, jadi kami harus bagi dua. Nampak memang memprihatinkan soal proses belajar mengajar yang rata-rata ruang kelasnya diskat, hal itu pasti akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang lebih ironis lagi, sekolah ini

EDISI : CN/119/X/2018

terletak dipinggiran kota Pangkep, yang harusnya menjadi perhatian utama, untuk dibangunkan ruangan belajar, sebab sudah memprihatinkan kondisinya. “Selama ini pak, sekolah kami tidak perna mendapat bantuan pembangunan ruang kelas, padahal diseputaran kelurahan Bontoa, ini padat jumlah penduduk dan anak-anaknya juga rata-rata menuntut pendidikan hanya di SD nomor 55 Bontoa tersebut” ujar seorang guru di SDN 55 Bontoa yang meminta namanya tidak ingin ditulis.

LAPORAN DAERAH

Bantuan Pemkab Pangkep Bersama Muspida Untuk Korban Gempa Sudah Sampai di Palu

PANGKEP, CAKRA - Berdasarkan laporan IPDA Arie Kusnandar AR. Bersama 4 Anggota personil Satuan Sabhara Polres Pangkap Aiptu Iswahyudie Alwy, Bripda Rahmat Hidayat, Bripda M Afdal, Bripda Riana, dan 4 anggota PNS Pangkep yakni, Kepala Seksi bencana M. AMRI YUNUS berteman 3 orang. Dalam laporannya langsung dari Palu lewat selulernya Minggu (7/10) malam mengatakan bahwa pelaksanaa tugas pengamanan pengawalan , pendistribusian bantuan masyarakat dan Muspida Kabupaten Pangkep bagi korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala sudah di terima di Palu. Menurutnya bahwa berdasarkan Surat perintah Kapolres Pangkep AKBP TULUS SINAGA SIK MH Nomor : sprint/068/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 melaksanakan pengawalan, pengamanan dan pendistribusian barang sumbangan untk korban gempa dn tsunami di

Kota Palu Sulawesi Tengah mulai dari sejak dikeluarkannya surat perintah tersebut hingga saat ini dengan dipimpin oleh IPDA ARIE KUSNANDAR AR, S.TR.K dengan beranggotakan 4 Personil Sat. Sabhara Polres Pangkep AIPTU ISWAHYUDIE ALWY, BRIPDA RAHMAT HIDAYAT, BRIPDA M. AFDAL, BRIPDA RIAN A. Kegiatan PamWal barang bantuan menggunakan 8 (delapan) mobil truck, bersama 4 PNS Pemda Kab. Pangkep diketuai oleh Kepala Seksi bencana M. AMRI YUNUS berteman 3 orang.

Kel. Kamuji Palu Barat sebanyak 1 (satu) mobil truck bantuan. 3. Posko Mesjid Raya Baturrabim Lolu Palu sebanyak 1 (satu) mobil Truck. 4. Posko induk Polres Palu sebanyak 2 (dua) mobil truck bantuan. 5. Posko Desa Porame Kec. Kinoparo Kab. Sigi sebanyak 1 (satu) mobil truck bantuan. 6. Posko Pemerintahan Kab. Sigi sebanyak 1 (satu) mobil truck.

Adapun bantuan korban bencana langsung terarah kepada penerima batuan yg berhak dengan melakukan pendistribusian langsung kepada masing-masing Posko bencana pada daerah.

Pelaksanaan bantuan dari Masyarakat Pangkep dan Pemerintahan Kab. Pangkep langsung di serahkan kepada ketua posko dengan disaksikan masyarakan korban gempa dn tsunami dan masyarakat Palu sangat berterimah kasih kepada seluruh masyarakat dn pemerintahan Kab. Pangkep yg langsung menyentuh kepada posko yg trkena musibah gempa dan tsunami.

1.Posko Raski Jln. S. Surumana sebanyak 1 (satu) mobil truck barang bantuan. 2.Posko Jln. Kemiri

Kegiatan Pamwal hingga saat ini berlangsung secara tertib, kondusif, teratur aman dan terkendali.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

PEMBEBASAN TANAH JALUR KERETA API JADI POLEMIK DITENGAH MASYARAKAT PANGKEP CAKRA PANGKEP Penomena yang terjadi ditengah pembebasan lahan jalur kereta Api menjadi tidak menentu dimana janji janji pemerintah pusat tampaknya tidak ada tanda tanda akan dibayarkan harap cemas. Camat Ma'rang Achmad Bakhtiar yang dikonsumsi soal pembebasan lahan yang akan dilalui kereta Api membuat masyarakat. Semakin tidak yakin bahkan Musi tidak percaya lagi kepada pemerintah.Menurut camat pembebasan lahan jalur kereta api bakal dibayarkan entah kapan namun kita tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat.katanya Sebagai ujung tombak dikecamatan Ma'rang kami hanya bisa menyampaikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten Pangkep dimana semua itu kita menunggu kapan akan dibayarkan karena segala sesuatu ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga kami dan warga masyarakat menunggu kapan dibayarkan, ujarnya Lanjut camat Ahmad Bahktiar menjelaskan bahwa semua kebijakan ditangan Pemeriintah pusat dan daerah jadi kami mengharapkan kepada seluruh rakyat kabupaten Pangkep terkhusus dikecamatan ma'rang hendaknya janganlah berburuk sangka karena untuk melakukan pembayaran tentunya banyak melibatkan unsur seperti Pemeriintah daerah, kecamatan,lurah dan bahkan polri dan TNI.tamdasnya Kepala kantor pertanahan kabupaten Pangkep,Arman yang dikonfirmasi mencelakakan bahwa,

CAKRA NUSANTARA

hingga saat ini kami lakukan sosialisasi dimasyarakat agar mereka memahami proses pembelajaran lahan yang akan dibebaskan oleh pemerintah pusat dan daerah, olehnya itu menurut informasi dari pemerintah kecamatan bahwa tidak lama lagi akan dilakukan pembayaran kepada masyarakat secara langsung dan disaksikan oleh pemerintah kecamatan, papanya Sambung camat Ahmad Bahktiar,ia memberi warning kepada masyarakat untuk bersabar karena diharapkan agar kebijakan pemerintah pusat dapat membuktikan janjinya kepada masyarakat karena jika ini berlangsung lama maka bisa terjadi dampak pada ketiifak percayaan lagi, tentunya kami berharap agar pemerintah pusat dan daerah kabupaten Pangkep menepati janjinya karena itu berdampak pada ketidak pastian Pemeriintah pusat untuk melakukan pembayaran kepada masyarakat.tuturnya

EDISI : CN/119/X/2018

Disisi lain salah satu warga masyarakat desa Manggalumg Ahmad menjelaskan bahwa,sudah kesekian kalinya Pemeriintah menjanjikan akan dibayarkan pembebasan lahan jalur kereta api namun demikian hingga saat ini belum ada tanda tanda akan dibayarkan oleh karena itu kami berharap agar pemerintah jangan selalu berjanji karena itu kami harap cemas Lantara tidak ada kepastian hingga kini. Namun satu hal lagi dimana pihak pertanahan sudah melakukan pengukuran terhadap lahan yang akan dibebaskan hingga kami juga mengizinkan merekaengkur lahan tersebut, yang sangat kami sesalkan hingga saat ini dimana lahan yang tadinya kami bajak sekarang sudah tidak lagi dilakukan karena lahan tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah pumgkasnya. ( RED )

LAPORAN DAERAH

Kasdim 1421 Pangkep, Mayor ARM Takdir

BERSAMA RAKYAT BUAT PERCONTOHAN TAMBAK DI PACELLANG

CAKRA, PANGKEP - Mayor ARM Takdir Kasdim 1421 Kabupaten Pangkep, saat dihubungi Selasa (16/10) seusai membersihkan lokasi tambak di Kampung Pacellang Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene mengatakan bahwa kami bersama masyarakat setempat membuat lokasi pengolahan tambak percontohan.

enurutnya bahwa dengan keberadaan lokasi tambak percontohan yang dibuat oleh anggota kodim 1421 Pangkep, dengan melibatkan masyarakat, setidaknya dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi petani tambak untuk mengolah tambaknya semaksimal mungkin sehingga bisa menjadi sumber mata pencaharian buat keluarganya. â&#x20AC;&#x153;Kita berharap agar tambak yang dibuat ini dapat memberikan motivasi bagi petani tambak dalam pengelolaan tambak yang profesional dengan hasil menguntungkan dari benur yang ditebarâ&#x20AC;? ujarnya. Mayor ARM Takdir yang dikenal kreatif dalam melaksanakan tugasnya ini mengatakan bahwa Kabupaten Pangkep salah satu daerah di Indonesia, sebagai daerah penghasil ikan bandeng dan udang. Untuk itu, kami bersama anggota Kodim 1421 Pangkep memberikan contoh dalam pengolahan tambak yang benar-benar dapat memproduksi semaksimal mungkin dari tambak tersebut.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

MANOKWARI KOTA INJIL JADI ALASAN PELARANGAN

BERDIRINYA MASJID

MANOKWARI, CAKRA -Pembangunan Masjid di Desa Arfai 2, Kelurahan Andai, Kecamatan Manokwari Selatan, Papua Barat mendapat tentangan dari sekelompok pemuda Kristiani. Kepala Cabang Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Maulana Muhammad menjadi saksi atas aksi pelarangan yang dilakukan oleh puluhan pemuda Kristiani yang terjadi pada Kamis (17/9) lalu. Maulana menceritakan, pada pukul 10.00 hari itu sekitar 50-70 pemuda mendatangi lokasi pembangunan Masjid tepatnya berada di Jalan Trikora Km 19 di saat para tukang sedang bekerja. "Puluhan pemuda itu menyampaikan orasi-orasi meminta penghentian aktivitas pembangunan Masjid," ujar Maulan saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/9).

CAKRA NUSANTARA

Usai menyampaikan orasi, Maulana melanjutkan, mereka pun memasang spanduk yang mengatasnamakan umat Kristen Papua Barat di sisi bangunan masjid. Spanduk tersebut bertuliskan penolakan adanya pembangunan Masjid di kota Manokwari. Tepat pukul 11.00 para pemuda Kristiani ini pun lalu meninggalkan lokasi setelah sebelumnya mendapatkan peringatan dari penanggungjawab pembangunan Masjid. Namun pada pukul 14.00, spanduk berhasil diturunkan oleh warga Muslim di sekitar masjid dengan dikawal oleh aparat kepolisian dan TNI setempat. Menurut Maulana, alasan pelarangan pembangunan Masjid di Manokwari itu disebabkan karena Manokwari yang diklaim merupakan kota injil. "Jadi tidak

EDISI : CN/119/X/2018

boleh lagi mendirikan Masjid," papar Maulana. Sementara, Maulana mengatakan, jumlah umat Muslim di Manokwari cukup besar karena memang posisinya terletak di kota yang banyak didatangi oleh para pendatang dari Sulawesi, Jawa dan Seram. Sedangkan jumlah masjid di Manokwari Selatan sedikit bahkan tidak lebih dari 10 bangunan dengan ukuran rata-rata kurang dari 20mx20m. Maulana menjelaskan Masjid ini dibangun karena menyikapi perkembangan kota. Selama ini pelaksanaan sholat Ied di Manokwari Selatan terbagi didua tempat yaitu di pesantren Hidayatullah yang lokasinya dekat dengan Masjid yang baru dibangun dan di masjid Kompi Senapan C.

LAPORAN DAERAH

Gubernur Sulteng Sebut

Ali Mohktar Ngabalin Tukang Ngibulin CAKRA SULTENG Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola merasa geram dengan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Bahkan, sang Gubernur tak sungkan-sungkan menyebut Ngabalin sebagai tukang ngibulin. Hal itu terkait pernyataan-pernyataan bekas kader PBB itu yang cenderung menyeret masalah penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulteng ke ranah politik. “Ngabalin tidak tahu tentang proses dan mekanisme penanganan bencana. Makanya saya bilang dia ngibulin, hanya membentuk opini,”

kata Longki, saat ditemui wartawan di kantornya, Kota Palu, Sulteng, Senin (8/10/18). Kemarahan Longki nampaknya sudah klimaks, ia pun mempersilakan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih penanganan ke tingkat nasional dan tidak melibatkan dirinya sebagai kader Partai Gerindra, bila ingin menyeret penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulteng ke ranah politik. “Jangan libatkan saya sebagai orang Gerindra,” kata Longki.“Apa maksudnya dia (Ngabalin) menyebutkan itu kader Gerindra? kenapa harus dibawa ke politik? apa itu maksudnya? Jangan dibawa, ini

tidak ada urusannya dengan politik, ini saya urus warga saya.”Sebelumnya, Ngabalin menyoroti Longki yang tak hadir di tengah masyarakat saat warga Palu membutuhkan kehadirannya. Ocehan Ngabalin terkait Longki dalam kapasitasnya sebagai kader Gerindra. Pernyataan itu dilontarkan Ngabalin saat membalas kritik Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.“Apa Muzani lupa? Yang dibutuhkan itu juga motivasi kalian kepada Gubernurnya yang orang Gerindra itu. Dia itu Ketua Gerindra Sulawesi Tengah. Jangan Pasif dalam situasi seperti itu,” kata Ngabalin, Minggu (7/10/18).

EDISI : CN/119/X/2018

(RED/BIRO)

CAKRA NUSANTARA

HUKUM

KAPOLDA METRO JAYA BANTAH ADANYA DUGAAN ALIRAN DANA SUAP DITERIMA OLEH PETINGGI POLRI' CAKRA JAKARTA Salah satu petinggi Polri disebutsebut menerima aliran dana suap dari Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dugaan aliran dana ini diungkap oleh platrofm digital, Indonesialeaks. Dalam laporan Indonesialeaks, petinggi Polri itu menerima kucuran dana dari Basuki yang tak lain adalah terpidana kasus suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017 yang dulu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Menyikapi kabar tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan langsung menyatakan bantahan. Dia memastikan, petinggi Polri yang disebut Indonesialeaks menerima aliran dana itu tidak benar. "Itu kan tahun 2017 dan kami sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Pak Basuki langsung," kata Adi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Oktober 2018.Pada pemeriksaan Basuki, kata

CAKRA NUSANTARA

Adi, pihaknya telah menanyakan langsung soal aliran dana kepada petinggi Polri yang tak lain adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Jawaban Pak Basuki apa? Tidak pernah. Selesai. Kalau sumbernya saja bilang tidak pernah, masa kami harus bilang ada," kata dia.Adi juga menanggapi soal kabar perusakan barang bukti aliran dana itu oleh dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yakni AKBP Roland dan Kompol Harun yang kini sudah ditarik Polri. Menurutnya, buku merah yang disebut berisi catatan aliran dana sudah dijadikan barang bukti pengadilan dan tidak ada masalah hingga saat ini."Siapa yang bilang dirobek. Gini loh, sekarang buku merah (berisi catatan aliran dana) sudah dijadikan barang bukti di pengadilan. Enggak ada apa-apa kan? Berjalan lancar aja pengadilan itu," kata dia. Namun, Adi yang juga eks penyidik utama Bareskrim Polri ini memastikan,

EDISI : CN/119/X/2018

pihaknya masih tetap menanyakan ke Basuki soal dugaan aliran dana kasus impor daging sapi itu. "Kami sudah tanyakan ke sumbernya dan dijawab enggak benar," kata Adi.Sejumlah media nasional yang menamakan diri sebagai Indonesialeaks merilis hasil investigasi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini. Mereka juga mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah disebutnya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Indonesialeaks menyatakan bahwa suatu dokumen menyebut Tito tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain baik ketika menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebaga kapolri. ( RED/BIRO JKT)

NASIONAL

JENDERAL YANG TANTANG KASAD TNI MALAH ASIK TIDUR SAAT NOBAR FLIM G30S CAKRA JAKARTA Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo adalah orang yang sangat getol menyerukan nonton bareng film kontroversial, G30 S PKI, baik saat masih menjabat maupun sudah tidak menjabat lagi. Menjelang 30 September 2018 lalu, Gatot di laman twitternya @ Nurmantyo_Gatot melayangkan pesan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) untuk mengeluarkan perintah nonton bareng film G30S/PKI. "Kalau KSAD tdk berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bgaimana mau mimpin prajurit pemberani & jagoan2 spt Kostrad, Kopassus, & semua prajurit TNI AD.Kok KSAD-nya penakut... ya sudah pantas lepas pangkat," tulis Gatot Nurmantyo. Menurut Gatot dalam cuitannya, tidak ada hukuman mati untuk perintah nonton bareng film G30S/

PKI."Paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Kalau takut, pulang kampung saja,"lanjutnya. Gatot Nurmantyo mengungkapkan, ia merasa kasihan kepada prajurit TNI bila pemimpin mereka penakut."Kan bisa menjatuhkan harga diri prajurit TNI AD yg terkenal di dunia pemberani plus super nekat," kata Gatot. Kendati demikian, Gatot meyakini bahwa KASAD dan Panglima TNI bukanlah seorang penakut."Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksanaannya," ungkap Gatot Nurmantyo. Saat tampil di diacara Talkshow Rosi yang tayang di Kompas TV pada Kamis (28/9/2018) lalu, Gatot Nurmantyo menjelaskan kenapa dia sangat getol menyerukan nonton bareng film tersebut.Dalam talkshow tersebut, diawal Rosi membacakan pertanyaan dari seorang netizen yang

diajukan kepada Gatot Nurmantyo. "Kalau yakin masih ada PKI, kenapa tidak tangkap langsung? Kenapa hanya disindir? Tangkap saja biar rakyat tau. Jangan cuma diisukan bangkit lagi," tanya Rosi.Gatot pun menjawab. "Saya tanya, Ribka Tjiptaning menyatakan aku bangga jadi anak PKI. Kemudian PKI masuk parlemen. Tanya dulu sama polisi kenapa nggak ditangkap.," "Tab MPR, UU 97 masih menyatakan, menggunakan media apapun juga. Dengan baju palu arit, itu kan media, pembentukan opini juga kan itu. Kenapa tidak ditangkap saja? Bahkan kita dilarang menangkap."â&#x20AC;&#x153;Bukan kewajiban kami kan menangkap? Polisi yang menangkap.â&#x20AC;? Ketika ditanyai alasan mengapa dirinya tidak memberitahukan polisi terkait keberadaan PKI seperti yang dimaksud, Gatot mengatakan bahwa bukan dirinya yang patut ditanyai, melainkan pemerintah.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

â&#x20AC;&#x153;Loh, informasi, udah jelasjelas dilarang kok. Jangan terlalu keras katanya.â&#x20AC;?"Baju itu kan bentuk sosialisasi, media sosialisasi, itupun hanya disuruh lepas, ganti. Kalau terlalu keras di larang. Jangan tanya pada saya, tanya pada pemerintah.â&#x20AC;? Rosi kembali mengajukan pertanyaan. "Jadi bapak merasa, bahwa, ada gerakan PKI, tapi pemerintah mengamankan, aparat keamanan mendiamkan? Apa itu yang ingin bapak sampaikan?." "Yah buktinya kan ada. Kita sudah bergerak, mengambil buku-bukunya, kaos-kaosnya. Tapi sekedar saja. Seharusnya dalam UU, kena pasal seharusnya," jawab Gatot.Rosi pun kembali mempertegas pertanyaanya. "Sekali lagi saya menanyakan, apakah bapak melihat pemerintah dan polisi tidak tegas untuk menangkap mereka yang terindikasi PKI." "Ada upaya, tapi langsung dicegah, jangan terlalu keras," jawab Gatot"Dicegah oleh?" tanya Rosi"Perintah presiden. Bahwa TNI Polri jangan terlalu keras atas konteks mengadakan razia baju, buku PKI. Kodim-kodim masih banyak yang melakukan, tapi hanya sekadar razia

CAKRA NUSANTARA

saja tidak ada yang menangkap," ujar Gatot. 30 September 2018 lalu Gatot Nurmatyo pun turut melakukan nonton bareng Film G30 S PKI tersebut di Taman Ismail Marzuki. Video saat Gatot Nurmatyo melakukan nonton bareng tersebut pun diunggah oleh akun youtube @Jakartanicus dengan judul Penggagas Nobar Film, Terlelap Saat Menonton, 2 Oktober 2018 lalu. "30 September 2018 - nobar film berjudul Pengkhianatan Gerakan 30 September, di Cikini Raya - Jakarta Pusat," tulis akun @Jakartanicus dalam keterangan video tersebut.Dalam video tersebut yang melakukan nonton film cukup ramai, ada yang duduk di bangku dan ada yang juga duduk di sepeda motornya sambil menonton. Gatot Nurmantyo duduk di depan dan berada ditengah para warga yang turut menonton fim tersebut. Saat menonton tampak Gatot Nurmantyo seperti menahan kantuk.Hal ini pun turut menjadi perhatian Netizen, seperti yang dicuitkan Dandhy Laksono Katanya "Pensiunan jenderal penggagas

EDISI : CN/119/X/2018

nobar G30S tertidur saat film diputar. Lokasi Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 30 September 2018. Menit 2:29 hingga 14:46," tulisnyaDi akhir video Gatot Nurmantyo pun menyampaikan pesannya soal nonton bareng film ini. "Malam ini adalah kita merefleksi lagi tahun 65, waktu itu saya masih kecil, masi berusia lima tahun. Dengan melihat seperti ini, dan yang lainnya melihat, kita bisa merefleksi lebih waspada lagi.""Kita tidak menyalahkan siapa pun juga, tapi jangan sampai peristiwa yang kelam, banyak korbannya terulang lagi, menyakitkan itu, iya," ujar Gatot. Sebelumnya saat Gatot Nurmantyo masih menjabat sebagai Panglima TNI pada tahun 2017, ia memerintahkan seluruh prajurit TNI untuk menonton film G30S/PKI.Kala itu, perintahnya sempat menuai pro kontra. Namun pada akhirnya film tersebut jadi diputar.Masyarakat pun diajak untuk menyaksikan film berdurasi empat jam tersebut. Bahkan, film G30S/PKI disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta. Presiden Jokowi juga ikut menonton. ( RED/BIRO JKT)

NASIONAL

Djoko Edhi Abdurrahman/Net

Djoko Edhi Abdulrahman Tegaskan Sepertiga Anggota DPR RI Keturunan PKI CAKRA JAKARTA Dinamika politik menjelang pemilu legislatif dan presiden 2019 hal ini diperkirakan ada banyak keturunan dari simpatisan maupun anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berhasil menjadi anggota DPR RI. Tak tanggung-tanggung, jumlah mereka mencapai ratusan orang. Penergasan itu sebagaimana disampaikan mantan Anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman. Dia

mengaku mendapat informasi bahwa sedikitnya ada 186 politisi Senayan yang merupakan keturunan dari simpatisan atau anggota PKI. "Saya dengar isunya ada sekitar 186 anggota DPR itu (keturunan) PKI. Jumlah anggota DPR keturunan PKI," ungkapnya dalam diskusi bertajuk â&#x20AC;&#x2DC;Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Kondisi tersebut, menurutnya, bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, konstitusi negara ini tidak melarang keturunan PKI untuk terjun di dunia politik. "Di UU kita keturunan PKI itu boleh. Jumlah anggota DPR kira-kira ada 560 orang. Jadi kira-kira sepertiga di DPR itu keturunan PKI," demikian politisi senior ini.

EDISI : CN/119/X/2018

[ RED/IAN]

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

KAPOLRI TOTO K DISEBUT DIDUGA TERIMA SUAP 8 MILYAR 'KETUA BPNU MENILAI DIA MEMILIKI INTEGRITAS YANG TINGGI CAKRA JAKARTA Penomena yang terjadi akhir-akhir ini dimana kapolri terbawah arus kasus suap nilainya cukup ppantastik Ketua pengurus.Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah keras bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavina ini terlibat dalam kasus suap.katamya Manun sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebutkan ada kasus yang melibatkan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, pada Rabu (10/10/2018). Pembongkaran ini diungkapkan Amien Rais saat hendak diperiksa sebagai saksi kasus Ratna Sarumpaet. Sebelum tiba di Polda Metro Jaya, malam harinya Amien Rais memberikan kisi-kisi perihal kasus yang hendak ia bongkar."Saya akan membuat sebuah fakta yang insyallah akan menarik perhatian," kata Amien

CAKRA NUSANTARA

Rais ketika ditemui wartawan di rumahnya di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (9/10/2018). Setelah itu, Amien Rais pun membocorkan bahwa fakta yang akan ia ungkap ini terkait dengan kasus korupsi lama yang mengendap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Yang ini hubungannya tentang penegakan hukum di sana, korupsi yang sudah mengendap lama di KPK akan saya buka pelan-pelan," sambungnya. Rupanya, kasus yang mengendap di KPK ini menurut Amien Rais berhubungan dengan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.Amien Rais pun meminta agar Presiden Jokowi untuk mencopot Jenderal Tito Karanavian sebagai Kapolri. Permintaan itu disampaikan Amien Rais saat akan menjalani pemeriksaan

EDISI : CN/119/X/2018

di Mapolda Metro Jaya."Saya tahu anda semua ingin tahu soal KPK, saya minta Pak Jokowi supaya pak Kapolri Tito segera dicopot, alasannya silakan kalian pelajari sendiri," Amien Rais menunjukkan sebuah potongan sebuah surat kabar. Melansir dari Kompas TV, alasan Amien Rais untuk mencopot Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri ini adalah karena adanya dugaan suap yang diterima sang mantan kapolda Papua ini.Suap yang diduga diterima Tito Karnavian yang mencapai Rp 8 Miliar ini berasal dari tersangka korupsi Basuki Hariman. Sosok Tito Karnavian disangkutpautkan ini karena namanya tercantum dalam sebuah buku merah yang selama ini diduga sengaja dirusak dan dihilangkan untuk menyembunyikan fakta. Nama Tito Karnavian yang

NASIONAL disebutkan di buku merah ini pertama kali diungkap kembali ke permukaan oleh Indonesialekas.Menanggapi hal tersebut, Said Aqil Siradj sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membela Tito Karnavian. Menurutnya, ia mengetahui benar sosok Tito Karnavian."Saya tahu beliau. Saya juga dewan pakar disana, beliau jadi kapolda Papua, kapolda DKI, kepala BNPT dan kapolri," tutur Said Aqil Siradj kepada wartawan, Kamis (11/10/2018) malam.Lantas, Said Aqil juga menjelaskan mengenai sosok Tito Karnavian yang selama ini sudah ia kenal. Menurut Said, Tito Karnavian adalah sosok yang profesional, punya integritas, sehingga tidak mungkin ia mencoreng nama baiknya sendiri dengan melakukan perbuatan tak terpuji."Yang saya tahu beliau seorang yang profesional, memiliki integritas yang maksimal dan orang yang terbuka apa adanya," sambung Said Aqil. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai pemeriksaan terhadap laporan Indenesialeaks tersebut perlu dilakukan.Karena menurutnya sampai saat ini tidak ada keterangan atau alat bukti yang mengarahkan adanya dugaan pengrusakan barang bukti yang dilakukan oleh dua penyidik KPK tersebut. "Jadi dari keterangan engga ada, oleh karena itu adanya tulisan, tulisan itu juga perlu diklarifikasi," katanya seperti dikutip Agus dan sejumlah awak media belum mau berkomentar lebih jauh soal kasus dugaan pengrusakan barang bukti yang diduga berisi aliran dana ke pejabat tersebut. Karena, tidak adanya alat bukti dan keterangan yang mengarahkan. "(disebut) orang ini menerima ini, kemudian susah itu kalau kita engga punya alat bukti yang lain. Oleh karena itu kita tunggu saja pengujian atau eksaminasi yang dilakukan Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)," lanjutnya. Seperti diketahui, dalam investigasi

Indonesialeaks, dua eks penyidik KPK yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun dipulangkan ke Polri.Pemulangan tersebut santer dikaitkan dengan dugaan sabotase atas bukti dan kesaksian penyuapan ke banyak pejabat, salah satunya seorang petinggi di kepolisian. Direktorat Pengawas Internal KPK telah menjatuhkan sanksi terhadap dua penyidik tersebut. Kedua penyidik juga telah dipulangkan ke Polri.Padahal, masa bakti mereka seharusnya baru selesai pada tahun 2019. Investigasi yang menjadi bahan acuan Indonesialeaks adalah buku bersampul warna merah yang berisi laporan keuangan perusahaan bertuliskan â&#x20AC;?Buku Bankâ&#x20AC;?.Sama seperti Said Aqil, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kapitra Ampera juga menilai bahwa permintaan Amien agar Tito dicopot sebagai Kapolri ini tidak berdasar. Pasalnya, Amien Rais hanya melempar isu disaat ayah dari Hanum Rais ini akan diperiksa penyidik kepolisian terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet.Sesudah diperiksa, Amien Rais mengaku mendapat perlakuan baik dari pihak kepolisan. "Padahal dia diperlakukan sangat baik (saat diperiksa pihak kepolisian). Kekhawatiran dia, kecemasan dia, kan tidak terbukti. Toh diperlakukan dengan baik. Tetapi kenapa harus menyerang Tito dan kepolisian," ucap Kapitra saat konferensi pers, Kamis

(11/10/2018). Kapitra Ampera juga memberi batas waktu kepada Amien Rais selama 7 x 24 jam untuk meminta maaf.Jika dalam waktu tersebut Amien Rais belum meminta maaf, Kapitra Ampera pun secara tegas akan menempuh langkah hukum."Kalau tidak diindahkan, kami akan laporkan ke polisi. Mulai hari ini, jadi Kamis depan tidak melakukan itu, kami lapor ke polisi,"tegas Kapitra Ampera. Siapa Basuki Hariman? Basuki Hariman merupakan direktur CV Sumber Laut Perkasa. Ia sebelumnya divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta tahun 2015.Vonis penjara ini disebabkan Basuki terbukti menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan orang dekat Patrialis, Kamaluddin. Basuki terbukti bersamasama dengan stafnya Ng Fenny, memberikan uang sebesar 50.000 dollar AS kepada Patrialis melalui Kamaluddin.Uang tersebut diberikan agar Patrialis memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam upaya untuk memengaruhi putusan uji materi, Basuki dan Fenny menggunakan pihak swasta bernama Kamaludin yang dikenal dekat dengan Patrialis.

EDISI : CN/119/X/2018

(RED/BIRO JKT)

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

MURID SMAN 87 JAKARTA FITNA NELTY GURU AGAMANYA TUDING ANTI JOKOWI' CAKRA JAKARTA Nelty Khairiyah jadi buah bibir. Guru agama Islam SMAN 87 Jakarta ini diduga mendoktrin anak muridnya agar anti-Jokowi. Di media sosial tersebar tangkapan layar yang menyebut Nelty mengumpulkan muridnya di mesjid. Di sana dia memutarkan video tentang korban gempa Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. Salah satu tangkapan layar berisi teks sebagai berikut: "Kemudian ibu guru bertanya kepada murid-murid, 'ini salah siapa? Salah Jokowi. Masih mau pilih dia untuk presiden ke depan?'" Sekolah telah menonaktifkannya sejak Rabu, 10 Oktober lalu. Kepala Sekolah SMA 87 Jakarta Patra Patriah mengatakan kepada Tirto pada Jumat (12/10/2018) kalau menonaktifkan Nelty bukan dalam rangka memberikan sanksi, "tapi penonaktifan sementara hingga proses ini selesai diselidiki." Patra mengatakan kondisi fisik dan psikis Nelty tidak memungkinkan untuk mengajar. Pun dia masih harus mengikuti penyelidikan Dinas Pendidikan DKI. "Ia seolah linglung untuk menjawab pertanyaan," kata Patra.Pada Kamis 4 Oktober sekitar pukul 11 siang, ketika sedang berada di Gedung G Balai Kota DKI Jakarta, masuk tiga pesan dari nomor tak dikenal ke ponsel Patra. Semuanya menginformasikan kalau Nelty berbuat tak patut: menggiring murid untuk menjelekkan Jokowi dan mempengaruhi agar mereka memilih Prabowo. "Terima kasih infonya. Ini bapak atau ibu, ya? Saya akan membina guru tersebut," jawab Patra kala itu, tanpa menyebut siapa persisnya yang melapor. Patra kemudian membentuk tim investigasi untuk meminta keterangan dari para siswa. Senin, 8 Oktober, usai upacara di SMAN 90 Jakarta—Patra menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di sana—ia dan tiga Wakil

CAKRA NUSANTARA

Kuasa hukum Nelty dari lembaga bantuan hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Hoirullah, Senin (15/10/2018) di depan Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kepala Sekolah memanggil Nelty. Patra mengkonfrontir langsung kepada Nelty sembari membawa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam pertemuan itu Patra mengatakan Nelty akhirnya mengaku bersalah. "Awalnya ia mengelak dan mengatakan bahwa ia netral ketika mengajar. Namun, setelah itu ia mengakui [menyetel video gempa dan menggiring opini siswa] dan minta maaf," jelas Patra. Pihak sekolah kemudian membuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) internal yang ditandatangani Patra dan Nelty. Nelty sebetulnya tetap menyangkal semua tuduhan setelah pemanggilan itu. Iamengatakan apa yang ramai di media sosial tidak seperti kejadian sebenarnya. "Saya mohon banget diklarifikasi," kata Nelty, Meski begitu ia tetap meminta maaf ke pihak sekolah. Bukan karena mengaku salah, tapi merasa apa yang ia alami turut membuat sekolah merugi. Terlepas dari benar atau tidaknya kejadian itu karena masih dalam tahap investigasi, Kepala Sekolah mengatakan sebetulnya Nelty tidak pernah membuat ‘masalah’. Ia malah

EDISI : CN/119/X/2018

termasuk yang berprestasi."Saya pernah supervisi beliau, saya datangi kelasnya. Ketika itu beliau menyetelkan video hasil buatan siswa dan itu bagus. Saya apresiasi dia juga di ruang guru, semua guru mendengarkan itu," jelas Patra. Menurut sejumlah siswa: Nelty Guru yang Baik.Beberapa siswa yang saya temui mengaku kalau Nelty tak pernah neko-neko dan malah termasuk guru favorit. Bayu, siswa kelas XII IPS, mengatakan Nelty adalah pengajar yang punya karakter keibuan. "Dia mengayomi kami, selalu mengingatkan untuk salat sunah. Dia juga enggak pernah marah dan suka bercanda," ucap pemuda 17 tahun ini. Jasmine yang kini sudah siswi tingkat akhir juga mengatakan hal serupa. "Bu Nelty asyik, enggak pernah marah, enggak menghukum juga. Dia baik," katanya. Dia diajar Nelty pada Rabu dan Jumat.Kedua siswa itu mengatakan Nelty, yang menurut seorang Satpam bernama Anjas mengendarai mobil sendiri tanpa sopir, tidak pernah menyetel video soal korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah ketika mengajar di kelas mereka. Mereka juga tidak tahu dari mana isu itu mencuat. "Bisa saja salah paham, karena bu Nelty tidak pernah mend LP. (RED/BIRO JKT)

DAERAH

RENOVASI GEDUNG SMP NEGERI NO2 MINASA TENE DAN TAMAN MASIH MEMBUTUHKAN PERHATIAN PEMKAB PANGKEP CAKRA PANGKEP Program pembangunan renovasi gedung Sekolah Menegah Pertama No 2 Minasa Tene untuk anggaran 2018 â&#x20AC;&#x201C; 2019 yang digunakan dari Dana Anggaran Khusus (DAK),dimana sekolah ini merupakan jalur sentra makassar â&#x20AC;&#x201C; pare pare tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten Pangkep. Kepala Sekolah Menegah Pertama No 2 Minasa Tene Kusumawati Kasmin,S.Pd yang ditemui diruang kerjanya menjelaskan kepada awak majalah cakra Nusantara,bahwa kami sementara membangun dan merenovasi dua gedung kelas termasuk halaman sekolah secara bertahap dimana gedung kelas yang lagi dalam tahap penyelesaian,hal ini masih ada gedung kelas yang butuh perhatian namun demikian anggaran tersebut terbatas karena sejumlah sekolah yang ada dipangkep juga membutuhkan perhatian,katanya Lanjut Kasek Kusumawati bahwa,kami merasa bangga dimana perhatian pemerintah daerah telah menyediakan anggara untuk pembangunan renovasi gedung kelas yang sudah tidak layak digunakan,tentunya kami sangat apresiasi program pembangunan pemerintah Daerah kabupaten pangkep,walaupun masih terdapat kekurangan disanasi tentunya kami sadari bahwa masih ada gedung kelas yang harus dibangun,ujarnya Disamping itu kami juga menyediakan dana perawatan sejumlah gedung kelas yang membutuhkan perhatian,seperti halnya pengecetan dinding

tembuk gedung yang sudah usang hingga terlihat retak retak ini semua membutuhkan dana yang berasal dana bantuan oprasional sekolah ( BOS ),dan ini harus kami lakukan karena jika tidak diperbaiki tentunya, pandangan dari luar kurang baik,ucapnya Oleh kaena itu kami akan

mengajukan anggaran pembangunan renovasi gedung kelas untuk anggara 2019 mendatang karena kami merasa bangga jika pemerintah kabupaten pangkep dapat menyetujui rencana program pembangunan berikutnya,harapnya

EDISI : CN/119/X/2018

(RED )

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

Mahfud MD Sebut Tak Dilarang Caleg Eks PKI dan HTI Bakal Kembali Bangkit CAKRA JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menjawab pertanyaan tentang peluang kebangkitan PKI dan HTI di Indonesia. Dia menyebut, kedua organisasi itu secara resmi telah dibubarkan. Namun, mantan anggotanya tidak bisa dijamin benar-benar meninggalkan ideologinya "Kalau kemungkinan PKI dendam sih, bisa ya, bisa tidak, bisa macammacam. Bisa bangkit lagi, bisa dendam, bisa tobat, bisa sadar untuk mengakui Pancasila dan bisa benar-benar habis secara politik. Tetapi secara hukum, ajaran Komunis dilarang," kata Mahfud,

CAKRA NUSANTARA

Minggu pagi (14/10/2018). Jawaban Mahfud itu menanggapi pertanyaan warganet, pemilik akun Twitter, Andriansyah, "Hampir habis, namun ada kemungkinan 'dendam ideologi' dari generasinya untuk membangkitkan itu gak Prof?" Sebelumnya, pemilik akun Mahfud Duwi Saputro bertanya tentang status eks HTI dan PKI. "Bagaimana dengan orang-orang yang terlibat HTI yang juga terlarang, bahkan di instansi pemerintah ada oknum-oknum HTI yang terang-terangan menyerang presiden dengan berita hoax?" tanya Mahfud. Menurut Mahfud MD, tidak ada

EDISI : CN/119/X/2018

larangan dalam UU bagi eks anggota HTI dan PKI untuk jadi caleg atau pun jadi PNS. HTI dibubarkan berdasar hukum administrasi negara. "PKI dibubarkan karena secara hukum pidana dianggap melakukan kudeta," jawab Mahfud MD. Tidak dilarangnya mereka menjadi caleg atau PNS, lanjut Mahfud, karena PKI dianggap sudah tidak ada setelah dibubarkan 52 tahun yang lalu. Pengikutnya juga diyakini sudah habis."Dulu ada putusan MK bahwa keturunan mereka punya hak politik yang sama, boleh memilih dan dipilih," tutup Mahfud. (RED/BIRO JKT)

HUKUM

Kepsek SD Inpres Bontu'ne Gowa Aniayah Murid Nya Hingga Berdarah Cakra Gowa Gawat, Kepsek pukul muridnya sampai berdarah, bocor dan dapat jahitan. Anehnya, Korwil Disdik Bajeng, dituding menutup-nutupi kasus berdarah ini, yang seharusnya Korwil cepat turun tangan menanganinya, mengingat dalam wilayah kerjanya terjadi. Gowa (Karya Indonesia) Kepsek SD Inpres Bontobu'ne (Majannang) Hj Ramdana, S.Pd Dg Tarring terpaksa harus berurusan dengan penegak hukum, Polres Gowa. Menyusul karena yang bersangkutan memukul muridnya sampai bocor, sehingga mendapatkan jahitan dibagian kepala. Orang tua murid melalui ibunya, Daeng Rabasia sangat terpukul atas peristiwa yang dialami anaknya. Bahkan tidak mengira kalau anaknya itu diperlakuan kayak bukan manusia. Masa seorang ibu-ibu tidak punya hati nurani dan kasih sayang bagaimana layaknya seorang ibu yang melahirkan

anak, beber Daeng Rabasia kepada Jurnalis ini. Atas perlakukan yang dialami anaknya itu, dirinya berharap polisi dapat memprosesnya. Sepanjang sekolah ini berdiri, barusan ada Kepala sekolah sekejam itu ? Kami ini dekat sekolah tinggal. Jadi sangat tahu luar dalamnya orang yang perna menjadi kepala sekolah disini, barusan ada kudapatkan kepsek sekejam itu, pungkasnya lagi. Kami tidak terima, anak saya dianiaya seperti ini pak, ujarnya kepada wartawan. Untuk itu, kami memohon kepada penyidik agar memberikan hukuman kepada guru atau kepsek yang sekejam itu, ini sudah penganiayaan terhadap anak kecil yang masih duduk dikelas 2 SD. Sesuai pemantauan dilokasi sekolah SD Inpres Bontobu'ne, membenarkan bahwa memang terjadi pemukulan terhadap murid yang bernama Syahrizal beberapa hari lalu. Awalnya anak ini berkelahi

sesama murid, karena gurunya merasa kewalahan menanganinya. Akhirnya keduanya dipanggil menghadap ke kantor, kebetulan yang ada dalam kantor hanya Kepseknya, Hj Ramdana, S.Pd Dg Tarring, tidak bisa mengontrol emosinya lalu mengambil sepatu dengan memukul dibagian kepala murid tersebut, terang warga setempat. Sementara Korwil Disdik Bajeng, H.Amir Daeng Sila, saat dihubungi WA, dirinya menjelaskan bahwa setelah mendapatkan laporan, langsung mengcroscek masalah ini, bahkan dia sudah menghubungi ketua perlindungan anak bagaimana baiknya, serta menyampaikan kepada ketua PGRI Bajeng agar bisa damai. Jadi tidak benar itu kalau dibilang saya tutup-tutupi. Bahkan saya ingin bergerak ke polisi tapi yang bersangkutan (Hj Ramdana ) malah menyampaikan bahwa tidak perlu kalau bisa janganmi Katanya.

EDISI : CN/119/X/2018

(RED/BIRO)

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

ANDI AMINUDDIN DESA PITUE JADI SASARAN STADY BANDING CAKRA PANGKEP Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pitue Kecamatan Ma’rang terbilang merupakan salah satu BUMDes percontohan di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan sehingga ramai dikunjungi oleh segenap institusi yang terkait dengan upaya pengembangan BUMDes di Indonesia. Kepala Desa pitue Andi Aminuddin yang ditemui menjelaskan bahwa. study lapang dari Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah yang tengah mengikuti pelatihan pembangunan desa yang profesional dan inovatif unit kerja pengembangan inovasi desa dan pengelolaan pembangunan desa (UKPID – P2D) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tingkat nasional tahun 2018 yang diselenggarakan Balai Latihan Masyarakat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, di Desa Pitue Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, ujarnya Lanjut kades pitue mengatakn bahwa ,Rombongan stady lapangan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo, Abdullah Bakri, SIP bersama 61 anggota rombongan yang terdiri atas para kepala desa, Ketua, Sekretaris dan bendahara BUMDes, para pendamping desa, ahli advisor, serta para pengawas BUMDes mengunjuungi pitue Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Disamping itu Kepala Desa Pitue Andi Aminuddin. menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kunjungan stady lapang rombongan dari Gorontala. “Kami bangga atas kunjungan bapakbapak dan ibu – ibu yang berkenan menyempat waktu untuk berkunjung

CAKRA NUSANTARA

Kades Pitue Andi Aminuddin, SE

di Desa Pitue guna menyaksikan langsung pengelolaan BUMDes Desa Pitue yang akhir-akhir ini ramai dikunjungi, bukan saja para pejabat tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional tetapi juga banyak mahasiswa, organisasi peduli BUMDes, serta institusi lainnya guna menyaksikan dari dekat sejauhmana pengelolaan BUMDes Desa Pitue ini. uvapnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Gorontalo, Abdullah Bakri melalui Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Indra mengemukakan, kunjungan study lapang merupakan tindaklanjut dari pelatihan pembangunan desa yang profesional dan inovatif yang

EDISI : CN/119/X/2018

diselenggarakan kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tingkat nasional tahun 2018 melalui Balai Latihan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Disisi lain dia menjelaskan dalam kunjungan study lapang ini, selain menyaksikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga mengunjungi sejumlah rumah produksi yang ada di Desa Pitue. Dari kunjungan lapang ini, akan dijadikan acuan untuk pengembangan pengelolaan BUMDes di sejumlah desa di Gorontalo. Selain berkunjung di Desa Pitue Kecamatan Ma’rang, juga rombongan mengunjungi salah satu desa di Kabupaten Maros. (RED/BIRO)

HUKUM

KPK GELAR OTT DIKANTOR PUPR BEKASI

Gedung Baru KPK

CAKRA, BEKASI - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beberapa orang sudah ditangkap dalam peristiwa ini. OTT dilakukan KPK pada Minggu (14/10). Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi sudah disegel KPK. Berdasarkan data yang dihimpun kumparan, OTT tersebut diduga terkait suap fee proyek. Namun, dalam peristiwa ini, ada pejabat PUPR yang tak kooperatif. KPK meminta bantuan Polda Jabar untuk menangkap pejabat itu.

"Betul," ujar Direskrimum Polda Jabar Kombes Umar S Fana, dikonfirmasi kumparan, membenarkan adanya permintaan bantuan dari KPK, Senin (15/10). Sayangnya, Umar tak mau merinci siapa pihak yang diburu itu, termasuk bagaimana kasusnya. Umar mempersilakan menanyakan kasus ini langsung ke KPK. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari KPK. Pimpinan dan Juru bicara KPK Febri Diansyah tak merespons saat dikonfirmasi. Diberitakan sebelumnya, KPK telah menyegel seluruh ruangan

di lantai satu Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Dari data yang diungkapkan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), tim KPK tiba sekitar pukul 17.00 WIB. "Awalnya saat saya tanya, mereka bilang mau ngecek ruang Pak Jamal (Kepala Dinas PUPR), Bu Neneng sama Bu Lina," kata petugas Pamdal Pemkab Bekasi, Paiman, di Cikarang. (red/biro bks) "Mereka hanya bilang mau ngecek ruangan PUPR. Saya tanya 'bapak dari mana' terus 'identitas ada enggak' dan saya lihat ada memang. Surat tugas ada, cuma kita enggak baca. Ada selembaran," tutur Paiman.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

Pemda Konsel Salurkan Bantuan Seribuan Paket Sembako Untuk Gempa - Tsunami Palu, Sigi dan Donggala. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap musibah yang menimpa warga Palu, Sigi dan Donggala karena terkena dampak bencana alam Gempa dan Tsunami beberapa saat lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) menyalurkan bantuan seribuan paket sembako. Bantuan tersebut di salurkan melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Haluoleo - Konsel, yang di serahkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda Konsel, Hermawan, S.Sos, yang diterima langsung Komandan Lanud Haluoleo, Kolonel PNB Nana Resmana, SM. Bantuan ini di himpun dari sumbangsih para pejabat Eselon IV, III, II ASN lingkup Pemda Konsel, termasuk di dalamnya sumbangan pribadi Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, yang mana bantuan tersebut saat berita ini di rilis langsung di berangkatkan pada hari ini juga menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU. Menurut Kabag Humas, Hermawan, saat di temui usai penyaluran bantuan, mengatakan bahwa sumbangan di kumpulkan atas arahan dan perintah langsung Bupati untuk ikut meringankan beban saudara kita yang terdampak gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala, berupa seribuan paket sembako. "Kita salurkan bantuan yang bisa di konsumsi langsung warga palu, yang di dalamnya terdiri dari mie instant dan air mineral, yang merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi kebutuhan darurat saat terkena dampak bencana," jelas Hermawan "Ini juga salah satu bentuk

CAKRA NUSANTARA

kepedulian Bupati yang turut merasakan penderitaan mereka dengan cara memberikan bantuan, dengan harapan bantuan ini bisa bermamfaat dan di rasakan langsung warga disana, serta dapat meringankan beban mereka yang terkena dampak bencana," pungkas Hermawan. Sedangkan, Danlanud TNI AU Haluoleo, Kolonel Pnb Nana Resmana, SM saat ditemui usai penerimaan bantuan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemda Konsel atas kerelaaan dan kesedian memberikan bantuan kepada warga Palu dan sekitarnya yang terkena musibah, yang mana sudah seharusnya Pemda turut serta dan jadi garda terdepan ketika wilayah lain terkena musibah. "Saya selaku pribadi dan bersama jajaran TNI AU selalu siap sedia menampung dan mengirimkan paket bantuan dari seluruh elemen

EDISI : CN/119/X/2018

masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk bantuan dari Pemda Konsel, dan hingga saat ini kami telah mengirimkan ribuan Ton bantuan via udara," ucap Nana Resmana. "Khusus bantuan Pemda Konsel, pada hari ini juga kita akan berangkatkan langsung ke Palu dengan menggunakan transportasi udara Pesawat Hercules bantuan dari Posko Lanud Makassar, untuk sisa bantuan lain kita kirim via transportasi laut agar segera di nikmati warga disana," tandas Nana Resmana. "Bantuan lain yang tersisa tetap akan kita berangkatkan, tetapi menunggu perintah dari Mabes atau Posko di makassar karena terkait antrian penggunaan pesawat Hercules yang juga di butuhkan di wilayah lain untuk mendistribusi bantuan ke Palu, sambil berharap bantuan sampai di tujuan dengan selamat," pungkasnya.

LAPORAN DAERAH

Ketua PSSI Pangkep Andi Ilham Zainuddin, Selasa Berlangsung Final Liga Pangkep Di Stadion Andi Mappe CAKRA, PANGKEP- H. Andi Ilham Zainuddin, ST. Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) saat dihubungi Minggu (14/10) mengatakan bahwa pada Selasa, (16/10) akan berlangsung final antara PS. Segeri Putra VS Agung FC. Menurutnya bahwa permainan sepak bola ini, yang lebih diutamakan adalah silaturahmi, dan menghidupkan persepakbolaan di Pangkep, “Kita punya fasiltas, lapangan sepak bola, hampir semua ibu kota kecamatan ada, apalagi di Kota Pangkep juga tersedia Stadion,

sehingga kita mampaatkan semua itu untuk mengembangkan persepak bolaan di Pangkep” ujarnya. Sementara itu dalam Liga Pangkep tahun 2018 yang masuk babak final yakni antara PS Segeri Putra VS Agung FC. “Insya Allah, Final akan berlangsung pada Selasa (16/10) di Stadion Andi mappe Pangkajene ini” ujarnya. PS Segeri Putra yang sukses menaklukan PS Tunas Muda Jagong satu kosong dibabak semi final pada hari Sabtu (13/10), sementara Agung FC yang bermain di semi final melawan BPC Bungoro harus mengakui keunggulan Agung FC.

Dalam pertandingan antara Agung FC vs BPC Bungoro yang bermain di Stadion Andi Mappe Pangkajene, Jumat (14/10) nampak berlangsung seru, para pemain BPC Bungoro tak menduga tendangan jarak jauh dari nomor 17, sukses menggetarkan tali kawan BPC Bungoro di babak pertama, bahkan hingga akhir permainan Agung FC sukses memasukan empat bola ke kawan BPC Bungoro. Sementara BPC Bungoro, harus mengakui keunggulan Agung FC, “Kami bersyukur karena bisa masuk di semi final pada Liga Pangkep tahun 2018 ini” ujar manager BPC Bungoro.

EDISI : CN/119/X/2018

(HERMAN DJIDE)

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

Hadiri Bursa Inovasi Desa di Barru, Ini Harapan Sekjen Kemendes CAKRA BARRU Sekitar 40 desa se-Kabupaten Barru terlibat dalam kegiatan Bursa Inovasi Desa 2018 di Islamic Center, Kecamatan Barru, Kamis (4/10/2018). Acara tersebut turut dihadiri Bupati Barru Suardi Saleh, Sekjen Kemendes PDT Transmigrasi RI Anwar Sanusi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Jajang Abdullah dan Sekretaris Dinas PMD Provinsi Sulsel Sentot Irawan. Falam sambutannya.Sekjen Kemendes PDT Transmigrasi RI, Anwar Sanusi mengatakan, kegiatan bursa inovasi desa ini bertujuan

untuk para desa agar bisa saling menukarkan informasi baik tentang inovasi desanya maupun melaporkan pemanfaatan dana desa yang dimiliki. Menurutmya “Kami mengapresiasi dengan pemkab Barru dan desa yang bisa menunjukkan inovasi desanya secara sistematis. Karena hampir yang ada di sini benar-benar inovasi desa atau terobosan desa yang diusung oleh masing-masing desa,” kata Anwar. Anwar menyebut jika kegiatan ini tidak hanya menunjukkan masingmasing inovasi desa yang dimiliki, tapi juga lebih meningkatkan daya manfaat dan guna untuk mendorong potensi desa baik secara ekonomi

Sekjen Kemendes PDT Transmigrasi RI, Anwar Sanusi.

CAKRA NUSANTARA

EDISI : CN/119/X/2018

maupun pemberdayaan masyarakat. “Itulah tujuan utama adanya kegiatan ini, bahkan ini sebagai ruang komunikasi maupun tukar menukar keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama di desa,” ujarnya. “Dan paling utama menurut saya, kegiatan ini juga bisa sebagai ajang untuk dipertemukan dengan mitra-mitra pemerintah dalam hal ini lembaga perbankan maupun lembaga swasta lainnya untuk bisa kedepan jika ada inovasi desa yang membutuhkan dukungan dari mereka (lembaga perbankan) bisa terealisasi lebih besar lagi,” katanya. (CAKRA BARRU/JUM )

LAPORAN DAERAH

Dan Ramil 1421 - 03 Pangkep Sosialisasi Memantapkan Data Best Wilayah Kecamatan Bungoro

CAKRA PANGKEP Sebagai aparat teritorial diwilayah kecamatan bungoro selain tugas pokok nya juga melakukan sosialisasi pemantapan data agar mereka dapat mengetahui jumlah penduduk nya diwilayahnya masing masing. Danramil 1421-03 Kecamatan Bungoro, Mayor inf Jafar yang dikonfirmasi menyoal tugas utama sebagai aparat teritorial juga kita melakukan pendekatan wilayah,namun demikian kita tidak lepas dari pokok sebagai aparat teritorial.olehnya itu kami telah mengaktifkan pendataan, memantapkan data kewilayahaan disetiap Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bungoro.

Menurut Sertu Muhammad Hasbi, Babinsa Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro yang dihubungi lewat selulernya Minggu (13/10) malam mengatakan bahwa Komandan kami, yakni Danramil 1421-03 telah memerintahkan babinsa untuk senantiasa memantapkan data kewilayahaan. Menurutnya bahwa hal itu sangat penting mengingat tugas kami sebagai TNI, selaku pengamanan wilayah, baik itu objek vital, membantu tugas Pemerintah daerah, termasuk menanggulangi akibat bencana alam, juga pemberian bantuan kemanusiaan bahkan pencarian pertolongan kecelakaan. Untuk itu sangat penting

memantapkan data RT/RW kewilayahan, demi memperlancar dalam melakukan ovserpasi dan peninjauan lapangan. Muh Hasbi menjelaskan bahwa kami telah mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerja masingmasing. Diantaranya aspek SDM, SDA, sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah binaan. Contoh aplikasinya pada saat bencana alam terjadi di satu wilayah, maka kami sebagai Babinsa menjadi ujung tombak informasi awal dari kondisi kewilayahaan tersebut.

EDISI : CN/119/X/2018

( RED/DJIDE)

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

Penembak Gedung DPR – RI Ditangkap CAKRA, JAKARTA – Dua orang yang diduga sebagai pelaku penembakan di gedung DPR – RI Senayan Jakarta Pusat, ditangkap oleh Satreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018). Kedua terduga pelaku penembakan yang ditangkap Satreskrimum Polda Metro Jaya masing – masing; IAW (32) serta RWY (34), keduanya terancam 20 tahun penjara. Direktur kriminal umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Nico Afinta kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya menyebutkan terduga tersangka menembak di lapangan tembak Senayan sekira pukul 12.00 Wib. Mereka hendak latihan menembak. Namun mereka belum menjadi anggota Perbakin. Pihak Dirkrimum akan menyelidiki bagaimana proses dua tersangka tersebut masuk ke lapangan tembak. Selain itu, pihaknya juga akan mendalami proses peminjaman senjata api tersebut, kata Kombes Pol. Nico menegaskan. “Senjata api yang dipergunakan kedua tersangka disimpan di gudang senjata. Senjata itu milik A dan G. Kami akan memeriksa apakah A dan G memberi izin menggunakan senjata api tersebut atau tidak, “ tandas Kombes Pol Nico. “Kami menemukan anak peluru dan orang yang latihan, yang inisialnya IAW. Sedang kami ambil keterangan dan sudah kami bawa senjatanya,” kata Nico saat konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018) petang. Nico mengatakan, polisi juga sedang mengukur jarak antara lubang kaca dengan pentalan proyektil peluru di ruangan para anggota dewan. Senjata tersebut dikirim ke Pusat

CAKRA NUSANTARA

Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Selasa (16/10/2018), untuk diteliti kecocokan antara senjata pelaku dengan proyektil yang ditemukan di ruangan. Pelaku akan diproses hukum oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Peluru mengenai dua ruangan yaitu, ruangan 1313 milik Anggota DPR Komisi III Bambang Heri Purnama dan ruangan 1601 milik Anggota Komisi III Wenny Warouw. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, tetapi peluru tersebut mengenai kerudung seorang tenaga ahlinya yang ruangannya berada di depan ruangan Bambang.

EDISI : CN/119/X/2018

Kombes Pol Nico menambahkan, penembakan tersebut terjadi secara tak sengaja. Dua tersangka diyakini kaget dan empat peluru yang terisi dalam senjata api keluar dengan sendirinya. Senjata tersebut sudah dimodifikasi. Pada waktu itu tersangka IAW mengisi empat peluru. Barang bukti saat penangkapan. Diantaranya satu pucuk senjata jenis Glock 17, 9 x 19 buatan Austria warna hitam coklat dan satu pucuk senjata api merek Akai Costum buatan Austria caliber 40 hitam. Total seluruh peluru yakni 450 proyektil, beber Kombes Pol. Nico.

LAPORAN DAERAH

Walikota Parepare Taufan Pawe, Milad ke 53, Syukuran Penuh Makna dan Sederhana CAKRA, PAREPARE - Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe merayakan hari jadinya ke 53 dengan sederhana. Dia menggelar tasyakuran di kediamannya di villa Pantai Lolita. Minggu (14/10/2108). Sejumlah keluarga dan kerabat dekat nampak hadir termasuk beberapa pejabat lingkup pemerintah kota Parepare. Taufan Pawe didampingi istri tercinta Hj. Erna Rasyid Taufan. Pj Sekkot H. Iwan Asaad, Ketua DPRD Parepare Ir Kaharuddin Kadir, dan wakil wali kota terpilih H. Pangerang Rahim juga hadir memberikan selamat. Wajah wali kota bergelar doktor hukum itupun nampak berbinar binar sebagai bentuk kebahagian. Pemotongan tumpen diawali doa bersama. Mendoakan orang nomor satu di kota bertajuk kota Peduli itu

diberikan kesehatan, keselamatan untuk keluarga terlebih dalam memimpin kota Parepare. Doa berlangsung hikmat. Sebagai sahabat dan mitra lembaganya, dimata Ketua DPRD Kaharuddin Kadir menilai Taufan Pawe sebagai sosok pribadi yang tenang. "Pak Taufan Pawe adalah sosok pribadi yang tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Saya saksikan sendiri dimana pada saat itu dia dirundung persoalan proses Pilkada lalu. Kami terdiskualifikasi. Ketenangannya mengantar kami menuju kemenangan," kenang Kaharuddin Kadir. Bukan hanya itu, Taufan Pawe dimata Legislator Partai Golkar itu adalah sosok pemimpin yang memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. "Pengabdiannya kepada masyarakat dan daerah tidak perlu

diragukan. Jiwa kepemimpinan dan kepedulian pak Taufan memotivasi banyak orang," ungkap Kaharuddin Kadir. Dimomen ini, Taufan Pawe menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung dan mendoakan kebaikan untuk dirinya, keluarga dan terutama masyarakat Parepare. Taufan Pawe juga menyampaikan rasa syukurnya terhadap sang maha pencipta. "Alhamdulillah. Kami masih diberi kesempatan. Diberi tambahan usia oleh Allah Swt. Terima kasih kepada semuanya sahabat sahabat yang telah mendukung dan mendoakan kebaikan, untuk kami dan untuk masyarakat Parepare. Ini penuh makma semoga kita semua dilindungi," ungkap Taufan Pawe.

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

NASIONAL

Heboh! Giliran Purnawirawan Polri Bentuk GERRAM Dukung Prabowo-Sandi

alan calon Presiden petahana Joko Widodo untuk mempertahankan kursi kepemimpinan nasional sebagai presiden kian hari kian menemui jalan sempit. Pasalnya, evaluasi kinerja Joko Widodo selama menjabat sejak 2014 dinilai gagal merealisasikan janji pilpresnya selama memimpin. Menyusul memburuknya situasi ekonomi dengan anjloknya rupiah. Ditengah kondisi situasi nasional yang semakin tidak menentu, pesaingnya yang selama ini komitmen di jalur oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan, Prabowo Subianto justru kian hari menuai dukungan dari berbagai kalangan dan lintas profesi. Kemarin, Rabu 17 Oktober 2018, tepat di hari ulang tahun Prabowo ke-67, sejumlah purnawirawan Polri menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia ini di Pilpres 2019 mendatang. Dalam wadah Gerakan Relawan Rakyat Adil Makmur (GERRAM) yang berisi ribuan purnawirawan Polri, mereka mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Deklarasi dilakukan di kediaman sesepuh Polri sekaligus mantan kapolda Metro Jaya, Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman yang menjabat sebagai Dewan Kehormatan Gerram. "Kami hari ini mendeklarasikan yaitu suatu Gerakan Relawan Rakyat Adil Makmur. Gerakan ini disponsori oleh para purnawirawan Polri kemudian juga dari tokohtokoh masyarakat, dari LSM-LSM yang bergabung menjadi satu untuk mendukung kemenangan Prabowo Sandi menjadi presiden RI 2019-2024," kata Ketua Umum Gerram, Komjen

CAKRA NUSANTARA

Pol (Purn) Moch Sofjan Jacoeb dikutip dari keterangan persnya. Acara deklarasi Purnawirawan Polri Gerakan Rakyat Adil Makmur (GERRAM) di kediaman Mantan kapolda Metro Jaya, Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman (Rabu, 17 Oktober 2018). Foto - Istimewa Tak hanya menyatakan dukungannya, purnawirawan Polri yang tergabung di GERRAM juga menyatakan siap mengawal suara pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno hingga pada tingkatan TPS.

EDISI : CN/119/X/2018

Sebelumnya 300 pensiunan jenderal purnawirawan TNI juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 September 2018 lalu. Momentum 17 Oktober 2018 adalah kado terindah purnawirawan Polri terhadap sosok Prabowo Subianto yang juga berulang tahun hari itu. Melihat berbagai realitas hari ini, bukan tidak mungkin sosok Prabowo Subainto bakal menumbangkan rivalnya yang saat ini berstatus sebagai kandidat presiden petahana.

LAPORAN DAERAH

Korban Bencana Gempa Tsunami Palu Warga Pangkep Dikunjungi oleh Syamsuddin Hamid CAKRA, PANGKEP - H.Syamsuddin Hamid, Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) akan silaturahmi dengan masyarakat Pangkep yang ada di Palu, “Rencananya berangkat Sabtu (20/10)” Demikian dipaparkan Ir Suwandi, Kabag Humas Pemkab Pangkep dikantor daerah Jumat (19/10). Menurut Suwandi bahwa keberangkatan Bupati Pangkep bersama rombongan, tidak lain untuk silaturahmi dengan masyarakat Pangkep yang ada di Palu. “Bupati akan menemui secara langsung warga Pangkep yang ada di Palu, pasca gempat dan tsunami, disamping melihat kondisi mereka secara langsung, juga akan menyerahkan bantuan” paparnya.

Sekalipun sebelumnya Pemerintah dan masyarakat Pangkep sudah mengirim bantuan kepada korban Gempa dan tsunami

di Donggala, Sigi dan Palu, namun Bupati Pangkep tetap akan menemui warganya secara langsung di Palu” paparnya. (HERMAN DJIDE)

EDISI : CN/119/X/2018

CAKRA NUSANTARA

LAPORAN DAERAH

KADIS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGKEP IDRIS SIRA TEGASKAN SELURUH KEPALA SEKOLAH UNTUK BERHATI-HATI PENGGUNAAN ANGGARAN CAKRA PANGKEP Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kabupaten Pangkep, Drs. Idris Sira,M.si menegaskan memberi warning seluruh kepala sekolah baik SD maupun SMP Di saat Di temui Oleh Awak medea Cakra Nusantara beberapa waktu silam Di ruang kerjanya. Seluruh kepala sekolah diharapkan untuk menindak lanjuti surat Edaran Mentri Dalam Negeri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi serta Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/Sj No.15 Tahun 2018 dan No.153/Kep/2018 Tanggal 13 September 2018,”katanya. Dia menegaskan dalam mengelola serta menggunakan anggaran baik dana BOS atau dana lainnya, agar mengutamakan asas kehatihatian,”harapnya. menurutnya, laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sekolah harus tuntas, lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.”tegasnya. Lebih lanjut Kadisdik Nas kabupaten Pangkep Idris Sira menekankan Misalnya hati-hati dalam kwitansi, stempel dan sebagainya, intinya harus tertib administrasi serta keterbukaan antara kepala sekolah dan guru-guru. “Saya tegaskan, dalam mengelola dana sekolah harus ada keterbukaan, teliti, tertib serta junjung tinggi asas kehati-hatian dalam menggunakan, jangan sampai kasus ini terjadi di sekolah yang ada di Kabupaten Kubu Raya,” Ungkap nya. Oleh karena itu Kadis diknas kabupaten Pangkep tegaskan, apapun yang dikerjakan dengan mengunakan anggaran kami harapkan dapat digunakan sesuai

CAKRA NUSANTARA

dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi kepala sekolah bertindak seenaknya dalam penggunaan anggaran tersebut katanya Kadis pendidikan Nasional Kabupaten Pangkep Idris Sira menekankan bahwa kegiatan

EDISI : CN/119/X/2018

sekolah yang menyangkut kepentingan sekolah tentunya dapat digunakan dengan tepat sasaran demi terlaksananya program pendidikan masing-masing kami tidak memberikan ampun bagi kepala sekolah yang melanggar hukum.Pungkasnya. (RED)

LAPORAN DAERAH

PESERTA TERBAIK LOMBA POSYANDU TOMPO BARRU SE SULAWAESI SELATAN CAKRA, BARRU - Bupati Barru Suardi Saleh menerima piala dan penghargaan Posyandu Tompo Bulu pada lomba evaluasi kelemebagaan Posyandu terintegrasi, Kamis (27/9/2018). CAKRA BARRU Lomba evaluasi kelembagaan Posyandu terintegrasi, menetapkan Posyandu Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai terbaik pertama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan penghargaan dan piala diberikan langsung oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah kepada Bupati Barru, Suardi Saleh didampingi Ketua PKK Hasnah Syam di Hotel Four Point

Makassar, Kamis (27/9/2018). “Alhamdulillah, semua karena bentuk kesadaran dan partisipasi yang sangat besar masyarakat Desa Tompo, Posyandu Kacang Desa Tompo bisa raih juara pertama tingkat Sulawesi Selatan,” kata Kepala Puskesmas Palakka, Takbir Jafar. Takbir menyebut, beberapa yang menjadi keunggulan posyandu ini adalah adanya inovasi yang sangat mengedukasi masyarakat seperti timbangan model (timbangan model mobil-mobilan), ulang tahun bersama di Posyandu, ada pin bayi/balita sehat, ada sertifikat tumbuh kembang anak,

ada rumah binaan kader dan senam bersama. “Inovasi dan program ini turut memberikan peran kepada orangtua si anak sendiri dalam hal mengikuti perkembangan tumbuh kembang anak, seperti pada penimbangan itu dilakukan sendiri oleh orang tuanya bahkan timbangan yang bermodel mobil membuat anak-anak merasa betah tinggal di Posyandu, selain itu ada inovasi jika selama tiga kali mendapatkan pin bagi bayi atau balita sehat maka akan diberikan reward kepada anak tersebut,” ujarnya.

EDISI : CN/119/X/2018

( CAKRA BARRU /JUM )

CAKRA NUSANTARA

KAPOLRES PANGKEP MINTA PENYELENGGARA PILKADES NETRAL

HAL 9

PESERTA TERBAIK LOMBA POSYANDU HAL 51 TOMPO BARRU SE SULAWAESI SELATAN 52

CAKRA NUSANTARA

EDISI : CN/119/X/2018