Majalah Dinamika Indonesia Edisi Januari 2018

MAJALAH DKI LINTAS PROVINSI

LIMA CALON PESERTA PILKADA DI SULSEL

TERINDIKASI MENGGUNAKAN BENZOAT PGRI ANUGERAHI DANNY POMANTO TOKOH REVOLUSI PENDIDIKAN

Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono

MENYAPA DENGAN HATI

2018, TAHUN POLITIK

PENERBIT PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR: AHU-0003175.AH.01.01.TAHUN 2015 PEMBINA Drs. Tawakkal, Drs. H. Longky Djanggola, M.Si, James Anggrek, Drs. H. Zainuddin Sidiq, Drs. Herry Palar, MM, Dolfi Senduk, S.Sos DEWAN REDAKSI Drs. H. Andi Tahir, Drs. Mustakim, M.Si, A. Pallawagau, SE, M.Si, Ir. Kahar Candi, Amry MY, Moezakkir Dodaradaga, SE, Yamin Muchlis, SH, H. Mansyur, S.Pd, M.Pd, Drs. Yahya, SH PENASEHAT Habib Hamid Al Hamid LC PEMIMPIN UMUM Sulfiah, ST PEMIMPIN REDAKSI H. Jurlan Em Saho’as WAKIL PIMPINAN REDAKSI Halim Hermawan SEKRETARIS REDAKSI Ir. Sain Hanafi PEMIMPIN PERUSAHAAN A. Tenri Leleang PENANGGUNG JAWAB BIRO MALUT Irfan Kuilo REDAKTUR PELAKSANA Andi Baso, Waode, Adi, Drs. Darwis DT REDAKTUR Muhammad Yusran, S.Pd REDAKTUR KRIMINAL A. Edy Samiun, Anshar REDAKTUR KHUSUS H. Hafrisal HB, Ridwan Ramli KORDINATOR PELIPUTAN DAERAH Muh. Sapri M, Salahuddin Mallo MANAGER PEMASARAN A.M. Rifaldi, ST MANAGER IKLAN Anshar Abdullah, Darman Ardi BENDAHARA KEUANGAN Sulhayati, SE FOTOGRAFER/KAMERAWAN Ashar M Andi Naki

Oleh Jurlan Em Saho’as

K

ita baru saja memasuki tahun 2018. Tahun yang cukup penting bagi bangsa Indonesia. Tahun dimana sejumlah daerah, provinsi, kota dan kabupaten, akan melangsungkan Pilkada serentak.

KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Cukup banyak jumlahnya. Di Sulawesi Selatan sendiri, ada Kota Palopo, Parepare, Makassar, Kabupaten Bone, Sinjai, Bantaeng, Enrekang, Sidereng Rappang, Jeneponto, Wajo, Luwu dan Pinrang. Sungguh tepat memang kalau tahun 2018 ini merupakan tahun politik, tahun dimana sebahagian besar masyarakat disibukkan dengan pesta demokrasi, Pilkada serentak.

Kendati, baru beberapa hari tahun 2018 terlalui, suhu politik memang sudah terasa geliatnya. Penetapan calon tetap kandidat gubernur, walikota dan bupati, belumlah dilakukan, baru pada tahap pendaftaran bakal calon, namun perang urat syaraf agaknya sudah tidak bisa terkendalikan, fitnah dan sensasi sudah mulai dimunculkan, dimainkan di atas kemudi angkara nafsu, ambisi dan kehausan untuk berkuasa. Ada pula tokoh dan figur yang gerakannya menjurus pada bagaimana mematikan lawan sebelum bertanding, sehingga tidaklah mengherankan jika pelaksanaan Pilkada, Pilgub dan Pilpres di negeri

ini tidak lagi bertujuan memilih figur pemimpin yang mampu berlaku jujur, adil, amanah dan berpihak kepada kepentingan rakyat, tapi cenderung pada ambisi pribadi dan kelompok yang haus akan kekuasaan dan kekayaan.

Tengok saja kepada apa yang dialami oleh sejumlah wakil rakyat di DPR yang akhirnya terjebak pada praktek korupsi. Setya Novanto misalnya, terjerumus dalam kasus E-KTP yang mengharuskannya menikmati hidup dalam sel tahanan KPK. Padahal kalau dipikir-pikir, pengusaha sukses memimpin seratus lebih perusahaan yang dimulai dari dagang beras dan madu itu masih kekurangan apalagi dalam hidup ini. Dia begitu mudah terpilih menjadi Ketua Partai Golkar dan menjabat Ketua DPR RI. Sebuah keistimewaan luar biasa yang dianugerahkan kepadanya. Boleh jadi, dia lupa bersyukur sehingga lupa bahwa kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki hanyalah titipan dan amanah dari Allah SWT. Kita mungkin lupa, bahwa bagi Allah SWT, sangatlah mudah untuk menurunkan siapa saja yang dikehendaki, sama mudahnya bagi Allah Azza wa Jalla kepada siapa yang dikehendaki menduduki jabatan atau diberi kemuliaan.

Tahun 2018, rasanya memang belum terlalu jauh melangkah, tahun yang seharusnya diawali dengan semangat baru, tatapan-tatapan masa depan yang lebih sejuk dibanding tahun 2017 yang begitu banyak diwarnai kasus-kasus korupsi dan pertikaian politik. Seharusnya kejahatan berjamaah dan pertikaian yang membuat kita haus kekuasaan sudah dibiarkan pergi bersamaan dengan berlalunya tahun 2017. Sebaliknya, tahun 2018 yang diapresiasi sebagai tahun politik seharusnya membuat kita bertekat memperbaiki negeri ini, Indonesia, dengan memilih pemimpin yang berhati mulia, lebih jujur, lebih adil dan bermoral melalui Pilkada serentak.

DESAIN/LAYOUT Nur Mukhtadir STAF REDAKSI Ir. Firman, Ruly, S.Sos, Amiruddin Mide, Muh. Yamin, S.Pd, Mukadi, SH, Drs. Muh. Amir, Syamsuddin, Mulyadi Dahlan, H. Haruna, Kardina, A. Pallawagau, Muslimin, Erik Peristiwa, Ir. H. Hamzah, Faristanto ALAMAT REDAKSI Jl. Cokonuri No. 15 D Makassar Telepon (0411) 8960403 HP. 0852 9919 9272 EMAIL dinamikaindonesiadki@gmail.com BANK Rekening KCU Bank Panin Makassar AC No. 700.236.351.7 an. Sulfiah, ST

Kepada jajaran instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, TNI/POLRI, apabila ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan Dinamika Indonesia, dan tidak ada namanya di dalam Boks Redaksi maka mohon jangan dilayani atau segera laporkan kepada pihak yang berwajib.

2

EDISI 157 TAHUN IX 2018

BIRO / PERWAKILAN / KORESPONDEN: JAKARTA: A. Rosdiana TANGERANG: Ardyan Palaloi BANDUNG: Irwanto Sabri YOGYAKARTA: A. Munafri KORD. SULSEL: Arifin Anwar, ST. KORD. SULBAR: Atri KORD. SULTENG: Adi Setiawan KORD. LUWU RAYA DAN SULTRA: A.M. Rifaldi, ST KORD. GORONTALO: Susanto Kadir KORD. SULUT: Ir. Arhamuddin KORD. KALIMANTAN UTARA (KALTARA): Agus Mindarso KALIMANTAN TIMUR (KA BIRO BERAU): Asdan Heriansyah LUWU RAYA: Risman SAMARINDA: Abd. Azis TARAKAN: Nana Selecius Nicator Layuk SULTRA: Ramlan KOLAKA: Sahrul Herman KOLAKA UTARA: Edi Sudirman KONAWE SELATAN: Syaripuddin, T. Irfan Syafi’in MUNA: Saban, Machdin, SE RAHA: Guntun, laode Mabaik Glara Sombo, Erwin BAUBAU: Muh. Asad PALU: Ady Setiawan, Agus, Erwin, Sukardi PARIGI MOUTONG: - BUOL: - TOLITOLI: Hernald A. Loho DONGGALA: Imran HALMAHERA UTARA: Faisal PAPUA: Abd. Rajab, ST MIMIKA: Ir. Sukmil Bokko, Laode Alwan, Stev Ph Ndiken BIRO MAKASSAR: Waode(KA BIRO), Lukman, Asdar, S.Pd, Suwardi, Usman Amiruddin, Mukadi, SH, Musliadi GOWA: Risman TAKALAR: Marmo Ilyas JENEPONTO: Akbar Razak BANTAENG: Pattah BULUKUMBA: Ahmad AL, Irfan SINJAI: - BONE: Edy Suspi WAJO: Salahuddin, Eddy Mulyawan SOPPENG: Andi Sahar, SE MAROS: Andi Patawari PANGKEP: Syamsuddin BARRU: Risman PAREPARE: Sumarni As PINRANG: Karman K SIDRAP: Ridwan ENREKANG, TATOR: Samsul, Mustari M, Muh. Nur SELAYAR: Reno POLMAN: Joni S. Paloloan MAJENE: Sapry Sarbin, Sri Eriqa, Rahmat MAMASA: Rosali MAMUJU: Opu Andi, Hasriadi, Rusli, Sukmawati MAMUJU TENGAH: Asriadi Rahmi MAMUJU UTARA: Erwin, SE, Muh. Yamin PELIPUTAN DAERAH: Sulkifli, Atri, Salahuddin Mallo, Andi Ardi Samanglangi.

PERCETAKAN : CV. RAJAMAWELLANG Jl. Cokonuri No.15 D Makassar, Telpon (0411) 8960403, HP. 0852 9919 9272 DINAMIKA INDONESIA

INDEKS HUKUM 20 AWAL 2018, POLDA SULBAR PECAT 11 PERSONIL 23 FREDRICH YUNADI RESMI DITAHAN KPK PENDIDIKAN LAPORAN UTAMA 4 KAPOLDA SULSEL IRJEN POL UMAR SEPTONO MENYAPA DENGAN HATI LIPUTAN SULBAR 6 RAMLAN-MARTHINUS MENDAFTAR KE KPU MAMASA

29 KEDOKTERAN UMI RAIH NILAI UJI KOMPETENSI TERTINGGI NASIONAL 32 2017, TUJUH PRODI UNHAS AKREDITASI INTERNASIONAL 35 "LITTLE JACK" PERCONTOHAN SEKOLAH LORONG

7 124 DESA RAWAN PANGAN DI SULBAR LIPUTAN SULSEL 8 LIMA CALON DI SULSEL TERINDIKASI MENGGUNAKAN BENZOAT 9 SULSEL TOLAK BERAS IMPOR

KELUARGA 36 AHOK GUGAT CERAI VERONIKA DAERAH 39 TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM DEKLARASI DI TAMAN MATTIROTASI NASIONAL 42 19 CALON LAWAN KOTAK KOSONG 46 OESMAN SAPTA MEMBANTAH MAHAR POLITIK CALEG HANURA EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

3

LAPORAN UTAMA

Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono MENYAPA DENGAN HATI

K

apolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Umar Septono, sejak dilantik pertengahan Nopember 2017 lalu, langsung melakukan perubahan mendasar terkait dengan perubahan pola pikir dan pola laku di kalangan anggota Polri di jajaran Polda Sulsel. Perubahan itu tidak sekedar dalam bentuk petunjuk dan perintah tapi Kapolda sendiri sudah terlebih dahulu mempraktekannya atau melakoni d a l a m t u g a s s e h a r i hari maupun sebagai bagian

4

EDISI 157 TAHUN IX 2018

dari warga masyarakat di daerah ini, sehingga menjadi keteladanan bagi setiap anggota Polri.

Di hadapan pengurus wilayah NU Sulsel, tokoh ulama dan warga Nahdiyyin, dalam acara silaturrahmi dan dialog alim ulama di Auditorium K.H. Muhiddin M. Zain Kampus Universitas Islam Makassar, Selasa mala lalu, Irjen Pol Umar Septono mengatakan, tahun 2018 ini m e r upakan tahun politik, dimana di berbagai daerah di tanah air i n i

DINAMIKA INDONESIA

akan melangsungkan Pilkada dan Pilgub. Pesta demokrasi ini memang sangat rawan menimbulkan gesekangesekan dan ketegangan yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Umar, di dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada dan Pilgub di Sulsel pihaknya sudah melaksanakan tugas dengan persiapan yang paling optimal.

Semua tahapan-tahapan pesta demokrasi sudah dikawal dengan baik dengan menurunkan anggota Polri sesuai dengan kebutuhan lapangan. “Hanya saja memang harus diakui bahwa segala upaya pencegahan kita lakukan secara optimal, biar masyarakat tenang, pengguna jalan tenang, orang lain juga tenang, KPU juga bisa bekerja dengan tenang, namun kalau ditanya apakah saya mampu menjamin keamanan Pilkada selama berlangsung di Sulsel, tentu saja kami jawab bahwa tidak mungkin bisa kami beri jaminan selain berdoa kepada Allah SWT semoga tugas kami bisa dijalankan dengan baik. Fakta di lapangan banyak anggota polisi justru mengalami cedera dan jadi sasaran lemparan batu dan benda tajam lainnya,� ungkapnya.

U m a r mengharap dalam Pilkada dan Pil-

gub nanti dinamika politik tidak terlalu tinggi, situasinya lebih tenang dan masyarakat lebih dewasa, sehingga kalau semuanya sudah dijalankan dengan maksimal maka selanjutnya kita menyerahkan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa. “Jadi sekali lagi kalau ditanyakan kepada saya, apakah Kapolda bisa jamin keamanan Pilkada, terus terang saja kita tidak bisa menjamin.

Kita hanya mampu bekerja seoptimal mungkin dan menangani setiap kasus dan kejadian dengan baik, hasilnya kita harus percaya kepada ketetapan Allah SWT setelah kita sudah berupaya keras.

Tinggal kita mengambil hikmahnya yang terbaik,� tandasnya.

Agar tugas Polri diterima masyarakat dengan baik lanjut pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, 13 September 1962 yang sebelum tugas di Sulsel menjabat Kapolda NTB (2015), maka dia harus masuk ke hati masyarakat. Karena, tugas-tugas yang kita jalankan dengan baik belum tentu masyarakat juga menerimanya dengan baik. Maka langkah yang harus kita lakukan kita harus melayani masyarakat dengan hati, sehingga terkadang kita melakukan kegiatan atau turut serta di dalam kehidupan masyarakat tidak terkait lagi dengan tugas-tugas polisi.

Tugas-tugas yang dilakukan anggota Polri diluar tugas yang menyentuh hati masyarakat lanjut Umar Septono, misalnya saja ada warga yang berduka atau melangsungkan pesta pernikahan maka anggota Polri yang bermukim atau berada di sekitar itu diminta

LAPORAN UTAMA

Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono bersama istri.

ikut berbaur memasang tenda, bahkan anggota diminta untuk mengantarkan jenazahnya dan turun ke liang lahat membantu penggali kuburan. Begitula jika ada warga yang memperbaiki saluran air yang tersumbat, membersihkan majis atau tempat ibadah lainnya, diharapkan anggota Polri turut terlibat membantu warganya.

Selain meminta turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat lebih jauh Umar Septono menguraikan, anggota Polri juga dimintai meningkatkan budaya malu di dalam menjalankan aktifitasnya, seperti menumbuhkan budaya bersih dan tanggung jawab moril.

“Tugas dan tanggung jawab itu bukan sebatas anggota polisi saja tapi juga para

pejabat kepolisian, Kapolsek, Kapolres dan bahkan Kapolda juga wajib memberi contoh di dalam melayani masyarakat,“ tandas Kapolda Sulsel.

Diakui Kapolda Irjen Umar, tanggung jawab kebersihan itu bukan hanya milik petugas kebersihan dan warga masyarakat tapi juga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga mungkin saja saat ini warga masyarakat sering melihat anggota Polri memungut sampah di jalur jalanan yang dilaluinya.

“Jadi kalau di jalan masih ada sampah yang bertebaran itu berarti belum ada anggota polisi yang lewat, karena jika ada sampah yang terlihat di jalan mereka pasti turun dari kendaraan memungutnya,” ungkapnya.

Sebetulnya kata Umar

Septono, masih banyak kegiatan yang sudah dilakukan Polri yang terkait dengan kesulitan yang dialami warga masyarakat di daerah ini, termasuk di dalam memperbaik rumah warga yang betul-betul dalam kondisi sangat memprihatinkan melalui gerakan Rp 1000 per hari. Sudah ada yang mampu direalisasikan dengan bekerjasama instansi terkait.

Terkait dengan tahun 2018 lanjutnya lagi, dimana bangsa Indonesia secara nasional menghadapi tahun politik yang cukup rawan menimbulkan gesekan dan konflik.

Sebelumnya, kita diperhadapkan dengan teroris, sebelumnya ada kasus narkoba yang melibatkan orang yang kesehariannya tekun beragama, tampak sangat alim EDISI 157 TAHUN IX 2018

menggunakan cadar namun di dalam sakunya ditemukan 2 kg narkoba. Kita juga diperhadapkan dengan kasus-kasus ujaran kebencian di medsos-medsos, terakhir sekali ada kasus-kasus penculikan yang kesemuanya ini menjadi tugas kepolisian dalam melindungi semua warga masyarakat.

Diakui Umar, saat bertugas di NTB dia diperhadapkan dengan kasus Akhmadiyah yang harus mengungsi ke suatu tempat yang menunjukkan bahwa pihaknya gagal melindungi warga masyarakat, sebab seberapapun jumlahnya, dua atau tiga orang pun semuanya sama-sama harus diberi perlindungan karena mereka adalah warga Negara Indonesia.

• JURLAN EM SAHO’AS-DKI

DINAMIKA INDONESIA

5

LIPUTAN SULBAR

RAMLAN-MARTHINUS MENDAFTAR KE KPU MAMASA Tampak PNS dan Kades Ikut Hadir

P

asangan calon petahana Ramlan Badawi-Marthinus Tiranda secara resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Mamasa, Sulawesi Barat, Selasa lalu. Pasangan yang mengusung tagline “Harmonis” ini memboyong 25 kursi dari 10 partai politik pendukungnya.

Ramlan Badawi memilih Marthinus Tiranda, Ketua DPC PKB Mamasa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, sebagai calon wakil bupati dalam Pilkada Serentak 2018.

Pasangan ini diantar massa pendukungnya dari kediaman Ramlan menuju kantor KPU Mamasa di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.

Di antara barisan pendukung pasangan calon itu ternyata ditemukan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan kepala desa yang ikut mengantar pasangan ini.

Sejumlah kades yang dikonfirmasi kehadirannya di tempat itu menolak berkomentar dan beralasan hanya kebetulan lewat dan mampir di KPU. Kades Salukona, Kecamatan Tabang, Nelce Arruan, Kades Bambang Buda, Kecamatan Rantebulahan, Arpin dan Kades Lembangna Salulo, Kecamatan Mamasa, Yosker, ketiganya membantah hadir di KPU bukan dalam kapasitasnya sebagai tim sukses bupati Mamasa.

Kades Salukona, Nelce Arruan, misalnya, dia mengaku hadir di KPU saat pasangan

6

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Pasangan petahana bupati Mamasa, Ramlan Badawi - Marthinus Tiranda melawan kotak kosong. Dari 12 parpol di DPRD Mamasa, pasangan yang mengusung tagline Harmonis ini mengantongi 10 parpol atau 25 kursi di DPRD Mamasa.

Ramlan-Marthinus mendaftar di KPU karena ada acara keluarga di Mamasa. Karena pendaftarannya sedang ramai saat lewat, Nelce mengaku singgah di KPU untuk melihat situasi di sana.

“Kebetulan tadi ada acara keluarga, waktu kami lewat sedang ramai makanya kami singgah,” jelas Nelce Arruan.

Kades lainnya, yakni Kades Lembangna Salulo, Kecamatan Mamasa, Yosker memilih tidak berkomentar saat dicecar wartawan soal alasan kehadirannya di KPU saat itu.

“Saya no comment saja, he-he-he...,” ujar Yosker, Kades Lembangna Salulo, Kecamatan Mamasa, saat dicegat wartawan di kantor KPU Mamasa.

Menanggapi banyaknya PNS dan kades yang diduga DINAMIKA INDONESIA

terlibat politik praktis pada Pilkada Mamasa, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Mamasa, Rustam, menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti jika ditemukan bukti-bukti di lapangan.

Rustam menegaskan, sudah ada surat edaran dari menteri yang melarang setiap PNS terlibat politik praktis.

“Kami akan menindaklanjuti semua laporan masyarakat atau temuan Panwaslu di lapangan. Namun, kami masih menyelidiki dan sampai hari ini belum menerima laporan dari warga soal keterlibatan PNS atau kepala desa,” jelas Rustam.

Adapun Ramlan Badawi saat ditanya mengenai hadirnya sejumlah PNS dan kepala desa saat pendaftarannya

di KPU mengaku tidak tahu menahu hal tersebut. Dia mengatakan hanya mengundang 10 partai pendukungnya mengantar untuk mendaftar ke KPU Mamasa.

Sebab, Ramlan mengaku tahu bahwa mengundang atau melibatkan PNS adalah pelanggaran dan dirinya tidak pernah memberi imbauan kepada PNS untuk hadir dalam pendaftaran dirinya di KPU. “Saya kalau mengimbau orang datang, saya kira akan ada puluhan ribu orang datang mengantar saya ke KPU, tapi itu tidak saya lakukan karena melanggar,” jelas Ramlan Badawi seusai pendaftaran.

Sementara itu, Ketua KPU Mamasa Suriani T Dellumaja menyatakan, berkas

LIPUTAN SULBAR pencalonan pasangan Ramlan–Marthinus sudah lengkap dan resmi menerima satu pasangan calon itu. Soal adanya isu sejumlah parpol yang akan menarik dukungan terhadap pasangan Ramlan-Marthinus, KPU Mamasa akan berkonsultasi dengan KPU RI. “Hari ini berkas pencalonan Ramlan–Marthinus sudah lengkap dan pendaftaran mer-

eka sudah kami terima secara resmi,” ujar Suriani.

Adapun pendaftaran hari ketiga pada Rabu ini hingga menjelang siang, belum ada pasangan lain yang menyusul Ramlan untuk mendaftarkan diri ke KPU Mamasa.

Pasangan bakal calon Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi bersama wakilnya Marthinus Tiranda pada

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Mamasa juni mendatang periode 2018-2023 resmi mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Mamasa 9/1-2018 .

Kesepuluh partai yang mengusung yaitu, Partai Demokrat, partai Demokrasi Indonesia Perjuanga PDIP,

PKB,PKS, kursi ,PKPI, ,PPP, NASDEM 3 kursi ,partai Golkar kursi ,PBB dan PAN 1 Pasangan ini tinggal menyisahkan 5 kursi untuk pasangan lain namun kalau dihitung-hitung sudah tidak cukup untuk mengusung pasangan calon, itu berarti Ramlan dan Marthinus akan melawan peti kosong.

• AJE-DKI

124 DESA RAWAN PANGAN DI SULBAR

Akibat Pertambahan Jumlah Penduduk

R

awan pangan bakal melanda Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdard mengungkapkan sebanyak 124 desa dari sekitar 575 desa di provinsi itu terindikasi rentan rawan pangan akibat bertambahnya jumlah penduduk.

Menurut Ali Baal Masdard di Mamuju, Minggu lalu, berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan pangan yang dilaksanakan pada tahun 2017 oleh pemerintah, menunjukkan banyaknya desa yang menghadapi rawan pangan.

Menurutnya, dari 575 desa yang ada di Sulbar, terdapat 124 desa atau 18,12 persen yang terindikasi sangat rentan rawan pangan.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut sinergi berbagai program aksi pangan dan gizi menuju kemandirian pangan daerah, terus dilaksanakan pemerintah.

"Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pada Pasal 8 ayat 2 bahwa perencanaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan/

atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia sehingga untutan pemenuhan pangan merupakan pemenuhan hak asasi setiap individu.

"Untuk mewujudkan ketahanan pangan, kita dihadapkan pada terus bertambahnya jumlah penduduk, yang berarti memerlukan penambahan pangan untuk dikomsumsi, di sisi lain masih banyak masalah yang dihadapi petani untuk

meningkatkan produksinya seperti terbatasnya luas lahan yang dikelola, rendahnya produktivitas karena rendahnya penerapan teknologi, kelangkaan pupuk, perubahan iklim yang ekstrem," katanya.

Ia mengatakan kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut yakni, memantapkan ketersediaan pangan untuk menuju kemandirian pangan, secara konsisten berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, memberikan dorongan kepada EDISI 157 TAHUN IX 2018

masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti beras dan bahan pangan impor dilaksanakan pemerintah.

"Di samping itu mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagai langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya rawan pangan dan gizi, serta melakukan intervensi terhadap adanya kasus-kasus gizi buruk dan kurang gizi," katanya. • AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

7

LIPUTAN SULSEL

Ketua IDI Sulsel, dr Muhammad Ichsan Mustari menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan masing-masing pasangan bakal calon peserta Pilkada di Sulsel kepada KPU masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulsel.

LIMA CALON PESERTA PILKADA DI SULSEL TERINDIKASI MENGGUNAKAN BENZOAT

S

etelah diperiksa kesehatan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel, 5 bakal calon peserta pilkada serentak di Sulawesi Selatan terindikasi memiliki urine yang mengandung benzoat.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pencegahan BNNP Sulsel, Jamaluddin setelah menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kesehatan seluruh pasangan bakal calon peserta pilkada di Sulsel kepada masing-masing KPU kabupaten/kota di sekretariat Ikatan Dokter Indonesia

8

EDISI 157 TAHUN IX 2018

(IDI) Sulsel, Jalan Boulevard, Makassar, Selasa lalu.

Menurut Jamaluddin, dari 74 pasangan calon yang mengikuti pemeriksaan kesehatan, ada lima orang yang terindikasi menggunakan bahan benzoat. Dia menjelaskan, bahan benzoat yang dimaksud adalah kandungan obat-obatan.

"74 orang yang kita tes urinenya, 5 orang di antaranya menggunakan benzoat.

Kita tidak tahu jenis obat apa yang digunakan, namun ada 5 orang. Saya tidak hapal semua siapa-siapa dan dari mana.

DINAMIKA INDONESIA

Tapi ada dari Kabupaten Pinrang," ungkapnya.

Lanjut Jamaluddin, urine 5 orang bakal calon peserta Pilkada di Sulsel ini akan kembali diperiksa di laboratorium BNN Pusat di Jakarta. Pemeriksaan lanjutan ini untuk mengetahui jenis obat apa yang dikonsumsi.

"Terkait hasil pemeriksaan lanjutan di BNN pusat, saya tidak bisa ungkapkan. Biar nanti KPU yang beberkan hasilnya bagaimana terkait pemeriksaan yang dilakukan BNN. Jelas kami hanya memeriksa urine para bakal

calon, apakah terindikasi morfin, ganja, sabu, ekstasi dan benzoat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua IDI Sulsel, dr Muhammad Ichsan Mustari yang dikonfirmasi enggan memberikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter.

"Dalam pemeriksaan kesehatan ada dua yang lakukan, yakni IDI dan BNN. Kami tidak bisa ungkapkan hasil pemeriksaan kesehatan masing-masing pasangan bakal calon peserta pilkada di Sulsel," katanya. • AJE-DKI

LIPUTAN SULSEL

SULSEL TOLAK BERAS IMPOR Bulog Siap Suplai ke Aceh hingga Papua

D

ivisi Regional (Kadivre) Badan Urusan Logistik ( Bulog) Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak beras impor yang akan didatangkan ke Indonesia. Hal ini dilakukan Bulog Sulses untuk menyikapi kenaikan harga beras premium di pasaran. Bahkan, Bulog Sulsel menyatakan siap mensuplai pasokan berasnya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.

Kepala Divre Bulog Sulsel Dindin Syamsuddin mengatakan, stok beras di Sulsel mencapai 82.000 ton yang mampu memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan. Bahkan, pihaknya pun siap menyuplai beras ke Aceh hingga Papua.

"Stok beras di Sulsel aman hingga 20 bulan ke depan.

Kami sudah suplai ke provinsi lain di Indonesia. Besok kami kirimkan lagi beras ke Aceh dengan harga dibawah HET," kata Dindin saat mele-

pas mobil truk pengangkut beras untuk operasi pasar di gudang Bulog Panaikang, Jumat lalu.

Dindin mengungkapkan, HET beras saat ini sebesar Rp 9.450 per kilogram. Namun, Bulog Sulsel menjualnya dengan harga Rp 9.000 pe rkilogram untuk menormalkan harga beras premium di pasaran.

"Sudah harga murah, kualitas beras Sulsel jauh lebih bagus dari beras impor.

Beras Sulsel itu bijinya utuh

dan putih. Kualitas beras Sulsel ini disukai oleh banyak orang," terangnya.

Dindin menuturkan, pihaknya telah melakukan pembelian di petani-petani Sulsel meski harganya relatif hampir sama dengan penjualan. Dia pun akan bersedia memenuhi permintaan dari daerah-daerah di Indonesia.

Diketahui, kelangkaan dan kenaikan harga beras premium terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, hingga melejitkan harga beras

EDISI 157 TAHUN IX 2018

premium yang mencapai Rp 13.000 per kilogram.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) kemudian memutuskan akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk menormalkan harga beras.

Selain itu untuk mengatasi kelangkaan beras premium di pasaran, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memerintahkan agar dilakukan operasi pasar beras di 2.500 titik di seluruh Indonesia. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

9

REGIONAL

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar "Tas bermerek ada 40 buah.

Ini tas-tas mahal buatan desainer," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa lalu.

Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin diduga telah menerima fee atas proyek, fee atas perizinan, dan fee pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar.

Adapun jumlah gratifikasi tersebut totalnya Rp 436 miliar.

Dalam jumpa pers, KPK menunjukkan beberapa barang bukti berupa tas yang dibeli Rita. Beberapa tas tersebut bermerek Hermes, Chanel, dan Louis Vuitton.

Puluhan tas itu didapatkan petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sembilan lokasi. Beberapa di antaranya di rumah pribadi Rita, rumah anggota DPRD, dua rumah pribadi di Samarinda, dan satu rumah teman Rita di Kabupaten Tenggarong.

Selain tas, KPK juga menyita sepatu dan jam tangan.

Juga uang dollar AS yang jumlahnya setara Rp 200 juta dan dokumen berupa rekening koran.

Rita dan Khairudin diduga membelanjakan hasil gratifikasi tersebut berupa pembe-

10

EDISI 157 TAHUN IX 2018

lian kendaraan yang menggunakan nama orang lain.

Kemudian, membeli tanah dan menyimpan uang atas nama orang lain. Selain suap, Rita juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode.

Sementara Hari Susanto merupakan orang yang diduga menyuap Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 September 2017.

"HSG ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Jaksel," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa akhir bulan lalu.

Hari Susanto diduga memberikan uang Rp 6 miliar kepada Rita. Suap itu diduga diterima sekitar Juli-Agustus 2010 untuk memuluskan proses pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT Sawit Golden Prima.

KPK juga menetapkan Rita sebagai tersangka penerima gratifikasi. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB) Khairuddin.

Gratifikasi itu diduga berhubungan dengan jabatannya

DINAMIKA INDONESIA

B

upati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari diduga membeli 40 tas mewah bermerek untuk menyamarkan uang hasil gratifikasi senilai Rp 436 miliar.

Rita disangka melakukan tindak pidana pencucian uang.

Bupati (nonaktif ) Kutai Kartanegara Rita Widyasari tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10). Rita diperiksa perdana sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian izin lokasi inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kalimantan Timur.

dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Keduanya diduga bersama-sama menerima gratifikasi uang 775.000

dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara. • AJE-DKI

LIPUTAN KHUSUS Calon Gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid (NH) berharap agar Bawaslu Sulsel bekerja transparan dan tegas dalam sisa tahapan pilgub hingga puncak 28 Juni 2018.

NURDIN HALID MINTA BAWASLU BERTINDAK TEGAS KEPADA ASN

K

eterlibatan PNS atau aparat sipil negara (ASN) dalam memberi dukungan dalam Pilkada maupun Pilgub sangat besar peluangnya, terutama jika di daerahnya kandidat yang bertarung merupakan incumben. Ini, jelas-jelas melanggar undang-undang aparatur negera maupun ketentuan KPU. Terkait dengan persoalan tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan diminta menindak tegas kandidat Kepala Daerah yang melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) terlibat dalam politik praktis untuk memenangkan calon tertentu pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.

"Kami berharap agar Bawaslu bekerja transparan dan tegas dalam menindaki keterlibatan ASN dalam sisa tahapan Pilgub hingga hari pencoblosan," papar Bakal Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid, saat mengunjungi kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Kamis lalu.

Menurutnya, Bawaslu harus bersikap tegas jika ada kandidat cagub yang melibatkan ASN untuk membantu pemenangan kandidat tertentu dan jangan ragu mengeluarkan rekomendasi.

Pelaksana tugas Ketua DPD I Golkar Sulsel ini didampingi Ketua Harian DPD Golkar Sulsel M Roem, Juru Bicara Risman Pasigai, dan sejumlah tim pemenangan NH yang berpasangan dengan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, meminta Bawaslu konsisten dan komitem mengawal proses Pilkada hingga tuntas.

"Banyak hal yang didiskusikan terkait apa saja yang diatur dalam pelaksanaan Pilgub Sulsel ini. Salah satunya adalah bentuk transparansi dan pengawasan ketat terhadap keterlibatan ASN dalam membantu pemenangan kandidat tertentu," ungkap Juru Bicara NH-Aziz, Risman Pasigai.

Risman menyebutkan, pada pelaksanaan Pilgub Sulsel ini, pasangan NH-Aziz siap bersikap transparan dan

jujur dalam setiap aktivitas pilgub.

"Harapan kami tidak boleh ada kecurangan, baik berupa pelibatan ASN, penggalangan dana kampanye yang tidak realistis, hingga penggelembungan suara. Kita boleh saja khawatir karena bisa saja terjadi dan kami harap Bawaslu jeli dalam melihat setiap pelanggaran yang terjadi nanti," katanya Dalam Diskusi tersebut ada tiga point besar yang kita diskusikan berama Bawaslu Sulsel yakni, Pertama, Bawaslu di harapkan menjaga Netralitas termasuk melakukan pencegahan terhadap Pemyelengara, pemerintah serta Kontestan Pulgub untuk melakukan Kecurangan Kedua, menjaga sehingga politik identitas tidak terjadi dalam perhelalatan Politij Nanti, termasuk maraknya Black Campange di media sosial yang tdk mendidik rakyat Ketiga mencegah terjadinya politik uang dalam Pilgub EDISI 157 TAHUN IX 2018

Sulsel dan Pilbup serta Pilwali, termasuk bagi-bagi sembako dan sejenisnya dimana tujuannya mempengaruhi pemilih Risman menambahkan, baik buruknya kualitas Pilgub, Pibub dan Pilwali salah satunya tergantung dari kinerja Bawaslu. Untuk itu, kubu NH-Aziz meminta agar Bawaslu bertekad menegakkan aturan pilgub sebagau tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Sementara Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi didampingi anggota komisioner lainnya menegaskan pihaknya tetap mengawasi secara ketat penggunaan pelibatab ASN pada Pilkada serentak ini.

"Bila ditemukan pasti kita tindaki dengan mengajukan rekomendasi ke atasan langsung, atau ke Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemendagri, Kemenpan RB hingga BKN untuk dijatuhkan sanksi pelaku. Sanksi terberat pemecatan atau penurunan pangkat," jelasnya. • AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

11

LIPUTAN KHUSUS

Agus-Tanribali Direkomendasi Gerindra, PBB dan PPP PERBURUAN DI UJUNG WAKTU

P

asangan bakal calon Agus Arifin Nu`mang dan Tanribali Lamo akhirnya bisa bernafas lega, setelah berhasil secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Sulawesi Selatan sebagai peserta pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur Juni 2018 mendatang.

Para pendukung, simpatisan dan relawan pasangan ini sebelumnya diperhadapkan dengan suasana ketegangan, pasalnya sampai hari terakhir pendaftaran belum ada kepastian partai apa yang rela mencukupkan jumlah suara yang terpaut cukup jauh dari ketentuan KPU yang jumlahnya minimal 17 suara partai.

Ketegangan yang cenderung makin mencemaskan tim work pasangan ini adalah setelah beredar di medsos surat rekomendasi PPP yang salah tahun pada nomor suratnya. Tertulis tahun 2017 padahal seharusnya 2018. Akibatnya, pada subuh dini hari Rabu

12

EDISI 157 TAHUN IX 2018

10 Januari lalu Agus Arifin Nu'man dikabarkan berangkat kembali ke Jakarta seusai shalat subuh dan langsung balik petang siang itu, sehingga jadwal pendaftaran yang sudah disiapkan KPU pada pukul 11, 00 Wita akhirnya diundurkan hingga pukul 17, 30 Wita. Inilah perburuan dukungan yang bukan saja di hari terakhir pendaftaran tapi juga sudah di ujung waktu.

"Kami sudah membawa dan menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan KPU," kata Agus saat pendaftaran di kantor KPU Sulsel di Kota Makassar, Rabu lalu.

Agus secara blak-blakan menuturkan pihaknya baru memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Pusat PPP yaitu pada Rabu (10/1) pukul 03.00 dini hari. Hal inilah, kata Agus, yang menyebabkan jadwal pendaftaran mundur dari pukul 13.30 wita hingga pukul 17.30 wita.

"Kami memohon maaf, DINAMIKA INDONESIA

kami juga baru saja kembali dari Jakarta," katanya.

Agus-Tanribali bersama para pendukungnya mendatangi KPU Sulsel usai melaksanakan deklarasi di Ballroom Celebes Convention Center (CCC), Makassar.

Agus Arifin Nu`mang dan Tanribali Lamo yang dikenal dengan tagline "Sulsel Bagus" ini diusung oleh tiga partai yaitu Gerindra dengan 11 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 7 kursi. Dengan demikian pasangan ini telah melampaui persyaratan dukungan partai minimal 17 kursi.

Agus Arifin Nu`mang dan Tanribali Lamo tampaknya menjadi pasangan terakhir dari total 4 pasangan yang mendaftarkan diri ikut berkompetisi dalam Pilkada Sulsel ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Rizal Syarifuddin mengatakan elektabilitas menjadi alasan partai tersebut beralih mendukung pasangan Agus Arifin Nu`mang - Tanribali Lamo (Agus-TBL) pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2018.

"Ketika PPP mendukung calon independen (Ichsan Yasin Limpo - Andi Mudzakkar) kita mendapatkan survei dari berbagai lembaga survei ternyata itu tidak memberikan elektabilitas yang baik bagi PPP," kata Rizal usai pendaftaran pasangan Agus-TBL di Makassar.

Untuk itulah, lanjutnya, pihaknya kemudian memutar haluan dan membangun komunikasi yang intens dengan Agus-TBL. "Kami per dini hari tadi (Rabu, 10/1), menyatakan dukungan kepada Agus dan Tanribali," ucapnya.

Ia membenarkan jika terdapat penolakan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) terhadap pasangan Agus-TBL. Hal itu juga dapat terlihat ketika DPW PPP Sulsel mengantar pasangan IYL-Cakka untuk mendaftar ke KPU pada Rabu pagi (10/1).

Namun, lanjutnya, terdapat aturan jika dewan pimpinan wilayah atau cabang menolak mendaftarkan calon yang ditetapkan DPP, maka DPP dapat mengeluarkan mandat dan mengambilalih kepengurusan dewan pimpinan wilayah untuk mendaftarkan calon tersebut.

Sebagai Ketua Bappilu Sulsel dan kader partai, kata dia, pihaknya taat terhadap sistem partai terkait dukungan dalam Pilgub Sulsel 2018.

"Saya tidak taat dengan orang per orang," pungkasnya.

Diketahui PPP merupakan partai penentu untuk memastikan pasangan Agus-Tanribali dapat ikut berkompetisi pada Pilgub Sulsel 2018. • AJE-DKI

LIPUTAN KHUSUS

PILKADA SULSEL 2018

10 PASANGAN INDEPENDEN, SATU MELAWAN KOTAK KOSONG

Firdaus Muhammad : Fenomena Baru, Partai Tidak Konsisten

P

enyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 akan dilaksanakan di 13 daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), di antaranya ada 10 peserta melalui jalur independen dan satu peserta bakal melawan kotak kosong.

"Dari total jumlah peserta yang akan ikut pilkada serentak di Sulsel, ada sepuluh bakal pasangan calon independen, dan satu bakal calon yang tidak punya lawan alias melawan kotak kosong," kata Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief di Makassar, Sabtu lalu.

Menurut dia, jumlah bakal kandidat perseorangan tersebut jauh meningkat dari pilkada sebelumnya, bahkan satu kabupaten di Sulsel yakni Kabupaten Enrekang diikuti satu pasangan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Meskipun demikian, kata dia, pesta demokrasi di Sulsel telah berjalan dinamis sepanjang proses tahapan pendaftaran hingga kini dalam masa pemeriksaan kesehatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Kami berharap proses demokrasi pemilihan kepala daerah di Sulsel berjalan demokratis aman dan damai," harap dia.

Ia menyebutkan tahap pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah sedang berjalan dengan jumlah total 37 pasangan bakal calon dari 13 daerah termasuk bakal calon gubernur

dan wakil gubernur.

"Rencananya penetapan bakal calon menjadi calon kepala daerah akan ditetapkan pada 12 Februari 2018," ujarnya.

Berdasarkan data KPU Provinsi Sulsel untuk bakal calon bupati dan wakil bupati yang melawan kotak kosong di Kabupaten Enrekang yakni pasangan H Muslimin Bando-Asman yang didukung tujuh partai politik.

Sementara 10 bakal calon yang menempuh jalur perseorangan di antaranya pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) sebagai satu-satunya peserta jalur independen dari empat peserta pendaftar pada Pilkada Sulsel.

Selanjutnya di Kabupaten Bantaeng diikuti dua pasangan jalur independen dari empat peserta masing-masing pasangan A Baso FahrirAlam Syahruddin dan Muh Alwi-Nurdin Halim, dan

juga Kabupaten Jeneponto diikuti satu pasangan independen yaitu pasangan HA Baharuddin Baso Jaya-H Isnaad Ibrahim.

Di Kabupaten Bone satu peserta perseorangan dari dua peserta yang bakal bertarung pada pilkada serentak tahun ini yakni pasangan H Rizalul Umar-H Andi Mappamadeng Dewang.

Begitu juga di Kabupaten Sidrap tercatat empat peserta pendaftar pilkada tahun 2018, di antaranya dua peserta jalur perseorangan masing-masing pasangan A Ikhsan Hamid-M Resky Jabir dan pasangan Soalihin-Muhammad Nasiyanto.

Peserta independen juga terdaftar pada pilkada Kabupaten Pinrang yakni pasangan H Hamka Mahmud-Ahsan, selebihnya tiga pasangan lainnya dari jalur Parpol.

Sementara di dua kota di Sulsel, yakni Kota Makassar terdaftar dua peserta pasangan, satu di antaranya dari EDISI 157 TAHUN IX 2018

jalur perseorangan yakni pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari, dan di Kota Palopo terdaftar tiga peserta, di antaranya satu bakal calon independen yakni pasangan H Buya Andi Ikhsan-A Togellangi Sulthani.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Firdaus Muhammad menyatakan bahwa bertambahnya jumlah peserta perseorangan dan adanya bakal kandidat yang melawan kotak kosong merupakan fenomena politik yang tidak biasa pada pilkada tahun ini.

"Adanya perilaku Parpol yang tidak konsisten membuat bakal calon memilih jalur perseorangan dan pragmatisme parpol pun menjadi salah satu indikatornya.

Ketidakseimbangan pilihan parpol juga menjadi penyebabnya," papar dia.

Menurut dia, juga hadirnya calon perseroangan itu disebabkan sulitnya kandidat mendapatkan partai akibat ketidakonsistensinya parpol yang berubah-ubah, bahkan ada yang sudah mendapatkan parpol, namun belakangan memilih maju independen.

"Inilah yang menjadi fenomena baru, namun perlu dievaluasi karena adanya kesalahan partai, padahal Pilkada merupakan pelajaran pada Pemilu nanti bagi parpol, termasuk fenomena kotak kosong," ungkap Firdaus. • AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

13

POLITIK

APPI-CICU BORONG SEMUA USUNGAN PARPOL

PILWAKOT MAKASSAR "HEAD TO HEAD"

P

endaftaran kandidat calon walikota dan wakil walikota sudah berakhir hari Rabu (10/1) hingga 24.00 Wita. Sudah dapat dipastikan Pilwakot di Makassar kali ini hanya diramaikan dua pasangan calon, masing-masing pasangan Moh. Ramdhan Pamanto yang juga Walikota Makassar dan Indira Mulyasari Paramastuti (Bendahara Partai Demokrat Wakil Ketua DPRD Makassar) dan pasangan Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi (Ketua Demokrat Sulsel yang juga anggota DPRD Sulsel). Kesepuluh partai pendukung pasangan yang akrab disapa Appi-Cicu terdiri atas Partai Golkar, Partai Nasdem, Gerindra, PDI-P, PKS, PAN, PPP, Hanura, PBB dan PKPI. Sebelumnya pada pendaftaran hari pertama Senin (8/1)

14

EDISI 157 TAHUN IX 2018

adalah petahana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang menggandeng Wakil Ketua DPRD Makassar Indira Mulyasari Paramastuti yang berakronim pasangan "DIAmi" melalui jalur perseorangan.

"Kalau pasangan DIAmi kan maju lewat perseorangan dan mendapat dukungan satu partai, sedangkan pasangan Appi-Cicu diusung oleh 10 parpol. Jadi, sudah jelas tidak akan ada lagi pendaftar lainnya," katanya.

Ia menambahkan jalur perseorangan sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 itu mulai dibuka pada 25-29 November 2017.

Sedangkan penadaftaran melalui jalur partai politik pada 8-10 Januari 2018.

"Sudah tidak mungkin lagi ada bakal pasangan calon lain untuk datang mendaftar kareDINAMIKA INDONESIA

na jalur independen sudah selesai, dan jalur parpol juga belum selesai pada hari ini, tapi parpol pengusungnya sudah habis. Jadi tidak mungkin lagi ada pendaftar lain," ujarnya.

Abdullah mengatakan dari dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar ini, tim KPU telah memverifikasi semua berkas persyaratan, baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon.

Untuk pasangan DIAmi, masih harus melengkapi kekurangan persyaratan calonnya. Sedangkan untuk pasangan Appi-Cicu, semua persyaratan telah diverifikasi dan telah memenuhi semua persyaratan.

Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) memborong ham-

pir semua usungan partai politik yang mengontrol kursi di DPRD Makassar.

"Alhamdulillah, kita datang mendaftar di KPU dengan semua unsur gabungan pengurus partai politik yang menjadi pengusung kita nanti di pilwali ini," ujar Munafri Arifuddin di Makassar, Kamis lalu.

Adapun Partai Demokrat yang mengontrol tujuh kursi memilih memberikan dukungannya kepada petahana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang maju melalui jalur perseorangan atau independen.

Appi sapaan akrab Munafri mengatakan, 10 dari 11 partai di DPRD Makassar ini mengontrol 43 kursi di DPRD Makassar dan mereka semua solid dalam mendukung dirinya bersama pasangan Rachmatika Dewi.

Bentuk solidnya 10 partai

POLITIK

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) saat deklarasi yang dihadiri ribuan orang massa pendukungnya di arena Monumen Mandala Makassar

itu di mana hampir semua pengurus partai mulai dari ketua dan sekretaris ikut mengantar dirinya mendaftar di KPU Makassar serta berjanji akan menggerakkan mesin partai untuk pemenangan.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua partai pengusung dan kehadiran kita di sini tidak lain karena mengharapkan kemenangan dan kesejahteraan untuk masyarakat," katanya.

Ketua Gerindra Sulsel, Idris Manggabarani yang dimintai tanggapannya mengaku jika keputusan partai dengan mengusung Appi-Cicu di pilwali Makassar harus dipatuhi dan semua kader wajib untuk memenangkannya.

"Ini adalah keputusan partai dan tidak ada alasan untuk menolak Appi-Cicu, jika ada maka aturan partai akan kita tegakkan, bersiap untuk dipecat," katanya.

Ditemui seusai mendaftar di KPU, tuduhan bahwa bakal calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) belum melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

disanggah oleh tim pemenangannya yang menyatakan pelaporan sudah dilakukan sepekan sebelumnya.

"Pelaporan harta dan kekayaan pejabat negara (LHKPN) itu adalah salah satu syarat wajib oleh semua pejabat maupun calon kepala daerah dan khusus untuk pak Appi, pelaporannya sudah seminggu yang lalu," ujar sekretaris tim pemenangan Appi, Ramli Manong di Makassar,

Sulawesi Selatan, Sabtu.

Ia menyatakan, pelaporan harta kekayaan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, semuanya sudah dilaporkan oleh Munafri Arifuddin sejak 8 Januari 2018 atau pada saat pembukaan pendaftaran bakal calon wali kota di KPU. Meskipun telah sejak hampir sepekan lamanya melaporkan harta kekayaannya itu, KPK melalui laman

situsnya kpk.go.id belum juga mengunggahnya.

Kondisi yang dialami oleh Appi--sapaan akrab Munafri Arifuddin itu--tidak sendiri karena ada banyak bakal calon kepala daerah lainnya di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan pelaporannya juga belum terunggah.

"Kami sudah menyetor berkas dan diterima oleh KPK ditandai dengan surat terima sejak 8 Januari 2018 lalu," kata Ramli Manong.

Ia menjelaskan bahwa kemungkinan belum diunggahnya data kekayaan menyusul dari mekanisme KPK yang biasanya memiliki batas waktu pelaporan hingga unggah data.

"Intinya, kami sudah serahkan dan jelas ada tanda terima, mungkin KPK memiliki mekanisme atau batas waktu tersendiri setelah pelaporan ke upload data di situsnya," ucapnya.

Sebelumnya, Munafri Arifuddin yang maju berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi menjadi penantang petahana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Makassar Indira Mulyasari. • AJE-DKI

Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Appi-Cicu menyerahkan berkas pencalonan dan usungan parpol kepada Ketua KPU Makassar Syarief Amir di Makassar EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

15

POLITIK

Penguasa Kalijodo Dukung Sarif Patta di Pilkada Jeneponto "KAMI SUDAH LAMA BERSAHABAT"

M

asih ingat penggusuran warga Kalijodo di Jakarta yang dilakukan Ahok, Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 lalu, nama Daeng Azis tentu tidak bisa terlupakan begitu saja. Sosoknya selalu ditampilkan di layar kaca (TV) hampir setiap waktu. Dialah seorang tokoh yang berjuang habis-habisan sebagai "penguasa" Kalijodo. Ini kali, namanya kembali menyita perhatian orang banyak di Jeneponto, asal tanah kelahirannya. Pasalnya, Daeng Azis yang bernama lengkap Aziz Emba muncul bersama keluarga besarnya di Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba memberi dukungan sepenuhnya kepada bakal calon Bupati Kabupaten Jeneponto, Muhammad Sarif Patta.

Mantan penguasa wilayah Kalijodo di seputar Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dikenal salah satu tempat hiburan malam terbesar di ibukota negara, mengaku dukungannya kepada Sarif Patta tidak muncul begitu saja namun sudah lama berproses.

"Kami sejak dahulu sudah bersahabat dengan Sarif Patta yang maju sebagai bakal calon bupati. Kedatangan kami ke Jeneponto memang ingin menemui Karaeng Patta dan wakilnya Andi Tahal Pasni," ungkap Daeng Azis.

Dia mengungkapkan, jika dirinya dan Sarif Patta sudah bersahabat sejak dari dulu.

Apalagi dia datang jauh-

16

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Tokoh masyarakat Kecamatan Tamalatea -Bontoramba, Asis Emba atau dikenal Daeng Azis memberi dukungan sepenuhnya kepada Sarif Patta.

jauh dari Jakarta sebagai sebuah bentuk kesungguhan hati memberikan dukungan sepenuhnya, kendatipun diakuinya pula jika balon bupati lain itu juga merupakan sahabatnya yang juga dikenal baik, seperti Iksan, Mulayadi dan Baharuddin Nai. Andi Mappatunru, Ketua Komisi III DPRD Jeneponto mengakui, bahwa dukungan secara pribadi maupun keluarga akar rumput, dari warga Tamalatea-Bontoramba akan terus bertambah., utaman-

DINAMIKA INDONESIA

ya dari keluarga Azis Emba itu yang menilai Kr. Patta sebagai sosok yang merakyat dan berjiwa sosial.

"Ini sudah saya saksikan, beliau Karaeng Patta sapaan akrabnya, orangnya familiar, merakyat dan karismatik dan dicintai rakyat," tambah Mappatunru.

Menurutnya, kunjungan Daeng Azis ke Jeneponto hanya ingin menemui bakal calon bupati Jeneponto Muhammad Sarif Kareng Patta dan wakilnya Andi Tahal Fasni, untuk member-

ikan dukungan sepenuhnya, sekaligus diakuinya merupakan kunjungan silaturahmi.

Syarif Patta-Andi Tahal Fasni telah mendaftarkan diri KPUD Jeneponto pada 9 Januari 2018 lalu.

"Insyah Allah Partai yang akan mengusung Calonnya di pilkada jeneponto ada Partai PAN, PKB, PKS dan PBB. Jadi, sudah ada empat partai politik. Muhammad Sarif dengan Andi Taha Pasni (Ketua PKS Jeneponto)," jelas Andi Tahal. • AJE-DKI

METRO

RP 5,3 MILIAR PENGADAAN 14 TRUK SAMPAH MAKASSAR

W

alikota Makasssar tidak akan berhenti menata kebersihan kota dan pemukiman. Buktinya, pada tahun 2018 ini menambah kendaraan pengangkut sampah sebanyak 14 unit (truk sampah) dengan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar pada APBD Pokok 2018.

Pemerintah Kota (pemkot).

"Tahun lalu kita punya 10 truk sampah, tahun ini kita tambah 14 unit, anggarannya sekitar Rp 380 juta per unit," kata Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Makassar, Haidil Adha, Selasa kemarin.

Menurutnya, 14 unit truk sampah tersebut kemudian akan disebar ke 14 Kecamatan di

Kota Makassar. "Jadi satu unit satu kecamatan, mudah-mudahan terpenuhi semua," lanjutnya.

Selain itu, tahun ini pemkot juga menambah sekitar 80 unit motor pengangkut sampah (kendaraan roda tiga). Tahun 2017, pemkot sudah memiliki 300 unit motor sampah dan sudah disebar ke seluruh Kecamatan.

Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk setiap unit motor sampah berkisar Rp 35 juta per unit. Kendaraan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kecamatan ketika ingin mengangkut sampah di lorong-lorong.

Angkutan sampah roda tiga

Truk pengangkut sampah saat melintas di Jalan Antang Raya, Makassar.

ini nantinya akan disebar di setiap kecamatan yang ada. Namun, pihaknya lebih memprioritaskan kecamatan yang lebih membutuhkan angkutan tersebut.

"Kita lihat nanti siapa yang

Sidak Walikota Hari Pertama Kerja ADA PEGAWAI MANGKIR MASUK KERJA

T

ahun boleh saja bergeser, tapi semangat kerja tak boleh kendor. Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe pun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di hari pertama masuk kerja, pasca libur tahun baru. Rumah Sakit Umum (RSU) Andi Makkasau menjadi sasaran dan tujuan sidak pertama Ketua DPD II Golkar Parepare bersama rombongan, Selasa lalu.

Sidak bertujuan untuk memastikan kedisiplinan dan fungsi pelayanan berjalan maksimal serta memastikan langsung kerja-kerja fungsi pelayanan di bidang kesehatan.

“Saya ambil sampel di rumah sakit ini, ternyata fungsi pelayanan kesehatan yang menjadi tolak ukur ini bisa dikatakan semua memperlihatkan tingkat kedisiplinan yang sangat memuaskan,” ujar Taufan Pawe, usai melaksanakan sidak didampingi Ketua DPRD

Wali Kota Parepare Taufan Pawe, saat melakukan sidak di RSUD Tipe B Andi Makkasau Kota Parepare

Kota Parepare, Kaharuddin Kadir.

Dari laporan yang diterima, ada tiga ASN yang tidak hadir dikarenakan cuti dan sedang sakit. Dalam sidak tersebut, Wali Kota juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat yang datang berobat.

“Saya berkesimpulan, kita bisa dapat laporan, saya menganggap tidak sedikit yang berinteraksi dengan ribuan masyarakat

di Rumah Sakit ini,” pungkas Taufan.

Taufan menegaskan, sistem pelayanan yang ada di Rumah Sakit tentunya harus terus dijalankan, demi memberikan kenyamanan dan juga pelayanan yang baik bagi masyarakat, diawali dengan sikap disiplin aparatur yang ada di RSUD ini.

“Jika kita ingin memberikan pelayanan yang baik maka EDISI 157 TAHUN IX 2018

paling membutuhkan, tapi yang paling banyak mengajukan itu ada kecamatan Rappocini, Biringkanayya, Temalanrea, dan Tamalate," kata dia.

• AJE-DKI

tentunya kita harus mengawali dengan sikap disiplin seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) jika tidak disiplin pastinya akan ada sistem pelayanan yang akan terganggu,” katanya lagi.

Taufan Pawe berpendapat, bahwa kedepannya perlu menjadi perhatian manajemen agar tetap memberikan kedisiplinan bagi para aparaturmya, dan yang tercatat tidak hadir pada pertemuan pertama di Tahun 2018 ini akan ditangani inspektorat untuk tindak lanjutnya. “Yang tidak hadir pastinya akan kami proses sesuai dengan aturan yang berlaku dan inspektorat, kami minta untuk segera menangani hal ini,” terang Alumni Doktor Unhas ini.

Terkait sidak ini, pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Andi Makkasau, dr Renny Anggraeny, memaparkan, yang dilakukan wali kota ini merupakan sidak kedisplinan PNS. "Beliau (Taufan Pawe) hanya mengecek kehadiran PNS. Yang tidak masuk ada satu orang karena sakit dan dua orang cuti," papar Renny.

• AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

17

KRIMINAL

AYAH CABULI

ANAK TIRI Terungkap Setelah Melapor

DI MAROS Kepada Ayah Kandung

D

ulu ada julukan "kejamnya ibu tiri" yang sangat populer di tengah masyarakat karena seringnya ibu tiri menganiaya anak kandung suami yang baru menikahinya. Sekarang zaman berubah, justru yang terjadi sebaliknya, kejamnya ayah tiri, istilah itu merebak bukan lantaran si suami senang berlaku kasar kepada anak dari istri yang baru saja dinikahi, tapi si suami mencabuli anak tirinya. Prilaku ini tentu saja lebih kejam dari sekedar memukul sebatas fisik, pasalnya korban pemerkosaan itu bakal trauma dan jiwanya tergoncang, belum lagi resiko menanggung aib dari keluarga sang istri.

Salah satu prilaku menyimpang itu dilakukan pria berinisial DT (57 thn) terhadap anak tirinya, NF (14 thn) yang baru duduk di bangku kelas 1

18

EDISI 157 TAHUN IX 2018

SMP. Atas perbuatan memilukan itu warga Tompobulu, DT bekuk oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Maros, pasca menyetubuhi anak tirinya, NF Senin lalu.

Ibu kandung bocah BS (43 thn) yang menjadi korban persetubuhan ayah tirinya di semula tidak percaya jika putrinya disetubuhi oleh suaminya sejak 2016 lalu.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Maros, Iptu Kasmawati mengatakan, terungkapnya kasus ini saat seorang keluarga korban mendengarkan, pelaku menjalankan aksinya di dalam sebuah kamar. Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada ibu korban, BS. "Saat itu, saksi yang menemui ibu kandung korban dan menyampaikan kejadian

DINAMIKA INDONESIA

tersebut. Hanya saja, BS tidak percaya lantaran tidak ada bukti," kata Kasmawati.

Saksi lalu menceritakan hal tersebut ke ayah kandung korban, AS (60) setelah berselang beberapa hari pasca kejadian.

"Saksi menyampaikan kejadian tersebut, saat bertemu dengan ayah kandung korban di acara keluarga. Setelah mendengar cerita tersebut, AS langsung melapor ke polisi," katanya.

Kasma melanjutkan, korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP tersebut mengaku telah disetubuhi pelaku sejak 2016. Korban tidak melapor, lantaran diancam akan dibunuh oleh pelaku.

Korban lalu divisum, hasilnya selaput darah sudah sobek atau tidak utuh lagi. Pelaku juga telah mengakui aksi bejatnya.

"Korban baru mengakui telah disetubuhi pelaku, setelah kami ajak bicara. Dia disetubuhi sejak 2016. Tapi tidak pernah cerita karena diancam pelaku," katanya.

Ibu kandung korban merupakan istri keempat dari pelaku. Keduanya menikah sejak tahun 2013. Namun hingga saat ini pasangan tersebut belum dikaruniai anak.

"Korban ini anak kedua dari ibunya. Mereka tinggal bersama. Memang, hubungan kakak kandung korban tidak terlalu baik dengan ayah tirinya sejak awal mereka menikah," katanya.

Pelaku dijerat pasal 81 ayat 3 jo pasal 76D UU No 35 2014 tentang Perlindungan anak dan Pasal 46 jo pasal 8 huruf a UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan acaman penjara seumur hidup. • AJE-DKI

KRIMINAL

TERJADI DI ENREKANG

SUAMI KETIGA SETUBUHI DUA ANAK TIRI SEJAK 2010

T

ragis. Sangat memprihatinkan. Hampir semua orang yang mendengarnya bersumpah serapah. Dua anak tiri diperkosa berulang-ulang kali sejak tahun 2010. Pelakunya, suami ketiga dari ibu kandung korban berinisial SS (36 tahun) warga Buttu Cui, Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang.

Pelaku sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada salah satu instansi di kantor Pemkab Enrekang. Perbuatan kejinya itu terungkap setelah kedua korban lari dari rumah, WY (19 thn) dan WD (16 thn).

"Pelaku kerap melakukan aksinya kepada dua anak tirinya berinisial WY (19 tahun) dan WD (16 tahun), " ujar, Kanit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA), Polres Enrekang, Bripka Irwanto, Kamis lalu.

Irwanto menjelaskan kebiadaban pelaku terungkap oleh sang anak, WD setelah minggat dari rumah pelaku selama beberapa hari.

Menurut korban, alasannya pergi dari rumah lantaran disetubuhi oleh ayah tirinya.

"Justru terkuak, karena kan pelaku laporkan anaknya minggat. Saat anak kita temukan, anaknya itu yang bercerita alasan minggat karena tak tahan dengan ulah Ayah tirinya." jelas Irwanto.

Saat ini lanjut Irwanto, pelaku telah diamankan di kantor Polres Enrekang untuk dimintai pertanggungjawaban. Penangkapan SS dirumahnya juga atas restu ibu kandung korban yang merupakan istri pelaku.

"Ibu korban sendiri yang ingin suaminya di hukum

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Enrekang, Bripka Irwanto.

seberat-beratnya. Dia tidak menyangka suami barunya ini malah merusak masa depan anaknya." tambah Irwanto.

Sembari mendekam dalam tahanan, penyidik kepolisian segera mengambil keterangan korban lainnya yang juga kakak kandung WD, termasuk melakukan visum at refertum terhadap keduanya. Jika bukti dinyatakan cukup, SS langsung ditetapkan sebagai tersangka dijerat Pasal 81 ayat

3 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NOMOR 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 46 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

"Semua nantinya akan terungkap, sejak kapan aksi bejatnya itu mulai dilakukan.

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Kita baru akan mengorek keterangan dari korban, jika terbukti baru ditetapkan tersangka." tandas Irwanto.

Warga Kecamatan Enrekang yang menyetubuhi dua anaknya, SS (36) resmi ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian resor (Polres) Enrekang. Ia kini ditahan di Mapolres untuk menjalani lanjutan proses hukum.

Kepala Polres Enrekang, AKBP Ibrahim Aji, mengatakan, pihaknya sementara menelusuri fakta di balik aksi bejat lelaki yang merupakan suami ketiga dari ibu korban.

Apalagi, aksi tersangka telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Kita masih cari-cari kemungkinan korban lain. Tetapi, kalau anak kandungnya (juga jadi korban), tidak ada," ungkap Ibrahim, yang dijumpai di kantornya, Kamis, 11 Januari.

Kanit PPA Polres Enrekang, Bripka Irwanto, menerangkan, tersangka diduga melakukan aksi bejatnya semenjak 2010 silam. Jika demikian, Ss mulai melancarkan aksinya semenjak kedua anaknya masih berstatus pelajar. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

19

HUKUM

AWAL 2018, POLDA SULBAR PECAT 11 PERSONIL Terlibat Penyalah Gunaan Narkoba

K

epolisian Daerah Sulawesi Barat (Sulbar) bakal melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebanyak 11 personel diawal tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Mashurah Mappeare, kepada wartawan, Kamis lalu.

Ia mengungkapkan, alasan

20

EDISI 157 TAHUN IX 2018

pemecatan 11 Personel Polda Sulbar tersebut, sebagian besar karna berperilaku indisipliner atau disersi dalam menjalankan tugas.

"Upacara pelepasan atribut Polri dalam waktu dekat akan dilaksanakan, saat ini masih menunggu kesiapan dari Kabid Propam Polda Sulbar," ungkap Mashura.

Adapun kesebelas PersonDINAMIKA INDONESIA

il Polda Sulbar yang akan menerima sanksi PTDH terdiri atas Brigpol Andi Mangumpara dan Brigpol Mahfud Suharto dari BA Ro SDM Polda Sulbar atas tindakan Disersi, Brigpol Frandoto BA Dit Tahti Polda Sulbar atas tindakan penyalahgunaan Narkoba, Briptu M Arif Nur dan Brigpol Herman dari BA Yanma Polda Sulbar atas tidakan disersi.

Kemudian Brigpol Rinto Abidin BA Ro Logistik Polda Sulbar, Brigpol Andi Makkasau BA Itwasda Polda Sulbar, Bripka M Taufik dari BA Polsek Tapalang Polres Mamuju atas tidakan disersi, Brigpol Kamaruddin BA Polres Mamuju atas penyalahgunaan Narkotika, Aiptu Abbas Ismail BA Polres Polman dan Brigpol Mustakim BA Polres Majene atas tindakan Disersi.

HUKUM

Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Mashura

Sebelumnya, pada pertengahan 2017 lalu, ada 17 oknum polisi polda sulbar dipecat, kasus narkoba dan malas ngantor. Berikut diantara oknum polisi PDTH di Polda Sulbar adalah Brigpol Andi Mangumpara (Ba Ro SDM Polda Sulbar) Andi Mangumpara, akan di PTDH karena melanggar pasal 7 ayat (1) huruf e nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Satu tahun disersi belum menghadap di Polda Sulbar sampai sekarang, Brigpol Mahfud Suharto (Ba Ro SDM Polda Sulbar) di PTDH karena melanggar pasal 7 ayat (1) huruf e nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Satu tahun disersi Belum meng-

hadap di Polda Sulbar sampai sekarang. Frandoto, akan di PTDH karena melanggar pasal 7 ayat (1) huruf , pasal 11 huruf c perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri.

Frandoto pernah dipidana penjara di rutan selama 1 tahun dan telah diproses kode etik. Hasil stes urine BNNP Sulbar tanggal 11 Oktober 2016, Frandoto positif narkoba.

Berikutnya, Briptu M Arif Nur melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Sepuluh bulan disersi tidak pernah menghadap di Polda Sulbar sampai sekarang.

Brigpol Rinto Abidin (Ba Yanma Polda Sulbar), Brigpol Rinto Abidin di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14

tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Sepuluh bulan disersi tidak pernah menghadap di Polda Sulbar sampai sekarang, Brigpol Herman akan di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Sepuluh bulan disersi tidak pernah menghadap di Polda Sulbar sampai sekarang.

Kemudian, Bripka Muh. Syukri akan di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Tujuh bulan disersi tidak pernah EDISI 157 TAHUN IX 2018

menghadap di Polda Sulbar sampai sekarang, Briptu Alamsyah akan di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Tujuh kali pelanggaran disiplin (SKHD) dan 18 bulan disersi, Aiptu Abbasi Ismail di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Tak berkantor selama tiga tahun, Brigpol Roby A.S M. Bomay akan di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Tak berkantor selama tiga tahun. Selanjutnya, Briptu Anhar akan di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Tak berkantor selama tiga tahun, Bripda Herlan Heri akan di PTDH karena melanggar pasal 11 huruf e perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a paraturan nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.Tak berkantor selama tiga tahun, terakhir Brigpol Kamaruddin akan di PTDH karena melanggar pasal 7 huruf b perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan pasal 12 ayat (1) huruf a, paraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Tak berkantor selama tiga tahun. • AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

21

HUKUM

POLDA SULSEL GELAR KASUS OTT DINAS PERDAGANGAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kamis akhir Desember lalu melakukan gelar perkara pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel.

D

irektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kamis akhir Desember lalu melakukan gelar perkara pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel.

Informasi yang disampailkan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, yakni pada awal bulan desember 2017 Subdit 3 Tipikor menerima informasi tentang terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov Sulsel.

Dugaan TPK yg dimaksud terkait dengan: (1). Penyewaan gedung CCC (Celebes Convention Centre), “bahwa hasil menyewaan tidak di setor ke Kas Daerah”. (2).

22

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Penggunaan APBD TA 2017 atas beberapa kegiatan Penunjukan Langsung di UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov.Sulsel. “Bahwa setiap pembayaran dari nilai kontrak penunjukan langsung dilakukan pemotongan oleh saudara Nur Asikir selaku kepala UPTD BPLP Dinas Perdangan Prov Sulsel sebesar 65%” dari nilai kontrak.

Selanjutnya Subdit 3 Tipikor melakukan pemantauan atas kegiatan pemotongan 65% yang dilakukan oleh Nur Asikin selaku kepala UPTD BPLP Dinas Perdangan Prov Sulsel atas pekerjaan penunjukan langsung dan dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov Sulsel dan ditemukan

DINAMIKA INDONESIA

barang bukti berupa uang sebesar Rp 350.000.000 (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di ruangan kepala UPTD dan diruangan staf sebesar Rp 83.600.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ). ”Kronologis OTT, berawal dari pukul 10.00 WITA saat Malik selaku kontraktor pelaksana penunjukan langsung mengantarkan uang sebesar Rp 350 juta kepada kepala UPTD Balai Pelayanan Logistik Dinas Perdagangan Sulsel, kemudian pukul 11.44 WITA Tim Subdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel melakukan giat OTT di kantor UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulel dan ditemukan barang bukti berupa : (1) Uang sebesar Rp 433.600.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam

Ratus Ribu Rupiah ) (2) Dokumen berupa : a. Buku rekening Nur Asikin, b. Dokumen penyewaan CCC, c. Dokumen seteron sewa, d. Dokumen SPK atas barang bukti uang tersebut dilakukan penyitaan. (3). Pukul 13.00 WITA Tim OTT membawa barang bukti berupa uang senilai Rp 433.600.000 bersama Tsk. Nur Asikin (kepala UPTD) dan Malik Arif (Kotraktor Pelaksana) ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sulsel” terang Kombes Dicky.

Sanksi Pidana Untuk Pemberi Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf d Subs. Pasal 13 UU No. 31 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor sementara untuk Penerima: Pasal 12 huruf a atau b subs.

Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor. • AJE-DKI

HUKUM

FREDRICH YUNADI RESMI DITAHAN KPK Mengaku Didukung 90.000 Advokat Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

M

antan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu lalu. Tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditangkap KPK pada Jumat malam.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku dirinya didukung oleh puluhan ribu advokat.

Hal tersebut disampaikannya selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin kemarin.

Fredrich mengklaim, sebanyak 50.000 advokat dari

Peradi dan 40.000 anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) memberikan petisi untuk mendukung dirinya dalam kasus yang menjeratnya kini.

Fredrich diketahui ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

"Kalau saya dari Peradi yang mempunyai anggota 50.000, teman saya dari KAI 40.000, total udah 90.000 advokat," kata Fredrich, Senin malam.

"Dukung anda semua itu?" tanya wartawan menegaskan.

"Oh iya mendukung," jawab Fredrich.

Fredrich bersikukuh advokat tidak bisa dikriminalisasi.

"Polisi, jaksa, hakim orang KPK, kan enggak dilindungi kekebalan. Mereka itu iri sama dengan kita," ujar Fredrich.

(Baca juga : Fredrich Yunadi Imbau Advokat Boikot KPK). Di satu sisi dia tetap mengakui bahwa profesi advokat bukan berarti tidak bisa salah.

"Saya nembak orang, mukul situ, ya saya salah dong. Tapi kalau sekarang saya membela klien saya, apa keuntungan buat diri saya.

Saya membela karena saya tahu ada kriminalisasi yang dilakukan," ujar Fredrich.

Dalam kesempatan ini, Fredrich juga membantah semua sangkaan KPK seperti terlibat memanipulasi data medis Novanto. Termasuk soal membooking 1 lantai

EDISI 157 TAHUN IX 2018

kamar perawatan.

Menurut dia, petinggi Golkar yang datang menjenguk Novanto termasuk saksi yang melihat bahwa tidak mungkin saat itu dapat membooking 1 lantai kamar perawatan di RS Medika Permata Hijau.

"Saya minta izin sama rumah sakit boleh enggak yang kosong saya booking untuk ajudan. Boleh, selama tidak ada pasien silahkan dibooking," ujar Fredrich.

Pada pemeriksaannya hari ini Fredrich berada di KPK hampir 10 jam. Dia diperiksa mulai pukul 13.14 WIB hingga pukul 22.40 WIB. Menurutnya, ada 7 pertanyaan yang diajukan penyidik.

"Yang hari ini 15 halaman, tapi hanya 7 pertanyaan, cukup panjang," ujar Fredrich. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

23

EKONOMI

Begini Perjalanan Impor Beras Indonesia Sejak Tahun 2000 hingga 2018

Indonesia Impor Beras Sejak Tahun 2000 hingga 2018

P

emerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuka keran impor beras pada tahun 2018. Sebanyak 500.000 ton beras akan diimpor dari Vietnam dan Thailand.

Kebijakan impor beras dilakukan untuk menambah stok beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan.

Kebijakan impor beras pemerintah sendiri menarik untuk dicermati, sebab berkorelasi dengan ketahanan pangan Indonesia.

Bagaimana tidak, negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa memerlukan beras sebagai bahan makanan pokok mereka.

Indonesia yang selalu disebut negara agraris, subur dan sebagainya ternyata tidak mampu "memberi makan" penduduknya, sehingga untuk urusan nasi saja harus impor.

Dalam tulisan ini, Kompas. com ingin membedah perjala-

24

EDISI 157 TAHUN IX 2018

nan impor beras di Indonesia selama hampir dua dasawarsa, yakni sepanjang tahun 2000-2018.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengimpor beras mulai dari tahun 2000 hingga 2015 atau selama 15 tahun.

Sementara, pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah berhenti sementara untuk mengimpor beras dan pada 2018 Indonesia kembali mengimpor beras Selama 15 tahun tersebut, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 15,39 juta ton beras dengan volume impor beras terbanyak pada tahun 2011 dengan volume sebesar 2,75 ton, sedangkan volume terkecil pada tahun 2005 sebesar 189.616 ton.

Sehingga, dengan jumlah total impor beras tersebut dan ditambah 500.000 ton pada tahun ini, maka hingga saat ini Indonesia telah mengimpor beras sebesar 15,89 juta ton.

DINAMIKA INDONESIA

Sementara, dari sisi dana yang dikeluarkan pada impor beras sebesar 15,39 juta ton mencapai 5,83 miliar dollar AS atau Rp 78,70 triliun (kurs Rp 13.500).

Dana yang paling banyak dikeluarkan pada impor tahun 2011 dengan 1,51 milar dollar AS atau Rp 20,38 trilun, sedangkan dana yang paling dikeluarkan paling sedikit tahun 2005 dengan nilai 51,49 juta dollar AS atau Rp 695,1 miliar.

Vietnam Dari negara mana saja Indonesia mengimpor beras ?

Menurut data BPS, terdapat lebih dari sembilan negara yang mengimpor beras ke Indonesia.

Sembilan negara tersebut yakni Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar, dan lainnya.

Dari sembilan negara tersebut, Indonesia paling banyak mengimpor beras dari Vietnam, dengan jumlah vol-

ume sebesar 7,44 juta ton atau hampir 50 persen dari jumlah total impor selama 15 tahun.

Vietnam memang paling mendominasi dalam impor beras karena jumlah produksi berasnya lebih banyak dari Indonesia.

Data Outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian rentang 2010-2014 menunjukkan bahwa produksi padi Indonesia hanya 5,7 juta ton per hektar, sedangkan Vietnam pada rentang yang sama hasil produksi padinya mencapai 6,67 juta ton per hektar.

Impor Beras 2018 Bagaimana dengan impor beras pada 2018 ini? Awal mulanya, pemerintah mengakui adanya kelangkaan beras jenis premium di pasaran yang menyebabkan harga beras premiun naik menjadi Rp 13.000 per kilogram dari Harga Eceran Tertinggi (HET) per kilogramnya.

Pemerintah kemudian berencana untuk melakukan impor beras premium yang

EKONOMI disebut langka tersebut.

Awalnya, pemerintah akan mengimpor beras khusus, yang artinya beras yang tidak ditanam di Indonesia, seperti beras merek Jasmine asal Thailand.

Namun, di akhir cerita, pemerintah mengubah jenis beras yang akan diimpor dari beras khusus menjadi beras umum. Jumlah impor juga mencapai 500.000 ton.

Penunjukkan pelaksana impor juga berubah dari yang awalnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjadi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasu-

tion.

Rencananya, beras yang akan diimpor pemerintah akan masuk pada akhir Januari 2018 ini.

Ketahanan Pangan Sementara pada pekan sebelumnya, yakni pada Jumat (12/1/2017), Divisi Regional (Kadivre) Badan Urusan Logistik ( Bulog) Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak beras impor yang akan didatangkan ke Indonesia.

Pasalnya, Bulog Sulsel menyatakan persediaan beras di gudangnya mencukupi hingga 20 bulan ke depan sehingga mereka siap menyuplai pasokan berasnya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.

Kepala Divre Bulog Sulsel Dindin Syamsuddin mengatakan, stok beras di Sulsel mencapai 82.000 ton yang mampu memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan.

Bahkan, pihaknya pun siap menyuplai beras ke Aceh hingga Papua.

"Stok beras di Sulsel aman hingga 20 bulan ke depan.

Kami sudah suplai ke provinsi lain di Indonesia. Besok kami kirimkan lagi beras ke Aceh dengan harga dibawah HET," kata Dindin saat melepas mobil truk pengangkut beras untuk operasi pasar di gudang Bulog Panaikang, Jumat lalu.

Dindin mengungkapkan, HET beras saat ini sebesar Rp 9.450 per kilogram. Namun, Bulog Sulsel menjualnya den-

gan harga Rp 9.000 pe rkilogram untuk menormalkan harga beras premium di pasaran.

Hampir dua dasawarsa Indonesia selalu melakukan impor beras. Apakah dari sisi pertaniannya kurang maju atau kurang mendapatkan perhatian?

Atau memang ada "pihak yang bermain" di balik impor beras ini, atau konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi?

Yang pasti, seharusnya pemerintah sudah memikirkan soal ketahanan pangan ini jauh hari sebelum kemudian jadi "bom waktu" bagi masyarakat. • AJE-DKI

Kemendag Minta Bulog Perbanyak Sasaran Operasi Pasar

K

ementerian Perdagangan (Kemendag) minta Bulog Sulawesi Tengah memperbanyak sasaran dari kegiatan operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan, khususnya beras di daerah itu.

"Tujuan utama dari operasi pasar adalah untuk mengatasi kenaikan harga beras di tingkat pengecer," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi mengunjungi Pasar Induk Tradisional Masomba Palu dan Manonda Palu, pekan ini.

Karena itu, Bulog sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang selama ini dipercayakan membeli dan menyalurkan beras kepada masyarakat miskin di daerah, termasuk di Provinsi Sulteng dalam operasi pasar agar memperluas titik-titik penjualan beras bekerja sama pedagang pengecer.

Semakin banyak kerja sama dengan pengecer menjual beras medium yang disediakan Bulog untuk mendukung pelaksanaan operasi

Bulog Sulawesi Tengah melaksanakan operasi pasar (OP) khusus untuk komoditi pangan selama satu bulan terakhir guna menstabilkan gejolak harga beras di tingkat pengecer.

pasar, akan semakin bagus.

Apalagi, kata dia, harga beras medium yang dijual Bulog di pasar-pasar tradisional melalui operasi pasar cukup murah. "Harga beras medium dijual Bulog hanya Rp8.500/kg," katanya.

Menurut dia, harga itu relatif murah dan akan sangat

membantu masyarakat golongan menengah bawah yang selama ini sebagai konsumen utama beras medium.

Jika titik-titik penjualan beras Bulog di pasar-pasar tradisional lebih banyak, maka itu akan cepat berdampak positif terhadap harga beras di tingkat pengecer akan turun.

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Konsumen tentu akan membeli beras yang harganya jauh lebih murah dari harga beras yang dijual para pedagang.

Sementara Kepala Perum Bulog Sulteng, Khozin mengatakan sejak beberapa hari ini sampai batas waktu tertentu, pihaknya melaksanakan operasi pasar khusus menjual beras medium.

Bulog, kata dia, tidak menjual langsung, tetapi melalui mitra (pedagang pengecer) yang ada di pasar-pasar tradisional di Kota Palu dan kabupaten lainnya di wilayah Sulteng.

Khusus di Kota Palu, operasi pasar dilaksanakan di dua pasar tradisional yakni Masomba dan Manonda. Dua pasar tersebut selama ini menjadi ukuran bagi BPS dalam pendataan berbagai harga komoditi pangan dan lainnya.

Bulog Sulteng masih punya stok beras di gudang dalam jumlah memadai. Paling tidak stok yang ada sekarang ini cukup sampai November 2018. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

25

EKONOMI

Kepala Perwakilan Daerah KPPU Makassar Ramli Simajuntak

PASAR BERAS DI SULSEL OLIGOPSONI Rantai Distribusi Terlalu Panjang

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan jika di Sulawesi Selatan karakter pasar khusus untuk komoditas beras cenderung kepada oligopsoni.

"Ada berbagai macam pasar, ada monopoli, monopolistik, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Khusus untuk beras ini, cenderung kepada oligopsoni," ujar Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak, di Makassar, Sabtu.

Ia mengatakan, dirinya tidak setuju jika distribusi pasar beras ini dimonopoli,

26

EDISI 157 TAHUN IX 2018

tetapi lebih kepada karakter pasar oligopsoni yang menguntungkan para pedagang.

Ramli menjelaskan, karakter pasar oligopsoni di lapangan ini memperlihatkan kecenderungan penjual lebih diuntungkan daripada pembeli, karena satu penjual bisa berpindah dari pembeli satu ke yang lainnya.

Panjangnya rantai distribusi ini kemudian membuat para pedagang beras mencari pilihan untuk membeli beras sesuai dengan harga yang diinginkan para pedagang.

"Rantai distribusi yang panjang yang membuat semua kacau. Siapa yang diuntung-

DINAMIKA INDONESIA

kan, yah banyak yang masuk dalam rantai distribusi ini, sedangkan user sama petaninya tidak mendapatkan untung besar," katanya.

Dari pemantauan hasil sidaknya juga dibeberapa pedagang besar di kawasan utara kota Makassar, ia menemukan adanya kenaikan harga beras dikarenakan beras yang dibelinya juga dari para pengumpul dinaikkan.

"Di tingkat bawah saja, antara pedagang yang satu dan lainnya itu tidak sama dalam penentuan harga, meskipun harganya beda sedikit sekali. Itu karena pembeli yang banyak sehingga ada pilihan

kalau mau membandingkan harga," jelasnya.

Menurut dia, satu hal yang perlu dibenahi adalah dengan memotong rantai distribusi yang dianggapnya cukup panjang sehingga banyak pihak yang diuntungkan dalam skema ini.

"Ini setelah saya tiga tahun bertugas di wilayah Sulawesi Selatan dan saya sudah menyusuri semuanya, mulai dari tingkat petani, pengumpul, pedagang kecil, sedang dan besar hingga ke penjual. Jadi, lama saya lakukan investigasi dan hasilnya memang mencengankan, rantai distribusi harus dipotong," jelasnya. •

PENDIDIKAN

PGRI ANUGERAHI DANNY POMANTO TOKOH REVOLUSI PENDIDIKAN Angkat 2.000 Guru Honorer Jadi Guru Kontrak

P

ersatuan Guru Repubilk Indonesia (PGRI) Kota Makassar memberi penghargaan dengan menobatkan Walikota Makassar Danny Pomanto sebagai tokoh revolusi pendidikan atas perhatian dan capaian kemajuan peningkatan kualitas pendidikan di kota yang telah tiga kali berturut-turut mendapat piala Adipura sejak 2015, 2016 dan 2017, lewat pencanangan 18 revolusi pendidikan yang dicanangkan Danny Pomanto sejak tahun 2015 lalu.

Penganugerahan itu diserahkan langsung Ketua PGRI dalam acara ramah tamah di Baruga Angin Mammiri, Sabtu lalu.

Menurut Suharman ketua PGRI kota Makassar, 18 revolusi pendidikan yang dicanangkan Walikota Makassar sejak tahun 2015 sudah mencapai kemajuan yang signifikan. Hal ini dibuktikan bahwa 18 Revolusi Pendidikan diterapkan pada setiap satuan pendidikan mulai Tk, Sd dan SMP di wilayah Kota Makassar.

Suharman menambahkan, pengangkatan status guru honor menjadi pegawai (guru) kontrak kurang lebih 2.000 ( dua ribu ) orang tahun kemarin,

2017, merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kebijakan Walikota Makassar Danny Pomanto terhadap nasib guru honorer di Kota Makassar.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul dan berdaya saing adalah menerapkan 18 perintah Revolusi Pendidikan yang diproklamirkan Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, diantaranya semua anak dapat bersekolah, semua sekolah adiwiyata (MTR), semua bebas NAPZA, wajib sekolah 9 tahun, 100 sekolah bintang lima, satu sekolah 1 Smart Library, satu sekolah 2 guru inovator, satu sekolah 5 super student, satu sekolah 2 smart class.

Selanjutnya, satu sekolah 1 super inovasi, satu sekolah 5 gang debat, satu anak 1 tari, satu anak 1 bakat, satu anak 1 olahraga, satu anak 3 tanaman, festival bakat, olimpiade sekolah dan liga debat.

Pada pertengahan April 2017 lalu, Moh.Ramdhan “Danny” Pomanto melaunching program 18 Revolusi Pendidikan di SMP Negeri 23 Makassar, jln. Paccinang Raya.

Danny Pomanto menga-

takan bahwa 18 Revolusi Pendidikan yang bertujuan untuk mengasah kecerdasan intelektual, emosional, dan mendekatkan anak-anak Makassar pada akar budayanya berhasil diimplementasikan dengan sangat baik oleh SMP Negeri 23 Makassar.

“Perintah 18 Revolusi Pendidikan terimplementasi dengan sangat baik di SMP Negeri 23 Makassar, semua berkat guru-guru dan kepala sekolahnya,” ungkap Danny Danny juga memuji bakat siswa-siswa baik di bidang olahraga dan kesenian. Demikian pula dengan kondisi fisik gedung yang tertata rapih.

Pemilihan SMP Negeri 23 Makassar sebagai lokasi launching sebab pihak sekolah sendiri yang menyatakan kesiapannya dan mengajukan diri ke Dinas pendidikan Sulawesi Selatan.

Untuk mempermudah penerapan program 18 revolusi pendidikan di sekolah-sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ismunandar menerbitkan buku panduan 18 perintah revolusi pendidikan tersebut.

EDISI 157 TAHUN IX 2018

“Buku pendidikan yang kami terbitkan itu sifatnya panduan.

Sesuai dengan mimpi Walikota Makassar yang untuk menjadikan 100 sekolah bintang 5 di Makassar,” kata Ismunandar tak lama berselang setelah Walikota mencanangkan 18 revolusi pendidikan tersebut.

Kendati telah menjadi program pemerintah kota, buku revolusi pendidikan nyatanya tidak bisa didapatkan secara gratis. Lantaran biaya penerbitan tidak menggunakan APBD. “Jadi begini, kami terbitkan itu tidak punya anggaran, masyarakat harus tahu itu. 18 revolusi pendidikan itu program pemerintah kota yang diimplementasikan melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar,” jelas Ismunandar.

“Kami tidak anggarkan di APBD. Jadi kalau masyarakat mau membeli, ya silakan.

Kalau sekolah juga mau beli, ya silakan, karena itu bagian dari koleksi perpustakaan dan bagian dari program Pemerintah Kota Makassar. Jadi tidak ada pemaksaan untuk membelinya,” imbuhnya.

• AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

27

PENDIDIKAN

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kembali menggelar lokakarya atau workshop pelayanan prima bagi karyawan lingkup yayasan wakaf UMI ankatan XIII. Seperti sebelumnya, lokakarya dilaksanakan oleh Lembaga Ketenagakerjaan Nasional Indonesia (LKNI) bersama Irwani Pane Institute Training and Cinsulting di ruang senat Kampus II UMI Jl. Urip Sumoharjo, Senin 8 Januari 2018 lalu.

30 Karyawan UMI Workshop Pelayanan Prima

U

niversitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kembali menggelar lokakarya atau workshop pelayanan prima bagi karyawan lingkup yayasan wakaf UMI ankatan XIII. Seperti sebelumnya, lokakarya dilaksanakan oleh Lembaga Ketenagakerjaan Nasional Indonesia (LKNI) bersama Irwani Pane Institute Training and Cinsulting di ruang senat Kampus II UMI Jl. Urip Sumoharjo, Senin lalu.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari itu diikuti oleh 30 karyawan UMI dengan beragam macam materi dari para narasumber. Kegiatan ini dihadiri Rektor UMI Prof

28

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Masrurah Mokhtar sekaligus membuka resmi workshop didampingi oleh Ketua LKNI UMI Hasanuddin Damis.

Dalam sambutannya, Pimpinan UMI mengapresiasi workshop tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki UMI. "Ini sangat penting karena UMI makin besar, harus dibarengi dengan kualitas SDM dalam pelayanan, baik pelayanan internal maupun eksternal (stakeholder),"kata Prof Masrurah.

Rektor yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya tersebut menambahkan bahwa pelayanan yang baik harus sejalan dengan perkataan dan

DINAMIKA INDONESIA

perbuatan, bertutur kata dengan ucapan yang baik, bertingkah laku dengan akhlaqul karimah. Dan kalau menegur harus dengan teguran yang baik, sehingga tidak menyinggung perasaaan orang lain.

"Alhamdulillah para karyawan UMI disiplinnya makin meningkat, ini terlihat dari pakaian yang dipakai sudah seragam sesuai ketentuan yang berlaku di UMI, kehadiran diunit kerja sudah tepat waktu dan ini tidak terlepas dari peran pimpinan yang memberi contoh,"tambah Masrurah.

Lokakarya tersebut kata Masrurah menjadi sangat penting adanya sebab karyawan di UMI bersentuhan langsung

dengan mahasiswa dan stakeholder dalam pelayanan dan citra lembaga sangat ditentukan dari pelayanannya. Untuk itu katanya, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat memberikan pelayanan, baik internal maupun eksternal guna mewujudkan pelayanan yang professional.

Selama pelatihan, para pimpinan UMI secara bergantian memberikan materi berupa sistem pelayanan akademik, keuangan, kemahasiswaan dan prinsip-prinsip pelayanan kampus islami. Sedang materi pelayanan prima dan keterampilan akan dibawakan oleh Trainer dari Irwani Pane Institute. • AJE-DKI

PENDIDIKAN

KEDOKTERAN UMI RAIH NILAI UJI KOMPETENSI TERTINGGI NASIONAL

F

akultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia patut berbangga hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Indonesia setelah mendapatkan kelulusan dengan nilai yang berada di atas rata-rata nasional pada November 2017.

"UKMPPD merupakan indikator pencapaian kompetensi dokter mendapatkan kelulusan first taker mencapai 89, 7 persen dengan nilai rata-rata 71. Suatu nilai yang berada di atas nilai rata-rata nasional dan bahkan di atas rata-rata institusi dengan akreditasi A," kata Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Prof dr H Syarifuddin Wahif SpPA(K) PhD SpF DFM di Makassar, Minggu.

Pada ujian keempat lalu, kata dia, FK UMI menunjukkan hasil kelulusan UKMPPD first taker dengan mendapatkan nilai 76,47 persen, dimana angka kelulusan ini merupakan nilai lebih tinggi dari rata-rata kelulusan nasional yaitu 62, 89 persen.

"Alhamdulillah tentu hasil

yang diraih ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan inovasi pembelajaran serta dukungan seluruh staf dosen, stakeholder dan terutama dukungan yang kuat dari pimpinan Universitas dan Yayasan Wakaf UMI,"jelasnya.

Keberhasilan yang diraih FK UMI ini juga dilaporkan pada acara forum Rektor yang berlangsung di Lhokseumawe yang diikuti Dekan dan Wakil Dekan, ketua Program studi pendidikan dokter, Ketua AIPKI bersama pengurus, ketua Tim Revisi Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2017, dan Ketua panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (PNUKMPPD) yang digelar pada 10-12 Januari 2018.

Prof Syarif panggilannya akrabnya menambahkan, terobosan dan program inovasi pembelajaran yang dilakukan yakni pertama, bagaimana melakukan assesment / ujian secara progressif dan kontinyu pada mahasiswa kedokteran mulai dari tahap akademik (S.Ked) sampai

pada tahap program Profesi dokter, Kedua sistem pendidikan kedokteran Komprehensif sesuai SKDI terutama di Program Profesi Dokter yang tujuannya agar kelulusan UKMPPD semakin meningkat dan luaran dokter Indonesia Kompeten (unggul dan berkualitas).

"Kami sangat bersyukur bahwa kedua upaya tersebut diatas, yang saat ini menjadi rekomendasi AIPKI, untuk di Fakultas Kedokteran UMI Makassar sudah mulai kita laksanakan sejak awal tahun 2015 (sudah masuk tahun ketiga), setelah dilakukan evaluasi pada beberapa tahun sebelumnya persentase kelulusan UKMPP FK UMI masih sangat rendah," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan tersebut untuk assesment/ ujian progressif mulai saat ujian calon mahasiswa baru, ujian blok di tahap akademik, dan berbagai ujian komprehensif mulai dari awal masuk kepaniteraan klinik sampai persiapan UKMPPD dimana seluruh ujian tersebut dilaksanakan dalam model CBT

EDISI 157 TAHUN IX 2018

dan total ujian progressif adalah 39 kali.

Maksud dari ujian progressif ini tidak lain adalah melatih dan mempersiapkan anak didik kita dari awal untuk lulus UKMPPD. Selanjutnta, kegai upaya dalam meningkatkan kompetensi dokter layanan primer sesuai SKDI dilakukan pendidikan kedokteran secara komprehensif melalui berbagai inovasi kegiatan pembelajaran antara lain : Small Group Learning (SGL), stase di layanan primer (Puskesmas) untuk clinical early exposure dan pencapaian kompetensi kedokteran komunitas.

Serta refleksi kasus dalam bentuk morning report/joint meeting/joint conference masing-masing bagian, dilanjutkan kegiatan Seminar Ilmiah SKDI kompetensi 3 dan 4 yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad dan kegiatan lain adalah pembimbingan bagi peserta UKMPPD dalam blok persiapan UKMPPD yang dibimbing langsung oleh Pakar sesuai dengan kompetensi masing-masing. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

29

PENDIDIKAN Ketua Program Studi (Kaprodi) Sastra Inggris, Ir. Sukardi Weda saat menguikuti verifikasi akreditasi.

PRODI SASTRA INGGRIS UNM RAIH AKREDITASI A 2018, Fokus Lengkapi Prasarana

P

rogram Studi (Prodi) Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) telah berhasil meraih status akreditasi A. Kepala Humas UNM, Burhanuddin SE MM di Makassar, Kamis, mengatakan perubahan status dari akreditas B ke A itu tertuang dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4956/SK/ BAN-PT/Akred/S/XII/2017.

"Kami khususnya Prodi Sastra Inggris FBS Universitas Negeri Makassar tentu begitu

30

EDISI 157 TAHUN IX 2018

bersyukur dengan keberhasilan meraih status akreditasi A," katanya.

Ketua Prodi Sastra Inggris FBS UNM, Dr Sukardi Weda mengatakan, persiapan mendapatkan status akreditasi A ini memang sudah dilakukan cukup lama yakni sejak tahun 2015.

Persiapannya mulai dengan membentuk tim penyusun Borang yang bertujuan untuk menjalankan tanggung dalam menyelesaikan pengumpulan data dan kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk pengajuan akreditasi program studi tersebut.

DINAMIKA INDONESIA

Tim ini juga mengumpulkan dan menyetorkan berbagai prestasi mahasiswa dari berbagai bidang atau kegiatan yang sempat tercatat dalam borang akreditasi yang jumlahnya mencapai 42 baik dari tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Husain Syam MTP mengatakan pihaknya pada 2018 ini akan fokus dalam merampungkan sarana dan prasarana yang dimiliki kampus itu pada tahun ini.

Rektor berharap untuk tahun ini bisa berjalan lebih

baik dari pada tahun sebelumnya.

"Insya Allah UNM 2018 optimis saja semua sarana dan sarana pra sarana belajar itu mencapai standar saya kira itu sisa 20 persen, dan saya tidak ingin mendengar ada keluhan lagi dari teman-teman dosen bahwa ruangan ini panas," katanya.

Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Husain Syam MTP mengatakan pihaknya akan fokus dalam merampungkan sarana dan prasarana yang dimiliki kampus itu pada tahun ini. • AJE-DKI

PENDIDIKAN

Rektor UNM Fokus Lengkapi Prasarana 2018

R

ektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Husain Syam MTP mengatakan pihaknya akan fokus dalam merampungkan sarana dan prasarana yang dimiliki kampus itu pada tahun ini.

Rektor UNM, Prof Husain Syam di Makassar, Senin, berharap untuk tahun ini bisa berjalan lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

"Insya Allah UNM pada 2018 optimis saja semua sarana dan prasarana belajar itu mencapai standar saya atau hanya tersisa 20 persen, dan saya tidak ingin mendengar ada keluhan lagi dari temanteman dosen bahwa ruangan ini panas," katanya.

Ia menjelaskan, tahun 2017 merupakan rahmat.

Bahkan berkat bekerja keras, doa dan semangat kebersamaan hingga mendapatkan hasil akreditas A dari sisi kelembagaan.

Selama 2017, kata dia, UNM diberi kesehatan untuk bekerja terus secara ikhlas

sampai kita diberi hasil kerja yang baik.

"Dari sisi kelembagaan yang biasa menjadi indikator indikator sebuah perguruan tinggi itu adalah kita di tahun 2017 diberi rahmat allah swt untuk kerja keras hingga mendapatkan kewibawaan lembaga ini dengan akreditasi A," jelasnya.

Universitas Negeri Makassar (UNM) Sulawesi Selatan juga siap berubah status dari Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker) menjadi perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

Rektor UNM, Prof Husain Syam, mengatakan kesiapan berubahnya status kampus tersebut sejalan dengan perkembangan Kampus UNM yang semakin pesat, ditandai dengan sejumlah indikator.

"Kami telah meraih akreditasi A, juga tata kelola UNM yang baik, di antaranya sebagai kampus dengan SDM terbaik ke lima dari seluruh kampus di Indonesia," katanya.

Menurut dia, khusus indikator soal jumlah peminat kampus yang semakin meningkat, pada tahun ini telah tercatat 95.674 peminat.

Sementara yang diterima sebanyak 6.230 mahasiswa baru. Selain itu, jumlah Guru Besar di UNM sebanyak 81 orang, yang mencatatkan UNM sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau kampus eks IKIP yang memiliki profesor terbanyak, hanya kalah dari UPI Bandung. • AJE-DKI

Rektor UNM Prof Dr Husain Syam MTP EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

31

PENDIDIKAN

2017, TUJUH PRODI UNHAS AKREDITASI INTERNASIONAL Februari 2018, Giliran Prodi Ilmu Hukum, Kimia dan Kehutanan.

U

niversitas Hasanuddin (Unhas) Makassar kembali meraih akreditasi Internasional dari ASEAN University Network (AUN). Kali ini prodi yang meraih akreditasi tersebut yakni Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Hasanuddin, Ishaq Rahman menjelaskan AUN baru saja mengumumkan hasil asesmen kualitas terhadap Program Studi Ilmu Kelautan Unhas.

Prodi di bawah fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan ini dinyatakan memenuhi standar dan kriteria AUN Quality Assurance (AUN-QA). “Dengan demikian, untuk tahun 2017 ini Universitas Hasanuddin telah membukukan tambahan tiga program studi baru yang terakreditasi internasional, yakni FISIPOL dan Prodi Teknik Geologi (Fakultas Teknik),� kata dosen Hubungan Internasional ini, Jumat kemarin.

Dengan hasil ini Universitas Hasanuddin total telah mencatatkan tujuh prodi yang diakui dengan standar internasional. Tiga prodi yakni Prodi Pendidikan Dokter, Teknik Sipil dan Kesehatan Masyarakat sebelumnya mendapat akreditasi dari AUN-QA. Sedangkan Magister Manajemen mendapat akreditasi dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a.21st century organization.

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dwia Aries Tina mengucapkan selamat kepada tiga prodi yakni Teknik Geologi, Ilmu Hubungan Inter-

32

EDISI 157 TAHUN IX 2018

nasional dan Ilmu Kelautan.

Ini lantaran hasil asesmen Asean University Network Quality Assurance (AUN QA) batch 2 yang dilakukan pada 8-10 Agustus 2017 lalu di 3 program studi Unhas tersebut.

Tiga prodi tersebut mendapatkan pengakuan sebagai prodi yg memenuhi standar internasional AUN DINAMIKA INDONESIA

QA. Prof Dwia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan bantuannya sehingga hasil yang terbaik dapat dicapai oleh 3 prodi tersebut.

"Pencapaian ini tentunya merupakan pertanda pengakuan masyarakat internasional terhadap kualitas Universitas Hasanuddin,"kata Prof Dwia melalui rilis Humas Unhas Ishaq, belum lama ini.

Dan pada bulan Februari 2018, kembali 3 prodi akan mendapatkan giliran asesmen oleh AUN QA batch 3. Ke-3

PENDIDIKAN

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dwia Aries Tina Palubuhu

prodi tersebut adalah Ilmu Hukum, Kimia dan Kehutanan.

"Seraya melakukan upaya terbaik, tentunya mohon dukungan dan bantuan seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni dan pemangku kepentingan, sehingga hasil terbaik kembali dapat diperoleh,"tambah Prof

Dwia Semoga segala upaya Universitas Hasanuddin untuk terus meningkatkan prestasi dan kualitas senantiasa di ridhoi Allah SWT kata Prof yang maju kembali pada pemilihan Rektor Unhas periode 20182022.

Status Unhas sebagai PTN-BH memiliki kewajiban/ amanah untuk meningkatkan peringkat akreditasi unggul (A) dari BAN-PT atau LAM-PTKES minimal 80% dari seluruh jumlah Prodi yang dimilikinya.

Selain itu, Unhas juga memiliki kewajiban, program studinya terakreditasi internasional minimal 5 program studi hingga tahun 2018.

Bagi Perguruan Tinggi dan Program Studi, perolehan akreditasi internasional diharapkan memberikan keuntungan antara lain meningkatkan minat mahasiswa masuk program studi, pengguna lulusan mengetahui tingkat persiapan mahasiswa untuk memasuki dunia profesi, dan sekolah pascasarjana mengetahui tingkat persiapan keilmuan calon mahasiswa. Manfaat lain dari akreditasi internasional ada-

lah mempermudah mobilitas dalam pertukaran mahasiswa karena mahasiswa memiliki kualifikasi yang jelas secara global.

Upaya tersebut memang tidak mudah, namun tetap dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, dan pembagian tahapan kerja yang rinci serta seksama. Untuk itu salah satu upaya yang sangat penting untuk dilakukan adalah melaksanakan Workshop untuk menemukan strategi yang efektif dan efisien dalam meraih akreditasi internasional bagi program studi yang berpotensi di Universitas Hasanuddin.

Terkait hal tersebut di atas, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unhas telah melaksanakan Workshop Dengan Tema: “Strategi Meraih Akreditasi Internasional Bagi Program Studi Di Universitas Hasanuddin� pada pertengahan 2017 lalu menghadirkan dua narasumber masing-masing Dr. Pepen Arifin, M.Sc Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB dan Dr. Estiyanti Ekawati, M.Sc Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu EksterEDISI 157 TAHUN IX 2018

nal ITB. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan persiapan lebih awal (early preparation) dalam melaksanakan akreditasi internasional di seluruh unit penjaminan mutu dalam lingkup Unhas yang akan ditugaskan dalam menghadapi proses akreditas internasional, menyamakan dan menyatukan persepsi dalam menyusun strategi meraih akreditasi internasional di lingkup Universitas Hasanuddin, meningkatkan kapasitas tim penjaminan mutu internal dan tim penyusun dokumen akreditasi internasional Unhas dalam mempersiapkan dokumen dan proses akreditasi internasional (AUN-QA, ABET dan ASIIN) secara utuh dan terencana baik pada tingkat LPMI, Fakultas hingga pada tingkat Prodi pengusul.

Kegiatan ini merupakan follow up dari rangkaian program kerja LPMI Unhas sejak tahun 2016 terkait proses akreditasi Internasional program studi. • AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

33

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN PAREPARE SIAPKAN BEASISWA 2018 Rp 25 Juta Buat S3, Rp 15 Juta Buat S2

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe didampingi Plt Sekda Kota Parepare, Iwan As'ad dan Kadis Pendidikan, Kadarusman Mangurusi menyerahkan bantuan beasiswa secara simbolis kepada pelajar dan mahasiswa

P

emkot Parepare Sulawesi Selatan tetap menaruh besar perhatiannya kepada pelajar, utamanya mahasiswa yang tengah merampungkan kuliahnya, baik pada jenjang S1, S2 maupun S3. Hal itu terlihat pada besarnya dana beasiswa yang disiapkan melalui Dinas Pendidikan Parepare yang jumlahnya pada tahun 2018 ini tidak jauh beda dengan anggaran yang disalurkan pada tahun 2017 lalu.

Keseluruhan anggaran bantuan dalam bentuk beasiswa pada tahun anggaran 2017, Dinas Pendidikan telah menyalurkan seluruh bantuan kepada mahasiswa yang masuk dalam daftar penerima.

"Alhamdulillah sudah kita salurkan semua kepada penerima," jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Parepare,

34

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Arifuddin Idris, saat di temui di kantornya, Senin lalu.

Menurut Arifuddin, bantuan dalam bentuk uang tunai diberikan untuk meringankan beban biaya kuliah."Program Wali Kota Parepare ini diberikan kepada ratusan mahasiswa," tambahnya.

Keseluruhan dana bantuan beasiswa telah diterimakan kepada sekitar 150 orang, terdiri atas 110 mahasiswa semester 3 dan 4 dengan nominal Rp 1 juta persemester yang sekaligus diberikan untuk dua semester.

"Kita juga berikan bantuan 40 mahasiswa yang sedang merampungkan skripsi, setiap orang diberi Rp 800 ribu.

Sedangkan mahasiswa S2 sembilan orang yang diberikan masing-masing Rp 15 juta ditambah dua orang S3 yang mendapatkan bantuan masDINAMIKA INDONESIA

ing-masing Rp 25 juta, "jelas Arifuddin.

Arifuddin menjelaskan adapun anggaran yang disiapkan pada tahun 2017 untuk beasiswa jumlah keseluruhan sebanyak Rp 300 Juta.

Untuk 2018 ini lanjutnya, jumlahnya diperkirakan hampir sama jumlahnya dengan tahun lalu.

Khusus beasiswa buat pelajar SD dan SMP, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe telah memberikan beasiswa kepada ratusan pelajar dan mahasiswa Parepare. Penyerahan beasiswa oleh Wali Kota Parepare ini berlangsung di Lapangan Tennis, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Parepare pekan terakhir Desember lalu.

Adapun penerima beasiswa terdiri dari 315 murid Sekolah Dasar (SD), 250 Siswa

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara mahasiswa, untuk menjaga S1 sebanya 150 orang, S2 sembilan orang Dan S3 sebanyak dua orang.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Parepare, Arifuddin Idris mengatakan untuk SD diberikan Rp 500 ribu per semester, sedangkan SMP Rp 700 ribu.

Sementara itu, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap pengembangan dunia pendidikan.

"Kita tak hanya fokus pada peningkatan pembangunan insfratruktur, melainkan kita juga hadir dan peduli dalam pembangunan keummatan.

Mengembangkan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan,"terangnya. • AJE-DKI

PENDIDIKAN Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

"LITTLE JACK"

PERCONTOHAN SEKOLAH LORONG

W

ali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan siap menjadikan "little jack" sebagai percontohan untuk membangun sekolah pra-Paud di loronglorong ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.

"Kabid Paud ke depan dapat menjadikan percontohan ini untuk dikembangkan di lorong-lorong, nanti `little jack`," kata Ramdhan Pomanto yang akrab disapa "Danny" seusai peresmian sekolah pra-Paud Little Jack di Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan, hadirnya `little jack` ini adalah sekolah yang menggunakan kurikulum internasional dan ini merupakan bukti bahwa Kota Makassar sebagai kota dunia.

"Kalaupun ada kesan jika fasilitas untuk anakanak enam bulan hingga tiga tahun hanya dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi kelas atas, hal itu tidak ada masalah sebagai tahapan awal," ujarnya.

Walikota Ramdhan Pamanto : Bukti Makassar Kota Dunia Alasannya, kata Danny, karena model little jack itu akan diduplikasi dan ini menjadi tugas kepala bidang Paud Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menerapkannya di loronglorong, sehingga dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah.

Sementara itu, pemilik "Little Jack" di Makassar Yenni Yulita mengatakan kehadiran pendidikan pra-Paud ini setelah adanya fenomena bahwa banyak anak yang mengalami kelainan seperti autis, hiperakrif dan terlambat berbicara (speech delay).

Di sisi lain, lanjut dia, pihak orang tua yang sibuk bekerja dan biasanya hanya mempercayakan kepaEDISI 157 TAHUN IX 2018

da pengasuh yang dinilai kurang berinteraksi dengan anak, sehingga dapat menjadi salah satu pemicu anak terlambat berbicara.

"Harus disadari bahwa anak sejak usia enam bulan itu sudah dapat mendeteksi perkembangan motorik dan sensorik anak, oleh karena itu kami hadir untuk menjembatani masalah seperti ini," ujarnya.

Mengenai "little jack" yang dianggap untuk kalangan `high class` saja, Yenni mengatakan pihaknya juga akan menyiapkan hal serupa di Grand Mall dengan harga terjangkau, sehingga semua kalangan masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan tersebut. • AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

35

KELUARGA

AHOK GUGAT CERAI VERONIKA Ada Cerita Selingkuhan Di Atas Ranjang

P

enderitaan belum selesai bagi Ahok.

Kalah dalam Pilgub lalu hidup dalam bui. Itu harus dijalani, dipenjara 2 tahun atas putusan pengadilan dalam kasus penistaan agama. Rupanya derita Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang terkenal keras dan ceplos itu ternyata tidak berhenti sampai disitu, masih berlanjut memasuki awal tahun 2018 ini. Warga masyarakat luas, terutama para relawan fanatiknya dikagetkan dengan kabar gugatan cerai Ahok terhadap Veronica Tan, Senin lalu.

Kabar perceraian itu, diketahui mulai beredar ketika surat gugatan cerai Ahok beredar di media sosial. Surat ini otomatis menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, rumah tangga keduanya dikenal adem ayem. Veronica juga terlihat begitu setia kepada Ahok, meski terjerat kasus dugaan penistaan agama.

Namun, dalam kehidupan rumah tangga memang tak selamanya berjalan mulus.

Siapa sangka, ternyata Ahok dan Veronica ternyata juga pernah bertengkar.

Meski begitu, Ahok mengakui jika dirinya piawai merayu sang istri jika dalam keadaan marah.

Pada sebuah media online (tim TribunStyle.com), Ahok pun sempat menceritakan kejadian saat sang istri marah padanya.

"Istri saya pernah ngambek, tapi istri saya kalau ngambek itu, kita nggak pernah usir-usiran sampai tidur di sofa, nggak ada," cerita Ahok pada awal November 2016 lalu.

Meski keduanya saling bertengkar, Ahok dan Veronica

36

EDISI 157 TAHUN IX 2018

tetap tidur dalam satu ranjang.

Hanya, posisi tidur mereka saling memunggungi.

"Ranjangnya gede dua kali dua meter, paling kita pura-pura geser, 'kena AC nih, dingin nih'," cerita Ahok.

Ahok mengatakan jika sang istri memang tak pernah menunjukkan rasa kesalnya, melainkan Veronica langsung memasang wajah yang masam.

"Kalau dia cemberut, saya bilang, 'eh lu kenapa cemberut?'," kata Ahok.

Melihat sikap sang istri, Ahok pun merayu sang istri dengan filosofi dengan mengutip kata-kata dari orang tuanya, bahwa istri seperti kitab suci. Bahkan dalam filosofi itu, Ahok sempat menyinggung soal selingkuhan.

"Susah dimengerti, mau kita buang, kita takut, tuhan hukum. Tapi, hati-hati ya.

Suami itu, kayak uang. Lu kalau buang di luar, dipungut orang lu, he-he'. Itu filosofi. Tapi, lu jangan takut, selingkuhan itu kayak permen karet. Pertama doang manis, DINAMIKA INDONESIA

abis itu susah dibuang lengket.

Itu don't worry. Udah jarang marah dia sekarang," tutup Ahok.

Kabar gugatan cerai ahok pada veronica makin berhembus kencang ketika diperoleh kabar dari Kantor Pengadilan Negeri Jakut yang menyebutkan surat cerai diantar pas mau tutup. Sehari sebelum tersiar kabar, public sudah dihebohkan dengan beredarnya foto-foto surat gugatan cerai yang mengatasnamakan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih akrab disapa Ahok, pada istrinya, Veronica Tan. Di dalam surat tertanggal 5 Januari 2017 tersebut tertera dua nama pengacara yang ditunjuk Ahok, yakni Fifi Lety Indra yang merupakan adiknya, serta Josefina Agatha Syukur.

Meskipun sempat beredar kabar jika surat tersebut palsu dan ini hanyalah kabar hoax, tapi Josefina telah membenarkannya.

"Benar bahwa Pak Ahok telah melayangkan gugatan cerai terhadap Ibu Veronica.

Itu benar adanya. Nomor perkaranya 10/Pdt.G/2018 tanggal 5 Januari 2018," tutur Josefina kepada media di Jakarta.

Sontak saja kabar ini menuai beragam komentar warganet yang menyayangkan keputusan Ahok. Banyak yang mengaku sedih dan berduka atas berhembusnya berita ini.

"Hari patah hati nasional, sedih," ujar pemilik akun @nck. yy seperti dikutip dari akun Instagram @neng_jepret.

"Kenapa yahh...kayaknya kalo berdua so sweet banget tiba-tiba muncul kek ini," imbuh akun @fitayup.

"Sesungguhnya aku bukan simpatisan Pak Ahok, tapi ikut sedih kalo keluarganya sampe ancur juga. Akur2 yan pak bu!" timpal pemilik akun @santikusumaa_.

Hingga kini, Ahok belum memberikan klarifikasi atas beredarnya kabar ini. Namun, berdasarkan keterangan salah seorang kuasa hukum Ahok,

KELUARGA I Wayan Sudirta, hubungan mantan Bupati Belitung Timur itu dengan istrinya selama ini baik-baik saja.

"Ya, kalau selama ini (hubungan keduanya) bagus, setahu saya selama ini bagus ya," tegas Wayan seperti dikutip dari Tribunnews.

Dia menerangkan, Vero beserta ketiga anaknya sempat merayakan Natal bersama di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, tempat Ahok ditahan karena kasus penistaan agama yang menimpanya.

Mendadaknya kabar ini menimbulkan asumsi publik terkait berita hoax.

Apalagi sejumlah pihak menemukan keganjilan di surat gugatan yang beredar.

Di antaranya tidak adanya bubuhan tanda tangan Ahok di dalamnya.

Terkait hal ini, Josefina pun membenarkan.

Dirinya pun meragukan kebenaran surat edaran yang beredar di media sosial.

"Sebab, surat gugatan yang benar adalah gugatan yang

sudah didaftarkan, dimana sudah tertulis nomor perkara dari pengadilan pada sudut kanannya dan ada capnya," paparnya.

Melansir Kompas.com, panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Turmuzi, mengungkapkan Ahok telah menandatangani surat gugatan cerai terhadap istrinya. Dan surat tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jumat (5/1/2018).

"Sudah (ditandatangani

Ahok), di (atas) materai Rp 6.000," ungkap Turmuzi kepada wartawan di PN Jakarta Utara, Senin lalu.

Gugatan itu telah diantarkan salah satu rekan adik Ahok dari Law Fifi Lety Indra & Partners sebagai kuasa hukum dalam kasus itu pada Jumat pekan lalu sekitar pukul 14.30.

"Surat gugatan cerai diantarkan sekitar pukul 14.30 pas mau tutup. Saya yang tanda tangan, sekarang humas sudah tahu," pungkas Turmuzi. • AJE-DKI

13 Fakta Ahok Gugat Cerai Veronica Tan

H

eboh, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menggugat cerai istrinya, Veronica Tan. Munculnya kabarnya tak sedap itu berawal dari posting-an foto surat gugatan yang dicetak pada kertas tersebut yan beredar melalui media sosial.

Entah, siapa yang pertama kali mem-posting, namun heboh sejak Minggu (7/1/2018) malam, ketika pertama kali diberitakan Kompas.com.

Terkait dengan hebohnya kabar gugatan cerai tersebut, berikut ini Tribun-Timur.com merangkum 13 fakta.

4. Gugatan cerai dilayangkan mantan Bupati Belitung Timur itu saat dia diterungku terkait dengan kasus penodaan agama,

7. Surat gugat cerai itu diterima pada Jumat (5/1/2018) lalu, pukul 14.30 WIB, kata panitera muda perdata PN Jakarta Utara, Tarmuzi,

5. Gugatan cerai dilayangkan saat Ahok hampir 8 bulan diterungku di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, Ahok masuk sel tahanan sejak Rabu (10/5/2017) dinihari,

8. Kata Tarmuzi, surat gugatan cerai Ahok kepada Veronica diserahkan pihak kantor pengacara dari Fifi Lety Indra, adik Ahok,

6. Kabar gugatan cerai ini dibenarkan pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara,

9. Kata Tarmuzi, surat itu sudah ditandatangani Ahok di atas meterai Rp 6.000, 10. Dalam gugatan cerai ini, ditunjuk Law Firm Fifi Lety Indra & Partners sebagai

kuasa hukum, 11. Josefina Agatha Syukur dari kantor pengacara Law Firm Fifi Lety Indra & Partners membenarkan Ahok melayangkan surat gugatan cerai terhadap istrinya, 12. Ahok dan Veronica belum "buka mulut" terkait dengan kabar ini, 13. Kabar perceraian Ahok dan Veronica jadi trending topic pada Twitter dan trending searches pada Google Trends Indonesia. •

1. Ahok menggugat cerai istrinya saat dia berusia 51 tahun, sedangkan Veronica kini berusia 40 tahun.

2. Saat ini, pernikahan mereka baru berusia 20 tahun. Ahok resmi menikahi wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara, 6 September 1977 tersebut saat berusia 19 tahun. Acara pernikahan berlangsung 6 September 1997, 3. Gugatan cerai dilayangkan saat mereka memiliki 3 anak, yakni Nicholas Sean Purnama, Nathania Berniece Zhong, dan Daud Albeenner Purnama, EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

37

DAERAH

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat menyerahkan Piagam ke salah satu Kepala Desa pengelola Dana Desa tahun 2017, di Lutra, di Aula Kantor Bupati Lutra, Selasa (16/1/2018). (DOK Humas).

2018, Dana Desa di Luwu Utara

TERKONSENTRASI INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

P

emerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra)

memfokuskan penggunaan anggaran Dana Desa di tahun 2018 untuk bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

38

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Hal itu dikatakan Bupati Kabupaten Lutra, Indah Putri Indriani pada Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Kabupaten Luwu Utara, di Aula Lagaligo kantor Bupati Lutra, Selasa lalu.

Dijelaskan Indah, bahwa Pemkab Lutra belum bisa memastikan berapa jumlah alokasi anggaran Dana Desa yang akan dikucurkan tahun 2018.

Namun, Indah memastikan jika alokasi anggaran Dana Desa di tahun 2018 akan meningkat dibanding tahun sebelumDINAMIKA INDONESIA

nya.

“Berdasarkan data yang telah diterima rata-rata peningkatan keseluruhan laporan Desa meningkat sebesar 17 persen,” kata Indah melalui keterangan tertulis yang diterima Majalah Dinamika.

Indah berharap, semakin bertambahnya alokasi anggaran Dana Desa di tahun 2018, juga semakin meningkatkan tanggung jawab semua pihak.

Krenanya, Pemkab Lutrra juga memfokuskan perhatian pada pengawasan bukan Dana Desa selain di aspek penggunaan ang-

garan.

Dalam kesempatan ini, Indah juga menyerahkan piagam penghargaan bagi kepala desa selaku pengelola dana desa terbaik tahun anggaran 2017.

Untuk terbaik satu dalam dana desa di Lutra diberikan kepada Desa Tulung Sari Kecamatan Sukamaju, terbaik kedua diraih oleh Desa Dandang Kecamatan Sabbang dan terbaik ketiga pengelolaan Dana Desa diraih oleh Desa Baloli Kecamatan Masamba.

• AJE-DKI

DAERAH

TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM DEKLARASI DI TAMAN MATTIROTASI Usung Tagline “Peduli dan Amanah”

P

asangan bakal Calon (Bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP) telah melangsungkan deklarasi di Taman Mattirotasi, Rabu 10 Januari 2018. Deklarasi dihadiri ketua dan pengurus lima partai pengusung sekaligus membacakan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Kelima partai pengusung yang tersebut terdiri atas partai Golkar (5), Gerindra (1), PDIP (3), PAN (3) dan Demokrat (4) kursi.

Bakal Calon Wakil Walikota Parepare, Pangerang Rahim mengungkapkan harapannya di hadapan ribuan pendukung yang hadir memadati Taman Mattirotasi siang kemarin.

“Hari ini kita bersama-sama berjuang dan ini merupakan langkah awal dari proses pemilihan di Kota Parepare.

Saya sangat berterima kasih kepada bapak Taufan Pawe yang telah meminta saya untuk mendampingi beliau.

Saya memiliki tagline peduli dan amanah sedangkan Taufan Pawe memiliki tagline peduli sehingga kami dapat menyatu,” ungkap anggota DPRD Sulsel semangat.

Bakal Calon Walikota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, deklarasi itu merupakan komitmen yang nyata dari lima partai besar untuk mengusung keduanya di Pilkada Parepare. Setelah melakukan deklarasi di Taman Mattirotasi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan ujung, Kota Pare-

pare. Taufan – Pangerang bersama dengan rombongan menuju ke kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kota Parepare.

Saat melakukan pendaftaran, pasangan bakal calon walikota dan wakilnya.

H.M.Taufan Pawe SH.MH dan .H.Pangeran Rahim mengenakan pakaian seragam warna putih, di dampingi istri masing-masing dan diantar ketua dan pengurus partai pengusung.

Ketua KPU Kota Parepare Nurnahdyah SE mengakui Tim Pasangan Calon Walikota Taufan Pawe (TP) dan Pangerang Rahim ( PR) sudah melakukan tahapan pendaftaran di KPU dengan menerima berkas dan dinyatakan lengkap.

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Usungan Partai koalisi pengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakilnya H.M.Taufan Pawe-H. Pangerang Rahim berkas berkas yang diajukan dinyatakan lengkap, dan selanjutnya akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan di RSU.Wahidin Sudirohusodo.Makassar.

Pemilihan kepala daerah di Parepare bakal berlangsung head to head karena hanya ada dua pasangan yang berhasil mendaftar di KPU hingga hari penutupan, yaitu pasangan Taufan Pawe-Pangerang Rahim dan Faisal Andi Sapada-Asriady Samad.

Pada acara deklarasi keduanya seakan kompak menunjuk politisi sebaga “juru bicara” dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Parepare. Petahana, Taufan Pawe menunjuk politisi senior Golkar Parepare sebagai juru bicara Kaharuddin Kadir sementara Faisal Andi Sapada menunjuk politisi PKS, Satria Parman Agus Mante yang digandrungi kaum millenial.

Kaharuddin merupakan politikus Parepare yang sudah beberapa periode duduk sebagai anggota DPRD Parepare saat ini menjabat Ketua DPRD Parepare sementara Parman saat ini duduk sebagai anggota DPRD termuda yang masih berusia 31 tahun. Parman pun menjabat Ketua Purna Paskibra Indonesia (PPI) Parepare.

Parman pun dibantu sebagai Jubir dari politisi Nasdem, Heri Ahmadi. Keduanya berkolaborasi sebagai Jubir FAS-Asriady Samad.

• AJE-MAR-DKI

DINAMIKA INDONESIA

39

DAERAH

Walikota Parepare Pada Peringatan Maulid Nabi Sdn 5 LUNCURKAN PROGRAM SINAB

W

alikota Parepare saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Sekolah Dasar Negeri 5 Parepare juga melaunching program Sistem Informasi Nilai dan Absensi (SINAB) di Halaman sekolah SD 5 Kota Parepare. Jumat lalu.

Pembuatan aplikasi SINAB menurut Kepala Sekolah SDN 5 Anaz Aziz terinspirasi dari keinginan Walikota Parepare untuk menjadikan Parepare sebagai Kota Pendidikan dan Smart City.

Pembuatan SINAB ini terisnpirasi dari Walikota Taufan Pawe yang gencar dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Pendidikan dan Kota Smart City,” Jelas Anaz.

Perkuatan komunikasi dan hubungan dengan orang tua siswa menurut Anaz adalah salah satu tujuan utama dalam pembuatan aplikasi SINAB tersebut.

“Kepada orang tua siswa yang ingin mengetahui nilai anaknya cukup mengirimkan pesan singkat untuk mengetahui berapa nilai yang diperoleh oleh anaknya,” tambah Anaz.

Selain bisa mengetahui

nilai yang diperoleh oleh murid, aplikasi SINAB ini menurut Anaz juga dapat dijadikan sebagai alat control bagi guru dan orang tua dan sebagai media komunikasi diantara keduanya.

Dalam sambutan dan arahan Walikota Parepare DR. HM Taufan Pawe SH. MH sangat

MUSLIMIN BANDOASMAN DIPASTIKAN LAWAN KOTAK KOSONG

M

uslimin Bando-Asman memborong semua partai politik tanpa menyisahkan satupun partai bagi pesaingnya. Langkah petahana Muslimin Bando-Asman bakal dipastikan meleng-

40

EDISI 157 TAHUN IX 2018

gang mulus jadi bupati dan wakil bupati di daerah dengan nama 'Masenrengpulu" ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang, telah memperpanjang masa pendaftaran bakal calon DINAMIKA INDONESIA

mengapresiasi aplikasi yang dikeluarkan oleh SDN5, dan diakui aplikasi yang dibuat tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Parepare. “ini adalah bentuk komitmen yang dibangun para pelaku pendidikan di Kota

Parepare untuk memajukan dunia dan pendidikan dan sangat perlu untuk mendapatkan apresiasi,” jelas Taufan.

Kegiatan yang digelar di halaman SDN 5 ini selain dihadiri oleh para orang tua murid, juga dihadiri oleh kepala SKPD. • MAR-DKI

DAERAH bupati dan wakil bupati selama 6 hari pasca penutupan pendaftaran resmi mulai 8 hingga 10 Januari 2018. Dan pada 11 hingga 13, KPUD melakukan tahap sosialisasi pendaftaran, kemudian pada 14 sampai 16 Januari, masuk

pada tahap pendaftaran.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang, Ridwan Ahmad mengatakan, pasca perpanjangan pendaftaran, belum ada satupun kandidat yang telah mengkonfirma-

si ke pihak KPUD, untuk mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Jika tak ada kandidat lain yang datang mendaftar di KPU, kata Ridwan, pihaknya akan tetap melanjutkan proses Pilkada dengan satu pasangan

calon.

Dimana, hanya pasangan calon Muslimin Bando-Asman yang telah mencatatkan namanya di KPUD Enrekang. "Kita tetap lanjutkan dengan calon tunggal (Muslimin Bando-Asman)," imbuhnya. • AJE-DKI

Ketua Panwas Kab Bone Berulah

K

etua Panwas Kabupaten Bone Hj.Jumria kembali berulah, adanya intervensi perekrutan PPL untuk memaksakan lolos keluarganya menjadi PPL sehingga Ketua Panwas Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Munandar meloloskan tanpa melalui proses administrasi.

Kasi Pemerintahan Kecamtan Palakka A.Patimbangi, S.Sosmenilai Perekrutan PPL Di Nilai Cacat Hukum Panwas Kecamatan Palakka menuai sorotan oleh Warga dan Pemerintah Kecamatan terkait perekrutan PPL ironisnya pendaftar tunggal PPL Desa Passippo A.Rosneny, SH tidak diluluskan sementara yang lolos warga Desa Tirong atas nama Syahrudiawan menjadi anggota PPL ironisnya masuknya tidak melalui prosedur untuklolos menjadi anggota PPL, sehingga menuai sorotan dan dikomplen oleh beberapa warga namun Ketua Panwascam Palakka Munandar berkata lantang dan tegas bahwa yang lolos PPL Desa Passippo adalah titipan dari Ketua Panwas Kabupaten Hj.Jumria, S.Ag dan itu diungkap oleh Ketua Panwas Kecamatan Palakka di depan A.Rosneny yang diamini Pejabat Kantor Camat Palakka.

Atas kejadian ini Ketua Panwascam Palakka Munandar menemui Camat Palakka Drs. A. Suherman dan membahas persoalan ini namun EDISI 157 TAHUN IX 2018

belum ada hasil.

A.Rosneny saat ditemui mengatakan kami tidak menerima dan keberatan tindakan Panwascam Palakka yang meloloskandari Desa Tirong, kelulusannya terkesan dipaksakan oleh Ketua Panwascam Palakka.

"Ridwan Husaifah anggota Panwas Kabupaten Bone saatdikonfirmasi lewat Ponselnya mengatakan akan diberikanpencerahan terkait itu dan akan mencari solusinya, terkait lolosnya PPL dari Desa Tirong Kecamatan Palakka , menurut Panwascam dinilainya pendaftar PPL dari Desa Pasippo tidakmampu bekerja dengan baik," tutur Ridwan.

"Drs. A. Suherman Camat Palakka saat ditemui mengatakanPanwascam telah melanggar aturan yang ada dan jelas syarat - syarat untuk menjadi anggota PPL, " lanjut A. Suherman dengan nada kecewa ada pagar sebagai pembatas untuk melangkah syarat - syarat berikutnya jadi tidak ada alasan lagiuntuk menolak A. Rosna Eny menjadi anggota PPL dari Desa Passippodan adanya penggantinya yang diloloskan dari desa lainnya itu tidak benar dan berharap untuk diselesaikan secara baik dan apabila tidak ada solusinya akan dilaporkan kejadian ini ke DKPP," ungkapnya.

Di tempat terpisah Ketua Panwas Kabupaten Hj. Jumria saat dihubungi ponselnya tidak mau diangkat. • (EDYS) DINAMIKA INDONESIA

41

NASIONAL

19

CALON LAWAN KOTAK KOSONG

Daftar Lengkap Calon Gubernur

K

omisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menerima nama-nama calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018. Ada 17 Provinsi yang akan melakukan Pilkada 2018 serentak. Sementara kabupaten 115 dan kota 39.

Diantara 171 daerah ini,

sedikitnya ada 19 calon tunggal yang menghiasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. ‎"Calon tunggal 19 daerah‎. Di Banten ada tiga (daerah), Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta, Rabu malam lalu.

Untuk di Jawa Tengah,

SUMATERA UTARA 1. Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura) 2. Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus (PDI-P dan PPP) 3. JR Saragih - Ance Selian (Demokrat, PKB, dan PKPI) RIAU 1. Arsyadjuliandi Rachman - Suyatno (Golkar, PDI-P, Hanura) 2. Syamsuar - Edy Natar Nasution (PAN, PKS, Nasdem) 3. Firdaus - Rusli Effendi (Demokrat dan PPP) 4. Lukman Edy - Hardianto (PKB dan Gerindra) SUMATERA SELATAN 1. Ishak Mekki - Yudha Pratomo (PPP, PBB, dan Demokrat) 2. Herman Deru - Mawardi Yahya (Nasdem, Hanura, PAN)

42

EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

yakni Kabupaten Karanganyar, Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sementara di Sumatera Selatan ada di Kabupaten Prabumulih. "Sisanya bisa dilihat di laman KPU," tuturnya.

Untuk mengantisipasi calon tunggal tersebut, KPU kata Ilham akan menerbitkan surat edaran (SE) untuk daerah yang hanya satu pasangan calon.

Menurutnya, KPU akan

melakukan sosialisasi agar calon atau parpol yang belum dapat dukungan bisa mendaftarkkan kembali.

"Nah kalau tidak ada (calon lain) sampai batas batas waktu yang ditentukan maka hanya ada satu calon," tandasnya.

Berikut nama-nama calon kepala daerah di 17 provinsi pada Pilkada 2018 beserta partai politik yang mendukungnya:

3. Saifudin Aswari Rifai - M Irwansyah (Gerindra dan PKS) 4. Dodi Reza Alex Noerdin - Giri Ramanda Kiemas (Golkar, PDI-P, PKB) LAMPUNG 1. M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri (Demokrat, PPP, Gerindra) 2. Mustafa Jajuli - Ahmad Jazuli (Nasdem, PKS, Hanura) 3. Arinal Djunaidi - Chusnuniah Chalim (Golkar, PAN, dan PKB) 4. Herman Hasanusi-Sutono (PDI-P) JAWA TENGAH 1. Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen Zubair (PDI-P, Nasdem, PPP, Demokrat, Golkar) 2. Sudirman Said - Ida Fauziyah (Gerindra, PAN, PKS, PKB)

NASIONAL

JAWA BARAT 1. Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PKB, PPP, Hanura) 2. Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (Golkar dan Demokrat) 3. Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN) 4. TB Hasanuddin - Anton Charliyan (PDI-P)

KALIMANTAN TIMUR 1. Sofyan Hasdam - Nusyirwan Ismail (Golkar dan Nasdem) 2. Rusmadi Wongso - Safaruddin (PDI-P dan Hanura) 3. Syaharie Jaang - Awang Ferdian (Demokrat, PPP, dan PKB)

JAWA TIMUR 1. Saifullah Yusuf-Puti Guntur Sukarno (PKB, PDI-P, PKS, Gerindra) 2. Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak (Demokrat, Gokar, Nasdem, PPP, PAN, Hanura, PKPI)

SULAWESI SELATAN 1. Nurdin Halid - Qahhar Mudzakkar (Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI) 2. Nurdin Abdullah - Sudirman Sulaiman (PDI-P, PKS, dan PAN) 3. Ichsan Yasin Limpo - Andi Mudzakkar (Demokrat, calon independen) 4. Agus Arifin Numan - Tanribali Lamo (Gerindra, PPP, dan PBB)

BALI 1. I Wayan Koster - Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (PDIP, PKPI, PAN, Hanura, dan PKB) 2. IB Rai Dharmawijaya Mantra - I Ketut Sudikerta (Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS, dan PBB)

SULAWESI TENGGARA 1. Asrun - Hugua (PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, dan Hanura) 2. Rusda Mahmud - Laode M Sjafei Kahar (Demokrat, PPP, dan PKB) 3. Ali Mazi - Lukman Abunawas (Golkar dan Nasdem)

NUSA TENGGARA BARAT 1. Ali Bin Dahlan - Gede Sakti Amir Murni (Independen) 2. Suhaili Fadhil Thohir - Muhammad Amin (Golkar, PKB, dan Nasdem) 3. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Gerindra, PDI-P, PPP, PAN, dan PBB) 4. Zulkiflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah (Demokrat dan PKS)

MALUKU 1. Irjen Pol Murad Ismail - Barnabas N Orno (PDI-P, Nasdem, PKB, PPP, Gerindra, PAN, PKPI, dan Hanura) 2. Said Assagaf - Anderias Rentanubu (Demokrat, Golkar, dan PKS)

NUSA TENGGARA TIMUR 1. Esthon Foenay - Christian Rotok (Gerindra, PAN, dan Perindo) 2. Benny Kabur Herman - Benny Litelnoni (Demokrat, PKPI, dan PKS) 3. Marianus Sae - Emi Nomleni (PDI-P dan PKB) 4. Viktor Bungtilu Laiskodat - Josef Nae Soi (Nasdem, Golkar, dan Hanura) KALIMANTAN BARAT 1. Sutarmidji - Ria Norsan (PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKS) 2. Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot (PDI-P dan Demokrat) 3. Milton Crosby - Boyman Harun (Gerindra dan PAM) 4. Kartius - Pensong (Perseorangan)

MALUKU UTARA 1. Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar (Golkar dan PPP) 2. Abdul Ghani Kasuba - Yasin Ali (PDI-P dan PKPI) 3. Burhan Abdurrahman - Ishak Jamaluddin (Nasdem, PKB, PBB, Hanura, dan Demokrat) 4. Muhammad Kasuba - Madjid Hussein (Gerindra, PKS, dan PAN) PAPUA 1. Lukas Enembe - Kleman Timar (Demokrat, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PKB, PKS, PKPI, dan PPP) 2. John Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwae (PDI-P dan Gerindra)

EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

43

NASIONAL

Mereka Yang Dimintai Mahar Pilkada 2018

K

oordinator ICW Donal Fariz, peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina, dan peneliti Perludem Fadli Ramadhani di Kantor ICW, Jakarta, Selasa lalu.

Indonesia Corruption Watch ( ICW) prihatin dengan maraknya isu mahar politik yang bermunculan dalam proses pencalonan di Pilkada Serentak 2018.

Isu mahar politik ini bahkan muncul langsung dari mereka yang gagal diusung oleh parpol.

"Pengakuan ini membuat perhelatan pilkada serentak di 171 daerah tersebut memanas bahkan sejak tahap pencalonan," kata Koordinator ICW Donal Fariz Nasution dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa

44

EDISI 157 TAHUN IX 2018

(16/1/2018).

ICW mencatat, untuk pilkada 2018, sudah ada beberapa kasus mahar politik yang muncul ke publik. Di Pilkada Jawa Timur, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp 40 Miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat mengaku diminta uang Rp 10 Miliar oleh oknum di Partai Golkar. Ini terjadi saat Golkar masih dipimpin Setya Novanto.

Di Pilkada Cirebon, Brigjen (pol) Siswandi mengaku DINAMIKA INDONESIA

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). La Nyalla Matalitti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2012 pada 16 Maret 2016.

gagal dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera karena diminta mahar.

Terakhir, terjadi konflik di internal Partai Hanura yang salah satunya disebabkan karena persoalan mahar politik.

Donal mengatakan, beberapa kasus tersebut baru lah sebagian kecil yang sudah terungkap. Namun, ia meyakini bahwa masih banyak kasus lain.

"Kasus mahar ini seperti gunung es. Tampak kecil di permukaan, tapi sangat besar di bawah permukaan," ucap

Donal.

ICW pun meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti berbagai dugaan mahar politik yang terjadi. Apalagi, saat ini sanksi mengenai parpol yang meminta imbalan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pilkada.

Calon yang terbukti memberi mahar bisa didiskualifikasi. Sementara parpol bisa dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Bahkan oknum di parpol yang menerima imbalan bisa dipidana. • AJE-DKI

NASIONAL

TANGGAPAN WIRANTO ATAS PEMBERHENTIKAN OESMAN SAPTA Selesaikan Secara Internal Berdasar AD/ART

H

anura bergejolak terus, saling menuding, saling pecat sehubungan mosi tidak percaya yang dilayangkan 27 pengurus harian di tingkat provinsi dan sekitar 400 pengurus harian tingkat cabang seluruh Indonesia yang bermuara memberhentikan Oesman Sapta Odang (OSO) dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengatakan, dirinya belum mendapatkan informasi utuh soal konflik yang terjadi di partainya.

Sejak Senin (15/1/2018) pagi, ia melakukan rapat bersama sejumlah pimpinan instansi negara sehingga belum sempat berkoordinasi dengan pengurus Hanura.

Meski begitu, kata Wiranto, jika ditemukan masalah internal partai, maka sepatutnya segera diselesaikan oleh Dewan Pengurus Hanura sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

"Lalu di sana ada rasa tidak puas, ada sesuatu yang tidak tepat, diselesaikan di internal partai dengan cara memenuhi AD/ART di sana," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin.

Wiranto mengatakan, sejak awal, desain Partai Hanura selalu mengikuti mekanisme dalam AD/ART. Menurut dia, gejolak di internal partai merupakan hal yang lumrah terjadi. Ia sebagai Dewan Pembina akan melihat

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto.

secara utuh permasalahannya dan mencari solusinya.

"Itu hal yang sangat biasa dalam mekanisme partai politik. Jadi tidak usah kita ributkan karena akan kita selesaikan," kata Wiranto.

Sebelumnya, Oesman Sapta Odang (OSO) diberhentikan dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap anggaran rumah tangga partai dan prinsip-prinsip nilai perjuangan partai tersebut.

Keputusan itu diambil

setelah sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Pemberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.

"Mosi tak percaya yang ada di dewan pembina dan rangkap di pengurus harian itu 27 DPD Partai Hanura tingkat provinsi lalu ada 400 sekian tingkat dewan pimpinan cabang kabupaten/kota," kata EDISI 157 TAHUN IX 2018

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Suding dalam jumpa pers di Hotel Ambhara, Senin, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Penunjukan Plt dilakukan sampai digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura dengan agenda pemilihan ketua umum. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

45

NASIONAL

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hery Lontung di Jakarta

OESMAN SAPTA MEMBANTAH MAHAR POLITIK CALEG HANURA K etua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) membantah kabar yang menyebut bahwa perpecahan partainya terkait dengan kewajiban mahar politik.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

46

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Menurut OSO, Hanura justru berpotensi untuk membiayai kader yang akan maju sebagai calon legislatif pada 2019 mendatang. Namun, Hanura akan melakukan penilaian lebih dulu.

OSO mengakui bahwa politik tidak akan lepas dari biaya-biaya politik. Namun, ia menilai hal itu adalah hal yang normal dengan berbagai syarat.

"Cuma harus sumbangan tulus ikhlas, tidak mengikat, tidak memaksa, dan resmi.

DINAMIKA INDONESIA

Jadi bukan untuk pribadi," kata dia.

Sebelumnya, di internal Hanura beredar kabar bahwa mosi tidak percaya pimpinan partai di daerah disebabkan kabar adanya kewajiban mahar politik bagi calon legislatif yang akan maju dari Partai Hanura.

Sebagai tindak lanjut, sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Rapat memutuskan untuk

memberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Namun, hal itu tidak diterima oleh OSO. Ia menyatakan akan melakukan perlawanan kepada kader Hanura yang ia nilai akan merusak partai. • AJE-DKI

NASIONAL

Kubu Sudding Ungkap Modus Oesman Sapta Minta Mahar ke Calon Kepala Daerah

O

esman Sapta Odang (OSO) diberhentikan dari posisi Ketua Umum Partai Hanura.

Pemberhentian ini dimotori Sekjen Sarifuddin Sudding berdasarkan mosi tidak percaya dari dari 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan lebih dari 400 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura.

Wakil Sekjen Hanura Dadang Rusdiana mengakui, pemecatan ini salah satunya disebabkan karena persoalan mahar politik.

Menurut dia, OSO memanfaatkan posisi ketua umum untuk meminta mahar kepada kepala daerah yang akan maju dari Partai Hanura.

Parahnya lagi, OSO kerap bermain dua kaki dengan meminta mahar kepada dua

pasangan calon yang berbeda untuk daerah yang sama.

"Ini kan yang parah ada SK ganda, yang dua-duanya juga sudah memenuhi mahar.

Mahar diambil, SK-nya diganti, maharnya tidak dikembalikan, ini sudah mencoreng Partai Hanura," kata Dadang kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2018).

Menurut Dadang, hal seperti ini terjadi di sejumlah wilayah, seperti Purwakarta, Garut, Luwu, dan Tarakan.

"Ini aib, ya. Dia sudah buat SK, dibuat dengan Sekjen, kemudian besoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya, Sekjen menolak karena malu, dong," kata Dadang.

Meski Sekjen menolak,

menurut Dadang, OSO tetap ngotot melakukan perubahan SK. SK akhirnya ditandatangani ketua umum dan wakil sekjen loyalis OSO. Akhirnya, pengurus Hanura di daerah pun kebingungan.

"Contoh di Purwakarta itu kan ramai terus, gontok-gontokan, karena DPC berpegang pada SK yang ditandangani ketua umum dan sekjen, kemudian ada calon lain mendaftar dengan SK lain," katanya.

Dadang mengatakan, pihaknya akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam seminggu ke depan untuk memilih ketua umum definitif pengganti OSO. Sebelumnya, OSO membantah kabar yang menyebut bahwa perpecahan partainya terkait dengan kewajiban

EDISI 157 TAHUN IX 2018

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta.

mahar politik.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR akan dikenai sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

OSO mengakui bahwa politik tidak akan lepas dari biaya-biaya politik. Namun, ia menilai, hal itu adalah hal yang normal dengan berbagai syarat.

"Cuma harus sumbangan tulus ikhlas, tidak mengikat, tidak memaksa, dan resmi.

Jadi, bukan untuk pribadi," katanya.

OSO juga tak terima dengan pemberhentian dirinya. Ia justru melawan dengan memecat Sarifuddin Sudding dari posisi sekjen. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

47

NASIONAL

JK DAULAT MENAG DAN DIRJEN BIMAS ISLAM JADI PENGURUS DEWAN MASJID

W

akil Presiden Jusuf Kalla atau akrab disapa JK meresmikan kepengurusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) periode 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat lalu. Sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintahan didaulat menduduki posisi strategis di organisasi yang menaungi masjid-masjid di tanah air tersebut.

Di antara nama-nama pejabat pemerintahan yang didapuk menjadi pengurus DMI, tertera nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diangkat sebagai Ketua Majelis Mustasyar dan Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, sebagai anggota Majelis Pakar.

Selain dua tokoh itu, terdapat pula sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintahan dalam kepengurusan tersebut, antara lain Menteri Agraria Sofyan Djalil, Men-

kominfo Rudiantara, Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum MUI KH Makruf Amien, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarud-

din Umar, serta para ulama seperti Quraish Shihab dan juga Din Syamsuddin.

Meski terdapat banyak tokoh dalam susunan pengurus DMI yang baru, Wakil Presiden mengatakan bahwa semangat menjadi pengu-

rus DMI ini didasarkan pada keikhlasan semata dan tidak terkait dengan instansi.

“Semuanya ini tidak mewakili organisasi atau jabatan. Ini hanya keikhlasan semata.” ujar Wapres di lokasi, Jumat (12/1/2018).

BERIKUT ADALAH SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN MASJID INDONESIA PERIODE 2017-2022: PENGURUS HARIAN KETUA UMUM: H.M. Jusuf Kalla WAKIL KETUA UMUM: - H. Syafruddin - KH. Masdar Farid Mas'udi KETUA-KETUA: - H. Sofyan A. Djalil, - Rudiantara, - Ahmad Bagdja, - Natsir Zubaidi - H.A. Mappaganty - H.R, Maulany - Fachmi Idris

SEKRETARIS-SEKRETARIS: - H. Serian Wijatno - Hj. Jorana Amiruddin - Ivan Rovian - KH. Syaifudin Nawawi

PENGHUBUNG UMUM: - Syahrul Udjud - Husain Abdullah

BENDAHARA UMUM: Machfud Sidiq

KETUA: Menteri Agama H. Lukman Hakim S.

BENDAHARA-BENDAHARA: - H. Suhaeli Kalla - Moh. Mansur Syaerozi - Tatang Hidayat - Dian Artida DIREKTUR PROGRAM: H. Munawar Fuad Noeh

SEKRETARIS JENDERAL: H. Imam Addaruqutni

48

EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

MAJELIS MUSTASYAR

WAKIL KETUA: H. Din Syamsuddin Anggota: Ma'ruf Amin Anggota: KH. Quraisy Shihab Anggota: KH. Nasaruddin Umar Anggota: - Muhammad Amin Suma - Suwito Suprayogi - Dede Rosyada

MAJELIS PAKAR KETUA: Wimboh Santoso WAKIL KETUA: H. Budi Gunawan Anggota: Anies Baswedan Anggota: Abdalah Fauzi Ahmad Anggota: Azyumardi Azra Anggota: - Salim Al Jufri - Muhammadiyah Amin - Thamtin Usman - Zainuddin • AJE-DKI

NASIONAL

KAPOLRI JEND. POL. TITO KARNAVIAN :

"SISTEM PILKADA BERPOTENSI TIMBULKAN KORUPSI KEPALA DAERAH"

K

apolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai sistem pemilihan langsung dalam Pilkada serentak Indonesia, berpotensi menciptakan korupsi oleh kepala daerah.

Tito mengungkapkan hal tersebut dikarenakan biaya yang dihabiskan kandidat kepala daerah di suatu daerah mencapai puluhan miliar rupiah.

“Pilkada memerlukan biaya demokrasi yang tinggi, untuk jadi bupati paling tidak Rp 30 sampai 40 miliar, jadi gubernur Rp 100 miliar ke atas,” ujar Tito saat memaparkan hasil kinerja Polri tahun 2017 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat akhir Desember lalu.

Kemudian para calon itu lanjutnya, setidaknya memerlukan waktu dua tahun untuk sosialisasi dan membangun jaringan.

“Semuanya pakai uang, belum lagi mahar politik,“ jelas Tito.

Tito kemudian mengatakan, gaji seorang bupati disertai tunjangan per bulannya hanya ratusan juta.

“Gaji bupati paling tinggi dengan segala tunjangan Rp 300 juta kali 12 bulan, hanya Rp 3,6 miliar,” papar dia.

Angka Rp 3,6 miliar itu kemudian dikalikan lima tahun masa jabatan. Sehingga angka itu belum menutup biaya untuk menjadi bupati.

“Apakah mau tekor?

Jarang mau tekor pasti yang terjadi nanti ngambil dari proyek

perizinan dan lain-lain jadinya korupsi,” tambah mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Dirinya meminta sistem Pilkada dievaluasi agar tidak terjadi korupsi oleh kepala daerah.

“Karena itu tolong lakukan penelitian lebih banyak, efektifnya pemilihan langsung pilkada di tingkat kabupaten kota misalnya apa cukup gubernur saja atau gubernur enggak perlu karena perwakilan dari pusat,” tegas Tito.

Menyinggung kejahatan teroris di Indonesia, sepanjang 2017, Polri berhasil membekuk 172 pelaku tindak pidana terorisme. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut meningkat.

"Tahun lalu sebanyak 163 orang, dan tahun 2015 sebanyak 73 orang," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat memaparkan hasil kinerja Polri tahun 2017 di

Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, menjelang malam tahun baru lalu.

Dari 172 penindakan pelaku terorisme, sebanyak 10 di antaranya sudah mendapat vonis. 76 lainnya masih dalam proses persidangan. Sebanyak 68 pelaku teror masih dalam proses penyidikan. Kemudian, ada 16 pelaku teror tewas ditembak, dua tewas saat melancarkan aksi teror Mantan Kepala BNPT ini mengungkapkan bahwa selama 2017, ada 18 personel yang menjadi korban aksi teror.

Empat di antaranya meninggal dunia, sementara 14 lainnya terluka.

"Di antaranya bom Kampung Melayu, ada tiga polisi (tewas), di Poso, satu meninggal," jelas Tito.

Tito menyebut bahwa polisi paling banyak menjadi korban aksi teror pada 2011 yakni

sebanyak 31 orang. Dari 31 anggota polisi yang jadi korban, tiga orang meninggal, 28 lainnya terluka. Sementara, pada 2016, tercatat ada 12 polisi yang jadi korban, satu di antaranya meninggal.

"Jadi trennya naik dibanding 2016, jumlah anggota Polri yang gugur dan terluka," ujar Tito.

Mantan Kapolda Papua ini mengungkapkan bahwa meningkatnya penangkapan terhadap pelaku terorisme bisa terjadi karena dua kemungkinan.

Pertama lantaran perkara terorisme atau rencana serangan teror yang memang meningkat, atau lantaran upaya proaktif kepolisian.

"Saya lebih cenderung mengatakan bahwa banyaknya penangkapan ini karena langkah proaktif yang dilakukan polisi, lebih khusus Densus 88," tutur Tito.

• AJE-DKI

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

49

DAERAH

ANDI TENRI SESSU DILANTI SEBAGAI SEKDA SOPPENG Bupati Andi Kaswadi Razak : Bangun Kebersaman dan Berdayakan SKPD

A

ndi Tenri Sessu resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Soppeng. Jabatan tersebut resmi diduduki setelah Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak mengambil sumpah dan melantik Andi Tenri Sessu sebagai Sekda Soppeng pada Minggu malam lalu di Kawasan Wisata Alam (KWA) Ompo, Soppeng.

Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Keputusan Bupati Soppeng, Nomor : 1091/ XII/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kab. Soppeng memutuskan untuk mengangkat Drs. H. A. Tenri Sessu, M.Si dalam jabatan Sekda Kab. Soppeng, dan Keputusan tersebut dinyatakan berlaku sejak tanggal pelantikan.

Terpilihnya Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BKPAD) Soppeng itu sebagai Sekda setelah melalui proses panjang yang dilaku-

50

EDISI 157 TAHUN IX 2018

kan berdasarkan mekanisme kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Proses tersebut dimulai dengan tahapan pengumuman pendaftaran Sekda, Uji Kompetensi Calon Sekda, pelaporan hasil seleksi dan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara, konsultasi dengan gubernur, yang pada akhirnya terbit SK yang diikuti dengan pengambilan sumpah dan pelantikan.

Sebagai jabatan struktural puncak dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati Soppeng mengharapkan agar Andi Tenri Sessu dapat membantu dan mendukung Kepala Daerah dalam hal pemberdayaan organisasi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya memenej, mengkoordinir,

DINAMIKA INDONESIA

mensingkronisasikan, memberikan pembinaan dan memberdayakan pejabat-pejabat struktural dan tugas kegiatan pada setiap SKPD Kabupaten.

“Hal itu dalam rangka mewujudkan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat agar harapan dan tuntutan masyarakat dapat terpenuhi” kata Andi Kaswadi Razak dalam sambutaannya. “komunikasi dan koordinasi baik antara pimpinan SKPD maupun dengan instansi lain di luar Pemda kabupaten, wajib untuk dikedepankan, khususnya dalam memenej keterkaitan tugas pokok dan fungsi setiap Instansi, agar tercipta kebersamaan dan tata kerja yang tertib dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing” tutur Bupati yang akrab disapa Andi Dulli itu.

Andi Tenri Sessu menggantikan Sekda sebelumnya

yakni Nur Alam, SH, MH yang berstatus sebagai (Pelaksana Tugas) Plt. Sekda Soppeng. Bupati Soppeng juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Nur Alam yang telah melaksanakan tugas selaku Plt. Sekda. “dalam kurun waktu enam bulan, saudara telah melaksanakan tugas secara maksimal sehingga tugas pokok Sekda Soppeng tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan” kata Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Soppeng itu.

Pengambilan Sumpah dan pelantikan yang dilakukan di tempat yang memiliki history mata air Soppeng itu, turut disaksikan oleh ratusan undangan yang hadir, diantaranya, Wabup Soppeng, para pimpinan DPRD dan Forkopimda Soppeng, para pejabat eselon dan kepala sekolah, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas serta undangan lainnya.

• AJE-DKI

ADVERTORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA

RESES DPRD HARI INI DILAKSANAKAN DI KECAMATAN BARAS YANG DIHADIRI OLEH ANGGOTA DEWAN DAPIL III BAPAK MUSAWIR AZIS ISHAM, SH. M.Si SELAKU KETUA TIM RESES DAPIL III DAN BAPAK Ir. H. SYAMSUL FAISHAL, MM., BAPAK Ir. PARIS BALINONO, BAPAK SUARDIN.

EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA

51

NASIONAL

52

EDISI 157 TAHUN IX 2018

DINAMIKA INDONESIA