MAJALAH DINAMIKA EDISI SEPTEMBER 2018

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

MAJALAH DKI LINTAS PROVINSI

Politik Dua Kaki PARTAI DEMOKRAT

EMPAT PIMPINAN DPRD SULBAR DIVONIS BEBAS

BULOG GELAR OPERASI PASAR DI MAMUJU

41 Anggota DPRD Malang Ditangkap KPK HOAX SUDAH MASUK JARINGAN BISNIS INDUSTRI

Prof. Dr. H. Basri Modding

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Menuju World Class University

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

1

KOMUNISME PENERBIT PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR: AHU-0003175.AH.01.01.TAHUN 2015 PEMBINA Drs. Tawakkal, Drs. H. Longky Djanggola, M.Si, James Anggrek, Drs. H. Zainuddin Sidiq, Drs. Herry Palar, MM, Dolfi Senduk, S.Sos DEWAN REDAKSI Drs. H. Andi Tahir, Pallawagau, SE, M.Si, Ir. Kahar Candi, Amry MY, Moezakkir Dodaradaga, SE, Yamin Muchlis, SH, H. Mansyur, S.Pd, M.Pd, Drs. Yahya, SH PENASEHAT Al Habib Hamid Bin Muhammad Al Hamid MA PEMIMPIN UMUM Sulfiah, ST PEMIMPIN REDAKSI H. Jurlan Em Saho’as WAKIL PIMPINAN REDAKSI Ir. Sain Hanafi SEKRETARIS REDAKSI Nur Mukhtadir PEMIMPIN PERUSAHAAN A. Tenri Leleang PENANGGUNG JAWAB BIRO MALUT Irfan Kuilo REDAKTUR PELAKSANA Adi, Drs. Darwis DT REDAKTUR KRIMINAL Anshar Abdullah, A. Edy Samiun REDAKTUR KHUSUS H. Hafrisal HB, Ridwan Ramli KORDINATOR PELIPUTAN DAERAH Muh. Sapri M, Salahuddin Mallo MANAGER PEMASARAN A.M. Rifaldi, ST MANAGER IKLAN Anshar Abdullah, Darman Ardi BENDAHARA Sulhayati, SE FOTOGRAFER/KAMERAWAN Ashar M Andi Naki DESAIN/LAYOUT Nur Mukhtadir STAF REDAKSI Ir. Firman, Ruly, S.Sos, Amiruddin Mide, Muh. Yamin, S.Pd, Mukadi, SH, Drs. Muh. Amir, Syamsuddin, Mulyadi Dahlan, Kardina, A. Pallawagau, Erik Peristiwa, Ir. H. Hamzah, Faristanto ALAMAT REDAKSI Jl. Cokonuri No. 15 D Makassar Telepon (0411) 8960403 EMAIL persdki@gmail.com BANK Rekening KCU Bank Panin Makassar AC No. 700.236.351.7 an. Sulfiah, ST Kepada jajaran instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, TNI/POLRI, apabila ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan Dinamika Indonesia, dan tidak ada namanya di dalam Boks Redaksi maka mohon jangan dilayani atau segera laporkan kepada pihak yang berwajib.

2

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Oleh Jurlan Em Saho’as

K

omunis, satu kata yang selalu menarik perhatian di negeri ini, Indonesia, pada setiap tiba tanggal 30 September. Tanggal itu tercatat dalam sejarah sebagai hari berkabung nasional, karena pada saat itu terjadi peristiwa yang dikenal dengan G30S PKI, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, gerakan yang terjadi pada tahun 1965 itu mengorbankan sederet pahlawan revolusi, sebut saja Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal Haryono, Letnan Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Pandjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Kapten Pierre Tendean, AIP Karel Satsuit Tubun, Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo, dan Kolonel Sugiono. Mereka dibunuh secara sadis dan dimasukkan kedalam sumur yang dikenal dengan sebutan “lubang buaya”.

Orang-orang komunis masa itu memang memiliki kekuatan besar dan bahkan dengan tokoh-tokohnya yang disegani dunia internasional, partainya mampu memenangkan pemilu dan menguasai parlamen, sehingga waktu itu Soekarno sebagai Presiden RI tidak kuasa memandang remeh kekuatan mereka, bahkan memberinya ruang agar tidak terjadi benturan dalam kekuasannya, sehingga muncul istilah Nasakom (Nasional, agama, komunis).

Tersebutlah nama-nama seperti DN Aidit, Letnan Kolonel Untung, Muso, dan Sam Kamaruzzaman,

sebagai sosok yang paling berpengaruh dan ditakuti sampai mereka harus menyerah dan bertekuk lutut di kaki kekuasaan Soeharto yang mengambil alih kekuasaan lewat surat peritah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Super Semar.

Kekuatan komunis di Indonesia, sebagaimana fakta sejarah, ternyata memang tidak boleh dianggap sepele, tokoh-tokohnya semula adalah berada dalam barisan TNI yang kemudian mampu mengambil hati rakyat dari seluruh kalangan, mulai dari pemuda, pelajar, seniman, budayawan, hingga petani dan rakyat jelata-jelata. Lalu, dengan pembubaran PKI oleh Soeharto sebagai Presiden RI masa itu, apakah gerakan dan faham yang ditularkan itu juga sudah berakhir ?

Mereka memang berhasil dikejar dan ditumpas habis sampai dipenjarakan dipembuangan, partai mereka sudah dibubarkan secara resmi, namun satu hal yang tidak dapat dilewatkan begitu saja adalah faham komunis sebagai sebuah ideologi.

Komunis memang sudah bubar, namun ajaran dan fahamnya belum tentu ikut bubar dan terkubur.

Komunisme sebuah paham atau ideologi yang pada hakikatnya merupakan kombinasi dari pemikiran, pengalaman, dan kenyakinan manusia terkait dengan kepemilikan bersama. Paham ini ditawarkan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895).

Sebagai sebuah ideologi bukan tidak mungkin paham komunis atau lazim disebut komunisme itu masih ada dan bergentayangan di mana-mana, termasuk di Indonesia, apalagi di saat Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) menjabat kepala negara semua tahanan politik itu dibebaskan, sehingga tidak menutup kemungkinan faham komunisme kembali menyusup di hati dan mempengaruhi jalan pikiran sebahagian rakyat Indonesia secara tanpa sadar.

Maka sangatlah tepat jika rakyat dan bangsa Indonesia senantiasa memperingati peristiwa berdarah dan menyayat setiap tiba tanggal 30 September setiap tahunnya, guna mengingatkan kita bahaya laten komunisme yang akan kembali memporakporandakan negara kesatuan Indonesia (NKRI).

PERWAKILAN : JAKARTA: A. Rosdiana TANGERANG: Ardyan Palaloi BANDUNG: Irwanto Sabri YOGYAKARTA: A. Munafri KORD. GORONTALO: Susanto Kadir KORD. SULUT: Ir. Arhamuddin KORD. KALIMANTAN UTARA (KALTARA): Agus Mindarso KALIMANTAN TIMUR (KA BIRO BERAU): Asdan Heriansyah LUWU RAYA: Risman SAMARINDA: Abd. Azis TARAKAN: Nana Selecius Nicator Layuk KOLAKA: - KOLAKA UTARA: - KONAWE SELATAN: Edison MUNA: - RAHA: - BAUBAU: - PALU: Ady Setiawan, Erwin, Sukardi PARIGI MOUTONG: BUOL: - TOLITOLI: Hernald A. Loho DONGGALA: Imran HALMAHERA UTARA: Faisal PAPUA: Abd. Rajab, ST MIMIKA: Ir. Sukmil Bokko BIRO MAKASSAR: Waode (KA BIRO) Andi Batara, Lukman, Asdar, S.Pd, Usman Amiruddin, Mukadi, SH GOWA: Risman TAKALAR: M. Rusli JENEPONTO: Akbar Razak BANTAENG: Pattah BULUKUMBA: Ahmad AL, Irfan SINJAI: - BONE: Edy Suspi WAJO: - SOPPENG: Sehang MAROS: Andi Patawari PANGKEP: Syamsuddin BARRU: Risman PAREPARE: Sumarni As PINRANG: - SIDRAP: Ridwan ENREKANG, TATOR: Mustari M SELAYAR: Reno POLMAN: Wahyuni MAJENE: Sapry Sarbin, Sri Eriqa, Rahmat MAMASA: Marwan MAMUJU: Hasriadi, Sukmawati MAMUJU TENGAH: Sukma PASANGKAYU: Erwin, SE. SULAWESI TENGGARA: Edison

PERCETAKAN : RAJAMAWELLANG Jl. Cokonuri No.15 D Makassar, Telpon (0411) 8960403, HP. 0852 9919 9272 DINAMIKA INDONESIA

INDEKS BISNIS 20 GO-JEK DAPAT SUNTIKAN DANA RP 29 TRILIUN GRATIFIKASI 24 TGB DIDUGA GRATIFIKASI RP 7,36 MILIAR

LAPORAN UTAMA 4 UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY KASUS 10 ROY SURYO TERPASUNG TAGIHAN KEMENPORA

ASIAN GAMES 27 RP 1,5 MILYAR BONUS ATLET PERAIH MEDALI ASIAN GAMES HUKUM 32 EMPAT PIMPINAN DPRD SULBAR DIVONIS BEBAS

MEDSOS 12 HOAX SUDAH MASUK JARINGAN BISNIS INDUSTRI KORUPSI 14 41 ANGGOTA DPRD MALANG DITANGKAP KPK 17 IDRUS MARHAM RESMI DITAHAN KPK

NASIONAL 40 POLITIK DUA KAKI PARTAI DEMOKRAT DAKWAH 44 USTAZ ABDUL SOMAD DICEKAL

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

3

LAPORAN UTAMA

Prof. Dr. H. Basri Modding

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA Menuju World Class University Prof. Dr. Basri Modding, Direktur Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia akhirnya mendapat amanah menjabat Rektor UMI periode 2018-2022. Alumni UMI kelahiran Jeneponto menggantikan Prof Dr Masrurah Mokhtar MA yang telah menjabat selama dua periode (2010-2018). Prof. Basri Modding dikukuhkan sebagai orang nomor satu di tingkat universitas berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Dia dilantuk awal Juli lalu di Auditorium Al Jibra Kampus II Jalan urip Sumiharjo.

Sebagai Rektor baru, Prof. Dr. Basri Modding, sejak awal sudah memahami betul visi dan misi perguruan Islam yang dijuluki UI-nya Indonesia Timur ini. Dia ingin lebih mempertajam lagi program kampus Islami dengan mengedepankan pembentukan karakter dan akhlak mahasiswa dan sarjana yangh ditelorkan.

Penegasan itu juga tercermin ketika memberikan sambutan saat dilantik dahulu.

“Pimpinan universitas akan tetap mengedepankan pembentukan karakter dan akhlak bagi setiap mahasiswa. Kedua hal ini lebih penting jika dibandingkan dengan selembar ijazah untuk menghadapi era digital distraction 4,0,” tandasnya.

“Disini (era digital distraction 4,0) yang dibutuhkam adalah integritas dan kejujuran. Oleh karena itu, saya ingin mengutip dan akan dijabarkan dalam visi misi saya. Bahwa hal yang menjadi proyeksi UMI menghadapi pendidikan abad 21, yakni pendidikan karakter (moral, iman, takwa) dan orientasi kompetensi,” tambahnya.

Basri Modding pun tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para civitas akademika UMI yang telah memberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin UMI satu periode kedepan.

“kampus Islami” dan apa yang menjadi program prioritasnya nanti, guru besar Fakultas Ekonomi itu mengakui bahwa program prioritasnya adalah melanjutkan apa yang telah tercapai dan mewujudkan apa yang masih dalam proses mewujudkannya, terutama dalam kaitannya mempertahankan citra UMI yang merupakan kampus swasta terbaik di luar Pulau Jawa. Di sisi lain mewujudkan obsesi atau cita-cita UMI menjadi PTS bertaraf internasional atau World Class University.

Dalam memimpin dan mewujudkan cita-cita, visi dan misi tersebut, lanjut guru besar bidang ekonomi diakuinya dibutuhkan sinergitas, kerjasama yang baik antara semua elemen di kampus UMI. Baik fakultas maupun universitas.

“Tentu melanjutkan apa yang telah ada. Mempertahankan prestasi sebagai PTS terbaik di Kawasan Timur Indonesia, sekaligus memenuhi syarat menuju World Class University. Ini impian civitas akademika UMI,” kata Prof. Basri Modding.

Saat dimintai tanggapan terkait dengan pelantikan dirinya sebagai orang nomor 1 di universitas yang dijuluki

Selain itu kata dia, salah satu

4

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

LAPORAN UTAMA prioritas lainnya, adalah melakukan segala upaya agar peningkatan akreditasi sejumlah Prodi di fakultas dan pascasarjana dari Akreditasi B ke A. Untuk mewujudkan hal itu lanjutnya, prioritas yang akan digenjot adalah percepatan kelengkapan Borang Akreditasi Institusi yang kini terakreditasi B dan diupayakan menjadi A. Diakui Prof. Basri Modding, bahwa di dalam mewujudkan obsesi mulia universitas berkelas dunia sebagai perguruan tinggi yang menyandang misi pendidikan dan dakwah, ke depan UMI perlu investasi bidang informasi dan teknologi (IT). Pertimbangannya, saat ini teknologi Informasi merupakan senjata memenangkan persaingan.

Basri Modding menandaskan, pihaknya akan berupaya ekstra, bagaimana kelak agar teknologi informasi di setiap fakultas dapat terwujud.

Melalui teknologi informasi, kita jadikan wadah sosialisasi berbagai program UMI, terutama upaya pembentukan karakter mahasiswa melalui pendidikan di Pondok Pesantren Padang Lampe, Pangkep. ”Prinsipnya, kita ingin lebih optimalkan sosialisasi ke publik, bahwa jika ingin mengubah karakter seorang anak, agar lebih memahami nilai Islami menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, solusinya ada di UMI karena ditunjang wadah pendidikan Pesantren Padanglampe UMI,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Kopertis IX, Prof Jasruddin menegaskan, untuk mewujudkan cita-cita universitas berkelas dunia, butuh pengakuan dari luar institusi yang bersangkutan. ”Berbagai syarat mutlak yang wajib dipenuhi menuju universitas berkelas dunia. Termasuk

Basri Modding Gantikan Masrurah Jadi Rektor UMI Makassar

perlunya reputasi akademik,reputasi kinerja alumni, rasio dosen dan mahasiswa serta rasio jurnal. Pokoknya, simbol-simbol kualitas sebuah perguruan tinggi harus benar-benar jadi perhatian serius,” tandas Jasruddin.

Prof Jasruddin yang juga mantan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM) itu mengaku sangat setuju, jika ke depan peran teknologi informasi di UMI benar-benar optimal dalam proses pendidikan dan dakwah.

Pertimbangannya, UMI lebih berkualitas, karena akan melahirkan alumni yang jauh lebih berakhlakul karimah.

Sebelumnya Rektor UMI masa amanah 2010-2018, Prof Masrurah Mochtar, berpesan agar Rektor yang baru mencintai pekerjaan dan ikhlas dalam bekerja.

Dengan demikian, akan selalu merasa senang dalam menjalankan amanah.

Masrurah yakin dan optimis, Basri Modding bisa amanah dalam menjalankan tugas dan dapat membawa UMI menuju World Class University.

“Selalu saya katakan, jaga amanah ini karna ini adalah titipan dan kepercayaan yang bukan hanya dari sivitas akademika UMI tapi juga dari Allah SWT. dan tetaplah melanjutkan apa yang telah kami programkan”, ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Masrurah Mokhtar juga memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh undangan yang hadir.

Mantan rektor dua periode ini juga

menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh stakeholders UMI jika terdapat khilaf selama 8 tahun memimpin UMI. “Alhamdulillah, saya bisa meninggalkan amanah sebelumnya dengan senyuman.

Apa yang saya lakukan selama ini jika ada khilaf, mohon di maafkan”, tutupnya.

Di akhir sambutannya, Prof Masrurah membacakan tiga puisi. Satu untuk dirinya, satu untuk pendamping setianya dan puisi Kampus Hijau, karya Udhin Palisuri (almarhum). Diakuinya, salah satu dari puisi yang dibacakan itu, buah goresan tangannya usai salat subuh. Karyanya tuntas disertai linangan air mata.* Guna mempercepatkan gerakan mewujudkan cita-cita sebagai universitas dunia, Prof Basri pun hanya sepekan seusai dilantik langsung melengkapi kabinetnya dan melantiknya. Mereka terdiri atas Dr. Ir. H. Hanafi Assad MT (mantan Dekan Teknik) sebagai Wakil Rektor I, mantan Ketua LPMD Prof. Dr. H. Salim Basalamah SE, MSi sebagai WR II, guru besar Hukum UMI. Prof. Dr. H Laode Husein SH, MH sebagai WR III, Drs. KH. Zain Irwanto MA tetap menjabat WR IV dan Prof. Dr. Hatta Fattah MS sebagai WR V yang selama ini aktif sebagai salah seorang pengurus Yayasan Wakaf UMI. Sedangkan mantan WR III UMI Makassar, Prof. Dr. H Syahnur Said MS dipercayakan menjabat Ketua LP2S sedang mantan WR I, Prof. Dr. H Ahmad Gani SE, MSi sebagai Ketua LPMD. (*)

DINAMIKA INDONESIA

JURLAN EM SAHO’AS-DKI EDISI 165 TAHUN XIV 2018

5

LAPORAN DAERAH

Murdan Resmi PAW Yani

DPRD Pasangkayu kembali menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pengambilan sumpah janji Anggotan DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019, Rabu, 5 September.

Ketua PDRD Pasangkayu, sekaligus pimpinan sidang, Lukman Said, mengatakan, Pengambilan sumpah Anggota DPRD PAW dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sulbar nomor 188 tanggal 3 Agustus 2018 perihal peresmian dan pemberhentian Yani Pepi Adriani dari kedudukan sebagai Anggota DPRD. Kegiatan itu sekaligus mengangkat Murdan Halilu sebagai Anggota DPRD Pasangkayu, sisa masa jabatan 20142019, berdasarkan keputusan Gubernur Sulbar nomor 188 tanggal 29 Agustus tahun 2018.

6

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

"Hari ini Murdan Halilu resmi menjadi anggota dewan. Dan atasnama pimpinan serta Anggota DPRD Pasangkayu yang selama empat tahun ini telah bersama, dirinya mengucapkan terimakasih kepada Yani Pepi Adriani yang sudah mengabdikan diri di DPRD Pasangkayu untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pasangkayu yang kita cintai ini" tutur Lukman Said.

Di kesempatan tersebut, Lukman Said berharap, agar anggota Legislatif di Pasangkayu, tidak melakukan tindakan gratifikasi dengan OPD, karena riskan berbenturan hukum, sehingga apa yang terjadi di Kabupaten lain dimana menjadi tersangka oleh KPK, tidak terjadi di Kabupaten paling Utara di Sulbar ini.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Pasangkayu, Muh. Saal, mengatakan, bahwa PAW bagi Anggota DPRD merupakan proses politik yang harus

DINAMIKA INDONESIA

dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kelengkapan keanggotaan.

"Atasnama pribadi dan Pemda, dirinya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yani Pepi Adriani yang telah diberhentikan dan atas pengabdiannya selama menjadi Anggota DPRD selaku menjadi mitra Pemda. Semoga Allah Azza Wa Jalla memberikan ganjaran berupa amal ibadah atas segala bentuk pengabdian yang telah diberikan untuk daerah" ucap Muh. Saal.

Dirinya berharap kepada Murdan agar segera menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan dan tata tertib yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memperkuat kinerja DPRD selaku mitra Pemda.

ERWIN-DKI

LAPORAN DAERAH

H. MUHAMMAD TAUFAN PAWE - H. PANGERANG RAHIM WALIKOTA DAN WAWALKOT PAREPARE

Dilantik 31 Oktober 2018

Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Parepare terpilih periode 2018-2026, HM Taufan Pawe dan Pangerang Rahim akan dilantik akhir bulan ini, 31 Oktober 2018.

I

nformasi ini dibenarkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono yang dihubungi.

Pelantikan sejumlah kepala daerah terpilih di Sulsel kata dia bertahap. Sesuai usulan, telah dilantik pada 26 September lalu beberapa pasangan terpilih, seperti Bone, Sinjai, Bantaeng dan Palopo.

“Rencananya pada pelantikan tahap dua akan digelar 31 Oktober nanti. Ini ada dua daerah. Masingmasing paslon terpilih di Parepare dan Enrekang,” ungkapnya.

Sumarsono melanjutkan untuk Parepare dan Enrekang memang sudah habis masa jabatan Wali kota dan Bupatinya masingmasing sebelum pelantikan.

Khusus Enrekang berakhir 17 Oktober masa jabatannya. Dan Parepare, masa jabatan Wali kotanya berakhir 30 Oktober.

“Parepare ini unik karena masa jabatannya habis hanya berselang sehari sebelum dilantik. Jadi nanti Sekkot Parepare yang akan menjadi pelaksana harian (Plh) Wali kota. Dia hanya menjabat sekitar 10 jam,” bebernya.

Sementara untuk daerah lain, akan dilantik pada tahap III. Ini akan digelar pada Desember nanti. Masih ada beberapa

daerah yang akan menyusul di pelantikan tahap III. “Termasuk Sidrap,” terangnya.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengaku belum mengetahui bila ada perubahan jadwal pelantikan.

Kata dia, usulan awal untuk pelantikan tahap kedua baru akan digelar Desember nanti.

“Itu sesuai surat kami. Namun bila Kemendagri mempercepat tentu lain lagi. Tetapi kami belum mendapat suratnya,” terangnya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Parepare, Amarun Agung Hamka juga mengatakan belum mendapat informasi resmi. Pihaknya sejauh

ini menunggu pemberitahuan dari Pemprov.

“Memang ada kabar akan dipercepat. Tetapi kami sekali lagi menunggu surat resmi,” terangnya.

Pada pilwalkot Parepare lalu, Taufan Pawe yang berpasangan dengan Pangerang Rahim menjadi pemenang. Paslon petahana ini mengalahkan palson Faisal Andi Sapada-Asriady Samad.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sudah menetapkan paslon Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP) sebagai paslon terpilih pada 12 Agustus lalu. Penetapan ini pasca ditolaknya gugatan sengketa pilwalkot Parepare di Mahkamah Konstitusi. (RSC.MS)

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

7

LAPORAN DAERAH

BONE PEROLEH JATAH 271 PNS Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dalam penerimaan PNS tahun 2018 ini akhirnya mendapat kuota pegawai sebanyak 272.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, H.Andi Surya Darma, SE, M.Si didampingi Kepala BKPSDM Drs.Andi Islamuddin, Asisten III Setda Bone H.Asriadi Sulaiman, S.Ip, M.Si., dan Sekretaris Dinas Pendidikan Bone Drs.Nursalam, M.Pd., di ruang kerja Sekda Bone yang dihadiri sejumlah awak media mengatakan, berdasarkan keputusan Kemenpan nomor 452 tahun 2018 tentang kebutuhan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Bone mendapat jatah ASN untuk tahun 2018 sebanyak 272 orang.

Formasi dari jatah tersebut meliputi 170 jalur khusus untuk guru eks kategori II yang tak lulus ditahun 2013, sementara untuk jalur umum sebanyak 50 untuk

formasi kesehatan dan 52 orang untuk formasi hukum (teknis).

Menurut A.Surya Darma yang sering disapa sapa Puang Cicu, syarat utama eks kategori II untuk guru harus berumur maksimal 35 tahun sementara ijasah S1 yang disandangnya tertanggal dikeluarkan maksimal September 2013.

Kepala BKPSDM Bone A.Islamuddin saat dimintai komentarnya mengatakan, dengan adanya kouta ASN Bone maka

pihaknya akan bekerja ekstra dan tidak lagi mengenal hari libur, pasalnya untuk kategori guru honorer pemberkasannya harus selasai tepat waktu dan akan berakhir pada 14 November 2018 untuk dikirim datanya ke Menpan Jakarta.

"Untuk mendapatkan informasi akurat terkait rincian formasi kuota CPNS lainnya, silahkan buka website resmi Bone.go.id dan website resmi BKPSDM," tandasnya. EDYS-AJE-DKI

Kasat Lantas Polres Bone Kunjungi Korban Kebakaran kepada warga berupa beras dan bahan sembako lainnya AKP Muhammad Yusuf mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas musibah yang menimpa para korban kebakaran.

Kasat Lantas Polres Bone AKP Muhammad Yusuf, SH, MH bersama personil Lantas Polres Bone mengunjungi para korban bencana kebakaran sebagai bentuk kepedulian atas musibah yang menimpa mereka, di Desa Cakke Bone Kecamatan Awangpone Kabupaten

8

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Bone, awal September lalu. Kunjungan itu dilakukan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas yang ke-63 di Mapolres Bone.

Dalam kunjungan itu AKP Muhammad Yusuf menyerahkan bantuan kebakaran

DINAMIKA INDONESIA

"Kegiatan ini adalah wujud kepedulian dalam rangka membantu sesama manusia yang berada dalam kesulitan, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia manusia yang mampu memanusiakan manusia," kata Muhammad Yusuf.

EDYS-AJE-DKI

LAPORAN DAERAH

MEMBENAHI TOWER MENGHALANGI MASJID Telan 3 Korban , 2 Tewas

dihimpun di TKP, ketiga mahasiswa ini sedang memanjat tower yang diperkirakan ketinggian 30 meter, mereka bermaksud menurunkan tower itu karena menghalangi pembangunan mesjid.

Saat berada diatas tower ketiga mahasiswa sedang menurunkan ujung tower menggunakan bambu yang masih mudah, namun tiba-tiba bambu yang digunakan itu patah sehingga tak mampu tertahan dan akhirnya runtuh.

"Saat runtuh ketiga korban tak mampu melepaskan diri dari tiang karena tali yang digunakan sebagai pengaman sulit dilepaskan sehingga semuanya ikut terjatuh dan tertimpa tiang tower," ungkap salah seorang saksi mata warga setempat.

D

ua dari tiga mahasiswa STKIP Muhamadiyah Watampone yang bermaksud membenahi tower yang menghalangi kegiatan pembangunan masjid akhirnya meninggal dunia setelah bamboo penyangga yang digunakan patah dan sabut pengaman yang terpasang di tubuh mereka tidak berfungsi baik, mengakibatkan ketiganya ikut roboh dengan tower setinggi 30 meter. Kedua korban yang tewas, satu meninggal di tempat, satunya lagi meninggal di rumah sakit sedang seorang lagi tengah dirawat intensif karena mengalami luka

berat.

Peristiwa naas yang menimpa ketiga mahasiswa tersebut mengalami kecelakaan saat bekerja manjat tower yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Selasa pekan lalu sekira pukul 14.00 Wita.

Akibat kecelakaan tersebut seorang meninggal ditempat bernama Akbar dengan luka patah dan pecah pada bagian kepala, sementara Safrijal meninggal keesokan harinya sedang Ampang masih kritis dan mengalami luka parah pada kaki sebelah kiri dan sementara masih dirawat dengan intensif di UGD RSUD Tenriawaru Bone.

"Betul korban kedua meninggal esok harinya dan sudah dibawa kerumah duka untuk dimakamkan, sementara satu korban lainnya masih kritis,"Kata Jamaluddin.

Ketiga mahasiswa tersebut diketahui adalah Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) STKIP Muhammadiyah Bone bernama Muh. Akbar, Safrijal dan Rahmatun Nair alias Ampang.

Musibah yang menimpa ketiga mahasiswa tersebut tengah ditangani SPKT Polres Bone yang telah mengunjungi TKP untuk melakukan Identivikasi dan mencatat keterangan saksi-saksi.

Dari berbagai informasi yang berhasil

EDYS-AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

9

KASUS

D

ROY SURYO TERPASUNG TAGIHAN KEMENPORA

alam surat Kemenpora bernomor 5-2-3/SET. BIII/V/2018 tertanggal 1 Mei 2018, Roy dinyatakan belum mengembalikan 3.226 unit barang milik negara yang merupakan aset Kemenpora. Melalui surat yang ditandatangani Sesmenpora Gatot S Dewa Broto itupun, Kemenpora meminta agar untuk mengembalikan aset-aset tersebut.

Surat Kemenpora tersebut tersebar kepada publik, terutama di media sosial.

Hal ini membuat nama politisi partai Demokrat tersebut santer dibicarakan.

Pengacara Roy Suryo, Tigor Simatupang mengungkap, Roy juga sampai diminta mengembalikan aki bekas. "Yang benar saja.Masa menteri bawa-bawa aki bekas sih," kata Tigor, dihubungi IDN Times, Sabtu pekan lalu.

Dia juga mempertanyakan angka Rp9 miliar yang disebut sebagai jumlah barang yang dituding dibawa kliennya.

Berdasarkan data yang dilihat IDN Times, salah satu barang yang diminta agar dikembalikan Roy Suryo adalah kamera CCTV.Diketahui kamera CCTV Cable Video 25m seharga Rp15.000 menjadi salah satu barang dengan harga termurah yang belum dikembalikan Roy. Ada 24 unit CCTV Cable Video 25m yang harus dikembalikan Roy dengan nilai total 210.000 rupiah. Selain itu CCTV 1000 MA12v dengan harga satuan Rp27.000 juga masuk dalam list barang yang harus dikembalikan Roy. Jumlah unit untuk barang yang satu ini sebanyak 28 unit.

Tak hanya itu, ada beberapa barang perintilan lainnya yang masuk daftar, mulai dari antena, peralatan video, baterai kamera, sepatu boot, hingga aki bekas.

10

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Tak hanya barang-barang dengan harga murah, sejumlah aset dengan harga mahal juga ada di daftar aset Kemenpora yang disebut belum dikembalikan Roy. Antara lain, kamera Nikon D-80035 9x240 senilai Rp46,5 juta, meja rapat senilai Rp70,4 juta, hingga peralatan pemancar seharga Rp106,88 juta.

Dan, item barang yang paling mahal yang belum dikembalikan Roy adalah spring bed dengan merek ternama beserta bantal seharga Rp175,72 juta.

Dalam surat Kemenpora didaftarkan ada 3.174 unit aset negara yang belum dikembalikan Roy Suryo. Total nilai dari seluruh unit tersebut sejumlah Rp8,51 miliar.

Beberapa barang yang turut masuk kedalam daftar seperti meja rapat, perabotan, kasur, alat-alat elektronik, kamera, lensa kamera, tas kamera, Wah, kapan dikembalikannya ya?

Pengacara Roy, Tigor Simatupang

DINAMIKA INDONESIA

mempertanyakan angka Rp9 miliar yang disebut Sesmenpora Gatot S Dewa Broto. Diapun menjabarkan apa sebetulnya yang terjadi.

"Jadi, Badan Pemeriksa Keuangan bertanya kepada Kemenpora: belanja sekian miliar rupiah (Rp8,51 miliar), mana barang-barangnya. Lalu dijawab Kemenpora: Dibawa Pak Roy. Jadi, itu pertanyaan BPK, bukan langsung ke Roy, melainkan ke Kemenpora," tegasnya.

Dia mengakui, belanja itu memang terjadi saat Roy menjabat sebagai menpora.Namun, dia menegaskan barang-barang itu seharusnya menjadi tanggung jawab Kemenpora.

"Yang belanja siapa, yang ditagih siapa. Praduga kami, ya ada oknum Kemenpora yang bermain. Yang pasti Roy tidak membawa semua barangbarang itu," kata dia.

Salah satu item yang ditanyakan BPK itu, kata Tigor adalah aki bekas." Masa

KASUS

menteri bawa-bawa aki bekas sih. Kan, ya benar saja. Itu kan barang bekas.

Jangankan menteri, kita orang biasa saja kalau pindah kontrakan, malas kan bawa barang-barang bekas," tegasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, Roy tidak membawa "orang"nya ketika menjabat sebagai menteri.Semua pengolaan, termasuk aset, dipercayakan kepada ajudan dan orang-orang Kemenpora.

Surat dengan kop Kemenpora tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Surat yang tertanggal 3 Mei 2018 itu ditujukan kepada Roy Suryo.

Ternyata, surat tersebut adalah surat tagihan untuk Roy Suryo.

Pasalnya, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu ternyata belum mengembalikan ribuan aset negara.

Barang milik negara (BMN) yang belum dikembalikan Roy Suryo tepatnya berjumlah 3.226 unit.

Barang-barang tersebut adalah aset Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berikut kutipan isi surat itu:

"...kami sampaikan pemberitahuan kepada Bapak (Roy Suryo).

Bahwa Tim Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam tiga bulan terakhir ini ternyata masih memunculkan adanya BMN milik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dianggap masih belum dikembalikan sebanyak 3.226 unit." "...mohon kiranya Bapak bersedia mengembalikan Barang Milik Negara yang saat ini masih tercatat sebagai Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga Agar kami dapat melaksanakan inventarisasi sehingga akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku."

Permintaan pengembalian BMN ke Roy Suryo itu didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Surat Menteri

Pemuda dan Olahraga Nomor 1711/ MENPORA/INS/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengembalian Barang Milik Negara.

Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengkonfirmasi hal ini, Selasa (4/9/2018) sore.Ia membenarkan adanya surat tersebut.

"Surat itu betul adanya," ujar Gatot.

Meski demikian, Gatot merasa heran mengapa surat tersebut baru ramai diperbincangkan di media sosial saat ini.

Padahal, ia mengirimkan surat tersebut pada Mei lalu.

Hingga saat ini, Gatot mengaku, belum ada satu pun barang yang dikembalikan oleh Roy Suryo.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPK terkait hal itu.

Selain itu, Kemenpora akan berupaya terus menagih politisi Partai Demokrat itu untuk segera mengembalikan barang-barang milik negara.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

11

MEDSOS

HOAX SUDAH MASUK JARINGAN BISNIS INDUSTRI MUI Makassar Seminar Propoganda Agama di Medsos

H

oax atau berita fitnah sudah sangat mengancam kehidupan ummat manusia, khususnya generasi muda Indonesia. Bahkan, memasuki tahun politik di tahun 2018 ini suasananya makin menegankan dan sudah sangat menprihatinkan keutuhan negara, apalagi media sosial sangat efektif di dalam mempengaruhi dan mendapatkan dukungan sebanyakbanyaknya. Medsos sangat cepat mempengaruhi pandangan dan pemikiran seseorang.

Masalahnya adalah ketika medsos jadi ajang propaganda agama yang cenderung mengabaikan tatakrama, etika, budaya dan akhlakul karimah, bahkan agama dijadikan alat untuk meloloskan diri dari sebuah ambisi dan kepentingan pribadi bersangkutan.

Guna memposisikan kembali pemanfaatan medsos dalam rangka membangun peradaban umat dan masa depan bangsa dan negara, maka kondisi saat ini mendorong Majelis Ulama Indonesia sebagai pengayom ummat melakukan pencegahan atau mangkal penyebaran berita hoaks di Medsos, lewat kegiatan dialog keummatan yang digelar MUI Kota Makassar dalam bentuk diskusi public menghadirkan tiga narasumber yang sudah sangat terkenal di tengah publik sebagai pakar komunikasi dan akademisi, masing-masing Dr Firdaus Muhammad, akademisi Universitas Negeri Makassar (UNM) Alauddinyang juga Ketua Komisi

12

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Dr Firdaus Muhammad, akademisi Universitas Negeri Makassar (UNM) Alauddin yang juga Ketua Komisi Infokom MUI Makassar, Dr Arnidah akademisi UNM dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah serta Dr. Mulyadi pakar komunikasi sosial dan pengamat media dari Unhas foto bersama Ketua Umum MUI Kota Makassar DR. K.H. Baharuddin As. Seusai diskusi publik yang dipandu Sekretaris Komisi Infokom MUI Makassar H. Jurlan Em Saho’as yang dilangsungkan di lantai 3, balroom Balaratte, Hotel Agraha, Jl Andalas, Kota Makassar, Sabtu (22/9/2018) siang lalu.

Infokom MUI Makassar,, Dr Arnidah akademisi Universitas Negeri Makassar yang juga dikenal sebagai Ketua Masyarakat Anti Fitnah dan Dr. Mulyadi pakar komunikasi sosial dan pengamat media dari Unhas.

Diskusi publik yang dipandu Sekretaris Komisi Infokom MUI Makassar H. Jurlan Em Saho’as diikuti sekitar 250 peserta yang berlangsung di lantai 3, balroom Balaratte, Hotel Agraha, Jl Andalas, Kota Makassar, Sabtu (22/9/2018) siang lalu.

Mengawali pembicaraannya, Firdaus Muhammad mengungkapkan, diskusi publik ini sangat perlu dilakukan guna mengangkat isu propaganda agama di media sosial (Medsos) agar publik lebih cerdas lagi.

"Kita berharap masyarakat lebih cerdas, tapi yang lebih penting yang menyebar informasi. Ini juga para elit agar diharap mengedukasi masyarakat," kata Firdaus.

Mnurut Firdaus yang lebih utama sekarang ialah, elit politik yang secara

DINAMIKA INDONESIA

kasat mata di Medsos sepertinya saling menyerang dan masyarakat ikut menyebarkan itu.

Ditambah lagi, masyarakat yang telah menerima informasi saling serang para elit politik ini menelan mentah-mentah dan juga ikut menyebarkan hal tersebut.

"Makanya dengan diskusi masyarakat bisa lebih cerdas lagi, karena sumber hoax yang kebanyakan datang dari elit politik ini bisa tersaring," lanjut Firdaus.

Tujuan MUI melalui diskusi ini, kata Firdaus, adalah salah satu ikhtiar untuk mengedukasi kepada masyarakat agar semakin cerdas melihat informasi.

"Saya kira hari ini dengan hadirnya para guru, anak sekolah dan dari media agar dari diskusi ini menjadi agen agar bisa ingatkan yang lain," ujarnya.

Dr. Armidah dalam uraiannya mengatakan, 90 persen pesan atau informasi yang kita terima selama ini, baik dalam bentuk kalimat, foto dan

MEDSOS Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya dalam agama tentang bisnis fitnah yang disebut hoax ini,” ungkapnya.

Ketua Komisi Infokom MUI Kota Makassar foto bersama panitia dan peserta dialog public MUI Kota Makassar.

video, adalah berisi hoax atau fitnah.

Berita fitnah sangat membahayakan karena dilakukan secara massif oleh orang-orang atau pihak yang sengaja memanfaatkan media sosial menebar kebencian, menghujat dan melakukan propaganda terhadap lawannya atau orang yang tidak disukainya.

Menurutnya, berita fitnah ini akan cepat jadi viral apabila yang melakukan seorang tokoh panutan dan publik figure. Orang akan cepat percaya jika isu propaganda itu dilakukan oleh seseorang yang dikenal memiliki jabatan atau seorang tokoh berpengaruh, termasuk seorang guru besar.

“Bahayanya hoax ini karena sering justru tokoh panutan itu yang sadar atau tidak sadar ikut menebar berita hoax itu,” ungkap Armidah serius sembari menyebut sejumlah pengalamannya dengan guru besar yang menyandang professor di kampus.

tua mau jadi contoh teladan, agar di dalam ber-medsos ria tidak latah dan ikut di dalam menyebar berita fitnah yang mengandung hujatan dan propaganda.

“Kita jangan langsung menshare atau memposting gambar yang kita terima sebelum mengecek terlebih dahulu kebenarannya, yang di dalam agama disebut tabayyun atau konfirmasi,” tandasnya.

Diakui Armidah, menariknya hoax atau fitnah ini sudah memasuki industry bisnis, sudah diperdagangkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan dipihak lain mereka yang memang menjadikan hoax di medsos sebagai peluang bisnis yang cukup besar keuntungannya.

Sementara Dr. Mulyadi mengawali uraiannya dengan memaparkan latar belakang sejarah dijadikannya propaganda sebagai alat komunikasi yang berawal dari zaman kekaisaran Raja Romawi. Di masa itu propaganda sebagai alat komunikasi untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu digunakan untuk menyampaikan ayat-ayat Tuhan yang terkandung dalam kitab suci mereka, untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat mengamalkan ajaran agama yang dianut.

Tugas suci yang diambang para pemuka agama dan orator itu lanjutnya, nanti bergeser setelah propaganda sudah dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain dan mendapat dukungan kekuasaan pemerintah. Propoganda sudah bergeser perannya di tangan orangorang atau pihak yang mendambakan pengaruh dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam rangka duduk sebagai penguasa atau pemegang kebijakan publik.

Dialog publik yang berlangsung seru danmendapat perhatian serius ini berakhir setelah peserta diberi kesempatan menyampaikan tanggapannya. Mereka berasal dari kalangan media, pendidik, muballik dan pengurus MUI sendiri. AJE-DKI

Kita bisa membayangkan lanjutnya, jika yang menyebar hoax itu seorang guru besar sudah pasti semua orang lanfgsung percaya.

Terkait dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung menggunakan medsos sebagai media propaganda yang bernuansa agama kata ketua Masyarakat Anti Fitnah itu, diharapkan para tokoh bangsa, pemuka agama, publik figur, termasuk guru dan orang

Tampak Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel Anwar Sanusi bersama pengelola media, pendidik, pengurus Osis, dan pengurus MUI se Kota Makassar sangat antusias mengikuti dialog public propaganda agama di medsos.

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

13

KORUPSI

41 ANGGOTA DPRD MALANG DITANGKAP KPK

Dikhawatirkan Pemerintahan Lumpun, Hanya Sepekan PAW Dilantik

S

ebanyak 41 dari total anggota DPRD Kota Malang di Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015.

14

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Delapan belas orang ditetapkan tersangka terlebih dahulu. Bahkan kursi jabatan ketua DPRD harus berganti tiga kali karena dua ketua sebelumnya, Arief Wicaksono, dan ketua pengganti, Abdul Hakim, menjadi tersangka. Keduanya adalah politikus PDIP. Sugiarto, anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari PKS, mencium aroma konspirasi politik. Ia mengaku tidak menerima uang sepeser pun dari kasus ini. Namun namanya disebut oleh Arief Wicaksono dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surabaya.

"Dalam sebuah lembaga pasti ada yang baik dan buruk tapi kalau dipukul rata,

DINAMIKA INDONESIA

ya, dalam konteks tertentu saya terzalimi.

Seperti ada konspirasi politik; kalau seperti ini kota Malang rugi besar. Tiba-tiba dipukul rata. Ini tidak bisa digeneralisir," kata Sugiarto.

Ia pun blakblakan tentang uang suap itu.

Menurutnya, uang suap diterima oleh Arief Wicaksono yang saat itu menjabat sebagai ketua DPRD. Uang itu kemudian diserahkan kepada masing-masing ketua fraksi dan pimpinan DPRD. Sugiarto mengaku tidak menerima uang itu.

"Katanya berjamaah; semua dapat. Saya gambarkan ini estafet uang itu ada yang dipotong, ada yang sampai ada yang tidak sampai. Ketua fraksi saya tidak datang saat itu. Yang nuduh saya cuma Pak

KORUPSI

Arief, padahal saya tidak menerima yang diberikan Pak Arief," kata Sugiarto.

Konspirasi politik, katanya, bisa saja terjadi dalam kasus itu. Namun ia menyayangkan proses sapu bersih anggota DPRD seperti yang terjadi sekarang Sebab pemerintahan dan proses pembangunan serta pembuatan kebijakan akan macet jika gedung DPRD kosong tanpa anggota.

"Ada banyak hal yang harus dikerjakan.

Faktor kebijakan Kota Malang hancur karena (hampir) semua (anggota DPRD Kota Malang) dibawa KPK. Katanya, ini potong satu generasi; harapannya generasi lama hilang, generasi baru akan baik. Siapa yang menjamin," ujar Sugiarto.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kota Malang, Choeroel Anwar memastikan, 22 anggota DPRD yang dipanggil KPK ke Jakarta akan mengikuti proses hukum dengan baik. Semua, katanya, mengaku pasrah dan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Saya kira hanya KPK dan teman-teman (18 tersangka awal) yang tahu. Kita tidak boleh mengandai-andai. Nanti saya bilang

A, di sana bilang B dan C. Kita punya kewajiban untuk proses hukum ini tetap diikuti," kata Choeroel.

Politikus Partai Golkar itu menganggap wajar kalau sebagian kalangan berspekulasi tentang penetapan tersangka secara massal itu: penegakan hukum hingga konspirasi politik. Namun satu hal yang pasti, katanya, jika sebagian besar anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka, proses pemerintahan di Kota Malang akan berhenti.

"Pemerintahan itu harus tetap jalan, yang terpenting kita memikirkan proses pembangunan untuk Kota Malang.

Wartawan bisa meraba ini apa murni hukum atau ini konsprasi politik. Tapi ini adalah risiko pekerjaan resiko tugas mana hukum mana intrik, kalian yang tahu," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan membuat kebijakan yang bersifat diskresi untuk mengatasi kekosongan sebagian besar DPRD Kota Malang. Sebab DPRD tidak bisa mengambil keputusan, misal tentang

APBD, karena tidak quorum.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan kebijakan diskresi kepada kepala daerah agar mengambil kebijakan dan roda pemerintahan dengan baik.

Karena, sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 20142019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pemerintah Kota Malang tahun 2015.

"Kami mengeluarkan diskresi dengan mengeluarkan UU tadi, memberikan kewenangan kepada gubernur untuk terlibat, kemudian bisa melakukan peraturan aturan bupati atau wali kota tanpa persetujuan DPRD," ujar Tjahjo.

Dari laman setkab.go.id, menurut UU ini, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk: a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b.

Mengisi kekosongan hukum; dan c.

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

15

SOSOK

Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi dimaksud meliputi: a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan; b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. Pengambil keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

"Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik," bunyi Pasal 24 UU ini.

Atas perbuatannya 22 anggota DPRD Kota Malang, periode 2014-2019, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dan pasal 12 B UU nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Dengan tertangkapnya 41 anggota DPRD Malang itu maka Plt Ketua DPRD Abdurochman akhirnya melantik 40 orang anggota DPRD Kota Malang hasil Pengganti Antar Waktu (PAW), Senin lalu. Pelantikan itu kurang dari seminggu dari penahanan anggota DPRD yang bernasib malang itu.

Pelantikan anggota DPRD Kota Malang dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jatim Soekarwo, pejabat pemkot Malang, serta perwakilan 10 partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang.

Gubernur Jatim, Soekarwo berpesan agar 40 anggota DPRD baru menjaga integritas dalam bekerja sehingga bisa menghasilkan kinerja yang bagus. “Kalau dari sisi pelayanan masyarakat sudah sangat bagus. Hanya masalah integritas yang masih perlu ditingkatkan,� kata Soekarwo.

Anggota DPRD Kota Malang hasil PAW yang dilantik berasal Fraksi PDI-P sebanyak 9 orang, PKB 5 orang, Partai Golkar 5 orang, Partai Demokrat 5 orang dan Partai Gerindra 4 orang. Selain itu ada dari PKS 3 orang, PPP 3 orang, Partai NasDem 1 orang, Partai Hanura 2 orang, dan dari PAN 3 orang.* AJE-DKI

16

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

DAFTAR 22 ANGGOTA DPRD KOTA MALANG JADI TERSANGKA: 1. Arief Hermanto 2. Teguh Mulyono 3. Mulyanto 4. Choerol Anwar 5. Suparno Hadiwibowo 6. Imam Ghazli 7. Mohamad Fadli 8. Aisa Iriani 9. Indra Tjahjono 10. Een Embarsari 11. Bambang Triyono 12. Diana Yanti 13. Sugiarto 14. Afdhal Fauza 15. Syamsul Fajrih 16. Hadi Susanto 17. Eni Farida 18. Sony Yudiarto 19. Harun Prasojo 20. Teguh Puji Wahyono 21. Choirul Amri 22. Ribut Harianto Daftar Anggota DPRD Malang Hasil PAW Dilantik :

PDIP Retno Mastuti, Heri Suyanto, Bambang Heri Susanto, Luluk Zuhriyah, Sutikno, Rusman Hadi, Sugiono, Edy Hermanto, dan Yusana Intiyaswati.

Partai Demokrat Nawang Nugraning Widhi, Sulastri, Nanik Qurrata Akyunin, Arif Darmawan, dan Fransiska Rahayu Budiwiarti.

Golkar Arief Budiarto, Musolli, Eddy Widjanarko, Budianto, dan Retno Sumarah.

Partai Gerindra Dharman Susanto, Moch Andhi Mochsoni, Moch Ula, dan Andri Wiwanto.

PPP Joko Supriono, Abdul Rozaq, dan Achmad Subandiri PKS Masduki, Syaiful Ali Fatah, dan Helmi Teguh Yuana PKB Abdul Wahid, Ike Kisnawati, Siti Aminah Rofii, M Taufik, dan Siswo Waroso.

NasDem Didik Suprayitno, PAN Dito Arief, Ferry Adha Adianto, dan Lookh Makhfudz, Partai Hanura R Purwono Tjokro Darsono dan Nicolia Mundzir.

KORUPSI

IDRUS MARHAM RESMI DITAHAN KPK Sebelumnya Mundur Dari Jabatan Mensos

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Idrus Marham. Mantan menteri sosial dan sekjen Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 ''Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K-4 (di belakang gedung Merah Putih KPK)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat akhir Agustus lalu.

KPK pada Jumat memeriksa Idrus dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap tersebut. Seusai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Idrus menyatakan akan menghormati proses penyidikan terhadap dirinya di KPK. ''Jadi gini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK,'' kata Idrus yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu. ''Saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada.''

Idrus telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/8). Ia diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan Johannes Budisutrisno Kotjo bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I. Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni

dari Johannes, yaitu pada NovemberDesember 2017 Eni menerima Rp 4 miliar, sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp 2,25 miliar.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Tersangka Eni juga diketahui telah mengembalikan uang Rp 500 juta kepada penyidik KPK. Usai diperiksa selama lima jam sebagai tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1, mantan Menteri Sosial Idrus Marham resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K-4 yang berada di belakang Gedung Merah Putih KPK. Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna oranye, Idrus mengaku sudah siap dengan penahanannya. "Jadi begini sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK

dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada, setelah jadi saksi tersangka, tersangka pasti ada penahanan" ujar Idrus di Gedung KPK Jakarta.

Saat ditanyakan apakah ada keterlibatan dirinya maupun Partai Golkar dalam kasus ini, Idrus belum mau berkomentar banyak. "Jadi yang saya katakan belum belum biar saja pelan-pelan sesuai ini, nanti ada tahapannya. Tidak boleh kita menceritakan sesuatu yang belum sampai pada tahapannya," kata dia.

Ia pun tak mau mengungkapkan apakah pernah dijanjikan sejumlah uang oleh Bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo. "Nanti nanti. Saya katakan begini KPK tidak mungkin mengambil langkah yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ada yaitu yang saya selalu sampaikan.

KPK punya logika hukum jangan kita melihat dari logika kita sendiri. Kita harus juga melihat dari logika hukum jadi ini tidak ada masalah," tegasnya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut keputusan menahan seorang tersangka

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

17

BPJS

tergantung hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Menurutnya, bila hasil pemeriksaan mendukung penyidikan maka penahanan bisa dilakukan.

"Kalau hasilnya mendukung rangkaian alat bukti yang lain, dan enggak perlu di anu, bisa saja hari ini ditahan," ujarnya.

Sementara Kuasa Hukum Idrus, Samsul Huda mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

Menurutnya, karena Idrus baru saja menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, sehingga beberapa hal masih mengulang dari sebelumnya.

"Karena tadi hanya pemeriksaan pertama dan beberapa hal mengulang dari sebelumnya. Untuk penahanan langsung, saya tidak tahu kalau alasan penyidik apa, tapi yang pasti ada prosedur dari KPK," kata Samsul.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan teranyar Idrus Marham.

Diduga saat menjabat sebagai PIt

18

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Ketua Umum Partai Golkar periode November sampai dengan Desember 2017 dan Menteri Sosial, Idrus diduga mengetahui dan memiliki andiI terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Johannes. Diketahui, sekitar November Desember 2017 dIduga Eni menerima Rp 4 Miliar. Lalu, sekitar bulan Maret dan Juni 2018 diduga Eni jiga menerima sekitar Rp2,25 Miliar.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Idrus juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPM/jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau 1. Selain itu, Idrus juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni sebesar 1,5 juta dollar AS yang dijanjikan Johannes apabila PPA Proyek PLTU Riau 1 berhasil dllaksanakan oleh Johannes dan kawan-kawan.

Idrus Marham adalah kelahiran Pinrang, Sulewesi Selatan, 14 Agustus 1962 lalu.

Dalam penyidikan perkara awal yang sudah dilakukan sejak 14 Juli 2018 hingga hari ini sekurangnya penyidik telah memeriksa 28 orang saksi. Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Ia mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2009-2014 pada 8 Juni 2011 dan menjadi Sekjen Partai Golkar hingga akhirnya diangkat menjadi Menteri Sosial pada 17 Januari 2018.

DINAMIKA INDONESIA

Sebagaimana diketahui Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Rabu pertengahan Januari 2018 lalu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Litbang Kompas, perjalanan karier Idrus sebagai politisi dimulai tahun 1997 sebagai anggota MPR sebagai utusan golongan.

Dia baru menjadi anggota DPR dari Partai Golkar sejak tahun 1999.

Pada Jumat 23 Agustus 2018, Idrus Marham menyatakan mundur dari kursi Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Karena Idrus Marham mengaku sudah

BPJS Pasca kasus hukumnya naik ke penyidikan, Idrus Marham langsung memundurkan diri dari jabatan Mensos. Idrus Marham langsung bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyatakan pemunduran dirinya sebagai Mensoso di Istana Presiden, Jakarta di hari yang sama.

menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) KPK pada Kamis lalu.

Mantan Sekjen Golkar itu pun menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.

Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) resmi menjadi suksesor Idrus Marham di Kabinet Kerja sebagai menteri sosial.

Kepastian itu setelah dia dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat sore.

Sosok Agus bukanlah orang baru di lingkungan partai berlambang pohon beringin itu maupun di pentas politik nasional.

pada 2004 lalu. Lalu naik kelas ke DPP menjadi Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat pada 2009-2011.

Rekor bersih Kabinet Kerja pada pemerintahan Jokowi terhenti di "detikdetik" akhir. Idrus Marham menjadi menteri pertama yang berstatus tersangka.

Presiden Jokowi menuturkan, Idrus tidak berkasus saat menjadi menteri.

"Ini kan kasus lama, ya kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018), usai pelantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial pengganti Idrus.

Kata Kartasasmita di belakang namanya sudah merujuk pada politikus senior, yakni Ginandjar Kartasasmita. Nama Ginandjar Kartasasmita sangat disegani di negeri. Dia pernah menjadi wakil Ketua MPR, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, dan jabatan strategis lainnya di pemerintahan.

Sebelumnya, Idrus mengaku mundur dari Menteri Sosial karena ingin fokus menghadapi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menyeret namanya.

Soal karir AGK di pentas politik mulai dari sebagai anggota MPR periode 19981999 dan anggota DPR RI dua (19992004 dan 2004-2009).

Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPR-RI) Bambang Soesatyo mengakui prihatin dengan masalah yang sedang dihadapi oleh eks Menteri Sosial (Mensos) Idrus Mraham. Masalah hukum Idrus Marham di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dinaikan ke tahap penyidikan.

Di Partai Golkar, Agus dipilih menjadi wakil ketua DPD Golkar Jawa Barat

"Kita hadapi saja, enggak usah rumitrumit, yang menentukan salah atau enggak salah kan pengadilan, kita ikuti," ucap politikus asal Sulsel itu.

“Sebagai sahabat, tentu kami semua prihatin dan berdoa agar Idrus dan keluarganya diberikan ketabahan dalam menghadapi persoalan ini. Kami salut dan angkat topi atas sikap ksatria yang ia tunjukan. Mengumumkan sendiri statusnya, serta mengundurkan diri baik dari jabatannya sebagai Menteri maupun sebagai pengurus harian Partai Golkar,” kata Bambang Soesatyo kepada awak media lewat pesan tertulisnya.

Padahal, lanjut Bambang Soesatyo, Idrus Marham masih bisa bertahan hingga masalah hukumnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Pasca memundurkan diri, Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Golkar langsung menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos, sebagai langkah cepat untuk menguatkan barisan memenangkan Joko WidodoMa’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti “Meskipun sebenarnya dia bisa bertahan hingga masalah hukumnya inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari itu, saya juga berharap pergantian IM dengan AGK semakin mensolidkan Golkar dalam kemenangan partai, dan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ucap Bambang Soesatyo.

Dikatakan Emrus Sihombing, keputusan Idrus Marham ini berbeda jauh dengan yang pernah dilakukan oleh rekannya Setya Novanto saat digarap oleh KPK pada kasus korupsi e-KTP. “Ini berbeda dengan Setya Novanto yang ada benjolan dan dilarikan ke RS. Ini hal yang bagus ditunjukan oleh Idrus Marham sebagai Menteri Sosial untuk menghadapi masalah hukumnya,” ujarnya.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

19

BISNIS

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, saat menghadiri peluncuran Go-Viet di Hotel Melia, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12 September 2018. Peluncuran ini memastikan layanan Go-Viet akan tersedia di 12 distrik di Ho Chi Minh City.

GO-JEK DAPAT SUNTIKAN DANA RP 29 TRILIUN Pengembangan Usaha Diluar Transportasi Go-Jek, perusahaan aplikasi berbagi tumpangan alias ride sharing, dikabarkan kembali mendapat suntikan modal sebesar US$ 2 miliar atau setara Rp 29 triliun. Seperti dilansir dari kantor berita Strait Times, Go-Jek mendapat dana segar untuk menghadapi ketatnya persaingan dengan rivalnya, Grab.

tiket bioskop.

Persaingan kian ketat setelah bergabungnya Grab dan Uber yang mengadopsi sistem teknologi dari Uber ini. Grab juga telah mendapat kucuran dana sebesar US$ 3 miliar tahun ini.

Selain di Indonesia, Go-Jek sudah merambah ke sejumlah negara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina dalam waktu dekat. Sebelumnya Go-Jek telah mendapatkan suntikan dana sekitar US$ 1,5 miliar, adapun nilai perusahaan saat ini mencapai US$ 5 miliar.

Go-Jek dan Grab tak hanya bersaing di bisnis transportasi, melainkan merambah ke sektor lain. Di antaranya adalah layanan pembayaran tagihan, pemesanan makanan hingga pembelian

20

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Presiden Go-Jek Andre Soelistyo sebelumnya mengatakan Go-Jek sedang mengembangkan bisnis lain di luar transportasi. "Kami ingin membuat perubahan di Asia dan Asia Tenggara," kata Andre pekan lalu.

Go-Viet, layanan transportasi online dari Go-Jek Indonesia baru saja diluncurkan.

DINAMIKA INDONESIA

Dalam waktu enam minggu, aplikasi ini diunduh lebih dari 1,5 juta pengguna.

"Kami percaya dengan kehadiran di Hanoi, kami bisa mencatatkan jumlah perjalanan yang lebih banyak karena akan ada lebih banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan layanan kami," kata CEO dan Co-Founder Go-Viet, Duc Nguyen dalam keterangan tertulisnya, Kamis, pekan kemarin.

Nguyen menuturkan dalam perkembangannya Go-Viet juga akan melayani Go-Car, Go-Food dan layanan uang elektronik Go-Pay. Sehingga teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan dampak yang paling besar.

BISNIS Hingga saat ini, kata Nguyen, 25 ribu mitra pengemudi sudah terdaftar di Go-Viet. "Kami juga menyediakan peluang dan akses terhadap tambahan pendapatan kepada mitra pengemudi," kata dia.

Peresmian Go-Viet dilakukan pada Selasa, 11 September 2018. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri lainnya dari Indonesia maupun Vietnam.

CEO and Founder Go-Jek, Nadiem Makarim menuturkan Go-Viet dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat di Vietnam. "Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Vietnam dan masyarakat Vietnam yang mendukung dan menyambut kami dengan hangat," kata dia.

Go-Viet merupakan operasi Internasional dari Go-Jek yang pertama kali diluncurkan. Nadiem berharap setelah Vietnam, operasi di Thailand, Singapura dan Filipina sudah masuk

dalam rencana ekspansi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan alasan wacana dibuatnya aplikasi transportasi online seperti Go-Jek dan Grab oleh pemerintah. "Ini masukan dari masyarakat," ujar dia di Jakarta Convention Center, Senin, lalu.

Budi Karya mencontohkan Pemerintah Korea Selatan yang mengakusisi perusahaan transportasi online milik swata. Dia mengatakan dengan diakuisisi oleh pemerintah, perusahaan tersebut semakin eksis. "Kami akan pelajari itu," ucap dia.

Ketika ditanya pemerintah akan mengakuisisi Go-Jek, Budi karya menjelaskan perusahaan yang dibangun oleh Nadiem Makarim itu tidak akan diambil alih pemerintah. "Kalau Go-Jek pasti tidak (diakusisi)," kata Budi Karya.

Pemerintah berencana membuat aplikasi ride sharing atau layanan berbagi tumpangan seperti Go-Jek dan

Grab. Menurut Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, mengatakan pihaknya masih menyiapkan dan membicarakan lebih lanjut terkait platform aplikasi plat merah itu.

Ia mengatakan sampai saat ini perusahaan BUMN yang baru diajak bicara yaitu Telkom. "Pak Dirjen (Perhubungan Darat) sudah menyampaikan untuk menyiapkan platform aplikasi plat merah. Kami akan sama-sama menyiapkan dengan Telkom," kasarnya gitu nah kita kan coba lakukan penyiapan bersama- sama dengan Telkom," kata di Kementerian Perhubungan, Jumat, kemarin.

Pembuatan platform tersebut salah satunya karena adanya usulan dari asosiasi pengemudi online. Sebab seringkali masalah antara pengemudi dengan pihak aplikator seperti Go-Jek dan Grab tidak menemukan titik terang.

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

21

SWASEMBADA

Dollah Mando Minta Penangkal Perbenihan Diperhatikan

SIDRAP PERTAHANKAN SWASEMBADA PANGAN

S

ehubungan dengan kegiatan Desiminasi Penyuluhan Terknologi Peningkatan Produktivitas Padi, Loka Penelitian Penyakit Tungro mengadakan Temu Lapang di Kantor Kementerian Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian Pengembangan Tanaman Pangan, Loka Penelitian Penyakit Tungro, Jalan Bulo, Dusun Lanrang, Desa Timorengpanua, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap, Rabu lalu.

Menurut Kabid Kerjasama Pendayagunaan Hasil Penelitian, Dr Agus W. Anggaran mengatakan kegiatan temu lapang ini merupakan butir Nawacita Kabinet Kerja yang dilaksanakan dalam merancang pembangunan jangka menengah dan program jangka panjang yang memiliki target untuk mencapai swasembada pangan utamanya padi, Jagung dan Kedelai secara berkelanjutan.

Berkenaan dengan kemandirian pangan kementerian pertanian bermaksud untuk terus meningkat produksi komunitas. Namun demikian, bukan berarti tidak mengalami hambatan dan tantangan dalam prosesnya, salah satunya adalah organisme pengganggu tanaman.

untuk menunjang pembangunan pemerintah daerah yang mempunyai target peningkatan swasembada pangan.

Temu lapang ini merupakan salah satu media sebagai penyalur atau memaparkan tekhnologi informasi yang bersumber dari penelitian untuk disampaikan langsung kepada penyuluh pertanian, Petani selaku praktisi agrebisnis

Dengan adanya temu lapang telah ditempuh dengan dua cara yaitu peningkatan produktivitas dan perluasan ruas tanan dan Panen.

Sementara Wakil Bupati Sidrap, H. Ir Dollah Mando mengatakan selain membahas tentang Penyakit Tungro, perlu juga dibahas penangkal perbenihan karena setiap musim tanam pasti masyarakat mengeluh dan meminta benih terbaru. Ini merupakan tantangan bagi kita semua.

Dalam perluasan ruas tanan tersebut ada upaya peningkatan produktivitas lahan melalui perluasan indeks pertanaman yang diharapkan mampu

“Jadi diharapkan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian perlu menggagas terkait benih terbaru yang mempunyai potensi hasil yang

22

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

cukup tinggi dan tidak rewel terhadap penyakit,� ungkap Dollah Mando.

Selain itu, peningkatan produksi tanaman khususnya padi Organik harus kita diperhatikan oleh lembaga penelitian. Padi organik ini perlu dijadikan sebagai percontohan di Kabupaten Sidrap.

Padi Organik ini sangat dianjurkan oleh pengendalian hama terpadu, cuma yang menjadi masalah saat ini harga tidak bersahabat di Pasaran Umum kemudian produktivitas sangat rendah dibandingkan dengan padi yang bukan organik.

Mudah-mudahan dengan adanya temu lapang pihak lembaga penelitian dapat mempertimbangkan apa yang disampaikan ini terutama penangkal perbenihan padi organik sehingga produktivitas tanaman padi bisa ditingkatkan. AJE-DKI

DAERAH

SIAP MENGABDI UNTUK MASYARAKAT Persiapan untuk maju sebagai kepala desa sudah mantap, yakin seyakin-yakinya dapat menghantar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Demikian wawancara dengan Amor, calon kepala Desa Mattirotasi, Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

P

ria kelahiran Ammani Mattirotasi, tepat hari proklamasi RI, 17 Agustus 1980, bertekad siap mengabdi untuk masyarakat sekaligus ingin menerapkan pengalamanya dalam menghantar masyarakat desa mattirotasi menjadi lebih sejahtera.

Desa Mattirotasi yang sebahagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan nelayan, menjadi

inspirasi sang calon kepala desa untuk berkifrah di pemerintah desa.

Tentu saja programnya tidak muluk-muluk, selain melanjutkan program kepala desa sebelumnya, Amor jg berkeinginan untuk lebih memodernisasi kebiasaan masyarakat dalam penggunaan alat tangkap dan sistem panen.

Keinginan Amor maju sebagai calon kepala desa bukan tanpa alasan,

MASYARAKAT PALANRO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU Mengucapkan

M. Rustam, HL Tokoh Masyarakat.

sebahagian besar masyarakat Mattirotasi meyakini jika di bawah kepemimpinan Amor Desa Mattirotasi dapat menjadi lebih baik. Maklum jiwa Amor adalah tipe pekerja. Jelas Syarif warga Ammani yang di konfirmasi di Warkop Wati, Jl. Jampu Pinrang.

Bisa d bayangkan pantai Ammani yang berada di desa Mattirotasi dulunya tdk pernah ada sentuhan, kini wilayah tersebut menjadi salah satu obyek wisata primadona masyarakat Kabupaten Pinrang. Polesan tangan dingin Amor, menjadikn obyek wisata Ammani sebagai harapan masyarakat ke depan dalam peningkatkan kehidupan ekonomi. (ANS) DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

23

GRATIFIKASI

TGB DIDUGA GRATIFIKASI RP 7,36 MILIAR Keluar-Masuk Rekening Pribadi

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi data keluar-masuk uang di rekening Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan istrinya berkaitan dengan dugaan korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara. TGB diduga menerima aliran dana divestasi periode 2009-2013.

TGB Diduga Terima Gratifikasi, Ini Duit Keluar-Masuk Rekeningnya Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, Zainul diduga menerima duit secara langsung dan tidak langsung atau gratifikasi berjumlah Rp7,36 miliar sepanjang 2009-2011. Uang itu mengalir melalui sejumlah rekening di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri,

24

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

BCA dan Citibank miliknya. Dokumen itu juga menyebut, aliran dana ke Zainul dalam bentuk penukaran valuta asing senilai US$1 juta.

KPK menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangani kasus ini.

KPK menemukan dugaan aliran dana dari PT Recapital Asset Management ke rekening Bank Syariah Mandiri milik TGB senilai Rp1,15 miliar pada 2010. KPK menduga uang itu berkaitan dengan pembelian 24 persen saham hasil divestasi Newmont oleh PT Multi Daerah Bersaing pada November 2009.

PT Multi Daerah Bersaing adalah kongsi perusahaan daerah PT Daerah Maju

DINAMIKA INDONESIA

Bersaing dan PT Multi Capital. PT Daerah Maju Bersaing didirikan pemerintah Daerah NTB serta Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, tempat tambang emas Newmont. Sedangkan PT Multi Capital anak usaha PT Bumi Resources, Grup Bakrie. Adapun Recapital Asset Management, lembaga yang diduga mengalirkan duit ke TGB, perusahaan pengelola investasi Grup Bakrie.

Aliran dana dari Recapital Asset Management merupakan salah satu hal yang ditanyakan penyelidik KPK saat memeriksa Zainul di rumah dinasnya pada pertengahan Mei 2018. Zainul diduga pernah mengirim sebagian uang itu kepada istrinya, Robiatul lebih dari Rp4 miliar selama 2009-2011.

GRATIFIKASI

Sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri (kanan), berfoto bersama dengan pemenang lelang sepatu miliknya, istri Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul, Erica Zainul Majdi (kiri), saat acara penggalangan dana di Jakarta, Jumat, 14 September 2018. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka peluncuran buku TGBNomics serta penggalangan dana untuk Lombok-Sumbawa.

Catatan lain menunjukan Robiatul membelanjakan dana kiriman Zainul untuk membeli Toyota All New Alphard.

Dana lain diduga mengalir ke rekening Erica Lucyfara Panjaitan. Ia menampung duit dari Zainul di rekening Bank Mandiri. Zainul menikahi Erica pada 2013 setelah menceraikan Robiatul.

Di rekening bekas penyiar televisi itu, terdeteksi aliran dana dari TGB sebesar US$ 67.695 dan Rp606,3 juta hingga Desember 2013.

Hasil penelusuran PPATK yang sudah disetor ke KPK, menyebut modus lain dugaan pencucian uang oleh TGB. Menurut seorang aparat hukum, Zainul diduga memanfaatkan pegawaipegawai pemerintah provinsi NTB dan ajudannya untuk melakukan transaksi atas namanya yang duitnya diduga bersumber dari gratifikasi saham Newmont. “Diduga ia juga menggunakan kerabatnya, sebagai nominee dalam sebagian transaksi,” kata sumber itu.

Ketika dikonfirmasi soal rekeningnya, TGB hanya membantah memiliki

rekening Citibank. Namun dia membenarkan dan menganggap wajar duit miliaran rupiah yang ada di rekening-rekeningnya. Dia mengatakan duit itu berasal dari penghasilannya sebagai rektor di sebuah universitas, pemilik pondok pesantren, gubernur, serta sumbangan untuk pesantrennya.

“Jadi ada pinjaman dan sumbangan, bukan dari divestasi Newmont,” kata TGB kepada Tempo, Jumat, 14 September 2018.

Dia juga tidak membantah dana di rekening Robiatul dan Erica. “Duit itu hak mereka sebagai istri,” kata TGB. Dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara makin memperlihatkan sisi gelap penjatahan saham tambang buat daerah. Melenceng dari tujuan memakmurkan rakyat, saham daerah justru diperjualbelikan secara tidak transparan. Duit hasil penjualan saham diduga menjadi bancakan pejabat daerah, sementara masyarakat setempat hanya bisa gigit jari.

Indikasi itu cukup kentara dalam kasus divestasi saham PT Newmont

pada 2009 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu, Newmont harus melepas sebagian sahamnya karena Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mematok kepemilikan saham perusahaan asing maksimal 49 persen. Kebijakan ini membuka peluang bagi daerah untuk memiliki saham Newmont.

Hanya, proses divestasi ini ditengarai berlumuran korupsi.

KPK sedang menelisik jejak aliran duit ke Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang pada masa divestasi saham Newmont. Data yang dipegang tim komisi antikorupsi memperlihatkan adanya kucuran dana ke rekening pribadi sebesar Rp 7,36 miliar pada kurun 20092011. Ada juga aliran miliaran rupiah ke rekening istri Gubernur pada kurun yang sama.

Aliran yang mencurigakan itu diduga berkaitan dengan pembelian saham Newmont oleh pemerintah daerah yang dibayar secara bertahap dengan dividen.

Proses pembelian saham diawali dengan

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

25

GRATIFIKASI

pendirian PT Daerah Maju Bersaing oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Karena tidak memiliki duit, perusahaan itu kemudian bermitra dengan PT Multi Capital milik Grup Bakrie dengan membentuk perusahaan bersama: PT Multi Daerah Bersaing.

PT Multi Daerah akhirnya mendapat 24 persen saham Newmont. Kepemilikan saham PT Daerah Maju pada PT Multi Daerah adalah 25 persen. Dengan kata lain, ketiga pemerintah daerah yang mendirikan PT Daerah Maju secara tak langsung mempunyai 6 persen saham PT Newmont. Tapi, tujuh tahun kemudian, saham daerah ini dijual lagi dengan harga jauh di bawah harga pembelian.

Komisi antikorupsi pun menyelidiki dugaan korupsi penjualan saham daerah pada 2016 atau periode kedua masa jabatan Gubernur Zainul Majdi tersebut.

Saat itu, PT Medco Energi Internasional Tbk mengakuisisi 82,2 persen saham PT Newmont, lalu mengibarkan bendera PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai penguasa baru tambang emas dan batu bara tersebut. Tak hanya mengambil saham perusahaan asing di Newmont,

26

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Medco juga mencaplok seluruh saham PT Multi Daerah Bersaing. Otomatis, saham milik daerah pun ikut dilego.

Patgulipat jual-beli saham daerah bukanlah modus baru. Kasus serupa mencuat dalam divestasi saham Kaltim Prima Coal pada 2003. Karena tak memiliki duit, pemerintah daerah Kutai Timur melalui PT Kutai Timur Energi mengalihkan hak pembelian saham di Kaltim Prima Coal senilai Rp 576 miliar ke pihak lain. Uang hasil penjualan itu tidak masuk ke kas daerah, tapi diputar di perusahaan sekuritas.

Skandal itu menyebabkan dua petinggi PT Kutai Timur Energi, Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi, masuk penjara karena terbukti merugikan keuangan daerah. Bupati Kutai Timur saat itu, Awang Faroekkemudian menjadi Gubernur Kalimantan Timur pada 2008juga sempat dijadikan tersangka.

Tapi Kejaksaan Agung belakangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus Awang tanpa alasan yang jelas.

Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan divestasi saham tambang yang memunculkan praktik kotor.

"Nasionalisasi" usaha tambang, termasuk

DINAMIKA INDONESIA

pemberian jatah saham ke daerah, menjadi mudarat jika tidak dilakukan secara transparan. Pembelian saham oleh daerah semestinya tidak boleh ditunggangi pihak swasta. Pemerintah daerah seharusnya pula dilarang menjual lagi saham itu seenaknya.

Skema "bagi hasil" seperti yang berlaku di sektor minyak dan gas sebetulnya jauh lebih transparan karena uangnya langsung ditransfer ke kas daerah.

Hanya, dua tahun lalu, pemerintah pusat juga mengalokasikan participating interest sebesar 10 persen buat daerah penghasil migas, pola yang mirip dengan penjatahan saham tambang untuk daerah.

Perlu kajian serius atas kebijakan bagibagi saham ataupun participating interest buat daerah. Tolok ukur keberhasilan kebijakan ini simpel: harus ada peningkatan pendapatan daerah dari hasil pembagian dividen. Masyarakat pun mesti mendapat manfaat secara langsung. Jika alokasi saham untuk daerah hanya menguntungkan pejabat daerah seperti yang ditengarai terjadi di Nusa Tenggara Barat, kebijakan itu perlu ditinjau lagi.* AJE-DKI

ASIAN GAMES

RP 1,5 MILYAR BONUS ATLET PERAIH MEDALI ASIAN GAMES Ditambah Rumah Tipe 36 dan Prioritas PNS

BERIKUT BESARAN BONUSNYA:

Asian Games 2018 resmi ditutup Minggu malam. Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan Presiden OCA Sheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah yang menutup sekaligus mematikan api Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK). Sebelumnya, Minggu sore, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menemui para atlet Indonesia yang berhasil menerima medali baik itu emas, perak dan perunggu.

Pada acara tersebut, Presiden Jokowi secara simbolos menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing tiga orang.

Pemerintah telah memutuskan bentuk penghargaan kepada para atlet, pelatih dan asisten pelatih yang tim asuhannya sukses meraih medali di perhelatan Asian Games 2018.

Untuk peraih medali emas akan menerima bonus uang tunai Rp 1,5 miliar, ditambah rumah tipe 36, dan mendapat "kursi" prioritas untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Untuk atlet dan pelatih ganda, beregu juga mendapatkan bonus yang besarnya ditetapkan bervariasi.

"Hari ini saya sangat senang sekali. Sore ini Asian Games akan segera ditutup, tetapi rasanya ingin pembukaan lagi. Saya ingin

naik motor lagi. Saya ingin ada tambahan 31 medali emas lagi. Saya ingin Indonesaia Raya dikumandangkan lagi dan merah putih dikibarkan lagi. Indonesia bangga dengan ketulusan hati ofisial dan pelatih. Bangga dengan perjuangan atlet," kata Presiden Jokowi.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan, pemerintah akan segara mencairkan bonus untuk para atlet peraih medali pada Asian Games 2018.

Menpora mengatakan, bonus tersebut akan dicairkan pada pekan depan.

Hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

"Bonus ini diberikan baik bagi atlet maupun pelatih dan asisten pelatihnya,� kata Menpora Imam Nahrawi.

Menpora menuturkan, seluruh bonus akan dikirim ke rekening masing-masing atlet, pelatih dan asisten pelatih.

Ia memastikan nominal yang akan diterima adalah bonus bersih tanpa potongan pajak.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bonus kepada atlet berupa pengangkatan status sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bonus rumah bagi setiap peraih medali. AJE-DKI DINAMIKA INDONESIA

1. Atlet perorangan: - Emas Rp 1,5 miliar - Perak Rp 500 juta - Perunggu Rp 250 juta 2. Atlet beregu: - Emas Rp 750 juta perorang - Perak Rp 300 juta per orang - Perunggu Rp 150 juta per orang 3. Pelatih perorangan/ ganda: - Emas Rp 450 juta - Perak Rp 150 juta - Perunggu Rp 75 juta 4. Pelatih beregu: - Emas Rp 600 juta - Perak Rp 200 juta - Perunggu Rp 100 juta 5. Pelatih untuk medali kedua dan seterusnya: - Emas Rp 225 juta - Perak Rp 75 juta - Perunggu Rp 37,5 juta 6. Asisten pelatih perorangan/ganda: - Emas Rp 300 juta - Perak Rp 100 juta - Perunggu Rp 50 juta 7. Asisten pelatih beregu: - Emas Rp 375 juta - Perak Rp 125 juta - Perunggu Rp 62,5 juta 8. Asisten pelatih untuk medali kedua dan seterusnya: - Emas Rp150 juta - Perak Rp 50 juta - Perunggu Rp 25 juta.

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

27

BULOG

Kepala Bulog Subdivre Mamuju Farid Nur (kanan) saat memantau pelaksanaan Operasi Pasar yang digelar di Pasar Sentral Mamuju, Selasa lalu.

P

BULOG GELAR OPERASI PASAR DI MAMUJU

erum Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Kabupaten Mamuju menggelar operasi pasar di daerah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) itu.

Kepala Perum Bulog Subdivre Mamuju Farid Nur Selasa mengatakan operasi pasar tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga terjadinya gejolak harga pangan di daerah itu.

"Kami gelar pperasi pasar ini sebagai upaya mengantisipasi jika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Kami berharap melalui operasi pasar ini tidak terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok di

28

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Mamuju," kata Farid.

Operasi pasar yang digelar Perum Bulog tersebut dilaksanakan di Pasar Sentral atau Pasar Lama Kabupaten Mamuju pada Selasa (4/9) mulai pukul 08.00 Wita itu terlihat warga menyerbu langsung lokasi pasar dadakan itu.

Kegiatan operasi pasar itu, kata Farid, kebutuhan pokok yang dijual Bulog di bawah harga pasaran. Untuk beras, lanjut dia, dijual dengan harga sebesar Rp8.300 per kilogram, minyak goreng Rp12.500 per liter, gula pasir Rp12.500 per kilogram dan tepung terigu dibanderol Rp8.000 per kilogram.

Warga yang datang ke Pasar Sentral Mamuju itu tampak antusias membeli kebutuhan pokok yang disediakan pihak Bulog. "Kebutuhan pokok yang kami jual pada operasi pasar ini, yakni beras, gula pasir, terigu dan minyak goreng," tutur Farid.

Sedangkan stok yang disiapkan Bulog Mamuju pada operasi pasar itu, tambah Farid, yakni beras dan gula pasir masing-masing sebanyak 500 kilogram, minyak goreng 500 liter dan 200 kilogram tepung terigu. "Harga yang dibanderol pada operasi pasar ini

DINAMIKA INDONESIA

BULOG tentunya di bawah harga pasaran. Untuk ketersediaan stok masih cukup, namun jika permintaan banyak maka kami akan tambah stoknya," terang Farid Nur. Menurut Farid, kegiatan operasi pasar akan digelar hingga akhir tahun 2018 untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Mamuju . "Operasi pasar seperti ini kami akan laksanakan di dua titik, yakni di Pasar Lama (Pasar Sentral) dan Pasar Baru hingga akhir tahun ini. Hari ini, kami melaksanakan operasi pasar dengan langsung menjual ke masyarakat, selanjutnya akan didistribusikan ke pedagang," ujar Farid.

Perum Bulog Divisi Regional Mamuju, pada periode September 2018 telah menyalurkan 168. 390 kilogram bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di tiga kabupaten di Provinsi Sulbar.

"Untuk periode September 2018, kami telah menyalurkan 168. 390 kilogram bansos rastra kepada 16.839 KPM di tiga kabupaten, yakni Mamuju, Pasangkayu

dan Kabupaten Mamuju Tengah," kata Kepala Bulog Subdivre Mamuju Farid Nur, dihubungi Jumat.

Ia merinci, untuk Kabupaten Mamuju, jumlah beras yang disalurkan sebanyak 81. 580 kilogram dengan jumlah penerima 8.158 KPM. Di Kabupaten Mamuju Tengah lanjutnya, jumlah penerima sebanyak 2.994 dengan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 29.940 kilogram.

Sedangkan di Kabupaten Pasangkayu, beras yang disalurkan 56.870 kilogram yang diberikan kepada 5.687 KPM. "Jadi, distribusi bansos beras sejahtera sudah kami salurkan hingga September 2018," ujarnya.

"Tahun ini, setiap KPM menerima 10 kilogram bansos ranstra dan kami bertanggung jawab menyerahkan hingga ke titik distribusi, yakni di kantor kelurahan/desa selanjutnya pihak kelurahan dan desa yang akan mengantarkan ke KPM," terang Farid

Nur. Sementara untuk penyaluran pada Otober 2018 kata Farid Nur, masih menunggu instruksi dari pusat.

"Penyaluran pada Oktober 2018 masih menunggu dari pusat, tetapi kemungkinan akan kami salurkan pada awal Oktober," ujarnya.

Tahun ini kata Farid Nur, jumlah jumlah bansos beras sejahtera yang disalurkan menurun dibanding pada 2017.

Pada 2017 lanjut dia, beras sejahtera yang disalurkan sebanyak 252. 585 kilogram kepada 16.839 KPM. "Jumlah KPM di tiga kabupaten pada 2017 tetap sama dengan tahun ini, tetapi jumlah beras yang disalurkan berbeda.

Kalau sebelumnya, setiap KPM masingmasing menerima 15 kilogram dan tahun ini 10 kilogram tetapi pada proses penyalurannya hingga di distribusi tidak dipungut biaya," jelas Farid Nur.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

29

BAZNAS

Baznas Makassar Beri Pengobatan Gratis 750 Warga Miskin

B

adan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar menggelar pengobatan gratis disertai pemberian makanan menu bergizi dan paket sembako kepada 750 warga miskin yang bermukim di tiga kelurahan di Kota Makassar. Kegiatan yang dilangsungkan di Kantor Kelurahan Barabarayya Selatan Kecamatan Makassar Sabtu (29/9/2018) merupakan yang ketiga kalinya dilgelar setelah sebelumnya dilangsungkan di Kelurahan Bujang (Mariso) dan Kelurahan Bunga Ejaya Baru (Tallo).

Kegiatan bakti sosial yang digelar Baznas Makassar merupakan program rutin dilakukan setiap tahun guna membantu masyarakat menjaga kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan gizinya, terutama warga tak mampu yang tinggal di pemukiman padat penduduk.

Dalam kegiatan yang menghadirkan dokter dan paramedis dari Baznas Sulsel tersebut, setiap warga yang diberi pelayanan merupakan hasil pendataan ketua ORW setempat yang menyasar keluarga tak mampu, terutama orang

30

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

tua lanjut, ibu-ibu hamil, anak-anak kurang gizi, dan warga yang lagi sakit dan tak mampu berobat ke rumah sakit.

Alwi yang juga salah seorang Wakil Ketua Baznas Sulsel didampingi dr.

Sahibuddin dan dr. Sorayya.

Setiap warga yang didata diberi kupon gratis untuk selanjutnya diperlihatkan guna pemeriksaan kesehatan, selanjutnya diberi obat sesuai penyakit yang dideritanya. Agar mereka segera minum obat sesampai di rumah, panitia sudah menyiapkan paket makanan bergizi dan bingkisan sembako.

Menurut dr. H. Kidri Alwi, penyakit dan keluhan kesehatan yang diderita warga yang diberi pengobatan gratis umumnya mengalami keluhan sakit kepala dan gangguan pencernaan.

Selain itu bagi warga yang sudah berusia lanjut kebanyakan menderita penyakit rematik dan hipertensi.

Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Makassar H. Abd Azis Bennu,S.Ag. mengatakan, kegiatan bakti sosial yang akan menyasar setiap kecamatan dengan memilih kelurahan secara bergilir merupakan salah satu program bidang penyaluran dan pendayagunaan zakat Baznas Kota Makassar. “Jadi sengaja kita memilih kelurahan yang dinilai warganya cukup banyak yang sangat membutuhkan pengobatan dan makanan bergizi, terutama mereka yang berdiam di pemukiman padat penduduk,� kata H. Azis Bennu.

“Penyakit itu memang biasa diderita umumnya mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu, berada di bawah garis kemiskinan, dimana kebutuhan akan gizi tidak terpenuhi disamping problema kehidupan yang dihadapi membuatnya stress, apalagi tinggal di pemukiman yang sangat padat dengan problema sosialnya sendiri,� kata H. Kidri yang sehari-harinya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia.

Dalam pemeriksaan kesehatan, Baznas Sulsel menugaskan Dr. dr. H. Kidri

DINAMIKA INDONESIA

Dalam kegiatan yang melibatkan sekitar 15 relawan Baznas turut dihadiri Wakil Ketua II Drs. K.H. Alwi Nawawi, M.Pd. dan Wakil Ketua III Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi.*

LAPORAN DAERAH

DOLLAH MANDO AKAN BANGUN SPORT CENTER Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Plt Bupati Sidrap, Ir H Dollah Mando dalam kunjungan dan Silaturahmi di Kantor Camat Panca Rijang Sidrap.

Dollah Mando memaparkan bahwa rencananya di kecamatan Panca Rijang akan di bangun Sport Center.

“Pusat kegiatan olahraga masyarakat ini akan dibangun diareal bekas Pasar Sentral Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang,” kata Dollah Mando.

Selain Sport Center juga akan kita kembangkan pembinaan masyaarakat, Tempat Olahraga, Usaha Mikro Kecil, Pustu dan Puskesmas di Kantor Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Panca Rijang.

CV. HALWA INSAN MADANI Mengucapkan

Dollah Mando juga menyarankan agar masyarakat Panca Rijang harus berhatihati, bahwa ramalan Lontara akan diperkirakan curah hujan pendek.

“Jadi dihimbau masyarakat harus cari varitas tanaman yg berumur pendek dan tidak butuh banyak air,serta daya jual yang tinggi,” katanya.

Untuk memaksimalkan ini Pemerintahan Kabupaten Sidrap akan menyiapkan apa yang diperlukan untuk para petani, baik dari alat Pertanian, Jalan Tani, Embunembun dan Pupuk. PC.MS

SAKARIA Direktur DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

31

HUKUM

EMPAT PIMPINAN DPRD SULBAR DIVONIS BEBAS

Prof M Syukri Akub : Bukan Putusan Istimewa. memutuskan perkara itu agar segera diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY), Prof Syukri menganggap hal itu terlalu jauh untuk diintervensi. “Tidak perlu terlalu banyak berkomentar diluar karena sudah ada hakim yang memutuskan dan jika nanti ada kesalahan akan dikoreksi di kasasi.

Terkait perang opini di luar itu biasa saja tapi etikanya, secara yuridis tidak berkompeten.Intinya hargai keputusan hakim yang tahu-menahu seluk beluknya," paparnya.

E

mpat pimpinan DPRD Sulawesi Barat divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang dipimpin Beslin Sihombing didampingi dua anggota majelis hakim Andi Anda dan Irawan Ismail dalam persidangan akhir tuduhan kasus korupsi APBD Tahun Anggaran 2016, Senin awal pekan kemarin. Tiga hakim secara bulat menyatakan bahwa dalam kasus ini keempat pimpinan DPRD yang dimaksud tidak bersalah dengan pertimbangan tidak adanya bukti-bukti kuat atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bola liar pun menggelinding pasca vonis bebas tersebut, terjadi pro dan kontra terkait putusan bebas secara bulat oleh tiga hakim pengadilan negeri mamuju.

Namun pakar hukum pidana dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof M Syukri Akub, menilai bahwa putusan hukum yang ditetapkan

32

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

oleh majelis hakim adalah sesuatu yang biasa saja.

"Kita jangan terlalu apriori terkait putusan hakim pengadilan negeri mamuju, karena hakim mempunyai kemandirian dalam menetapkan putusan, yang dijamin oleh UndangUndang," lanjutnya.

“Hakim itu menerapkan asas pembuktian, dalam putusannya itu pasti berdasarkan pertimbahan hukum yang objektif, jadi soal memvonis orang bersalah atau bebas dalam kasus korupsi itu sesuatu hal yang biasa saja. Putusan hakim pengadilan

Di kesempatan yang sama, Prof Syukri menambahkan bahwa adanya putusan vonis bebas ini lantaran kemungkinan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum kuat. Alhasil secara tegas tiga hakim memutuskan perkara tersebut dengan vonis bebas.

Negeri Mamuju harus kita terima sebagai putusan hukum yang benar selama belum dibatalkan oleh putusan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.Ada adagium hukum yang terkenal bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah," ujarnya kepada wartawan yang sengaja menemui meminta tanggapan.

“Hantaman keras untuk kejaksaan, bisa diindikasikan pembuktiannya lemah.

Semisal ada kerugian negara harus bisa dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi tidak ada pelanggaran substansial seperti kerugian negara, kalau soal administrasi mungkin saja bersalah tapi bukan itu sangkaannya," tutupnya.

Terkait dengan berbagai pihak yang mulai angkat bicara terkait putusan tersebut dan meminta hakim yang

Keempat mantan pimpinan DPRD Sulbarar, yakni mantan ketua Andi Mappangara, mantan wakil ketua H. Hamzah Hapati Hasan, mantan wakil

DINAMIKA INDONESIA

HUKUM ketua Munandar Wijaya dan mantan wakil ketua H. Harun AM akhirnya divonis bebas. Hasil putusan siding, majelis memvonis bebas keempat terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara berdasarkan pasal 12 huruf 1 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undangundang RI nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan amar putusan tersebut, keempat terdakwa yang menjalani penahanan sejak Desember 2017, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya dikeluarkan berdasarkan perintah putusan majelis hakim.

Usai divonis bebas dalam perkara tindak pidana korupsi yang awalnya diduga merugikan negara sekitar Rp 360 miliar, kini para terdakwa kembali menjalankan rutinitas berkantor sebagai wakil rakyat.

Andi Mappangara menjadi orang yang pertama yang kembali berkantor, sekitar Pukul 09.30 Wita, disusul H. Harun AM sekitar Pukul 11.00 dan Munandar Wijaya sekitar Pukul 12.45 Wita. Tiba di gedung DPRD, mereka langsung menuju ruangan kerja Ketua DPRD Sulbar, H. Amalia Fitri Aras, kemudian menggelar rapat tertutup bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Hj. Amalia Fitri Aras, saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan H. Harun AM, akan kembali menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sulbar, setelah divonis bebas.

"Sesuai amar putusan pengadilan, lalu keputusan Kemendag juga masih berlaku, karana mereka belum resmi non aktif, maka secara otomatis mereka kembali menjabat sebagai wakil ketua DPRD, karena itu yang kita pedomani,"kata Amalia Aras kepada wartawan.

Amalia menjelas, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan H. Harun AM, kembali aktif sebagai wakil ketua DPRD Sulbar, sejak amar putusan terebut dibacakan oleh majelis hakim.

"Amar putusan hakim jelas, bahwa mengembalikan hak-hak mereka,"ujarnya.

Menanggi komplik internal ditubuh partai politik soal penggantian wakil ketua DPRD, Amalia mengembalikan kepada masing-masing partai politik, untuk kembali menyurat ke sekretariat DPRD Sulbar.

"Kami tidak bisa mencampuri itu, yang jelas kami DPRD berpedoman kepada amar putusan pengadilan dan SK Kemendagri yang masih aktif,"katanya.

Dijelaskan, terkait pertemuan tertutup yang dilakukan bersama para anggota DPRD pascasejawatnya, kembali berkantor, itu hanya pertemuan silaturahmi setelah sekian lama tidak bertemu.

"Tadi itu hanya silaturahim setelah hampir sembilan bulan tidak bertemu, akhirnya ada pertemuan yang begitu mengharukan dan menggembirakan.

Mertanyakan kondisi mereka, jadi bukan

membahas soal pengisian kembali posisi wakil ketua,"tuturnya.

Anak Bupati Mamuju Tengah tersebut berharap, setelah putusan majelis hakim, harus membuat para anggota DPRD lebih solit dan kompak dalam menjalakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. “Hantaman keras untuk kejaksaan, bisa diindikasikan pembuktiannya lemah.

Semisal ada kerugian Negara harus bisa dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi tidak ada pelanggaran substansial seperti kerugian Negara, kalau soal administrasi mungkin saja bersalah tapi bukan itu sangkaannya," tutupnya.

Hasil putusan siding, majelis memvonis bebas keempat terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara berdasarkan pasal 12 huruf 1 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-undang RI nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

33

POLITIK

Bupati Mamuju Ingatkan Kepala OPD

BERHENTIKAN TENAGA KONTRAK TERLIBAT POLITIK

T

ak ada tawar menawar.

Tenaga kontrak atau honorer yang terlibat politik dan tercantum namanya sebagai Caleg segera dilaporkan untuk diberhentikan segera. Tindakan ini dimaksudkan agar aparat sipil Negara betul-betul mampu bersikap netral, memelihara suasana yang konduktif dan membangun kebersamaan dan persatuan yang sudah lama tercipta di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mamuju.

"Dengan ini diharapkan kepada Kepala organisasi perangkat daerah (OPD)

34

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

untuk melaporkan tenaga honorer yang di lingkup Pemkab Mamuju yang menjadi calon legislatif dan berpolitik di Pemilu tahun 2019," kata Bupati Mamuju, Habsi Wahid Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akan memberhentikan tenaga kontrak dilingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang berpolitik dengan menjadi calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2019.

"Dengan ini diharapkan kepada Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan tenaga honorer yang di lingkup Pemkab Mamuju yang

DINAMIKA INDONESIA

menjadi calon legislatif dan berpolitik di Pemilu tahun 2019," kata Bupati Mamuju, Habsi Wahid di Mamuju, Rabu.

"Selanjutnya akan diberhentikan sebagai tenaga kontrak pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju bila ditemukan," katanya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah di Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

"Bahwa

dalam

upaya

menjaga

POLITIK

netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik," tuturnya.

Pembina Kepegawaian ( PPK) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/45/ KPTS/1/2018 tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas akan memecat tenaga kontrak yang berpolitik," katanya.

Menurut dia, tenaga kontrak kerja waktu terbatas merupakan Perangkat Daerah dalam membantu pelaksanaan tugas di Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Sehari sebelumnya, Sekretaris Kabupaten Mamuju H Suaib, menegaskan, bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akan segera melakukan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi.

"Sehingga Bupati selaku Pejabat

"Kami akan

segera melakukan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi," tegas Sekretaris Kabupaten Mamuju H Suaib, Senin.

Penegasan itu kata Suaib, sebagai upaya menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (rakor) sinergitas penegakan hukum bagi PNS untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang melibatkan tiga institusi, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB dan BAKN. Dari hasil rakor tersebut tambahnya, ditegaskan tidak ada tawar-menawar terhadap ASN yang terlibat kasus korupsi.

"Mereka yang telah dinyatakan dengan kekuatan hukum tetap atau inkrah, harus segera di berhentikan. Karena itu, kami akan segera finalkan jumlah dan nama-nama ASN yang tersandung kasus korupsi. Saya akan segera melakukan rapat khusus bersama instansi terkait," terang Suaib.

Sekretaris Kabupaten Mamuju itu mengingatkan seluruh ASN di daerah itu untuk senantiasa berhatihati dalam mengelola keuangan negara.

"Kita harus cermat namun jangan lantas membuat kita kaku dalam melaksanakan tugas," katanya.

"Semua sudah jelas rambunya mana yang bisa dan mana yang tidak bisa sama sekali untuk dilakukan dan korupsi salah satunya.

Saat ini kita tengah konsen memerangi korupsi jadi kita semua harus konsisten untuk tidak melakukan itu," papar Suaib.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

35

KASUS

Bobol Bank Rp 14 Triliun

GRUP COLUMBIA LAKUKAN PENCUCIAN UANG Perusahaan pembiayaan milik Grup Columbia, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance, diduga membobol 14 bank dalam pendanaan kredit hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp14 triliun.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Wadirtipideksus Bareskrim) Polri Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitong mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Bank Panin pada awal Agustus 2018 lalu.

Menurutnya, PT SNP Finance mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017 dengan plafon kepada debitur sebesar Rp425 miliar.

Namun, status kredit tersebut macet sebesar Rp141 miliar pada Mei 2018.

Berdasarkan hasil penyelidikan, lanjutnya, PT SNP Finance telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang.

36

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Wadir Tipideksus Bareskrim Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga, di kantor Bareskrim, Jakarta, Senin (24/9).

"Modusnya dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data list yang ada di PT CMP," kata Daniel dalam konferensi pers di kantor sementara Dittipideksus Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Dia pun mengungkapkan hal serupa juga terjadi pada fasilitas kredit yang diajukan oleh PT SNP Finance kepada kreditur dari 13 bank yang terdiri dari bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

"Total kerugian berkaitan dengan fasilitas kredit sekitar Rp14 triliun," ujarnya.

Dia berkata, penyidik sudah menangkap dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini yakni Direktur Utama PT SNP Finance berinisial DS, Direktur Operasional berinisial AP, Direktur Keuangan berinisial RA, Manager Akutansi berinsial CDS dan Asisten Manager Keuangan berinsial AS.

DINAMIKA INDONESIA

Menurutnya, penyidik masih masih mengejar tiga orang lagi yang sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni berinisial LC, LD, dan SL yang berperan sebagai pemegang saham dan merencanakan piutang fiktif.

Daniel menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain itu, penyidik juga akan melakukan penyitaan aset milik PT SNP Finance.

CNNIndonesia.com mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada Direktur Operasional Columbia Darwin Leo dan juga kantor PT SNP. Namun, nomor keduanya tidak aktif.

Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan 14 bank oleh lembaga pembiayaan kredit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP).

AJE-DKI

POLRES

JABATAN BUKANLAH KEKUASAAN Wakapolres Pimpin Sertijab 4 Kasat Polres Sidrap

W

akil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Sidrap Kompol H. Baso memimpin serah terima jabatan (sertijab) 4 pejabat utama (PJU) di lingkup Polres Sidrap.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh personil dan Bhayangkari Polres Sidrap tersebut dilangsungkan di lapangan apel Mapolres Sidrap, Rabu lalu.

Adapun PJU Polres Sidrap yang diserahterimakan yakni Kasat Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Sabhara dan Kasat Reskrim.

Dalam arahannya, Wakapolres Sidrap menekankan kepada pejabat yang baru untuk segera menyesuaikan diri dalam tugasnya.

“Jabatan bukanlah sebuah kekuasaan, namun merupakan sebuah amanah yang dipercayakan untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik kepada organisasi maupun terhadap Allah SWT ” ujarnya.

Orang nomor 2 di kepolisian jajaran sidrap tersebut juga mengatakan bahwasanya mutasi dilingkup polri merupakan hal yang biasa dan wajar demi kebutuhan organisasi.

“Serah terima jabatan dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan organisasi demi kelancaran pada pelaksanaan tugas dan peningkatan karier kinerja personil” tambahnya.

Mantan pamen propam Polda Sulsel ini juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama yang telah bekerja secara maksimal.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

37

SOSOK

Michael Bambang Hartono

PERAIH MEDALI PERUNGGU ASIAN GAMES 2018 Pengusaha Terkaya Pemilik BCA dan PT Djarum

M

ichael Bambang Hartono tercatat sebagai atlet atlet yang memenangkan medali perunggu dari olahraga Bridge yang dipertandingkan dalam Asian Games tahun 2018 di Indonesia yang baru saja berlangsung. Ia berhak dengan bonus Presiden RI Jokowi sebesar Rp 150 juta.

Tentu saja, dengan usia yang sudah mencapai 79 tahun tak mungkinlah menerima dispensasi menjadi PNS sebagaimana yang ditawarkan kepada semua atlet peraih medali.

Michael Bambang Hartono merupakan orang terkaya di Indonesia nomor dua setelah saudaranya, Robert Budi Hartono. Kekayaannya ini berasal dari kepemilikan sahamnya di PT Djarum serta ia juga merupakan salah satu pemilik Bank BCA. Michael Hartono mempunyai nama lengkap Michael Bambang Hartono.

Beliau merupakan keturunan Cina yang lahir dengan nama Oei Hwie Siang.

Michael Hartono lahir di Kudus, 2 Oktober 1939. Ayahnya bernama Oei Wie Gwan yang merupakan pemilik pabrik rokok dan ibunya bernama Tjurahaju.

Ia mempunyai saudara bernama Robert Budi Hartono yang merupakan orang terkaya nomor satu di Indonesia. Michael Hartono menempuh pendidikan formal di Universitas Diponegoro selama empat tahun yang terhitung mulai 1959-1963.

Karir beliau berlanjut di dunia bisnis, sebagai Direktur PT Djarum. Michael Hartono bersama kedua saudaranya merintis usaha yang diwariskan ayah mereka.

38

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Sebagai salah satu pewaris sebuah perusahaan besar, Michael bekerja keras mengelola dan mengembangkan perusahaan tersebut.

Kerajaan bisnis Group Djarum semakin berjaya dan mampu meraup pangsa pasar yang menjanjikan. Produk rokok Djarum laku keras di pasar, hingga mencapai 20% dari 240 milyar batang rokok per tahun dari total produksi nasional.

Semua itu diraih karena kemampuan Djarum dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Usaha tersebut dimulai tahun 1951, saat ayah mereka, Oei Wie Gwan, membeli DINAMIKA INDONESIA

usaha kecil di bidang kretek bernama Djarum Gramophon.

Nama tersebut diganti menjadi Djarum.

Perjalanan Djarum terhambat dengan peristiwa kebakaran tahun 1963, yang hampir memusnahkan perusahaan.

Rintangan tersebut justru menjadi titik balik Djarum yang berjaya setelahnya.

Kebangkitan tersebut dilakukan dengan memodernisasikan peralatan produksinya sesuai perkembangan teknologi, sehingga meningkatkan produktivitas dan perolehan penjualan.

Pasar ekspor mulai dirambah Djarum pada tahun 1972.

Inovasi produk perusahaan terdapat

SOSOK

dalam dua jenis, yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Produk SKT adalah Djarum 76 dan Djarum 12, sedangkan produk SKM adalah Djarum Super, La Lights, Djarum Mezzo, Djarum Black.

Bahan baku yang digunakan mempunyai kualitas baik dan berasal dari dalam negeri. Tembakau berasal dari Weleri, Muntilan, Temanggung, Jember, Lombok, Madura, Bojonegoro, dan Mranggen. Cengkehnya berasal dari Aceh, Jawa, Bali, Ambon, Manado, dan sebagainya.

Selain inovasi produk, Djarum melakukan inovasi bisnis di bidang properti, perhotelan, perbankan, dan agribisnis. Michael Hartono juga membuka bisnis properti dengan anak perusahaannya, PT CKBI. Djarum melakukan peremajaan pada Hotel Indonesia dan Inna Wisata. Djarum membeli saham milik PT BCA sebanyak 50.24% menjadikan Michael Bambang Hartono dan saudaranya, Robert Budi Hartono sebagai pemilik Bank BCA.

Selain itu, Saham Farindo juga dimiliki sebesar 10%. Kiprah Michael Hartono bersaudara dalam sektor agribisnis terlihat dengan mempunyai bisnis kelapa sawit dan kilang pengolahan.

Michael Hartono adalah seorang pebisnis yang handal. Inovasi manajerialnya sangat optimal. Sikapnya yang pantang menyerah menjadi poin plus untuk terus mengembangkan bisnis hingga tercapai kesuksesan besar seperti saat ini.

Bersama dengan saudaranya Robert Budi Hartono, Michael Hartono ditasbihkan menjadi orang terkaya di Indonesia nomor dua setelah saudaranya, Budi Hartono.

Di dunia, Michael Bambang Hartono menempati posisi 75 dalam daftar orang terkaya di dunia. Michael Bambang Hartono diketahui memiliki kekayaan sekitar 158 triliun rupiah menurut data dari majalah Forbes tahun 2018.

Melalui biografi Michael Hartono dapat diketahui terkait jiwa bisnisnya yang sangat baik untuk diteladani. Selain berbisnis, Michael Bambang Hartono

juga sangat menyukai olahraga.

Diketahui ia merupakan atlet yang memenangkan medali perunggu dari olahraga Bridge yang dipertandingkan dalam Asian Games tahun 2018 di Indonesia.

Sementara saudara, Robert Budi Hartono sangat menyukai olahraga Bulutangkis.

Ia bahkan mendirikan Perkumpulan Bulutangkis (PB) Djarum pada tahun 1969 yang kemudian mencetak para bakat-bakat atlit bulutangkis terbaik di Indonesia.

Kiprah Djarum sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Konsumen rokok di Indonesia yang tergolong besar, menjadikan pendapatan Djarum meningkat dan terus bertahan, serta menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Djarum juga mempunyai program CSR bagi masyarakat dan lingkungan. Upaya tersebut tidak lepas dari peran salah satu pemiliknya, yaitu Michael Bambang Hartono.*

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI EDISI 165 TAHUN XIV 2018

39

NASIONAL

POLITIK DUA KAKI PARTAI DEMOKRAT AHY : Kalau Satu Kaki, Demokrat Pincang

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tiba di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. AHY akan salat Jumat bersama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kemudian mengantarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu mendaftar ke KPU.

D

emokrat mainkan politik dua kaki. Pilihan politik itu dinilai berbagai kalangan terkait karier politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Demokrat berencana memberi dispensasi bagi kader-kadernya yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.

Langkah Demokrat memberi dispensasi ini dianggap bukan tanpa perhitungan matang terkait karier politik AHY. Pemberian dispensasi itu pertama kali diungkap Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat

40

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Ferdinand Hutahaean. Dia mengatakan partainya sedang mencari cara agar pemberian dispensasi ini tidak dianggap bermain di dua kaki. Maklum, di atas kertas, Demokrat menjadi salah satu pengusung pasangan PrabowoSandiaga Uno. "Kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki," kata Ferdinand di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, awal September 2018 lalu. Dia mengatakan, pertimbangan memberi dispensasi itu muncul lantaran tingginya animo kader di sejumlah daerah untuk mendukung

DINAMIKA INDONESIA

Jokowi. Animo itu, kata dia, terlihat dari hasil rapat koordinasi daerah beberapa saat lalu.

Menurut Ferdinand, partai tak ingin para kader di empat provinsi ini kesulitan menghadapi pemilihan legislatif 2019.

Dia pun merinci, formula itu di antaranya dengan meminta para kader tak usah bergabung di tim pemenangan JokowiMa'ruf. Dua daerah yang akan diberi dispensasi, kata Ferdinand, ialah Papua dan Sulawesi Utara.

Calon wakil presiden Sandiaga Uno terkesan menyayangkan langkah

NASIONAL

Demokrat tersebut. Dia mengatakan keputusan dukung-mendukung di dalam pilpres telah disepakati melalui dokumen yang ditandatangani secara resmi di koalisi. "Nah, kebijakan partai masing-masing harusnya sejalan," kata Sandiaga di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Ahad lalu.

Apalagi, dia menambahkan, sebenarnya kader partai di daerah, terutama yang menjabat kepala daerah, tak perlu dibawa ke pusaran pilpres. Fokus kepala daerah adalah membangun wilayahnya.

Terlibat dalam pusaran pilpres dianggap berpotensi menciderai mandat yang mereka dapatkan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan sikap Partai Demokrat memberikan dispensasi bukan tanpa alasan.Dia menyebut setidaknya adal tiga alasan Demokrat berencana melakukan hal tersebut.

Pertama, Demokrat memberi dispensasi karena di daerah tertentu Jokowi mendapatkan dukungan warga setempat. Dia mencontohkan di Provinsi Papua, Jokowi didukung warga karena punya perhatian besar seperti program pembangunan, infrastuktur, serta BBM

satu harga.

"Jadi kayaknya sulit untuk bisa ditolak oleh tokoh seperti Lukas Enembe," kata Qodari, kepada pers kemarin.

Alasan kedua, Qodari berpendapat sebetulnya Demokrat memang tak nyaman dengan proses koalisi yang terjadi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menurut dia, Demokrat kecewa dengan proses koalisi, namun tak memiliki pilihan lain. "Mau balik ke Jokowi sudah susah, waktunya juga sudah mepet, tetapi dengan Prabowo juga tak happy gitu," ucapnya.

Alasan ketiga, Demokrat dinilai dapat posisi tak strategis walau Prabowo dan Sandiaga menang dalam Pilpres 2019 nanti. Sebab, kata dia, jika Prabowo dan Sandi memang, itu sama saja dengan menutup peluang AHY untuk beberapa pemilu ke depan maju sebagai capres atau cawapres.

"Kalau Prabowo menang 2019, 2024 dia maju lagi, 2029 gantian Sandiaga yang maju.Kalau Sandiaga terpilih 2029, 2034 juga maju lagi. Jadi empat kali pemilu, 20 tahun ke depan, AHY gigit jari," tuturnya.

Menurut Qodari, akan lebih menguntungkan bagi Demokrat dan AHY, bila Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menang. Sebab, ucap dia, Jokowi sudah tak punya kesempatan maju kembali, sedangkan Ma'ruf sudah terlalu senior dan bukan kader partai. "Jadi kalau bicara ke depan, rugi besar bagi AHY kalau Prabowo dan Sandi yang menang, sama dengan menutup atau membunuh karier politiknya sendiri," katanya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menanggapi enteng tudingan terhadap Partai Demokrat yang memainkan politik dua kaki. Zulkifli malah bercanda soal politik dua kaki itu.

"Memang dua kaki.Tapi satu di Pak Prabowo, satu di Sandi," kata Zulkifli di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, pekan kemarin.

Zulkifli meminta agar masalah ini tidak dibesar-besarkan.Dia menilai, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjabat presiden selama dua periode ini bukan tipe politikus yang memainkan politik dua kaki. "Pak SBY enggak begitu, saya kan mantan menterinya," ujar Zulkifli yang pernah menjadi Menteri

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

41

NASIONAL Kehutanan di era SBY ini.

Isu Demokrat bermain politik dua kaki di pilpres 2019 awalnya muncul karena Demokrat memberikan dispensasi kepada kadernya di sejumlah daerah untuk mendukung Jokowi di pilpres 2019.

"Kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki," kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018.

Partai Demokrat secara resmi memutuskan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pilpres 2019. Ferdinand mengatakan pertimbangan memberi dispensasi itu muncul lantaran tingginya animo kader di sejumlah daerah untuk mendukung Jokowi.Animo itu, kata dia, terlihat dari hasil rapat koordinasi daerah (rakorda) beberapa saat lalu.

Ada tujuh provinsi yang meminta berkoalisi dengan Jokowi, kendati marginnya kecil dengan suara dukungan untuk Prabowo, dan empat provinsi yang telak ingin mendukung Jokowi.

Menurut Ferdinand, partai tak ingin para kader di empat provinsi ini kesulitan menghadapi pemilihan legislatif 2019.

Formulanya di antaranya dengan meminta para kader tak usah bergabung di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Melainkan, kader-kader nantinya tetap diminta memenangkan Partai Demokrat di pemilihan legislatif 2019.

Ketua Satuan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan soal politik dua kaki yang dituding sejumlah pihak kepada Demokrat dalam pemilihan umum 2019.

AHY mengatakan politik dua kaki Partai Demokrat adalah memenangkan partai di pemilihan legislatif sekaligus memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden.

"Bahwa jelas dua kaki, kita berjalan dua kaki. Satu kaki memenangkan pileg dan satu kaki lainnya memenangkan pilpres.

Saya yakin dengan keseimbangan itu kita akan berjalan dengan baik. Kalau berjalan satu kaki, pincang kita," kata AHY kepada wartawan di Pantai Pan Semujur Tanjung Gunung, Bangka

Tengah, Selasa, pekan kemarin.

Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai semua partai politik mempunyai tujuan yang sama dengan Partai Demokrat, yakni ingin sukses di pemilihan legislatif. Karena pelaksanaan pileg dan pilres digelar bersamaan, kata dia, menuntut setiap partai politik bekerja keras dan sukses di dua wilayah yang berbeda.

"Sekarang tidak bisa terlepas satu per satu.Pemilu serentak jadi unik dan kompleks situasinya.Partai politik bisa bekerja dan sukses di dua wilayah, satu di pileg dan satu lagi di pilpres," tutur AHY. AHY menegaskan Demokrat tidak berubah dan tetap menjalankan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang memutuskan mengusung Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden."Tapi ini adalah demokrasi dan ada satu atau dua orang yang punya pandangan bisa dimaklumi. Saya yakin di pantai lain pun ada pandangan yang berbeda," katanya.

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, awal Maret 2018.

42

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA

NASIONAL

Bakal Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, usai bertemu dengan para kiai dan pengasuh Pesantren Tambakberas Jombang, di kediaman KH. Hasib Wahab Chasbullah, Kamis (6/9/2018).

AHY mengatakan saat ini adalah era keterbukaan.Ketika berbeda pendapat, bukan berarti harus keluar dari partai atau menunjukkkan bahwa kami tidak solid."Saya hargai perbedaan itu dan kami akan meramu sebuah strategi besa bagaimana kami memenangkan pilpres dan pileg," dia menjelaskan.

AHY menambahkan Partai Demokrat akan bekerja keras selama tujuh bulan ke depan agar target meraih 15 persen suara secara nasional dapat terpenuhi.

"Pemilu 2014 kami meraih sepuluh koma sekian persen suara.Tentu diperlukan kerja keras dan ikhtiar bersama untuk meningkatkan suara menjadi 15 persen," ujar dia.

Mantan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan kaderkader Partai Demokrat di daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 bukan fenomena dua kaki. “Saya enggak sepakat Demokrat disebut dua kaki, tapi setengah hati,” kata Ruhut saat dihubungi wartawan sebuah media cetak di Jakarta.

Ruhut mengatakan dukungan Partai

Demokrat untuk kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden PrabowoSandiaga Uno tidak total. Hal itu, kata dia, tecermin dari sikap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang gamang menentukan sikap.“Hinca jelas-jelas mengatakan ‘kalau kami memenangkan calon presiden, tapi enggak dapat legislatif, gimana?’” ujar Luhut.

Soal politik dua kaki dalam Pemilu 2019 ini telah dijelaskan oleh Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief. Partainya dikatakan bakal membagi kekuatan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang waktunya berbarengan.

Hal ini dilakukan supaya Demokrat tetap unggul dalam pemungutan suara legislatif, sekaligus dapat memenangkan capres-cawapres yang diusung partai koalisinya.

Dalam kondisi demikian, Ruhut mengatakan Demokrat dalam posisi bimbang, sehingga mereka akan lebih mengutamakan kepentingan legislatif.

Itulah yang menyebabkan para elite politik di partai ampuan Susilo Bambang Yudhoyono ini ramai merumuskan

formula untuk membahas kaderkadernya di daerah yang merapatkan dukungan ke kubu oposisi.

Istilah politik dua kaki, kata Ruhut, bisa disematkan kalau Demokrat terangterangan menyatakan dukungannya untuk Prabowo - Sandiaga dan JokowiMa’ruf Amin Soal para kader Demokrat di daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, Ruhut mengatakan mereka kurang memperoleh kasih sayang dari SBY. Para kader di daerah selama ini kurang diperhatikan oleh tokoh sentral itu.

Ruhut menyayangkan hal ini terjadi lantaran ia tumbuh di partai yang sama.

Kondisi seperti ini akan merugikan Partai Demokrat. Apalagi, ujar Ruhut, sudah ada protes dari partai koalisi, seperti PAN dan PKS.Demokrat disarankan segera berkonsolidasi. Ruhut mengatakan SBY semestinya menegur para kadernya bila ogah disebut setengah hati.“Ya saya sih senang-senang saja kalau hampir semua caleg Demokrat itu mendukung Pak Jokowi,” ujar Ruhut.* AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

43

DAKWAH

USTAZGPABDUL SOMAD DICEKAL Ansor Minta Polisi Bertindak

U

staz Abdul Somad (UAS) dicekal. Ini, bukan lantaran ulah UAS sendiri, melainkan orang-orang yang memanejerinya.

Konten ceramah UAS sendiri tidak dipersoalkan tapi organisasi manajemennya masih menggunakan symbol-simbol organisasi, seperti Hisbuttahuir (HTI) yang sudah dilarang pemerintah Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Choli Qoumas, mengungkapkan sejumlah alasan terkait permohonan pertimbangan kegiatan ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) yang dilayangkan kepada kepolisian. GP Ansor menilai, dalam beberapa ceramah yang

44

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

disampaikan UAS terdapat ajakan-ajakan untuk menegakkan khilafah.

enggak mungkin bertindak sendiri,” tutur Yaqut kepada wartawan awal pekan lalu.

Selain itu, menurut Yaqut, terdapat ceramah UAS yang justru mencibir salah satu tokoh syuriah PBNU. Di samping itu, Yaqut menilai, terdapat ceramah UAS yang terkesan mengajak warga NU untuk melawan kepengurusan PBNU yang sah dengan mengikuti tokoh-tokoh NU tertentu.

Lebih dari itu, Yaqut pun mengatakan, GP Ansor keberatan terhadap manajemen UAS yang menggunakan simbolsimbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi yang telah dilarang di Indonesia. Kendati demikian, ia menegaskan, pihaknya tak pernah menolak adanya kegiatan ceramah UAS. Namun, hanya memberikan pertimbangan kepada kepolisian.

“Catatan-catatan ini yang menjadi dasar Ansor di Jepara menyampaikan permohonan ke kepolisian untuk mempertimbangkan kembali kehadiran UAS di sana. Artinya, jika pihak kepolisian tetap memperbolehkan, ya kita persilakan saja. Wong kami semua ngerti aturan,

DINAMIKA INDONESIA

“Jepara itu salah satu basis NU di Jateng.

Jika tim manajemen UAS mendatangkan petugas dengan menggunakan simbolsimbol HTI, apa ini bukan memancing namanya?” tuturnya.

DAKWAH

Yaqut mengatakan, tindakan Ansor dengan melayangkan surat pertimbangan kepada kepolisian sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah agar lebih peka terhadap upaya-upaya yang hendak merusak negeri. “Soal bagaimana UAS mengoreksi diri itu di luar kemampuan saya, belajar dari masa lalu silakan,” katanya.

UAS terpaksa membatalkan jadwal ceramahnya di sejumlah daerah, di antaranya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta setelah mendapatkan ancaman dan intimidasi. UAS rencananya akan berceramah di beberapa kota pada September hingga Desember mendatang.

Pada bulan ini, UAS memiliki jadwal berceramah di Malang, Solo, Boyolali, Jombang, dan Kediri. Pada Oktober, UAS pun berencana akan berceramah di DI Yogyakarta. Sedang di akhir tahun, alumnus al-Azhar (Mesir) itu rencananya akan berdakwah dengan Ustaz Zulfikar di Jawa Timur.

Saat dikonformasi, Ustaz Abdul Somad mengungkapkan, dia tidak berencana melaporkan pihak-pihak tertentu yang mengintimidasinya ke polisi.

Menurutnya, pelbagai upaya hukum yang pernah dilakukannya hanya berujung ketidakjelasan sejauh ini.

“Tidak (berencana melapor ke polisi).

Saya mau tenang saja. Capek. Dugaan persekusi Bali belum selesai-selesai (penanganannya),” kata Ustaz Abdul Somad saat dihubungi, Selasa lalu.

Kasus yang dimaksud adalah kejadian pada 8 Desember 2017 ketika ratusan simpatisan Laskar Bali menggeruduk hotel tempat dai tersebut menginap di Denpasar. Beberapa hari kemudian, pimpinan organisasi tersebut meminta maaf kepada Ustaz Abdul Somad atas kejadian yang tidak menyenangkan itu.

Walaupun permohonan maaf sudah diterima, pada 11 Desember 2017 sejumlah pihak tetap melaporkan kasus dugaan persekusi tersebut ke kepolisian. Sampai sekarang, kejelasan

penyelesaiannya tidak menemukan titik terang.

kunjung

Belum lama ini, alumnus S-1 Universitas al-Azhar (Mesir) itu kembali menerima intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, Ustaz Abdul Somad terpaksa membatalkan rencana ceramahnya pada sejumlah lokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Bagaimanapun, dia enggan menyebut nama kelompok-kelompok yang berupaya menghalang-halangi safari dakwahnya di tiga provinsi itu.

Mubaligh yang lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatra Utara, 41 tahun silam itu menilai, ada jalan yang lebih bijaksana selain jalur hukum untuk ditempuh. Alumnus S-2 Darul Hadits (Maroko) itu memilih tidak melawan balik persekusi yang ada.

Dia tidak ingin ada gesekan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam.

“Mengalah saja. Allah ada,” kata peraih anugerah Tokoh Perubahan Republika 2017 itu menutup pembicaraan.

AJE-DKI

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

45

DAKWAH

Dakwah Gus Miftah di Klub Malam

MENUAI PROTES ULAMA MUI

Ceramah yang dilakukan KH Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah di sebuah klub malam di Bali menuai polemik. Ini terjadi setelah rekaman video ceramah Gus Miftah beredar di Youtube.

"Semaksiat apa pun kita di hadapan manusia, kita masih diberkahi oleh dia yang Maha Kuasa," kata Gus Miftah dalam tayangan video tersebut.

Audiens dakwah pengampu Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji Tundan, Yogyakarta, itu adalah tamu klub.

Selayaknya pengunjung tempat hiburan malam, mereka yang duduk mendengarkan dakwah Gus Miftah rata-rata berpakaian terbuka.

46

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Metode dakwah ini ramai menimbulkan pro dan kontra. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional KH Muhyiddin mengatakan ada hal yang salah dari cara dakwah Gus Miftah sehingga disoroti publik.

"Yang salah dari Gus Miftah itu karena dia datang dan melihat langsung aurataurat yang terbuka, buah kemaksiatan," kata Muhyiddin saat dihubungi Tempo pada Kamis pagi, 13 September

DINAMIKA INDONESIA

2018. Muhyiddin berpendapat, cara atau metode untuk dakwah itu ada aturannya.

Aturan yang disampaikan Muhyiddin tersebut lebih-kurang berbunyi seorang muslim sebaiknya menyampaikan ayatayat Tuhan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bila kondisi audiensnya adalah nudist, ujar dia, Gus Miftah bisa menggunakan cara lain yang tidak harus mendatangi lokasi. Misalnya dengan video.

Dakwah dengan menggunakan tayangan video untuk tempat-tempat khusus seperti itu, kata Muhyiddin, akan lebih efektif. Sebab, pendakwah tidak menghadapi langsung audiensnya yang berpakaian terbuka.

Muhyiddin juga menyarankan Gus

DAKWAH

Miftah menggunakan format khusus seperti reklame iklan, rekaman, atau tulisan untuk menggaungkan dakwahnya. "Karena ini udah bukan zaman wali-wali dulu," ujarnya. Selain itu, lebih baik, ujar dia, ulama asal Yogyakarta itu menggaet audiens lain.

Misalnya di tepi-tepi pantai seperti di Lombok. "Masih banyak sasaran yang membutuhkan dakwahnya," kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan memberi catatan khusus terhadap dakwah yang dilakukan KH Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah di sebuah klub malam di Bali.

Dakwah itu diunggah dalam tayangan video dan viral di YouTube.

"Dakwah seharusnya merangkul, bukan memukul," ujar Amirsyah saat dihubungi Tempo pada Kamis, 13 September 2018.

Dakwah yang dilakukan Gus Miftah dinilai memukul dari sisi sarana dan

prasarana. Ini membuat banyak pihak tidak nyaman. MUI pun memberi catatan bahwa audiens dakwah Gus Miftah berada dalam kondisi yang kurang tepat.

Amirsyah berujar, banyak hal yang perlu diperhatikan saat berdakwah. Pertama, substansi yang berkaitan dengan isi yang harus disampaikan dalam kegiatan berdakwah. Hal ini supaya makna dakwah tersebut sesuai dengan target dan sasarannya.

Kedua, metodologi. Menurut Amirsyah, pendakwah harus menggunakan cara yang tepat agar kondisi syiar agamanya mendukung. "Apalagi dakwah adalah ajakan untuk menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran," tuturnya.

Amir menilai, metode dakwah yang dilakukan Gus Miftah kurang tepat karena berada di lingkungan hiburan malam. Karena itu, Gus Miftah harus

mereposisi supaya dakwahnya lebih mengena untuk sasaran.

Ketiga, dakwah harus dilakukan berdasarkan prinsip dan nilai ajaran Islam. "Dakwah itu transfer of value, untuk mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik ke lebih baik lagi," ujarnya.

Gus Miftah selama ini dikenal sebagai pengampu Pondok Pesantren Ora Aji Tundan di Yogyakarta. Ia acap menyampaikan dakwahnya di klub-klub malam. Bahkan di kawasan prostitusi Sarkem atau Pasar Kembang.

Dakwah Gus Miftah viral setelah tayangan ceramahnya di sebuah klub malam di Bali diunggah di YouTube.

Dalam video tersebut, Gus Miftah menyampaikan bahwa semaksiat apa pun manusia di hadapan sesamanya, ia masih diberkahi oleh Yang Maha Kuasa.

DINAMIKA INDONESIA

AJE-DKI

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

47

PARIWISATA

FESTIVAL KARAMPUANG

Membuka Gerbang Pariwisata Sulbar

F

estival Karampuang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar pada sektor kepariwisataan di Sulbar, sehingga dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam sambutannya saat membuka Festival Karampuang di Anjungan Pantai Manakarra, Jumat 21 September 2018 lalu. Ali Baal mengatakan, dalam memajukan sektor kepariwisataan, bukan hanya menyajikan potensi sumber daya alam (SDA) saja, namun yang terpenting adalah bagaimana mengedepankan kebudayaan.

“Dalam pariwisata tidak hanya melihat yang indah-indah, seperti alamnya, hotelnya dan lain lain, namun juga melihat budayanya, kalau budayanya tidak ada maka orang tidak mau datang, sebab budaya adalah pintu gerbang pariwisata,“ sebut Ali Baal. Masih kata lelaki dua anak tersebut, banyaknya potensi yang dimiliki Sulbar khususnya pada sektor kepariwisataan, sehingga

48

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Ia menekankan agar masyarakat Sulbar mampu berkreasi dan berinovasi dalam sektor tersebut dan apa yang dihasilkan itu dapat dipasarkan di daerah lain, bahkan juga ke negara lain.

“Potensi yang kita miliki tidakkalah dengan negara lain, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Nah melalui festival seperti inilah, kita harus dapat berkreasi dan berinovasi, namun jangan merubah yang sudahada, “imbau Ali Baal.

Pada kesempatan itu, guna memajukan sektor kepariwisataan di Sulbar, Gubernur berpesan kepada Dinas Pariwisata untuk lebih menggalakkan kegiatankegiatan festival baik pada bidang kebudayaan, keseniandanlainnya.

KepadaDinasPariwisata kalaubisa setiap tahunnya adakan festival, sepertikecapi, sayang-sayang, tari-tarian dan lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Farid Wadji mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan itu untuk memperkenalkan potensi wisata, seni, budayadan kearifan local Sulbar melalui event pariwisata

DINAMIKA INDONESIA

daerah.

Selainitu, menurut Farid kegiatan itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Hari Ulang Tahun ( HUT ) Sulbar ke 14 tahun. Dikemukakan pula, bahwa selama tiga hari pelaksanaan festival tersebut, terdapat beberapa rangkai kegiatan yang akan dilaksanakan pada dua tempat, diantaranya ameran pariwisata, pagelaran antraksi kesenian dan karnaval budaya yang akan berlangsung di Anjungan Pantai Manakarra, sedangkan aksi bersih pantai, dialog pariwisata, sepeda jelajah wisata, serta aksi skin diving akan diadakan di pulau Karampung.

Usai acara pembukaan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Wakil Bupati Mamuju Irwan Pababari didampingi Kepala Dinas Pariwisata Sulbar dan Kepala Dinas Kehutanan Fachruddin mengunjungi stand pameran Dinas Pariwisata Kabupaten se–Sulbar, BKKBN Sulbar dan pelaku industri pariwisata.

AJE-DKI

LAPORAN DAERAH

MAKASSAR JUARA UMUM PORDA XVI

Ditutup di Stadion Bau Massepe Pinrang

M

omentum Porda XVI resmi ditutup di Stadion Bau Massepe, Jl Bulu Pakor, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Minggu (30/9/2018) sore Makassar raih juara umum kedua kalinya Porda XVI.

Penutupan Porda dihadiri Ketua KONI Sulsel Ellong Tjandra, Penjabat Sekprov Sulsel Tautoto TR, dan Bupati Pinrang Aslam Patonangi

Porda XVI," jelasnya.

Aslam menyebutkan, pihaknya sudah mengerahkan kemampuan maksimal dalam menyukseskan Porda XVI ini.

Meski tak semeriah saat penutupan, namun warga tetap tampak antusias menyemarakkan penutupan kegiatan empat tahunan tersebut.

"Target kami sejak awal adalah sukses penyelengaraan. Kami berharap para tamu puas dengan suguhan pelayanan yang kami berikan," tuturnya.

Ketua Panitia, Islamuddin mengatakan kegiatan tersebut mampu diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan segala kendala pun didudukkan dengan musyawarah mufakat.

Sementara itu, Ketua KONI Sulsel mengutarakan kekagumannya terhadap penyelenggaraan Porda XVI di Bumi Lasinrang.

"Tentu ini merupakan andil kita bersama," kata Sekda Kabupaten Pinrang ini.

"Pelaksanaan Porda ini luar biasa.

Para atlet diharapkan untuk tidak

memperlihatkan euforia berlebihan dan tetap semangat mendulang prestasi," jelasnya.

Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Tautoto TR hadir mewakili Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk menutup acara tersebut.

Pihaknya pun memberi apresiasi tak terhingga atas kinerja penyelenggara dalam menyukseskan Porda.

"Semoga momentum ini akan melahirkan atlet muda berprestasi yang akan mengharumkan nama Sulsel di PON 20 Papua mendatang," kata kepala Bapenda Sulsel ini.

Bupati Pinrang Aslam Patonangi mengucapkan terimakasih untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan Porda XVI. Baik untuk penyelenggara provinsi maupun tingkat kabupaten.

"Tak bisa dipungkiri, kesuksesan kegiatan ini karena adanya sinergitas.

Terimakasih pula untuk kontingen yang berpartisipasi sebagai peserta dalam DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

49

LAPORAN DAERAH

Pelaku Korupsi Beras Bulog Kab. Pinrang,

K

Segera di BAP

asus dugaan korupsi pengadaan beras Bulog tahun 2016 yang mendudukkan tiga orang tersangka kembali memasuki babak baru.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pinrang Sry Heni Alamsari melalui Kasi Pidsus Muhammad Yusran saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Yusran menuturkan, kasus tersebut sudah dinyatakan P-21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Pinrang beberapa waktu lalu.

50

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

Saat ini telah memasuki proses tahap dua atau penyerahan barang bukti.

Setelah memasuki proses tahap dua, selanjutnya Kejari Pinrang akan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka. Saat ini ketiganya di tahan di Lapas Makassar untuk menjalani proses hukum selanjutnya. “Pelimpahan kasus Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) kasus tersebut ke pengadilan Tipikor Makassar akan dilakukan pekan ini,� kata

DINAMIKA INDONESIA

dia.

Kasus ini terjadi di tahun 2016 di Gudang Lamajakka l Kansilog Pinrang dengan kerugian negara sebanyak Rp5 miliar lebih.

Adapun ke tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan beras ini,yaitu Abdul Majid (Mantan Kansilog Bulog Pinrang), Muhammad Sadik Bin Launde (Mantan Kepala Gudang Bulog Lamajakka 1 Pinrang) serta Umar Bin Launde (Rekanan Pengadaan). (*) RS. ANS

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KAB. PASANGKAYU

Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW)

DINAMIKA INDONESIA

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

51

ADVERTORIAL INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

PERINGATAN HARI JADI PROVINSI SULAWESI BARAT KE-14 TAHUN 2018

52

EDISI 165 TAHUN XIV 2018

DINAMIKA INDONESIA