Majalah Dinamika Edisi Maret 2018 by NUR MUKHTADIR

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

MAJALAH DKI LINTAS PROVINSI

Mamuju Tengah di Tangan HM Aras Tammauni

TERUJI DI HATI RAKYAT

H. Muh Syarif Kr. Patta

MENANG ITU ANUGERAH JABATAN ITU AMANAH "Jangan biarkan rakyat meninggalkan kampung halaman"

POLITIK DINASTI MEMUNCULKAN KORUPTOR

ORANG GILA BARU

PENERBIT PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR: AHU-0003175.AH.01.01.TAHUN 2015 PEMBINA Drs. Tawakkal, Drs. H. Longky Djanggola, M.Si, James Anggrek, Drs. H. Zainuddin Sidiq, Drs. Herry Palar, MM, Dolfi Senduk, S.Sos DEWAN REDAKSI Drs. H. Andi Tahir, Pallawagau, SE, M.Si, Ir. Kahar Candi, Amry MY, Moezakkir Dodaradaga, SE, Yamin Muchlis, SH, H. Mansyur, S.Pd, M.Pd, Drs. Yahya, SH PENASEHAT Habib Hamid Al Hamid LC PEMIMPIN UMUM Sulfiah, ST PEMIMPIN REDAKSI H. Jurlan Em Saho’as WAKIL PIMPINAN REDAKSI Ir. Sain Hanafi SEKRETARIS REDAKSI Nur Mukhtadir PEMIMPIN PERUSAHAAN A. Tenri Leleang PENANGGUNG JAWAB BIRO MALUT Irfan Kuilo REDAKTUR PELAKSANA Adi, Drs. Darwis DT REDAKTUR KRIMINAL A. Edy Samiun, Anshar REDAKTUR KHUSUS H. Hafrisal HB, Ridwan Ramli KORDINATOR PELIPUTAN DAERAH Muh. Sapri M, Salahuddin Mallo MANAGER PEMASARAN A.M. Rifaldi, ST MANAGER IKLAN Anshar Abdullah, Darman Ardi BENDAHARA Sulhayati, SE FOTOGRAFER/KAMERAWAN Ashar M Andi Naki DESAIN/LAYOUT Nur Mukhtadir STAF REDAKSI Ir. Firman, Ruly, S.Sos, Amiruddin Mide, Muh. Yamin, S.Pd, Mukadi, SH, Drs. Muh. Amir, Syamsuddin, Mulyadi Dahlan, Kardina, A. Pallawagau, Erik Peristiwa, Ir. H. Hamzah, Faristanto ALAMAT REDAKSI Jl. Cokonuri No. 15 D Makassar Telepon (0411) 8960403 HP. 0852 9919 9272 EMAIL persdki@gmail.com BANK Rekening KCU Bank Panin Makassar AC No. 700.236.351.7 an. Sulfiah, ST

Kepada jajaran instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, TNI/POLRI, apabila ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan Dinamika Indonesia, dan tidak ada namanya di dalam Boks Redaksi maka mohon jangan dilayani atau segera laporkan kepada pihak yang berwajib.

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Oleh Jurlan Em Saho’as

emasuki tahun politik, 2018, yang diawali dengan Pilkada serentak yang tengah berproses di 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, disusul Pilcaleg dan Pilpres pada tahun 2019 mendatang. Pemilihan presiden dan wakil presiden sekalipun masih meninggalkan waktu setahun lagi namun suhu politik seakan sudah bergerak naik terus, terlebih lagi setelah beberapa partai besar (Golkar, Hanura, Nasdem, PPP dan PDI-P) ditambah partai baru (Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia) sudah menyatakan secara pasti dukungannya kepada Jokowi sebagai Capres RI 2019. Pencalonan kembali Jokowi sebagai Presiden RI priode 2019-2014 tentu saja membuat peta politik semakin bergerak deras dan menggeliat kencang. Di satu sisi beberapa partai menginginkan kadernya berpeluang mendampingi Jokowi sebagai wapres, di pihak lain ada pula kecenderungan membuat poros baru yang dianggap mampu menyaingi elektabilitas presiden usungan “Indonesia hebat” 2014 lalu. Di tengah “perang” strategi politik tersebut rupanya masyarakat diperhadapkan pula berbagai isu yang cukup membawa kecemasan yang bila tidak tertangani dengan baik bisa saja membawa dampak yang lebih menegangkan dari bias politik pesta demokrasi, Pilkada, Pilcaleg dan Pilpres, bahkan boleh jadi isu itu merupakan bagian strategi politik dari kelompok tertentu yang sangat beram-

bisi memenangkan suara terbanyak pada Pemilu mendatang, atau mungkin saja isu-isu yang meresahkan masyarakat itu sengaja dilakukan kelompok tertentu memanfaatkan suasana agar bangsa Indonesia kembali hancur berkeping-keping sebagaimana sederet prestiwa berdarah dan anarkis yang menimpa negeri ini. Salah satu isu yang terkesan diretas secara massif adalah isu SARA, isu yang tidak kalah lebih membahayakan dari gerakan teroris, Narkoba dan korupsi, yaitu memanfaatkan isu agama mulai dari bangkitnya partai komunis, ISIS, wahhabi, fitnah larangan beribadah dari tokoh-tokoh berpengaruh sampai kepada pembunuhan kiai yang dilakukan orang gila (baru). Isu dan informasi pembunuhan kiai oleh orang gila yang di beberapa daerah merupakan fakta (peristiwa nyata) seharusnya segera ditangani dengan serius, sebab jika tidak pada akhirnya isu orang gila itu bakal terjebak pada “politik” saling curiga dan mencurigai, selanjutnya menyulut malapetaka jika warga masyarakat terprovokasi dengan sentiment SARA seperti yang terjadi di Sampang Madura pada akhir tahun 90-an atau peristiwa kerusuhan di Kota Makassar (1997) yang dipicu kekeliruan informasi atas pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang tidak waras alias orang gila dan dimanfaatkan kelompok tertentu melakukan pembakaran rumah, toko dan gedung milik suku tertentu. Peristiwa kelam yang terjadi di negeri ini yang dipicu soal SARA dan telah memakan korban banyak dan kerugian harta tak terhitungkan hendaknya segera ditangani sebab siapa tahu situasi panas dan mencemaskan menjelang Pemilu 2019 meledak terulang lagi di tengah rakyat menghadapi kesulitan ekonomi dan kecemburuan menyaksikan para pejabat negara dan pemimpinnya terlibat dalam prilaku korupsi.*

BIRO / PERWAKILAN : JAKARTA: A. Rosdiana TANGERANG: Ardyan Palaloi BANDUNG: Irwanto Sabri YOGYAKARTA: A. Munafri KORD. GORONTALO: Susanto Kadir KORD. SULUT: Ir. Arhamuddin KORD. KALIMANTAN UTARA (KALTARA): Agus Mindarso KALIMANTAN TIMUR (KA BIRO BERAU): Asdan Heriansyah LUWU RAYA: Risman SAMARINDA: Abd. Azis TARAKAN: Nana Selecius Nicator Layuk SULTRA: Ramlan KOLAKA: Sahrul Herman KOLAKA UTARA: Edi Sudirman KONAWE SELATAN: Syaripuddin MUNA: Saban, Machdin, SE RAHA: laode Mabaik Glara Sombo BAUBAU: Muh. Asad PALU: Ady Setiawan, Erwin, Sukardi PARIGI MOUTONG: - BUOL: - TOLITOLI: Hernald A. Loho DONGGALA: Imran HALMAHERA UTARA: Faisal PAPUA: Abd. Rajab, ST MIMIKA: Ir. Sukmil Bokko BIRO MAKASSAR: Waode (KA BIRO), Lukman, Asdar, S.Pd, Usman Amiruddin, Mukadi, SH GOWA: Risman TAKALAR: M. Rusli JENEPONTO: Akbar Razak BANTAENG: Pattah BULUKUMBA: Ahmad AL, Irfan SINJAI: - BONE: Edy Suspi WAJO: Salahuddin, Eddy Mulyawan SOPPENG: Triwulan J. MAROS: Andi Patawari PANGKEP: Syamsuddin BARRU: Risman PAREPARE: Sumarni As PINRANG: - SIDRAP: Ridwan ENREKANG, TATOR: Mustari M SELAYAR: Reno POLMAN: Wahyuni MAJENE: Sapry Sarbin, Sri Eriqa, Rahmat MAMASA: Marwan MAMUJU: Hasriadi, Sukmawati MAMUJU TENGAH: Sukma MAMUJU UTARA: Erwin, SE.

PERCETAKAN : RAJAMAWELLANG Jl. Cokonuri No.15 D Makassar, Telpon (0411) 8960403, HP. 0852 9919 9272 DINAMIKA INDONESIA

LAPORAN KHUSUS

HJ. AMALIA FITRI ARAS Siap Menerima Tantangan HJ. AMALIA FITRI ARAS, wanita pertama yang diberi amanah memimpin parlemen di Sulawesi Barat. Ibu cantik tiga anak ini mendapat kepercayaan menjabat Ketua DPRD Sulbar. Dia dilantik 7 Pebruari 2018 lalu menggantikan menggantikan H Andi Mappangara, yang mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD Sulbar pada 25 Oktober 2017. Pemimpin Baru Hj. Amalia, lahir di Desa Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, 30 Desember 1985 menorehkan sejarah baru dalam kancah perpolitikan di Sulawesi Barat (Sulbar). Secara historis Provinsi pecahan Sulawesi Sealatan ini dikenal sebagai wilayah bermukimnya suku Mandar. Dengan nama lengkap, Hj Amalia Fitri Aras SE MM, merupakan perempuan pertama yang memegang pucuk pimpinan di lembaga legislatif. Alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini akan mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin DPRD Sulbar. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, Parlemen Sulbar didominasi laki-laki baik dari jumlah anggota maupun dalam struktur pimpinan. Periode 2014-2019, jumlah perempuan anggota dewan di DPRD Sulbar hanya berjumlah sembilan orang, termasuk ibu dari Andi Muh Abizar Azka Aras, Andi Ratu Ruqayyah Irwan dan Andi Raina Fatimah Az Zahra Irwan. Meski berjumlah minoritas, tapi istri dari Andi Irwan ST mengaku tetap optimis bisa menjalankan tugasnya dengan

baik, dan bisa menyelesaikan sejumlah agenda yang tersisa di DPRD Sulbar. Riwayat pendidikannya tamat SD Tahun 1996, tamat SMP tahun 1999, tamat SMU tahun 2002, tamat S1 UMI tahun 2006, tamat S2 UMI tahun 2010, sementara riwayat organisasi yang pernah digeluti adalah Anggota Pemuda Pancasila Mamuju tahun 2011-2013, selanjutnya menjadi anggota Pemuda Pancasila Mamuju Tengah sampai sekarang. Menurut alumni Magister Manajemen di UMI Makassar ini berkiprah di dunia politik yang didominasi kaum laki-laki, apalagi menjadi pimpinan di lembaga politik, merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Ia pun mengaku telah siap memimpin DPRD Sulbar dengan segala dinamika dan tantangan yang menanti. “Saya terjun ke dunia politik karena adanya keterpanggilan. Melalui lembaga dewan yang terhormat ini, tentunya saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pada intinya adalah dari rakyat dan untuk rakyat,”ungkapnya. Menurutnya, dia siap untuk menjalankan amanah yang diberikan. Bagaimana pun, ini merupakan tanggung jawab yang dipercayakan partai kepadanya dan dia harus bisa memegang amanah ini dengan baik. Masih rendahnya kwalitas pendidikan yang ada di Provinsi Sulbar, mengundang keperihatinan dari Politisi muda dari fraksi partai Demokrat yang juga Anggo-

ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, Hj. Amalia Fitri Aras. Dan berharap kepada pemerintahan baru Provinsi Sulbar untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pembangunan di sektor pendidikan di Sulbar, khususnya di daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). “ S a y a s a n g a t prihatin dengan kondisi pendidikan di Kabupaten

Mamuju Tengah yang masih tertinggal dari segi sarana dan prasarana, terutama di SMK 1 Tobadak 1,” Ujarnya. ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin lalu. Dia menjelaskan, kondisi sekolah SMK 1 Tobadak masih terbatas dari segi ruang mengajar dan bahkan masih ada siswa yang menggunakan ruang kepala sekolah untuk proses belajar mengajar. Dan Menurutnya, selain sekolah SMK 1 Tobadak, masih banyak sekolah di Mateng yang cukup memprihatinkan. Selain itu, tenaga pengajar EDISI 159 TAHUN XIV 2018

juga masih kurang dan bahkan ada tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Seperti lulusan otomotif yang mengajar computer. Di tegaskannya, pemerintah harus konsisten dengan kuota pemenuhan calon ASN utamanya disektor tenaga pendidik dan penyebaran yang merata berdasarkan batasan ilmunya. Ketika penyebaran tenaga pengajar yang merata dan berdasarkan kuota, niscaya pengembangan pendidikan di Mateng akan jauh berkualitas. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

LAPORAN UTAMA

TERUJI DI HATI RAKYAT Mamuju Tengah di Tangan HM Aras Tammauni

sia bisa muda tapi karya tak boleh surut. Mamuju Tengah memang baru berusia 5 tahun, masih usia Balita, tapi bagi H. Aras Tammauni dan H. Muh. Amin Jasa, sejak dilantik pada tanggal 18 Pebruari 2016, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati priode 2016-2021, daerah yang baru seumur jagung berpisah dari induknya, Kabupaten Mamuju, bukanlah daerah asing baginya, tapi justru sebaliknya, Mateng merupakan daerah yang sudah dihapal betul kekurangan dan keistimewaan yang terpen-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

dam jauh di dalamnya. Dia lahir di daerah ini, bersekolah dan berjuang dari garis paling bawah membesarkan Mamuju yang kemudian dimekarkan jadi Mamuju Tengah. Pria yang mempersunting Hj. Nurpati ini mengawali langkahnya sebagai kepala desa yang kemudian mengantarnya sebagai kepala desa pertama yang mampu meraih suara terbanyak se Sulbar untuk jadi wakil rakyat di DPR Provinsi (2014), sehingga selembar daun pun yang jatuh tidaklah terdengar di telinganya. Sebelum menjabat Bupati Mateng, H. Aras Tammauni sudah mengetahui betul DINAMIKA INDONESIA

bahwa daerah yang dihuni oleh eks warga transmigrasi dengan jumlah lebih dari 70 persen dari keseluruhan jumlah penduduknya, memiliki komoditi unggulan yang menjadi penyangga utama dari Sulbar, seperti jagung kuning, kelapa sawit, cokolat dan pisang. Keempat komoditi unggulan itu malah sudah mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Terkait dengan komoditi andalan Mateng maka tak heran kalau H. Aras berupaya semaksimal mungkin untuk menggerakkan perekonomian rakyat lebih cepat. Bupati berpikir untuk menghidupkan ekonomi rakyat perlu didukung sarana dan prasara jalan dan pabrik, sehingga gerakan ekonomi makin kencang berputar di daerah ini. Maka memang tak salah kalau di tahun 2018 ini Bupati H. Aras fokus melakukan pembenahan infrastruktur jalan. "Keinginan pemerintah untuk membangun itu sangatlah besar dan ingin cepat. Sehingga pada tahun anggara 2018 ini, pemerintah telah mengambil pinjaman dari PT SMI sebanyak 60 miliar, khusus untuk mepercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga ekonomi masyarakat dapat berputar secara cepat," kata putra pertama Bupati Mamuju Tengah itu. Ia menambahkan, hal itu menjadi prioritas sebab menjadi visi-misi utama dalam pemerintahan H. Aras Tammauni bersama Amin Jasa.

"Tentu pembangunan lain juga tidak akan kita abaikan, seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, pembenahan Rumah Sakit, dan infrastruktur pendidikan. Intinya semua lini akan kita perbaiki sedikit lebih sedikit, sehingga publik diharapkan terus mendorong pemerintahan," tuturnya. Sejak dilantik menjadi Bupati, H. Aras Tammauni terus menggenjot peningkatan infrastruktur dasar jalan dan jembatan. Sejumlah prestasipun di raih, diantaranya, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulbar belum lama menjabat sebagai Bupati depenitif. Selain memperoleh predikat WTP, kemajuan dan perkembangan Kabupaten Mateng khususnya bidang infrastruktur dasar mulai tersentuh, meskipun belum semua masyarakat merasakannya. Hal ini di karenakan pembangunan tersebut secara bertahap. Bupati Mamuju Tengah, H.Aras Tammauni, mengatakan, Berbagai kemajuan yang telah di capai sesuai visi misi di sampaikan yang telah kami sampaikan mulai dari majunya kami menjadi calon Bupati dan Wakil bupati Hingga kami dilantik. â&#x20AC;?Peningkatan infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan dan peningkatan pelayanan jaringan listrik. Di bidang pendidikan, pembangunan gedung sekolah, perpustakaan dan peningkatan

LAPORAN UTAMA Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui penanda tanganan MoU dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) telah kami lakukan,” Kata Bupati pada acara HUT pertama setelah menjabat bupati akhir tahun kemarin. Lebih jauh dikatakan, di bidang kesehatan, beberapa pembangunan gedung Puskesmas, pustu, puskesdes, Rmah Sakit, Gudang Obat, Bantuan kendaraan dinas dan kerjasama dengan BPJS. “Termasuk di Bidang pertanian perkebunan, dan perikanan, pemberian bantuan peralatan pertanian, pupuk, bibit padi dan jagung, mesin ketinting dan kendaraan roda dua yang telah diberikan,” Ucap Bupati. Ia menambahkan, khusus untuk Peningkatan ekonomi masyarakat pemerintah kabupaten Mamuju tengah telah memberikan bantuan melalui bantuan modal koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan kwalitas pelayanan birokrasi kita telah dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulbar atas hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan. “Alhamdulillah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati secara bertahap telah dapat kami capai dan wujudkan berkat dukungan dan kerjasama seluruh jajaran pegawai yang ada di Kabupaten Mateng,” Ungkap Bupati. Diakhir sambutanya, H.Aras Tammauni berharap agar semua program yang belum selesai, secara bertahap dapat di tuntaskan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan daerah sampai pada akhir masa jabatan kami sebagai Bupati dan wakil Bupati. ” Saya berharap sebelum masa jabatan kami berakhir nantinya. Kami bisa dan Mampu menuntaskan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan daerah,” Tandasnya.

Ada yang unik dalam diri dua tokoh yang tengah menakhodai Mamuju Tengah ini yang tentu saja sudah merupakan garis tangan yang dianugerahkanAllah SWT kepadanya. Ternyata, H. Aras Tammauna dan H. Muh. Amin Jasa, memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang sama, yaitu 31 Desember 1957. “Satu rahmat dan ridho yang di berikan kepada kita semua, kita di berikan pemimpin Bupati dan Wakil Bupati yang secara kebetulan, tanggal, bulan dan tahun lahirnya sama. Ini kita tidak tahu rekayasanya seperti apa, sehingga ini menjadi fakta dan kenyataan, tanggal, bulan dan tahunnya itu sama,” ung-

kap Arsal Aras, salah seorang putranya saat perayaan ulang tahun Bupati dan Wakil Bupati Mateng yang ke 60 tahun di kediaman Bupati Mateng, H. Aras Tammauni dua tahun silam. Arsal mengaku, saat menyusun dokumen biodata calon Bupati Mateng, pihaknya kaget, saat mengetik angka kelahiran, kok bisa sama. Ini yang membuat dirinya kaget, ternyata di dalam ijazah “Uwe dan Unda” (sapaan H. Aras Tammauni dan H. Muh. Amin Jasa), memang demikian adanya. H.M. Aras Tammauni yang lahir di Mamuju 31 Desember 1957, 60 tahun silam adalah politisi senior Partai Demo-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

krat. Dia pernah menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat sejak pemilu 2004 hingga 2012, selanjutnya pada tahun 2012 sampai saat ini menjabat Ketua Majelis Daerah Partai Demokrat Sulawesi Barat. Beliau ini adalah pengusaha sukses di Kabupaten Mamuju yang Menjabat Kepala Desa Tobadak selama 35 Tahun hingga akhirnya diminta oleh partai untuk mencalonkan diri menjadi salah satu Caleg DPRD Provinsi Sulbar dari Dapil 6 Kabupaten Mamuju pada Pemilu 2014 dengan prediksi torehan suara terbanyak untuk Caleg di seantero Sulbar.

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULSEL

MUSREMBANG UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA

usyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan belum lama ini digelar diruang rapat kantor kecamatan Marbo, dihadiri oleh sekretaris Badan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (BPMDK) H.Haris Tona dan perwakilan Bappeda, Kapolsek Marbo, kepala puskesmas, kepala desa/ lurah, imam desa serta tokoh masyarakat sekecamatan Marbo. Musrembang dihadiri empat legislator DPRD Kab. Takalar dengan partai berbeda yakni H.Sulaiman Rate

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

(PKS), Hj.Idawati Sarro (PPP), H.Hasbullah Bali (Partai Demokrad) dan H.Indar Jaya (Partai Gerindra). Mereka hadir untuk mendengar keluhan dan aspirasi didapilnya. Camat Mangarabombang Mappaturung Daeng Muntu saat membuka acara musrembang mengharapkan kecamatan Marbo kedepan terus berinovasi untuk membangun mulai tingkat desa hingga kabupaten dan meminta kepada para kepala desa/kelurahan untuk melaporkan hasil musrembangnya dan menggunakan dana desa dengan baik dan terima kasih DINAMIKA INDONESIA

kepada para anggota DPRD Takalar atas kesediaannya menghadiri musrembang ini dan meminta kepada wakil rakyat di DPRD untuk mengawal hasil musrembang ini supaya pembangunan merata di desa khususnya di kecamatan Marbo," ung-

kapnya. Sementara itu ke empat anggota DPRD yang hadir sepakat siap mengawal dan menyampaikan aspirasi pada rapat pembahasan anggaran dengan pemerintah kabupaten Takalar.

KELUARGA BESAR MAJALAH DINAMIKA INDONESIA Mengucapkan

Turut Berbela Sungkawa atas Berpulangnya ke Rahmatullah

Hj. Dewi P. Pasuloi Redaksi

â&#x20AC;˘ MRR-AJE

LIPUTAN SULSEL Ultah Kedua Mahalona Raya

BUPATI LUTIM

HM THORIG HASLER SERAHKAN 5 MOBIL OPERASIONAL DESA

ahalona Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur merayakan ulang tahun kedua, Senin (05/02/2018). Acara syukuran tahun kedua ini sekaligus dirangkaikan dengan syukuran panen masyarakat yang dipusatkan di Desa Libukan Mandiri. Wilayah Mahaloni Raya mencakup Desa Tole, Mahalona, Libukan Mandiri, Kalosi dan Desa Buangin. Acara syukuran ini memberi kesan sangat istimewa karena selain dihadiri langsung Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler, Wakil Bupati, Irwan Bachri Syam, Ketua DPRD, H Amran Syam, Dandim 1403 Sawerigading, Muh. Imasfhy, Kajari Luwu Timur, Avilla Agus Awanto Putra, Kapolres Luwu Timur, AKBP Leonardo Panji Wahyudi dan beberapa kepala OPD juga Bupati Luwu Timur menyerahkan lima unit mobil operasional bagi lima desa di wilayah Mahalona Raya yang merupakan mobil bantuan Kementerian Desa PDTT. Mewakili warga Mahalona Raya, Kepala Desa Libukan Mandiri, Sahril mengatakan sangat bersyukur atas perhatian Pemkab Luwu Timur sehingga pembangunan di wilayah Mahalona terus berkembang dan semakin baik dari tahun ke tahun. Sahril juga meminta agar dukungan sektor pertanian bisa terus dilakukan utamanya

rasional desa ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa dan mendukung kebutuhan masyarakat ” kata Husler. Terkait infrastruktur jalan, kata Husler untuk tahun ini akan dilanjutkan kembali pembangunan ruas jalan beton Mahalona dangan anggaran mencapai Rp 18 Milyar lebih dan pembangunan satu unit pasar di Desa Mahalona dengan anggaran mencapai Rp 1 Milyar lebih. “Intinya jika masyarakat terus bersyukur dan menjaga kebersamaan, pemerintah bisa terus fokus membangun wilayah ini” kata Husler. Untuk bantuan disektor pertanian tambah Husler, pemerintah daerah akan memberikan tambahan 20 unit handtraktor dan 1 mesin panen atau combine untuk membantu petani dalam memanen hasil produknya. • AJE-DKI

bantuan alat mesin pertanian terutama traktor untuk petani dan alat mesin panen. Menanggapi hal ini, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan bahwa secara umum pembangunan wilayah Mahalona Raya terus berkembang sejalan dengan masuknya wilayah ini sebagai kawasan prioritas nasional. Menurut Bupati ada banyak manfaat yang diperoleh desa yang masuk kawasan prioritas nasional. Salah satunya bantuan mobil operasional ini dan bantuan lainnya. “Saya harapkan mobil ope-

Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler serahkan lima unit mobil operasional secara simbolis kepada lima desa di wilayah Mahalona Raya yang merupakan bantuan Kementerian Desa PDTT.

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

ADVERTORIAL

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

RAPAT PANDANGAN FRAKSI DPRD PROVINSI SULBAR TAHUN 2018

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULSEL

Gubernur Sulsel Dr.H.Syahrul Yasin Limpo.SH.M,Si

Resmikan Proyek Triliyunan di Hari Jadi Kab. Pinrang ke-58

inrang PB . puncak Hari jadi kabupateng pinrang yang ke-58 jatuh pada hari senin 19 februari 2018 yang laksanakan dihalaman kantor bupati kab.pinrang di hadiri langsung oleh Gubernur sulawesi selatan Dr.H.Syahrul Yasin Limpo.SH.M,si.MH dan wakil gubernur bapak H.Agus Arifin Nu,man.MS , komandan korem 142 yang mewakili pangdam VII wirabuana ,serta beberapa pejabat di sulsel serta di hadiri pula wakil walikota dari papua . Kemerihan puncak Hari jadi kabupateng pinrang yang ke-58 ini di warnai berbagai tarian antaranya tarian tarompa yang di ikuti oleh ibu2 guru yang di bimbing oleh ibu hj.armi arifin kepala sekolah SDN 187 unggulan ka.pinrang serta pembina utama kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pinrang H.A.Rudi Hamid.S,sos serta tarian padduppa ,dan

tarian 7 etnis . Puncak hari jadi kabupateng pinrang di hadiri paslon bupati dan wakil bupati kab. pinrang yang akan bertarung di pemilukada juni 2018 nanti,serta bahkan di hadiri paslon gubernur . Bupati pinrang H.A.Aslam patonangi dalam sambutanya menyampai salam perpisahaan kepada gubernur sulawesi selatan DR.H.Syahrul Yasin Limpo serta bapak bupati juga mengingatkan nilai sipaka lebbi si pakatau . Sebelum memberi sambutan gubernur juga di berikan cinramata berupa BADIK khas Makassar yang di berikan langsung oleh bupati pinrang H.A.Aslam Patonangi didampingi oleh tokoh adat,tokoh Agama serta beberapa perwakilan kepala desa Dalam sambutanya Gubernur sulawesi selatan Dr.H.Syahrul Yasin Limpo, SH, MH pada pidatonya di akhir jabatannya pada pun-

cak hari jadi kab.pinrang yang ke-58 ini , syahrul juga mengatakan bahwa indeks perekonomian di kabupateng pinrang ini sudah mencapai di atas 9% rata-rata maka dengan itu keperpihakan pemerintah kepada masyarakat di bawah komando bapak A.Aslam patonangi selaku bupati kabupateng pinrang .ungkapnya Gubernur sulawesi selatan pada puncak Hari jadi kabu-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

pateng pinrang yang ke-58 ini Gubernur sulawesi selatan Dr.H.Syahrul Yasin Limpo juga meresmikan sejumlah mega proyek yang bernilai triliyunan . Serta kabupateng pinrang juga mendapat bantuan dari pemerintah provinsi senilai 1milyar dengan penerapan good govencer yang di adakan di dinas Infokom Kab. Pinrang.

DINAMIKA INDONESIA

METRO

Warga dari kalangan ibu separuh baya rela berhujan ria demi keinginan bersalaman dengan Danny Pomanto.

WARGA BERHUJAN RIA DEMI DANNY Sengketa Diskualifikasi Makin Masyarakat Bersimpati

ecintaan warga terhadap calon Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto makin mendalam. Hal itu terlihat saat seorang wanita paruh baya rela kehujanan hanya lantaran kerinduannya ingin bertemu Danny Pomanto. Dengan pelindung selembar handuk, wanita paruh baya yang tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini itu dengan sabarnya menunggu dihampiri Danny Pomanto, hanya untuk berjabat tangan. “Selama menjabat Wali Kota pak Danny tidak pernah

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

kecewakan warganya. Programnya begitu banyak yang kami rasakan, makanya kami rela walau hujan demi bertemu langsung,” ucap Dg Mina, Sabtu lalu. Wanita itu dia juga menyebutkan bahwa sosok Danny Pomanto selalu dekat dengan warganya. Apa lagi menurutnya, dengan warga Karunrung. “Beliau (Danny) orang yang gaul, sombere, dan merakyat. Jadi tidak ada alasan kami tidak mencintai sosok Walikota yang telah berhasil menjadikan Makassar maju,” akunya di tengah kerumunan orang banyak. Sementara itu sengketa Pilwali Makassar masih yang DINAMIKA INDONESIA

terus menjadi wacana publik saat ini makin menambah simpati masyarakat kepada Danny Pomanto. Berawal saat laporan tim hukum pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang ditolak di Panwaslu dilanjutkan ke PT TUN. Dalam sengketa itu, tim Appi-Cicu terkesan mendesak agar petahana, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari (Danny-Indira) didiskualifikasi dari arena pertarungan. Pengamat Politik dari UIN Alauddin, Syahrir Kariem, tidak menampik hal itu. Bahkan, dia menilai, hal ini bisa menjadi bumerang dan merugikan Appi-Cicu sen-

diri. Pasalnya pemilih akan memberikan simpati kepada Danny-Indira. “Tapi terkait kasus yang diangkat Appi-Cicu efeknya justru bisa merugikan AppiCicu sendiri, karena tuntutannya adalah mendiskualifikasi DIAmi dari Pilwalkot ini,” kata Syahrir, Rabu (14/3/2018). Dia menjelaskan, tuntutan tim hukum Appi-Cicu ini terkesan bahwa calon walikota Makassar nomor urut 1 itu tidak percaya diri melawan DIAmi. “Mestinya, yang harus dilakukan Appi-Cicu adalah mengikuti atau mengimbangi pola kampanye DIAmi. Yakni lebih cenderung memuncul-

METRO

Danny Pomanto ditengah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makassar saat bersilaturahmi di kediaman pribadi Jl. Muh. Amrullah.

kan politik gagasan tanpa menggangu rivalnya,” jelasnya. Berkaitan dengan kasus hukum yang dilaporkan tim hukum Appi-Cicu. Menurut Syahrir Kariem, masyarakat sudah bisa menilai “Masyarakat sudah banyak yang paham kasus ini, bahwa kasus ini sudah dijelaskan oleh DIAmi dibeberapa media,” tandasnya.(*) Skenario kotak kosong yang diinginkan oleh Pasangan Appi-Cicu sepertinya hanya tinggal mimpi. Kuasa Hukum Appi-Cicu dinilai telah keliru mempersengkatan penetapan pasangan Danny Pomanto-Indir Mulyasari yang telah disahkan oleh KPU Kota Makassar sebagai peserta tetap pada pilwalkot Makassar. Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum KPU Kota Makassar Marhuma Madjid, saat menyampaikan jawaban terkait gugatan pasangan Appi-Cicu yang telah dilayangkan kepada KPU Kota Makassar, untuk meminta kepada KPU Makassar

untuk membatalkan pasangan Danny-Indira Mulyasari sebagai peserta Pilwalkot Makassar. “Kuasa hukum Appi-Cicu sepertinya keliru, bagaimana bisa pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari dibatalkan sebagai peserta pada pilwalkot, secara hukum KPU Kota Makassar telah resmi menetapkan sebagai peserta tetap pilwalkot Makassar, ” Kata Marhuma Madjid, belum lama ini. Menurut Marhuma Madjid, harusnya mereka pahami dulu bahwa penetapan pasangan DIAmi itu adalah hasil dari proses yang panjang yang telah dilakukan oleh KPU Kota Makassar, mulai dari verifikasi surat dukungan, verifikasi administrasi kemudian verifikasi faktual dan semua memenuhi syarat untuk maju pada bakal calon. “Secara hukum pasangan DIAmi sudah melalui mekanisme dan tidak ada persoalan, bahkan surat dukungan tersebut sudah diplenokan tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari

pihak pasangan Appi-Cicu dan Panwas Kota Makassar, ” terang Marhuma Madjid. Kemudian pada tahap selanjutnya, mengingat pasangan DIAmi yang menempuh jalur perseorangan, syarat admistrasi selanjutnya untuk masuk di tahapan selanjutnya, pasangan Danny-Indira Mulyasari kembali mampu menyelesaikan semua administrasi yang menjadi syarat untuk ditetapkan sebagai calon tetap, kata Marhuma Madjid. Lanjut Marhuma, setelah proses dan syarat untuk jalur independent dipenuhi oleh pasangan DIAmi, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2018, pasangan Danny Pomanto -Indira Mulyasari ditetapkan oleh KPU sebagai peserta tetap melalui rapat pleno KPU Kota Makassar yang dilaksanakan di Gedung KPU Makassar jalan Perumnas Antang – Manggala. Kemudian pada rapat pleno penetapan tersebut hadir pula Tim pasangan Appi-Cicu dan disaksikan oleh Panwas Kota Makassar yang dipimpin langsung oleh Ketua Panwas Kota EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Makassa, Nursari. Diketahui, saat komisioner KPU, Abdullah Mansur membacakan semua syarat admistrasi yang dimasukkan oleh pasangan DIAmi dan telah diplenokan oleh KPU, kemudian KPU menetapkan bahwa telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan oleh KPU kota Makassar, selanjutnya KPU Makassar kemudian meminta kepada Panwas untuk menanggapi syarat – syarat administrasi yang telah dibacakan. Sementara itu saat Komisioner KPU, Abdullah Mansur meminta tanggapan dari pihak Panwas, Ketua Panwas Kota Makassar, Nursani kepada KPU mengatakan, “Semua syarat untuk kedua calon yakni Danny Pomanto – Indira Mulyasari dan Munafri Aripuddin – Andi Rahmatika Dewi, telah terpenuhi dan kami dari pihak Panwas tidak ada keberatan dan menganggap syarat hukum secara keseluruhan telah memenuhi unsur, ” Kata Nursari, 12 Februari 2018. • AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

KASUS

Jemaah Umrah Sulbar Terlantar di Malaysia

uluhan calon jemaah umrah dari biro perjalanan Mutiara Tour and Travel asal Majene dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, telantar berhari-hari tanpa kepastian keberangkatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Calon jemaah umrah ini terpaksa pulang kampung karena tidak diberangkatkan ke tanah suci Mekah dan kehabisan uang di Malaysia. Padahal mereka telah menyetor dana lebih dari Rp 20 juta per jemaah. Kontributor Kompas di Polewali, Junaedi melaporkan bahwa salah satu calon jemaah umrah, Kurniah Samil asal Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kecewa dengan profesionalisme pelayanan biro

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

perjalanan umrah Mutiara Tour and Travel. Pekan lalu ia bersama rekannya dari Majene dan delapan belas calon jemaah umrah dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berangkat dari Bandara Hasanuddin Makassar tujuan Mekah, namun telantar selama sepekan di Kuala Lumpur, Malaysia, saat transit. Seluruh dokumen seperti paspor dan visa Kurnia telah lengkap. Namun ia ditelantarkan sepekan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kondisi ini diperparah lantaran biaya hotel dan makan ditanggung sendiri oleh para calon jemaah selama Kuala Lumpur. Baca juga : Banyak yang Bermasalah, Biro Umrah dan Travel Akan Dibina Padahal Kurniah dan

DINAMIKA INDONESIA

rekannya telah melunasi biaya perjalanan umrah sebesar Rp 25 juta dari Januari 2017 lalu. Kurniah mengatakan, pihak biro perjalanan berdalih kehabisan dana memberangkatkan jemaah ke tanah suci. Para jamaah sempat stres lantaran pihak biro tak memberi kepastian kapan mereka diberangkatkan ke Mekah. Kurniah mengatakan, pihak Mutiara Tour and Travel terus berjanji akan memberangkatkan ke Tanah Suci selama di Malaysia. Karena tak ada kepastian, sementara biaya perjalanan mereka habis, akhirnya jemaah memutuskan pulang kampung dengan biaya ditanggung sendiri. Hingga kini, belum ada

kejelasan mengenai jadwal pemberangkatan umrah tersebut. â&#x20AC;&#x153;Berangkat dari bandara Makassar bersama puluhan jemaah asal Majene dan Polewali. Tiba di Kuala Lumpur ditelantarkan. Makan dan biaya hotel disuruh tanggung sendiri. Berhari-hari diminta kepastian tapi tidak jelas kapan diberangkatkan,â&#x20AC;? jelas Kurniah kepada Kompas.com, Rabu (7/3/2018) sore. Biro perjalanan Mutiara Tour and Travel yang berusaha dikonfirmasi melalui nomor telepon yang dipasang di tanda pengenal jemaah tidak dapat lagi dihubungi. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

NASIONAL

PKB GAGAS POROS ISLAM

DI PILPRES 2019

Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan Disiapkan Cawapres Prabowo

artai Kebangkitan Bangsa mewacanakan adanya poros Islam. Alasannya, PKB menilai jumlah pemilih Islam meningkat menjelang Pilpres 2019. "Jadi memang ini respons terhadap populisme Islam yang meningkat. Kita ingin berinisiasi, melakukan komunikasi dengan partai-partai berbasis Islam," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy kepada detikcom, Kamis pekan lalu. Ia mengatakan ada alasan lain dari wacana pembentukan poros Islam. Alasan tersebut, kata Lukman, supaya ada satu wadah untuk menampung aspirasi umat Islam yang perlu dibawa pada agenda nasional. "Kalau ini partai-partai berbasis Islam ini tidak bicara satu meja, menyusun sebuah agenda nasional lima tahun ke

depan, aspirasi umat Islamnya tidak tertampung," ujarnya. Oleh karena itu, kami ingin menggagas pertemuan agar partai-partai berbasis Islam ini lebih solid," sambung cagub Riau itu. Namun, Lukman menegaskan, poros Islam tersebut tidak dipersiapkan semata hanya untuk Pilpres 2019. "Tapi tujuannya bukan untuk pilpres. Karena terlalu dini kalau bicara soal pilpres. Apakah nanti agenda-agenda yang disusun terpakai untuk pilpres dalam suatu poros atau banyak poros itu, kita positif saja memikirkannya," papar Lukman. Lukman sempat menuturkan soal poros baru berbasis Islam. Jika poros tersebut terbentuk, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan diajak turut menjadi bagian dari poros baru tersebut. Dia juga menyebut partai-par-

tai yang bisa bergabung dalam poros Islam itu. "Kalau ada terbentuk poros baru, pasti ngajak Cak Imin juga. Poros baru itu adalah partai-partai berbasis Islam, misalnya ya PBB di situ, misalnya PAN di situ, PKS di situ, itulah minimal di situ seperti itu. Nggak cukup, mesti bawa Cak Imin juga dengan basis yang sama," ungkap Lukman. Sementara itu, DPP Partai Gerindra mengantongi dua nama yang akan diusulkan internal partai tersebut sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Menurut Wasekjen DPP Gerindra Andre Rosiade, dua nama tersebut masing-masing Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Nama Anies diusulkan DPD Gerindra DKI Jakarta. Sementara Gatot, datang dari kader partai yang berlatar belakang militer. EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Menurut Andre, DPP belum mengkaji lebih jauh usulan tersebut. Meski demikian, dia mengungkap Ketua Umumnya Prabowo Subianto pernah berkomunikasi dengan Gatot dan Anies. "Pak Gatot pernah bersilaturahmi dengan Pak Prabowo usai purnatugas sebagai Panglima TNI," ujar Andre di Jakarta, Jumat lalu. Sementara Anies, beberapa kali bertemu dengan Prabowo maupun jajaran DPP Gerindra. Pertemuan membahas masalah DKI Jakarta. Namun diakui, sedikit banyak juga membicarakan pilpres. "Prabowo dengan Anies membahas Jakarta. Menyinggung soal (pilpres) dikit tentu ada lah. Intinya, Prabowo bertanya soal janji kampanye Anies-Sandi. Tapi memang yang getol mendukung Anies menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, Gerindra DKI melalui Ketua DPD Muhammad Taufik," pungkas Andre. â&#x20AC;˘ AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

MEDIA

ROH “PEDOMAN RAKYAT” Tetap Hidup Dalam Jiwa Wartawan

urat kabar harian “Pedoman Rakyat” memang tidak terbit blagi. Sudah10 tahun lebih tidak lagi terbit menemui pembacanya, namun roh dan semangatnya tetap hidup di hati dan jiwa para mantan wartawan, mantan karyawan, dan keluarga besar harian yang terbit 1 Maret 1947 di Jalan Arief Rate 28 Makassar. “Fisik PR (singkatan Pedoman Rakyat) boleh lenyap, tetapi semangatnya senantiasa hidup dalam jiwa para wartawan dan karyawan yang kini bertebaran di mana-mana. Saya bangga pernah menjadi bagian kecil dari PR,” kata Andi Suruji (mantan wartawan Pedoman Rakyat yang kemudian hijrah ke Harian Kompas, Jakarta) dalam komentarnya di grup WhatsApp Alumni Pedoman Rakyat, pada peringatan HUT ke-71 Harian Pedoman Rakyat, Kamis, 01 Maret 2018. Mantan Pemred “Pedoman Rakyat” yang kini menjabat Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, hikmah yang bisa diambil pada Ultah ke-71 “Pedoman Rakyat” ke-71 ini hikmah yaitu meneguhkan kembali idealisme dan semangat berjuang, serta integritas yang didapatkan oleh para mantan wartawan dan mantan kayawan “Pedoman Rakyat” dari pendiri dan para senior dalam bingkai kebersamaan dan saling merindukan. Yusuf Akib, mantan wartawan “Pedoman Rakyat” menyampaikan terima-kasihnya di akun Facebook dan di

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

HUT KE-71. Foto kenangan beberapa wartawan dan karyawan Pedoman Rakyat tahun 1997. Dari kiri ke kanan HL Arumahi, Rusdy Embas, Petrus Sofyan, (alm) Elvianus Kawengian, Jurlan Em Saho'as, Frits Yusun, Henny Katili, Herman, Danial, Asnawin Aminuddin. (Dok. pribadi HL Arumahi)

grup WA Alumni Pedoman Rakyat, karena dirinya telah mendapat pengalaman dan saat-saat menyenangkan di tempat spesial tersebut. “Selalu menggetarkan mengenang hari-hari sarat sukacita, hingga akhirnya terbit untuk penghabisan. Salam hormat kepada para senior yang telah sudi mengajarkan cara-cara menjadi jurnalis, juga rasa kangen yang tak pernah pupus kepada kawan-kawan. Tanggal 1 Maret --yang tahun ini jika PR masih terbit, berusia 71, senantiasa menjadi momen tak tergantikan,” tulis Yusuf Akib.

DINAMIKA INDONESIA

Jurlan Em Saho’as, wartawan Pedoman Rakyat yang juga seorang seniman dan budayawan, mengucapkan selamat ulang tahun dan mengemukakan rasa bangganya sebagai mantan wartawan “Pedoman Rakyat.” “Selama menjadi keluarga PR, semua kenangan jadi indah dan semua pengalaman jadi pelajaran besar jika ingin meraih sukses. Selamat teman-teman, saudaraku, sahabatku, seniorku dan guruku, terutama LE Manuhua (alm, mantan Pemred Pedoman Rakyat), Henny Katili (alm), Om Buce (alm Buce Rompas), dan Kak Kobu

(Jacobus Kamarlow Mayong Padang),” tulis Jurlan di Grup WA Alumni Pedoman Rakyat. Ibarat bintang kecil yang selalu bersinar, sambung Jurlan, sekalipun berjauhan tetap menambah indah pancaran PR, sekalipun bintang itu sebetulnya sudah tidak di posisi semula. “Kebanggaan saya waktu diterima di PR, karena ketemu tokoh dan jurnalis yang luar biasa dan disegani lewat tulisan-tulisannya, termasuk Pak Andi Suruji, yang saya ingat kalau bicara serius suaranya dengan sorot mata yang khas, lalu tertawa

MEDIA

terbahak bahak. Saya tahu pak Manuhua sangat bangga waktu menulis HUT Ambon, beliau malam itu membaca lay-out di percetakan. Saya lihat beliau tersenyum bangga,” ungkap Jurlan. Pengalaman menarik dikemukakan mantan wartawan Pedoman Rakyat, Muhammad Arafah, dengan mengatakan dirinya teringat kepada Buce Rompas yang waktu itu menjabat Redaktur Foto. “Suatu ketika di jaman Orde Baru, kami dan beberapa wartawan muda sedang melaskanakan tugas piket malam. Untuk foto utama malam itu ternyata belum ada. Tiba-tiba ada foto dari (Kantor Berita) Reuter masuk tentang demo di luar negeri memegang spanduk yang protes tentang (Presiden) Soeharto. Teman-teman sepakat, foto itu bagus untuk foto headline. Saat jam 10 malam Om Rompas datang. Saat disampaikan tentang foto itu, Om Rompas lang-

sung bilang, aduh..aduh... ini anak muda, mau bikin masalah. Foto itu jangan dipasang. Nanti kita semua dipanggil pihak berwajib. Akhirnya foto Soeharto didemo tidak jadi dimuat,” ungkap Arafah. Mantan wartawan Pedoman Rakyat yang kini menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar, Jussalim Sammak, juga menuliskan kesan-kesannya. “Sekalipun saya hadir di akhir penerbitan, tapi saya sangat bangga mendapat identitas wartawan Pedoman Rakyat dan saya menjadi bagian sejarah Pedoman Rakyat dan menjadi bagian pengalaman hidup saya sebagai jurnalis. Rekomendasi Pedoman Rakyat kala itu masih ada perwakilan media, mengantar saya menjadi Ketua Panwaslu (Kabupaten) Takalar tahun 2007. Pedoman Rakyat mengantar saya menjelajah sebagai penyelenggara Pemilu dan tidak lepas dari senior dan kolega semua. Bravo Pedo-

man Rakyat. Selamat Ultah Harian Pedoman Rakyat. Kamu tidak terbit lagi, tapi nafas dan langkahku tetap mengenangmu terus, terutama aktivitas lantai tiga Arif Rate (Kantor Harian Pedoman Rakyat terletak di Jalan Arif Rate, Makassar, red),” tutur Jussalim. Warta Sally, mantan wartawan Pedoman Rakyat tak ketinggalan menulis bahwa dirinya bangga dan berterima kasih pernah dididik di Harian Pedoman Rakyat. Warta pun mengemukakan harapannya agar nama Pedoman Rakyat terus abadi karena telah melahirkan generasigenerasi terbaik bagi negara, khususnya di Sulawesi Selatan. Mantan wartawan Pedoman Rakyat yang kini dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr Wahyudin, mengaku tidak banyak yang bias ia kemukakan tentang Harian Pedoman Rakyat, karena dirinya termasuk

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

generasi terakhir di hariant tersebut. “Saya hanyalah generasi terakhir dari koran perjuangan itu, tapi tentu banyak makna selama saya bergabung di Kampus ke-2 ku tersebut. Selamat ulang tahun PR, saya akan tetap mengenangmu setiap saat,” kata Wahyudin. Mengomentari status Yusuf Akib di Facebook, Fahruddin Palapa mengatakan dirinya memang bukan bagian dari Pedoman Rakyat, tetapi banyak kesan yang tak terlupakan dari harian tertua di kawasan timur Indonesia itu. “Saya jadi sarjana di IKIP Makassar (sekarang Universitas Negeri Makassar) karena Pedoman Rakyat. Skripsiku tentang Campur Kode pada Rubrik Coto Mangkasara Edisi Minggu Pedoman Rakyat. Kedua, saya kerap bayar SPP karena honor menulis cerpen dari koran ini,” ungkap Fahruddin. • WIN-AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

POLITIK

YUSRIL IHZA

BERTERIMA KASIH

KEPADA NU P

PBB Lolos Peserta Pemilu

artai Bulan Bintang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum atau Pemilu 2019. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung perjuangan partai itu, setelah sebelumnya dinyatakan tak lolos verifikasi oleh KPU. Dalam cuitannya yang diunggah tadi malam, Yusril mengucapkan terima kasih kepada kalangan Nahdlatul Ulama. "Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak KH Said Agil Sirodj dan para ulama NU yang telah

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

mendoakan perjuangan PBB melawan KPU sehingga akhirnya dimenangkan Bawaslu," kata Yusril di akun Twitter resminya. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj lewat keterangan tertulis mengatakan mendukung jika Bawaslu mengabulkan gugatan PBB. “Saya dengar dari Pak Yusril alasan dan bukti yang dibawa PBB ke sidang Bawaslu sangat kuat. Harusnya ya dikabulkan,” ujar Agil melalui keterangan tertulis, Sabtu, lalu. Menurut Agil, keberadaan PBB menjadi aset bagi umat Islam dan perlu dijaga. Dia mengaku heran mengapa par-

DINAMIKA INDONESIA

tai-partai baru bisa lolos verifikasi sedangkan PBB tidak. Aqil menuturkan, PBB adalah partai yang sudah sejak lama dalam Pemilu sejak 1999. Agil menuturkan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah sahabatnya sejak lama. Agil mengatakan, banyak warga NU yang bergabung ke PBB. Dia mengaku secara pribadi mendorong para kyai NU yang belum bergabung ke partai manapun agar bergabung ke PBB. Alasannya menurut Agil, PBB adalah Partai Islam yang moderat dan toleran kepada kemajemukan. Secara pribadi, Said Aqil mendorong para kiyai NU yang belum bergabung ke partai manapun agar bergabung ke PBB. Alasannya, menurut dia, PBB adalah partai Islam yang moderat dan toleran kepada kemajemukan. “PBB sama sekali bukan partai atau gerakan radikal. Pak Yusril

itu sangat moderat, karena itu saya dukung beliau dan PBB,” ujarnya. Selain itu Yusril juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan organisasi massa lainnnya seperti Dewan Dakwah, Persis, Muhammadiyah, dan ormas lainnya. Bawaslu mengabulkan seluruh gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait sengketa pemilu 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPB dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. "Seluruh gugatan PBB dikabulkan oleh Bawaslu dan eksepsi KPU ditolak," kata Yusril Ihza Mahendra saat dihubungi wartawan sesaat setelah dinyatakan partainya menang. Menurutnya, Kiai Agil adalah ulama yang mukasyafah, yang doanya diijabah Allah SWT, sehingga dia sowan mohon doa kepada beliau. • AJE-DKI

POLITIK

PBNU BUKAN KENDARAAN DAN ALAT PENDUKUNG POLITIK

etua Umum Golkar Airlangga Hartarto berharap Nahdlatul Ulama (NU) bisa ikut mendukung pencapresan Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2019. Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj pun angkat bicara. "PBNU itu bukan kendaraan politik, serta alat mendukung politik, PBNU itu kendaraan tahlilan," ucap Said Aqil sembari tertawa dihadapan para mahasiswa usai menghadiri kuliah umum di aula gedung Universitas Tribakti, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu, akhir pekan lalu. Said Aqil lalu mencontohkan soal pemilihan Wali Kota - Wakil Wali Kota Kediri saat ini. Pasangan Aizzudin Abdurrahman dan Sudjono Teguh Widjaya meru-

pakan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri yang didukung dirinya. Namun Said Aqil menegaskan itu dukungan pribadi, bukan sebagai ketua PBNU. "NU sekali lagi bukanlah kendaraan politik, kalaupun saya mendukung Gus Aiz, sebagai calon Wali Kota Kediri, itu atas nama saya pribadi bukan atas nama PBNU," imbuh Said Aqil. Sementara itu dalam acara kuliah tamu di hadapan ribuan mahasiswa-mahasiswi dan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kediri juga memberikan pandangan dan himbauan kewaspadaan bahaya kabar bohong dan hoax melalui sosial media. "Semakin sering muncul berita hoax dan bohong, kita harus waspada serta mendukung program pemrintah yang

membangun bangsa, terutama polisi dalam memerangi kabar hoax ini," tegas Said Aqil. Usai memberikan kuliah tamu, Said Aqil berencana menghadiri pelantikan pengurus PCNU Kabupaten Kediri dan langsung kembali ke Surabaya. Golkar Harap NU Ikut Dukung Pencapresan Jokowi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto berharap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019. Alasannya, NU adalah salah satu kekuatan besar di Indonesia. "Tentunya salah satu kekuatan besar seperti NU harapannya mendukung Presiden Jokowi," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, belum lama ini.

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, yang bersebelahan dengan Airlangga, tak menjawab gamblang. Dia hanya menyebut NU mendukung politik selama sesuai dengan konstitusi. "Mendukung konstitusi. Mendukung politik bangsa," ujar Said. Minggu malam lalu Partai Golkar menggelar istigasah bersama PBNU. Dalam acara tersebut, Airlangga berharap seluruh kerja Golkar mendapatkan berkah. Golkar juga mendoakan kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. "Semoga Allah memudahkan kerja-kerja Golkar untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," ujar Airlangga. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

PENDIDIKAN

LARANGAN BERCADAR TAK BERDASAR Universitas Islam Negeri Sumut Bebaskan Mahasiswi Bercadar

etua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo merespons kebijakan larangan penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Bamsoet, begitu dia biasa disapa, akan meminta Komisi VIII DPR untuk mendorong Kementerian Agama merespon kontraversi terkait kisruh persoalan ini. “Mendorong Kementerian Agama agar meminta Rektor UIN dapat memisahkan antara budaya dengan ajaran agama, mengingat kebijakan yang diterapkan tersebut tak memiliki landasan hukum yang kuat,” kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Rabu lalu. Dia meminta agar kembali kepada Pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian, Bamsoet juga mendorong peran Komisi X DPR dengan meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi agar mengimbau rektor seluruh universitas di Indonesia agar dapat menerapkan kebijakan yang lebih persuasif terhadap mahasiswa. Menurut dia, perlu untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, baik dalam akademik maupun non-akademik di lingkungan kampus. Sebelumnya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan memecat mahasiswi yang tidak mau melepas cadar saat beraktivitas di area kampus. Menurut Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, pihaknya telah melakukan pendataan jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar. Sementara itu Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara memutuskan tidak meniru kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang melarang mahasiswinya menggunakan cadar saat melaksanakan aktivitas belajar mengajar di kampus. Keputusan itu diambil setelah pihak rektorat UIN Sumatera Utara menggelar rapat pimpinan universitas. "‎Hasil rapatnya menyebutkan tidak ada larangan kepada mahasiswi bercadar untuk terus berkuliah di UIN Sumut," ujar Humas

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

UIN Sumut, Yuni Salma, Jumat (9/3/2018). Yuni menjelaskan, pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu adalah bahwa selama ini tidak ada masalah yang muncul atas penggunaan cadar oleh para mahasiswi mereka. Tidak ada mahasiswi yang mengikuti ideologi radikal, fundamental maupun sejenisnya. “Di Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan. Selain itu, tidak ada aturan dari pemerintah yang melarang

DINAMIKA INDONESIA

penggunaan cadar. Sehingga selagi tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada masalah yang muncul, maka tidak perlu dilarang,” tukasnya. Yuni mengatakan mahasiswi menggunakan cadar adalah orangorang berpendidikan dan bisa‎ menilai dan mengerti baik terhadap sesuatu. "Intinya UIN Sumut tidak regulasi mengatur, tidak melarang mahasiswi kita untuk bercadar dan kondisi seperti biasa," ucap Yuni. • AJE-DKI

PENDIDIKAN

JANGAN SALAH PILIH JURUSAN DI PERGURUAN TINGGI Menaker Hanif Dhakiri : Sarjana Bukan Jaminan Lolos Kerja

alah satu kendala yang dihadapi calon mahasiswa saat memilih jurusan di perguruan tinggi adalah tidak memahami bidang pekerjaan secara mendalam. Maka tak jarang, pelajar salah pilih jurusan pendidikan tinggi. Agar tidak terjebak dalam masalah seperti itu, ada baiknya mengenali potensi dan minat sebelum menentukan jurusan di perguruan tinggi. Berpendidikan tinggi bukan jaminan bisa masuk dunia kerja. Persoalan mismatch atau ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan industri menjadi salah satu pangkal soalnya. Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, kompetensi yang tidak sesuai kebutuhan pasar kerja juga ikut menghambat. Bahkan, sejumlah alumni penerima beasiswa pascasarjana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga tak lepas dari persoalan itu. Selain tak sesuai kualifikasi, pengalaman kerja yang sama sekali tidak dimiliki juga menghambat lulusan kampus beken di luar negeri bisa masuk dunia kerja. Saat Musyawarah Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) medio 2017 lalu, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Orang tua sebaiknya mendapingi calon mahasiswa dalam mencari jurusan di perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakat

Ali Ghufron Mukti mengatakan, relevansi lulusan perguruan tinggi terhadap kebutuhan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam upaya mencegah sarjana menganggur. Sejak lahir, manusia dikaruniai bakat dan potensi yang unik. Kecerdasan alami yang dimiliki manusia tak hanya satu aspek, melainkan ada beragam yang biasa disebut multiple intelegences (kecerdasan jamak). Di antaranya kecerdasan verbal, musikal, spasial, dan logika. Perlu dicamkan, setiap profesi yang nantinya kamu jalani perlu ditunjang kualitas kepribadian tertentu. Untuk itu, kamu perlu tahu bagaimana kemampuan adaptasi, daya tahan terhadap stres, stabilitas emosi, tingkat ketelitian, kecepatan kerja, motivasi diri. Mengapa itu dibutuhkan? Ada sejumlah pekerjaan yang memerlukan pribadi dengan daya tahan stres, stabilitas emosi, dan kemampuan beradaptasi yang cukup baik.

Misalnya, dokter. Dalam menjalani profesinya, seorang dokter harus mampu mengelola emosi dengan baik dalam menghadapi pasien maupun keluarga pasien. Selain itu, dokter juga mesti bisa beradaptasi dengan cepat bila ditugaskan di daerah terpencil. Oleh karena itu, bukan hanya kecerdasan intelektual yang bisa menjadi modal agar kamu bisa berprofesi sebagai dokter. Masih ada lagi yang perlu diperhatikan, yakni minat kamu. Seseorang bisa mengerjakan tugas apa pun dengan sepenuh hati dan semangat membara bila melakukan hal-hal yang diminatinya. Nah, kamu perlu tahu apa minat tertinggi hingga minat terendahmu, sebagai dasar menentukan jurusan di perguruan tinggi. Peran orang tua sangat dibutuhkan agar anak bisa mengenali potensi, minat, dan kepribadian. Orang tua merupakan orang terdekat yang mengetahui tumbuh kembang seorang anak sejak dalam EDISI 159 TAHUN XIV 2018

kandungan hingga duduk di bangku sekolah. â&#x20AC;&#x153;Perlu pendampingan orang tua untuk mengarahkan pilihan yang tepat, supaya bakat dan minatnya sesuai dengan jurusan yang akan dipilih,â&#x20AC;? kata Client Assistant Tes Bakat Indonesia, Listia Qisthy di Jakarta, belum lama ini. Lalu bagaimana tiga hal itu bisa dikenali? Sejumlah lembaga konsultasi psikologi menyediakan fasilitas tes potensi, minat, dan kepribadian bagi pelajar yang akan meneruskan jenjang studi yang lebih tinggi. Tes tertulis akan diberikan untuk pelajar yang ingin mengetahui potensi, minat, serta kepribadiannya. Ketika hasil tes telah tersedia, mereka bisa berkonsultasi dengan psikolog untuk bisa menggali informasi lebih detail. Tes psikologi tersebut juga bisa membantu para pelajar dan orang tua untuk memastikan agar proses belajar akan sangat terfokus. â&#x20AC;˘ AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

KRIMINAL

PENYEBAR HOAX BERGABUNG DALAM MUSLIM CYBER ARMY Enam Pelaku Dibekuk Polisi, Seorang Berprofesi Dosen UII

olisi membekuk 6 orang pelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian (hate speech) yang tergabung dalam Muslim Cyber Army (MCA).

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap enam tersangka penyebar berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian alias hate speech. Keenam tersangka merupakan admin kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Direktur Tipid Siber Bares-

DINAMIKA INDONESIA

krim Polri Brigjen Fadil Imran mengatakan, para penyebar hoax ini ditangkap secara serentak di enam kota berbeda pada Senin 26 Februari 2018. Salah satu pelaku diketahui berprofesi sebagai dosen di

Anggota The Family Muslim Cyber Army diperlihatkan di Dittipid Siber Bareskrim Polri, Jakarta. Enam tersangka ditangkap karena menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik presiden, dan pemerintah.

KRIMINAL Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. "Salah satunya ini dosen di UII Yogyakarta, dosen bahasa Inggris," ujar Fadil saat konferensi pers di Kantor Dittipid Siber Bareskrim Polri, Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu akhir bulan lalu. Sang dosen diketahui bernama Tara Arsih Wijayani. Wanita berusia 40 tahun itu ditangkap di Yogyakarta. Tersangka lain bernama M Luth (40) ditangkap di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian Riski Surya Darma (35) ditangkap di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selanjutnya tersangka bernama Ramdani Saputra (39) ditangkap di Jimbaran, Bali. Tersangka Yuspiadin (25) ditangkap di Sumedang, Jawa Barat. Dan terakhir Ronny Sutrisno ditangkap di Palu, Sulawesi Tengah. "Kami ambil kesimpulan bahwa ada namanya MCA United, ini kelompok grup besar. Namun kami identifikasi bahwa di grup besar ini ternyata ada tim intinya. Mereka ini adalah tim inti MCA," kata Fadil. Kelompok tersebut diduga telah memproduksi dan menyebarkan konten-konten berbau SARA, berita hoax, dan ujaran kebencian melalui sejumlah media sosial.

Akibat perbuatannya itu, para tersangka dijerat Pasal Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 33 UU ITE. Polisi mulai menemukan garis merah keterkaitan pihak-pihak yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax tentang penyerangan ulama dan kebangkitan PKI di media sosial. Berdasarkan penelusuran, setidaknya ada dua kelompok yang begitu masif menyebar hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran mengatakan, ada peran kelompok Muslim Cyber Army (MCA) dan bekas Saracen di balik maraknya isu tersebut. Saracen diketahui sebagai kelompok penyebar hoax dan hate speech yang sebagian besar pentolannya telah ditangkap tahun lalu. "Dari cluster Jatim, Jabar, dan Banten, terlihat bahwa di udara atau dunia maya pelakunya saling terhubung. Pelaku-pelaku yang tergabung dalam MCA itu juga tergabung dalam cluster X, ini adalah mantan Saracen," ujar Fadil di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. Kelompok ini disinyalisasi begitu masif menyebarkan hoax atau berita bohong tentang penyerangan ulama, tokoh agama, dan kebangkitan PKI. Mereka diduga sengaja menimbulkan ketakutan dan mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akun InfoWars yang diketahui kerap menyebarkan hoax dalam bentuk teori-teori konspirasi mendapat hukuman dari YouTube berupa penghilangan iklan-iklan di akun miliknya. Dilansir dari Tech Crunch, belum lama ini, berbagai

perusahaan mulai menarik diri dari kanal-kanal milik Alex J o n e s y a n g memimpin situs InfoWars. A l e x J o n e s sendiri langsung menyebar sensasi di Twitter dengan menyatakan akun-akunnya akan dibekukan YouTube, tetapi kabar itu dibantah YouTube. Pencekalan sebuah akun YouTube memang memiliki prosedur yang harus dilalui. YouTube akan memberikan tiga kali peringatan (strike) sebelum mencekal sebuah akun, dan saat ini Alex Jones sudah kena dua kali strike. Teori konspirasi yang disebar Alex Jones memang kelewatan, dan sudah kesekian kalinya melibatkan korban penembakan sekolah. Pada 2014 pasca-penembakan di SD Sandy Hook di Connecticut, Alex Jones menyebarkan teori bahwa penembakan dilakukan pihak pemerintah dan tidak ada yang tewas dalam serangan itu. Padahal, penembakan di Sandy Hook menewaskan 27 orang di tempat kejadian. Alex Jones kembali menyebarkan hoax pada kasus penembakan di SMA Marjory Stoneman Dougle yang terjadi di Florida. Ia menuding penembakan yang terjadi adalah tindakan yang direncanakan oleh kelompok anti-senjata api. David Hogg, seorang siswa SMA Marjory Stoneman Douglas yang selamat dari penembakan, juga dituduh oleh Jones sebagai aktor di balik serangan. YouTube berjanji akan menutup akun orang-orang yang kerap melanggar peraturan seperti menyebar ujaran kebencian dan pelecehan. Belakangan ini, platform

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

m e d i a sosial seperti Facebook d a n Twitt e r juga gencar dalam mengurus akunakun yang ditenggarai memiliki niat jahat, terutama yang menyebar hoax. Setidaknya ada empat grup yang berbeda pada jaringan ini, yakni MCA United, Cyber Moeslim Defeat Hoax, tim Sniper MCA, dan The Family MCA. MCA United merupakan grup terbuka yang besar dan memiliki anggota mencapai ratusan ribu orang. Grup ini dikendalikan oleh 20 admin. Dia berfungsi menampung beragam unggahan para anggotanya. Selanjutnya, ada tim Cyber Moeslim Defeat Hoax yang sangat tertutup dan anggotanya lebih sedikit, jumlahnya hanya sekitar 100 orang. Tugasnya mengatur isu tertentu kemudian menyebarkan ke publik untuk memenangkan opini. Jaringan ini juga memiliki tim sniper dengan 177 anggota. Grup tertutup dan rahasia ini berfungsi untuk mengidentifikasi akun-akun yang dianggap musuh untuk kemudian diretas atau di-take down. Terakhir ialah induk jaringan tersebut, The Family MCA. Kelompok inti dan rahasia ini berisi sembilan admin yang memiliki peran krusial dalam operasional MCA. Enam orang di antaranya telah ditangkap. "Orang yang lulus, melalui tahapan di grup besar, grup kecil, kemudian grup inti, makanya disebut The Family. Menurut pengakuan tersangka, mereka harus dibaiat untuk masuk ke grup inti," ungkap Fadil.

DINAMIKA INDONESIA

HUKUM

CALON KEPALA DAERAH TERSANGKA BARU KORUPSI SEGERA DIUMUMKAN

ilkada yang digelar di hampir seluruh daerah di Indonesia tampaknya akan semakin seru. Bukan karena strategi bekompetisi untuk menjaring suara, tetapi di antara mereka ternyata positif akan menjadi tersangka menyusul calon-calon lainnya yang terkena OTT KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan bahwa beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 bakal ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Agus menyebut empat pimpinan KPK lainnya sepakat meningkatkan kasus mereka ke penyidikan. "Ekpose sudah dilakukan di hadapan pimpinan dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan," kata Agus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis pekan kemarin.

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Agus menyatakan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi beberapa daerah kepala daerah tersebut sudah 90 persen berjalan alias hampir rampung. Dengan demikian proses penyelidikan terhadap mereka tinggal 10 persen. Agus menyebut penyelidikan terhadap beberapa calon kepala daerah ini sudah dilakukan sejak lama. Menurut dia, pihaknya hanya tinggal menunggu proses administrasi keluarnya surat perintah penyidikan dan menunggu waktu untuk diumumkan kepada publik. Namun, Agus tak menjawab kapan pihaknya bakal menggelar konferensi pers penetapan tersangka beberapa calon kepala daerah itu. "Tinggal 10 persen itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan," tuturnya. Agus juga enggan menjaDINAMIKA INDONESIA

wab saat disinggung calon kepala daerah dari wilayah mana yang bakal menyandang status tersangka korupsi. Dia meminta untuk menunggu pengumuman resmi pihaknya lewat konferensi pers. "Tunggu nanti diumumkan," jawab Agus singkat. Sebelumnya Agus mengatakan ada beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 berpotensi menjadi tersangka korupsi. Agus menyebut status tersangka ini membidik calon petahana dan yang sudah berhenti dari jabatan lama namun mencalonkan kembali untuk jabatan yang lebih tinggi. "Ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya tapi sekarang maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi," tutur Agus dalam dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Polri, Kejaksaan Agung,

dan KPK tentang Penanganan Korupsi dalam Pelaksaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa lalu. Menurut Agus, KPK berkeinginan pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka dilakukan sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Hal tersebut ingin dilakukan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin di daerahnya. "Kalau bisa, sebelum pemilihan berlangsung. Sehingga, tidak perlu dipilih dan masyarakat tidak kecewa atas pilihannya nanti," tuturnya. Terkait pengumuman calon tersangka baru tersebut ternyata Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut ada beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 berpotensi men-

HUKUM

jadi tersangka korupsi.. Peneliti ICW Tama S Langkun, mengatakan seharusnya Ketua KPK tak mencampurkan proses hukum seseorang calon kepala daerah dengan agenda pemungutan suara dalam pesta lima tahunan tersebut. Tama menyebut langkah tersebut tak bisa dikatakan sebagai pencegahan korupsi. Menurut dia, bila KPK ingin melakukan pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan melakukan kampanye ataupun penyuluhan pada masyarakat dengan menyampaikan agar tak memilih calon yang terlibat korupsi. "Kalau saya melihat itu sesuatu yang enggak boleh dicampurkan, kalau soal penegakan hukum, penegakan hukum saja," kata Tama kepad a

CNNIndonesia.com, Kamis (8/3). Tama menilai tak tepat bila KPK menjadikan waktu pemungutan suara Pilkada serentak 2018 sebagai momentum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut dia, jika KPK sudah mengantongi dua bukti permulaan yang cukup dan melalui ekspos atau gelar perkara maka tanpa harus menunggu pemungutan suara, lembaga antirasuah itu bisa segera mengumumkan. "Kalau main momentum seperti ini kan harusnya enggak tepat. Kalau (menurut) saya harus ada alat bukti, karena standarnya itu. Nanti ketika diuji lewat praperadilan ya alat

bukti itu, bukan soal proses Sementara itu, anggota politiknya," ujarnya. Komisi III DPR dari FrakSementara itu Wakil Sekjen si PDIP Masinton Pasaribu Partai Persatuan Pembangun- menyatakan pernyataan Agus an (PPP) Achmad Baidowi Rahardjo sudah masuk dalam mengatakan tak tepat pimpin- kategori merusak proses demoan KPK hanya menyampaikan krasi elektoral, yang tahapansebatas potensi calon kepala nya sedang berlangsung di 171 daerah Pilkada serentak 2018 daerah di Indonesia. sebagai tersangka. Masinton menyebut pernyaBaidowi menilai ketika taan Agus Rahardjo itu seperti KPK sudah memiliki bukti pisau bermata dua. yang kuat tentang keterlibat"Di satu sisi seakan-akan an calon kepala daerah dalam sedang melakukan suprekasus dugaan korupsi, lemba- masi dan penegakan hukum. ga antirasuah itu dapat lang- Dengan di sisi lainnya bahwa sung mengumumkan tanpa KPK sedang berpolitik dan harus mengeluarkan pernya- menjadi alat politik," kata dia. taan yang menimbulkan kecuMenurut mantan anggorigaan. ta Pansus Angket KPK itu, "Seharusnya tanpa dium- jika KPK ingin berkontribubar kepada publik, dan kalau si melahirkan pejabat yang memang itu terbukti ya lang- bersih seharusnya lembaga sung disidik (penyidikan antirasuah itu sudah bertindengan diikuti penetapan ter- dak menetapkan status hukum sangka)," katanya kepada war- calon kepala daerah sebelum tawan. ditetapkannya secara resmi Menurut Baidowi, motif oleh Komisi Pemilihan Umum Agus Rahardjo mengeluarkan (KPU). pernyataan seperti itu patut "Inilah yg menjadi pertadipertanyakan. Anggota DPR nyaan dan kecurigaan bahwa dari Fraksi PPP itu mengingat- KPK sedang berpolitik ataskan bahwa pimpinan KPK, nama pemberantasan korupsi," yang notabene merupakan tuturnya. lembaga penegak hukum tak â&#x20AC;˘ AJE-DKI boleh berpolitik. "Sebaiknya KPK bekerja secara profesional dan proporsional sesuai keten"Ada yang tuan undang-undang tanpa mengeluarpetahana, ada yang kan pernyataansudah berhenti dari pernyataan yang jabatannya tapi sekarang berpotensi membuat gaduh. Jika maju untuk Pilkada pada sudah mencukupi tingkatan yang lebih tinggi" alat buktinya ya tinggal lakukan Agus Rahardjo penyidikan," Ketua Komisi Pemberantasan tuturnya.

Korupsi (KPK)

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

NASIONAL

LIMA PARPOL

PENDUKUNG BERI KRITERIA CAWAPRES JOKOWI

udah hampir pasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali berlaga di Pilpres 2019. Meski belum mengerucut ke satu nama, kriteria sosok cawapres yang layak sudah mulai dibicarakan. BERDASARKAN hasil wawancara detikcom terhadap perwakilan masing-masing partai politik yang memiliki kursi di DPR serta mengusung Jokowi jadi capres 2019 belum lama ini, diperoleh jawaban mereka berbeda-beda tapi bisa ditarik kesamaan secara umum. Jokowi saat ini mengantongi dukungan 52,21% suara berdasarkan hasil dari Pemilu 2014. Para partai pendukung itu adalah PDIP (18,95%), Golkar (14,75%), NasDem (6,72%), PPP (6,53%), dan Hanura (5,26%). Para tokoh partai politik yang diwawancarai detikcom terkait kriteria cawapres untuk Jokowi adalah Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Ketua DPP NasDem Irma Suryani, Wasekjen PPP

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Achmad Baidowi, dan Sekjen Hanura Herry Siregar. PDIP, Golkar, dan NasDem kompak menjawab syarat utama untuk jadi cawapres Jokowi adalah mampu mendongkrak elektoral. Sementara itu, Hanura menyerahkan syarat ini kepada Jokowi dan PPP tak menyinggung soal ini. "Pertama, yang penting calon yang bersangkutan memiliki nilai tambah elektoral, yang dimaksud misalnya kalau selama ini Pak Jokowi dapat insentif suara misal 50 atau 60 persen, maka harus ada tambahan," tutur Ace Hasan melalui sambungan telepon. Mengenai elektabilitas, Irma Suryani dari NasDem menekankan agar cawapres yang dipilih jangan yang membebani Jokowi. Menurut DINAMIKA INDONESIA

dia, jangan sampai calon pendamping yang dipilih malah mengurangi elektabilitas Jokowi. Soal latar belakang apakah dari sipil atau militer, baik NasDem, Hanura, maupun Golkar menilai siapa pun tak jadi masalah. Menurut Ace Hasan dari Golkar, tokoh militer pun ketika masuk politik akan menjadi sipil. "Tergantung calon presidennya, kalau saya menyerahkan kepada calon presidennya," ujar Sekjen Hanura Herry Siregar. Kemudian dari aspek dukungan politis, Golkar dan PPP punya pandangan senada. Golkar menilai calon yang nantinya mendampingi Jokowi harus memiliki dukungan

politik, terutama dari partai politik. Sementara itu, PPP memandang pentingnya dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. "Tentu tidak sembarang santri (layak dipasangkan dengan Jokowi), namun santri yang bisa diterima seluruh ormas Islam," ujar Baidowi dari PPP. Golkar, Hanura, dan NasDem agaknya tak menyiratkan adanya kriteria usia untuk sosok pendamping Jokowi. Sedangkan PDIP dan PPP berpandangan serupa tapi tak sama. PPP secara gamblang menyebutkan cawapres untuk Jokowi nantinya harus berusia muda dan dekat dengan kaum milenial. Sementara itu, PDIP,

HUKUM meski tak menyebutkan secara gamblang, menyatakan cawapres Jokowi nantinya harus bisa melanjutkan kepemimpinan di 2024. Secara umum, Hanura tak memberikan syarat khusus dan menyerahkannya kepada Jokowi. Namun keempat parpol lainnya punya pandangan berbeda-beda. PDIP menginginkan cawapres Jokowi yang profesional dalam menjalankan tugastugas pemerintahan. NasDem

menambahkan bahwa Jokowi harus didampingi sosok yang memiliki chemistry dengannya. Golkar berharap cawapres untuk Jokowi memiliki kemampuan di bidang ekonomi dan berpengalaman di pemerintahan. Sedangkan PPP ingin figur cawapres yang memahami sains dan teknologi, revolusi industri, serta perkembangan dunia digital. Memang pandangan ini belum bisa disimpulkan karena mereka belum merumuskan

lewat rapat internal masingmasing. Para partai pengusung ini pun belum mengadakan pertemuan bersama. "Masih menunggu undangan Presiden (untuk merapatkan bersama), tapi sampai hari ini belum ada undangan," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago. Meski demikian, pandangan-pandangan ini bisa jadi kesimpulan sementara menge-

nai kriteria cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Menurut hasil wawancara ini, kriteria dari 5 parpol tersebut adalah sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas Jokowi, mendapat dukungan dari parpol dan ormas Islam, serta profesional di pemerintahan dan menguasai berbagai bidang ekonomi. • AJE-DKI

Abraham Samad :

POLITIK DINASTI

MEMUNCULKAN

KORUPTOR

TERSTRUKTUR A braham Samad, mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ingatkan bahaya politik dinasti saat berbicara di Universitas Hasanuddin, Makassar. Abraham menyampaikannya saat sepanggung dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. “Di salah satu kabupaten, bupatinya adalah politik dinasti. Itu melahirkan korupsi,” kata Abraham Samad di depan seribuan mahasiswa yang memenuhi ruang Baruga AP Pettarani Unhas, Sabtu pekan kemarin.

Abraham Samad menjadi salah satu pembicara roadshow seminar ‘Motivasi Spirit of Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Kami Indonesia. Pembicara lainnya adalah Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI), Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel), serta Sarkawi Rauf (Ketua KPPU). Menurut Abraham Samad, praktik politik dinasti telah memunculkan perilaku korupsi menjadi lebih sistematis, masif, serta terstruktur. “Karena orang-orang di dalam politik dinasti adalah orang dekat,” ujarnya yang disambut tepuk riuh mahasis-

wa. Pernyataan Abraham Samad mendapat sambutan hangat karena Sulsel sedang menghadapi Pilkada 2018. Salah satu calon yang maju menjadi gubernur adalah Ichsan Yasin Limpo, adik kandung Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Abraham Samad mengEDISI 159 TAHUN XIV 2018

imbau mahasiswa agar saat memasuki dunia kerja menjalani profesinya dengan integritas, serta berani melawan perilaku koruptif. “Jika kepribadian anda berintegritas, maka anda akan menjadi pemimpin yang dicintai rakyat,” katanya. • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

TEROPONG

MENANG ITU ANUGERAH

JABATAN ITU AMANAH “Jangan biarkan rakyat meninggalkan kampung halaman” H. Muh Syarif Kr. Patta 26

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

TEROPONG

ENEPONTO, daerah yang selalu diidentikkan dengan tanah tandus, kering kerontang. Penduduknya bersusah payah mencari kehidupan, akhirnya memilih jalan meninggalkan kampung halaman, merantau ke Makassar atau daerah lain yang dapat memberinya peluang kerja mewujudkan impian dan harapan, bahkan menyeberangi laut hingga ke Kalimantan atau ke Jakarta. Kesan itulah yang tertanam bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah di benak setiap orang begitu menyebut Jeneponto, sehingga daerah yang dijuluki Turatea sudah diidentikkan dengan kemiskinan dan tertinggal jauh di belakang. Padahal, warga masyarakat Jeneponto dikenal pula sebagai orang-orang ulet, pekerja keras yang memiliki etos kerja pantang menyerah sekalipun harus meninggalkan kampung halaman menuju kota yang memberinya harapan-harapan besar untuk memperbaiki kehidupannya. Muh Syarif Kr. Patta, Sekda Jeneponto non aktif yang kini tampil sebagai salah satu kandidat calon bupati Jeneponto dalam Pilkada 2018 saat ditemui Dinamika Indonesia, belum lama ini di markas posko tim pemenangan mengakui, bahwa kesan Jeneponto sebagai daerah tandus yang memang kedengarannya kurang bagus selama ini, karena begitu menyebut nama daerah ini maka saat itu pula tergambar kesan tak berdaya di pikiran orang, padahal Jeneponto memiliki potensi alam yang tidak kalah banyaknya dengan daerah lain yang memang saat ini sudah berada di tingkat sejahtera dan berkembang jauh bersama kota-kota lainnya yang sudah lebih dahulu maju pembangunannya. Menurut Karaeng Patta, potensi sumber daya alam Jeneponto sungguh luar biasa besarnya, baik di darat, laut maupun udara. Bahkan, potensi udara (angin) daerah ini memiliki kekuatan yang terbaik di dunia untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Sudah banyak yang melakukan survei dan penelitian, termasuk peneliti dari luar negeri. “Insya Allah energi angin itu sudah sementara dipersiapkan untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Sudah tidak lama lagi tahun ini masyarakat menikmati listrik tenaga bayu itu,” ungkap alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI). Selain potensi udara lanjutnya, Jeneponto juga memiliki potensi laut yang cukup besar dengan garis pantainya mencapai 114 km yang berpeluang besar mengembangkan perikanan dan rumput laut. Di daratan, ada tersimpan potensi tambang minyak dan gas, termasuk potensi pertanian dan perkebunan.

“Kami memiliki produk kopi terbaik berkwalitas dunia. Potensinya sangat besar karena bertebaran di semua desa. Warga masyarakat sudah lama menanamnya di depan rumah. Khasiatnya bisa dibuktikan sebagai penambah stamina bagi yang mengkonsumsinya. Khasiatnya sudah dari dahulu orang sudah tahu,” tandas mantan komandan Resimen Mahasiswa saat kuliah di UMI. Terkait dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki Jeneponto tersebut, Syarif Patta mengakui bahwa selain dibutuhkan investor dari luar juga yang terpenting adalah bagaimana agar SDM yang dimiliki Jeneponto sangat perlu mendapat perhatian dan keseriusan dari pemerintah untuk meningkatkan kwalitasnya. Kwalitas SDM ini sebetulnya tidak terlalu susah untuk diberdayakan karena masyarakat Jeneponto memiliki etos kerja yang tinggi. “Mereka mau kerja, mereka ulet dan pekerja keras sehingga orang Jeneponto banyak yang meninggalkan kampung halamannya menuju kota Makassar bahkan ke ibukota negara, sekaligus membuktikan bahwa mereka bukanlah pemalas karena pekerjaan sekasar apapun mereka siap melakoni, termasuk menarik becak,” ungkap Karaeng Patta. Sebagai bukti bahwa orang Jeneponto memiliki etos kerja yang ulet dan pantang menyerah lanjutnya lagi, cukup banyak warganya yang berhasil di perantauan sebagai sosok dikenal luas oleh publik, beberapa diantaranya jadi pemilik surat kabar terkemuka sekaligus pemimpin redaksi, juga ada beberapa yang jadi artis film terkenal hingga jadi penyair negara di Malaysia, sebut saja penyair Sasrawati yang lahir di Jeneponto yang dikenal sangat produktif menulis sastra dan menerbitkannya dalam bentuk buku dengan biaya pemerintah Malaysia. Berdasar pada potensi yang sangat besar yang dimiliki Jeneponto, baik potensi SDM maupun SDA-nya, yang memang selama ini belum maksimal digali secara serius dan dimanfaatkan maka tak heran mendorong kesadaran masyarakat untuk segera bangkit dari keterbelakangan yang sudah berpuluh tahun dirasakan. Sudah saatnya mereka bangkit dan memanfaatkan peluang besar pada Pilkada 2018 ini untuk memilih pemimpin yang betul-betul memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan memiliki kepedulian untuk bersungguh-sungguh bersama masyarakat membangun daerah dan mensejahterakan warganya. Harapan dan desakan warga masyarakat yang silih berganti datang dari berbagai desa pun membuktikan bahwa mereka sudah sangat merindukan hadirnya sosok yang mumpuni di dalam mengelola kedua potensi tersebut. Sebagai putra daerah,

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

TEROPONG Karaeng Patta tentu saja tidak serta merta langsung mengabulkan desakan itu tapi terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada beberapa orang yang pantas dimintai pertimbangan. Dia juga tidak lupa shalat tahajjud dan berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT, karena dia meyakini bahwa jabatan itu adalah amanah yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Ketika ditanya soal obsesinya jika mendapat kesempatan menakhodai Jeneponto, Syarif Patta tidak mau terlalu bermuluk-muluk dan menguber janji, dia hanya ingin agar warga masyarakatnya tidak lagi meninggalkan kampung halaman karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya di tanah kelahirannya sendiri. Padahal, dengan

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

potensi alam yang ada di darat, laut dan udara sungguh merupakan kekayaan yang seharusnya membuka lebar peluang kerja dan usaha bagi warga masyarakat di pelosok manapun mereka bermukim. “Sudah saatnya kita menggali semua potensi yang tersimpan di bumi Jeneponto dan dimanfaatkan sendiri oleh warga masyarakat untuk hidup yang layak dan terhormat,” ungkapnya penuh harap. Sosok Syarif Patta yang dikenal luas selama ini sangat familiar dan ramah kepada siapa saja yang menemuinya, memang menjadi tumpuan harapan bagi sebahagian besar warga masyarakat Jeneponto dalam Pilkada 2018 yang tengah berjalan prosesnya. Didukung pengalaman birokrasi yang dimulai dari

DINAMIKA INDONESIA

jabatan paling bawah sebagai staf biasa dan kepala desa yang sudah barang tentu memberinya segudang pengalaman dan kemampuan kerja yang professional, tidaklah salah kalau masyarakat sebahagian besar berpaling kepadanya untuk meraih kemenangan. Hanya saja di tengah besarnya dukungan tersebut, Syarif Patta menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. “Kemenangan itu anugerah dari Allah SWT. Jangan kita terbebani dengan hidup ini. Segala kemudahan dan kesulitan dalam tugas dan pekerjaan kita nikmati saja, kita jalani dengan perasaan senang,” ungkapnya mengakhiri perbincangannya dengan wartawan Dinamika Indonesia.* • JURLAN EM SAHO’AS-DKI

DAERAH

KPA MINTA

HUKUMAN KEBIRI BAGI GURU CABUL Guru SMPN Cabuli 25 Siswi Bermodus Rukyah

omisi Perlindungan Anak (KPAI) menilai, guru SMPN di Jombang berinisial ME yang diduga mencabuli 25 siswinya layak untuk mendapat hukuman tambahan kebiri. Hal itu dikatakan Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti di SMPN tempat kasus pencabulaWn ini terjadi. "Ancaman hukumannya kan 15 tahun ya dan karena korbannya banyak serta berulang, maka bisa juga hukuman tambahan berupa kebiri," kata Retno kepada wartawan, Senin akhir Pebruari lalu. Retno menilai, hukuman kebiri sesuai dengan ketentuan undangundang. Oleh sebab itu, pihaknya berharap majelis hakim yang nantinya mengadili perkara ini menjatuhkan vonis yang adil terhadap ME. "KPAI menghormati apapun keputusan hakim sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain ancaman hukuman 15 tahun, pelaku ini kan guru termasuk orang terdekat korban, itu bisa sepertiga tambahan hukuman ditambah kebiri," terangnya. Selain itu, tambah Retno, ME juga patut dipecat dengan tidak hormat. Hal itu sesuai dengan ketentuan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. "Berarti yang bersangkutan (ME) ini kalau nanti sudah dijatuhi hukuman pun, PP 53 bisa memecat dengan tidak hormat tanpa mendapatkan pensiun," tandasnya. ME dilaporkan ke Polres Jombang lantaran diduga mencabuli 25

siswinya. Guru Bahasa Indonesia asal Kecamatan Jombang Kota ini menggunakan modus rukyah untuk mengusir setan dari tubuh para korban. Dalam praktiknya, pelaku diduga meraba bagian sensitif para siswi. Kini ME ditahan di Polres Jombang. Pelaku juga sudah diberhentikan sementara agar fokus di proses hukum yang harus dia jalani. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Gatot Setyo Budi mengatakan, ME ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Pebruari lalu. Menurut dia, saat ini guru di SMP Negeri itu ditahan di Polres Jombang. "Setelah unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi korban maupun saksi yang lain, juga hasil visum, maka ME kami tetapkan menjadi tersangka," kata Gatot kepada wartawan di kantornya, Jalan Wahid Hasyim. Dari 25 siswi yang disebut menjadi korban ME, lanjut Gatot, sejauh ini baru 4 korban yang melapor. Sementara saksi yang sudah dimintai keterangan 10 orang, terdiri dari 6 siswa dan 4 orang tua siswa. Hari ini pihaknya memintai keterangan 4 saksi lagi. "Memang data di lapangan diperoleh informasinya ada 25 korban. Yang resmi melapor baru ada empat," ujarnya. Gatot menambahkan, ME dijerat dengan Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara," tandasnya. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

LSM Gerak Gelar Turnamen

erolahraga membuat tubuh makin sehat dan kuat, apalagi jika dibarengi dengan tujuan untuk makin mempererat silaturrahmi, hubungan kekeluargaan antara sesama mitra atau pihak yang selama ini merupakan jalinan instansi atau lembaga yang sama-sama memiliki peran yang utuh dalam rangka membangun semangat persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat. Didorong atas pertimbangan tersebut maka Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Gerak menggelar turnamen bulutangkis yang berlangsung semarak selama dua pekan sejak 8 maret lalu, di Aula MAN 2 Watampone. Turnamen yang memperebutkan hadiah berupa tropy, uang tunai, kostum beserta hadiah istimewa lainnya, diikuti sekitar 29 pemain. Kegiatan ini berlangsung semarak dan mendapat perhatian besar dari warga masyarakat sekitar, termasuk para orang tua siswa. Para pemenang yang berhasil menjuarai turnamen mendapatkan hadiah yang diserahkan Ketua PB MAN 2 H.Askar, ST, M.Si kepada juara Pool A yang diikuti kelompok profesional. Sementara kelompok amatir di Pool B hadiahnya diserahkan oleh wakil LSM Gerak, menyerahkan hadiah untuk kelompok Profesional atau Pool A sementara Juara H.Ibrahim Amin, SH dan Harifuddin, S.Sos. H.Askar mengatakan turnamen Bulutangkis bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan mempererat rasa persaudaraan sesama pencinta bulutangkis dan olahraga ini banyak penggemarnya. Ketua LSM Gerak Bone yang diwakili H.Ibrahim Amin, SH didampingi Harifuddin, S.Sos mengatakan berlangsungnya acara turnamen Bulutangkis atas kerjasama semua pihak dan dukungan anggota LSM Gerak. â&#x20AC;˘ EDYS-DKI

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

NASIONAL Irjen Heru Winarko

DATA DIRI

DARI KPK DILANTIK KEPALA BNN

residen Joko Widodo melantik Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), di Istana Negara, Kamis awal Maret lalu. Heru Winarko menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso yang mengakhiri tugasnya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Presiden menilai Heru memiliki karena latar belakang institusi asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis lalu. Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya. "Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN," ujar Jokowi. Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya. "Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN," ujar Jokowi. "Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede seka-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

li, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya. "Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN," ujar Jokowi. Tantangannya lanjut Jokowi, yang jelas agar semakin sedikit narkoba yang masuk. Kemudian juga menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna. Dari sisi rehabilitasi baik, dari sisi pencegahan agar barang yang masuk juga baik. Heru merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Rekam jejak kariernya di kepolisian diawali dengan menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Heru kemudian bertugas di Mabes Polri dan beberapa kali menempati posisi. Dia menjabat sebagai Wakil Direktur (Wadir) II Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Polri pada DINAMIKA INDONESIA

2009 dan Wadir III tindak pidana korupsi pada 2010. Dari Bareskrim, Heru kemudian ditunjuk untuk menjadi Asisten Deputi (Asdep) 4/ V Kamnas Kemenko Polhukam pada tahun 2010. Dua tahun kemudian, dia dipercaya menjabat sebagai Kapolda Lampung menggantikan Brigjen Pol Jodie Rooseto. Tiga tahun berselang, Heru kembali ke Kemenko Polhukam. Dia ditunjuk sebagai staf khusus Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Dia merupakan staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Menko Polhukam.Pada September 2015, Heru dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK hingga akhirnya ditunjuk Presiden Jokowi pada sebagai Kepala BNN. Sebelumnya, ada 3 nama yang diisukan menjadi Kepala BNN, antara lain Kalemdikpol Polri Komjen Moechgiyarto, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko. Soal pergantian Komjen Budi Waseso (Buwas), Jokowi sudah menerima masukan dari pihak terkait, seperti Kapolri Jenderal Tito Karnavian. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

Lahir: Jakarta, 1 Desember 1962. Pendidikan umum : SD (1974), SMP (1977), SMA (1981), S1 Fakultas Hukum (1996). Pendidikan Kepolisian: AKABRI (1985), PTIK (1994), SESPIM (2000), SESPATI (2008). Riwayat jabatan: Wakasat Serse Polres Bandung Polda Jabar (1985), Kapolsektif Cicalengka Polres Bandung Polda Jabar (1987), Kapolsektif Majalaya Polres Bandung Polda Jabar (1988), Kasat Serse Polres Bandung Polda Jabar (1991), Kasubag Ren Dit Pers Polda Jabar (1994), Kapolsek Tanjungpriok Polres Jakut Polda Metro Jaya (1995), Kasat Serse Polres Jakut Polda Metro Jaya (1996), Wakasat Serse Ekonomi Dit Serse Polda Metro Jaya (1999), Dik Sespimpol (1999), Kasat Serse Ekonomi Dit Serse Polda Sumsel (2000), Kabag Binkarpa Subdit Dalkar Dit Minpers Polri (2001), Kasi Binkarpa Subdit Binkar Dit Watpers Desumdaman (2001), Kapolres Blitar (2002), Wakapoltabes Barelang (2003), Sespri Kapolri (2005), Penyidik Utama Bareskrim Polri (2005), Kanit II Dit II/Eksus Bareskrim Polri (2006), Kapolres Metro Jakarta Pusat (2006), Dik Sespati II (2008), Penyu Tk II Dit II/Eksus Bareskrim Polri (2009), Wadir II/Eksus Bareskrim Polri (2009), Wadir III/Tipikor Bareskrim Polri (2010), Asdep 4/V Kamnas Kemenko Polhukam RI (2010), Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam RI (2011), Kapolda Lampung (2012), Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam RI (2015), Deputi Penindakan KPK (2015), Kepala Badan Narkotika Nasional (2018). Istri: Syahria Wijayanti Anak: Masayu Syahnaz Agama: Islam. (*)

NASIONAL

Kaswad Sartono Terpilih Ketua Forum Kabid PHU se-Indonesia

orum Rapat Koordinasi Tekhnis yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI di Hotel Merlynn Jakarta belum lama ini, selain menghasilkan keputusan dan program strategis terkait penyelenggaraan Ibadah

Haji dan Umrah tahun 2018 juga menjadi ajang pemilihan Ketua Forum Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (Kabid PHU) se Indonesia. Hasil dari pemilihan mempercayakan Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov Sulsel Kaswad Sartono menjadi Ketua Forum Kepala

Bidang Haji dan Umrah se Indonesia yang anggotanya terdiri dari seluruh Kabid PHU Kanwil Kemenag Se Indonesia. Kakanwil Kemenag Sulsel Wahid Thahir mengatakan, prestasi ini sangat membanggakan bagi Keluarga Besar Kemenag Sulsel, karena dengan terpilihnya Kaswad Sartono, secara khusus mengucapkan selamat dan sukses. "Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik dan mampu membawa manfaat bagi Sulsel khususnya dan secara nasional bagi pelaksanaan ibadah haji dan umrah," katanya dengan rasa bangga. Ucapan selamat pun mengalir dari kolega, sahabat dan rekan kerja Kaswad Sartono. Ini untuk kedua kalinya warga Kemenag Sulsel mengukir kebanggaan, setelah beberapa Tahun yang lalu Kakanwil Kemenag Sulsel Wahid Thahir juga terpilih sebagai Ketua Forum Kakanwil Se Indonesia. Ketika dimintai Tanggapannya terkait Forum Kabid PHU se Indonesia, Kaswad Sartono menyatakan bahwa Dasar pemikiran pentingnya terbentuknya Forum adalah sebagai wadah komuniEDISI 159 TAHUN XIV 2018

kasi, koordinasi dan informasi nonformal antar Kabid PHU dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan terhadap jemaah Haji (PPP-Haji), khususnya program "JAMAROH" (Jalur Manasik Haji dan Umroh) yg benar-benar menyentuh kebutuhan Jemaaj Haji dan Umroh. Di samping itu, Forum ini juga diharapkan dapat menjadi majelis musyawarah bagi para Kabid PHU untuk mencari solusi cerdas dan aplikatif terhadap persoalan-persoalan yg muncul di masyarakat terkait dg penyelenggaraan Haji dan Umroh. "Karena didasari niat, pemikiran dan persepsi yang sama di antara paraa Kabid PHU, maka proses pembentukan Forum ini sangat cepat yakni dengan pendekatan musyawarah mufakat (aklamasi) yang dilaksanakan di Merlynn Park Hotel Jakarta," jelas Kaswad. Sebagai pribadi yang ditunjuk sebagai ketua forum, Kaswad perpandangan bahwa walaupun dipilih secara aklamasi dari 34 Kabid seluruh Indonesia, tugas ini adalah amanat yang wajib dilaksanakan secara maksimal, tanggung jawab dan kolektif kolegial. "Insya Allah dengan pola dan pendekatan ini, saya optimis forum ini bisa berjalan dengan baik dalam rangka akselerasi dan inovasi penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin baik dan berkualitas sebagaimana tuntutan masyarakat dan umat," harap Mantan Kabid Urais Kanwil Kemenag Sulsel ini. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULBAR

KAPOLDA SULBAR GELAR â&#x20AC;&#x153;POLICE GOES TO SCHOOLâ&#x20AC;? Pelajar Terbanyak Kena Razia

apolda Provinsi Sulawesi Barat Brigjen Polisi Drs Baharudin Djafar, Msi mengunjungi empat sekolah di Kota Mamuju dalam rangka mendukung program "Police Go To School". Kapolda mengunjungi sekolah di Mamuju yakni SMA 1 Mamuju, SMU 3 Mamuju, SMKN 1 Mamuju dan SMK Rangas. Pada kesempatan itu Kapolda memberikan ceramah kepada ratusan siswa di sejumlah sekolah, Sabtu. Kapolda menjelaskan dan memberikan arahan kepada para siswa tentang operasi Keselamatan Siamasei 2018 menyampaikan pada 5 Maret sampai 26 Maret 2018. "Program ini merupakan operasi terpusat di seluruh Indonesia, untuk melakukan sosialisasi membangun kesadaran para pengendara, untuk tertib lalu lintas, dan juga akan kerahkan seluruh satlantas polres dan polsek di wilayah hukum Sulawesi Barat, mendukung program ini," ujarnya. Menurut dia, kegiatan operasi ini untuk membangun kesadaran masyarakat Mamuju supaya mengutamanakan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. "Jadi untuk adik-adik sekalian untuk melengkapi kendaraan serta kelengkapan dalam berkendara apabila belum memiliki SIM, agar kiranya dapat diantarkan oleh orang tuanya ke sekeloh dan jangan mengendari kendaraan sendiri, demi keselamatan dalam berlalu lintas," katanya. Dalam kunjungannya Kapolda sulbar juga mem-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

berikan kepada setiap siswa dan siswi di Kota Mamuju tentang pentingnya meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai pencipta serta memperbanyak zikir. "Bila kita beriman kepada Allah dan taat kepada-Nya, segala persoalan yang kita hadapi dalam kehid u p a n ini akan mudah diatasi segala hal yang kita hadapi, baik berupa kesulitan maupun kenikmatan, dengan cepat kita sadari bahwa semuanya itu datang dari Allah, dengan demikian kita tidak akan pernah merasa resah dan susah menghadapi apa saja yang terjadi, setiap amal saleh yang ringan tapi memiliki keutamaan dan balasan yang besar," katanya. Sementara itu Kaplsek Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta pelajar menjauhi perbuatan kriminal yang dapat merugikan diri sendiri. "Kami berharap agar para pelajar dapat membentengi diri dari segala bentuk tindakan kriminal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain seperti penyalahgunaan Narkoba dan pergaulan bebas," kata Kapolsek Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju AKP Ade Chandra, CY, SIk di Mamuju, Sabtu. DINAMIKA INDONESIA

Dia mengatakan, Polisi di Mamuju melaksanakana salah satu program unggulannya yaitu Police Goes to School disejumlah sekolah di Kota Mamuju Kapolsek mengatakan, dan apabila melihat atau mengetahui adanya tindak kriminal maka agar secepatnya dilaporkan kepada pihak sekolah atau kepolisian. "Generasi muda sekarang ini menjadi bahan pembicaraan oleh semua kalangan masyarakat, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang nantinya sebagai pemegang nasib bangsa ini, maka generasi mudalah yang menentukan semua apa yang dicita-citakan bangsa dan Negara ini," katanya. Menurut dia, menciptakan generasi muda yang cemerlang merupakan tanggung jawab kita bersama agar nantinya generasi muda tersebut dapat

membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi dan dapat bersaing di tingkat Internasional. "Program Police Goes to School bertujuan untuk ikut membantu para tenaga pengajar dalam membina dan mendidik generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah dan kami berharap kepada seluruh siswa agar mentaati dan mengikuti segala aturan yang ada disekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan maksimal," katanya. Ia mengatakan, pihak kepolisian telah gencar dalam melakukan razia dan sebagian besar pelanggar yang terjaring adalah para pelajar yang belum memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, untuk itu diharapkan agar para pelajar tidak lagi mengemudikan kendaraan bermotor. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

NASIONAL

FUNGSI PERS DAN BPK SERUPA DI RANAH BERBEDA

ers dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki fungsi yang sama sebagai alat kontrol, kendati keduanya di ranah yang berbeda. “Kontrol yang diberikan pers sangat luas ke pelbagai sendi kehidupan bangsa, sedang BPK, hanya mengawasi anggaran,” ujar DR. Bahrullah Akbar saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis (IPJI) Taufiq Rachman SH S.Sos dan Sekretaris Jenderal Ikatan Media Online (IMO) Indonesia , Nasir Umar, belum lama ini, di ruang kerjanya, Gedung BPK. Dalam silaturahmi tersebut, Taufiq melaporkan tentang perkembangan IMO-Indonesia pasca deklarasi 27 Oktober 2017 lalu. “Alhamdulillah sekarang Dewan Penasehatnya Pak Wiranto, Menko Polhukam,”

ungkap Taufiq, disambut anggukan kepala Kepada tamunya, Taufiq, Nasir dan Lian Lubis dari Jurnalis IMO, Bahrullah menyebut dirinya saat deklarasi sekaligus Keynote speaker ketika itu sebagai pemerhati Teknologi Informasi (TI), bukan kapasitas Wakil Ketua BPK. “Jadi, aturan mainnya seperti itu,” tegas Bahrullah, menggambarkan TI merasuk ke pelbagai bidang kehidupan, khususnya bisnis berbasis aplikasi. Bahrul mencontohkan ojek maupun car online, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. “Suka atau tidak suka, ojek online memanjakan penumpang. Mereka menjemput penumpang di rumah,” tutur Bahrul. Begitupun supermarket online, menjajakan semua produk, dari mulai kecantikan, fashion, elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

“Bahkan aplikasi ke depan membuat bank akan sepi. Semua transaksi lewat android. Orang malas ke bank,” katanya tertawa. Jadi, menurutnya, TI sesuatu yang tidak bisa ditolak, termasuk maraknya media online yang tidak di batasi ruang dan waktu durasinya. “Kapan dan di manapun kita bisa mengaksesnya,” jelasnya, seraya menyambut gembira adanya divisi multimedia di IPJI, yang digawangi ole Rudi Sembiring. Menurut Bahrul, sekalipun informasi disajikan lewat dunia maya, media online tetaplah bagian dari pers, yang salah satunya fungsi kontrol. “Jika dilihat dari fungsinya, maka pers dan BPK punya peran sama dalam ranah yang berbeda,” tuturnya. Hanya saja, BPK dibatasi pada bidang anggaran yang tertera di APBN dan kekayaan negara yang dipisahkan dan laporannya disampaikan ke Auditee. EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Sementara jangkauan pers luas, segala aspek kehidupan, juga APBN yang berdampak. Karena itu, adakalanya informasi dari pers bisa menjadi petunjuk maupun tentang penyalagunaan anggaran suatu pembangunan. Atau sebaliknya, BPK memberikan pncerahan kepada wartawan soal anggaran, pengawasan dan audit. “Di Humas kita suka lakukan itu kepada wartawan,” jelas Bahrullah. Dia juga berjanji akan memfasilitasi jurnalis IMO untuk memahami anggaran dan pengawasan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tepat sasaran. “Nanti, saya hubungkan dengan Humas BPK untuk mengadakan seminar agar Jurnalis IMO memahami fungsi dan peran BPK,” ujar Bahrullah mengakhiri • AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

ADVERTORIAL

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPRD KAB POLMAN DI KOTA DENPASAR BALI TERKAIT PROGRAM KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD SETELAH MUSREMBANG KUNJUNGAN KAJI BANDING

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPRD KAB. POLMAN KE KANTOR BPBD KOTA BALIKPAPAN TERKAIT PENANGGULANGAN PASCA BENCANA

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

NASIONAL

BAHASA DAERAH

BAKAL MUSNAH

DI INDONESIA Wapres JK : Penyebabnya Pernikahan Antar Suku

akil Presiden Jusuf Kalla (JK) memprediksi bahasa daerah perlahan akan hilang. Lenyapnya bahasa daerah disebabkan akulturasi akibat banyaknya pernikahan antarsuku. "Karena begitu kita kawin antar suku, di rumah kita akan (komunikasi menggunakan) Bahasa Indonesia. Kebhinekaan akan tumbuh otomatis karena itu," ujar JK di Rapat Pimpinan Nasional I Institut Lembang Sembilan, Tugu Tani, Jakarta, Senin akhir Pebruari lalu. Berdasarkan data yang disajikan Summer Linguistic, Indonesia memiliki kurang lebih 746 bahasa daerah. Kurang lebih 25 bahasa di Indonesia berstatus hampir punah, sementara 13 bahasa daerah dinyatakan telah punah. Menurut data yang disampaikan oleh Jurnal Masyarakat dan Budaya sebagaimana dikutip dari Ethnologue: Language of The World

(2005), Indonesia memiliki kekayaan 742 bahasa daerah. Sebanyak 737 bahasa di antaranya merupakan bahasa yang masih aktif. JK menyampaikan pandangannya mengenai bahasa daerah untuk menjelaskan bahwa perwujudan persatuan sebuah bangsa membutuhkan waktu lama. Politikus Golkar itu mencontohkan, bangsa Amerika membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bersatu. Buktinya, Amerika harus menunggu hingga 170 tahun hingga Presidennya berasal dari pemeluk agama Katolik. "200 tahun lebih untuk orang hitam jadi presiden (di Amerika)," kata JK. W a p res terpilih hasil pemilu 2014 itu

menganggap, persatuan bisa terwujud jika kepala daerah menampilkan harmoni dalam menjalankan pemerintahan. JK berpendapat, harmoni bisa mudah diwujudkan jika kepala daerah dan wakilnya berasal dari unsur nasionalis dan Islam. Pendapat itu dimilikinya berdasarkan fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. "Selalu ada nasional dan Islam di calon-calon itu (pilkada). Contoh di Jawa Timur calonnya ada Islam dan dari nasional, Jawa Barat juga cenderung begitu. Jadi semua di Jakarta juga dulu begitu. Selalu berpasangan yang berbeda," ujarnya. Berdasarkan data, keseluruhan bahasa daerah di Indonesia berjumlah 726 bahasa dan 640 bahasa versi Unesco. Selain Bahasa Indonesia yang d i p a -

kai sebagai bahasa nasional, masyarakat biasanya akan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Ternyata dari jumlah bahasa daerah yang ada, terdapat 14 bahasa daerah di Indonesia yang sudah hilang atau punah. Hilangnya bahasa tersebut disebabkan karena sedikitnya penduduk lokal yang menggunakan bahasa daerah mereka. 14 bahasa yang hilang ini antara lain 10 bahasa di Maluku Tengah, bahasa Hoti, Hukumina, Hulung, Serua, Te'un, Palumata, Loun, Moksela, Naka'ela dan Nila. Dua bahasa punah juga di Maluku Utara yakni Ternateno dan Ibu. Serta dua bahasa berasal dari Papua yakni Saponi dan Mapia. Hal ini dijelaskan oleh staf ahli Komisi III DPD-RI, Multania Retno Mayekti Tawangsih Lauder di Bengkulu terkait kunjungan penyusunan draf RUU bahasa daerah beberapa waktu lalu. Multania menambahkan hanya 13 bahasa di nusantara yang penuturnya di atas satu juta. Selain 14 bahasa yang punah tersebut, ada satu bahasa lagi yang nyaris punah karena penggunanya tinggal satu orang. Sementara, 13 bahasa daerah yang penuturnya di atas satu juta di antaranya, Minangkabau, Batak, Rejang, Lampung, Sunda, Makassar, Aceh, Jawa, Bali, Sasak, Bugis, Madura, dan Melayu. Dari aspek distribusi, bahasa daerah di Indonesia banyak tersebar di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan sedikit di Jawa dengan 20 bahasa. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

DAERAH

Kecewa Bansos Tak Lagi Dianggarkan

PULUHAN MAHASISWA DEMO BAPPEDA PASANGKAYU PASANGKAYU, - Kecewa dan

merasa tidak diperhatikan lagi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), puluhan perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pasangkayu melakukan Demo di depan Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasangkayu, Rabu (28/02-18). Puluhan Mahasiswa yang dipimpin Tasrun, menuntut kejelasan kepada Bappeda tentang dihapusnya dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) penyelesaian studi. Menurutnya, dana tersebut sangat penting dan berpengaruh bagi kelangsungan studi mereka. "Dana Bansos buat kami para Mahasiswa sangat bermanfaat dan sangat disayangkan karena Bappeda tidak menganggarkan Bansos di tahun ini, berarti Pemerintah sudah tidak menganggap kami sebagai putra daerah lagi. Padahal Dana tersebut sangat membantu kami dalam menyelesaikan studi dan juga sangat bermanfaat bagi Masyarakat", ungkap Tasrun dalam orasinya. Mahasiswa juga memin-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

ta kejelasan, mengapa Dana Bansos di tahun ini tidak dianggarkan kembali, sehingga mereka sangat kecewa karena tidak adanya kepedulian dari Pemda terhadap kelangsungan studinya. Sementara itu, perwakilan Bappeda melalui Sekertarisnya, Arhamuddin, didepan para Mahasiswa menjelaskan, bahwa hilangnya Bansos tahun ini disebabkan adanya administrasi yang tidak terpenuhi. "Mengacu pada Permenda-

DINAMIKA INDONESIA

gri Nomor 32 dan 39, dalam hal ini Bappeda tidak berani menganggarkan Bansos tersebut bila administrasi tidak terpenuhi, salah satunya yakni tidak adanya Nota Pertimbangan dari Dinas Pendidikan", jelasnya. Dirinya juga menjelaskan, bahwa Bappeda hanya salah satu anggota Tim Anggaran. Sementara, untuk Dana Bansos, semua perencanaannya di Dinas terkait. "Tuntutan Mahasiswa ini telah saya dengar dan teri-

ma, namun keputusan akhir bukan pada saya, tetapi hal ini akan disampaikan ke pimpinan, agar dibahas dalam pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2018, paling lambat bulang Juli mendatang", tutupnya. Sekedar diketahui bahwa rombongan Mahasiswa tersebut diterima oleh Sekretaris Bappeda, Arhamuddin karena Kepala Bappeda sedang berada di luar kota. (RWIN/DKI)

DAERAH

Sekkab Bone Andi Surya Darma

Andalkan Bantuan Wapres JK

ila berkunjung ke Watampone, ibukota Kabupaten Bone, tidaklah lengkap jika anda belum menuaikan ibadah sholat di Masjid Raya Watampone. Lokasi masjid ini tidak jauh dari tempat kelahiran Muhammad Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, Wakil Presiden (Wapres) Repubik Indonesia (RI), di Buaka, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1944 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32, Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinro E-ri Gowa (1931-1946 M). Masjid Raya Watampone juga menjadi salah satu situs

MASJID RAYA WATAMPONE

BUTUH RP 30 M sejarah Kerajaan Bone yang mengiringi perkembangan agama Islam di tanah Bugis, Bone. Meskipun bukan masjid tertua di Bone, namun arsitektur masjid ini bercirikan tradisional dengan atap susun tiga yang terbut dari seng. Masjid ini pun tidak mempunyai kubah, meskipun di tengah masjid terdapat 43 tiang penyangga berdiameter 100 Cm yang hingga kini masih berdiri kukuh. Tiangtiang itu terbuat dari beton dengan campuran pasir dan kuning telur ayam. Tepat di samping mihrab Imam, terdapat mimbar bersejarah yang terbuat dari kayu hitamdengan corak perpaduan budaya Jawa dan China.

Sedangkan di bagian depan mimbar terdapat rangkaian tulisan Arab berbahasa Bugis yang menceritakan sejarah pembangunan masjid dan mimbar. Konon kabarnya jantung tanah Bone merupakan tempat berdirinya majid ini dan posisinya ada di tempat yang agak tinggi. Watampone, Ibukota Bone, juga menjadi tempat berdirinya monumen bertuliskan â&#x20AC;&#x153;Kota Kelahiran JKâ&#x20AC;? dan sebuah tugu Arung Palakka di Lapangan Merdeka, Keberadaan air mancur di sekitar tugu pun semakin mempercantik kota Watampone. Kota Watampone dapat ditempuh dengan waktu sekitar lima jam perjalanan darat dari

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

kota Makassar, Sekitar satu jam sebelum memasuki kota Watampone, kita akan melewati terowongan Batu Sumpang Labbu yang terbuat dari batu cadas. Terowongan ini terletak di Jalan Poros Makassar-Bone dan sering menjadi pilihan warga untuk menikmati panorama alam pengunungan yang indah sembari melintasi terowongan. Konon kabarnya, terowongan ini dibangun oleh Pemeirntah Kolonial Belanda untuk menghindari serangan pasukan Kerajaan gwa yang tidak menerima hasil dari Perjanjian Bongaya. Guna mempertahankan kemegahan dan aset sejarah dan benda purbakala yang

DINAMIKA INDONESIA

DAERAH dilindungi Negara, maka Pemkab Bone menggelontorkan dana Rp1,8 miliar dari APBD 2018 untuk melakukan renovasi Masjid Raya Watampone. Sekretaris Kabupaten Bone, Andi Surya Darma mengatakan, dana tersebut digunakan untuk membangun pondasi Masjid Raya yang pada tahun sebelumnya dibongkar. Pembangunan pondasi Masjid Raya akan dilakukan oleh rekanan. Proses tender baru saja selesai. Dia mengatakan, apabila renovasi Masjid Raya sudah selesai maka akan diserahkan langsung ke Yayasan Pembangunan Masjid Raya untuk dikelola. “Masjid itu milik masyarakat, makanya belanjanya bukan belanja modal, karena tidak akan tercarat dalam neraca aset daerah, jadi hasil pekerjaannya nanti akan diserahkan kembali ke masyarakat melalui Yayasan selaku pengelola,” kata Surya Darma. Tahun lalu Pemkab telah mengalokasikan dana

hibah sebesar Rp 2 milyar untuk memulai renovasi. Hal itu ditempuh dengan adanya rencananya bantuan dana sebesar Rp 10 miliar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan membantu renovasi masjid tersebut. Namun dana Rp 2 milyar tersebut

tidak dicairkan pihak yayasan karena pekerjaan belum terlaksana. “Kalau pengerjaan pondasi ini selesai, baru kita akan mengajukan permintaan sesuai yang dijanjikan Pak JK,” ujar dia. Dia menambahkan, renovasi Mesjid Raya mem-

butuhkan dana sekira Rp 30 milyar. Dana tersebut selain menambah kemewahan masjid, juga menambah kapasitas jemaah dari yang sebelumnya hanya bisa menampung 500 orang pasca renovasi bisa menjadi 1.500 orang.

DIRAGUKAN METODE EVALUASI PPK

etode evaluasi anggota PPK untuk Pilpres dan Pileg 2019 mendatang menuai protes keras dikalangan anggota PPK sendiri, pasalnya evaluasi dalam bentuk tertulis dari jumlah lima orang dikurangi menjadi tiga orang memicu komplik sesama anggota PPK, evaluasi ini diduga syarat dengan kolusi dan nepotisme serta timbul kecurigaan adanya permainan nilai dan kepentingan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat melemahkan semangat kinerja yang tidak maksimal dalam Pilkada. Menurut Veronika anggota KPU Bone saat dihubungi lewat ponselnya mengatakan yang lolos tiga besar anggota PPK pada evaluasi tes ter-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

tulis berdasarkan jumlah nilai dari teman ke teman sesama anggota PPK bersama sekretaris PPK . Di tempat terpisah, Ketua KPU Bone Aksi Hamzah saat dihubungi lewat ponselnya mengatakan telah berkomitmen sesama anggota KPU untuk tidak ada intervensi nilai tersebut ," tutur Aksi saat dihubungi melalui Ponselnya. Pengurus LSM Gerak Bone Ikbal akan meminta kepada anggota KPU Bone untuk transparansi nilai hasil evaluasi tes tertulis di Novena Hotel yang lalu, pasalnya ada dugaan KPU Bone memanipulasi nilai hasil tes karena ada beberapa Kecamatan anggota PPK yang keberatan atas nilai tersebut.

DINAMIKA INDONESIA

• EDIS-DKI

• AJE-DKI

ADVERTORIAL

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN PEMERINTAHAN KAB. PASANGKAYU

GUBERNUR SULAWESI BARAT RESMIKAN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

DAERAH

Konsisten Perkokoh Silaturahmi, Format "FUTSAL" Dengan SRL1 PASANGKAYU, - Setelah ber-

laga di PT. Tanjung Sarana Lestari (TSL) beberapa waktu lalu, kini Pewarta yang tergabung dalam Forum Wartawan Mamuju Utara (Format), kembali bertandang ke PT. Surya Lestari 1 (SRL1). Salah satu anak Perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari (ALL) Areal Selebes 1 (C1) ini, mengundang Format untuk unjuk kebolehan dalam memainkan si kulit bundar lewat pertandingan futsal, di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (26/02/18). Selain ajang silaturahmi,

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

olahraga futsal ini juga diyakini oleh kedua belah pihak, sebagai spirit dalam mendorong peningkatan kemitraan. Pertandingan persahabatan kali ini di hadiri langsung oleh CDO PT. SRL1, Silmi Nathar, HRD SRL1, Santer Tandigau dan beberapa staf. Sementara dari kubu Format, dipimpin Sekertaris Format, Irwan Hamsi, dengan membawa rekan se-tim yakni, Bendahara, Erwin Muh. Chandra, dua Kordinator dan dua anggota. Walau pun Tim Format menelan kekalahan pahit dengan skor 9:7. Namun mereka mendapat Top Skor lewat pemain bernomor punggung (9), Edison yang berhasil men-

DINAMIKA INDONESIA

cetak empat (4) gol ke gawang lawan, dengan bantuan operan memukau dari gelandang fenomenal, Erwin Muh. Chandra. Usai pertandingan, CDO PT. SRL1 Silmi Nathar mengatakan, bahwa melalui olahraga ini, pihak perusahan dan Format dapat terus menjaga jembatan silaturahmi yang dibangun, agar tidak terputus. "Semoga apa yang kita inginkan bersama dapat berjalan sesuai harapan. Saya juga berharap, dalam memperkokoh silaturahmi seperti ini, ke depannya patut kita lakukan pada bidang-bidang lain, lewat momentum khusus

di sela-sela kesibukan kita", harapnya. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Format, Irwan Hamsi berharap, agar kedua belah pihak dapat konsisten dalam menjaga kemitraan yang telah dibangun selama ini. "Saya berharap kemitraan dapat terus dijaga bersama dan hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Kami dari format sangat berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan dalam bermitra", tutupnya. (R'WIN)

DAERAH

Aksan Yambu : UNGKAP KEBENARAN ALIRAN DBH PAJAK ROKOK MELALUI RDP

ilang pendapat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni BPKAD dan Dinas Kesehatan Pasangkayu, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok, menuai reaksi dari beberapa pihak termasuk anggota DPRD. DBH pajak rokok yang digelontorkan Kementerian Keuangan RI ke Provinsi hingga ke Kabupaten, khususnya Pasangkayu hingga kini belum ada titik terang. Menurut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Pasangkayu beberapa waktu lalu, aliran DBH tersebut tidak pernah diterimanya sejak tahun 2015. Sementara menurut pengakuan Kepala BPKAD, H. Abidin sendiri, dana itu telah disalurkan ke beberapa OPD yang berhak menerimanya termasuk Dinkes. Sementara menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Darwis Pamautong, SH, M.Si, yang ditemui usai rapat paripurna di Kantor DPRD, Jum'at (23/02/18), yang juga berhak mendapatkan DBH pakak rokok, mengaku tidak pernah menerima aliran dana tersebut. "Saya tidak tau persoalan dana tersebut, apalagi menerimanya", tuturnya. Sebelumnya anggota DPRD Pasangkayu, Ikram Ibrahim

mengatakan, akan mendesak Ketua DPRD untuk mendapatkan izin agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hal tersebut. Kini reaksi serupa datang dari anggota DPRD lainnya yakni Aksan Yambu. Menjawab persoalan di atas, maka dalam waktu dekat, anggota DPRD yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, Aksan Yambu, juga akan meminta persetujuan Ketua DPRD, agar dilakukan RDP, guna memanggil beberapa OPD tersebut untuk mencari kebenaran terkait penyaluran DBH pajak rokok. "Dalam waktu dekat, kami akan minta persetujuan Ketua DPRD untuk melakukan RDP, demi meluruskan persoalan ini supaya dapat mengetahui penyalurannya, apakah sudah tepat sasaran atau belum?", ungkapnya. (R'WIN/DKI) EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

INTERNASIONAL

DONALD TRUMP

MENGALAH

Siap Temui Kim Jong-un

etelah berbulan-bulan saling ejek dan menebar ancaman terkait peluncuran nuklir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan siap menemui pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Mei tahun ini. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Korea Selatan dan AS pada Kamis pecan lalu waktu setempat. Direktur Keamanan Dalam Negeri Korsel Chung Euiyong, di hadapan para wartawan, di Gedung Putih mengatakan, Trump akan menemui Kim guna melakukan negosiasi untuk mengakhiri program nuklir Korut. Kabar mengejutkan itu disampaikan usai Korut menjamu Korsel di Pyongyang Senin lalu. Jika pertemuan itu berlangsung, maka akan menjadi pertemuan pertama dalam 70 tahun perseteruan antara AS dan Korut. Dua negara yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Kedua negara selama ini selalu bersiap untuk berperang satu sama lain karena Perang Korea yang berlangsung pada 1950-1953 bera-

khir dengan pelucutan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Lebih lanjut, Cheung berkata bahwa dirinya telah menyampaikan pada Trump bahwa Kim berkomitmen untuk melakukan ‘denuklirisasi’ dan berjanji bahwa Korut akan menghen-

tikan ujicoba nuklir dan rudal. Pernyataan itu membuka kesempatan diplomatik yang langka atas ketegangan yang terjadi akibat ujicoba nuklir Korut. Sebagai langkah awal, Korut dan Korsel akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi

KELUARGA BESAR MAJALAH DINAMIKA INDONESIA Mengucapkan

Turut Berbela Sungkawa atas Berpulangnya ke Rahmatullah Ibunda Bapak Haerul ( ketua RT 9 / Rw 1 Kelurahan Gunung Sari Cokonuri

Hj. Hafsah Hafid 42

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

pada akhir April. “Ia (Kim) menyampaikan keinginannya menemui Presiden Trump secepat mungkin,” ujar Cheung. “Presiden Trump menyambut baik dan berkata bahwa dirinya akan menemui Kim Jong-un pada Mei guna mencapai denuklirisasi permanen,” tambahnya. Namun demikian, Cheung tidak menyampaikan di mana kedua pemimpin Negara itu akan bertemu. “Di tempat dan waktu yang akan ditentukan,” ujar Cheung. Saat diangkat menjadi presiden, Trump bersumpah akan menghentikan Korut mengembangkan rudal berhululedak nuklir yang dapat mencapai AS. Ia dan Kim kemudian saling melontarkan ejekan yang membuat kekhawatiran akan terjadinya perang. • AJE-DKI

NASIONAL

PNS DILARANG

DAFTAR ASUMSI PENGHASILAN PNS DI PEMERINTAH PUSAT HINGGA DAERAH:

TERIMA UANG

DI LUAR GAJI

emerintah sudah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) struktur gaji Pegawai Negeri Sipil atau gaji PNS. Dalam aturan baru tersebut, struktur penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) berubah. Bahkan, penghasilan Presiden bisa mencapai Rp 553,4 juta per bulan. Dari data RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang diperoleh Liputan6. com, Jakarta, seperti ditulis Jumat pekan kemarin, untuk Presiden, indeks penghasilan pejabat negaranya mencapai 96.000. Dengan indeks tersebut, maka penghasilan Presiden per bulan mencapai Rp 553,4 juta. Sedangkan Wakil Presiden menerima penghasilan Rp 368,9 juta per bulan dengan indeks penghasilan 64.000. Sementara tertinggi selanjutnya adalah penghasilan menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua MA dan Ketua MK dengan indeks penghasilan 16.000, maka penghasilan yang didapatkan sebesar Rp 92,2 juta per bulan. Untuk Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK masing-masing memiliki indeks penghasilan 15.333 dan menerima penghasilan per bulan Rp 88,3 juta. Sedangkan untuk wakil menteri, Wakil Kepala Polri, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPK, dan Hakim Agung MA per bulan diasumsikan mendapatkan penghasilan Rp 80,7 juta. Dengan aturan tersebut, ada larangan bagi PNS atau ASN untuk menerima penghasilan dari sumber lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 RPP tentang Gaji, Tunjang-

an, dan Fasilitas PNS. "Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah ini, PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN/ APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau lembaga internasional," tulis Pasal 33 Ayat (1). Apabila PNS menerima penghasilan lain atau honorarium yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PNS tersebut harus mengembalikan penghasilan lain atau honorarium yang telah diterima tersebut ke kas negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyatakan penyusunan peraturan pemerintah (PP) terkait struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah selesai. Kini payung hukum tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Itu sudah final, tinggal diajukan PP-nya ke Presiden," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu. Menurut Asman, dalam PP ini tidak membahas soal kenaikan gaji PNS. ‎"(Di PP itu ada soal kenaikan gaji PNS?)‎ Belum ada‎," ucap dia. Dia menyatakan hingga saat ini pemerintah belum membahas soal rencana kenaikan gaji para abdi negara tersebut di tahun depan. Kementerian PANRB juga belum berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai hal ini. "(Koordinasi dengan Kemenkeu?)‎ Belum," ucap dia. RPP Gaji PNS: Berapa Penghasilan Bupati hingga Pejabat Negara? • AJE-DKI

1. Anggota DPRD Kabupaten/Kota Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 63,2 Juta 2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/ Kota dan Anggota DPRD Provinsi Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 66,3 juta 3. Wakil Bupati/Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: 69,7 juta Gubernur, Bupati/ 4. Wakil Walikota dan Ketua DPRD Provinsi Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: 73,2 juta 5. Gubernur dan Hakim Anggota MA Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 80,7 juta 6. Wakil Menteri, Wakil Kepala POLRI, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPL dan Hakim Agung MA Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 80,7 juta 7. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa, Ketua Komisi di DPR, Ketua Komisi di DPD, Ketua Muda MA, dan Hakim Konstitusi Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: RP 84,5 juta 8. Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA, dan MK Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: 88,3 juta 9. Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 92,2 juta 10. Wakil Presiden Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 368,9 juta 11. Presiden Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 553,4 juta

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

NASIONAL

HUTAN LINDUNG 370 HA DI PUNCAK

DIKUASAI JENDERAL DAN PENGACARA

ejumlah jenderal, pengusaha, dan pengacara menguasai lahan konservasi seluas 368,8 hektare di kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cipayung-Megamendung dan RPH Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Benar, lima jenderal, pengusaha, dan pengacara itu mengklaim punya tanah di situ," kata Wakil Administratur Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Bogor, Imam Widodo, kepada wartawan pada Minggu lalu. Menurut Imam, para jenderal, pengacara, dan pengusaha tersebut menguasai tanah negara itu sejak belasan tahun silam. Mereka membeli lahan dari para “biong” sebutan masyarakat setempat untuk makelar tanah. Padahal, berdasarkan

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur), wilayah RPH Cipayung dan RPH Babakan Madang merupakan kawasan konservasi air dan tanah. Penguasaan lahan konservasi itu mendapat sorotan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kejaksaan Negeri Cibinong menyegel lahan tersebut, Kamis 1 Maret 2018. Langkah itu merupakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1635 K/ Pdt Tahun 2012. Putusan tersebut memenangkan Perhutani Bogor atas Yulius Puumbatu, pengusaha properti asal Poso, Sulawesi Tengah. Pada mulanya, menurut Imam, hanya Yulius yang mengklaim sebagai pemilik DINAMIKA INDONESIA

Lahan konservasi 370 ha yang dikuasai sejumlah jenderal, pengusaha, dan pengacara di Blok Cisadon atau kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cipayung-Megamendung dan RPH Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

lahan yang dikenal sebagai Blok Cisadon itu. Beberapa tahun kemudian, para jenderal, pengusaha, dan pengacara dari Jakarta membeli lahan dari makelar. Selain mendirikan 15 vila, mereka menjadikan lahan tersebut sebagai kebun kopi dan area perburuan babi hutan. Pada 2006, Yulius menggugat Perhutani ke Pengadilan Negeri Cibinong. Namun pengadilan tingkat pertama sampai kasasi memenangkan Perhutani. Setelah keluar putusan MA, menurut Imam, lima jenderal menyatakan bersedia mengembalikan lahan kepada negara. Tempo berusaha menghubungi para jenderal tersebut untuk meminta konfirmasi. Namun mereka tak merespons. Beberapa hari setelah Kementerian Lingkungan menyegel lahan, kuasa hukum Yulius, Harris Arthur Hedar dan Andi Syarifudin, mema-

sang papan pengumuman tandingan. Mereka tetap mengklaim bahwa Yulius merupakan pemilik sah lahan tersebut. Kedua advokat beralasan, putusan MA bersifat deklaratif alias hanya menyatakan siapa yang berhak atas tanah. Menurut mereka, putusan MA tak memerintahkan pengosongan lahan. “Perhutani ‘gagal paham’ atas putusan hakim,” kata Harris. “Itu putusan banci, tak bisa dieksekusi,” ujar Andi. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Indra Eksploitasia, menjelaskan bahwa lahan yang diklaim Yulius dan para jenderal itu termasuk kawasan konservasi Bopunjur, yang luas totalnya 9.200 hektare. Sebanyak 15 vila di atas lahan hutan di Blok Cisadon harus dibongkar. "Kalau pemilik tak membongkar sendiri, akan kami bongkar paksa," kata Indra. • AJE-DKI

ADVERTORIAL

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KAB. PASANGKAYU

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DBH Pajak Rokok di Ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

HUKUM

GUBERNUR

SULTRA NUR ALAM

DITUNTUT 18 TAHUN

PENJARA

KPK Menilai Kerusakan Lingkungan Sebagai Kerugian Negara

ubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nur Alam juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. "Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama dan berlanjut," ujar jaksa Subari Kurniawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/3/2018). Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Nur Alam tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan Nur Alam mengakibatkan kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena, Bombana dan Buton. Menu-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

rut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam dinilai merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Perbuatannya telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi dalam jabatannya sebagai Gubernur. Menurut jaksa, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 miliar. Perbuatan Nur Alam telah mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena

DINAMIKA INDONESIA

yang dikelola PT AHB. Sesuai perhitungan, kerugian terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp 2,7 triliun. Jumlah tersebut dihitung oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, Basuki Wasis. Selain itu, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd. Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB. Adapun, hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International. Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, maka uang tersebut harus dianggap sebagai suap. Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

HUKUM sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: Gubernur Sultra Jadi Tersangka KPK PenulisAbba Gabrillin EditorSandro Gatra Berita Terkait Dalam Persidangan, Gubernur Sultra Nur Alam Mengaku Punya Tiga KTP Tanggapi Eksepsi, Jaksa KPK Anggap Pengadilan Tipikor Berwenang Adili Nur Alam Gubernur Sultra Nur Alam Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 40 Miliar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara. Hal ini diterapkan dalam penuntutan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara,

Nur Alam. "Ini untuk pertama kalinya digunakan untuk menghitung kerugian negara. Selanjutnya tinggal menunggu putusan majelis hakim," ujar jaksa Subari Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/3/2018). Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan politisi Partai Amanat Nasional itu telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena. Dari

hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan. Perhitungan itu menggunakan acuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam pengamatan langsung ditemukan kerusakan tanah dan kegiatan pertambangan di luar izin yang diberikan kepada PT AHB. Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplora-

si.

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Izin dan persetujuan itu dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur. Akibatnya, PT AHB memeroleh keuntungan sebesar Rp 1,5 triliun. Setelah dikalkulasi dengan keuntungan yang diperoleh pihak korporasi, maka kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 4,3 triliun. Jaksa KPK menuntut Nur Alam pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik terdakwa lima tahun setelah selesai menjalani hukuman. â&#x20AC;˘ AJE-DKI

Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014.

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULSEL

Beda Cara Kampanye Taufan Pawe dan Faisal Andi Sapada di Pilwalkot Parepare PAREPARE - Dua pasang-

an calon Pilwalkot Parepare sudah berkampanye sejak 15 Februari 2018. Mereka menerapkan pola kampanye yang berbeda. Pasangan Taufan PawePangerang Rahim (TP) memilih kampanye dialogis untuk

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

menyampaikan vis-misi dan janji politik dengan mengundang warga berkumpul di satu titik. Sementara pasangan Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS) lebih memilih metode kampanye blusukan. Menurut Taufan Pawe, kampanye dialogis lebih efek-

DINAMIKA INDONESIA

tif untuk menyampaikan program secara langsung dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. “Kampanye ini adalah berinteraksi langsung kepada masyarakat secara familiar. Artinya kita cari waktu yang tepat untuk kami bersama-sama di tempat ini, kami takut melakukan blusukan, jangan jangan mereka lagi istirahat kita menganggu,“ kata dia Taufan Pawe, Jumat (23/2/2018). Meski begitu, Taufan mengaku tidak menutup kemungkinan akan melakukan kampanye blusukan dalam masa kampanye tersebut. "Namun saya lebih mau menyampaikan program secara terbuka ke masayarakat , saya mau masyarakat tidak membeli kucing dalam

karung,” tandas dia. Terpisah pasangan calon walikota parepare nomur urut 2, Faisal Andi Sapada meyakini jika kampanye dengan metode blusukan door to door lebih efektif karena bersentuhan langsung dengan masayarakat. “Kami tidak melakukan pertemuan mengundang orang cuman kami melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Ada dua hal. Pertama, masih banyak rakyat perlu kami ketemu langsung, yang kedua jauh lebih terasa jika bertemu langsung dari pada kami undang ke lapangan,” urai FAS. Tahapan kampanye akan dilaksanakan selama 129 hari dan akan berakhir pada 23 juni 2018 mendatang. MARNI DKI

LIPUTAN SULSEL

Kajari Parepare Gelar Doa Bersama, Tokoh Lintas Agama di Kebun Raya Jompie

ejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare melaksanakan Doa bersama lintas agama, Kamis (1/3/2018) di kawasan Kebun Raya Jompie (KRJ) Parepare. Kegiatan Doa Bersama lintas agama itu melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta para pemuka dan tokoh agama. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare Reskiana Ramayanti menuturkan bahwa doa bersama lintas agama yang dilaksanakan itu adalah istighasah untuk keselamatan bangsa. “Masing-masing dari para

tokoh agama memimpin doa dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar ke depan bisa lebih toleran dan bersatu sebagai bangsa yang utuh untuk Indonesia Hebat,”Tutur Kajari Parepare, Reskiana Ramayanti. Tenggang rasa antar umat beragama lebih lanjut kata Reskiana merupakan hal penting yang harus tetap dijaga, “Karena Indonesia dimata dunia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki beragam agama namun tetap berdampingan dan terkhusus kegiatan yang kami laksanakan ini hal tersebut dapat tetap terjaga, Doa

yang dipanjatkan pun untuk kedamaian di Kota Parepare yang kita cintai,”Jelas Mantan Kajari Sidrap itu. Sementara, Pendeta David yang memimpin doa khusus untuk agama kristen protestan dan para tokoh agama katolik, islam, hindu, Budha, Konghucu yang hadir pun sangat mengapresiasi kegiatan yang dimotori oleh Kajari Parepare

Reskiana Ramayanti. “Kegiatan ini luar biasa, kami sangat berterima kasih karena telah mengundang kami dari beberapa tokoh agama, dan tentunya kami berharap kegiatan ini tidak sampai di sini saja namun dapat berkelanjutan,terima kasih Ibu Kajari,”Ungkap Pendeta David kepada para awak media. • MARNI DKI

SELAMAT HUT KOTA PAREPARE ke-

H. IWAN ASAAD,AP,M.Si Plt.Sekretaris Daerah

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULSEL

Pjs Walikota Parepare; Pedagang Pasar Sumpang Akan Segera Direlokasi

Pjs Walikota Parepare Terima Rekomendasi LKPJ Tahun 2017 PAREPARE — Dewan Perwa-

kilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna istimewa terkait Penyerahan Rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban(LKPj) Wali Kota Parepare tahun anggaran 2017. Rapat dihadiri oleh Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Parepare, Lutfie Natsir , unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda), Kepala SKPD serta Camat dan Lurah. “Ada 22 rekomendasi yang kita berikan, namun bukan sesuatu yang krusial, rekomendasinya ringanb-ringan saja karena LKPJ Kota Parepare memiliki kinerja yang luar biasa terbukti masuk 10 besar terbaik di Indonesia ,”urai Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Kota Parepare, Selasa(6/3/2018).

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

Legislator Partai Golkar kini menyebut rekomendasi merupakan catatan stretegis terkait kinerja Pemerintah Kota untuk dilakukan perbaikan. “Salah satunya terkait pekerjaaan fisik perencanaannya harus lebih awal sehingga tidak terkendala batas waktu,”urai dia. Sementara itu, Pejabat Sementara(Pjs) Wali Kota Parepare, Luthfie Natsir mengapresiasi kinerja DPRD dalam melakukan evaluasi yang melahirkan rekomendasi terhadap kinerja Pemkot Parepare. “Dalam jangka waktu yang relative singkat , Pihak Legislatif mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya memperbaiki Kota Parepare, banyak hal yang konstruktif dari anggota Dewan yang terhormat yang menjadi rekomendasi dan DINAMIKA INDONESIA

Parepare – Pejabat Semen-

tara (Pjs) Wali Kota Parepare, Lutfie Natsir memantau pasar semi modern Sumpang Minangae yang sudah rampung di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan. Lutfie mengungkapkan, pihaknya berupaya melakukan percepatan pemindahan ratusan pedagang dari lokasi relokasi yang tempatnya berada tidak jauh dari areal Pasar. “Kami akan mengupayakan percepatan pemindahan agar pedagang dapat segera menempati los mereka masing-masing,” janjiLutfie, Selasa (6/3/2018). Lutfie mengakui, terhambatnya pemindahan pedagang ke lokasi pasar semi modern Pasar Sumpang Minangae disebab-

kan sebelumnya terdapat oknum warga yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan dan memasang Palang pada pintu masuk pasar. “Tapi, persoalan tersebut telah kami atasi. Proses hukumnya pun masih berjalan hingga saat ini,” ujar Lufie yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Propinsi Sulsel itu. Untuk pemindahan pedagang, ia akan segera membentuk tim teknis yang melibatkan sejumlah pihak termasuk Kerukunan Keluarga Pasar (KKP) setempat. “Selain melakukan persiapan lainnya, kami juga akan membentuk tim teknis yang melibatkan sejumlah pihak termasuk KKP. Mudahmudahan cepat terealisasi,” tutupnya. • MARNI DKI

LIPUTAN SULSEL tentunya berasal dari representasi masyarakat,”puji dia. Lutfie Natsir juga menjelaskan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Parepare baik itu pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan lainnya untuk dilakukan penyempurnaan kedepannya, dengan tetap memperhatikan aturan per-

undang-undangan yang berlaku. “Untuk penyempurnaan tersebut, kami akan melakukan penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan, dan akan lebih cermat dan terukur dengan mengedepankan azas manfaat, sehingga harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan bersa-

ma,” Jelas Lutfi Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kota juga akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap proses dan tahapan pelaksanaan dengan berpedoman pada 3 taat, yaitu ; taat azas, taat administrasi dan taat anggaran. Diakhir sambutannya, Lutfie Natsir mengharapkan

kepada seluruh SKPD terkait, agar melaksanakan rekomendasi dengan sebaik-baiknya, “saya harapkan seluruh SKPD untuk melaksanakan rekomndasi tersebut, dan saya akan monitor implementasinya dan perkembangannya di lapangan,” Tegas Lutfie yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Propinsi Sulsel. MARNI DKI

Pemkot Parepare Gandeng KASN Wujudkan Netralitas ASN

Parepare - dalam rangka

mewujudkan netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare, bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar sosialisasi Netralitas ASN dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018. Sosialiasi yang di Gelar di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare ini, dihadiri sekitar 300 ASN perwakilan dari Kepala SKPD, Camat, Lurah, Kepala Bidang. Rabu, 6 Maret 2018. Ramli, S.STP selaku ketua panitia penyelenggara menyampaikan dalam laporannya, banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan oleh panwaslu

sehingga dilakukan pengawasan dan pembinaan asas netralitas melalui sosialisasi netralitas ASN. “Tentunya kita tidak ingin aparatur kita diberikan sanksi terkait adanya pelanggaran ASN terkait pemilukada di Kota Parepare,” Jelas Ramli. Walikota Parepare yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Iwan Asaad menyampaikan dalam sambutan dan arahannya agar seluruh ASN pada pilkada 2018 ini harus bersikap netral dan tetap menjalankan tugas ASN sebagaimana fungsinya. “Apakah antara ASN harus pecah hanya karena persoalan pilkada. Marilah kita jadikan momentum hari ini dijadikan

solusi yang baik agar ASN tetap berada pada garis yang netral,” jelasnya. Melalui sosialisasi tersebut Iwan Asaad juga mengharapkan kepada seluruh ASN yang mengikuti sosialisasi untuk mengetahui aturan aturan yang tidak boleh dilanggar selaku ASN. “ini merupakan momentum yang sangat baik, dan ini adalah ruang yang tepat agar supaya nantinya tidak ada lagi ASN yang tidak tau mengenai netralitas ASN,” Tegas Iwan. Sosialisasi yang menghadirkan pemateri langsung dari KASN Dra. Nurhasni, M.A yang menjabat sebagai Asisten Bidang Pengaduan & Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara menyampaikan sosiali-

EDISI 159 TAHUN XIV 2018

sasi yang dilakukan Ini merupakan kegiatan road show yang didasari atas laporan pengaduan dari panwaslu Kabupaten Kota yang ada di Indonesia. Kehadiran KASN, dijelaskan Nurhasni untuk melakukan pengawasan netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. “ASN harus berada pada jalur yang netral dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Siapapun orangnya kita harus memberikan. Pelayanan secara netral dan profesional. Ini adalah kepentingan ummat dan masyarakat karena, kita di tuntut untuk tetap berlaku netral dan professional,” Jelas Nurhasni.Marni DKI Nurhasni yang juga pernah menjabat sebagai Lurah di Kota Parepare ini menyampaikan aturan aturan hukum yang mengikat ASN untuk berlaku netral yang tertuang didalam Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Nurhasni juga bahkan menyampaikan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang terbukti terlibat tidak bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah. “dari laporan yang ada pada tahun 2018 ini, sudah ada 83 laporan yang masuk ke Komisi aparatur sipil Negara,” Jelasnya. • MARNI DKI

DINAMIKA INDONESIA

BIDIK LENSA

PEMIMPIN Umum Majalah Dinamika Indonesia Sulfiah, ST. bersama Pemimpin Redaksi SKU Semut Merah Anshar Abdullah dan Sekretaris Redaksi Nur Mukhtadir, Amd., melakukan silaturahmi kepada Ketua PWI Sulsel HM. Agus Salim Alwi Hamu di Graha Pena Makassar. Agus Salim berpesan agar wartawan harus mengingat, untuk senantiasa membuat berita berimbang dan objektif sebagai penyambung lidah rakyat.