Majalah Dinamika Indonesia Edisi Juni 2018

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

MAJALAH DKI LINTAS PROVINSI

Prabowo Subianto

RAKYAT SELALU

KEBAGIAN AMPAS

Pertamina Luncurkan Elpiji 3 Kg Nonsubsidi

Giliran 27 Lurah Terancam Dipecat

DINAMIKA INDONESIA

SBY Tuding TNI, Polri dan BIN

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

1

KOLOM KOSONG

PENERBIT PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR: AHU-0003175.AH.01.01.TAHUN 2015 PEMBINA Drs. Tawakkal, Drs. H. Longky Djanggola, M.Si, James Anggrek, Drs. H. Zainuddin Sidiq, Drs. Herry Palar, MM, Dolfi Senduk, S.Sos DEWAN REDAKSI Drs. H. Andi Tahir, Pallawagau, SE, M.Si, Ir. Kahar Candi, Amry MY, Moezakkir Dodaradaga, SE, Yamin Muchlis, SH, H. Mansyur, S.Pd, M.Pd, Drs. Yahya, SH PENASEHAT Al Habib Hamid Bin Muhammad Al Hamid MA PEMIMPIN UMUM Sulfiah, ST PEMIMPIN REDAKSI H. Jurlan Em Saho’as WAKIL PIMPINAN REDAKSI Ir. Sain Hanafi SEKRETARIS REDAKSI Nur Mukhtadir PEMIMPIN PERUSAHAAN A. Tenri Leleang PENANGGUNG JAWAB BIRO MALUT Irfan Kuilo REDAKTUR PELAKSANA Adi, Drs. Darwis DT REDAKTUR KRIMINAL Anshar Abdullah, A. Edy Samiun REDAKTUR KHUSUS H. Hafrisal HB, Ridwan Ramli KORDINATOR PELIPUTAN DAERAH Muh. Sapri M, Salahuddin Mallo MANAGER PEMASARAN A.M. Rifaldi, ST MANAGER IKLAN Anshar Abdullah, Darman Ardi BENDAHARA Sulhayati, SE FOTOGRAFER/KAMERAWAN Ashar M Andi Naki DESAIN/LAYOUT Nur Mukhtadir STAF REDAKSI Ir. Firman, Ruly, S.Sos, Amiruddin Mide, Muh. Yamin, S.Pd, Mukadi, SH, Drs. Muh. Amir, Syamsuddin, Mulyadi Dahlan, Kardina, A. Pallawagau, Erik Peristiwa, Ir. H. Hamzah, Faristanto ALAMAT REDAKSI Jl. Cokonuri No. 15 D Makassar Telepon (0411) 8960403 EMAIL persdki@gmail.com BANK Rekening KCU Bank Panin Makassar AC No. 700.236.351.7 an. Sulfiah, ST Kepada jajaran instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, TNI/POLRI, apabila ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan Dinamika Indonesia, dan tidak ada namanya di dalam Boks Redaksi maka mohon jangan dilayani atau segera laporkan kepada pihak yang berwajib.

2

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Oleh Jurlan Em Saho’as UMMAT Islam baru saja merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, bertepatan dengan Jumat lalu, 15 Juni 2018.

Kemenangan setelah sebulan melakukan perlawanan terhadap nafsu syahwat dan menahan tidak makanminum di siang hari lewat ibadah yang dinamakan puasa Ramadhan. Kemenangan itu mengantar posisi seorang muslim dalam bilik kesucian, kembali fitrah, suci bersih dari dosa-dosa yang terampuni oleh Allah SWT Yang Maha Pengampun. Bersih dan suci sebagaimana layaknya anak yang baru keluar dari rahim ibunya tanpa dosa dan goresan sedikit pun dengan noda kesalahan dan kekhilafan. Persis selembar kolom kosong yang siap diisi kembali selama 11 bulan ke depan.

Sayangnya, dalam merayakan hari kemenangan tidak semua orang (muslim) yang mampu meraih predikat menang dan kembali ke fitrahnya. Sungguh banyak orang yang tidak menyadari dirinya sebagai pribadi yang turut dalam meraih kemenangan itu, mereka hanya tenggelam dalam eporia baju baru, kendaraan baru dan menu makanan yang enak-enak, mereka lupa bahwa mereka yang mampu meraih kemenangan adalah hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa dan amaliah Ramadhan.

Sementara mereka dalam menjalani bulan puasa mereka melewati begitu saja tanpa melaksanakan kewajiban puasa, menjaga mulut dan ucapan mereka,

memperbanyak taubat, wirid dan zikir, membaca Al Qur’an, bersedeqah dan berzakat serta memperbanyak shalat sunnat di malam hari. Mereka melewati bulan suci Ramadhan dengan sikap biasa-biasa saja.

Puncak kemenangan itu sesungguhnya ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al Qur’an (Al Baqarah ayat 183) dengan sebutan “Tattaqun” dalam makna orang bertaqwa. Taqwa ini dalam bahasa awan dimaknai takut, namun dalam aplikasinya makna takut ini beda dengan takut kepada sesama makhluk yang membuat seseorang berlar atau menghindar, sementara takut kepada Allah SWT justru seorang hamba berusaha makin dekat kepadaNYA, semakin takut seorang hambar kepada Allah SWT maka dia mencari jalan untuk makin dekat. Salah satu ukurannya orang yang mampu meraih kemenangan itu tentu saja apabila sepeninggal bulan suci Ramadhan membuatnya makin dekat kepada Allah SWT, sepeninggal bulan suci Ramadhan dia makin mampu mengendalikan hawa nafsunya, makin ringan langkahnya berjamaah ke masjid, semakin rajin membaca Al Qur’an, bersedeqah dan seterusnya.

Menjelang Pilkada di Sulsel, fenomena kolom kosong rupanya muncul di beberapa daerah (Makassar, Enrekang dan Bone). Kolom kosong ini akan jadi pilihan bagi peserta Pemilu di dalam menentukan pemimpinnya di daerah atau di kota bersangkutan. Akhirnya, ibarat manusia yang baru saja kembali kepada fitrahnya maka masa depan ummat dan negeri ini sangatlah ditentukan oleh goresan tangan dari orang-orang yang memilih pemimpinnya. Meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam memilih pemimpin maka patutlah disebutkan diantaranya bahwa pemimpin itu harus memiliki sifat selalu berkata benar (shiddiq), amanah (benar-benar bisa dipercaya), mampu memberi petunjuk, mampu menyampaikan sesuatu kebajikan dan kebenaran sekalipun pahit terasa di dada (tabligh) serta cerdas (fathonah) di dalam memahami setiap permasalahan dan kebutuhan ummat.

PERWAKILAN : JAKARTA: A. Rosdiana TANGERANG: Ardyan Palaloi BANDUNG: Irwanto Sabri YOGYAKARTA: A. Munafri KORD. GORONTALO: Susanto Kadir KORD. SULUT: Ir. Arhamuddin KORD. KALIMANTAN UTARA (KALTARA): Agus Mindarso KALIMANTAN TIMUR (KA BIRO BERAU): Asdan Heriansyah LUWU RAYA: Risman SAMARINDA: Abd. Azis TARAKAN: Nana Selecius Nicator Layuk KOLAKA: - KOLAKA UTARA: - KONAWE SELATAN: Edison MUNA: - RAHA: - BAUBAU: - PALU: Ady Setiawan, Erwin, Sukardi PARIGI MOUTONG: BUOL: - TOLITOLI: Hernald A. Loho DONGGALA: Imran HALMAHERA UTARA: Faisal PAPUA: Abd. Rajab, ST MIMIKA: Ir. Sukmil Bokko BIRO MAKASSAR: Waode (KA BIRO) Andi Batara, Lukman, Asdar, S.Pd, Usman Amiruddin, Mukadi, SH GOWA: Risman TAKALAR: M. Rusli JENEPONTO: Akbar Razak BANTAENG: Pattah BULUKUMBA: Ahmad AL, Irfan SINJAI: - BONE: Edy Suspi WAJO: - SOPPENG: Sehang MAROS: Andi Patawari PANGKEP: Syamsuddin BARRU: Risman PAREPARE: Sumarni As PINRANG: - SIDRAP: Ridwan ENREKANG, TATOR: Mustari M SELAYAR: Reno POLMAN: Wahyuni MAJENE: Sapry Sarbin, Sri Eriqa, Rahmat MAMASA: Marwan MAMUJU: Hasriadi, Sukmawati MAMUJU TENGAH: Sukma PASANGKAYU: Erwin, SE. SULAWESI TENGGARA: Edison

PERCETAKAN : RAJAMAWELLANG Jl. Cokonuri No.15 D Makassar, Telpon (0411) 8960403, HP. 0852 9919 9272 DINAMIKA INDONESIA

INDEKS POLITIK 8

SBY TUDING TNI, POLRI DAN BIN

LAPORAN UTAMA 4 RAKYAT SELALU KEBAGIAN AMPAS

10 JOKOWI - PRABOWO SIAPAKAH YANG UNGGUL ?

DAERAH

KAMPUS

BUPATI SINJAI APRESIASI PENGABDIAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

20 MILAD KE 64 UMI, JK DIBERIKAN GELAR DOKTOR HONORIS CAUSA

28 BANTUAN BENIH BUAT PETANI GAGAL PANEN

23 JUSUF KALLA MINTA UIM BANGUN GEDUNG BERLANTAI 19

6

38 JENEPONTO POSISI KEDUA TERBESAR NASABAH LAKU PANDAI

KRIMINAL 34 FREDRICH YUNADI DIVONIS 7 TAHUN PENJARA 36 POLDA SULSEL TELUSURI PEMOTONGAN ANGGARAN KECAMATAN

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

3

LAPORAN UTAMA

I

ndonesia harus segera dibenahi.

Sudah terlalu banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin dan pejabat negara. Rakyat Indonesia semakin susah hidupnya, susah memperoleh pekerjaan.

Dan, lebih menyedihkan lagi, kekayaan negeri ini diboyong keluar sementara rakyat hanya memperoleh ampasnya.

PRABOWO Subianto menyatakan Indonesia dalam kondisi memprihatinkan.

Seperti kesulitan masyarakat di daerah, lapangan pekerjaan sulit, hingga tenaga kerja asing.

"Bangsa kita sekarang dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Saudara-saudara sekarang saya baru dari daerah-daerah.

Saya keliling di banyak daerah yang rakyat merasa kesulitan, rakyat sekarang seolah-olah tidak ada kesempatan untuk cari pekerjaan baik dan layak. Kehidupan semakin susah untuk rakyat Indonesia padahal negara kita adalah negara yang sangat kaya," kata Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan dalam kampanye akbar, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mangTanribali Lamo di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu pekan kemarin. Prabowo mengatakan negara kita Indonesia sudah saatnya harus ada perubahan. Dengan sistem ekonomi menyimpang, tak mungkin rakyat Indonesia sejahtera dan makmur.

4

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Prabowo Subianto

“RAKYAT SELALU KEBAGIAN AMPAS� “Saudara-saudara saya sudah keliling Indonesia selama bertahun-tahun, hasilnya saya sudah menulis buku.

Kesimpulannya, Indonesia, negeri kita ini harus ada perubahan," ungkapnya Jenderal TNI bintang tiga ini dengan nada suara berapi-api.

Bahwa sistem-sistem ekonomi sekarang ini lanjutnya lagi, sudah menyimpang jauh dari UUD 1945, bahwa selama menyimpang tidak mungkin rakyat sejahtera dan tidak mungkin rakyat Indonesia makmur itu tidak mungkin. Prabowo bahkan terangterangan menyebut kekayaan bangsa saat ini lari keluar negeri dan bangsa Indonesia hanya menerima ampasnya.

"Saya katakan kekayaan bangsa lari keluar negeri, mengalir keluar negeri hingga tidak ada kekayaan kita yang tinggal di Indonesia, kita tinggal menerima sisanya saja, ampasnya saja. Rakyat bergaji kecil jika dapat pekerjaan, sekarang rakyat susah cari pekerjaan, malah tenaga kerja asing dibukakan pintu luas-luas di Indonesia," terangnya.

Prabowo meminta bangsa ini harus ada perubahan, perlu pemimpin benar dan amanah, serta pemimpin yang jujur. "Saudara-saudara sekalian kita perlu perubahan, kita perlu pemimpinpemimpin benar, amanah, kita perlu pemimpin yang jujur saudara-saudara sekalian," tutupnya.

Kekayaan negeri ini tidak lagi dinikmati rakyatnya. "Kita hanya menikmati sisanya saja., ampasnya saja. Gaji kita kecil. itupun kalau ada pekerjaan. Tenaga kerja asing masuk." Mendengar orasi Prabowo, ribuan orang di hadapannya, berkali-kali menimpali dengan ungkapan, "betulll.

DINAMIKA INDONESIA

LAPORAN UTAMA betul., ganti presiden."

Sebelum tampil di hadapan pendukung Agus-Tenribali, Ketum Gerindra Prabowo Subianto berziarah ke makam Pangeran Diponegoro yang berlokasi di Jalan Diponegoro Kecamatan Wajo Makassar. Ia berziarah didampingi sejumlah pengurus GerindraMakassar dan Sulsel.

"Selalu kita hormati pahlawan-pahlawan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hormati para pahlawannya," kata Prabowo setelah berziarah ke Makam Diponegoro.

Prabowo mengaku selalu berziarah

ke makam Pangeran Diponegoro bila berkunjung ke Makassar. Jasa Pangeran Diponegoro terhadap Indonesia menjadi alasan utama. "Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang melawan penjajah dan saya kalau ke Makassar selalu untuk ziarah," jelasnya.

Sebelumnya Prabowo juga berziarah ke makam Jenderal M Jusuf di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikkang, Makassar.

Selain itu, Prabowo juga menyempatkan diri menjenguk sesepuh Sulsel, AGH Sanusi Baco, Lc di Jalan Kelapa 3, Makassar.

Kedatangan Prabowo langsung disambut antusias warga sekitar yang memadati

kediaman AGH Sanusi Baco. Begitu keluar dari pintu rumah AGH Sanusi Baco, warga langsung menyerbu Prabowo. Jabat tangan dan foto bersama mewarnai momen itu. “Sukseski Pak Prabowo, sehat selalu. Hidup nomor dua,” teriak warga.

Sederet pengurus Gerindra Sulsel turut mendampingi Prabowo Subianto seperti Idris Manggabari.

“Pak Prabowo datang untuk menjenguk AGH M Sanusi Baco yang sedang kurang sehat. Beliau yang minta untuk diantar menemui Bapak Sanusi Baco,” kata Agus Arifin Nu’mang.

DINAMIKA INDONESIA

JURLAN EM SAHO’AS-DKI

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

5

DAERAH

BUPATI SINJAI APRESIASI PENGABDIAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

P

elaksana tugas Bupati Sinjai H Andi Fajar Yanwar mengapresiasi pengabdian Asisten Administrasi Umum Setdakab Sinjai H Akmal, atas kontribusinya untuk kemajuan kabupaten setempat.

6

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

"Pengabdian yang dilakukannya selama ini patut kita apresiasi, sudah menghabiskan separuh waktunya mengabdi pada negara," kata Andi Fajar Yanwar saat melepas H Akmal yang memasuki purnabakti yang dirangkaikan buka puasa bersama di ruang pola Kantor Bupati Sinjai, Jumat lalu.

Plt Bupati dengan bercanda mengatakan, kendati sudah memasuki masa purnabakti namun H Akmal masih kelihatan sangat muda dibanding usia yang dimiliki saat ini.

"Alhamdulillah sudah memasuki masa pensiun, Pak Asisten masih seperti umur 40-an," seloroh Andi Fajar Yanwar, dengan raut wajah salut.

Sementara itu, H Akmal berpesan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bekerja dengan ihklas.

Menurutnya pengabdian ihklas akan membawa berkah di dunia dan di akhirat.

DINAMIKA INDONESIA

Selain itu, mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Sinjai, jika dalam pengabdiaannya selama ini ada kekurangan.

"Saya menitip pesan kepada saudarasaudara saya khususnya para ASN untuk bekerja dengan baik dan ihklas, agar pekerjaan dan pengabdiaannya menjadi berkah," harap Akmal, disambut anggukan Kabag Humas Pemkab Sinjai Syabir Syur dan hadirin lainnya.

Memanfaatkan waktu tersisa sebelum masuk acara buka puasa yang tinggal beberapa menit, diisi oleh Tauziya Ustads H Muh Nasrun, yang menyampaikan berbagai pesan keagamaan.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Sinjai Akbar, Kapolres Sinjai, Kejaksaan Negeri Sinjai, Para Kepala SKPD Kabupaten Sinjai, ASN dan Puluhan undangan lainnya.

AJE-DKI

DAERAH

P

elaksana tugas Bupati Sinjai H Andi Fajar Yanwar saat meresmikan jembatan gantung Kambuno di Dusun Banoa Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, SUlawesi Selatan, Rabu pekan lalu. Pelaksana tugas Bupati Sinjai H Andi Fajar Yanwar meresmikan jembatan gantung Kambuno di Dusun Banoa Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Rabu.

Plt.Bupati Sinjai menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada aparat TNI Kodim 1424 Sinjai dan Verical Rescue Indonesia (VRI) yang telah berkontribusi atas pembangunan kebutuhan vital masyarakat di Dusun Banoa ini.

"Pembangunan jembatan gantung yang hari ini diresmikan dan diserahkan pemanfaatannya, merupakan salah satu karya bakti monumental dari jajaran Kodim 1424 Sinjai bekerjasama dengan VRI dan seluruh masyarakat setempat," ujar Andi Fajar Yanwar saat meresmikan jembatan tersebut.

Dia menambahkan, pembangunan jembatan ini menjadi sarana transportasi penting masyarakat Banoa.

"Kami tentu mengharapkan agar jembatan ini bisa dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik oleh

da Petani Sinjai Bakti Dandim 1424 Kepa

Jembatan Gantung Kambuno Diresmikan

masyarakat setempat, dan tentunya ini bukan hanya menjadi alat penyeberangan semata, namun diharapkan bisa menjadi akses penting untuk membawa hasil bumi baik pertanian maupun perkebunan," pungkasnya.

Sementara itu, Dandim 1424 Sinjai Letkol Inf Oo Sahrojad saat menyerahkan jembatan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai mengatakan pembangunan jembatan gantung ini murni dari rasa kepedulian sosial Kodim 1424 Sinjai bersama relawan VRI. "Kegiatan ini bersifat karya bakti yang di "support" Bapak Pangdam XIV Hasanuddin, Danrem 141/Toddopuli, Pemkab Sinjai, Polres Sinjai dan seluruh masyarakat Banoa yang begitu tulus dan ikhlas bersama-sama membantu di lapangan sehingga pembangunan jembatan ini dapat diselesaikan dalam

waktu empat hari," katanya.

Menurut Dandim, jembatan gantung ini dapat dikatakan jembatan darurat, karena dibangun di daerah yang sangat membutuhkan seperti halnya di Dusun Banoa ini, sehingga anak-anak sekolah tidak harus menyeberang sungai dengan berenang yang tentunya sangat berbahaya bagi keselamatannya. Dandim berharap kepada warga untuk merawat dengan baik jembatan ini agar dapat digunakan dalam waktu lama.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan penanaman pohon kelapa dipinggiran sungai Kambuno, yang dihadiri antara lain Ketua DPRD Sinjai H Haris Umar, Kapolres Sinjai, Dandim 1424 Sinjai, para Kepala OPD, para Kabag, Camat Tellulimpoe, Kepala Desa Sukamaju, dan tim Vertical Rescue Indonesia. AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

7

POLITIK

SBY Tuding TNI, Polri dan BIN TIDAK NETRAL DALAM PILKADA

K

etua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ketidaknetralan aparatur negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

intelejen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebutnya.

Lebih jauh SBY menilai, ia juga merasa saat ini pribadinya tengah diserang oleh partai tertentu dengan mengatakan "SBY panik".

"SBY tidak panik. Biasanya yang panik cenderung curang. Insya Allah, kami tidak curang. Tapi kami waspada," tutur dia.

Pertemuan SBY dan Gatot Tidak Bahas Poros Ke Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan dalam pertemuan ketua umumnya Susilo

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum.

Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu lalu.

Pernyataan mantan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud. Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan caloncalon yang diusung oleh Demokrat.

Ia lantas mengungkit pemeriksaan Sylviana Murni oleh Polri dalam Pilgub Jakarta. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pasca bebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya. Keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini.

"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya.

Kalau pernyataan saya ini membuat

8

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers kampanye akbar pasangan Dedd

DINAMIKA INDONESIA

POLITIK

Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tak membahas poros ketiga di Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Syarief menanggapi beredarnya foto Gatot yang tengah mencium tangan SBY. "Saya pikir tidak ada. Itu kan acara silaturahim. Kami belum bahas soal koalisi, siapa capres dan cawapresnya. Insya Allah setelah Pilkada lah," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Soal foto cium tangan SBY, Gatot Nurmantyo mengakui hanya merasa seperti cium tangan orangtua sendiri.

Ia mengatakan, momen tersebut menunjukan penghormatan Gatot kepada SBY selaku senior di TNI. Hal itu

dy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu lalu.

sekaligus menunjukan rasa terima kasih Gatot karena SBY saat menjabat Presiden telah mengangkatnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jabatan KSAD menjadi modal bagi Gatot untuk diangkat menjadi Panglima TNI pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

menyatakan tak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan, saat itu Gatot yang lebih dahulu menghampiri dan lantas mencium tangan SBY. Ferdinand menilai hal itu lumrah terjadi karena Gatot junior SBY di TNI.

Saat ditanya apakah Demokrat menilai Gatot sebagai sosok yang potensial untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, Syarief menjawab, sebagai mantan Panglima TNI tentunya Gatot memiliki kapasitas sebagai pemimpin.

Foto mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo yang tengah mencium tangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beredar di media sosial. Foto itu kemudian menjadi pembicaraan publik.

Gatot tak menampik telah mencium tangan Presiden keenam RI itu. Hal itu terjadi di tengah safari politiknya untuk menjadi calon presiden setelah pensiun dari TNI. Gatot mengaku mencium tangan SBY lantaran telah menganggap SBY sebagai orangtua sendiri.

Namun, ia mengingatkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mengusung seseorang maju dalam Pilpres.

Ia menyambut baik jika nantinya Gatot dan tokoh lain muncul sebagai kandidat capres 2019. Hal itu membuat kompetisi lebih baik. Dengan melihat banyaknya bakal capres dan masih cairnya koalisi, Syarief meyakini, poros ketiga mungkin terbentuk. "Sepanjang segala sesuatu masih cair sampai sekarang, sepanjang belum ada janur kuning yang berkibar kemungkinan masih banyak," lanjut dia.

Sebelumnya Gatot bertemu SBY dalam dalam acara buka puasa bersama di kediaman mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Sabtu awal Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Gatot terlihat tengah mencium tangan SBY. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean,

"Saya ini prajurit, lahir dari keluarga prajurit, dan kini saya pensiun setelah melengkapi bakti saya pada negara.

Orang yang saya cium tangannya ini sudah seperti orangtua saya," kata Gatot dalam keterangan tertulis, "Pak SBY memimpin bangsa ini sepuluh tahun sebagai presiden. Saya diberi kesempatan banyak oleh beliau. Dalam suasana Ramadhan mari kita berdoa, semoga Allah memberikan beliau keberkahan umur. Amin," lanjut Gatot.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

9

POLITIK

E

JOKOWI - PRABOWO SIAPAKAH YANG UNGGUL ?

lektabilitas Jokowi masih ungguli Prabowo.

Populeritas itu memang sulit dilampaui.

Pasalnya, Jokowi sudah memperlihatkan karya nyatanya membangun Indonesia dengan konsep dari desa ke kota yang merata dari Sabang sampai Merauke.

10

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Daerah-daerah yang dulunya sangat sulit terjangkau dengan transfortasi darat sekarang sudah mampu diterobos, bahkan sejumlah kota di Indonesia dibangun jalan bebas hambatan, termasuk di Kota Menado, Papua dan Kalimantan.

Indo Barometer merilis hasil survei sejumlah Pilgub di Indonesia. Selain memotret trend pemilih di pilgub, Indo Barometer juga melakukan survei pada pemilihan calon presiden (Capres) 2019 mendatang.

Hasil riset Indo Barometer, nama petahana Joko Widodo dan Prabowo Subianto mendominasi bahkan dalam survei tersebut bakal sulit muncul calon lain di luar dari poros PDIP dan Gerindra.

Jokowi memperoleh angka 26,1% kemudian disusul Prabowo Subianto diurutan kedua 18,0% dan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla memperoleh 2,6 persen, Susilo Bambang Yudhoyono dan Abraham Samad sama-sama diangka 0,4%, lalu Hary Tanoesoedibjo dan Gatot Nurmayanto 0,3% dan Syahrul Yasin Limpo 0,1%.

"Dari pertanyaan terbuka, nama calon presiden yang banyak dipilih di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Joko Widodo (26,1%), kemudian Prabowo Subianto (18%). Nama

DINAMIKA INDONESIA

calon lain (lebih kurang 3%), Pemilih yang menyatakan tidak tahu (51,8%)," berdasarkan hasil publik survei Indo Barometer pada Rabu lalu.

Sementara saat disimulasikan ke dalam 6 kandidat calon presiden, nama Joko Widodo masih unggul, dia meraih poin 27,1% selanjutnya Prabowo Subianto 20,1%, Jusuf Kalla 7,0% dan Anies Baswedan, Gatot Nurmayanto, Agus Harimurti Yudhoyono di bawa 2%.

Pada simulasi head to head dengan pertanyaan tertutup, Joko Widodo masih posisi pertama yaitu 29,1%, Prabowo Subianto 21,9%. Joko Widodo 29,6% disimulasikan dengan Anies Baswedan 3,4% dan Joko Widodo 29,3% jika dengan Gatot Nurmantyo 3,8%.

"Dari tiga simulasi terhadap 2 nama calon presiden, Joko Widodo (29,1% - 29,6%) jika disimulasikan dengan Prabowo Subianto (21,9%), Gatot Nurmantyo (3,8%) dan Anies Baswedan (3,4%)," tulisnya Sementara untuk pilihan masyarakat Sulsel, terhadap calon wakil presiden mengunggulkan Jusuf Kalla dengan 7,6%, Gatot Nurmantyo 1,4% dan sejumlah tokoh lainnya berada di bawah 2%.

AJE-DKI

PENDIDIKAN

DUA PRODI KEDOKTERAN UMI RAIH AKREDITASI A

U

niversitas Muslim Indonesia seakan tidak pernah berhenti meraih prestasi di dalam meningkatkan kualitas pendidikannya.

Terakhit, kampus Islami berhasil lagi mengawal dua program studi, masing-masing Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran meraih akreditasi A. Prestasi itu diperoleh di tengah ummat Islam tengah menunaikan kewajiban puasa Ramadhan sehingga prestise itu sekaligus sebagai berkah Ramadhan tahun ini.

"Alhamdulillah baru saja saya menerima telepon dan mendapatkan kabar gembira Progam Studi Sarjana Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UMI meraih akreditasi A," kata Rektor UMI Prof Dr Hajah Masrurah Mokhtar, MA di Makassar, Senin.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia itu mengaku menerima telepon dari Dekan Fakultas Kedokteran UMI Prof Dr dr Syarifuddin bersama Wakil Rektor I UMI Prof Dr Syahnur Said Md yang tengah berada di Gorontalo.

Ia menjelaskan perolehan akreditasi A kedua program studi Fakultas Kedokteran UMI menambah jumlah akreditasi program studi di UMI dari 15 menjadi 17 program studi terakreditasi A. "Perolehan

akreditasi A masing-masing Program Studi Sarjana Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter juga pertama PTS di luar Pulau Jawa," ujar Masrurah.

Menurut dia, perolehan akreditasi kedua program studi tersebut menunjukkan bahwa Fakultas Kedokteran UMI sebagai fakultas yang unggul, bermutu, dan berkualitas. Perolehan akreditasi tertinggi itu sebagai tolak ukur bermutunya suatu institusi dan program studi dilakukan dengan proses yang luar biasa.

Tentu saja, katanya, raihan prestasi yang membanggakan itu tidak terlepas dari peran seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran dan doa civitas akademika UMI. "Bagi saya berita ini merupakan kado istimewa saya di akhir periode kedua saya menjabat Rektor UMI," sebut dia. Ia mengatakan perolehan prestasi terbaik itu tentu membuat semua pihak di UMI berbangga.

Namun,

katanya,

hal

yang

penting adalah upaya ke depan untuk mempertahankan predikat yang ada dengan berbagai program pengembangan yang berkualitas. Wakil Rektor I UMI Prof. Dr H Syahnur Said MS mengatakan dengan predikat terbaik itu memberi peluang untuk menerima kouta calon mahasiswa baru kedua program studi tersebut bertambah.

Perolehan akreditasi A kedua program studi tersebut tertuang dalan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM PTKes) Nomor 0319/LAM-PTKes/ Akr/Sar/V/2018 tentang status nilai dan akreditasi A bagi program studi sarjana kedokteran dan SK Nomor 320/ LAMPTKes/Akr/Sar/V/2018 tentang status nilai akreditasi A bagi program studi profesi Dokter Fakultas Kedokteran UMI. kedokteran UMI raih Akreditasi A. AJE-DKI

lebih

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

11

RAJA GOWA

Raja Gowa ke-37

ANDI IDJO DAENG MANYONRI KARAENG KATANGKA WAFAT DI USIA 69

K

abar duka menyelimuti kerajaan Gowa, raja Gowa ke-37, Andi Maddusila Andi Idjo menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Bahagia sekitar 15.30 wita meninggal dalam usia 69 tahun.

Legislator dari Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo ikut mengiringi pemakaman Andi Maddusila Andi Idjo Dg Mannyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin 2, Raja Ke-37 Gowa yang telah wafat pada Minggu pekan lalu.

"Andi Maddusila adalah sosok yang keras namun lentur. Tegas dalam memperjuangkan eksistensi sejarah dari Kerajaan Gowa hingga akhir hayatnya," ujar Mukhtar Tompo usai pemakaman di Kabupaten Gowa, Senin.

Ia mengatakan sosok Andi Maddusila dikenalnya sejak lama dengan sifatnya yang santun dan ramah terhadap siapa saja. Walaupun haknya tergerus, katanya, akan tetapi Maddusila masih memikirkan kedamaian dan keamanan secara umum.

Dirinya menggambarkan Raja Ke-37 Gowa itu sebagai sosok bangsawan dengan nasionalisme yang tinggi.

Sosoknya yang ramah, ujar dia, membuat Andi Maddusila dicintai oleh rakyat dan diakui oleh nusantara, namun tidak primordial.

"Bagi saya, perjuangan politik beliau bukan karena faktor kekuasaan. Tapi

12

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Jenazah Raja Gowa ke-37, Andi Maddusila bergelar Andi Idjo Daeng Manyonri, Karaeng Katangka, Sultan Alauddin II, disemayamkan di rumah duka Kompleks BPH Blok A 15/14, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 10 Juni malam.

sebuah upaya yang dilakukan untuk mengawal visi kerajaan sebagai warisan sejarah yang harus terus diperkuat dan didukung oleh pemerintah," katanya.

Mukhtar menyatakan bahwa Maddusila sebagai pewaris karakter raja-raja Gowa terdahulu. Separuh perjalanan hidup Andi Maddusila didedikasikan untuk memperjuangkan harkat dan martabat Kerajaan Gowa.

"Meski hingga ajal menjemput beliau, perjuangannya belum menunjukkan hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan, namun justru kepergiannya menunjukkan bahwa beliau memang raja sebuah kerajaan besar yang masih eksis hingga saat ini," ucapnya. Ia menambahkan tidak ada satu pihak pun yang bisa melarang jasad Andi Maddusila disemayamkan di Balla Lompoa (museum) karena memang hal itu sebagai haknya.

Kematian Andi Maddusila, katanya,

DINAMIKA INDONESIA

membuktikan bahwa dia masih mendapatkan pengakuan sebagai Raja Gowa, di hadapan publik. Bahkan kehadiran raja-raja keraton se-Nusantara makin menegaskan legitimasi tersebut.

"Saya mengikuti rangkaian shalat jenazah hingga pemakaman. Saya melihat sendiri betapa masyarakat Gowa masih sangat mencintai beliau. Dari Balla Lompoa, jazad beliau ditandu ke Masjid Katangka untuk dishalati, untuk selanjutnya dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja Gowa di Katangka," katanya.

Menurut legislator dari Partai Hanura itu, eksistensi Kerajaan Gowa menyimpan rekaman perjalanan sejarah dan budaya sebuah bangsa pada masa lampau.

"Gambaran kebesaran bangsa, tertoreh dalam perjalanan kerajaan Nusantara.

Apa yang terjadi di masa kini, tak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu,"ujarnya.

RAJA GOWA

Dilantik Raja Gowa ke-37 Andi Maddusila Andi Idjo yang bergelar I Maddusila Daeng Mannyonri Karaeng Katangka Sultan Aluddin II secara resmi diangkat menjadi Raja Gowa ke-37 di Istana Balla Lompoa.

Pengukuhan yang digelar di Istana Balla Lompoa dibenarkan oleh Andi Maddusila saat prosesi penobatan dirinya dilakukan di Hotel Horison Makassar, pada tanggal 29 Mei 2016, setelah tidak mendapat izin dari Polres Gowa dan Pemerintah Gowa.

Pengukuhan Raja Gowa ke-37 ini sempat diboikot oleh seribuan warga yang berbaur Polisi Pamong Praja.

Panitia Pelaksana Penobatan Raja Gowa ke-37 Andi Baso Mahmud pada waktu itu mengaku, terpaksa memindahkan tempat pengukuhan dengan alasan untuk menghindari adanya bentrokan dengan beberapa pihak pihak yang akhir-akhir ini menolak pelantikan Raja Gowa yang ke-37.

"Kami terpaksa mengalihkan tempat pelaksanaan penobatan Raja Gowa ke-37 ke Makassar untuk menghindari adanya bentrokan dengan beberapa pihak yang menentang pelantikan Raja Gowa," katanya waktu itudi tengah kesibukan melakukan persiapan pelantikan.

Ia mengungkapkan, sebelumnya pada Sabtu malam, Andi Maddusila telah dikukuhkan di Istana Balla Lompoa dan barulah pada esoknya Minggu, penobatan Andi Manddusial sebagai Raja Gowa yang ke 37 di laksanakan di Hotel Horison Makassar.

Andi Basso Machmud jiga menjelaskan kalu pelantikan Raja Gowa ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melestarikan dan menjaga budaya yang ada di Kabupaten Gowa.

Menurutnya, penobatan Raja Gowa ini memang harus dilakukan karena selama Raja Gowa yang 36, Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Alauddin meninggal sejak 1956-1960, maka sejak tahun 1978 terjadi Dualisme kepemimpinan Kerajaan Gowa sampai saat ini, sehingga haruslah dinobatkan

Raja Gowa yang ke-37.

Selain Penobatan Raja Gowa ke 37 yang diselenggarakan di Hotel Horison ini juga dirangkaikan dengan acara pelantikan pengurus Dewan Hadat kerajaan Gowa oleh Raja Gowa ke-37, I Maddusila Karaeng Katangka Sultan alauddin II. Dalam sambutannya Raja Gowa ke-37 ini berharap agar para pengurus Dewan Hadat Kerajaan Gowa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Gowa dalam melestarikan dan menjaga budaya di Kabupaten Gowa.

Banyak orang yang bertanya-tanya siapa sih Andi Maddusila ? Andi Maddusila atau yang memiliki nama lengkap Andi Maddusila Andi Idjo terlahir di kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 Juli 1950. Kini beliau wafat dalam usianya yang ke 68 tahun.

Di kampung halaman atau kerabat terdekatnya biasa dipanggil beliau dengan sebutan Patta Nyonri. Beliau juga merupakan anak pertama dari keturunan Raja Gowa ke 36 (Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin).

Semasa hidupnya AndiMaddusila pernah dinobatkan sebagai Raja Gowa oleh Sekretaris Jenderal Forum Keraton se Nusantara, Gunarso G. Kusumodiningrat pada hari Senin, 17 Januari 2011 tepat pada pukul 15.00 Wita yang bertempat di Perumahan Megasari Jalan Jipang Raya, Makassar Sulawesi Selatan.

Pemberian gelar tersebut bukan pemberian gelar “pesanan� sebab dalam acar penobatan tersebut telah disaksikan kurang lebih 300 orang serta dihadiri keturunan raja-raja dari berbagai daerah di Indonesia.

Raja-raja yang sempat hadir dalam penobatan tersebut di antaranya: Bate Salapang Takalar, Tallo, Bate Salapang Gowa seperti Tombolo, Lakiung, Parang-parang, serta Akangje'ne. dalam kesempatan tersebut Andi Maddusila secara resmi dinobatkan sebagai Raja Gowa yang ke-37 dengan gelar Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka bergelar Sultan Alauddin II. JURLAN EM SAHO’AS-DKI

DINAMIKA INDONESIA

Andi Maddusila Raja Gowa Ke-37 Nama Lengkap: Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II Gelar: Raja Gowa ke-37 Pendahulu: Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang TTL: Makassar, 9 Juli 1950 Alamat: Kompleks BPH Jalan Bumi 22 Blok A15 No 14, Makassar Motto: Pengabdian itu adalah ibadah Riwayat Pendidikan SD: Avent Makassar (1964) SMP: Kristen Makassar (1967) SMA: Katholik Makassar (1970) Akademi APDN Makassar (1979) Perguruan Tinggi IIP Depdagri Jakarta IP (1985) Riwayat Pekerjaan Kasubag Pembedayaan Desa Pemda Gowa 1985 Wakil Camat Pancoran Jakarta Selatan (1993) Camat Pasar Minggu DKI Jakarta (1998) Wakil Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulsel 2006 Riwayat Organisasi Ketua Umum Paguyuban Kerukunan Keluarga Gowa di Jakarta (hingga 2018) Anggota Dewan Penasehat KKSS Pusat (hingga 2018) Ketua DPC Demokrat Gowa

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

13

BANDARA Presiden Resmikan Bandara Baru Ahmad Yani dengan Bandara Kertajati

KEDUANYA SAMA INDAH, Tapi Bandara Semarang Lebih Cantik Lingkungannya

P

residen Joko Widodo meresmikan beroperasinya terminal baru di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani dan Gedung Menara Pengawas Airnav, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis sore.

14

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Dalam sambutannya Jokowi mengakui, pemerintah memang fokus meningkatkan infrastruktur di bidang logistik. Harapannya, distribusi barang menjadi lebih mudah dan harga menjadi lebih murah. Peresmian tersebut kemudian disertai dengan penekanan tombol sirine.

Jokowi senang sudah tidak kumuh bangunan terminal baru ini. Terminal ini besarnya sembilan kali lebih besar dibandingkan terminal lama, yakni seluas 58.652 meter persegi. Kapasitas terminal baru juga mencapai 20.000 orang per hari atau 6,5 juta penumpang per tahun. Terminal baru ini memiliki 12 slot parkir seluas 7,2 hektar. Dengan demikian, terminal tidak hanya mengakomodasi pesawat kecil, namun juga pesawat jenis Airbus.

Presiden RI Joko Widodo membandingkan hasil bangunan dari bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang dengan Bandara Kertajati, di Jawa Barat saat meresmikan terminal baru Ahmad Yani, awal pekan lalu. Presiden pun membandingkan kedua bandara yang baru diresmikan belakangan ini. Di depan para tamu undangan, Jokowi menyebut perbedaannya.

“Saya tadi terbang dari Bandara Kertajati Jabar, saya lihat dibanding dengan yang ini ya sama-sama bagusnya,” kata Presiden. Tapi lingkungan lebih cantik di sini (Ahmad Yani),” ujar Presiden lagi.

Perbandingan Presiden nampaknya cukup beralasan. Bandara yang

DINAMIKA INDONESIA

dibangun sejak bulan Mei 2017 lalu dibangun diatas lahan rawa-rawa dan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dalam operasinya, terminal mengadopsi konsep eco-airport.

Bangunan sebagian besar berdiri di atas air dan dikelilingi kolam, mulai dari gedung terminal, gedung parkir, dan wetland park area. Jokowi pun melihat langsung sejumlah sudut terminal yang dapat menampung hingga 7 juta penumpang pertahun itu. “Bandara udara lain saya terus ngecek, kalau ini saya tidak ngecek. Tahu-tahu sudah jadi. Arsitektur bandara bagus, lingkungannya cantik,

BANDARA

hanya satu yang kurang enak, runway masih kurang panjang,” seloroh mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Jauh sebelum terminal jadi, Jokowi bercerita soal kesedihan melihat terminal Ahmad Yani yang lama. Berstatus sebagai bandara internasional, namun terminal terlihat kecil dan kumuh.

“4 tahun lalu saya gunakan terminal lama, sedih saya. Katanya airport internasional tapi kayak gini. Desakseakan, bangunannya kumuh. Bertahan-

tahun gak dibangun, itu ada apa?,” ucap Presiden.

“2 tahun lalu saya perintah menteri BUMN, melalui Angkasa Pura coba dihitung tidak bisa dibangun secepatnya AirPort Ahmad Yani. Apapun, Jateng ini saya berasal,” tambahnya. Pria yang mengenakan kemeja putih ini juga bilang mengapa lama membangun bandara di Semarang. Itu tak lain karena dia tidak ingin melihat daerah lain iri dengan Jawa Tengah. “Kalau saya langsung bangun

4 tahun lalu, bandara lain yang belum pasti bilang presiden hanya pentingkan Jateng. Makanya, lainnya dimulai dulu,” tambahnya.

“Saya kaget, targetnya akhir Desember selesai, tapi lihat selesai dan bisa digunakan. Alhamdulillah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hendrar Prihadi menyatakan bangga terminal baru di Bandara Internasional Ahmad Yani sudah beroperasi. Mewakili warganya, Hendrar kagum atas arsitektur bangunan tiga lantai seluas 58.000 meter persegi ini.

"Warga Semarang bangga dengan bandara baru ini," kata Hendrar, Hendrar mengatakan, bangunan terminal baru ini 9 kali lebih besar dari terminal lama. Kapasitas penumpang juga mencapai 7 juta atau 20.000 orang per hari. Selain itu, kata Hendrar, desain terminal baru ini unik karena berdiri di atas lahan rawa dan tetap menjaga ekosistem alam di sekitar.

"Kami senang. Bandara baru memang bukan yang terbesar di Indonesia tapi unik, jadi ada airnya kelihatannya terapung, jadi ikonik," katanya. Kehadiran terminal baru juga disambut sejumlah penumpang yang pertama kali tiba.

Maskapai Citilink QG 140 dari Jakarta tiba di Semarang sekitar pukul 06.20 WIB. Di antara penumpang yang diberi penghargaan pengalungan bunga adalah calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said. Cagub nomor urut 2 itu tampak tiba sendirian dan langsung berjalan menuju pengambilan bagasi. Sudirman ikut bersyukur menjadi penumpang pertama yang dapat merasakan fasilitas terminal baru.

"Ini sudah layak ya. Ini penerbangan pertama, kan ya, jadi kebetulan sekali," kata Sudirman. Melalui terminal baru, Sudirman berharap Jawa Tengah mampu mendorong sektor perekonomian tumbuh lebih tinggi.

"Mudah-mudahan (terminal) bisa mendorong perekonomian di Jawa Tengah," ucapnya. Sebagaimana diketahui terminal bandara baru mulai dioperasikan hari ini.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

15

ELPIJI

PERTAMINA LUNCURKAN ELPIJI 3 KG NONSUBSIDI Harga Dibanderol di Atas Rp 35.000

P

ertamina belum menentukan harga yang pasti untuk Elpiji Bright Gas ukuran 3 kilogram nonsubsidi.

Gas tersebut rencananya akan diuji coba mulai awal Juli 2018. VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, kemungkinan gas nonsubsidi tersebut dipatok harga di atas Rp 11.000 per kilogram. "Yang pasti ditentukan harga keekonomian perkiraannya di atas Rp 11.000 per kilogram," ujar Adiatma kepada Kompas.com, Kamis (27/6/2018).

Menurut Adiatma, harganya diperkirakan bisa lebih dari Rp 35.000 per tabung.

Harga yang sama diterapkan untuk Bright Gas tabung pink ukuran 5,5 kilogram yang dibanderol di atas Rp 11.000 perkilogram.

Untuk volume 5,5 kilogram, harganya sekitar Rp 65.000 per tabung.

"Harganya bisa lebih (dari Rp 35.000) karena yang beda servisnya dengan biasa, berbeda pelayanannya," kata Adiatma.

Sebelum resmi diluncurkan, Pertamina akan melakukan uji pasar Bright Gas 3 kilogram secara bertahap. Hal ini untuk mengukur minat masyarakat terhadap gas nonsubsidi tersebut Adapun pembeda tabung elpiji 3 kilogram subsidi dengan yang non subsidi adalah dengan warna dan tambahan tulisan. Khusus untuk yang bersubsidi, akan ditambahkan tulisan "Khusus Masyarakat Miskin".

Pertamina berharap, produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kelompok mampu yang selama ini lebih cocok menggunakan elpiji ukuran 3 kilogram.

Sehari sebelumnya pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati

16

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati

saat ditemui di acara halal bihalal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat lalu mengatakan, .PT Pertamina (Persero) memastikan untuk menjual elpiji 3 kilogram versi non subsidi per 1 Juli 2018 mendatang. Pertamina melihat ada permintaan yang signifikan dari pasar untuk produk tersebut, terutama konsumen yang tidak membutuhkan elpiji berukuran besar seperti 12 kilogram.

harinya. Dia menyebut, penjualan elpiji 3 kilogram ini nantinya akan sama dengan penjualan produk non subsidi lainnya, seperti elpiji 12 kilogram, sehingga tidak ada wilayah khusus untuk pemasarannya.

"Per 1 Juli mulai dijual. Itu dijual saja karena demand-nya ada, tapi tidak subsidi," kata Nicke sembari mengungkapkan, mengenai harga akan diumumkan menjelang penjualan elpiji 3 kilogram non subsidi. Salah satu pangsa pasar produk ini yaitu mereka yang tinggal di apartemen atau secara umum konsumen yang lebih cocok menggunakan elpiji 3 kilogram, menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-

Sebagai gambaran, pembeda tabung elpiji 3 kilogram subsidi dengan yang non subsidi adalah dengan warna dan tambahan tulisan. Khusus untuk yang bersubsidi, akan ditambahkan tulisan "Khusus Masyarakat Miskin".

DINAMIKA INDONESIA

Ketika dikonfirmasi mengenai kabar bahwa harga jual elpiji 3 kilogram sebesar Rp 39.000, disebut Nicke masih belum pasti. "Belum tahu (harganya)," tutur Nicke.

"Masa Mas yang ganteng-ganteng ini beli (yang bersubsidi), nenteng-nenteng itu, malu juga kan. Itu salah satu cara

ELPIJI

pengawasannya," ujar Nicke.

Pihaknya kini masih menghitung seberapa besar volume penjualan elpiji 3 kilogram untuk tahap awal, Juli mendatang. Nicke berharap, produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kelompok mampu yang selama ini lebih cocok menggunakan elpiji ukuran 3 kilogram.

PT Pertamina (Persero) meminta peran aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Unit Manager Communication & CSR MOR III Dian Hapsari Firasati mengingatkan, elpiji 3 kg merupakan barang yang disubsidi oleh negara.

Sehingga penggunaannya pun diatur hanya untuk masyarakat tidak mampu.

"Dengan adanya penyalahgunaan seperti

ini, tentu membuat masyarakat tidak mampu yang seharusnya menerima elpiji 3 kg jadi kesulitan. Di sisi lain, negara juga merugi karena mengeluarkan subsidi," Dian dalam keterangan resminya, belum lama ini.

Selain itu, lanjut Dian, keterlibatan pengawasan masyarakat diperlukan guna menghindari praktik nakal seperti pengoplosan elpiji yang marak terjadi.

Baca juga: Pertamina Tegur Industri Rumah Tangga di Semarang yang Pakai Elpiji 3 Kg Menurut dia, pengoplosan elpiji merupakan tindakan yang sangat berbahaya.

"Pembukaan dan penyuntikkan secara paksa yang tidak sesuai prosedur aman bisa mengakibatkan adanya insiden. Hal

ini sangat berisiko baik untuk pelaku dan pengguna selanjutnya," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pertamina mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan adanya tindakan yang dicurigai sebagai penyalahgunaan di sekitarnya.

"Dukungan masyarakat yang mewaspadai lingkungan sekitarnya tentu sangat membantu kepolisian dalam menindak para pelaku penyalahgunaan elpiji. Kami pun mengimbau, apabila masyarakat menemukan adanya tindakan yang dicurigai sebagai penyalagunaan dapat menghungi contact center kami di 1 500 0000," sebut dia.

AJE-DKI

Deklarasi penggunaan gas elpiji non subsidi yang digagas Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) di kantor cabang Pertamina, Jalan Sutoyo, Pontianak (6/6/2018)

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

17

PILKADA

Habis Non Aktifkan Camat

GILIRAN 27 LURAH TERANCAM DIPECAT

T

idak main-main. Ini bukan terbawa emosi, tapi betulbetul ingin pegawainya (ASN) berada pada garis netral dalam pilkot/pilwakot.

Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, melansir sedikitnya ada 27 lurah dan beberapa kepala SKPD terancam dipecat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ancaman sanksi tersebut lantaran adanya indikasi ketidaknetralan para ASN tersebut. Temuan itu berdasarkan pengaduan masyarakat, baik melalui rekaman seluler maupun pernyataan tertulis.

“Sementara ada 27 lurah yang terindikasi tidak netral. Itu berdasarkan pengaduan masyarakat, baik melalui rekaman maupun pernyataan tertulis.

Jadi, ada saksi dan ada bukti, makanya langsung kita kasih SP1 dan SP2,” ucap Danny Pomanto, Selasa (26/6) kemarin.

Ia pun mengaku memberikan batas waktu kepada seluruh lurah yang diduga terindikasi untuk melakukan klarifikasi.

Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan dan 27 lurah tersebut belum bisa membuktikan dirinya tidak terlibat, maka mereka terancam dipecat.

Selain melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu untuk pelanggaran pemilu, sambung Danny, pihaknya juga akan melaporkan temuan tersebut ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Waktu yang kita berikan sampai hari Kamis (setelah pilkada), kita akan berikan SP3 dan kita akan nonjobkan. Segera juga kita laporkan, jadi bukan hanya melaporkan ke Panwaslu, tapi ASN-nya juga terancam, ini aturannya lengkap,” tegas Danny Pomanto.

Ia meminta bentuk pembuktian para lurah tidak terlibat politik praktis

18

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

bukan pada tataran dua arah, melainkan mengawal ketat pelaksanaan pilkada.

Makanya itu, jika ditemukan ada indikasi kecurangan agar direkam sebagai bukti valid nantinya. Termasuk, jika ditemukan adanya politik uang.

“Saya tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan klarifikasi.

Tapi tidak dalam hal klarifikasi dua arah, melainkan klarifikasi di lapangan, dari tindakan yang dicurigai bahwa mereka tidak netral. Misalnya, kalau ada yang bawakan uangnya RT/RW di kasih RT/RW kemudian menyebut untuk mencoblos paslon tertentu,” jelasnya.

Dalam satu kecamatan bahkan ditemukan ada sekitar 40 KPPS yang terindikasi tidak netral. Temuan itu, kata Danny seiring dengan lurahnya yang tidak netral.

DINAMIKA INDONESIA

“Misalnya, yang terjadi di Kelurahan Paralayang kemarin, ternyata lurahnya juga masuk dalam daftar aduan masyarakat,” ucapnya.

Ia menyebut, pembuktian netral pihak kelurahan yaitu kalau partisipasi publik pilkada meningkat, pengaduan masyarakat tidak ada, rekaman pada saat perhitungan suara dan tidak ada tindakan aneh yang berhasil direkam pihak kelurahan.

“Kalau tidak ada itu semua, terus ada persoalan berarti terindikasi tidak netral,

METRO contohnya dia tidak rekam tapi ada persoalan saya indikasikan tidak netral,” tegas Danny Pomanto.

Sementara itu, Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar, Andi Bukhti Jufri mengatakan, bahwa intruksi walikota untuk semua SKPD lingkup Pemkot untuk menjaga agar Pilkada di Kota Makassar bisa berjalan jujur, adil dan damai. “Arahan pak wali itu agar pilkada di kota Makassar bisa jujur, adil dan damai,” singkat Andi Bukhti Jufri.

Sebelumnya Danny Pomanto sudah menonjob seluruhcamatnya lantaran dinilai tidak netral dalam memposisikan diri sebagai ASN dalam Pilkot/Pilwakot berdasarkan laporan berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat.* AJE-DKI

DANNY COPOT 15 CAMAT

Harusnya Komunikasi Saja Dulu

S

ejumlah warga seakan tak percaya jika Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto benar-benar memberhentikan 15 camat sekaligus. Pemecatan itu seolah menjadi “kado lebaran” bagi camat dari Danny, sapaan Ramdhan Pomanto. Apalagi para kepala wilayah ini merupakan pengabdi terbaik saat kampanye pemenangan DIA dulu, lalu menjadi mesin pengumpul KTP untuk lolos sebagai calon independen, sebelum digugurkan MA. “Pemberhentian seluruh camat ini memperpanjang daftar, betapa dia tidak tahu berterimakasih dan balas budi kepada orang-orang yang telah membesarkannya. Kurang apa pak IAS dulu, dia toh tinggalkan. Kurang apa para camat ini bekerja untuk pak Danny, ditinggalkan juga. Kurang apa Erwin Hayya pasang badan untuk pak Danny, adeknya pun tega dia pecat,” kata Alira, warga Mariso, sekaligus penggiat media sosial, Sabtu pekan lalu.

Menurut dia, dengan reputasi seperti itu, wajar saja jika tak akan ada orang yang ingin loyal kepada mantan arsitek ini. “Betapa sedihnya orang orang yang dekat ke pak Danny, karena pasti ujungnya nanti akan berakhir tragis,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Fajar, warga Bontoala. Ia tak menyangka, Panjul, sapaan akrab camat Bontoala yang selama ini dikenal begitu baik dan dekat dengan warganya tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan jelas. “Ini sama saja membangunkan amarah warga yang dulunya simpati dengan pak Danny, kini berbalik dan melawan apapun kebijakan Danny Pomanto,” terangnya.

Sementara di Kelurahan Kassi Kassi, Rappocini, seorang warga bernama Haji Hartini, tak kuasa menahan tangis begitu mendengar Hamri Hayya juga tiba tiba dinonjobkan. Ia bahkan hadir

langsung di kantor camat Rappocini saat Hamri pamitan. “Baik-baiki pak, mudah mudahan Pak Danny tidak kena karma. Tega memperlakukan pak camatku yang sangat dekat denga warganya,” ujar Hartini terisak lalu mencium tangan Hamri.

Sikap Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang memecat 15 camat itu kemudian menghadirkan polemik baru.

Sejumlah legislator DPRD Kota Makassar mengajukan Interpelasi ke pimpinannya, Fahrouk M Betta (Aru) atas tindakan Danny Pomanto memecat 15 camat secara tiba-tiba yang dianggapnya tanpa ada dasar yang jelas.

Menanggapi polemik demikian, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, Dewan mestinya lebih dulu melakukan pemanggilan terhadap Walikota Makassar atas tindakannya, agar dapat mendengarkan secara langsung alasan dari mutasi tersebut.

“Interpelasi sih sah-sah saja, tapikan menurut saya lebih baik lagi jika melakukan pemanggilan terhadap Pak Wali terlebih dahulu,” kata Ilmar, Dosen Hukum Unhas Makassar saat dikonfirmasi Inikata.com melalui telepon, pada Minggu kemarin.

Menurut Ilmar, sapaan akrab Guru Besar Unhas Makassar ini. Dalam setiap permasalahan itu membutuhkan penjelasan, sehingga untuk langsung menggunakan penggunaan hak tanpa melakukan pemanggilan atau hak angket itu dianggap tidak sesuai mekanisme.

“Kan bisa dipertanyakan dulu apa penyebab dari mutasi itu, bukan langsung penggunaan hak. Mustinga dipanggil saja Walikota kenapa kemudian dilakukan mutasi itu,” pungkasnya.(*) AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

19

KAMPUS

Milad ke 64 UMI,

JK DIBERIKAN GELAR DOKTOR HONORIS CAUSA

U

sai perwakilan Senat UMI mengumumkan surat keputusan terkait gelar Doktor Honoris Causa (HC) Bidang Ilmi Manajemen khususnya Pemikiran Politik Islam, JK memberi orasi ilmiahnya.

Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla diberikan penganugrahan Doktor Honoris Causa oleh Sivitas Akademika UMI, yang bertepatan dengan Milad ke 64, di Auditorium Aljibra Kampus II UMI, Sabtu lalu.

Pemberian penganugrahan Doktor HC dilakukan langsung oleh Rektor UMI, Prof Masrurah Mokhtar yang didampingi oleh Ketua Yayasan Wakaf UMI, HM Mokhtar Noer Jaya yang tidak lain adalah suami dari Rektor UMI, dan disaksikan oleh petinggi-petinggi kampus UMI. Menurut Prof Masrurah, penganugrahan Wapres dalam bidang pemikiran politik Islam. Keputusan pemberian gelar kepada beliau kata dia, tidak lahir begitu saja.

"Tetapi melalui kajian-kajian yang serius dan mendalam oleh anggota Senat Universitas," katanya.

Selain itu tutur Rektor UMI dua periode itu, JK juga sangatlah berjasa dalam kampus UMI sejak didirikannya pada tanggal 23 Juni 1954, apalagi JK juga memiliki kebijakan strategis dalam manajemen bisnis.

"Beliau sosok ekonom dan politikus yang tidak hanya berteori, namun beliau juga terlibat langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla hadir pada Rapat Senat Terbuka Milad ke-64 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar di Auditorium Aljibra Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu lalu.

Usai perwakilan Senat UMI mengumumkan surat keputusan terkait gelar Doktor Honoris Causa (HC) Bidang Ilmi Manajemen khususnya Pemikiran Politik Islam, JK memberi orasi ilmiahnya. Uniknya,

20

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

dalam pembukaan orasi ia mengatakan pernah menolak gelar tersebut.

"Saya sempat menolak gelar ini. Kenapa ? Karena saya orang dalam," kata JK yang direspon tawa canda para undangan yang memenuhi Auditorium Aljibra. Ia pun berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika UMI atas gelar Doktor HC tersebut.

"Tahu beda gelar Doktor HC dan gelar Doktor. Kalau Doktor mengumpulkan sata dengan teori, sedangkan Doktor Honoris Causa itu menjalankan teori," kata JK singkat.

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sabtu kemarin, menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Dr Hc) kepada Drs M Jusuf Kalla (76).

Penganugerahan gelar akademik ini diberikan Sivitas akademika UMI dalam sidang senat luar biasa di Auditorium Al Jibra, kampus UMI Jl Urip Sumiharjo, Panaikang, Makassar. Bagi Kalla ini adalah gelar Dr Hc ke-12 sejak tahun 2003 silam. Gelar Dr Hc terakhir diterima JK dari Universitas Hirosima, Jepang, Maret 2018 lalu.

Di Makassar, UMI adalah institusi ketiga yang memberi gelar ini. Awal tahun lalu, UIN Alauddin juga menganugerahi JK gelar serupa. Lima tahun lalu, almamaternya Unhas, lebih dulu memberi gelar akademik kehormatan ini. Dengan gelar ini, Jusuf Kalla juga menjadi wakil presiden Indonesia yang paling banyak menerima gelar Dr Hc. Wapres pertama Moh Hatta, adalah terbanyak kedua.

JK adalah Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 yang menjabat sejak 20 Oktober 2014, masa jabatan ini akan

DINAMIKA INDONESIA

berakhir Oktober 2019 nanti.Di UMI, Kalla membawakan pidato pengukuhan dengan judul; Aktualisasi Prinsip Islam dalam Penguatan Semangat Kebangsaan.

Rektor UMI Prof De Masrurah Mochtar menyebutkan Pengukuhan Dr. (H.C) bagi Kalla ini dalam Bidang Pemikiran Politik Islam ini dirangkaikan dengan Milad ke-64 UMI. Dalam pidato pengukuhannya, Kalla membacakan makalah setebal 7 halaman.

Kalla menyebut, dengan usia ke-64 UMI termasuk 3 perguruan tinggi tertua di Indonesia.

Dia menyebutkan, sejak awal berdirinya, para penggagas UMI sudah sadar betul pentingnya Islam Indonesia, Islam yang mengakomodir nilai-nilai kebangsaan.

"Dalam penguatan semangat kebangsaan secara implisit telah berpikir dan berorientasi kepada umat Muslim bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia.

WAKIL Presiden RI HM Jusuf Kalla hadir pada Rapat Senat Terbuka Milad ke-64 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar di Auditorium Aljibra Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu pekan kemarin.

KAMPUS Prinsip Islam dan semangat kebangsaan (al-muwathanah) telah menjadi prinsip dan paradigma pokok yang diaktualisasikan dalam pembentukan Universitas Muslim Indonesia (UMI) 64 tahun lalu," ujar Kalla.

Bagi Kalla, Islam adalah ajaran dari Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, yang menduduki tempat tertinggi dan mulia dalam kehidupan setiap dan seluruh Muslim. Oleh karena itu, kita harus tetap menempatkan Islam dalam ketinggian dan kemuliaannya itu, dan tidak mereduksinya ke dalam realitas dan fenomena empiris-sosiologis seperti semangat kebangsaan atau nasionalisme.

Sedangkan semangat kebangsaan (nasionalisme) adalah produk manusia.

Semangat kebangsaan terbentuk karena berbagai faktor seperti sejarah, perkembangan dan dinamika sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia dalam riwayatnya yang panjang.

Semua faktor ini berkombinasi memainkan peran dalam pembentukan semangat kebangsaan. Secara khusus, prinsip Islam juga memainkan peran sangat penting dalam pembentukan semangat kebangsaan Indonesia tersebut.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam sejarah dan dinamika umat Muslimin Indonesia

sepanjang sejarahnya. Dalam sejarah Aktualisasi Prinsip Islam dalam Penguatan Semangat Kebangsaan penyebaran Islam dan Islamisasi, Islam yang dianut berbagai suku bangsa yang berbeda sejak dari Aceh, Minangkabau, Sunda, Bugis sampai Maluku (dan banyak suku-suku lain— berjumlah 714 suku besar kecil), Islam menjadi faktor pemersatu di antara begitu banyak sukusuku bangsa yang berbeda adat, tradisi dan sosial-budaya. Berkat Islam, orang-orang dari suku Aceh misalnya merasa dekat dan bersahabat dengan orang- orang dari suku Bugis atau Makassar, dan seterusnya antar suku-suku lain di Nusantara.

Sebagai faktor pemersatu, Islam mendorong tumbuh dan menguatnya ukhuwah Islamiyah (persaudaraan/ solidaritas sesama Muslim) di antara berbagai suku dan etnis yang berbeda.

Dalam perkembangan selanjutnya ukhuwah Islamiyah mendorong tumbuhnya ukhuwah wathaniyah (persaudaraan/ solidaritas sesama warga tanah air) ketika kolonialisme Belanda datang menjajah Kepulauan Nusantara. Dalam perkembangan ini, kita dapat melihat pertumbuhan ukhuwah wathaniyah—yang menjadi dasar semangat kebangsaan— tumbuh, berkembang dan menguat dari

ukhuwah Islamiyah.

Menurut Kalla, semangat kebangsaan atas dasar agama (Islam), bukanlah semangat kebangsaan atau nasionalisme sempit (chauvinistik). Nasionalisme chauvinistik yang menganggap bangsanya sendiri yang terbaik, yang berada di atas bangsa-bangsa lain justru akan menimbulkan konflik dan perang di antara bangsa-bangsa yang berbeda.

Sebaliknya, jelas doktorandus ekonomi dari Unhas itu, semangat kebangsaan atas dasar agama (Islam) atau nasionalisme religius menekankan prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan/solidaritas Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan/ solidaritas sebangsa-setanah air), dan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah (persaudaraan/solidaritas sesama manusia). Ketiga bentuk ukhuwah ini menjadi salah satu karakter ummatan wasathan (al-Qur’an al-Baqarah 2:143) yang mengaktualisasikan Islam wasathiyah, yang menjadi corak Islam Indonesia.

Menurutnya, semangat kebangsaan atas prinsip Islam itulah yang kemudian teraktualisasi dalam pembentukan negarabangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan sekaligus mengakui keragaman (bhinneka tunggal ika) merupakan aktualisasi dari nasionalisme religius dalam kelima silanya, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat silanya yang lain juga sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.

"Oleh karena itu, selain bersyukur atas kenyataan itu, pada saat yang sama sepatutnya kita semua tidak lagi membuat jarak— apalagi mempertentangkan antara keislaman dengan semangat kebangsaan atau keindonesiaan. Membuat jarak, apalagi mempertentangkan keduanya jelas tidak menguntungkan bagi kehidupan kita sebagai umat Muslimin dan sekaligus sebagai warga tanah air Indonesia."

Sejak awal abad 20 prinsip Islam dan semangat kebangsaan ini terus meningkat.

KH. Basuni Imran (1883-1976), seorang ulama terkemuka Indonesia asal Sambas, Kalimantan Barat pernah mengirim surat kepada ulama terkemuka Mesir, Syekh Muhammad Rasyid Ridha. AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

21

PENDIDIKAN

Dikbud Launching Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah

P

emerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaunching Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Kurikulum tersebut disahkan dan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018.

muatan lokal pada satuan pendidikan dasar menjadi salah satu instrumen dalam pembentukan karakter bagi para pelajar, untuk mempelajari dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Akhmad Januaris mengungkapkan jika kurikulum muatan lokal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus menjadi jawaban atas tantangan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat yang tentu memberi dampak bagi kehidupan sosial dan nilainilai budaya masyarakat khususnya di Kabupaten Bulukumba.

“Olehnya itu sosialisasi kurikulum muatan lokal ini menjadi penting dan sebuah keharusan dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan, sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuan dapat segera tercapai,” kata Januaris saat menyampaikan laporan pada acara launching dan sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal tersebut, di Hotel Agri, Kamis kemarin. Kurikulum muatan lokal itu sendiri, lanjut Januaris mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2018/2019 pada

Menurutnya pemberian mata pelajaran

22

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

jenjang pendidikan dasar.

Sementara itu Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto yang melaunching kurikulum tersebut mengemukakan, agar dinas terkait segera mempersiapkan instrumen pendukung dalam mengoptimalkan implementasi peraturan ini, sehingga satuan pendidikan dasar dapat menerapkan kepada para peserta didik.

“Kami juga minta kepada sekolah dan para guru untuk mempersiapkan sekaligus meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan materi kurikulum muatan lokal sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan,” pinta Tomy Satria.

Acara ini dihadiri oleh Camat Ujungbulu Aprisal dan para guru sekolah dasar.

AJE-DKI

KAMPUS

Kunker Wapres ke Sulsel

JUSUF KALLA MINTA UIM BANGUN GEDUNG BERLANTAI 19 banyak."Cukup lama saya baru mampir, Alhamdulillah sudah banyak perkembangan, sudah banyak gedung baru," kata JK. "Terima kasih Ibu Rektor dan Ketua Yayasan sudah menjalankan tugas dengan baik sehingga UIM jadi salah satu perguruan tinggi Islam yang diperhitungkan,"kata JK dalam sambutannya.

W

akil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) HM Jusuf Kalla meninjau rencana pembangunan gedung baru Universitas Islam Makassar (UIM), di Jalan Perintis Kemerdekaan, Minggu.

Jusuf Kalla (JK) disambut langsung Rektor UIM, Dr Majdah Muhyiddin Zain Msi dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Algazali Makassar Prof Iskandar Idy. Mantan Wakil Gubernur Sulsel dua periode, Agus Arifin Nu`mang, yang tak lain adalah suami Dr Majdah, juga nampak hadir di Kampus UIM. Ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar, dan Imam Besar Masjid New York Dr Muhammad Shamsi Ali. "Selamat datang kembali Bapak Wapres JK di Kampus UIM. Terima kasih atas waktunya. Beliau adalah spirit bagi UIM sehingga terus bergerak maju," sambut Dr Majdah.

Di sela-sela sambutannya, JK sempat menyapa Agus Arifin Nu`mang, yang

tak lain adalah calon gubernur Sulsel.

Bahkan JK tak sungkan memanggil Agus dengan panggilan "Pak Gubernur".

Pada kesempatan tersebut JK menyampaikan terima kasihnya pada Rektor UIM yang sudah menjalankan tugas dengan baik sehingga UIM menjadi salah satu perguruan tinggi Islam yang diperhitungkan.

"Terima kasih juga Bapak Rektor (sambil tunjuk Agus), eh Pak Gubernur. Mari kita sama-sama doakan semoga Agus ini jadi gubernur. Tolong Ketua Yayasan pimpin doa untuk Agus dan UIM," kata orang nomor dua di Indonesia ini yang diamini para hadirin.

Sebelumnya, Wapres JK pada kunjungan kerjanya di Kota Makassar, diantaranya untuk membuka acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVIII 2018 yang digelar di Grand Clarion Hotel Makassar, Minggu.

Dalam sambutannya Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Penyantun UIM ini mengatakan UIM sudah berkembang

JK juga meminta kepada UIM yang berencana membangun gedung rektorat 9 lantai, agar mempertimbangkannya lagi dan memyarankan agar gedung tersebut kelak mengalahkan jumlah lantai yang dimiliki Unismuh Makassar.

"Saya minta pembangunan gedung rektorat ini dipikirkan secara matang, jangan hanya berlantai 9, kalau bisa UIM punya menara 18 lantai, ehh tapi harus ganjil jadi bangun saja 19 lantai," minta JK yang langsung disambut tepuk tangan seluruh sivitas akademika UIM. Sekedar diketahui, Wapres JK datang ke kampung halamannya Kota Makassar, untuk membuka acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVIII 2018 yang digelar di Grand Clarion Hotel Makassar. Sebelumnya JK juga berada di kampus UMI untuk menerima gelar HC lalu ke Unhas untuk meresmikan sejumlah gedung.

JK memang bukan orang baru di UIM. Dia pernah menjadi Ketua Yayasan di UIM, sebagian tanah UIM merupakan wakaf dari orang tuanya Hadji Kalla, dan saat ini menjadi Ketua Dewan Penyantum UIM.(*)

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

23

KRIMINAL

Dian Hartono,

DIBEGAL SAAT TURUN DARI BUS PALOPO Pelaku Masuk Sindikat Narkoba dan Curas

Dian Hartono tampak masih lelah seusai di rawat di rumah sakit.

D

ian Hartono baru saja turun dari bus yang mengantarnya sehabis mudik dari kampungnya Palopo, namun tiba-tiba saja ia didatangai dua pelaku begal dan langsung merampas tasnya. Nasib malang menimpanya subuh dini hari itu saat memepertahankan tas bawaannya pelaku begal menebas mukanya mengakibatkan hidungnya nyaris puutus dan bagian matanya pun tergores.

Korban akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami sejumlah luka lantaran menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) alias begal, Senin pekan lalu.

Perempuan berusia 28 tahun ini menjadi korban curas oleh 2 pelaku yang datang berboncengan sepeda motor.

Peristiwa ini terjadi saat korban turun dari bus malam yang ia tumpangi tak jauh dari rumahnya, di Perumahan Anging Mammiri, Jl Hertasning Baru sekitar pukul 40.30 WITA. “Saya baru tiba dari Palopo naik bus.

Pas turun dan jalan menuju rumah tibatiba ada dua orang berboncengan sepeda motor menarik tas saya,” beber korban.

Salah satu pelaku menghunuskan parang

24

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Dewangga (19) hanya bisa meringis kesakitan setelah timah panas bersarang di kakinya.

ke bagian wajah dan dada korban lantaran korban berusaha mempertahankan barang miliknya. Akibatnya, batang hidung korban mengalami luka berat.

“Saya bertahan tapi satu pelaku mematangkan wajah saya. Mereka berhasil kabur,” kata korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Rappocini. Polisi juga telah meminta keterangan korban guna mengidentifikasi ciri-ciri kedua pelaku.

Namun tak lama dari waktu kejadian, polisi berhasil menangkap pelakunya.

Bahkan Dewangga (19) hanya bisa meringis kesakitan setelah timah panas bersarang dikakinya. Ia dilumpuhkan karena disebut melakukan perlawanan saat dibawa dalam proses pengembangan oleh Tim gabungan Jatanras dan Satgas Polretabes Makassar, Selasa lalu.

Dewangga sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian disertai kekerasan (curas) alias begal terhadap seorang perempuan di Jl Hertasning Baru. Korban yang baru saja mudik dari Kota Palopo dibegal usai turun dari bus menuju kediamannya, Perumahan Anging Mammiri, “Tim gabungan mengambil tindakan

DINAMIKA INDONESIA

tegas lantaran tersangka menyerang petugas kepolisian saat digiring dalam pengembangan kasusnya untuk menunjuk persembunyian rekannya yang bersamanya membegal korbannya dengan cara tragis,” kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar saat merilis kasus tersebut, siang tadi.

Disebutkan, tiga kali tenbakan ke udara dilesatkan pihaknya, namun tersangka mengabaikan. Petugas kepolisian tak ingin buruannya lepas begitu saja hingga terpaksa mengarahkan tembakan secara terukur di bagian kaki tersangka.

Tersangka yang sudah tak bisa lagi berkutik selanjutnya dievakuasi oleh petugas kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan medis. Pasca perawatan, tersangka langsung digiring ke Mapolsek Rappocini untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam catatan kriminalnya, tersangka tak hanya melakukan aksi begal saja, tapi juga masuk dalam sindikat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Selain itu, tersangka juga merupakan residivis dalam kasus curas, curat dan tercatat sudah tiga kali keluar masuk Rumah Tahanan (Rutan), Klas 1 Makassar.

“Tersangka juga terlibat dalam sindikat penyalahgunaan narkotika. Dari tangan tersangka tim gabungan menyita barang bukti berupa dua paket sabu, alat hisap,1 unit gawai milik korban, pakaian yang digunakan, helm, serta sebilah parang yang digunakan saat beraksi,” sambung Kapolrestabes Makassar.

Lebih lanjut perwira tiga bunga melati di pundaknya ini mengungkapkan jika sebelumnya tersangka diringkus di Jl Emmy Saelan, Kecamatan Rappocini.

Tersangka sebelumnya diamankan saat tengah berada di sebuah rumah di Jl Emmy Saelan. Saat diamankan, tim juga menemukan barang bukti narkoba,” tutup Kapolrestabes.

Sejauh ini pihaknya masih mengembangkan keterangan tersangka guna mengejar pelaku lainnya.

AJE-DKI

PENDIDIKAN

Kadis Pendidikan Soppeng Warning Kepsek

TAK ADA BISNIS

PAKAIAN SEKOLAH

O

rang tua resah, was-was, khawatir kalau-kalau anakanaknya tidak diterima di sekolah yang dipilihnya.

Tidak hanya itu, setelah diterima orang tua pun harus berpikir keras untuk memenuhi biaya yang harus dikeluarkan demi pendidikan anak-anaknya. Begitulah gambaran yang senantiasa muncul setiap kali tiba tahun ajaran baru di negeri ini.

Sadar dengan beban pikiran orang tua siswa pada setiap tahun ajaran baru, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng H. Lukman mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah di daerahnya, agar jangan cobacoba berbuat diluar ketentuan.

Saat ini penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah berjalan, karenanya tak salah memang kalau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng,H.Lukman mewarning, Kepala Sekolah (Kasek) mulai dari tingkat SD Negeri hingga SMP Negeri agar dalam pelaksanakan penerimaan siswa baru dilakukan sesuai aturan.

H.Lukman mengakui saat ditemui wartawan DKI di ruangannya belum lama ini, menjelaskan bahwa jangan ada kepala sekolah yang berani membuat aturan dengan mengakal-akali aturan misalnya dengan menggunakan nama jual beli kursi atau siswa titipan,dalam penerimaan siswa baru. “Saya minta kepada seluruh kepala sekolah agar melakukan penerimaan siswa baru di sekolahnya masing-masing dengan benar dan dilakukan secara adil,� tandasnya menegaskan.

Selain itu, lanjutnya,dalam penerimaan

siswa baru tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun. Jangan ada lagi kepala sekolah mencoba berbisnis pakaian sekolah untuk siswa baru, Jangan coba-coba melakukannya karena akan berhadapan dengan hukuman berat.

"Apalagi Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Soppeng menekankan program sekolah gratis dan beasiswa berprestasi yang sudah dianggarkan mencapai 8 milyar pertahun," ungkap H.Lukman Kepada wali murid atau orang tua siswa, Kadis mengaharapkan bila diperhadapkan atau ada yang menawarkan agar segera melaporkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) atau Tim Saber pungli Kabupaten

Soppeng. Jika masih adanya kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan kepsek, khususnya masalah jual beli kursi/Siswa titipan dan pungutan Liar (Pungli).

"Jangan takut, untuk melapor. Lapor saja, kepala sekolah harus berani menanggung resiko karena telah melanggar aturan. Kita sudah mengingatkan dan mewarning jauh-jauh hari, tidak ada istilah jual beli kursi/siswa titipan dan Pungutan Liar," kata H.Lukman "Semua itu kita lakukan dengan tujuan untuk menghasilkan siswa bermutu dan berkualitas demi masa depan Bangsa," ungkap H. Lukman mengakhiri perbincangannya.

TRI WJ-AJE/DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

25

SILATURRAHMI

Direksi Dan Jajaran Redaksi

J

INFO KALTIM DAN INFO KALTARA KUNJUNGI DINAMIKA INDONESIA

ajaran direksi dan redaksi Majalah INFO KALTIM dan INFO KALTARA melakukan kunjungan silaturrahmi ke Kantor Redaksi Majalah Dinamika Indonesia (DKI) di Jalan Cokonuri No 15 Makassar, Selasa kemarin.

Kunjungan yang dilakukan pengelola kedua media Fajar Group itu dipimpin Direktur Utama yang juga sekaligus menjabat Pemimpin Redaksi Salim Djati Mamma didampingi Direktur Kristina Sobon Pongsamma. Tampak juga hadir sejumlah redaktur senior seperti Irianto Amama, Atry Arfianty, SE. dan Haluddin Ma’waleda. Mereka diterima langsung di ruang utama oleh Pemimpin Umum Majalah Dinamika Indonesia Sulfiah, ST. yang juga Direktur Utama PT Dinamika Indonesia Group didampingi Pemimpin Perusahaan A. Tenri Leleang, Penasehat Ahli Al Habib Hamid Bin Muhammad Al Hamid, MA, Pemimpin Redaksi Jurlan Em Saho’as dan Sekretaris Redaksi Mukhtadir Nur. Menurut Salim Mamma dalam pengantar kunjungannya, bahwa sengaja memilih Dinamika Indonesia didasari berbagai pertimbangan. Diantaranya, bahwa media ini cukup dikenal di daerah ini bahkan diluar Sulsel. Selain itu, Dinamika Indonesia memiliki fasilitas kerja yang cukup memadai dibanding media lain yang masih berjuang memiliki kantor sendiri yang memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah penerbitan pers yang disyaratkan undang-undang pers. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan perusahaan yang menerbitkannya yang telah memiliki mesin cetak sendiri.

Salim mengakui, bahwa tujuan kedatangannya itu dimaksudkan untuk bertukar pikiran dan mendapat masukan dari sesama pengelola penerbitan majalah.

26

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

Direktur Utama DKI Sulfiah, ST. dalam sambutannya mengakui, bahwa sejak terbit pada13 tahun silam media yang didirikannya itu tidak pernah tidak terbit dalam setiap edisinya sepanjang tahun. Diakuinya pula bahwa di dalam mengelola media cetak tidaklah lepas dari perjuangan yang membutuhkan keuletan dan pantang menyerah dalam kondisi apapun.

Sekedar diketahui bahwa selain DKI, alumni Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia juga mengelola bebarapa tabloid seperti Semut Merah, Mutiara Timur dan Harapan Rakyat serta menelorkan jurnalis andal yang juga menerbitkan media sendiri.

AJE-DKI

SILATURRAHMI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

27

DAERAH

BANTUAN BENIH BUAT PETANI GAGAL PANEN Dinas Pertanian Soppeng : Sawah Terendam Banjir Capai 3000 ha

S

etiap petani begitu usai menabur benih maka harapan satusatunya adalah terbayang musim panen dengan hasil yang memadai, namun dalam penantiannya terkadang begitu musim panen tiba semuanya pudar, pasalnya padi yang dirindukan berbulir ternyata gagal dipanen.

Impian dan harapan itulah yang kini menimpa petani di Kabupaten Soppeng.

Mereka gagal panen pada musim tanam kali ini. Tak ingin berlarut-larut dan membiarkan warga petani kecewa dan bersedih, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng langsung bertindang dengan mengupayakan secepatnya memberikan bantuan benih kepada para petani yang gagal panen di Kabupaten Soppeng.

Kadis Pertanian Kabupaten Soppeng Ir. Fajar saat di temui wartawan DKI di ruangan kerjanya Senin lalu mengatakan, pihaknya tidak bisa tinggal diam

28

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

melihat para petani di Soppeng tidak mendapatkan hasil atau menikmatijerih payahnya akibat karena kegagalan panen akibat banjir yang melanda Soppeng sudah berulang kali.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati Kementan untuk meminta bantuan benih jagung untuk para Petani.

"Sedangkan untuk bantuan benih padi, pihaknya juga sudah menyurati pemerintah provinsi atau Gubernur Sulsel," tandasnya.

"Sudah ada tim dari provinsi maupun pusat segera mengunjungi sawah yang gagal panen tersebut," tambahnya.

DINAMIKA INDONESIA

"Saya intruksikan semua PPL harus standby di lapangan," pinta Ir.Fajar Data yang dihimpung Dinas Pertanian Soppeng, menyebutkan saat ini sudah tercatat kurang lebih 863 hektar jagung yang terendam banjir dan 495 hektar mengalami gagal Panen. Sedangkan untuk tanaman padi tercatat 2.928 hektar sawah terendam banjir dan 1.311 padi sudah mengalami gagal panen.

Fajar menambahkan bahwa data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian Soppeng dalam perkembangan selanjutnya dapat saja bertambah.

TRI WJ-AJE/DKI

MASJID

DMI LUNCURKAN PEMUDA MASJID RUTAN SE-INDONESIA PENGURUS Dewan Masjid Indonesia (DMI) Arief Rosyid Hasan (lima kanan) berfoto bersama dengan warga binaan sekaligus pemuda masjid Nurul Iman, Rutan Klas I Makassar seusai sosialisasi pembentukan pemuda Masjid Rutan se-Indonesia, di Rutan setempat, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis lalu.

D

ewan Masjid Indonesia (DMI) segera membentuk sekaligus meluncurkan kepengurusan Pemuda Masjid Rumah Tahanan (Rutan) se-Indonesia sebagai bentuk peran pemuda dan warga binaan dalam memakmurkan masjid di suatu rutan.

A Maros, Sulsel.

"Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat untuk aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan positif lainnya, utamanya dalam pembinaan pemuda dan remaja," tutur pengurus DMI Arief Rosyid Hasan saat sosialisasi di Rutan Klas I Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis pekan kemarin.

"Masjid harusnya menjadi ruang aktualisasi bagi mereka sebelum kembali ke masyarakat lagi," papar mantan aktivis HMI itu. Arief mengemukakan bahwa banyak aktor pengedar dan pemakai narkoba, begal, pencopet, pelaku pembunuhan, dan perilaku negatif lain adalah pemuda.?

Dalam kesempatan sosalisasi itu di hadapan 700 warga binaan, Arief mengatakan dalam waktu dekat segera membentuk sekaligus meluncurkan pemuda atau remaja masjid di rutan atau lapas yang akan dipusatkan di Lapas Klas II

Menurut dia, semua pihak harus menjemput bola terhadap masalahmasalah yang banyak timbul di masyarakat. Selain itu, dirinya turut membagi pengalaman saat bekunjung ke beberapa lapas atau rutan di seluruh

Mantan Ketua Umum PB HMI ini menuturkan perencanaan pemuda atau remaja masjid rutan dan lapas ini sebagaimana visi dari Dewan Masjid Indonesia, memakmurkan dan dimakmurkan masjid.

Indonesia ini, warganya didominasi oleh pemuda dan remaja.?

Tidak hanya Pemerintah, lanjutnya, tapi semua kelompok atau organisasi khususnya yang bersentuhan langsung dengan pemuda ikut andil serta bersamasama terlibat melakukan pemberdayaan terhadap kelompok pemuda tersebut.

Pihaknya juga memberikan dukungan kepada para remaja ataupun pemuda yang menjadi warga binaan rutan itu agar tetap bersemangat menjalani hidup untuk nantinya bisa berguna kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Tentu semua kita tahu bahwa para pendiri bangsa ini pernah dipenjara bahkan diasingkan. Jadi tidak ada alasan para warga Rutan merasa dirinya sampah masyarakat atau tidak berguna ketika kembali ke masyarakat." harap Arief.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

29

HUKUM

POLDA SULSEL

BELUM MAMPU

TUNTASKAN KORUPSI

PROYEK KEMENAG

DUGAAN korupsi proyek Kemenag Sulsel belum mampu dituntaskan oleh penyidik Polda Sulsel.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Dicky Sondani mengakui masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulsel. Jumlahnya sekitar Rp 8, 2 milyar, bersumber dari APBN.

K

epolisian Daerah Sulawesi Selatan menyatakan belum mendapatkan hasil audit resmi mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan ruang kelas belajar dan asrama siswa pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia di Kabupaten Gowa, Sulsel.

Kakanwil sebelumnya Abdul Wahid Tahir juga sudah diperiksa. Tapi hasil audit belum keluar, inilah yang sedang kami tunggu-tunggu," katanya.

Dalam proyek yang ditangani Kemenag

"Kasusnya masih jalan tetapi belum ada `progres (kemajuan) berarti karena memang hasil audit yang kita tunggutunggu itu belum keluar," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Dicky Sondani di Makassar, Kamis lalu..

Kombes Dicky Sondani mengatakan permintaan audit sudah diajukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan, namun hasilnya belum keluar.

Ia membenarkan sudah banyak pihak yang telah dimintai keterangan baik pihak rekanan, pelaksana proyek, tim ahli maupun dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan.

"Yang diperiksa sudah banyak, termasuk

30

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

Sulsel itu, anggaran yang digunakan bersumber dari dana pusat atau APBN sebesar Rp 8,2 miliar untuk pembangunan ruang kelas bersama, asrama putra dan putri pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) IC di Kabupaten Gowa, Sulsel.

Dicky menjelaskan Kanwil Kementerian Agama Sulsel melaksanakan pembangunan ruang kelas belajar (RKB), asrama putra dan putri MAN IC di Gowa dengan menggunakan anggaran APBN 2015.

Pelaksanaan proyek itu hingga selesai ditemukan beberapa kekurangan dan kesalahan bestek atau konstruksi yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli kalau proyek itu tidak sesuai rencana awalnya. Beda konstruksi inilah yang menjadi masalah karena ada pengurangan kualitas," katanya.

Dugaan korupsiLembaga Anti Corupption Committee (ACC) Sulawesi menilai kasus dugaan korupsi pembangunan ruang kelas baru dan asrama putra-putri Madrasah Aliyah Negeri (MAN) IC, di Kabupaten Gowa, "digantung" penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.

HUKUM "Semestinya sudah ada penetapan tersangka karena statusnya telah ditingkatkan ke penyidikan. Pasti ada tersangka, tapi belum diumumkan," kata Sekretaris ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun.

Menurut Kadir, pada kasus ini sebenarnya penyidik punya gambaran pihak mana yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut dengan nilai anggaran APBN sebesar Rp 8,2 miliar lebih.

Dari hasil proses penyidikan sebelumnya, kata dia, telah dijelaskan penyidik bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan terjadi pengurangan kualitas.

Ini kemudian dikuatkan dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pengerjaan pembangunan yang dilakukan tim ahli konstruksi dari Unhas Makassar yang diturunkan penyidik tertanggal 16 Juli 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, terungkap kualitas beton pada pekerjaan sudah tidak memenuhi syarat, sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak pekerjaan, seharusnya menggunakan kualitas beton K-225 namun teralisasi hanya kualitas beton antara K-102 hingga K-122 dan dikategorikan gagal konstruksi.

Menurut kajian ACC Sulawesi, patut didalami peranan Dirut perusahaan rekanan pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT Cahaya Insani Persada, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Sulsel.

Sementara tugas PA dan PPK tupoksinya, beber dia, tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7384 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Madrasah/RA/BA Tahun Anggaran 2017.

"Pertanyaannya, bila PA dan PPK menjalankan tupoksinya dengan benar maka apakah masih terjadi pelanggaran juknis.

Tentu akan terkontrol. Tapi kenyataannya tidak dilakukan sehingga pengerjaan diluar dari juknis yang dikerjakan," papar mantan aktivis PMII Sulsel itu.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

31

PERISTIWA

K

KM Sinar Bangun Tenggelam di Danau Toba

apal penumpang KM Sinar Bangun tenggelam di kawasan perairan Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin lalu Satu orang dilaporkan telah ditemukan dalam keadaan tewas.

"Korban meninggal, Mrs Y, perempuan," demikian keterangan tertulis yang diterima dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Senin malam.

Selain itu, sejumlah data korban selamat juga telah dirilis menyebutkan 3 orang ditemukan selamat oleh KMP Sumut 2 dan dua orang lainnya ditemukan selamat oleh KMP Sumut 1. Korban dirawat di Puskesmas Simalungun 14 orang ditemukan oleh kapal kayu sinta damai.

Kondisi korban belum dirinci. 15 orang di Pelabuhan Simanindo dilaporkan selamat.

Kapal yang membawa 80 penumpang ini

32

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

dilaporkan tenggelamnya sejauh 1 mil dari Pelabuhan Tigaras KemenPUPR Lirik Pembangunan di Danau Toba 3 orang ditemukan selamat oleh KMP Sumut 2 dan dua orang lainnya ditemukan selamat oleh KMP Sumut 1. Korban dirawat di Puskesmas Simalungun.14 orang ditemukan oleh kapal kayu sinta damai.

Kondisi korban belum dirinci. 15 orang di Pelabuhan Simanindo dilaporkan selamat.

Kapal yang membawa 80 penumpang ini dilaporkan tenggelamnya sejauh 1 mil dari Pelabuhan Tigaras Kapal motor (KM) Sinar Bangun tenggelam di Perairan Danau Toba, Sumut, pada Senin lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Basarnas, kronologi kecelakaan KM Sinar Bangun bermula saat kapal itu berlayar dari Dermaga Tiga Ras menuju Simanindo, pada pukul 16.00 WIB.

DINAMIKA INDONESIA

Namun nahas, saat melakukan perjalanan terjadi tabrakan dengan kapal kayu yang tengah berlayar. Petugas pun melaporkan ke Kapos Perhubungan Danau Toba dan melakukan Koordinasi SAR Danau Toba Lalu, pada Pukul 17.40 WIB, Kansar Medan menerima informasi dari Kapos Perhubungan Danau Toba adanya kecelakaan tabarakan KM Sinar Bangun dengan kapal kayu dengan Koordinat perkiraan 02°46'00" N, 098°48',00E radial dari Pos SAR Danau Toba ke LKP 270° dengan jarak sktar 12.3 miles.

Pada pukul 18.00 WIB, Tim Rescue Pos SAR Danau Toba bergerak menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan evakuasi.

Hingga akhirnya berdasarkan informasi pada 19.41 WIB, dari Kagahar Pos SAR Parapat a/n Torang Hutahean menyatakan 4 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. AJE-DKI

PERISTIWA

KM ARISTA TENGGELAM DI PERAIRAN MAKASSAR Tewaskan 16 Orang, 55 Selamat

M

aksud hati berlebaran di pulau kampung halaman, tapi apa nian maut menjemput lebih dahulu saat berlayar pulang. Boleh jadi begitulah perasaan para penumpang KM Arista ketika kapal yang ditumpangi bertolak dari dermaga Pelabuhan Paotere, namun nasib naas terjadi, saat berada di wilayah sekitar 5 mil di laur perairan Makassar tiba-tiba cuaca buruk angina bertiup kencang disertai ombak menggeliat tinggi, kapal yang bermuatan melebih kapasitas itu pun terbalik dan tenggelam.

Peristiwa itu terjadi dua hari menjelang lebaran, Hari raya Idul Fitri, 13 Juni 2018.

Kapal nelayan KM Arista tenggelam di perairan Makassar memulai pelayarannya dari Pelabuhan Rakyat Paotere, dengan rencana tujuannya akan berlayar ke Pulau Barrang Lompo mengangkut 73 orang penumpang. Sebanyak 16 orang di antaranya meninggal dunia, 55 orang selamat. Dua orang lainnya hilang dan masih dicari oleh Tim SAR Gabungan.

“Kapal yang tenggelam itu kelebihan muatan dan dihantam ombak tinggi disertai angin kencang,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani. Dicky. Kapal karam sekitar 5 mil dari Pelabuhan Rakyat Paotere. Saat dihantam cuaca buruk, kapal langsung terbalik.

“Keterangan dari Raudah (istri nahkoda Kila) yang juga merupakan penumpang perahu tersebut, saat meninggalkan Pelabuhan Paotere sekitar 5 mil dari Pelabuhan Paotere, KM Arista dihantam angin dan ombak besar yang mengakibatkan terbalik hingga tenggelam,” tuturnya.

Selain cuaca buruk, lanjut Dicky, KM Arista merupakan kapal nelayan yang dipaksakan memuat penumpang lebih dari 40 orang. “Jadi selain cuaca buruk, kapal kelebihan muatan.

Lagi pula, kapal ini bukan untuk memuat penumpang. Hanya kapal nelayan yang dipaksa memuat penumpang," katanya.

"Banyaknya korban, karena kapal ini adalah kapal nelayan yang tidak dilengkapi alat keselamatan seperti pelampung dan lainnya,” tegasnya.

Akibat kecelakaan tersebut, 13 orang ditemukan tewas, 24 selamat, dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Sementara itu, di Pelabuhan Paotere, sejumlah ambulans disiagakan untuk menunggu korban.

Kapal nelayan KM Arista yang karam di perairan Makassar, Rabu (13/6/2018), Humas Basarnas Makassar Hamsidar

mengatakan, kapal karam saat sudah berjalan 5 mil dari Pelabuhan Rakyat Paotere ke Pulau Barrang Lompo.

Berikut ini data-data korban meninggal dunia dalam tenggelamnya kapal nelayan KM Arista di Perairan Makassar: 1. Anita 35 tahun/ Perempuan 2. Marwa 40 tahun/Perempuan 3. Andriani 4 tahun/ Perempuan 4. Rini 30 tahun/Perempuan 5. Arsyad 1 tahun/Laki 6.

Bibi nio 50 tahun/Perempuan 7. Marani 50 tahun/Perempuan Baca juga: Pengemudi Taksi Online yang Dirampok Mayatnya Digantung di Jembatan 8. Asriyani 4 tahun/Perempuan 9. Suriani 30 tahun/ Perempuan 10. Rosdiana 30 tahun/Perempuan 11. Rahmawati 10 tahun/Perempuan 12. Rahman 4 tahun/Laki 13. Hj. Amina 60 tahun/ Perempuan 14. Soraya 8 tahun/Perempuan 15. Dalima 50 tahun/ Perempuan 16. Yusril 4 tahun/Laki.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

33

KRIMINAL

FREDRICH YUNADI DIVONIS

7 TAHUN PENJARA

T

erdakwa Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis kemarin.

Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Putusan itu sekaligus membuktikan bahwa pengacara itu terlebih langsung dalam mengatur skenario kecelakaan Setya Novanto, terdakwa kasus E-KTP, saat menabrak tiang lampu listrik hingga dirawat di rumah sakit.

"Hal-hal yang meringankan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga," kata dia.

Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan

Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membaca amar putusa menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam kasus korupsi.

Fredrich pun Kelelahan Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan Fredrich yang tidak mengakui perbuatannya secara langsung dan terus terang. Kemudian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim juga menilai dalam persidangan Fredrich menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain.

34

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

penyidikan s e c a r a langsung atau tidak Iangsung penyidikan, penuntutan, d a n pemeriksaan di sidang pengadilan

KRIMINAL

Nota pembelaan atau pleidoi Fredrich Yunadi setebal hampir 2.000 halaman dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat lalu.

terhadap tersangka atau terdakwa.

Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Fredrich sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Terdakwa Fredrich Yunadi menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi setebal 1.858 halaman. Rencananya, pleidoi tersebut akan dibacakan seluruhnya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat lalu.

"Iya saya baca semua. Nanti dengarkan saja, di sana (pleidoi) itu kami mengungkap fakta persidangan," ujar Fredrich saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Fredrich Sumpahi Jaksa Pleidoi yang dibuat Fredrich disusun dalam dua buku.

Masing-masing berupa fakta persidangan dan keterangan para saksi selama persidangan. Nota pembelaan atau pleidoi Fredrich Yunadi setebal hampir 2.000 halaman di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Fredrich mengaku bekerja keras untuk menyusun pleidoi. Keterbatasan alat tulis dan pengetikkan di dalam tahanan menjadi kendala penulisan pleidoi. "Setiap hari sampai jam 04.00 pagi. Dua minggu begadang terus," kata Fredrich.

Dalam persidangan sebelumnya, Fredrich meminta penundaan waktu persidangan kepada majelis hakim. Ia merasa kesulitan membuat pleidoi. Fredrich sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut jaksa, Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, Fredrich juga dituntut menbayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Menurut jaksa, Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medlka Permata Hijau.

Menurut Jaksa, Fredrich Advokat yang Halalkan Segala Cara dalam Membela Klien Fredrich diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

35

KRIMINAL

POLDA SULSEL

TELUSURI PEMOTONGAN ANGGARAN KECAMATAN

I

barat air, korupsi di lingkup pemerintahan mengalir terus tanpa diketahui kapan berhenti di muara.

Polda Sulsel pun tak boleh capai dan menyerah menangani pemotongan anggaran kecamatan dan unik satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Besarnya 30 persen.

Ini, kasus 2017 lalu.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menelusuri pemotongan anggaran kecamatan sebesar 30 persen pada 2017 yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat.

"Penyidik masih terus mendalami kasusnya dan menelusuri kemana saja anggaran itu, siapa saja yang menikmatinya," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Minggu.

Ia mengatakan dalam kasus pemotongan anggaran ini penyidik sudah memeriksa 24 orang saksi-saksi, 15 diantaranya adalah camat dan selebihnya kepala sub bagian keuangan kecamatan, anggota DPRD, pegawai Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar serta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Dari beberapa informasi dan hasil penyidikan diduga uang mengalir ke sejumlah pejabat sehingga penyidik kemudian mengembangkan kasusnya

36

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

untuk mengetahui motif dan penggunaan anggaran tersebut.

"Dana 30 persen itu disetorkan dan dikelola langsung oleh Kepala BPKAD dan dari sini uang itu kemudian mengalir ke pihak-pihak tertentu," kata Dicky.

Saat ini, kata Dicky, pihaknya masih meneliti siapa saja yang melakukan dan memberi kewenangan untuk memotong anggaran di 15 kecamatan maupun di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Ada pemotongan anggaran kegiatan di semua kecamatan dan juga SKPD sebesar 30 persen. Anggarannya kan sudah jelas, tapi kok ada pemotongan.

Siapa yang melakukan pemotongan ini," ucapnya.

Dalam kasus tersebut, para camat dan sejumlah SKPD mengaku jika anggaran dari setiap program kerjanya itu dipotong sebesar 30 persen sesuai dengan kesepakatan.

Alasan dari pemotongan itu disebut

DINAMIKA INDONESIA

sebagai bagian dari sosialisasi dan penyuluhan dari setiap SKPD maupun kecamatan masing-masing.

Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengaku selalu siap dan mendukung kepolisian dalam penuntasan kasus pemotongan anggaran sebesar 30 persen tersebut.

"Itu haknya kepolisian di mana mau dilakukan gelar, kami tidak bisa mencampurinya. Yang pasti saya sepakat dengan polisi untuk menuntaskan kasusnya," ucapnya.

Dalam kasus tersebut, para camat dan sejumlah SKPD mengaku jika anggaran dari setiap program kerjanya itu dipotong sebesar 30 persen sesuai dengan kesepakatan.

Alasan pemotongan itu disebut sebagai bagian dari sosialisasi dan penyuluhan dari setiap OPD maupun kecamatan masing-masing.

AJE-DKI

KRIMINAL

Polres Gowa Tolak Perkara

DUA PEMBEGAL BOCAH YATIM PIATU datang menjenguk korban di Panti Asuhan Ar Rahma sekaligus memintai keterangan terkait identitas pelaku dan menyampaikan sumbangan untuk mengganti kerugian yang dialami korban.

Dari pengakuan Nining, karena aksi itu, sisa uang yang dikumpulkan dari sedekah orang yang datang ke Panti Asuhan sebanyak Rp 500.000 raib.

“Saya sudah diikuti dan setelah turun dari becak motor (bentor), saya menyeberang jalan. Saat masuk lorong, dua orang naik motor itu langsung begal saya. Sempat saya pertahankan uangku yang ditangan, tapi pelaku malah memukul,” ungkap Nining, Kepala Polsekta Mamajang, Kompol Daryanto menggantikan uang anak yatim piatu, Nining yang dirampas oleh pembegal, Selasa lalu.

P

olres Gowa menolak menerima dua begal yang ditembak Tim Khusus Polda Sulsel. Kabid Humas Polda sulsel Kombes Dicky Sondani mengatakan, seusai menangkap pelaku, tim khusus Polda Sulsel menyerahkan perkara ke Polres Gowa. Namun, Polres Gowa enggan menerima perkara tersebut sehingga kedua tersangka kembali dibawa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sulsel.

saat dibawa menunjukkan TKP, tempat mereka membegal korban Eni dengan sadis hingga kritis.

“Pihak Polres Gowa tidak mau menerima sehingga kedua pelaku sementara diamankan di posko tim khusus Polda Sulsel dan selanjutnya akan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa malam.

Nining (12), seorang anak yatim piatu penghuni Panti Asuhan Ar Rahman Jl Serigala, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban begal di dekat rumahnya. Dia dibegal setelah pulang berbelanja baju untuk Lebaran di Mall Ratu Indah, Senin kemarin sekitar pukul 15.00 Wita.

Dicky mengungkapkan, kedua tersangka ditembak polisi karena berusaha melawan

Kedua pelaku tersebut yakni Andi Rizaldi alias Andi (22) warga BTN Gowa Asri blok A9, Kelurahan Tumanurung, Kecamatan Sombaopu, dan Alkrian Nur alias Rian (20), warga Kelurahan Tumanurung, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa. Anak Yatim Piatu Dibegal di Makassar Usai Pulang Beli Baju Lebaran

Kepala Panti Asuhan Ar Rahman, Rasnawati, mengungkapkan, salah satu anak asuhnya itu menjadi korban begal pada siang hari. Sepulang dari belanja baju Lebaran, Nining menjadi korban begal hingga menangis terduduk di jalanan karena uangnya raib dibawa pelaku.

“Setelah beraksi, pelaku langsung kabur dengan motor matic-nya. Mudahmudahan pelakunya bisa segera ditangkap agar tidak ada korban begal lagi. Setelah kejadian itu, saya tidak bawa Nining melapor ke polisi. Kami ikhlaskan saja, biar Tuhan yang membalasnya,” tuturnya.

Sementara itu, Daryanto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus begal ini. Polisi, lanjut dia, sudah mengumpulkan keterangan saksisaksi di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pelaku.

Kapolsekta Mamajang Kompol Daryanto DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

37

DAERAH

JENEPONTO POSISI KEDUA TERBESAR NASABAH LAKU PANDAI

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatatkan Kabupaten Jeneponto menempati posisi kedua di bawah Makassar sebagai daerah yang paling besar jumlah nasabah agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) per April 2018.

Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Keuangan Daerah OJK Sulampua Muhammad Yusuf di Makassar, Selasa, mengatakan Kabupaten Jeneponto jauh meninggalkan Kabupaten Gowa yang pada data Desember 2017 masih berada di posisi

38

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

kedua dengan angka 17.732 nasabah.

"Jadi berdasarkan data per April 2018, Kabupaten Jeneponto kini menjadi terbesar kedua jumlah nasabah agen Laku Pandai dengan sebanyak 26.335 nasabah," katanya. Jumlah nasabah Laku Pandai di Kabupaten Jeneponto memang jauh meningkat dibandingkan data hingga Desember 2017 yang baru mencatatkan sebanyak 17.115 nasabah.

Puluhan ribu nasabah didapatkan oleh sebanyak 253 agen Laku Pandai yang tersebar di daerah penghasil garam tersebut. "Untuk Makassar tetap berada di urutan pertama dengan total 89.901 nasabah dengan jumlah agen sebanyak 2.245 orang hingga April 2018," jelasnya.

DINAMIKA INDONESIA

OJK Regional VI Sulampua memang terus mendorong pihak perbankan libatkan agen Laku Pandai untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat di daerah terpencil. Kepala OJK 6 Sulampua Zulmi berharap dengan kebijakan seperti itu akan membuat transaksi perbankan semakin besar dan dijangkau seluruh kalangan masyarakat.

Salah satunya dengan mengirim dan menyalurkan para agen laku pandai yang dimiliki perbankan untuk melayani kebutuhan perekonomian masyarakat terpencil. "Jadi kita juga mendorong bankbank yang ada di Makassar ini untuk dapat nasabah yang berada di daerah yang tidak terjangkau," katanya. AJE-DKI

DAERAH

POHON LONTAR JENEPONTO DILIRIK MENTERI ESDM Potensial Dijadikan Etanol dan Kebutuhan Rumah Sakit

P

ohon lontar selama ini hanya dipandang sebatas minuman tradisional bagi warga setempat.

Ironisnya, hasil permentasi minuman itu yang disebut tuak (ballo) hanya membawa ke hal negative karena lebih banyak dinikmati untuk mabukmabukan selanjutnya memunculkan kriminal. Namun potensi pohon lontara bakal menjadi rezeki bagi warga masyarakat di Jeneponto karena dalam waktu dekat Menteri Energi dan SDM akan melakukan peninjauan untuk melihat lebih dekaat potensi alam itu.

Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo menyatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan datang ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan untuk meneliti potensi pohon Lontar yang akan menjadi sumber enegi etanol.

"Saya sudah mendiskusikan potensi pohon Lontar ini dengan Pak Menteri

Jonan dan beliau menyambut baik usulannya dengan membentuk tim ahli guna melakukan penelitian lebih lanjut," ujar Mukhtar Tompo di Jeneponto, Minggu.

Ia mengatakan melimpahnya pohon lontar di daerah asalnya di Kabupaten Jeneponto menjadi nilai tambah tersendiri, apalagi masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih mengenal iklim di Jeneponto.

Mukhtar mengungkapkan warga Kabupaten Jeneponto sejak lama telah menjadikan pohon Lontar sebagai salah satu sumber penghasilan. Namun tidak sedikit yang mengambil manfaat positif pohon lontar. "Pohon lontar itu manfaatnya sangat banyak, ada positifnya dan ada juga negatifnya. Contoh negatif yang banyak di tahu orang itu adalah penghasil ballo fermentasi (tuak khas Sulsel)," katanya.

Dia menambahkan citra buruk mengenai dampak negatif dari produksi minuman ballo yang telah di fermentasi

itu lebih banyak dikenal masyarakat ketimbang manfaat positifnya.

Ia menyebutkan salah satu manfaat positifnya adalah potensinya menghasilkan sumber energi terbarukan seperti bioetanol.

Bukan cuma itu, nira pohon lontar juga bisa menjadi bioetanol untuk medik.

"Berdasarkan penelitian banyak sekali manfaatnya. Khusus untuk bioetanol medik, ini bisa diproduksi untuk penyediaan kebutuhan rumah sakit, klinik pengobatan, puskesmas, apotek, laboratorium penelitian, penyedia bahan kimia, dan bioenergi bahan bakar lainnya," ucapnya.

Pemaparan mengenai rencana Kementerian ESDM melakukan penelitian di Kabupaten Jeneponto itu disampaikannya dalam pemaparan yang dilakukan dihadapan masyarakat maupun para tokoh agama di kediaman pribadinya.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

39

LIPUTAN SULBAR

PEMBAGIAN HASIL MIGAS BLOK SEBUKU Anggota DPRD Sulbar Ingatkan Gubernur

K

etua Pansus DPRD Sulbar tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang akan mengelolah penerimaan dana Participating Interest (PI) Migas Blok Sebuku, Sukri Umar, angkat bicara terkait proses pembagian antar Pemprov dan Majene, belum lama ini.

Sukri menanggapi wacana terkait keinginan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar yang akan ingin membagi PI 5 persen hasil pembagian dengan Kalsel, dengan tidak berpedoman pada diktum yang tertuang dalam MoU yang diteken Pemprov Sulbar, Pemprov Kalsel dan Pemerintah Pusat di istana Wakil Presiden.

40

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Dalam Diktum tersebut, pembagian PI 10 persen akan dibagi kepada Pemprov Sulbar 2,5 persen, Pemprov Kalsel 2,5 persen.Kemudian Majene 2,5 persen dan Kabupaten Kotabaru 2,5 persen sebagai daerah penghasil.

Sementara Ali Baal Masdar, ingin tetap pada kehendaknya membagi dari PI sebesar 5 persen, 3 persen untuk Pemprov dan 2 persen akan dibagi ke enam kabupaten di Sulbar.

"Gubernur tidak bisa keluar dari diktum itu, karena jelas dalam diktum itu 50:50 persen antara Pemprov dan Majene.

Sesungguhnya Sulbar ini tidak dapat PI tapi diatur melalui kesepakan politik

DINAMIKA INDONESIA

sehingga kita dapat, jadi keputusan politik diatas lebih dari aturan normatif atau Permen 37 terkait migas yang akan dijadikan rujukan gubernur," kata Sukri kepada wartawan.

Sukri menegaskan, MoU tidak dapat digugurkan dengan alasan kemunculan Permem 37 terkait migas, sebagai mana pernyataan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Sebab, kata dia, MoU tersebut merupakan kesepakatan politik yang juga sudah menjelaskan terkait jika muncul Permen tersebut.

"Jadi 2,5 persen inilah yang bisa dibagi Pemprov Sulbar ke 5 kabupaten. Pemprov tidak punya hak atau menganggu 2,5 persen

LIPUTAN SULBAR

untuk Majene karena ini adalah saham.

Kemudian pembagian ke kabupaten lain itu juga masih asumsi belum ada regulasi yang mengatur,"ujarnya.

Diktum yang diatur dalam MoU yang ditandatangani oleh Pemprov Sulbar, Pemprov Kalsel, dan Kemeterian ESDM di Istana Wapres beberapa tahun lalu.

"Gubernur tidak boleh mamaksakan lewat Pergub karena itu turunan yang lebih pada petunjuk teknis. Sebenarnya kita juga mau begitu, karena tidak boleh makanya harus tetap 50:50 sesuai diktum,"tambahnya.

Berdasarkan yang tertuang dalam MoU, PI 5 persen akan dibagi 50:50 persen antara Pemprov dengan daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Majene.

Namun gubernur menegaskan akan mengeluarkan Pergub untuk mengatur pembagian. Ali Baal Masdar saat ditemui di d'Maleo Hotel Mamuju, menegaskan tetap menginginkan dari PI sebesar 5 persen, 3 untuk pemprov, dan 2 persen akan dibagi ke enam kabupaten di Sulbar.

Sehingga wajar, kata Legislator Demoktar itu, warga Majene ribut jika gubernur akan mengatur berdasarkan kehendaknya atau keluar dari kesepakatan yang tertuang dalam MoU. Issu pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Migas Sebuku semakin mendapat sorotan publik. Utamanya dari kalangan masyarakat Majene.

Bagaimana tidak, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar tetap ngotot pada pendiriannya untuk keluar dari

"Dua persen tetap kita keluarkan, dari dua persen itu tentu Majene yang lebih banyak porsinya. Kemudian provinsi sebanyak tiga persen" kata Ali Baal.

"Silahkan berpandangan, bebas kok. Tapi yang patut kita ikuti adalah peraturan.

Kalau kita tidak mengikuti peraturan, pasti ribut. Sekarang siapa yang mau ribut, tentu Majene tidak mau ribut, pemprov tidak mau ribut, apalagi Kalsel, semua sudah sepakat kok," katanya.

Ali menilai kesepakatan yang tertuang dalam MoU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Kala itu, pemerintah kabupaten masih punya kewenangan dalam hal pengelolaan Migas yang sekarang seluruh kewenangan itu sudah ada di level Pemerintah Provinsi.

"Itukan diktum sebelum jadi Undangundang yang lain. Jadi Undang-undang yang sudah ada gugur dengan sendirinya.

Nah kita aturlah bagaimana diktum ini kita bisa cermati semuanya. InsyaAllah tidak ada yang kecewa. Semua kabupaten dapat, tapi tentu Majene lebih dari yang lain. Kita akan kombain antara 50:50 itu dengan perarturan yang ada sekarang ini," jelasnya.(*) AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

41

LIPUTAN SULBAR

GUBERNUR SULBAR DINILAI TIDAK ADIL Masyarakat Minta Hasil Migas Dibagi Adil Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dinilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas Blok Sebuku sehingga menyulut kemarahan ribuan masyarakat Kabupaten Majene yang diluapkan melalui unjuk rasa di jalur trans Sulawesi, Jumat sore.

Ribuan masyarakat melakukan unjuk rasa dengan memenuhi kawasan Tugu Pahlawan yang terletak perempatan jalan pada jalur trans Sulawesi pusat Kota Majene, dengan pengawalan ketat ratusan aparat kepolisian.

Aksi masyarakat Majene yang terdiri tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa, PMII Majene, LSM LASKAR DESA Majene, HMI Majene, FPPI Majene, Ilmipsi Sulbar, Semut, BEM Ekonomi Unsulbar, IM3I, Pemuda Pancasila Kabupaten Majene Lingkar Study untuk Perubahan (LSUP) Kabupaten Majene sempat membuat macet jalur trans sulawesi Majene.

"Aksi demo ini adalah reaksi kemarahan masyarakat Majene yang telah dituangkan dalam pernyataan sikap, karena Gubernur

Ribuan masyarakat Majene melakukan unjukrasa menuntut dana bagi hasil migas Blok Sebuku di kawasan Tugu Pahlawan pada jalur trans Sulawesi pusat Kota Majene, Sulawesi Barat, Jumat sore lalu.

42

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

Sulbar dinilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok sebuku," kata Tokoh pemuda Majene, Suaib Alimuddin yang juga pendiri LSUP Kabupaten Majene.

Ia mengatakan, sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Kabupaten Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.

LIPUTAN SULBAR

"Seharusnya Majene dapat 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp 3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku," katanya.

Namun kata dia, Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain dan akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Kabupaten Majene sehingga kebijakan itu dianggap tidak adil dan mencedrai kebijakan pemerintah pusat.

"Gubernur Sulbar telah menemui pemerintah Kabupaten Majene dan tetap bersikukuh akan memberikan satu persen saja, ini membuat masyarakat Majene menjadi semakin marah," katanya.

Bahkan, lanjutnya pada malam, 27 Ramadhan di Mesjid Bukku Gubernur Sulbar kembali menantang masyarakat Majene, dengan mengatakan, "Biar satu kampung atau satu kabupaten turun aksi atau demonstrasi asalkan tidak mengganggu kebijakan Gubernur".

Ia mengatakan, pernyataan gubernur selama ini juga berubah ubah dan sangat meresahkan sehingga masyarakat Kabupaten Majene akan terus melakukan perlawanan kepada Gubernur dengan melakukan aksi demo.

"Sejak 2011 ribuan masyarakat Majene telah memperjuangankan pulau Lerelerekang diperairan Sulawesi karena disana terdapat Blok Sebuku, dan kini dana bagi hasilnya akan tetap diperjuangan sesuai dengan hak

masyarakat Majene.

Aksi masyarakat Majene tersebut berjalan aman dan terkendali.

Aliansi Masyarakat Mejene menolak Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengenai pembagian dana bagi hasil Migas blok sebuku yang terletak di perairan sulawesi.

"Perjuangan masyarakat Majene tidak akan pernah berhenti khususnya mengenai hak pembagian dana bagi hasil migas atau dana participant interest (PI) blok Sebuku," kata ketua AMM Awi Mendez, di Mamuju, Sabtu.

Ia mengatakan, seharusnya dana bagi hasil Migas untuk Provinsi Sulbar, diberikan untuk di kelola Kabupaten Majene sebanyak 50 persen, karena Majene menjadi wilayah blok Migas Sebuku.

Namun kata dia, Gubernur Sulbar Ali Bal Masdar mengambil keputusan berbeda karena tidak mau memberikan 50 persen dari lima persen dana PI untuk Provinsi Sulbar, untuk dikelola Kabupaten Majene.

"Keputusan Gubernur Sulbar menginginkanan tiga persen dari lima persen dana PI Sulbar yang besarnya sekitar Rp3 triliun, dikelola sendiri pemerintah di Sulbar, dan menginginkan hanya 1 persen saja untuk Kabupaten Majene dan satu persen lainnya untuk dikelola seluruh Kabupaten lainnya di Sulbar, ini tidak adil," katanya.

Menurut dia, keputusan Gubernur Sulbar tersebut akan menyakit hati masyarakat Majene dan masyarakat Majene menilai keputusan Gubernur mengenai dana bagi hasil migas di Majene tidak sesuai dengan peraturan mantri ESDM Nomor 37 tahun 2016 dan kesepakatan bersama dalam rapat yang melibatkan wakil presiden, SKK migas, menteri ESDM, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah Provinsi Sulbar.

"Ini jelas sangat menyakitkan hati nurani masyarakat Majene yang dengan yang dengan kesewenangan gubernur Sulawesi Barat mengubah MOU yang dimaksud sehingga akan banyak merugikan masyarakat Kabupaten Majene yang sedang dalam kondisi membutuhkan banyak anggaran untuk merubah kondisi pendidikan, sosial dan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan, masyarakat Majene telah menggalang aliansi untuk bersatu menolak keputusan Gubernur Sulbar terkait blok Migas Sebuku.

"Tokoh Masyarakat, pengusaha tokoh Agama budayawan tokoh Parpol tokoh pemuda dan mahasiswa, PMII Majene, LSM LASKAR DESA Majene, HMI Majene, FPPI Majene, Ilmipsi Sulbar, Semut, BEM Ekonomi Unsulbar, IM3I, Pemuda Pancasila Kabupaten Majene, telah bersepakat akan menyerukan di jalanjalan kota Majene, untuk melawan keputusan Gubernur Sulbar terkait blok sebuku," katanya.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

43

OTOMOTIF

China Akan Tahan Laju Pertumbuhan Kendaraan Listrik

NISSAN SYLPHY,

MOBIL LISTRIK PERTAMA NISSAN DIPRODUKSI DI CHINA

C

hina akan mengambil tindakan guna menahan laju pertumbuhan kendaraan listrik yang begitu pesat, menurut juru bicara lembaga perencanaan negara, Jumat (15/6), sebagaimana dilansir Reuters.

Awalnya, China secara agresif mendorong pengembangan kendaraan energi terbarukan (NEV) guna mengurangi polusi dari emisi mesin kendaraan, sekaligus meningkatkan perkembangan teknologi di negara Tirai Bambu itu.

Namun para ahli memperingatkan, sektor kendaraan listrik akan kelebihan kapasitas karena saat ini terdapat 102 perusahaan yang memproduksi 355 jenis kendaraan listrik, hibrida, dan baterai hingga akhir Maret lalu, menurut data Kementerian Industri China.

Meng Wei, juru bicara Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, mengatakan kepada wartawan dalam pertemuan di Beijing, China akan menyesuaikan ambang masuk industri, memperkuat tanggung jawab perusahaan dan

Nissan Sylphy, mobil listrik pertama Nissan yang diproduksi di China

44

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

meningkatkan pengawasan pemerintah guna menertibkan sektor kendaraan listrik "Saat ini, teknologi kendaraan energi baru meningkat sangat cepat, dan skala pasar berkembang secara bertahap, tetapi ada juga indikasi perkembangan yang tidak tentu tujuannya," kata Meng.

Manufaktur China menjual 328.000 unit kendaraan listrik dalam lima bulan pertama 2018, naik 141,6 persen pada tahun ini, menurut data yang dirilis oleh kementerian industri pada pekan ini.

Total kepemilikan NEV mencapai 1,8 juta pada akhir tahun lalu, lebih dari setengah dari total kepemilikan global.

Subsidi pemerintah daerah yang ditujukan untuk menghasilkan kepemimpinan

OTOMOTIF

Mobil listrik terparkir di sebuah pabrik di Xingtai, Provinsi Hebei, China.

industri regional telah berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan ketidakefisienan, kata para eksekutif industri pada bulan Maret.

Kementerian Perindustrian China juga menghapus keringanan pajak pada hampir 2.000 desain mobil listrik sebagai upaya untuk merampingkan sektor ini dan mengekang investasi yang irasional, demikian Reuters.

Sementara itu Nissan telah meluncurkan Nissan Sylphy Zero Emission sebagai mobil listrik pertama dari Nissan yang diproduksi di China pada pameran Auto China 2018.

Model baru ini menawarkan kinerja dengan sumber penggerak listrik 100 persen berteknologi terkini dengan kabin yang luas sehingga diklaim memberikan kenyamanan.

Pengemudi Nissan Sylphy dapat menikmati berkendara sejauh 338 kilometer dalam sekali pengisian daya, menurut standar resmi pengujian di China.

lebih dari 25 tahun penelitian baterai.

Terjualnya lebih dari 320.000 unit mobil listrik Nissan Leaf secara global merupakan bukti kekuatan Nissan dalam pada model ini.

"New Zero Emission adalah langkah berikutnya dalam strategi elektrifikasi kami di China," kata chief performance officer Nissan dan ketua Komite Manajemen untuk China, Jose Munoz, di Beijing dilansir laman resmi Nissan Global, Rabu.

Nissan Sylphy dibangun di atas platform yang sama dengan Nissan Leaf - mobil listrik terlaris di dunia - dan mewarisi teknologi inti Leaf sekaligus menawarkan stabilitas dan keandalan kendaraan dengan wheelbase berukuran penuh.

"New Sylphy Zero Emission akan menjadi kendaraan listrik produksi massal pertama Nissan untuk pasar China dan salah satu dari 20 model elektrifikasi yang kami rencanakan untuk diperkenalkan selama lima tahun ke depan," kata Munoz.

Mobil baru ini adalah hasil penelitian dan pengembangan kendaraan listrik di Nissan selama lebih dari 70 tahun dan

Platform EV pada Nissan Sylphy memungkinkan baterai ditempatkan di bawah kursi sehingga menghasilkan kabin yang nyaman dan lapang dengan ruang kaki baik di kelasnya.

Nissan Sylphy akan dijual di China pada tahun ini kendati informasi lebih lanjut akan diumumkan Nissan pada kesempatan berikutnya. AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

45

NASIONAL

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

TAK MAMPU ATASI BEGAL, KAPOLRESNYA SAYA BEGAL

P

emantauan sekaligus percakapan jarak jauh melalui sambungan satelit tersebut guna memastikan kepada masyarakat bahwa arus mudik 2018 di wilayah Jawa Barat berjalan lancar, aman, dan nyaman.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) memberikan pemaparan, didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) saat melakukan pemantauan arus mudik di Posko Terpadu Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pekan lalu.

KAPOLRI Jenderal Polisi Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala polres di Provinsi Lampung untuk memberantas begal yang meresahkan warga dan para pemudik yang melintasi wilayah Lampung. "Saya minta seluruh kapolres dapat mengatasi kasus pembegalan ini, kalau tidak bisa atasi begal, maka kapolresnya yang saya begal. Paham kan maksud saya?" ujar Tito saat ditemui usai kunjungan ke areal Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin pekan lalu.

Mendengar instruksi tersebut para Kapolres stres karena Instruksi Kapolri soal Begal Tito lalu meminta para kapolres dan

46

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

jajarannya membuat tim khusus untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kapolres semua harus buat tim khusus, tangkapin dulu mereka, kalau tidak tempel mereka, kalau masih belum bisa juga, silakan minta bantuan kapolda untuk menurunkan anggotanya yang bersenjata guna atasi begal ini," tambahnya.

Selain meminta bantuan kapolda, lanjut Tito, Kapolres juga bisa minta bantuan kepada Komandan Korem (Danrem) setempat. "Kelompok begal-begal bisa saja ditangkap dengan cara lembut. Kalau masih melawan, tindak tegas," tuturnya.

DINAMIKA INDONESIA

Menurut dia, memberantas begal bukan hanya tugas aparat kepolisian. Tito mengatakan, peran aktif dari pemerintah juga dibutuhkan. "Pada prinsipnya pelaku kriminalitas itu, kami yang menangkap dan kemudian diproses secara hukum, tapi masih ada akar lalinnya yaitu perlu peran pemerintah untuk mengatasi ini," ujar Tito.

Pemerintah, lanjut dia, harus membuka lowongan pekerjaan di setiap daerah di Provinsi Lampung. "Kemungkinan kelompok begal ini merasa dipinggirkan, jadi sangat penting peran pemerintah untuk membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakatnya," katanya lagi.

AJE-DKI

METROPOLITAN

CAFE CARLOS GAGAS REST AREA CITY Kemas Penunjang Kota Tujuan Wisata Sulsel dan Sulbar

Suasana diskusi pemilik Cafe dan Resto Carlos yang turut dihadiri Husain Abdullah, teman sepermainan semasa kecil yang kini Juber Wapres RI Jusuf Kalla.

S

ejak dulu Kota Parepare sudah dijuluki Singapura kecil di kawasan timur Indonesia karena begitu keindahan dan kemolekan yang senantiasa dipancarkan sebagai kota jasa dan niaga. Ditunjang dengan masyarakat yang memang sudah terbiasa memelihara lingkungan dan melestarikan budaya daerah menjadikan daerah ini makin dilirik wisatawan dan investor.

Parepare yang merupakan daerah lintasan di kawasan utara Sulsel untuk sejumlah daerah di kawasan Sulbar, Luwu Raya maupun rute menuju pusat wisata Toraja kini menjelma menjadi area peristirahatan atau rest area.

Salah satu tempat penunjang Parepare sebagai rest area yakni Cafe dan Resto Carlos yang terletak di jalan Bau Massepe, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung.

Jubir Wakil Presiden, Husain Abdullah pun menggambarkan Parepare, Carlos dan res area ini.

"Hebat sekali Carlos mengemas dan memasarkan produk. Bahkan daerah yang tadinya sepi di kawasan Kampung Baru Parepare disulap jadi jantung ekonomi baru di kota ini," ujarnya.

Husain pun yang pernah berdomisili di Parepare ini menuturkan, harga rumah melambung di kiri kanan Cafe Carlos

hingga miliaran rupiah. Padahal gerai Carlos saat ini, dulunya adalah rumah tinggal mendiang Ayahnya Haji Husain.

"Beliau seorang bertalenta bahkan punya kemampuan merancang mesin/ perkakas. Tahun 70an ketika kami semua masih remaja. Ayah Carlos punya workshop/bengkel yang bisa merakit traktor tangan, mesin parut kelapa dan bermacam alat pertanian. Karena itu kalau kini Carlos menjelma menjadi sebuah magnet dia bukanlah sesuatu yang instant, tapi lahir dari akar kewirausahaan yang dalam.

Parepare kota nan indah, dengan segala daya tarik," terang Husain.

Husain pun memaparkan, Parepare tentu bukan hanya Carlos tetapi sajian kulinernya amat berselera, masakan khas Bugis atau kue tradisional menjadikan Parepare ibarat kota yang dikerubuti semut.

"Tapi Parepare tidak boleh berhenti sampai di situ, karena semua kota juga sudah bersih berbeda ketika awal Parepare meraih Adipura, sehingga kota indah ini harus melakukan lompatan,"terang dia.

"Diskusi kami dengan teman teman malam Minggu lalu, salah satu yang hadir, Bustam Husain, kakak Carlos kebetulan alumni ITB yang memilih menetap di

Parepare membantu Carlos. Diskusi itupun menghasilkan ide ide ringan yang mudah dan murah dikembangkan masyarakat dengan berbekal kesadaran bersama dan kemauan dan tentu komunikasi yang baik, tentang bagaimana menjadikan Parepare sebagai sebuah rest area raksasa diantara persimpangan jalan yang menghubungkan banyak kota di Sulawesi Selatan dan Sulbar,"jelasnya.

Rest Area, kata Uceng, tidak perlu sebuah kawasan khusus, tetapi Kota Parepare itulah yang diformat menjadi rest areanya melalui penataan perparkiran secara baik, pedestrian yang teduh dan nyaman terutama di sepanjang pantai sehingga menjadi areal relaksasi bagi pendatang yang ingin beristirahat.

"Tetapi salah satu yang paling menunjang, adalah toilet warung, kafe dan restoran yang bersih dan kinclong harus lebih bersih dari fasilitas rest room Bandara Hasanuddin. Saya masih punya pengalaman buruk kalau ke warung warung di daerah, toiletnya sering tidak terawat dan bau, kunci pintunya selalu dari paku diikat tali plastik, sangat tidak menjanjikan.

Ia menuturkan, Cafe Carlos diharapkan jadi trigger, menyiapkan toilet, musholah yang layak bahkan bila perlu kamar buat mandi dan bersih bersih badan setelah berjalan jauh.

"Kalau warga Parepare dapat mewujudkan level ini, maka mereka yang sedang traveling di Trans Sulawesi, saat akan beristirahat selalu akan memilih Parepare sebagai persinggahan. “Mampir istirahat di Parepare saja, di sana toiletnya bersih.� Kalau image ini tertanam luas, niscaya Parepare makin sibuk makin ramai artinya pengunjung hotel, kafe, warung, restoran dan pusat pusat perbelanjaan semakin bergairah,"tambah Uceng.(*)

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI EDISI 162 TAHUN XIV 2018

47

LIPUTAN SULBAR

PEMPROV SULBAR RAIH WTP EMPAT KALI BERTURUT-TURUT

P

emerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.

Perolehan predikat WTP itu disampaikan Pemeriksa Utama BPK RI Saiful Anwar Nasution pada rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

48

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

Daerah (LKPD) Pemerintah Sulbar Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung di gedung DPRD setempat di Kabupaten Mamuju, Selasa.

Keberhasilan Pemprov Sulbar dalam mempertahankan predikat WTP tersebut merupakan yang ke empat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Predikat opini WTP yang diraih Pemprov Sulbar menurut Pemeriksa Utama BPK RI Saiful Anwar Nasution akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi

DINAMIKA INDONESIA

pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

"Atas nama pimpinan BPK RI kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Sulbar dan Gubernur beserta jajarannya atas kerjasamanya selalu berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujar Saiful.

Ia juga menjelaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan membuka

LIPUTAN SULBAR adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan, namun jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka hal ini harus diungkapkan dalam LHP. "Opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan sebagai jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari," tuturnya.

Walupun telah meraih predikat WTP, BPK lanjut Saiful masih menemukan beberapa permasalahan, namun itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan itu.

Beberapa permasalahan tersebut di antaranya, temuan pemerikasaan atas sistem pengendalian intern seperti pencatatan buku mutasi gudang farmasi dan kartu persediaan pada 28 unit pelayanan RSUD tidak tertib, kesalahan penganggaran belanja pada tiga OPD senilai Rp2.647.015.000, aset renovasi per 31 Desember 2017 senilai Rp26. 456.

396. 155 tidak diyakini keberadaannya, pengajuan klaim pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasuional (JKN) tidak tertib.

Temuan lainnya, yakni pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain pembayaran dan pertanggungajawaban belanja jasa medik program jaminan kesehatan pada RSUD Sulbar tidak sesuai aturan, besaran tunjangan perumahan anggota DPRD dalam Pergub Nomor 38 tahun 2017 tidak sepenuhnya memperhatikan kewajaran harga.

BPR RI juga menemukan pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRD Tahun Aanggaran 2017 melebihi ketentuan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp232.880.000, pemberian uang representasi senilai Rp160.250.000 kepada tenaga ahli tidak sesuai ketentuan dan pendistribusian pengadaan benih jagung untuk cadangan benih daerah

belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 397.653.350. Pada kesempatan itu, Saiful berharap agar LKPD yang telah diaudit tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, melainkan dapat pula digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan daerah itu memperoleh predikat WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2017 tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat menerima LHP BPK RI dengan opini WTP. Keberhasilan itu atas kerja keras kita semua tanpa terkecuali, yang telah mendapat dukungan dari masyarakat Sulbar baik langsung maupun tidak langsung, terutama dukungan dan perhatian dari pimpinan dan anggota DPRD Sulbar," tutur Ali Baal. Pada kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada tim audit BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan selama ini, khususnya terkait pemeriksaan keuangan Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2017, dengan

pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, integritas tinggi dan independen.

Gubernur kemudian menginstruksikan kepada semua jajaran Pemprov Sulbar agar dapat menyusun "action plan" atau rencana aksi tindak lanjut dan berharap semua rekomendasi telah ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah LHP itu diterima.

Sedangkan Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras mengatakan, pelaksanaan audit terhadap LKPD Pemprov Sulbar sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani melalui transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perwakilan BPK RI Sulbar dalam menjalankan fungsinya menurut Amalia, bukan hanya memeriksa LKPD, tetapi juga memeriksa kinerja, tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

49

Selamat Hari Raya IDUL FITRI 1439 H

Mohon Maaf Lahir & Batin LUTFIE NATSIR PJS Walikota Parepare

DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

RSUD ANDI MAKKASAU PAREPARE

INSPEKTORAT KOTA PAREPARE 50

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

KANTOR CAMAT BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

MOMENT

KUMPUL dalam Moment Reuni Alumni SMP Negeri 6 Parepare Tahun 1991. Selama Kurang Lebih 21 Tahun, Kenangan Putih Biru Masih Membekas, Mencoba Untuk Melepas Kekangenan pada Acara Makan Bersama di Gazebo Palekko Itik Kabupaten Sidrap dan Bakar Ikan di Pantai Ammani Kabupaten Pinrang

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

51

MAJALAH DINAMIKA INDONESIA Mengucapkan

Selamat Hari Raya IDUL FITRI 1439 H Mohon Maaf Lahir & Batin

Sulfiah, ST Pimpinan Umum

52

EDISI 162 TAHUN XIV 2018

H. Jurlan Em Saho'as Pemimpin Redaksi

DINAMIKA INDONESIA