1
EDISI 22/2018
SATPOL PP & LINMAS TRANTIB RAZIA TERNAK DI DUA DESA HAL. 2
Pelayanan Dan Fasilitas RSUD Anwar Makkatutu Internasional Amburadul HAL. 7
KAJATI SUL-SEL DIMINTA TEGAS DAN TURUN TANGAN UNGKAP SEJUMLAH KASUS DI BANTAENG HAL. 9
EDISI 22/2018
2
REDAKSI Penerbit: CV. SARIBANDA
Kantor Pengacara/Penasehat Jl.Veteran Selatan No.161 Makassar Konsultan Hukum: Lukas Allo,SH, Nanang, SH Dewan Kehormatan: Hamrad Pakki, SH Dewan Redaksi: Drs. Sonda Tayang, Rosdiana SH, MM Dewan Penasehat: Patoppoi Kr Lolo, SH, Andi Anwar, Pemimpin Umum: Muh. Jasbar Jumakka Wakil Pemimpin Umum: Andi Nurjaya, SH Sekertaris Umum: Anton Eka Saputra Pemimpin Perusahaan: Muh. Jasbar Jumakka Wakil Pemimpin Perusahaan: Didit Triatmoko, SH Menejer Iklan & Sirkulasi: Dery Rere Sekertaris Perusahaan: A. Baso Firmin Pemimpin Redaksi: H Benyamin Riny Wakil Pemimpin Redaksi: Abd. Muin, SH Sekertaris Redaksi: Baharuddin Papolli Redaktur Umum: Bahtiar, SE Redaktur Khusus: Umar Paita, SH Redaktur Pelaksana: Syamsuddin Koordinator Pengembangan: Aditya, SH, Subhan Razak Koordinator Wilayah: Kamaruddin Koordinator Peliputan: Andi Anto Koordinator Wilayah: Burhanuddin Staf Redaksi: Zainuddin, Amirullah Dg. Kulle, Rasyid, Rahman, Herianto, Kamaruddin, Iwan Rahim Staf Perusahaan: Syamsuddin, Aziz Jaya, Yusuf, Hasan Basri Design & Layout: Nur Mukhtadir Kantor Pusat/Redaksi/Tata Usaha: Perumahan Graha Mulya Pondok Sawah Blok B/4 Tamalanrea Makassar HP: 081 342 949 169 082 194 666 669 Rekening Bank BRI Cab.Unit KerungKerung Makassar No Rek: 3821-01001146-50-9 M. Jasbar Dg. Jumakka EMAIL: tabloidrajapena@fmail.com Halaman Iklan Cover Depan Rp. 7.000.000 Halaman Belakang Full Rp. 5.000.000 Halaman Dalam Rp. 3.000.000 Berita Pariwara/advetorial Rp.1.000.000 Percetakan: CV. Rajamawellang - MKS isi diluar tanggung jawab percetakan
EDISI 22/2018
SATPOL PP & LINMAS TRANTIB RAZIA TERNAK DI DUA DESA
Setelah beberapa Desa dilakukan trantib razia ternak, oleh Satpol PP bersama beberapa unsur instansi terkait. Maka tiba giliran didua Desa selanjutnya yakni, Desa Darubiah dan Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
Bulukumba Duta Warta Nusantara Beberapa hari lalu telah dilaksanakan operasi trantib razia ternak dibeberapa desa yang dilakukan oleh anggota Satpol PP bersama beberapa instansi terkait. Dan kali ini sasaran operasi razia hewan tersebut dua Desa diantaranya, Desa Darubiah dan Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Dalam operasi trantib razia ternak kali ini melibatkan beberapa unsur instansi terkait yaitu, Satpol PP, Kepala Desa, Kepala Dusun, Binmas dan Camat Bontobahari. Namun sebelum operasi Razia Ternak ini dilaksanakan, terlebih dahulu diberikan penyampaian kepada semua masyarakat yang memiliki hewan ternak bahwa akan dilaksanakan razia terhadap ternak yang berkeliaran dan telah di umumkan di Masjid. Operasi razia ternak ini juga terlebih dahulu dirapatkan di Kantor Desa Bira. Ketika pelaksanaan operasi trantib razia ternak dilaksanakan di dua Desa
yaitu, Desa Darubiah dan Desa Bira, para petugas yang melaksanakan operasi tersebut menjaring sekitar 30 ekor Kambing dan 1 (Satu) ekor Sapi milik masyarakat. Padahal sebelum operasi dilakukan sudah diberikan penyampaian lewat pengumuman di Masjid, namun masyarakat tidak mengindahkan penyampaian tersebut sehingga hewan ternak mereka yang terjaring terpaksa diamankan di Kantor Desa masing-masing sebagai langkah kebijakan prosedurnya. Selain hewan ternak yang terjaring pada saat operasi tersebut, juga ditemukan satu kardus berisikan 30 botol minuman ber-alkohol bermerk BIR dan barang ini diamankan oleh petugas Satpol PP. Dan masih dalam pelaksanaan operasi dilapangan, tibatiba terciduk sepasang pemuda yang sedang memadu kasih berdua disebuah Villa Sidenreng tepatnya di kamar no. 206, dan kedua pasangan ini diamankan oleh petugas untuk dilakukan interogasi. Dalam interogasi tersebut
diketahui bahwa masing-masing masih berstatus pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Herlang dan Bontotanga. Dari hasil tangkapan pihak petugas gabungan ini, 30 ekor Kambing milik masyarakat ini, dikembalikan kepemiliknya dengan satu syarat harus menandatangani surat perjanjian bahwa jika dikemudian hari dilakukan kembali operasi dan ditemukan hewan peliharaan milik masyarakat yang berkeliaran, maka hewan tersebut akan diambil oleh petugas. Kemudian 30 botol minuman ber-alkohol yang bermerk BIR ini, akan dimusnakan. Dan satu lagi tangkapan yaitu, Sepasang Pemuda Terciduk Sedang Memadu Kasih di sebuah Villa Sidenreng di kamar no. 206 ini, diberikan pembinaan dan dipanggil kedua orang tuanya serta dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. (NURDIANTI/BAU T)
LAPORAN UTAMA
3
MAJU UNTUK BANGUN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Pesta demokrasi sudah diambang pintu, para relawan Paslon semakin gencar bekerja menggaet simpatisan sebanyak mungkin menuju kemenangan pada kontestasi Pilkada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Juni 2018 mendatang. Sultra Duta Warta Nusantara Salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi – Lukman Abunawas, nomor urut 1 (satu) diusung oleh dua Partai besar yakni, Patai Nasden dan Partai Golkar dengan Taklin “AMAN”, ingin berkiprah kembali berkarya membangun Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lima tahun kedepan. Ali Mazi, sudah dikenal oleh masyarakat luas dengan kepribadian yang sangat santun dan personalitinya dari akar rumput, makanya sangat dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Ali Mazi, memiliki kharismatik tampil sebagai sosok yang menjadi kekuatan untuk berkarya dengan gagasan yang seakan tak bertepi. Sebagai kontestasi diperhelatan politik tahun 2018 ini, Ali Mazi, ingin kembali bangkit dengan gagasan dan realita,
karena terbentang amanah dan tanggungjawab serta harapan masyarakat untuk Provinsi Sulawesi Tenggara lima tahun kedepan agar lebih maju. Ali Mazi, punya pengalaman birokrasi masa pemerintahannya menelorkan konsep yang handal terbilang professional, bersih dan jujur, karena itu bagian dari jati dirinya . Ali Mazi, punya konsep untuk memajukan dibidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi juga pembangunan pedesaan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Ali Mazi dengan pasangannya Lukman Abunawas, mengangkat Visi Misinya. Ali Mazi, dikenal baik oleh masyarakat karena dirinya selalu berlandaskan falsafah leluhur dan budaya masyarakat Sulawesi Tenggara. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Juni 2018 ini, Ali Mazi yang bergandeng-
an dengan Lukman Abunawas, dengan Taklin “AMAN”, dapat dipastikan mendapat dukungan dan pengawalan masyarakat untuk maju sebagai kontestasi pada perhelatan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Visi Misi yang ditawarkan kedua Paslon ini, untuk membangun Provinsi Sulawesi Tenggara kedepan lebih maju lagi dengan mengandalkan potensi sumber daya manusia untuk menata, mengelola dan memanfaatkan potensi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Semoga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Ali Mazi-Lukman Abunawas, mendapat dukungan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada kedua pasangan ini untuk memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara lima tahun kedepan.
• • • • •
•
Visi dan Misi
Membangun Keamanan Insani pada Pilar Ekonomi, Pangan, Kesehatan, Lingkungan, Pribadi, Komunitas dan Politik. Membangun manusia Sulawesi Tenggara menjadi warga Negara yang bermoral dengan menghadirkan kepemimpinan yang humanis dan Birokrasi Modern. Mamajukan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Infrastruktur secara Berkeadilan dan Berkelanjutan Memajukan Kesehatan, Pendidikan dan Mengatasi masalah-masalah Sosial Meningkatkan Inklusifitas melalui perwujudan Pemerintahan Desa yang baik (Good Village Governance), Kesejahteraan Desa dan Pembangunan Pedesaan. Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
(MISEL/BUHANUDDIN)
EDISI 22/2018
4
LIPUTAN SULSEL
ADA APA
KASI INTEL KEJAKSAAN DENGAN PPTK DINAS PENDIDIKAN BANTAENG
TERKAIT MASALAH
K
B A N S O S
orupsi bukanlah hal yang tabu atau sangat memalukan saat ini, tetapi korupsi suatu hal yang sangat dibanggakan bagi pelakunya, sehingga korupsi berkembang terus di persada nusantara ini tanpa melihat kondisi rakyat yang semakin terpuruk. Namun itulah penomena yang terjadi membuat kita semakin miris dan prihatin.
Bantaeng Duta Warta Nusantara Mari kita lihat beberapa kasus yang diduga syarat dengan korupsi di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah proyek rehabilitasi ruang kelas belajar (RKB) untuk 32 sekolah bantuan Bansos tahun 2017 lalu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, pelaksanaan (Pekerjaan) rehabilitasi sekolah tersebut seyogyanya dikerjakan oleh pihak sekolah sesuai pedoman petunjuk teknisnya (Juknis), bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah swakelola. Akan tetapi, kenyataan dilapangan bukanlah pihak sekolah yang mengerjakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas belajar (RKB) bantuan Bansos tersebut, melainkan diduga dipihak ketigakan dan dilaksanakan oleh pihak kontraktor sehingga kuat dugaan, bahwa ada suruhan (Arahan) dari pihak Dinas Pendidikan atau ada oknum pejabat tinggi yang mengarahkan agar pekerjaan rehabilitasi ruang kelas belajar (RKB) sekolah tersebut dikerjakan oleh pihak kontraktor. Sungguh malang nasib sang bawahan atau katakanlah pihak sekolah yang Cuma nama saja, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa jadi
EDISI 22/2018
penonton saja. Sementara bila pekerjaan RKB tersebut dikerjakan asal-asalan tidak sesuai pedoman petunjuk teknis oleh pihak kontraktor, maka nahas bagi kepala sekolah karena dia harus bertanggungjawab sepenuhnya dan proses hukum menantinya. Ironisnya ketika awak media ini berkunjung di Kejaksaan Negeri Bantaeng lalu bertemu dengan Kasi Intel Fahrul Faisal, SH, guna kordinasi atau pun sering-sering serta menyampaikan terkait permasalahan atau kasus-kasu proyek di Bantaeng antara lain, DAK tahun 2017, dan BANSOS (Rehabilisasi sekolah) tahun 2017, yang diduga keras dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sekolah itu ada keganjilan baik itu proses pelaksanaan mau pun secara fisik di duga tidak sesuai pedoman/juknis serta RAB yang ada. Lalu Kasi Intel Fahrul Faisal, SH, merespon dengan baik dan menjelaskan bahwa kalau masalah BANSOS (Rehabilisasi ruang kelas belajar/RKB) tahun 2017, itu sudah banyak informasi saya dapatkan ataukah masuk ketelinga saya dan bahkan ada salah satu oknum LSM pernah kesini menyampaikan masalah itu, kalau pelaksanaan kegiatan/pekerja-
an rehab sekolah tidak sesuai pedoman/juknis dan RAB serta terjadi pemotongan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, “Tapi saya kurang merespon ataukah tidak percaya, “Jelas Fahrul Faisal, SH, (Jaksa) Sembari awak media ini mengatakan, “Itu memang betul adanya pemotongan dana fisik sebesar 10% (sepuluh persen) untuk fii kepusat dan ada bukti kwitansi yang bermaterai 6000 (enam ribu) yang penerima dana tersebut adalah kepala Seksi Sarana Prasarana/ PPTK Dinas Pendidikan bernama Nasir Madong. “Dan kalau anda (Pak Jaksa) mau lihat ini foto kwitansi itu, lalu bagaimana pendapat anda sebagai penegak/pelaksana hukum (seorang Jaksa) ?. “Apakah saya harus melapor secara resmi ataukah tertulis setelah anda melihat bukti tersebut, karena kalau ini di biarkan atau pun oknum pejabat berbuat demikian kasihan Negara dan bangsa yang kita cinta bersama. Spontan Fahrul Faisal, SH, (Kasi Intel) setelah melihat bukti foto kwitansi pemotongan dana BANSOS tersebut, mengatakan, “Begini saja kasih saya waktu duluh untuk ketemu dengan yang bersangkutan (Nasir Madong) untuk
bagaimana agar permasalahan ini ada solusinya, karena jujur, saya itu orangnya selalu mengedepankan yang namanya kekeluargaan (mencari solusi terbaik), makanya tidak usah duluh melapor/menyurat secara resmi” kata Kasi Intel Kejaksaan. Berselang beberapa hari/ minggu kemudian awak media ini kembali menemui Fahrul Faisal, SH, (Jaksa) di ruang kerjanya guna mempertanyakan seperti apa tindak lanjut dari permasalah ataukah diduga kasus tersebut. “Lucu dan anehnya, lagi-lagi Fahrul Faisal, SH, meminta waktu lalu berkata kalau saya belum ketemu dengan Nasir Madong, (Kepala Seksi Sarana Prasarana/PPTK), karena saya belum ada waktu yang tepat untuk bertemu atau pun cerita dengan yang bersangkutan. “Olehnya itu sabar saja pak (wartawan) Insya Allah, pasti ada solusinya yang terbaik, tapi dengan cara saya sendiri karena jujur saja memang kalau menurut anda (wartawan) saya lambat, namun sudah banyak mi teman-teman (banyak permasalahan/kasus) yang saya cari solusinya dan itu semua berjalan mulus atau pun berhasil,” Jelas Fahrul Faisal, SH, kepada awak media ini.
Mendengar keterangan atau pun komentar serta tingkah laku sosok Jaksa Fahrul Faisal, SH, (Kasi Inten) Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut, tentunya menaru pertanya besar “ADA APA FAHRUL FAISAL, SH, DENGAN PPTK DINAS PENDIDIKAN NASIR MADONG…???”. Maka dari itu kuat dugaan Fahrul Faisal, SH, turut serta dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sekolah (Bansos) ataukah janganjangan diduga mendapat paket/pekerjaan sekolah atau pun bagi hasil dari pemotongan dana proyek BANSOS (rehabilitasi ruang kelas belajar/RKB) tahun 2017 yang diduga dilakukan Nasir Madong. Olehnya itu kami menghimbau KAJATI dan KAJAGUNG turun tangan serta memberikan sanksi kepada oknum Jaksa tersebut, yaitu kiranya di copot dari jabatannya secara tidak terhormat dan juga sanksi pidana, kalau benar adanya dugaan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bantaneg Fahrul Faisal, SH, mendapat paket pekerjaan sekolah (Bansos) atau pun bagi hasil dengan Nasir Madong. Karena perbuatan dan tingkah laku seperti itu sangat lah tidak terpuji dan merusak nama baik serta citra institusi penegak Hukum tersebut. (ASKARI LMP/K.ANTO)
5
LIPUTAN SULSEL
PEMERINTAH SETEMPAT DIHARAP DAPAT MENGATASI PERSOALAN SAMPAH DI DESA SITU BARU DISETIAP daerah selalu mengutamakan kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan salah satu penilaian dan peraih tertinggi masalah kebersihan yang diberikan pemerintah pusat yakni “Adipura”. Untuk meraihnya tentu mengatasi masalah sampah agar tercipta lingkungan bersih, nyaman, dan indah.
WAKIL BUPATI BULUKUMBA LAKUKAN SAFARI RAMADAN DI KECAMATAN BULUKUMPA SETIAP memasuki bulan Ramadan, secara rutin seluruh Pemkab di Sulawesi Selatan melakukan Safari Ramadan kesetiap Kecamatan dalam wailayahnya dalam rangka menjalin tali silaturahmi kepada seluruh masyarakatnya. Bulukumba Duta Warta Nusantara Safari Ramadan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24/05/2018 oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dilakukan Wakil Bupati Bulukumba di Desa Bulo-Bulo Kecamatan Bulukumpa, sebagai salah satu momentum menjalin tali silaturahmi kepada semua masyarakat, sekaligus dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Safari Ramadan 1439 H di Kecamatan Bulukumpa ini, dilakukan oleh Wakil Bupati Bulukumba, sebagai salah satu momentum untuk menjalin tali silaturahmi kepada masyarakat, dan juga melihat sejauh mana perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan maupun di Pedesaan, karena inilah saat yang tepat untuk berada ditengah-tengah masyarakat. Hadir dalam acara Safari Ramadan tersebut Wakil Bupati Bulukumba, Pemerintah setempat, Kepolisian, Satpol PP, Damkar, Tokoh Agama, para Kepala
Desa beserta Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati mengatakan, “Ini adalah rangkaian Safari Ramadan yang dilakukan Pemerintah daerah di sepuluh Kecamatan dan ini hari ketiga Safari Ramadan yang terbagi dua Tim. Tim pertama dipimpin Bupati dan Tim kedua dipimpin oleh saya malam ini,”katanya. Lanjut dikatakan Wakil Bupati, “Bupati memimpin di Kecamatan Gantarang dan saya memimpin di Kecamatan Bulukumpa. Tentu saja Safari Ramadan ini adalah bagian untuk membangun tali silaturahmi antara Pemerintah Daerah dan Tokoh-Tokoh Masyarakat juga masyarakat di Kabupaten Bulukumba,”ujar Wakil Bupati. “Dalam system Safari Ramadan ini, beberapa Dai-Dai yang kita sebar kebeberapa Mesjid, disetiap kita lakukan Safari Ramadan, diharapkan keberadaan para Da’i-Da’i ini mampu memberikan nilai Takwa kepada masyarakat. Dan dalam kesem-
patan ini pula kita bersama melaksanakan ibadah Tarwih secara berjamaah untuk meningkatkan Takwa kita kepada Allah SWT. Tentu saja ini bagian yang harus kita budayakan karena kegiatan seperti ini Pemerintah daerah itu bisa bersilaturahmi dengan masyarakat dan bisa bertemu secara langsung,”tutur Wakil Bupati Bulukumba. Ditambahkan, “Tim satu didampingi Bupati di Kecamatan Kindang, saya di Kecamatan Herlang. Hari kedua, Bupati Di Kajang, Tim dua di Kecamatan Rilau Ale, dan hari ketiga Bupati di Kecamatan Gantang, saya ditempat ini di Kecamatan Bulukumpa. Hari Senin yang akan datang tanggal 28/05/2018, Bupati, memmpin Safari Ramadan di Kecamatan Bontobahari, dan saya di Kecamatan BontoTiro, terakhir di Ujung Loe dan di sebarkan disetiap daerah 20 Dai termasuk di Bulukumpa itu sendiri,”tutup Wakil Bupati yang sempat diwawancarai oleh awak media ini. (ENAL)
Bulukumba Duta Warta Nusantara Seperti halnya di Desa Situ Baru Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, tepatnya di Jl. Batu Saraung. Telah terjadi tumpukan sampah yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya karena baunya sangat menyengat hidung. Sementara diketahui bahwa tumpukan sampah tersebut kiriman dari laut menuju Desa Situ Baru dan diperbanyak pula oleh sampah dari masyarakat setempat yang kurang sadar akan arti kesehatan dan kebersihan dan juga kebanjiran. Persoalannya, akibat dari tumpukan sampah tersebut, setiap musim penghujan, Desa Situ Baru mengalami kebanjiran karena saluran pembuangan / gorong-gorong tersumbat akibat tumpukan sampah yang menyumbat saluran pembuangan/goronggorong tersebut. Permasalahan sampah yang meresahkan masyarakat khususnya di Desa Situ Baru ini, karena kurangnya campur tangan pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa, Kelurahan dan Kecamatan untuk mengatasi tumpukan sampah tersebut. Padahal pemerintah setempat dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat tentang penanggulangan masalah sampah
untuk bersama-sama mengatasinya agar Desa Situ Baru terbebas dari sampah dan lingkungannya berubah menjadi bersih, indah dan nyaman. Beberapa waktu lalu, ada beberapa masyarakat setempat yang ditemui awak media ini, mereka mengutarakan keluh kesahnya sembari mengatakan, “Kami sangat resah dengan kondisi Desa kami yang dibanjiri dengan sampah, baik itu sampah kiriman dari laut maupun samapah dari warga desa sendiri,”katanya. Lanjut dikatakan masyarakat tersebut, “Kami inginkan perhatian pemerintah setempat untuk menanggulangi sampah ini atau paling tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat program untuk sesuatu yang dapat menahan sampah khususnya dari laut agar tidak dapat memasuki desa kami, karena kalau tidak ada upaya pemerintah setempat, maka banjir terus melanda desa kami setiap musim penghujan, dan kami hanya bisa pasrah saja ”keluh masyarakat kepada awak media ini. Keluhan masyarakat Desa Situ Baru, perlu direspon karena tentu satu hal yang dapat mendorong semua pihak yang terkait agar bersamasama melakukan penanggulangan sampah tersebut guna menciptakan sebuah Desa yang bersih lingkungan, Desa yang maju, dan tidak tutup kemungkinan Desa Situ Baru bisa menjadi Desa percontohan. (BAU. T/ NURDIANTI)
EDISI 22/2018
6
LIPUTAN SULSEL
Kapolsek Mapsu Tugas Adalah Amanah
Camat Barombong Respon Cepat Warga Penderita Tunanetra E – KTP merupakan syarat utama dalam pengurusan berbagai surat-surat penting di Kecamatan juga diberbagai instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta. Maka dari itu, Camat Barombong awal tugasnya mengutamakan bagi warganya yang sudah memenuhi syarat untuk dapat memiliki E-KTP.
Takalar Duta warta Nusantara “Memang tugas selaku Kapolsek sangat berat, karena berhadapan dengan berbagai macam karakter masyarakat dalam wilayah tugasnya, namun tugas itu harus dilksanakan dan siap dengan segala resikonya. ”Tugas Kepolisian Republik Indonesia, adalah sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat yang bertujuan untuk menciptkan situasi aman di masyarakat,” demikian yang diungkapkan Kapolsek Mapsu Takalar AKP. Ahmad Rosma Saat di temui oleh media ini Selasa (27/03/2018) lalu. Lanjut AKP. Ahmad Rosma mengatakan, “Tugas yang di berikan oleh pimpinan adalah merupakan suatu amanah yang harus di jaganya, sehingga dimanapun ditugaskan sudah siap menerima program kerja Kapolri, Kapolda dan Kapolres,”ujarnya. Mantan Kasat Reskrim Polres Soppeng ini mengatakan, “Dimanapun personil Polri di tempatkan, maka tetap harus menjalankan tugas Kepolisian sesuai dengan UU Kepolisian yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
TUGAS Kepolisian Republik Indonesia, adalah sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat yang bertujuan untuk menciptkan situasi aman di masyarakat,” AKP. Ahmad Rosma Kapolsek Mapsu Takalar
EDISI 22/2018
masyarakat agar masyarakat dapat hidup tenang dan nyaman melakukan aktifitasnya,”jelas Kaoplsek Mapsu. Dikatakan pula, “Polri harus melakukan pendekatan dengan masyarakat supaya apa yang menjadi permasalahan di masyarakat terkait dengan kamtibmas dapat segera di ketahui sehingga kita dapat menyelesaiakan permasalahan di masyarakat dengan cepat dan membuat masyarakat menjadi aman dan nyaman, “ujar Kapolsek Mapsu. Ditambahkan, AKP. Ahmad Rosman, “Olehnya itu, untuk menciptakan rasa aman di masyarakat sangat di butuhkan kerja sama antara semua pihak karena Kepolisian adalah mitra dari masyarakat, informasi dari masyarakat sangat penting supaya kamtibmas dapat terjaga di wilayah hukum Polsek Mapsu. Kegiatan - kegiatan yang rutin dilakukan oleh Polsek Mapsu yaitu mengadakan Patroli dengan tujuan dapat menciptakan rasa aman di masyarakat, jadi apapun kegiatan yang ada di wilayah Polsek Mapsu akan di pantau oleh anggota kalau itu melanggar UU maka kami akan bertindak karena tentu saja kami akan berpihak pada UU yang berlaku, “ujarnya. Di akhir perbincangan dengan Kapolsek Mapsu, AKP. Ahmad Rosma, di singgung terkait dengan harapan Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Umar Septono, terkait dengan hubungan antara Kepolsian dengan Wartawan, dirinya mengatakan bahwa sesuai harapan Kapolda bahwa wartawan harus menjadi mitra yang baik, saya rasa itu adalah hal yang harus dilaksanakan agar terjadi komunikasi yang baik antara Kepolisian dan Wartawan, maka harus memperkuat tali silaturahmi dan sinergitas Polri dan Wartawan, “tutup Kapolsek Mapsu, AKP. Ahmad Rosma diruangannya dengan penuh ke akraban dengan awak media yang mengunjunginya. (AMIRULLAH KULLE).
Gowa, Raja Pena E-KTP salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh semua warga di Kecamatan Barombong. Selain keperluan untuk pendataan dimana diketahui bahwa sejumlah warga ada yang berkehidupan kurang mampu, maka hasil pendataan melalui e-KTP diketahui warga yang perlu mendapatkan bantuan. Disisi lain, e-KTP untuk keperluan dalam pengurusan surat-surat di Instansi Pemerintah maupun di Instansi Swasta. Seperti yang dikatakan Kepala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Sulsel, Anwar Asru, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, “Program utama yang saya lakukan sebagai Camat di Barombong menginginkan semua warga yang ada di Kecamatan Barombong, yang sudah memenuhi syarat harus sudah punya E- KTP karena dalam segala urusan dalam kehidupan sekarang harus ada KTP, salah satu syarat untuk di data untuk di usulkan dapat bantuan dan harus ada KTPnya, “ungkap Anwar Asru.. " Makanya program saya yang pertama adalah menghimbau kepada ketua RT, Kadus dan Lingkungan supaya aktif mendatangi warganya yang sudah bisa punya E- KTP, karena E-KTP Penting dalam segala urusan, " kata Camat Barombong ini. Hal yang di lakukan oleh Camat Barombong ini harus di apresiasi dengan menanggapi salah satu warganya bernama Dg. Nippi, seorang penderita tunanetra yang tinggal sendiri di rumahnya yang beralamat di Bontolaja Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong. Saat mendapat
informasi dari rekan media bahwa ada salah satu warga dusun Bontolaja yang keadaanya sangat memprihatinkan kehidupannya Camat Barombong, Anwar Asru, mengatakan, " Silahkan di catat nama dan alamat lengkapnya nanti saya informasikan ke pemerintah setempatnya supaya di datangi apakah sudah memiliki EKTP atau belum, kalau belum akan di buatkan dulu KTP kemudian di data kembali supaya bisa di masukkan dalam data susulan penerima bantuan, apalagi orang cacat seperti itu harusnya di prioritaskan, hanya masalahnya disini Desa/ Lurah hanya mendata dan melaporkannya ke pusat nanti di pusat di tentukan siapa siapa yang dapat, jadi pemerintah daerah tinggal menerima data yang datang dari pusat,” tutup Camat Barombong Anwar Asru Sementara, Dg. Nippi penderita tunanetra yang di kunjungi di rumahnya sangat memprihatinkan betapa tidak dengan derita yang di alaminya masih sempat mengumpulkan gelas plastik untuk di jualnya walaupun hasil dari penjualan gelas plastic tersebut belum cukup membiayai hidup. Syukur masih ada tetangganya yang bermurah hati memberinya makanan kepada Dg. Nippi yang sebatang kara ini. . Saat di kunjungi dirinya berharap agar pemerintah setempat tidak melupakan dirinya sehingga apabila ada bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dia bisa mendapatkan bantuan. ( AMIRULLAH KULLE)
7
LAPORAN KHUSUS
PELAYANAN DAN FASILITAS RSUD Anwar Makkatutu Internasional Amburadul SAAT ini pembangunan disegala bidang sedang digalakkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten. Baik itu infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan termasuk RSUD, dan lain-lainnya. Tujuan pembangunan ini mengakses kebutuhan masyarakat, utamanya menengah kebawah dan menengah keatas guna memberikan kenyamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Bantaeng Duta Warta Nusantara Pembangunan terus diupayakan oleh Pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pembangunan yang diupayakan tersebut sering mengalami kritikan pedas dari masyarakat, pasalnya pembangunan yang diupayakan tersebut melenceng dari perencanaannya. Misalnya, RSUD Anwar Makatutu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan ini, konon kabarnya pembangunannya telah menghabiskan dana puluhan bahkan ratusan miliyar rupiah. RSUD Anwar Makkatutu ini dengan notabene bertaraf Internasional, tentu memiliki fasilitas yang serba modern dan pelayanan pun sangat memuaskan. Namun pada kenyataannya, sayang seribu sayang cuma nama saja bertaraf Internasional, padahal terkait pelayanannya kurang memuaskan bagi pasien yang dirawat inap maupun keluarga pasien yang sedang menjaga di RSUD Anwar Makkatutu tersebut. Padahal, setahu masyarakat, bahwa Rumah Sakit yang bertaraf Internasional itu sudah tidak diragukan lagi tentang pelayanan dan fasilitasnya, pasien seharusnya merasa senang, aman dan nyaman, tetapi di RSUD Anwar Makkatutu ini, malah sebaliknya, pasien dan keluarganya merasa tidak senang, tidak nyaman dan tidak aman sehingga timbul rasa kesal dan kecewa. Seperti yang dialami salah seorang keluarga pasien yang enggan jati dirinya di Korankan mengatakan, “ Saya merasa kesal dan kecewa atas pelayanan RSUD Anwar makatutu, yang khabarnya Rumah Sakit bertaraf Internasional itu, kok pelayanan dan pasilitasnya amburadul. “Kenapa saya berkata demikian, karena sewaktu keluarga saya ingin melahirkan dan sifatnya sangat darurat, tak satu pun perawat/karyawan Rumah Sakit tersebut,”tutur keluarga pasien. “Bahkan lantai dasar atau lantai satu tidak ada perawat/ karyawan yang stambay untuk menolong keluarga saya agar segera di bawa ketempat persalinan, yaitu kelantai 4 (empat). “Untung saja salah satu keluarga saya yang ikut pada saat itu dan melihat ada kereta dorong
yang penuh debuh yang di duga tidak lagi di pakai, keluarga saya itu langsung mengambilnya lalu memindahkan si ibu (keluarga) dari mobil saya ke kereta dan segera membawa ketempat persalinan dengan menggunakan/ menaiki tangga lif, “Ujar keluarga pasien dengan kesalnya. Lanjut keluar pasien, “Apa yang terjadi, saat saya berada dalam lif bersama keluarga serta salah satu Dokter yang bernama dr. Indirawati Nasrun, SPOG. M. Kes dengan wajah jutek dan seakan-akan tidak punya beban. Padahal keluarga saya yang ingin melahirkan itu sudah merasa kesakitan lalu berteriak-berteriak seakanakan dirinya telah melahirkan, hingga pada akhirnya keluarlah kepala si bayi tersebut, lalu salah satu keluarga saya berkata kepada dokter yang ada di dalam lif, mengatakan, “Kepala si bayi sudak keluar Dok, tapi apa jawaban dokter itu tahan dulu…!! Katanya,”tuturnya. “ Aneh dan lucunya serta saya tidak menduga, kalau dokter Indirawati Nasrun, SPOG, M.Kes, tersebut berkata demikian dan tidak mengambil tindakan sebagaimana mestinya seorang dokter yang profesional. “Tapi syukurlah tak lama kemudian kami sampai dilantai 4 (empat), lalu saya langsung membawa keluarga saya ketempat persalinan, berselang beberapa menit/waktu saja keluarga saya melahirkan anaknya dengan selamat,”katanya. Keluarga pasien menambahkan, “Lalu tak lama kemudian setelah keluarga saya melahirkan, di bawalah ketempat perawatan (kamar rawat untuk pasien) nomor 403, tetapi sayangnya tempat ataukah kamar tersebut panas sekali, padahal di dalam ruangan itu ada AC dua buah, akan tetapi cuma satu saja yang saya diduga berfungsi (menyalah), karena saat saya meminta tolong kepada salah satu pegawai/perawat yang ada di ruangan itu, agar kiranya AC yang satu itu dapat di fungsikan (dinyalahkan). ”pegawai/ perawat tersebut berkata tunggu duluh saya akan mengambil remot AC nya. Nahasnya, pegawai/perawat itu tak kunjung membawa remot dan menyalahkan AC tersebut. “Olehnya itu saya merasa kesal dan kecewa terhadap pelayan di RSUD
Anwar Makatutu Bantaeng, yang notabena bertaraf Internasional, sehingga saya mengambil kesimpulan menelpon keluarga saya untuk membawa kipas angin kerumah sakit, agar keluarga saya yang sudah melahirkan bersama si bayi tidak lagi pengap ataukah kepanasan, “Ujar keluarga pasien Mendengar keluhan keluarga pasien tadi, awak media ini bergegas mendatangi Direktur RSUD Anwar Makatutu dr. Sultan, guna konfirmasi, namun Direktur tersebut tidak ada di tempat. Ada pun salah satu pegawai/perawat Rumah Sakit yang sempat di tanya oleh awak media ini, bahwa dimana Direktur anda, Spontan pegawai/ perawat itu mengatakan, “Saya tidak tau, mungkin saja pak Direktur keluar dan istirahat”, kata perawat/pegawai tersebut. Menyimak keluhan keluarga pasien diatas, sangatlah kasihan dan menyedihkan sekali. Olehnya itu diharapkan Direktur RSUD Anwar Makatutu Dr. Sultan, tegas dan keras terhadap bawahannya, agar kelak nanti tidak ada lagi keluarga pasien mengalami demikian, serta pelayanan prima selalu di utamakan dan pasilitas dapat dimaksimalkan ataukah di benahi, supaya RSUD Anwar Makatutu bukan hanya nama bertaraf Internasional saja, tetapi sesuai nama dan semua fasilitas dan pelayanannya agar setara dengan RSUD lainnya yang ada di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia.
LITSUS 200 MUBALIQ, MENTERI AGAMA DIKECAM KETUA MPR Makassar Duta Warta Nusantara Ketua MPR Zulkifli, mengecam keras kebijakan Menteri Agama RI, yang mensertifikatkan 200 Mubaliq atau DAI yang diperbolehkan melakukan hotbah atau ceramah di Masjid. Atas kebijakan itu, Menteri Agama, dinilai membuat gaduh dan dapat memecah belah ummat Islam. Ketua MPR, juga mendesak Menteri Agama RI meminta maaf dan tidak melanjutkan kebijakan yang dianggap keliru
dan merugikan kebijakan Jokowidodo, yang selama ini sibuk mepersatukan para Mubaliq dan tokoh-tokoh Agama di Istana Presiden. Sementara itu sejumlah pakar peserta ILC, TV ONE, juga menyesalkan hal itu, seharusnya Menteri Agama mengurusi kasus-kasus Trevel yang menterlantarkan dan merugikan ratusan jemaah haji (Umroh).,”ucap Ketua MPR pada ILC TV ONE baru-baru ini. (H.BEN)
(ASKARI LMP/KAMARUNDIN)
EDISI 22/2018
8
LAPORAN DAERAH
Kelompok Mabbulosibatang Desa Bulolohe Jadi Polemik JANGANKAN jabatan yang tinggi, jabatan yang di bawah pun diperebutkan, itulah manusia. Salah satunya adalah jabatan Ketua Kelompok Mabbulosibatang yang sedang dipersoalkan, karena masing-masing menklaim dirinya ketua. Bulukumba Duta Warta Nusantara Salah seorang bernama Asri Bin Kamaruddin, warga Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Jum,at (09/03/2018) sekitar pukul 10.00 Wita lalu. Melalui Via telepon genggamnya mengatakan, "Kepala Desa Bulolohe keliru jika memberi ruang Syamsuddin Malaka menjadi Ketua Kelompok Mabbulosibatang, karena selama ini mereka tahu kalau yang disetuji oleh anggota Kelompok Mabbulosibatang untuk menjadi ketua kelompok adalah saya sendiri yang menggantikan Kamaruddin orang tua saya," jelas Asri bin Kamaruddin. Lanjut Asri, “Lebih disayangkan lagi, Syamsuddin Malaka, dinilai telah keliru dalam proses pemanggilan anggota kelompok, karena terkesan sangat memaksa, seperti bunyi surat yang telah dilayangkan untuk pemanggi-
lan anggota kelompok, dengan isinya mengatakan, " Bagi yang tidak menghadiri Undangan ini, maka dinyatakan menyetujui keputusan rapat,” hal ini diungkapkan oleh Asri Bin Kamaruddin selaku Ketua Kelompok Mabbulosibatang penganti Almarhum orang tuanya. Lanjut Asri, “Olehnya itu, sebagai Ketua Kelompok Mabbulosibatang keberatan atas sikap dan tindakan Syamsuddin dalam upaya mengambil alih Kelompok Mabbulosibatang, hanya karena tergiur dengan banyaknya penyaluran bantuan dari Dinas Kehutanan Propinsi, dan perlu dibayangkan betapa pentingnya bantuan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat, akan tetapi bantuan penyaluran bibit pada tahun 2012 diduga tidak tepat sasaran, dari puluhan Ribu bibit bantuan dari Dinas Kehutanan Propinsi tidak terlihat, dan sama sekali tidak dirasakan oleh anggota Kelompok
Tani Mabbulosibatang. Hal ini Dinas Kehutanan Propinsi harus lebih efektif dalam mengawasi semua bantuan yang disalurkan ke masing masing kelompok, karena Kelompok Tani Hutan Masyarakat hanya dijadikan lahan korupsi oleh oknum tertentu" ungkapnya. Menyikapi hal itu Syamsuddin Malaka, saat dikonfirmasi dikediamannya mengakui bahwa memang pernah kami menerima bantuan benih bibit melalui PPTH jalan Cendrawasih untuk Kelompok Tani Hutan Masyarakat Mabbulosibatang, selain Syamsuddin Malaka, penyuluh Kehutanan Propinsi melalui Syamsu, juga membenarkan soal bantuan Benih tersebut, hanya saja dirinya tidak mengetahui persis soal bantuan Benih tersebut," katanya. Lebih lanjut Syamsuddin mengatakan, "Memang sebelumnya Ketua Kelompok adalah Kamaruddin, orang tua Asri,
dan pada waktu itu saya adalah sekretariat Kelompok Mabbulusibatang, dan setelah Kamaruddin, meninggal dunia saya ambil alih Kelompok Mabbulusibatang selaku Ketua Kelompok," tambahnya. Menanggapi hal itu Wartawan Tabloid Nasional Raja Pena mencoba mengklarifikasi dan menemui Kepala Desa Bulolohe untuk memastikan keberadaan Kelom-
pok Mabbulosibatang. Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Bulolohe berjanji untuk kemudian memanggil kedua belah pihak, untuk mencarikan solusi dalam waktu dekat, kalau persoalan ketua kelompok yang saya liat memang Syamsuddin Malaka ketua kelompok, sesuai SK Bupati Bulukumba," kata Kepala Desa Bulolohe. (LAP A.ARSYAD).
Lurah Empoang, Dianggap Tidak Layak Jadi Lurah LURAH sebagai pelayan masyarakat, tentu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan agar tugas pokok dan fungsi selaku Lurah dilaksanakan dengan baik. Namun ada hal yang menarik di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea terkait pengurusan surat-surat sebidang tanah milik warga yang dianggap Lurah tidak memberikan pelayanan prima. Jeneponto Duta Warta Nusantara Ketua LSM Forum Pembela Keadilan FPK dan Pengacara Non Aktif sekaligus Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Jeneponto yang beralamat di Kampung Sarroanging Kelurahan Bontotangga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Dalam hal ini Sudirman Sijaya, merasa sangat keberatan atas tindakan dan pelayanan Hasdin Nasri, selaku pejabat Kelurahan Empoang. Dari keterangan Sudirman sijaya, pada saat dikonfirmasi oleh Awak media Tabloid Nasional Raja Pena bahwa, "Kepala Kelurahan Empoang menyesat-
EDISI 22/2018
kan Warga yang membutuhkan pelayanan dengan cara membuat segala macam alasan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang undang," katanya. Lebih lanjut Sudirman, saat sambung rasa dengan wartawan Tabloid Nasional Raja Pena, “Saya menerima pemberian tanah ukuran 12 X 20 dari St. HJ. Sahari Borra, SE, yang terletak di wilayah lingkungan Bontosunggu Kelurahan Empoang Kota Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi selatan, yang tentunya berkekuatan hukum, sebab proses peralihan tanah dari
tangan pertama melalui Jhani, SH, Kr.Lontang, ke pihak Hj. St. Saharia Pembeli. Setelah pihak kedua menguasai tanah dari Jhani Kr.Lontang, maka pihak kedua selaku pembeli menyerahkan ke pihak ketiga melalui Sudirman Sijaya, sebagai Tanah Hibah, hingga dibuatkanlah keterangan Hibah dari HJ. St. Sahari, pada tahun 2015. Akan tetapi surat keterangan Hibah ini dibuat pada tanggal yang tercantum dibawah tepatnya 23 oktober 2017, namun sampai hari ini pihak Kelurahan Empoang menolak untuk menanda tangani dengan alasan harus disiapkan duluh persyaratannya, hingga Sudirman, kembali melengkapi persyaratan yang diminta, namun setelah lengkap persyaratan yang diminta, mereka pun kembali menolak surat keterangan Hibah yang diajukan oleh Sudirman, sehingga Hasdin Nasri, Dinilai mengada ngada, sebab Lurah bukanlah pejabat pembuat akta tanah ( PPAT) dan statusnya hanya sebatas mengetahui saja, siapa pemberi tanah dan siapa penerima tanah," ungkap Sudirman.
Sudirman menambahkan "Sekalipun persyaratan yang diminta lengkap pihaknya masih menolak dan membuat alasan lain yakni, mengharuskan lagi pemilik semula beserta anaknya untuk menanda tangani surat pernyataan bahwa Tanah pernah dijual pada St. Sahari Borra ( pembeli ) kepada saya. Dan persyaratan tersebut terpaksa dipenuhi lagi, sehingga Asdin, kehabisan akal, akan tetapi pihaknya tetap bersikukuh tidak mau menanda tangan, sehingga diduga oknum Lurah ini hanya mau memeras Rupiah dengan jumlah besar,”katanya. Sudirman menirukan bahwa, ada penyanyi Doel S u m bang dalam s y a i r lagunya berbunyi kurang lebih bahwa “Pejabat yang memberi makanan anaknya dari hasil haram, maka dikha-
watirkan anaknya akan menjadi perampok, “ seperti itulah yang disampaikan oleh Sudirman. Olehnya itu, Anggota DPRD dari komisi 3 Partai Gerinda sangat prihatin melihat oknum Lurah yang telah menghianati sumpah jabatanya sebagai Lurah dan menyesatkan Warga yang membutuhkan pelayanan prima, cara cara kerja atau pelayanan ini sangat melalukan ASN serta merusak citra eksekutif, “tambahnya. (LAP.A.ARSYAD).
KASUS
9
LAPOR MERAH K AJATI SULSEL‌ LEMAHNYA PEN EGAKAN HUKUM DI LINGKUP KAJ ARI...?
KAJATI SUL-SEL DIMINTA TEGAS DAN TURUN TANGAN UNGKAP SEJUMLAH
KASUS DI BANTAENG
SUNGGUH menyedihkan Negara Republik Indonesia yang kita bangga-banggakan dan cintai ini, karena Negara Republik Indonesia selalu menjunjung tinggi Pancasila serta di kenal sebagai Negara Hukum. Namun ketika kita melihat realita yang sebenarnya sangatlah disayangkan, soalnya penerapan, pelaksanaan ataukah pelaksana hukum khususnya pihak Kejaksaan diduga keras belum maksimal dan diduga pula ada oknum Jaksa yang nakal serta mempermainkan hukum. Bantaeng Duta Warta Nusantara Lihat saja Kabupaten Bantaeng, yang dikenal sebagai Kabupaten tertua di Sulawesi Selatan (Butta Toa) yang begitu luar biasa kemajuannya. baik itu di bidang Pemerintahan, Perkembangan Perekonomian dan Pembangunan yang meraja lelah di Bantaeng contohnya, pembangunan (Proyek) yang diduga menghabiskan anggaran milyaran/puluhan dan bahkan ratusan milyar : Pantai seruni, Rumah sakit umum bertarap internasional, Pantai Marina, Reklamasi Pantai, Rusun Nawa, Cakdam, PLTMH, Lampu Jalan,
Pengaspalan dan Pelabuhan. Ditambah lagi pembangunan Para-Para, TPI (pa’jukukang), TPI (Kaili), Sarana parasarana pembangunan gedung/rehab sekolah (RKB). Pembangunan Gedung/kantor Dinas Pariwisata yang berlokasi di Pantai Marina yang diduga berali fungsi menjadi hotel, dan beberapa proyek yang dikerjakan menjadi asalasalan seperti proyek Irigasi, Drainase, Talut, Embun, Sumur Bor dan lain-lain sebagainya yang dimana sumber dana tersebut dari APBN dan APBD. Namun yang menjadi pertanya bagi publik, ada bebe-
rapa pembangunan ataukah proyek di atas diduga keras tidak sesuai dengan pedoman/ juknis ataukah diduga bermasalah. Lalu konon kabarnya ada beberapa proyek diatas telah terlapor serta pernah terproses hukum/diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Bantaeng. Tetapi sayang seribu sayang...! diduga tak satu pun peroyek (Kasus) yang lanjut kemeja hijau, dan oknumoknum dari pelaku gagalnya proyek (bermasalah) baik administrasi maupun fisik, masih berdiri kokoh dan meraja relah di luar sana. Kenapa
demikian...? karena diduga kurang tegas dan tidak becus pelaksana hukum di lingkup Kejaksaan Negari Bantaeng serta kuat dugaan adanya oknumoknum Jaksa yang nakal dan kerjasama dengan oknum para pelaku dugaan Tindak Pidana Kejahatan/korupsi ataukah kata lain KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme). Ironisnya dari perbuatan oknum tersebut diatas tidaklah terpuji dan diduga
merugikan keuangan negara. Maka dari itu Kajati SulSel tegas dan turun tangan mengungkap sejumlah kasus proyek (Pembangunan) di Bantaeng yang diduga keras pembangunan tersebut tidak sesuai Pedoman/juknis (RAB) yang ada, serta jika terbukti ada oknum Jaksa yang nakal (mempermainkan) hukum sekiranya dapat di berikan sanksi yang setimpal perbuatannya dan kalau perlu di pecat secara tidak terhormat, supaya tidak ada lagi oknum-oknum Jaksa yang berbuat demikian. (LAP : ASKARI LMP)
SUDAH 74 TERORIS DITANGKAP Makassar Duta Warta Nusantara Sudah lebih dari 74 Teroris ditangkap Densus 88 termasuk yang ditembak mati. Berawal dari tewasnya 5 (Lima) anggota Densus yang dibantai secara keji (Sadis) oleh para teroris yang ditahan di Kelapa dua Brimob, sementara pihak teroris sempat ditembak mati 1 (Satu) orang, sedang satu Polisi yang disandra berhasil diselamatkan pasca peristiwa yang mengenaskan itu. Kapolri Tito Karnavian, langsung memerintahkan aparatnya untuk mengevakuasi seluruh tahanan teroris yang berjumlah 150 orang lebih dipindahkan ke Nusakambangan dan ditempatkan di dua Lembaga Permasyarakatan. Kapolri sendiri tidak mengetahui
tahanandi Kelapa 2 (Dua) ada 150 orang teroris, sementara kapasitas tahanan tersebut hanya 90 orang. Kasus itu kabarnya hanya dipicu soal makanan. Kemudian beberapa hari setelah tahanan teroris dipindahkan ke Nusakambangan, pembonan kembali terjadi di Surabaya, tidak tanggung-tanggung ada 3 (Tiga) Gereja yang Bom oleh satu keluarga termasuk istri dan anak-ananknya, satu putra teroris tersebut berhasil diselamatkan polisi. Usai pemboman di Surabaya, teroris melakukan pemboman di Riau (Sumatera), teroris berhasil menewaskan 1 (satu) orang Polisi dengan menabrak mobilnya. (H.BEN)
EDISI 22/2018
10
LIPUTAN KHUSUS
SEJUMLAH PROYEK DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BERMASALAH
PEKERJAAN DIKERJAKAN TIDAK SESUAI PETUNJUK
JUKNIS DAN RAB
SARANA dan prasarana salah satu kebutuhan yang boleh dikatakan sangat urgent. Salah satunya kebutuhan masyarakat nelayanan yang berpendapatan kecil, masyarakat nelayan ini sangat mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk merealisasi usulan sarana dan prasarana khususnya masyarakat. Bantaeng Duta Warta Nusantara Sarana dan prasarana dibidang perikanan dan kelautan hal yang sangat penting untuk dibangun, karena menyangkut kebutuhan masyarakat nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan tarap hidup mereka. Akan tetapi ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, tidak dapat memuaskan hati para nelayan yang berpenghasilan kecil, karena didera oleh segelintir orang atau kelompok untuk mengeruk keuntungan dalam pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana nelayan sehingga fisik proyek tersebut memprihatinkan kondisinya. Hal diatas dapat dilihat di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, masyarakat berharap kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Bantaeng, bahwa jika ada program/pekerjaan (Proyek) dan bantuan untuk masyarakat sekiranya betul-betul dilaksanakan atau di kerjakan sesuai petunjuk juknis dan RAB nya yang ada serta sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya kalau kita melihat di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng, dimana begitu banyak program/pekerjaan (proyek) dan bantuan untuk masyarakat Bantaeng yang sudah terlaksana, sejak kepemimpinan, Dimiati Nompa, selaku kepala Dinas, asumsi masyarakat (diduga keras) semua proyek fisik atau non fisik serta bantuan pada masyarakat tidak sesuai dengan pedoman/petunjuk juknis dan
EDISI 22/2018
RAB yang ada. Salah satu contoh pekerjaan (proyek) TPI yang belokasi di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kampung Birea yang anggarannya puluhan milyar serta Proyek Para-para di Rappoa Kecamatan Pa’jukukang, Proyek bantuan Daya Tangkap Nelayan dan proyek Kebun Rumput Laut, yang telah menghabiskan anggaran puluhan milyar dan bahkan ratusan milyar yang diduga bersumber dari Dana APBD dan APBN. Saat ini sangat eksensi (payah), lucu dan aneh menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas (publik), karena dari sejumlah proyek atau pun bantuan di atas untuk masyarakat tersebut diduga bermasalah (berbau korupsi) karena tidak tepat sasaran dan lari dari petunjuk juknis (RAB) yang ada, sehingga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bantaeng Dimiati Nompa, pernah terperiksa atau terproses hukum (diperiksa) oleh pihak Kepolisian, terkait sejumlah proyek yang diduga pelaksanaannya/pekerjaannya tidak sesuai petunjuk juknis (RAB) dan konon kabarnya ada beberapa proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan ada temuan oleh pihak Pengaudit Keuangan diantaranya, Insfektorat, BPKP dan BPK sehingga Kadis Perikanan dan Kelautan Dimiati Nompa, terperiksa atau terproses hukum beberapa tahun yang lalu. Dan diduga sampai saat sekarang ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian menjadi Ironis lagi
karena Proyek Para-para, Proyek Kebun Rumput Laut dan Proyek Bantuan Daya Tangkap Nelayan serta Proyek TPI diduga pekerjaannya belum selesai, “kok”… dengan beraninya Kadis Perikanan dan Kelautan tersebut mendatangani/bertandatangan untuk pencairan dana pekerjaan seratus persen (100%). Padahal aturan proyek tersebut harus pelaksana (kontraktor) menyelesaikan duluh pekerjaan, seperti yang ada atau yang di atur dalam kontrak kegiatan tersebut. Maka dari itu, Dimiati Nompa, dan jajarannya yang terlibat dalam proyek serta kontraktornya diduga berbuat curang (Korupsi), lalu tidak di tutup kemungkinan terjadi bagi hasil dari dana keuntungan proyek tersebut, sehingga pekerjaan/ pelaksanaan proyek amburadur dan diduga keras lari dari petunjuk juknis. Olenya itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atau pun jajarannya yang terlibat proses pencairan dana serta kontraktor tersebut diduga telah merugikan keuangan Negara republik Indonesia (Korupsi). Awak media ini, berbincangbincang dan meminta tanggapan salah seorang pemerhati masyarakat Abd. Salam, dan beliau pun menjelaskan bahwa, “Saya sangat perihatin kalau memang terjadi demikian, dan kalau betul oknum-oknum pejabat atau pun kontraktor tersebut berbuat/ melakukan seperti itu, “Subahanallah”…… kasihan masyarakat (Rakyat) yang telah percaya kepada Pemerintah. “Dan jujur saja saya pribadi dan mungkin juga masyarakat luas mengi-
nginkan/berharap kalau sekiranya pekerjaan (proyek) atau pun program pemerintah dan juga bantuan untuk masyarakat tepat sasaran dan dapat dilaksanakan ataukah terlaksana dengan baik serta tersalurkan sesuai pedoman/petunjuk juknis (RAB) yang ada, tentu sksn berjalan dengan baik. “Lalu yang terpenting adalah memahami dan mentaati aturan atau Undang-undang yang berlaku di Negara republik Indonesia yang kita cintai, karena Negara kita adalah Negara hokum,”ujarnya. Lanjut Abd. Salam, mengatakan, “Olehnya itu saya berharap kepada pelaksana/penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, sekiranya dapat melaksanakan/menerapkan dan menegakan hukum yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Maka dari itu segeralah periksa atau buktikan dan proses hukum Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atau pun jajarannya serta kontraktor yang diduga terlibat proyek yang bermaslah (berbau korupsi). Dikarenakan perbuatan itu (oknum pejabat dan kontraktor) tersebut tidak layak dan saya menduga telah merugikan Negara dan bangsa. Jika penegak hukum tadi, dapat mengungkap dan mempenjarakan Kadis dan jajarannya serta yang terlibat dari bagi hasil dana proyek yang diduga keras bermaslah (Korupsi), tentunya masyarakat luas (umum) khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng akan bertamba kepercayaannya pada penegak hukum tersebut. “Jujur saja kalau saya mendengar/melihat kondisi
saat sekarang ini hampir semua masyarakat Bantaeng akan tidak percaya lagi pada penegak hukum yang ada di Bantaeng (Butta Towa),”katanya agak sedikit miris. Abd. Salam, menambakan, “Kenapa seperti itu, pasalnya kuat dugaan banyaknya proyek yang sudah terlaksana dari berbagai dinas atau pun instansi. “Lucunya pelaksanaannya diduga tidak sesuai petunjuk juknis (RAB) yang dimana sumber dana dari proyek itu adalah APBD dan ABPN. “Anehnya konon kabarnya ada beberapa proyek besar dengan nilai anggarannya diduga puluhan milyar dan bahkan ratusan milyar sudah pernah diperiksa/terperiksa (proses hukum) baik, di Kepolisian dan juga di Kejaksaan, namun diduga tidak ada titik terang dan kejelasan seperti apa pemeriksaan/ proses hukumnya, karna dari sekian banyaknya proyek bermasalah dan oknum-oknum pejabat dan kontraktor ataukah yang terlibat dugaan korupsi dapat di berikan efek jerah (di penjarakan),”ujarnya. “Olehnya itu, kata Abd. Salam, “Masyarakat sampai saat sekarang ini kurang/tidak percaya lagi dengan penegak hukum dan jangan sampai masyarakat tersebut timbul ataukah berfikir negative serta bisa saja berasumsi kalau diduga penegak hukum yang ada di Kabupaten Bantaeng (Butta Towa) khususnya Kepolisian dan Kejaksaan ada apa-apanya dengan kasus proyek atau ikut andil dalam proyek tersebut, ”kata Abd. Salam. (LAP: ASKARI LMP)
HUKUM
11
Kasus Perampasan Hak Berlanjut Di Pengadilan Negeri Takalar PERSOALAN Guam (Sengketa) tanah terus terjadi diberbagai daerah. Hal ini dikarenakan adanya segelintir orang yang mengaku diatas tanah milik orang sehingga terjadilah sengketa dan saling gugat menggugat. Duta Warta Nusantara Persoalan sengketa tanah sering kali terjadi, dan pada umumnya terjadi antara keluarga yang berakibat saling gugat menggugat. Seperti yang terjadi di Dusun Maccini Baji Desa Pattopakang Kecamata Mangarabombang Kabupaten Takalar provinsi Sulawesi Selatan, yang dialami oleh Gogo Daeng Nambung. Gogo Daeng Nambung, pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Maccini Baji Desa Pattopakang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, terpaksa harus melaporkan kepihak yang berwajib, dan juga Pemerintah setempat atas perbuatan Pempo Dg. Ngempo, bersama istrinya yang tidak mau keluar dari tanah milik Gogo Dg. Nambung. Pempo Dg. Ngempo, dan istrinya Dg. Baji, sebagai terlapor tidak mengindahkan laporan Gogo Dg. Nambung. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemerintah setempat kepada wartawan Zonamerah. Co yang mencoba untuk mengklarifikasi dan menemui H. Jufri, selaku kepala Desa Pattopakang. Dalam pertemuan itu, H. Jufri, membenarkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Pempo Daeng Ngempo, bersama istrinya Daeng Baji, selaku terlapor
adalah benar tanah milik Gogo Daeng Nambung, hal itu dibuktikan dengan adanya surat Ipeda tahun 1975. Selain Ipeda, Gogo Dg. Nambung, juga memiliki SPPT dan juga Sertifikat hak milik dan pajaknya setiap tahun tidak pernah menungga, seperti yang di sampaikan oleh kepala Desa Pattopakan, Minggu (21/01/2018) lalu. Sementara itu Gogo Daeng Nambung, mengatakan, “Keberadaan Pempo Daeng Ngempo Bin Ganna bersama dengan istrinya Daeng Baji, berada dilokasi, awalnya hanya Ganna Daeng Rawang orang tua Pempo yang diberi numpang dilokasi milik saya, akan tetapi sampai saat ini masih di kuasai oleh Pempo bersama istrinya, dan setelah orang tuanya meninggal, saya (Gogo Dg. Nambung), sudah memintah untuk tanah itu dikembalikan dan dikosogkan, akan tetapi Pempo bersama istrinya Deang Baji, selalu mengulur ngulur waktu, dengan alasan tunggu dulu, karena saya belum punya uang untuk memindahkan rumahku, “ungkap Gogo Dg. Nambung.Namun pada akhirnya, Pempo Dg. Ngempo bersama istrinya Daeng Baji, meminta pihak Kecamatan untuk mengukur tanah milik Gogo Dg.Nambung.
Beberapa hari kemudian, Gogo Dg.Nambung dipanggil di Kantor Kecamatan Marbo untuk dimediasi. Dari hasil mediasi pihak Kecamatan Marbo melalui Sekertaris kecematan { sekcam }, Gogo Dg.Nambung, di paksa tanda tangan dengan alasan, bahwa sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu harus tanda tangan. Hal inilah yang membuat Pempo Daeng Empo bersama istrinya Daeng Baji, tidak mau keluar dari tanah Gogo Dg.Nambung, karena menganggap bahwa yang di tanda tangani oleh Gogo Dg.Nambung, adalah pengakuan untuk sudah menyerahkan tanah miliknya, karena mereka menganggap bahwa tanah itu
adalah kelebihan dari sertifikat atau SPPT milik Gogo Dg. Nambung,”jelas Gogo Dg. Nambung. Lebih lanjut dikatakan Dg.Nambung, ” Sampai kapan pun saya tidak mau menyerahkan tanahku, karena saya juga memiliki dua anak. Jujur, tidak mungkin saya mau serahkan tanahku sementara anakku juga ada, itulah sebabnya saya ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Takalar karena Pempo Daeng Ngempo bersama istrinya Baji, tidak mau meninggalkan lokasi tanah milik saya,”tambahnya. Menyikapi hal itu, A.Burhanuddin, Ketua DPC LP-HAM Bulukumba Mencoba untuk mengklarifikasi soal aduan Gogo Dg.Nambung, dan menemui
Setelah 19 Kali Beraksi, 4 Pelaku Curanmor Diringkus di Gowa Makassar Duta Warta Nusantara Unit Khusus Polsek Ujung Pandang mengamankan pelaku yang diduga terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Pelaku diketahui berinisial SY (21) warga Desa Tamassaju, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, MY (18) warga Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten GGow, DI (18) warga Jalan Rajawali
Makassar, dan DA (18) yang juga diketahui warga jalan Rajawali Makassar. Keempat pelaku diamankan di di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. "Pelaku diduga terlibat tindak pidana kejahatan curanmor," ungkap Kompol Wahyu, Kapolsek Ujungpandang, Santu (2/6/2018) malam. Wahyu mengatakan, keempat pelaku akhirnya berhasil diamankan setelah dilakukan
penyelidikan keberadaan para pelaku. Petunjuk berdasarkan 5 laporan polisi yang diterima Polsek Ujungpandang. Laporan Polisi tersebut masuk pada tanggal 25 Mei 2018, 27 Mei 2018, 31 Maret 2017, 18 Desember 2017 dan 5 Januari 2018.
"Para pelaku diamankan berdasarkan beberapa laporan yang diterima di Polsek Ujungpandang," tambahnya. Adapun yang diduga sebagai tempat kejahatan para pelaku telah dilakukan di berbagai tempat. Untuk sementara TKP
Daeng Baji istri Pempo Daeng Ngempo, di Dusun Maccini Baji Desa Pattopakang selaku tergugat. Dalam pertemuan itu Baji mengakui dan mengatakan, ”Memang tanah yang kami tinggali adalah tanah Om saya Daeng Nambung, dan kami hanya numpang tinggal, dan saya tidak pernah mengakui kalau tanah ini adalah tanah saya, hanya saja kami belum pindah, karena saya belum ada perongkosan pindah, dulu pernah saya minta bantuanya untuk perongkosan pindah, karena pada saat itu kami tidak punya uang pak, “ungkap Daeng Baji. Selain itu Dg.Baji, didepan wartawan Zonamerah.Co berjanji dalam waktu dekat mereka mau pindah, dan saat itu Muh. Kadir, selaku aparat Kasi Pemerintahan di Desa Pattopakan, juga hadir mendengar langsung pengakuan Baji, bahwa dalam waktu dekat mereka mau pindah dari lokasi milik Dg.Nambung,”katanya. Ditempat terpisah Iryanti Wahyuningsi SH, angkat bicara, ” Terkait kasus gugatan Gogo Daeng Nambung, sudah kami ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Takalar, dan sementara ini sudah masuk tahap mediasi dipengadilan Negeri takalar, dan saya sebagai Kuasa Hukum tentu kami harus objektif dan mengikuti standar operasional prosedur Pengadilan Negeri Takalar, disamping itu kedua pihak masing-masing diberi kesempatan untuk berpikir, siapa tau melalui kesempatan mediasi, pihak tergugat sadar dan mau mengembalikan tanah milik Gogo Daeng Nambung, selaku pengugat,” ungkapnya. (LAP.A.BUR).
kejahatan para pelaku diketahui berjumlah 19 TKP berbeda. Adapun TKP tersebut diantaranya Anjungan Pantai Losari sebanyak 7 kali. Para pelaku juga diketahui pernah beraksi di jalan Baji Gau II, SPBU Vetran Selatan, Kompleks Cendrawasih 2, Toko Agung Ratulangi, Kompleks Patompo, Pasar Senggol Depan Atm BRI, Tamarunan 1 rumah kos, Benteng Somba Opu (Permandian). Selain itu pernah juga beraksi di Jl Kumala bengkel dalam lorong, jalan Ratulangi Lorong penjual sepatu, jalan Landak II pekaran rumah dan di Tanjung Bunga. "Diketahui untuk sementara ada 19 TKP kejahatan yang telah dilakukan," tambahnya.
EDISI 22/2018
12
ANEKA
OKNUM WARTAWAN MEDIA ONLINE KABAR NEWS TIDAK PROFESIONAL DALAM MENULIS BERITA PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL KELURAHAN BONTO ATU Menyikapi beberapa berita di Media Online saat ini, banyak yang tidak memakai asas praduga tak bersalah dan juga tidak singkron dengan fakta sebenarnya sehingga terjadi kesimpansiuran dalam pemberitaan. Diduga rekrut wartawannya tidak diketahui apa latar belakannya dan apakah pernah mengikuti pelatihan Jurnalistik, atau memahami Undang Undang Pers tahun 1999 Nomor. 40 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sehingga bisa menulis tapi tidak tahu pelanggarannya. Bantaeng Duta Warta Nusantara. Seperti yang dilakukan salah seorang wartawan Media Online dari KABAR NEWS ( Erwin),. Erwin, menulis berita yang diduga tidak dapat dipercaya, karena berita itu hanya mendengar keterangan secara sepihak, dalam arti wartawan tersebut hanya mendengar narasumber saja. Semestinya yang di lakukan adalah konfirmasi dan klarifikasi oleh sumber utama yang akan diberitakan, bila ada laporan dari masyarakat atau LSM, baik itu mengenai proyek dan lain-lain sebagainya. Kemudian harus meninjau lokasi (chek and rechek), ataukah mencari tahu siapa kontraktornya, siapa pelaksanya, berapa nilai proyek itu dan bila perlu silahkan
mengukur ketebalan, kualitas dan menghitung volume kegiatan proyek tersebut. Salah satu contoh proyek yang di beritakan oleh Media Online KABAR NEWS, pada tanggal (12/04/2018) terkait masalah SARANA LAPANGAN FUTSAL TERBENGKALAI, habiskan dana Rp 500.000.000,APBD Bantaeng, selaku narasumber (Yusdanar) dari LSM LIRA dan sekretaris GMBI Sul Sel (Gabungan Masyarakat Bawa Indonesia). Namun pihak kontraktor yang di beri surat kuasa sebagai pelaksana dari CV Alena Jaya Konstruksi merasa di lecehkan, karena penulisnya tidak pernah ada usaha untuk ketemu (konfirmasi) dengan pelaksana kegiatan sarana parasarana
lapangan putsal tersebut. Maka dari pihak kontraktor Kamaruddin, di temani Askari Lmp dari wartawan Media Tabloid Nasional ARMADA GROUP, mencari tahu keberadaan oknum wartawan Media Online Kabar News (Erwin). Hal hasil setelah kami bertemu di satu tempat di Warkop yang ada di jalan A.Mannappiang Bantaeng dengan tujuan kami mau bertemu tak lain untuk menklarifikasi sekaligus konfirmasi apa yang telah di publikasikan (beritakan) oknum wartawan tersebut, “kata Kamaruddin. Lanjut Kamaruddin, “Maka kami bertemu berempat saya (Kamaruddin) sebagai pelaksana proyek lapangan Futsal, Askari Lmp sebagai wartawan dari Media Tabloid Nasional Armada Group, dan Erwin sebagai Wartawan Media Online Kabar News dan Yusdanar sebagai LSM LIRA yang sekaligus sek-
retaris GMBI Sulsel sebagai narasumber). “Adapun yang di klarifikasi yaitu masalah nilai kontrak, masa waktu pelaksanaannya, berfungsinya lapangan Futsal tersebut dan masalah terbengkalainya,”ujarnya. Namun setelah pihak kontraktor (Kamaruddin) mendengar penjelasan dari narasumber (YUSDANAR), ternyata memang ada kekeliruan dalam mengungkapkan suatu pembuktian/data, seperti nilai kontrak, menurut narasumber pada saat proses lelang nilainya Rp 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian CV/ Alena Jaya Konstruksi menawar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Padahal yang sebenarnya, nilai Pagu paket pekerjaan tersebut sebesar Rp 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Nilai HPS paket Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian CV Alena Jaya Konstruksi menawar Rp. 494.722.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Inilah nilai kontrak yang sebenarnya.
Kemudian narasumber beranggapan bahwa lapangan Futsal terbengkalai, karena tahap pertama Rp 500.000.000 tahun 2017, tahap kedua untuk timbunan Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 172.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk fisik yang di anggarkan tahun 2018. Jadi menurut narasumber total anggaran pekerjaan lapangan futsal sebesar Rp. 862.000.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah). Kemudian pihak kontraktor menanyakan dari mana asal dana tersebut, karena untuk lanjutan pekerjaan lapangan futsal tersebut di Anggaran Pokok tidak ada. Tapi narasumber menjawab, itu dari dalam ada DPAnya (bukti ) yang dimiliki. maka pihak kontraktor mengajak narasumber untuk masuk ke instansi yang menangani secara teknis atas pekerjaan tersebut untuk membenarkan data tersebut, bahkan pihak kontraktor secara tegas mengatakan bahwa narasumber (Yusdanar) di BOHONGI atas informasi yang didapat pada saat itu. Pihak Media Armada Group (Askari Lmp), menjelaskan bahwa, tujuan kita datang dan bertemu hanya mau menklarifikasi sekaligus konfirmasi masalah berita yang di ekspos (diberitakan) oknum wartawan (Erwin), di Media Online KABAR NEWS. kalau masalah narasumber, tidak dipermasalahkan karena itu hak pribadimu, mengenai tanggapan atas pembangunan lapangan Futsal yang di klarifikasi dalam hal ini adalah cara penulisannya, karena menvonis (tidak menggunakan kata praduga tak bersalah). Sebagaimana yang di atur dalam Kode Etik Jurnalis pasal 3 “wartawan Indonesia, selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. maka sebagai kontraktor merasa di lecehkan. (ASKARI LMP/ANTO)
EDISI 22/2018
ANEKA
13
ISTRI ORANG
DINIKAHI ORANG LAIN
AWALNYA cinta itu membara sampai-sampai nekat lari meninggalkan rumah menuju kediaman sang kekasih di Makassar. Setelah satu tahun lamanya membina rumah tangga di Makassar, akhirnya sepakat untuk pulang bersama secara baik memohon restu kedua orang tua, dan mereka berdua pun direstui. Namun akhirnya cinta pun betepuk sebelah tangan, sang istri tersayang tega dinikahkan dengan orang lain. Bantaeng Duta Warta Nusantara Kisah sepasang insan yang dimabuk cinta ini bernama Iwan dan WA. Kedua insan ini telah menjalin kisah cinta yang cukup lama, dan pada akhirnya kekasih Iwan yakni, WA, yang dimabuk cinta ini tak tahan rasanya untuk berlama-lama, dan akhirnya WA, memutuskan untuk lari meninggalkan rumahnya menuju ke Makassar mencari sang pujaannya yakni, Iwan, guna membina rumah tangga. Dan di Makassar WA dan Iwan, melangsungkan pernikahannya sekalipun tidak sesuai adat Makassar. Makanya keduanya dianggap silariang (Kawin lari). Satu tahun kemudian Iwan dan WA, di Makassar. Keduanya pun sepakat dan memutuskan untuk datang ke rumah WA, dengan maksud pulang untuk meminta restu kedua orang tua WA, atau (pulang Baji). Rupa-
rupanya kedua pasangan ini di restui. Namun sesuai keputusan keluarga dan kedua orang tua WA, maka Iwan, diharuskan membawah uang panai (Mahar) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Iwan pun, menyanggupi dan menyiapkan mahar berupa uang sebesar Rp 2.000.000,(Dua juta rupiah), dan saat itu pula Iwan dan WA, sudah sah sebagai suami istri. Iwan dan WA, merasa bahagia membina bahtera rumah tangga yang bahagia, sekalipun tidak dikaruniai seorang anak. Setelah empat tahun sudah Iwan dan WA, membina rumah tangga, tiba-tiba WA, pamitan minta izin kepada Iwan, sang suami untuk bekerja di Desa Pa’jukukan Kecamatan Ere Merasa Kabupaten Bantaeng Sulwesi Selatan. Menurut Iwan, setiba istrinya WA, disana, WA, menelpon kepada Iwan, bahwa WA, mau
di telpon lagi oleh istrinya WA, mengatakan bahwa dia sudah dinikahkan dengan seorang lelaki beralamat di Kelurahan Bontu Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng oleh pihak keluarganya, Iwan, pun tak kuasa mendengar pengakuan istrinya yang menghianati dirinya itu. Lalu Iwan, mengatakan, “Suami siapa yang tak kecewa dan marah, bila istrinya meni-
kah tanpa adanya talak . “Saya selaku suami yang sah tak ingin direnggut harga diri saya, jadi saya ingin melanjutkan perbuatan istri saya dijalur hukum, biarlah hukum yang menentukan sikap akan dibawa kemana semua ini, dan saya akan berada dijalan benarkah atau jalan yang salah, “jelas Iwan, dengan hati yang hancur dan marah. (ENAL)
dinikahkan oleh keluarganya dengan seseorang. Iwan, merasa kaget bagaikan disambar petir mendengar penuturan WA, istrinya itu. Namun apa daya Iwan, tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi fisiknya yang mana kedua belah tangannya cacat (Puntung) membuatnya tidak berdaya. Keesokan harinya Iwan,
Tolak Pembangunan Jalan Layang Pettarani, Aliansi Pemerhati Lingkungan Gelar Unjuk Rasa Makassar Duta Warta Nusantara Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Lingkungan Makassar menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Jl Sultan Alauddin - AP Pettarani, Kamis (31/05/2018) sore. Unjuk rasa menyikapi proyek pembangunan Jalan Layang sepanjang 4,3 meter di Jl Tol Reformasi dan Jl AP Pettarani. Sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka, para pendemo berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan alat pengeras suara. Aliansi Pemerhati Lingkungan Makassar yang dikoordinir oleh Rahmat Hidayat ini mengatakan menolak pembangunan jalan layang ini karena terjadi kejanggalan dalam pembangunan.
Terutama analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang sama sekali tidak mengakomodir perihal permasalahan ruang terbuka hijau (RTH). Bahkan secara normatif disebutkan di dalam peraturan menteri PU nomor 05/ PRT/M/2008 telah diatur RTH pada suatu kota seminimal mungkin harus memenuhi persentase 30 persen. Tetapi di Kota Makassar pun RTH hanya dipersentasekan kisaran 12 persen. Tentu dengan pembangunan akan semakin mengalami krisis ekologi. Selain itu kata mereka, proyek yang digarap oleh jajaran korporat besar dalam pelaksanaan pembangunan berjalan tidak transparan dan tidak mendahulukan sosialisasi. "Tidak ada sosialisasi lebih awal kepada publik. Masyarakat tidak dilibatkan dan hanya sekedar jadi penonton penebangan pohon dan penanaman beton. Jadi kami menolak keras jalan layang ini," ujarnya. (TRIBUNNEWS)
EDISI 22/2018
14
INFO DAERAH
SMAN 18 Makassar Terapkan Sistem Ujian Sekolah Berbasis Android
S
aat ini dunia pendidikan semakin maju terkhusus di Makassar. Salah satu SMAN di Makassar telah membuat metode pembelajaran yang innovative berbasis Android untuk memudahkan siswanya dalam ujian, dan metode tersebut hasilnya cukup memuaskan.
Makassar Duta Warta Nusantara SMAN 18 Makassar yang dipimpin seorang ibu yang kreatif yakni, Dr. A. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, telah membuat salah satu metode pembelajaran berbasis Android yang sudah di uji coba melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) beberapa waktu lalu. Dr. A. Ernawati Az, S.Pd, M.Pd, yang ditemui awak media ini diruangnya pekan lalu mengungkapkan memiliki system
baru yang akan di terapkan dalam ujian sekolah bagi siswanya yang mana telah di uji cobanya lewat ujian sekolah tersebut. Dr. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, pun sangat yakin bahwa penemuannya berbasis Android ini sangat efesien dan efektif karena hasilnya sangat lumayan. Programnya ini bisa dikatakan dapat meringankan beban siswa yang mana jika mengikuti program Ujian Nasional Berbasis Komputetr (UNBK) tentu meng-
alami sedikit hambatan dengan menyiapkan semua perangkatperangkat yang akan dipakai siswa dalam mengikuti ujian tersebut. Dengan system ini, siswa sangat antusias karena merasa sangat mudah menggunakan dan mudah pula menyelesaikan tugasnya. Seperti yang dikatakan Dr. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, “Innovasi berbasis Adroid yang saya lakukan ini, menuai hasil yang lumayan dan saya sudah terapkan dalam ujian kepada siswa kelas 10-11 dan 12, dan lumayan hasilnya sangat efisien dan efektif dimana siswa merasa mudah menggunakan system tersebut karena keseharian siswa menggunakan alat Android dan hal ini juga mengikuti ternd era teknologi masa kini,”ujar Dr. A. Ernawati, S.Pd, M.Pd. “Awak media ini menanyakan, “jika ujian nasional nantinya, apakah system ini dapat memberi dampak secara akademik yang lumayan kepada siswa
Dr. A. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, Kepala SMAN 18 Makassar
atau hasil kelulusan nanti akan meraih 100 persen,”. Dr. Ernawati AZ, menjawab, “Saya tidak bisa pastikan, tetapi kita lihat saja nanti, apakah 79-95 persen atau 100 persen. “Yang jelas kita harus innovative membuat
hal yang baru agar siswa dapat menyerap pembelajaran dengan mudah, dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, dan siswa juga diajarkan berinovatif, “katanya. (SYAM/BURHANUDDIN)
BANJIR DI KAMPUNG NASSARA KABUPATEN JENEPONTO BELUM ADA SOLUSINYA DARI PEMERINTAH SAMPAI SEKARANG BEBERAPA hari yang lalu banjir melanda jalan poros Kabupaten Jeneponto- Makassar mengakibatkan arus lalulintas macet dan kendaraan tergenang air. Masyarakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mencari solusi untuik menanggulangi banjir tersebut. Jeneponto Duta Warta Nusantara Jalan poros Kabupaten Jeneponto - Makassar Sulawesi Selatan khususnya di Kampung Nassara Kecamatan Bangkala, beberapa hari lalu mengalami banjir mengakibatkan arus lalulintas macet total. Dari arah Makassar ke Kabupaten Bantaeng melintasi jalan poros tersebut terpaksa ekstra hati-hati karena air yang meluap dari pegunungan menggenangi semua badan jalan sehingga kendaraan yang mau melintas terpaksa harus melawan derasnya arus air. Terlihat beberapa kendaraan yang mogok dan terendam air karena berani melintasi arus air dari pegunungan dan luapan air dari persawahan. Hal itu terjadi karena mengejar waktu untuk sampai ketujuan, apalagi kendaraan umum yang pastinya tentu mengejar setoran. Terjadinya luapan air dari pegunungan dan persawahan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto jauh sebelumnya telah memikirkan solusinya dalam mengatasi banjir yang menggenangi jalan poros terse-
EDISI 22/2018
but yang menghambat arus lalulintas. Sebab diketahui bahwa sarana jalan adalah kebutuhan vital bagi kelancara perekono-
mian masyarakat, melalui transportasi darat. Itulah sebabnya masyarakat mengharapkan Pemerintah
Kabupaten Jeneponto untuk mencari solusi mengatasi banjir tersebut agar jalan poros tepatnya di Kampung Nassara Keca-
matan Bangkala tidak lagi digenangi air dan arus lalulintas lancar ekonomipun lancer. (AGUS)
LIPUTAN SULSEL
15
Pj Gubernur Sulsel Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga Bahan Pokok
Bagi-bagi Sarung Tengah Malam, Dua Pemuda Palopo Ditangkap Warga PALOPO DUTA WARTA NUSANTARA Dua orang pemuda yang belum diketahui identitasnya, ditangkap warga di Jl Andi Kambo, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sabtu (2/6/2018) dinihari. Keduanya ditangkap lantaran kedapatan membagikan ratusan
sarung ke rumah-rumah warga. Seorang warga, Asbar mengatakan, dua pemuda itu sudah lama terlihat membagikan sarung, namun baru malam ini berhasil diamankan. "Saat ditangkap dua orang itu tidak bicara apapun," katanya. Saat ini kedua pemuda itu dibawa ke Kantor Panwaslu
Palopo Duta Warta Nusantara Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono memastikan tidak ada kenaikan harga bahan pokok di Kota Palopo. Itu berdasarkan hasil kunjungan di Pusat Niaga Palopo (PNP) yang dilakukan, Jumat (1/6/2018) sore tadi. Soni Sumarsono mengatakan, sampai saat ini harga masih normal. Apalagi di Palopo kesesuaian harga sangat bagus. "Di Palopo ini bagus, harga sangat stabil. Bawang merah
di daerah lain Rp 40 ribu disini hanya Rp 30 ribu," katanya. Ia menambahkan, masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak perlu khawatir. Pihaknya menjamin sampai hari raya Idulfitri harga akan tetap stabil. "Kalaupun ada kenaikan itu tidak akan tinggi. Kami jamin stabil," imbuhnya. Soni Sumarsono mengunjungi PNP Palopo didampingi oleh Pjs Wali Kota Palopo, Andi Arwin dan sejumlah pejabat Pemprov Sulsel.
Kota Palopo untuk menjalani pemeriksaan. Ketika membagikan sarung mereka menggunakan mobil Toyota Innova berwarna hitam dengan nomor polisi DD 970 JS. Kondisi saat ini Kantor Panwaslu Palopo di Jl Anggrek, Kecamatan Wara, ramai didatangi warga.
Bupati Luwu Timur Membuka Kegiatan Seminar Kebangsaan Malili Duta Warta Nusantara Seminar Kebangsaan yang digelar oleh Pengurus Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Resort Luwu Timur itu di selenggarakan di Gedung Serbaguna Sorowako, Selasa (05/06/2018), menghadirkan narasumber, Bupati Luwu Timur, Sekertaris PD KBPP Polri Sulsel, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Polres Luwu Timur, Ketua FKUB serta diikuti Pengurus KBPP Polri Luwu Timur, management PT. Vale, Camat, Kepala Desa se-Kecamatan Nuha dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Menurut Ketua KBPP Polri Resot Luwu Timur, Pdt John Daud, diselenggarakannya seminar kebangsaan ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 tahun 2018 serta bertujuan untuk memperkokoh wawasan kebangsaan yang sesuai dengan
tema “Menanamkan Rasa Nasionalisme dalam Keanekaragaman”. Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan, Seminar kali ini dimaksudkan lebih mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. “Ini kegiatan yang sangat penting untuk lebih menggugah rasa kebangsaan para generasi muda kita dalam upaya membangkitkan rasa dan semangat kebangsaan untuk mengantisipasi gejolak sosial yang akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya. Sebagai bangsa yang disatukan oleh perbedaan dan kemajemukan, nilai empat konsensus kebangsaan menjadi prasasti mutlak yang harus selalu dijaga. “Kita punya definisi sendiri di
sini bahwa kita saling menghormati, saling menghargai, menjaga teritori, menjaga perasaan satu sama lain, dan tentunya atas dasar itulah definisi toleransi didasari dulu sebelum kata memaafkan adalah saling menghargai,” jelas Husler. Dalam kesempatan tersebut, Husler juga mengingatkan, seluruh umat beragama harus menyadari bahwa nilai-nilai
agama justru menjadi unsur perekat integrasi Nasional. Menjaga nilai-nilai kebangsaan merupakan harga mati untuk menjaga NKRI ini tetap utuh. “Marilah kita semua berkomitmen untuk menjaga ketenteraman bangsa di Kabupaten Luwu Timur, jangan sampai kita ikut ke dalam permasalahan dan perpecahan yang ada,” tutupnya.
Dalam acara tersebut, dilakukan juga Deklarasi Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan Penandatangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Masyarakat Luwu Timur menyatakan Luwu Timur sebagai Daerah Toleransi dan Pilar Nasionalisme Dalam Keanekaragaman.
EDISI 22/2018
16 WISATA BIRA memiliki pantai yang indah disebut, “Pantai Tanjung Bira”. “Pantai Tanjung Bira” adalah Ikon bagi Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu destinasi wisata, baik local maupun manca Negara. Bulukumba Duta Nusantara Pantai Tanjung Bira mempunyai pasir putih yang landai dengan air yang jernih membentang luas sepanjang mata memandang. Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, dibidang Pariwisata memiliki potensi wisata bahari yang berkualitas. Ada beberapa obyek wisata bahari yang cukup dikenal dan menjadi perhatian bagi wisatawan manca Negara, domestic ataupun local yakni, selain Pantai Tanjung Bira, adalah Pantai Bara, Pantai Paranghulu, Pantai Marumasa, Pantai Kasuso, Pantai Pangalaiya. Kesemua pantai tersebut memberikan nuansa yang sangat indah dan nyaman. Pantai Tanjung Bira memiliki akses jalan yang lumayan baik, memudahkan para wisatawan sampai ketujuan. Selain obyek wisata Pantai Tanjung Bira, juga ada potensi obyek wisata alam pegunungan dan obyek wisata budaya dan seni tradisional yang unik dan menarik. Di selah tujuan wisata ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Ada sebuah obyek wisata yang dapat dijadikan penelitian yang bernilai historis, yakni “Goa Wandiu”, di Goa ini terdapat patung atau arca berbentuk manusia dan seekor Kambing serta seekor Anjing. . “Goa Wandiu” ini konon ceritanya, pada zaman dahulu, kala itu ada satu keluarga tinggal di hutan. Keluarga ini memiliki seorang anak yang mereka sangat sayangi, sakin sayangnya kepada sang anak satu-satunya itu sehingga mereka tak membiarkan setetes pun air mata keluar dari mata anak mereka itu. Namun takdirpun berkata lain, tiba-tiba sang anak tercinta menangis meringis merasa kelaparan karena ikannya habis. Melihat anaknya menangis, sang Bapak merasa kasihan kepada anak semata wayangnya itu, lalu sang Bapak pun menuju kelaut lalu menyelam untuk menang-
EDISI 22/2018
EDISI 22/2018
Obyek Wisata
Pantai
Tanjung Bira Menjadi Ikon Kabupaten Bulukumba
kap ikan buat anaknya. Namun nahas sudah berjam-jam sang Bapak menyelam, tetapi tak kunjung juga muncul dipermukaan laut, sehingga sang Istri menangis dan merasa cemas. Saat itu sang Istri pun menyusul sambil menyelam kedalam laut mencari sang suami, namun keajaiban pun terjadi, sang Istri
yang menyusul menyelam mencari sang suaminya tiba-tiba muncul dipermukaan laut lalu berubah wujud menjadi seekor Ikan Hiu. Dan sang anak tercinta tinggalah seorang diri meratapi nasibnya bersama binatang dan hewan peliharaannya berupa Anjing dan Kambing di sebuah Goa yang dinamakan
“Goa Wandiu” dan konon didalam Goa itu sang anak bersama Anjing dan Kambingnya menyerupai patung/ Arca, Itu akhir ceritanya. Untuk mengetahui obyek wisata Goa Wandiu ini, silahkan kunjungi Kabupaten Bulukumba, dan bukan itu saja, disana banyak potensi wisata yang
sangat menyenangkan, tinggal sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mengembangkan dan mempromosikan obyek wisata tersebut ke manca Negara, domestic dan local agar Bulukumba menjadi Destinasi wisata tahun 2018 sampai tahun selanjutnya. ( NURDIANTI ALAM/ BAU. T)