TABLOID HARAPAN RAKYAT FEBRUARI 2021 by NUR MUKHTADIR

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

BASMIN MOTIVASI WARGA DENGAN MENGIKUTKAN TIGA PUTRANYA VAKSIN PERDANA

BACA HAL. 2

Dua Muballig Sulsel Diundang Ke Amerika Serikat 12 MUBALLIGH INDONESIA diundang ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dua diantaranya dari Sulsel, KH Masykur Yusuf, S,Sg.,M.Ag. dan Dr. Ir. Hj. Majdah M. Zain

BACA HAL. 5

kesehatan

Basmin Motivasi Warga dengan Mengikutkan Tiga Putranya Vaksin Perdana Kepedulian agar wabah virus corona segera berlalu diperlihatkan Bupati Luwu Dr H Basmin Mattayang, M. Pd, Kamis, 4 Februari 2021. Kendati tidak lolos sebagai orang pertama yang akan di vaksinasi, namun Bupati Luwu dua periode ini tetap memberikan semangat kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi massal dengan menghadiri langsung pencanangan vaksinasi perdana di Puskesmas Belopa. ”Saya awalnya memang harus menjadi orang pertama divaksin di sini. Akan tetapi, proses screening saya tidak masuk dalam penerima kelompok vaksinasi perdana. Karena, vaksin Sinovac itu hanya untuk usia 18 sampai 59 tahun saja. Namun demikian, saya hadir untuk memperlihatkan bahwa pemerintah daerah hadir di tengah program vaksinasi massal ini. Vaksinasi ini adalah ikhtiar dan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari penyebaran wabah Covid-19 yang saat ini sudah banyak menelan korban jiwa,” ungkap Bupati Luwu, Basmin Mattayang. Basmin dalam kesempatan itu sangat mengharapkan,

pencanganan vaksinasi Covid-19, saat ini diharapkan betul-betul dapat diikuti keseluruhan masyarakat Kabupaten Luwu yang memang masuk dalam kelompok untuk divaksinasi. ”Saya salut dengan Bapak Kapolres Luwu, Bapak Danramil, Wakil Ketua DPRD Luwu, Pak Sekda, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu, pengadilan, dan perwakilan Ormas juga hadir dalam vaksinasi perdana ini, demikian pula segenap tenaga kesehatan yang mendapat giliran pertama untuk di vaksinasi Sinovac Covid-19 ini. Sekali lagi vaksin ini merupakan langkah pemerintah untuk bisa menyelamatkan masyarakat, dan apa yang sedang di laksanakan pada hari ini harus bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat,” kata Basmin, seraya mengatakan jika ada kesempatan divaksin, masyarakat harus diambil dan dimanfaatkan, selain itu jeda 14 hari untuk vaksin tahap 2 dari anjuran pihak medis tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Keseriusan Basmin Mattayang agar masyarakat meyakini bahwa vaksinasi

DITERBITKAN OLEH :

PT. AKRIN MEDIA CEMERLANG Nomor AHU - 2438112.AH.01.01.Tahun 2015 NPWP: 73.165.501.5-034.000

Alamat Redaksi / Tata Usaha BTN Minasa Upa Blok K7/26 Sulsel Telpon : 085 242 246 777 Bank Sulselbar No. Rek. 101-201-000015980-3 Bank BRI No. Rek. 3053 - 01 - 005154 - 50 - 7 A/N. HERLINA TENRI LAMUSA

Sinovac Covid-19 aman disuntikkan bagi tubuh manusia, diperlihatkan pada penyuntikan perdana, dimana tiga putranya ikut ambil bagian untuk di vaksin perdana. Mereka adalah Ketua KNPI Sulsel H Andi Muhammad Arham Basmin, Sekretaris BKPSDM Luwu yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Luwu Andi Muhammad Ahkam Basmin, dan Ketua APDESI Luwu, Andi Muhammad Arfan Basmin. ”Alhamdulillah saya bisa mengikuti vaksin perdana ini. Ini tidak sakit dan semuanya normal saat masuk vaksin tidak terasa. Jarumnya juga tidak terasa. Jadi, menurut kami tidak ada yang perlu dicemaskan. Saya mengajak seluruh generasi muda di Luwu dan Sulsel pada umumnya mari kita sukseskan program vaksinasi dari pemerintah ini. Dan yang terpenting jangan menebar kecemasan dan hoax sekaitan program vaksinasi massal ini,” kata Ketua KNPI Sulsel, Arham Basmin kepada wartawan media online yang menyambangi usai melakukan vaksin. (AJE/HAR)

PENASEHAT / PEMBINA : A. Awwabin, S. STP, M.Si, Drs. Muh Rudi, M. Si., Ir. Ikhsan Asaad, ST, MT. Bahar Jandu, SKM, M,Kes. Drs. Hasbullah. A.A., Picunang, Sp. M.Si., Kasmaruddin, S. Sos., Buhari. SH. M. Si Dewan Redaksi: H. Jurlan Em Saho’as, Alimuddin, SH, MH, Drg. Dewi Liana, Agus Salim, SH, MH, Andi Fahmi, H. Muh. Hasyim, Bahar Jandu, Drs. Fakhruddin Abu Massi. Pimpinan Umum/Pemimpin Redaksi: Herlina Tenri Lamusa, SE Redaktur Pelaksana: H. Jurlan Em Saho'as, Ahmad Faisal Sekretaris: Tahmira, SH

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

Bendahara: Tenri Staf Redaksi / Reporter : Abd. Asis, Ahmad Faisal, Drs. Husain Konsultan Media dan Desain H. Jurlan Em Saho'as Lay Outer : Nur Mukhtadir Biro Perwakilan : Arman. St. (Makassar, Gowa), Syaripuddin. SE. (Maros, Pangkep), Andi Tenri (Soppeng), Raden Belopa (Luwu), Takyuddin Sagena (Palopo), Acong (Toraja), Ansar (Parepare), Edi (Bone).

Teroris

ANGGOTA FPI MENGAKU BAI’AT KE ISIS DI HADAPAN MUNARMAN 26 Teroris Jaringan JAD Digiring ke Mabes Polri Sebanyak 26 terduga teroris yang diterbangkan dari Makassar dan Gorontalo telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis lalu. Puluhan orang tersebut langsung digiring ke Mabes Polri, Jakarta Pusat oleh tim Densus 88. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, dari 26 orang tersebut, 19 orang di antaranya terduga teroris dari Makassar, sementara tujuh orang lainnya merupakan terduga teroris dari Gorontalo. "Hari ini Densus 88 Anti Teror Polri memindahkan 26 tersangka aksi terorisme di Indonesia, tujuh dari Gorontalo dan 19 dari Makassar," ujar Rusdi di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis. Menurut penuturannya, tujuh terduga teroris dari Gorontalo merupakan kelompok yang dikenal dengan Ikhwan Pakuato atau kelompok JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Mereka disebut telah

mempersiapkan diri melakukan sejumlah latihan fisik, meliputi latihan bela diri, memanah, melempar pisau, dan menembak dengan senapan angin serta merakit bom. "Kelompok ini merencanakan melakukan kegiatan penyerangan ke Mako Polri, terus rumdin Polri, dan rumah pejabat di Gorontalo. Juga berencana melanjutkan aksi perampokan pada beberapa toko di sekitar Gorontalo," jelasnya. Sementara itu, 19 orang terduga teroris dari Makassar juga disebut merupakan jaringan kelompok JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Kelompok tersebut, kata dia, juga memiliki sejumlah rencana yang mengganggu ketertiban negara. "Kelompok ini tentunya memiliki rencana kegiatan yang akan mengganggu kamtibmas di negeri karena kelompok ini memiliki kemental untuk melakukan kegiatan bom-bom bunuh diri," terangnya.

Rusdi menjelaskan, salah satu orang yang terlibat dalam kelompok tersebut adalah Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani yang merupakan pelaku pemboman Gereja Katedral di Jolo, Provinsi Sulu, Filipina pada 2019. "Salah satu anaknya itu sekarang tertangkap di (rombongan) 19 orang yang dari Makassar," ujar dia. Rusdi menerangkan, Rullie dan Ulfah memiliki lima orang anak. Dua orang anak mereka ditahan di Filipina karena aksi terorisme kelompok Abu Sayyaf. Satu anak lainnya di Suriah, dan satu tertangkap di Makassar. Keduanya juga memiliki mantu bernama Andi Baso yang juga terlibat dalam kasus pengeboman di sebuah gereja di Samarinda pada 2016. "Artinya dari keluarga ini ada bapak, ibu, anak, dan menantu yang terlibat terorisme," kata dia. Kesembilan belas orang terduga teroris dari Makassar tersebut, lanjut Rusdi, keseluruhannya

merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI). "19 anggota yang tertangkap semua anggota FPI di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan FPI di Makassar. Kelompok ini akan ditindaklanjuti Densus 88 untuk menyelesaikan aksi terorisme di Indonesia," tutupnya. Gabungan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri dan Brimob Polda Sulsel melakukan penggerebekan di sebuah rumah Cluster Biru, Perumahan Villa Mutiara Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Rabu (6/1) pagi. Berdasarkan informasi yang diterima, dua orang terduga teroris berinisial Ri dan Aj. Keduanya punya hubungan kekerabatan yakni sebagai menantu dan mertua. Dari informasi lapangan yang didapatkan, kedua terduga teroris masuk dalam jaringan kelompok Anshor Daulah Islamiyah (ADI). Keduanya juga sudah terpantau cukup lama sebelum penggerebekan dilakukan di rumahnya di Perumahan Villa Mutiara, Makassar, Sulsel. Terduga teroris Ri (menantu) dan Aj (mertua) juga dikabarkan meninggal dunia karena melakukan perlawanan kepada polisi

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

saat akan ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan Salah satu pengakuan dari yang tertangkap terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh pemilik akun twitter @sahal_AS. Dalam pengakuannya, sang terduga tersebut mengaku dibaiat kepada ISIS di kantor FPI bahkan di hadapan pengurus FPI kala itu, Munarman. Terkait video itu, Munarman membantah. "Enggak kenal saya," ucap Munarman saat dihubungi wartawan media online. Dalam video tersebut, sang terduga mengaku ditangkap pada 6 Januari 2021. Ia mengaku ditahan karena berbaiat kepada Daulatul Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar Baghdadi yang juga pimpinan ISIS, pada Januari 2015. Ia mengaku dibaiat bersama 100 orang simpatisan dan laskar FPI, di markas FPI di Jalan Sungai Lemboto Makassar. Saat itu, ia juga menyebut kehadiran Munarman selaku pengurus FPI Pusat. Bai’at dipimpin oleh Ustad Fauzan dan Ustad Basri. Setelah baiat, ia mengikuti taklim rutin di Jalan Sungai Lemboto sebanyak 3 kali. (KUMP/TRB/AJE/HR).

kesehatan

TAHAP I, LUWU TERIMA 4040 DOSIS VAKSIN TENAGA KESEHATAN LUWU SIAP DIVAKSIN Sudah Tiba di 22 Puskesmas dan 2 Rumkit

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini, Kamis pekan lalu mulai menyalurkan vaksin Sinovac untuk wilayah Luwu Raya yang mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timu Penyerahan pertama dilakukan di Kabupaten Luwu, tepatnya di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Jalan Topoka Kelurahan Tanamanai Kecamatan Belopa. Selaku ketua tim, Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Dr. dr. H. Bachtiar Baso, M. Kes menyerahkan secara langsung 4040 dosis vaksin kepada Ketua Harian Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Luwu, AKBP Fajar Dani Susanto “Hari ini kita menyambut kedatangan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendistribusikan vaksin Covid-19. Sementara ini kita menerima 4040 dosis yang nantinya diperuntukkan secara prioritas kepada rekan-rekan dari tenaga kesehatan yang bertugas pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu baik ditingkat Kabupaten hingga ke tingkat desa”, kata AKBP Fajar Dani Susanto Rencananya, pencanangan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan pada awal bulan februari 2021 yang memprioritaskan tenaga kesehatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat “Ini sebuah bentuk ikhtiar dari pemerintah, mudah-mudahan jadi awal yang baik dan menjadi berkah buat kita semua semoga dengan jalan ini, kita bisa terbebas dari Pandemi Covid-19. Pada Kesempatan ini saya juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya berita hoax dan berita-berita yang tidak benar tentang vaksin Covid-19 ini”, lanjut AKBP Fajar Dani Susanto Sementara itu, Sekdis Kesehatan Prov Sulsel, Dr. dr. H. Bachtiar Baso, M. Kes mengatakan 4040 dosis Vaksin sinovac yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan Kabupaten Luwu karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19 “Sengaja tahap pertama ini diperuntukkan untuk tenaga kesehatan karena mereka adalah garda terdepan yang harus melakukan vaksin-vaksin dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Luwu. Setelah tenaga kesehatan, tahap kedua diperuntukkan bagi TNI Polri, tahap ketiga untuk petugas pelayanan publik dan tahap keempat adalah untuk masyarakat umum”, ungkap H Bachtiar Baso H Bachtiar Baso berharap kepada Pemerintah Kabupaten Luwu agar Pemanfaatan vaksin sinovac ini oleh pemerintah bisa dilakukan secara maksimal dan pihak Dinas Kesehatan provinsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu mendistribusikan 2009 dosis vaksin Sinovac ke 22 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu, Selasa (2/2/2021) Berangkat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan pada pukul 08.00 Wita, rombongan pendistribusian vaksin Covid-19 mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Luwu “Kita telah merencanakan pencanangan vaksinasi pada hari kamis (4/2/2021), olehnya itu kami berharap pendistribusian ini berjalan lancar dan semua Puskesmas dapat melaksanakan vaksinasi sesuai waktu yang kita tetapkan”, kata Plt Kadinkes Luwu, dr Rosnawary Basir Selain ke 22 Puskesmas, 1 rumah sakit milik pemda dan 1 rumah sakit milik swasta juga mendapat jatah vaksin Covid-19 “Untuk Rumah Sakit Hikmah kami distribusikan 87 dosis vaksin sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa mendapat vaksin terbanyak yaitu 704 dosis”, jelas dr Rosnawary Pendistribusian Vaksin dibagi menjadi 4 wilayah, dimana wilayah 1 meliputi

Sulsel akan terus memantau sejauh mana progres pelaksanaan vaksinasi “Kepada Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Luwu dan jajarannya, tolong ini segera disosialisasikan dan dimantapkan kepada seluruh tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatan sendiri memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat untuk tidak mau divaksin”, tegas H Bachtiar Baso

Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa dan Belopa Utara yang dikoordinir oleh Kabid Sumber Daya Kesehatan, drg Annisa Yahya. Wilayah 2 mencakup Kecamatan Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem dan Bastura di koordinir oleh Kabid Pelayanan Kesehatan, Akivadhaniar Samir. Untuk Wilayah 3, yaitu Kecamatan Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon dan Bua dikoordinir oleh Kepala Seksi PTM, Hajra Nasir sedangkan pada Wilayah 4 meliputi Kecamatan Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, dan Lamasi Timur dikoordinir oleh Kabid Kesehatan Masyarakat, Andi Husnawati Baso Sebagaimana diketahui, pada tahap pertama, Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan mendistribusikan vaksin Covid-19 sebanyak 4040 dosis vaksin yang diprioritaskan bagi seluruh

Lebih lanjut H Bachtiar Baso menjelaskan bahwa setiap individu tidak langsung divaksin tetapi perlu berdasarkan kriteria. Jika tidak memenuhi syarat maka tidak akan dilakukan vaksin terhadap orang tersebut Penerimaan Vaksin di hadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekda Luwu, H Sulaiman, Inspektur Kab Luwu, Andi Palanggi, Kepala Pelaksana BPBD,

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitasfasilitas kesehatan dalam wilayah kabupaten Luwu Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pencanangan Vaksinasi, Akivadhaniar samir mengatakan saat ini dirinya bersama tim sementara melakukan verifikasi dan registrasi kepada calon penerima suntikan vaksin perdana “Kami sementara melakukan verifikasi dan registrasi kepada 10 nama sebagai calon penerima suntikan vaksin perdana dan selanjutnya akan dilakukan screening”, ungkap Akiva Diantara 10 nama yang diverifikasi, terdapat nama Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Erny Veronika Maramba, Kapolres Luwu, AKBP Fajar Dani Susanto, Sekda Luwu, H Sulaiman, Direktur RSUD Batara Guru Belopa yang juga Ketua Harian Public Safety Center 119 Luwu, dr Daud Mustakim dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab Luwu yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM, Andi Muhammad Ahkam Basmin. (TRBN/AJE/HR)

Rahman mandaria, Plt Kadinkes Luwu, dr Rosnawary Basir, Direktur RSUD Batara Guru, dr Daud Mustakim, Kasatpol PP, Andi Iskandar, Danramil Suli, Kapten CCI Syarifuddin mewakili Dandim 1403/SWG, Kasi datum Kejari Luwu, Ady Hariadi Annas bersama Kasi Intel Kejari Luwu, Jainuardy Mulia dan Tim Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Luwu (TRBN/AJE/HR)

Jendela

DUA MUBALLIGH SULSEL DIUNDANG KE AMERIKA SERIKAT

Sebanyak 12 muballighmuballighat Indonesia mendapat kehormatan studi dakwah di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dua diantaranya berasal dari Sulsel yaitu KH Masykur Yusuf, S,Sg.,M.Ag. yang kini menjabat Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makasar dan Dr. Ir. Hj. Majdah M. Zain yang sehari-harinya dikenal sebagai Rektor Universitas Islam Makasar (UIM). Keduanya diundang Kedutaan USA sebagai mubaligh asal Sulsel yang selama ini waktunya berada di tengah ummat Islam melakukan tugas dakwah. Undangan studi dakwah yang diterima melalui Kedutaan USA di Jakarta disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH Nasaruddin, MA. saat menghadiri acara Haul ke-42 Anregurutta KH. Muhyiddin Zain, di Aula

Muhyiddin Zain UIM, Minggu (31/01/2021). Menurut mantan Wamenag RI Prof KH Nasaruddin, undangan studi dakwah bagi muballigh Indonesia tersebut tadinya dijadwalkan berangkat awal April nanti namun kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di tanah air kita yang juga hampir sama perkembangannya dengandi Amerika Serikat pasca pemilihan presiden maka kunjungan ini diundur hingga Juni 2021 mendatang. “Tadinya kita sudah persiapkan dan meminta kedua belas muballig kita agar menjaga stamina dan kesehatanya secara fisik dan mental sampai keberangkatan April mendatang, namun ada penyampaian susulan diundur hingga Juni mendatang. Namun langkah ini sangat baik karena dapat

memberi waktu yang cukup untuk menyesuaikan situasi pandemi yang menimpa dunia. Yah mudah-mudahan Covid-19 segera segera reda dan teratasi, kita berdoa semoga Allah SWT segera mengangkat virus corona ini,” ungkap Prof. KH Nasaruddin. Kiai Masykur sendiri saat dimintai tanggapan oleh wartawan media online seusai acara haul mengakui, bahwa dia merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah SWT karena ternyata mendapat kehormatan yang tak disangka-sangka sebelumnya dirinya bergabung dalam 12 muballing-mubalighat di tanah air mendapat undangan ke Amerika Serikat melakukan studi dakwah selama dua pekan atau sekitar 14 hari. “Kegiatan studi dakwah ini tentunya tidak sebagaimana lazimnya di

Indonesia yang sekedar mengunjungi masjid dan pusat dakwah tapi disana nantinya selain bertemu dengan muballigh dan muslim USA juga bersilaturrahmi dengan tokoh agama lain dalam rangka saling menukar informasi bagaimana kegiatan dakwah Indonesia yang senantiasa mengedepankan perdamaian dan toleransi dengan beragam agama, suku, dan budaya. Terpilihnya Kiai Masykur mewakili Sulsel bersama Hj. Majdah M. Zain tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan penilaian yang cukup referensatif sebagai muballig yang sehari-harinya menjalankan tugas dakwah di tengah ummat sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Makassar dan sejumlah jabatan penting di berbagai organisasi keagamaan

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

diantaranya, Ketua Umum Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Sulsel, Ketua Umum Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI) Sulsel, dan Sekretaris Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Makassar. Sehari-harinya bertugas sebagai salah seorang imam tetap Masjid Al Markas Al Islami mendampingi Dr.KH. Muammar Bakri,MA. dan menjadi langganan dewan hakim MTQ tingkat provinsi sekaligus mendampingi qabilah Sulsel di tingkat nasional. Sementara itu Hj. Majdah M. Zain selain sehariharinya sebagai Rektor UIM kegiatan dakwah banyak dihabiskan sebagai Ketua Umum Majelis Cinta Alqur’an yang cabangnya terbentuk di semua daerah Sulsel dan Ketua Umum Muslimat NU Wilayah Sulsel. (H. JURLAN EM SAHO’AS)

Tenaga Kerja

Bahas Perlindungan WNI

PM MALAYSIA TEMUI JOKOWI DI ISTANA MERDEKA Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2) pada pukul 10.30 WIB. Kedua pemimpin tersebut akan membahas beberapa isu termasuk perlindungan WNI. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dia mengatakan, di samping perlindungan kerja sama sosial budaya hingga ekonomi akan pula dibahas. "Indonesia dan Malaysia berhubungan dengan sangat baik di bidang ekonomi. Dan tentunya sebagai satu rumpun kita bekerja sama juga untuk kerja sama di bidang sosial budaya," kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan. "Tentunya kedua pemimpin akan membahas isu yang terkait bilateral. Terutama bagi Indonesia

yang menjadi penting sekali adalah isu perlindungan WNI yang tinggal dan bekerja di Malaysia," ujarnya. Ada sekitar 3 juta lebih WNI yang menetap di Malaysia. Jumlah tersebut belum termasuk yang berstatus ilegal. Mayoritas WNI di Negeri Jiran merupakan pekerja migran. Indonesia sendiri merupakan negara pertama yang dikunjungi Muhyiddin usai ditunjuk sebagai PM Malaysia 2020 lalu. Meski demikian,

Muhyiddin sudah beberapa kali melawat ke Indonesia. Terakhir kali dia berkunjung ke Indonesia pada Desember 2019 saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurut Menlu hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini tergolong sangat baik. "Indonesia dan Malaysia berhubungan dengan sangat baik di bidang ekonomi, dan tentunya sebagai satu rumpun kita bekerja sama juga untuk kerja sama di bidang sosial budaya," kata dia, Jumat (5/2/2021). Menurut Retno, Presiden

dan PM Malaysia akan membicarakan masalah perlindungan WNI yang tinggal dan menjadi pekerja migran di Malaysia, kerja sama penanggulangan Covid19 dan lainnya. "Sementara itu kedua pemimpin juga akan membahas beberapa isu kawasan dan isu global," ujarnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2021). Muhyiddin tiba di Istana kepresidenan sekira pukul 10.30 WIB. Kedatangan Muhyiddin diiringi marching band dari kawasan Monas. Begitu tiba, Muhyiddin yang mengendarai mobil sedan hitam dengan Nopol Malayasia 1, disambut dengan berbagai kesenian Indonesia.

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

Kunjungan Muhyiddin ini merupakan kunjungan pertama sejak ia menjabat perdana menteri pada Maret 2020. Presiden menyambut kedatangan Muhyiddin langusng ke dekat pintu kendaraanya. Presiden langsung mengajak Muhyiddin mengikuti penyambutan kenegaraan dimulai dengan mengumandangkan lagu kebangsaan dari masingmasing negara. Selanjutnya Muhyiddin menandatangani buku tamu di ruang Kredensial dan dilanjutkan sesi foto. Presiden dan PM Malaysia akan membahas penanganan Covid-19 hingga hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia. Kedua pemimpin juga direncanakan akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim yang berada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Setelah itu, acara akan dilanjutkan ke jamuan makan siang. Dalam menyambut kunjungan kenegaraan PM Malaysia, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara Muhyiddin didampingi Menteri Luar Negeri Hishammudin Hussein, bersama delegasi lainnya dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. (TRB/AJE/HR)

AKLAMASI

AGUS SALIM TERPILIH KEMBALI SEBAGAI KETUA PWI SULSEL Ajak Wartawan Bersatu Membesarkan Organisasi Dirut PT Media Fajar Koran, Agus Salim Alwi Hamu, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan. Pemilihan tersebut berlangsung di Hotel Gammara, Kota Makassar, Sulsel, Minggu (31/1/2021). Pemilihan Ketua PWI Sulawesi Selatan itu berlangsung singkat, tertib dan lancar meski sempat menghangat. Agus pun diverifikasi secara terbuka oleh pimpinan sidang. Dua kandidat lainnya, masing-masing Nurhayana Kamar dan Asnawin Aminuddin, mundur dari pencalonan Ketua PWI Sulawesi Selatan periode berikutnya. Usai proses verifikasi terbuka, pimpinan sidang mengesahkan dukungan tersebut. Sebab, dukungan yang diraih Agus, terpilih secara terbuka. Setelah terpilih menjadi Ketua PWI Sulawesi Selatan, Agus mengajak semua anggota untuk bersatu. “Mari kita bersatu untuk bersama membangun dan membesarkan organisasi. PWI rumah besar kita,” ungkapnya. Ucapan selamat pun berdatangan dari berbagai kalangan atas terpilihnya Owner koran harian Fajar ini untuk yang kedua kalinya. Tak ketinggalan Bupati Wajo, Dr. H. Amran Mahmud, ikut menyampaikan ucapan selamat kepada H. Agus Salim Alwi Hamu. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo, mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali, Bapak H. Agus Salim Alwi Hamu sebagai ketua PWI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021-2026 dalam Konferensi Provinsi PWI Sulawesi Selatan, semoga beliau amanah dalam menjalankan roda organisasi Wartawan tertua di Indonesia ini” ujar Amran Mahmud.

Amran Mahmud berharap dengan terpilihnya kembali, Owner koran harian Fajar ini, sinergitas antara PWI dan Pemerintah Kabupaten Wajo bisa terjalin dengan baik. Selain memilih Ketua PWI Sulsel, panitia pengarah juga melakukan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan PWI (DKP) Provinsi Sulsel yang kemudian menetapkan secara aklamasi pula untuk mempercayakan kepada H. Nursyamsu Sultan menjabat Ketua DKP Provinsi Sulsel Periode 2021-2026. Usai terpilih, Agussalim menerima pataka PWI Sulsel yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari dengan disaksikan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh dan ratusan Anggota Biasa PWI Sulsel peserta konferensi. Selanjutnya, dalam sidang tim formatur yang dipimpin Ketua PWI Sulsel terpilih dengan didampingi Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat beserta perwakilan anggota, berhasil disusun kepengurusan inti dan untuk seksi-seksi akan diselesaikan

dalam jangka waktu paling lambat 1 minggu kedepan. Komposisi sementara kepengurusan inti PWI Provinsi Sulsel Periode 20212026 yang berhasil disusun yakni: H.M. Agussalim Alwi Hamu (Ketua), Suwardi Thahir (Wakil Ketua Bidang Pendidikan), Ismail Asnawi (Wakil Ketua Bidang Siber), Abd. Manaf Rahman (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Amir Madeaming, SH,

MH (Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan). Kemudian, Faisal Palapa (Sekretaris), Arsyad Hakim (Wakil Sekretaris I), Alfian, SH, MH (Wakil Sekretaris II), Selly Lestari (Bendahara), Wahyu Utama (Wakil Bendahara), dan H. Mappiar (Ketua PWI Peduli). Juga ditetapkan sebagai Dewan Penasehat adalah Andi Pasamangi Wawo sebagai Ketua dengan anggotanya terdiri dari

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

Ronald Ngantung, Jonathan Mandiangan, Yamin, James Wehantouw, dan Nasir Hamka. Untuk komposisi sementara kepengurusan DKP Provinsi Sulsel Periode 2021-2026 masing-masing, H. Nursyamsu Sultan (Ketua), Muh. Arafah (Sekretaris), beranggotakan Munjin Ashary, Heri Contessa, Asnawin dan Faisal Syam. (FJR/SRT/AJE/HR)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Inspektorat Daerah Andi Palanggi ,S.STP

H. Mustapa S.Pd.,MM.

Hj. Masnaini,S.Pd,M.Pd.

Inspektorat Daerah

Kabid Kebudayaan

Kabid PAUD dan PNF

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Deny Yasmawan S.Pd,M.M.Pd.

Drs. Hasbullah Bin Mush

Kabid Pembinaan Ketenagaan

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Kamsul Alimuddin S.Sos. Lurah Balo-balo

Rakhmat Arifuddin, S.Sos, MSi. Kadis Perpustakaan

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

Mata Pena

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Anwar Usman S.Sos

A. Fatahillah S.Pi.

H. Sofyan Thamrin, ST.MM.

Kadis Kominfo Statistik dan Persandian

Kadis Koperasi UKM dan Perindustrian

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Drs. Muh. Rudi, M.Si.

Achmad Awwabin,S. STP,MSi.

Ir. Ikhsan Asaad, ST, MT.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Bappeda & Litbang Daerah

Plt Kadis PUPR

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

DAERAH

15 Tahun Belopa Sebagai Ibu Kota Kabupaten

PABBARASANNA TANA LUWU Belopa sudah ada sejak masa Kerajaan Luwu. Belopa sejak awal adalah bagian integral dari Kerajaan Luwu yang semula berkedudukan di Ussu, sebagai pusat pengendalian pemerintahan yang dipimpin Payung Luwu Pertama. Dalam dinamika perkembangan sejarah Kedatuan Luwu, Were' atau ibu kota sebagai pusat pengendalian pemerintahan Kedatuan Luwu berpindah tempat beberapa kali. Antara lain ke Manjapai, kedua Cilallang atau Kamanre, ketiga Pattimang, dan keempat Palopo. Pada saat ibu kota pemerintahan Kedatuan Luwu berkedudukan di Kamanre, Datu menempatkan petugas kedatuan (Pabbatebate rilaleng pare) di Bajo dengan gelar Sanggaria Bajo. Bertugas mengawasi dan mengontrol keamanan lalu lintas perdagangan di Belopa dan Lamunre melalui pelabuhan Ulo-ulo. Adanya tuntutan kebutuhan pemerintahan Kedatuan Luwu, maka sebelum abad ke-16, diadakan reorganisasi sistem pemerintahan Kedatuan Luwu yang membentuk tiga wilayah besar yang dipimpin oleh anak Tellue, terdiri atas Wilayah Makkole Baebunta dipimpin Opu Makkole Baebunta meliputi Luwu Utara, Luwu Timur sampai Marowali, Poso, Sulawesi Tengah. Wilayah Maddika Bua Opu Maddika Bua meliputi Bua, Bastem, Tana Toraja, Kolaka Utara, dan Walenrang-Lamasi. Wilayah Maddika Ponrang dipimpin Maddika Ponrang meliputi Ponrang, Bupon, Latimojong, Kamanre, Bajo, Belopa, Suli, Suli Barat, dan Larompong. Dalam fase ini Belopa berada pada wilayah Kemadikaan Ponrang, dalam momentum penting lainnya, wilayah Belopa tepatnya dikampung Senga di bentuk salah satu Lili Passiajengeng atau wilayah kekerabatan dalam Kedatuan Luwu. Sehingga mulai saat itu Belopa berada dalam wilayah Lili Passiajengeng Opu Arung Senga atau wilayah yang berada dibawa koordinasi Datu Luwu. Namun perkembangannya tidak diketahui secara pasti, sampai masuknya Islam dan penjajah Hindia Belanda di wilayah Kerajaan Luwu. Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda berhasil

menduduki pusat Kedatuan Luwu di Palopo setelah terlebih dahulu melalui serentetan pertempuran. Berselang beberapa waktu kemudian maka di Bajo ditempatkan seseorang pejabat Hindia Belanda yang disebut Tuan Petoro Kecil. Dengan wilayah kekuasaan yang disebut Distrik dari wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu bagian selatan, yang sebelumnnya secara defacto menjadi wilayah Opu Sanggaria Bajo yang didalamnya terdapat Belopa dan Pelabuhan Ulo-ulo, beserta daerah-daerah lainnya di wilayah Kedatuan Luwu bagian selatan. Karena kepentingan penjajah pemerintah Hindia Belanda, maka Belopa tetap diberi posisi penting, baik karena letak geografis, maupun karena didukung oleh pelabuhan Uloulo yang dapat memperlancar perdagangan rakyat antara pulau. Begitu pentingnya Belopa dalam pandangan pemerintah Hindia Belanda sehingga Tuan Petoro Kecil yang berkedududkan di Bajo, sangat mendukung Belopa sebagai daerah agraris dan sentra perdagangan hasil bumi di bagian selatan. Tetapi, pada sisi lainnya ruang gerak masyarakat di batasi kebebasannya dan inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya gerak nasionalisme dari seluruh lapisan masyarakat. Termasuk srikandi Luwu dari Belopa Opu Dg Risaj. Pada tahun 1942 Jepang berhasil menghalau pemerintah Hindia Belanda, namun sistem pemerintahan hampir sama dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi rakyat akan lebih legah karena diberi kebebasan berusaha, bercocock tanam dan nelayan. Keadaan tersebut diatas member suasana baru bagi masyarakat yang mendiami Bajo-Belopa dan sekitarnya. Sehingga hasilhasil bumi masyarakat Belopa dan sekitarnya yang dikenal dengan nama Tana Manai lebih meningkat. Inilah yang memberi motivasi sehingga Belopa dan sekitarnya, diberi julukan Pabbarasanna Tana Luwu atau Lumbung Pangan Tana Luwu.

Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1949, Luwu pada umumnya dan Tana Manai pada khususnya dilanda gangguan keamanan dengan pergolakan DI/TII. Pada masa tersebut meskipun Belopa berada dalam wilayah distrik Bajo dari Onder Afdeling Palopo, tetapi secara defacto kegiatan pemerintahan dan upaya pemulihan keamanan tetap berpusat di Belopa, sampai berakhirnya pergolakan DI-TII sekitar tahun 1962. Dengan berlakunya UU Darurat No 3 Tahun 1957 tentang penghapusan sistem pemerintahan swapraja dan terpisahnya Tana Toraja dari Luwu, maka praktis sistem pemerintahan swapraja menjadi hapus, disertai berakhirnya pula pemerintahan sistem kerajaan Luwu. Datu Luwu Andi Djemma langsung menjadi Bupati/Datu Luwu kala itu. Dengan berlakunya UU 29 Tahun 1959 tentang terbentuknya daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sistem pemerintahan swatantra dihapus. Pada waktu itu wilayah Dati II Luwu di bentuk 16 kecamatan dan salah satu di antaranya adalah Kecamatan Bajo dengan ibukotanya Belopa. Sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor : 2067 A Tahun 1961. Belopa mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, maka Belopa ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983. Pada perkembangan berikutnya di bentuk pembantu bupati wilayah III yang berkedudukan di Belopa pada tahun 1993. Sebagai konsekwensi logis lahirnya UU Nomor : 12 tahun 1999, sebagai tanda pelaksanaan otonomi daerah, mekarlah Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota Masamba berdasarkan UU Nomor : 13 tahun 1999. Bahkan sesudah itu Kota Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom, dengan lahirnya UU Nomor : 11 tahun 2002. Pada waktu itu Kota Palopo berfungsi ganda disamping sebagai ibu kota induk (Kabupaten Luwu) juga sebagai

ibu kota otonom Palopo hasil pemekaran . Dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diupayakan pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : Pada tahap pertama pemerintahan Kabupaeten Luwu melakukan penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Luwu. Pada umumnya mereka menghendaki ibu kota Kabupaten Luwu di tempatkan di Belopa, mengingat letak geografis, aksebilitas dan faktor pendukung lainnya yang di nilai sangat strategis. Sebagai penguatan dan respon pemerintahan daerah dan DPRD Kabupaten Luwu atas aspirasi masyarakat tersebut, sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2004-2009 pada tanggal 13 Februari 2004 ditempatkan di Belopa. Dengan demikian Basmin Mattayang dan Bahrum Daido merupakan Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu yang pertama dilantik di Belopa. Pada tahap kedua, Pemkab Luwu meminta persetujuan DPRD Kabupaten Luwu atas usul pemindahan ibu kota dari Kota Palopo ke Belopa sesuai surat Bupati Luwu Nomor : 180 / 46/HUK/2004 Tanggal 1 April 2004. DPRD Luwu menindak lanjuti dengan keluarnya surat keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor : 18 Tahun 2004 Tanggal 15 April 2004. Pada tahap kedua ini pula, kembali pemerintah daerah dan DPRD menunjukkan keseriusannya dengan peresmian pengangkatan anggota DPRD Luwu masa jabatan 2004-2009 dikota Belopa pada tanggal 28 Oktober 2004. Tahap ketiga mengusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan mengenai Belopa sebagi ibu kota Kabupaten Luwu sesuai surat Bupati Luwu Nomor : 135 / 81/ HUK/ 2004 tanggal 15 Mei 2004. Selanjutnya Gubernur

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

Sulawesi Selatan melanjutkan usulan tersebut ke Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor : 135 / 2317 / OTDA Tanggal 9 Juni 2004. Disusul surat Gubernur Sulsel yang kedua dengan Nomor : 135 / 3902 / OTDA Tanggal 14 September 2004, dan juga Surat Bupati Luwu ke Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 135 / 83 /HUK / 2004 Tanggal 17 Mei 2004. Tahap keempat adalah melakukan kajian akademik sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri melalui surat beliau Nomor : 134 / 1279 / OTDA Tanggal 19 Oktober 2004 dan dengan keputusan Bupati Nomor : 302 / XI / 2004 Tanggal 23 Desember 2004. Dibentuklah tim pengkajian pemindahan ibu kota Luwu dari Palopo ke Belopa, hasilnya di kirim ke Menteri Dalam Negeri untuk menjadi dasar melakukan observasi yang melakukan pada bulan Mei Tahun 2005. Tahap kelima adalah penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan pemerintah pada bulan Juni sampai Oktober 2005, yang pembahasannya melibatkan instansi antar Departemen. Melalui beberapa kali tahapan pembahasan sampai rancangan peraturan pemerintah tersebut menjadi final dan siap dikirim ke Presiden Republik Indonesia. Tahap keenam adalah penyampaian rancangan peraturan pemerintah oleh Menteri Dalam Negeri ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pada tanggal 30 Desember 2005 Peraturan Pemerintah tentang pemindahan ibu kota Luwu dari Palopo ke Belopa ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia dengan Nomor : 80 tahun 2005. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 2006 Belopa diresmikan jadi ibu kota Kabupaten Luwu oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Demikian sejarah singkat Belopa sampai ditetapkannya menjadi ibu kota Kabupaten Luwu. (WIK/AJE/HR)

daerah

RAPAT KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENCANA AWAL RKPD 2022

Bupati Kalatiku Paembonan Motivasi OPD Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan mengatakan, perlu penataan administrasi yang baik seperti yang sudah diterapkan dari sebelumsebelumnya, terutama pada administrasi keuangan. Hal itu ditekankan Bupati dalam kegiatan Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Awal (RKPD) tahun 2022 Kabupaten Toraja Utara yang digelar Bappeda, Rabu lalu. Lebih jauh menguraikan, daerah Toraja Utara ini sudah hampir dipastikan akan menjadi daerah pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari masa lalu yang sangat mendukung perekonomian masyarakat.

Juga, bagaimana upaya kita untuk meningakatkan pendidikan dari masa yang lalu, hingga kita boleh berada pada posisi ke -5 dan posisi 1 tingkat SMA di Sulsel Dikatakan, kedepannya Toraja Utara adalah lingkungan strategis sebab dalam rencana tahun 2023 ibu kota negara akan pinda ke Penagen, otomatis rencana Torut akan bisa jadi tempat komperensi dan kegiatan olahraga tingkat nasional. Dari hasil kerjakerjanya selama bupati, kalatiku mengatakan, kita bersyukur karena akhirnya kita bisa nyatakan kepada rakyat bahwa kompleks perkantoran Bukit Marante

,Tondon ini bisa kita tempati, dalam mengangkat tugas pemerintahan untuk melayani di Toraja Utara. Hendaknya kita sadari bahwa kita sudah berjuang dalam meraih WTP lima kali berturut- turut. Sementara kepala Bappeda Toraja Utara, Ir. Aris Mantong mengatakan,

tujuan dari kegiatan yang digelar ini adalah mengharapkan masukan dan saran yang akan dituangkan dalam program kegiatan sesuai program prioritas pembangunan pada musrenbang kecamatan yang akan dilaksanakan tanggal 8 -15 Februari 2021. Forum konsultasi

Pangeran Tandilangi':

KOPERASI DITUNTUT MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DIGITAL Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dalam surat keputusan pertanggal 26 Januari 2021, Nomor : SKEP/04/25.000-E/XII/2020 tentang Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Tana Toraja, menunjuk dan mengangkat Andi Pangeran Tandilangi', sebagai Pelaksana Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Tana Toraja. Pemuda asal Sangalla' dari Lembang Rante La'bi ini yang akrab dipanggil Pangeran, selama ini dikenail pula sebagai Founder Aplikasi Halo Tukang yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan jasa tukang. Melihat perkembangan teknologi sekarang, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mempercayakan dan

menempatkan Generasi milenial dalam kepengurusan Dekopinwil Toraja yang baru untuk menjawab tuntutan perubahan dan kebutuhan lingkungan strategis nasional dan global. Menjawab tugas baru yang diembannya itu, Pangeran saat ditemui wartawan media online mengatakan, bahwa organisasi seperti koperasi itu harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. "Organisasi Dekopin harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjangkau dan mengikat segenap anggotanya, mulai dari Dekopin Wilayah, Dekopin Daerah, induk, pusat, sekunder, hingga koperasi primer", kata Pangeran. Menurutnya bahwa era digital yang digerakkan oleh revolusi industri 4.0 menuntut Dekopin untuk melakukan

perubahan - perubahan pola dan cara berpikir, hingga cara bekerja secara mendasar. Salah satu strateginya tentu saja menempatkan generasi milenial yang berjiwa Kreatif, inovatif, dan bekerja efektif. Menyangkut keberadaan koperasi dimasa pandemi covid-19 ini yang menyerang sendi ekonomi masyarakat, Andi Pangeran melalui pesan WhatsAppnya mengatakan jika koperasi seharusnya jadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi covid-19. "Koperasi seharusnya jadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi covid-19, khususnya di Toraja, dimana peranan koperasi sangat penting guna membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama, guna menyalurkan program bantuan permodalan

atau kredit untuk permodalan masyarakat", ungkap Pangeran. Karena di samping itu, juga salah satu pokok permasalahan pelaku UMKM sangat sulit untuk bisa mendapatkan permodalan dari perbankan, mengingat keharusan adanya jaminan jika lewat perbankan. "Sementara untuk kredit pelaku mikro, biasanya mereka tidak punya jaminan. Makanya, masyarakat pelaku usaha mikro sulit dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan. Dan semoga koperasi bisa menjawab atas hal tersebut, serta koperasi diharapkan bisa berperan dalam kondisi ditengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, koperasi bisa meningkatkan perannya dalam perekonomian masyarakat", jelasnya.

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

penyusunan RKPD tahun 2022 dihadiri oleh Wakil Bupati Yosia Rinto Kadang, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Anggota, Asisten Sekda Torut, Staf Ahli, Dewan Pendidikan, Kepala OPD,Inspektur Inspektorat, Camat dan undangan lainnya. (TRP/AJE/HR)

Lanjut kata Pangeran bahwa koperasi harus bisa bersaing ditengah kemajuan teknologi dan informasi. Pengurus koperasi juga bisa menjaga penampilan, sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak memberatkan masyarakat, serta para penanggung jawab koperasi bisa mengelola usaha dan melakukan administrasi dengan lebih baik lagi termasuk memberikan pelayanan online. "Mumpuni, saya dipercaya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, yang berprofesi sebagai pengembang Tehnologi bidang aplikasi Usaha Startup Ecomers, maka kedepan kita akan berusaha menambahkan management koperasi sistem digital", urai Pangeran. Berdasarkan data yang dihimpun oleh media indonesiasatu.co.id, pada dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Tana Toraja, hingga tahun 2021 ada sejumlah 175 Koperasi Berbadan Hukum yang ada di kabupaten Tana Toraja yang tersebar di 19 Kecamatan. (INS/AJE/HR)

politik

Bebas Tahun 2022, Anas Urbaningrum Bakal Berpolitik Lagi ? Anas Urbaningrum akan bebas dari Lapas Sukamiskin pada tahun 2022. Ia bebas enam tahun lebih awal setelah Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya. Lantas, apakah setelah bebas nanti Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik? Anas Urbaningrum dikenal sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Partai Demokrat. KPK menjerat Anas dalam kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang serta tindak pidana pencucian uang pada 2013 silam. Sidang terhadap Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta mulai digelar pada Mei 2018 dan vonis dibacakan pada September 2018. Hakim Pengadilan Tipikor menghukum Anas Urbaningrum dengan 8 tahun penjara. Pada tahap banding, hukumannya dipotong menjadi 7 tahun penjara oleh Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, hukuman Anas Urbaningrum menjadi dua kali lipat, yakni 14 tahun penjara. Ialah Artidjo Alkostar yang Ketua Majelis Hakim kasasi yang menjatuhkan hukuman itu. Tak hanya memperberat hukuman penjara, Artidjo Alkostar juga mencabut hak politik Anas Urbaningrum. Namun, dalam putusan itu, tidak disebutkan berapa lama pencabutan hak politik itu. "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik," bunyi putusan kasasi sebagaimana dikutip dari situs Mahkamah Agung, Sabtu (6/2). Atas kasasi itu, Anas Urbaningrum mengajukan PK pada Mei 2018. Pada bulan yang sama, Artidjo Alkostar pensiun sebagai hakim MA. Meski PK sudah diajukan sejak Mei 2018, MA baru mengeluarkan putusan pada 30 September 2020. Dalam vonisnya, MA mengabulkan PK Anas Urbaningrum. MA memotong hukuman Anas Urbaningrum selama

6 tahun. Dengan demikian, Anas yang ditahan oleh KPK sejak Januari 2014 akan bebas pada tahun 2022. Putusan PK juga menegaskan soal pencabutan hak politik Anas Urbaningrum. Hak politik yang dimaksud ialah untuk dipilih dalam jabatan publik "Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok," kata pengacara Anas Urbaningrum, Rio Ramabaskara. Dengan demikian, maka hak politik Anas Urbaningrum baru pulih pada tahun 2027 nanti. Namun, Rio mengaku belum mengetahui apakah nantinya Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik selepas bebas penjara. "Karena pandemi dan protokol kesehatan, dan ketatnya perizinan besuk di LAPAS pasca-COVID-19, saya belum sempat menjenguk beliau," kata Rio. Secara terpisah, KPK juga membenarkan perihal pencabutan hak politik Anas Urbaningrum. KPK baru saja melakukan eksekusi ulang karena adanya vonis PK yang mengubah putusan sebelumnya.

"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok," ujar plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (5/2). Selain hukuman penjara, Anas Urbaningrum masih tetap harus membayar denda sejumlah Rp 300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 3 bulan. Tak hanya itu, Anas Urbaningrum juga wajib membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan, yakni sejumlah Rp 57.592.330.580 dan USD 5.261.070. Apabila belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 tahun. Anas Urbaningrum dan Karier Politiknya Anas Urbaningrum merupakan kelahiran Blitar

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

pada 15 Juli 1969. Bidang politik menjadi pilihannya saat menempuh kuliah. Yakni Sarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga, Magister Sains Ilmu Politik UI, hingga kandidat Doktor Ilmu Politik UGM. Karier politiknya mulai dirintis saat dia menjadi Ketua Umum PB HMI pada 1997-1999. Kariernya menanjak saat dilantik menjadi Anggota KPU periode 2001-2005. Ia mundur dari KPU dan bergabung ke Partai Demokrat pada 2005. Setahun sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan Pilpres 2004 dan menjadi Presiden ke-6 RI. Pada 2009, Anas Urbaningrum terpilih menjadi anggota DPR. Ia kemudian menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR periode 2009-2014. Kariernya semakin menanjak saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010. Ia mengungguli Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng. Namun, Anas Urbaningrum kemudian terjerat kasus di KPK. Hal itu yang membuatnya kini mendekam di penjara. (SUMBER KUMPARAN/AJE/HR)

hpn 2021

Menyongsong Hari Pers Nasional 2021

BERIKAN KESEMPATAN ORANG PERS MENGATUR DUNIA MEREKA SENDIRI Satu lagi hal penting dan mendasar, kurangnya kesadaran sebagian kita melihat dunia telah berubah. Dua hari lalu dalam rapat pleno PWI Pusat, selain meng-update persiapan peringatan HPN. Ketua Umum Atal Depari juga menyodorkan topik diskusi menarik mengenai kondisi pers yang memprihatinkan dewasa ini. Ada yang menginginkan supaya negara hadir melalui subsidi pemerintah kepada media mainstream. Perjalanan bangsa bisa berbahaya jika media mainstream yang bekerja secara profesional dengan menerapkan prinsip kerja jurnalistik secara profesional dibiarkan mati satu per satu digantikan oleh media sosial. Ada beberapa yang saya setuju dari prndapat itu, ada yang tidak. Secara legalistik formal UU Pers no 40/1999 itu sudah menutup pintu keterlibatan pemerintah mengatur kehidupan pers. Itu memang menjadi komitmen insan pers pasca-reformasi untuk mencegah terulangnya kooptasi pers seperti zaman Orde Baru maupun Orde Lama. Saya menguraikan bahwa profil UU Pers itu dirancang sedemikian rupa: berikan kesempatan orang pers mengatur dunia mereka sendiri. Berbeda dengan UU Pokok Pers sebelumnya, di mana pengoperasiannya memerlukan PP dan Permen yang di masa Orde Baru menjadi celah pemerintah mengkooptasi pers. Bantuan pemerintah sebesar apa pun tidak akan mungkin gratis, seperti kata ungkapan "tidak ada makan siang gratis ". Saya sudah menulis beberapa artikel yang menyanggah pendapat pers dan kewartawanan sudah mati dikalahkan oleh netizen

Wartawan alumni Pedoman Rakyat yang saat ini tetap mengabdikan profesinya.

dan media sosial. Media memang bisa mati tapi pers tidak akan pernah mati. Demikian juga wartawannya. Never die. Apa yang terjadi sekarang adalah fenomena disrupsi atau shifting dari platform cetak dan broadcasting ke media digital. Artinya, medianya yang mati, digantikan oleh platform baru, yaitu media digital. Pada 8 Februari 2020 di tengah perayaan HPN di Banjarmasin, saya juga bicara ini pada pengukuhan JMSI. Saya mengatakan sebagai wartawan saya belum pernah merasakan nikmat seperti sekarang, media sosial menyediakan halaman seluas samudera untuk kita isi dengan konten digital. Karya jurnalistik tentu saja termasuk di dalamnya. Seluruh perangkat kerjanya berada di satu tangan berupa smartphone. Mesin itu tidak mengenal jam kerja dan deadline. Tengah malam ada ide tinggal ketik, begitupun waktu bangun subuh. Tidak ada birokrasi panjang seperti

di media cetak maupun broadcasting. Bahwa, kita belum memahami bisnisnya itu hanya persoalan waktu karena platform ini juga baru. Wartawan pendahulu kita juga dulu begitu ketika menerbitkan surat kabar di awal- awal, belum ketemu kiatnya, belum ketemu bisnisnya. Perhatikan saja koran-koran zaman dulu, belum banyak iklan sehingga fokus pada karya jurnalistik yang sarat dengan semangat perjuangan. Tidak ada beban. Rasanya mereka juga belum mengenal gaji. Dalam diskusi di forum PWI kemarin, saya minta tunjukkan media mainstream mana saja di Indonesia yang tidak membuat versi digital dari penerbitannya? Bahwa baru satu dua berhasil mendapatkan koin, sekali lagi itu semata soal waktu. Koran Tempo tutup 1 Januari 2021. Tapi bersamaan mereka terbitkan versi digitalnya, tinggal melangganinya saja. Murah dan praktis. Sebelum itu Kompas dan Majalah Tempo

juga sudah melakukan hal sama. Media mana yang mau dibantu? Sementara kita tahu 90 persen media itu milik para konglomerat. Suara Pembaharuan akan menyusul tutup 1 Februari. Ini bukti baik, penerbitnya bergelimang uang pun menyerah. Artinya, bukan karena persoalan modal yang membuat media cetak mati. James Ryadi pemilik Suara Pembaruan tentu telah menyadari percuma membakar-bakar uang, melawan arus deras digitalisasi sekarang. Tentu saja ia pun menyadari mindset publik pembaca juga sudah berubah. Membaca berita media dalam versi cetak saat ini buat sebagian orang seperti mengunyah daun sirih, begitu jadulnya. Mereka sudah sangat praktis, nonton film dan nonton berita pun lewat ponselnya. Tadi pagi, tiba-tiba Peter F Gontha menelepon saya, membawa topik sama untuk dibahas. "Dulu kita beli barang melalui online kita sabar menunggu sebulan.

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

Makin maju, paling tahan kita menunggu seminggu, dan sekarang kita hanya mau menunggu sekian jam. Satu dua tahun lagi, barang yang menjadi kesukaan kita tibatiba muncul di depan pintu, sebelum diorder," cerita dia. Satu jam kami ngobrol. Dia menawarkan kerja sama untuk membuat tv platform baru. "Semua koran akan mati, televisi juga, bahkan detik pun tidak sedigdaya dulu karena pesaing bermunculan," kuncinya. Sehari sebelumnya, saya juga diskusi dengan Bung Fachry Muhammad, praktisi radio yang sukses. Dia menyambung topik sama. Pers dan wartawan never die. Saya bilang lagi begitu. Secara sederhana saya contohkan, wartawan itu ibarat penyanyi senior yang mengalami penggantian platform dari piringan hitam, kaset, CD, dan entah apa lagi teknologinya yang berkembang sekarang dan yang akan datang. Toh perkembangan teknologi itu tidak mengebiri bakatnya, keindahan vokalnya, tidak juga membuat rusak ekonominya. Ayolah berubah, ayolah cepat beradaptasi. Sayang, masih banyak wartawan yang sudah puluhan tahun medianya tutup, dan praktis semenjak itu pula tidak lagi menulis apa pun, tetapi secara gagah mengaku wartawan, mengantongi kartu pers dan bahkan duduk sebagai pengurus organisasi wartawan berperiodeperiode. Disrupsi media lalu menjadi alasan barunya mengutuki keterpurukan media. Ayo, bangkit kawan. Dengar Wilson Churchill: "Daripada terus-menerus mengutuki kegelapan, lebih baik mulai nyalakan lilin. " (CATATAN ILHAM BINTANG)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Ir. H. Saiful Abdul Latief, St, MM.

Drs. Andi Darmawangsa Rahim.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kadis KetenagaKerjaan Dan Transmigrasi

Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Buhari SH,M.Si.

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Kasmaruddin, S. Sos.

Musjabbar Syukur, St, MM.

Sekertaris Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Supriadi, SH,MSi Kadis Perhubungan

Kabid PSU

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu Belopa, 13 Februari 2021

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu Belopa, 13 Februari 2021

Belopa, 13 Februari 2021

Ir. H.Zainal Said, MM.

A. Muhammad Ahkam Basmin, S.STP

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Luwu

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

R. Dani Mahendra ,ST.

Athair Assagaf,S.Kom.M.Si

Ir. Usdin St.

Kabid Cipta Karya

Kabid Perumahan

Kabid PUPR Pembangunan dan Jembatan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Hendra,ST. Kabid PUPR SDA

Irfan, ST. Kabid Tata Ruang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

Yusuf Kaya, ST.

Andi Tenriwaru, SE.

Kabid Jasa Konstruksi

Kepala Bidang Pendidikan SMP

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021

Hari Jadi Belopa ke-15

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu Belopa, 13 Februari 2021

DR. H BASMIN MATTAYANG, M.PD.

SYUKUR BIJAK, SE

Bupati Luwu

Wakil Bupati Luwu

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

DRS. H. SULAIMAN, M.SI Sekda Luwu

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-15

Kota Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Belopa, 13 Februari 2021

DRS. H. BUSTAN, M.Si.

ALBARUDDIN A. PICUNNANG, S.p, M.Si

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kepala Dinas Pertanian

EDISI 106-THN II-PEBRUARI 2021