Bersatu Menuju Keadilan
HARAPAN RAKYAT RUMAH ADAT BALLA LOMPOA KARAENG SANROBONE JADI IKON BUDAYA TAKALAR
Edis i: No. 2 6 Tahu n III 2018
MAMUJU UTARA BERUBAH MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU Hal. 10
GEGAP GEMPITA RIBUAN RELAWAN SAMBUT PASLON SYAFAAT NO URUT 2 DI TAMALATEA Hal. 2
Hal. 7
KAPOLDA SULSEL IRJEN (POL) UMAR SEPTONO
BERIKAN YANG TERBAIK
UNTUK RAKYAT
2
LAPORAN UTAMA
HARAPAN RAKYAT
KAPOLDA SULSEL IRJEN (POL) UMAR SEPTONO
BERIKAN YANG TERBAIK UNTUK RAKYAT
K
ehadiran Irjen (Pol) Umar Septono selaku Kapolda Sulsel memang baru beberapa bulan. Perjalanan masih panjang, bahkan masih sangat terjal. Pasalnya, jenderal bintang dua yang sebelumnya menjabat Kapolda NTB ini berhadapan dengan tahun politik (2018) dan bertugas di daerah yang dikategorikan sebagai wilayah zona merah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (bupati, walikota dan gubernur). Ketika dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel pada pertengahan November 2017 lalu, Irjen (Pol) Umar Septono langsung bergerak cepat. Dia melakukan langkah konstruktif terutama mengubah mindset (pola pikir) aparat kepolisian dalam lingkup Polda Sulsel hingga jajaran Polres seSulsel. Tidak saja sekedar memberi petunjuk dan peringatan kepada jajarannya, tapi juga langsung melakukan langkah konstruktif dan memperaktekkan sendiri apa yang diucapkan, dia banyak memberi teladan berbaur bersama masyarakat, menyapa tokoh masyarakat, pemuka agama di Sulsel hingga aparat kelurahan seperti Ketua RW/RT untuk menyerap harapan warga terkait peran polisi sebagai penga¬yom masyarakat. Bahkan, tidak sampai disitu, polisi bintang dua ini juga menyambangi sejumlah kantor sekretariat partai politik, antara lain sekretarit DPD 1 Partai Golkar Sulsel, DPD 1 Partai Gerindara Sulsel, Partai DPD 1 PDI-P Sulsel dan DPW PAN Sulsel. Sejumlah kampus (perguruan tinggi) dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti pengurus wilayah Nahdlatul Ulama serta pimpinan media cetak yang dilangsungkan dalam suasana silaturrahim dalam rangka membangun sinergitas dan memaksimal fungsi mengayomi yang lebih dekat dengan berbagai elemen masyarakat Sulsel dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kalau kami ditanya soal jaminan keamanan tentu saja kami jawab tidak bisa kami beri jam-
inan, tapi yang pasti kami akan berupaya keras menjaga keamanan masyarakat di daerah ini. Kami dan semua jajaran Polda Sulsel berkeras memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Semua harus mendapat perlindungan,” tandasnya serius saat berbicara di hadapan civitas akademika Universitas Islam Makassar dan pengurus NU Sulsel belum lama ini, di Aula KH Muhiddin M. Zain. Sejumlah tokoh masyarakat Sulsel menilai, kegiatan menyapa Kapolda Sulsel ke berbagai tempat dengan tujuan membangun silaturahim serta menggelar dialog berbagai elemen masyarakat Sulsel patut diapresiasi. Terlepas dari adanya momentum, yakni jelang pelaksanaan Pilkada dan Pilgub Sulsel, Kapolda Sulsel punya kewajiban banyak turun ke lapangan untuk saling bertatap muka dan berdialog dengan elemen masyarakat. Hanya dengan itu, potensi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat dapat dicegah secara bersama-sama serta akar masalah dapat dicarikan solusi untuk tidak muncul kepermukaan. Belajar dari pengalaman dan kepemimpinan Kapolda Sulsel sebelumnya, sadar atau tidak sadar bahwa pejabat Kapolda bersangkutan tidak cukup dua tahun menjabat sudah dimutasi ke Polda lain. Kapolda Sulsel dibawah nahkoda Umar Septono sepertinya tidak menginginkan kesalahan masa lalu kembali terulang di era kepemimpinannya. Meski begitu, dia baru beberapa bulan menjabat sebagai Kapolda Sulsel. Waktu masih panjang, Umar Septono akan duji dengan berbagai pekerjaan yang besar, seperti pelaksanaan Pilkada dan Pilgub Sulsel 2018. Apakah Kapolda Umar Septono berhasil memberi jaminan keamanan terhadap pelaksanaan Pilkada dan Pilgub, jika nantinya ada salah satu diantara pendukung peserta Pilkada serentak atau Pilgub Sulsel tidak menerima realitas kekalahan, se hingga membuat keributan massal. Belum lagi, sederet dugaan
kasus korupsi lainnya yang belum disentuh hukum termasuk kasus narkoba. Pokoknya, jalan masih terjal dan kinerja Kapolda Umar Septono terus diuji beberapa bulan ke depan. “Bagi saya, Umar Septono, adalah sosok pribadi yang lembut, tegas dan bersikap huma nis. Buktinya, yang didatangi, bukan saja kalangan elit, tapi juga warga biasa dengan menanyakan langsung keadaan warga setempat,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat Kota Makassar yang minta tak sebut identitasnya. Apa yang diungkapkan sumber itu, bukan tanpa alasan. Malah, Sekretaris NU Sulsel Prof. Dr. HM Arfin Hamid memuji langkah cepat yang dilakukan Kapolda Sulsel Umar Septono. “Sebagai pimpinan puncak di Polda Sulsel, memang harus memberi teladan yang baik kepada bawahannya. Demikian halnya kepada masyarakat termasuk tokoh agama dan pihak kampus supaya menjalin kemitraan yang sehat, terbuka dan solid. Saya melihat Umar Septono ingin menunjukkan kepada semua pihak bahwa Polri itu adalah parnert siapa saja untuk bersama-sama mewujudkan kondisi masyarakat yang sejuk dan damai,” ujar Wakil Rektor Universitas Islam Makassar. Pujian terhadap pria kelahiran Purbalingga, Jawah Tengah, 13 September 1962, juga datang dari Ketua LSM DPP LSP3M (Lembaga Sosial Pelayanan Pengaduan Pemerhati Masyarakat), HS Azis Manai. Bahkan, dia mengatakan, ketika Polda Sulsel dibawah kepemimpinan Umar Septono, justru 24 Kapolres di Sulsel termasuk para kapolsek umumnya lebih reaktif turun ke lapangan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. “Mungkin karena pak Umar Septono sendiri yang lebih dulu memperlihatkan kepada bawahannya, sehingga itu yang terjadi di lapangan,” ujar HS Azis Manai kepada media ini. Di Kantor Polres Gowa, sebut Koordinartor LSM GEMPAR Sulselbar, nyaris setiap hari tak sepih dari oknum LSM dan awak media. Itu artinya bahwa Polres Gowa aktif menjalin kemitraan dengan
pihak LSM dan pers di daerah ini. “Kapolres sebelumnya tetap menjalin kemitraan dengan pihak LSM dan jurnalis, tapi di era Umar Septono sebagai Kapolda Sulsel sinergitas antara Polri dengan insan pers lebih dekat dan kuat lagi,” ujar HS Azis Manai yang mengaku pernah mengantongi kartu anggota PWI Sulsel beberapa tahun lalu. Dalam berbagai kesempatan, Umar Septono mengatakan, tidak ada alasan para Kapolres dan jajarannnya untuk tidak bersinergi dengan media. Sebab, kehadiran media dalam hal ini jurnalis memiliki peran cukup penting dalam membantu tugas-tugas pihak aparat Polres di wilayah hukumnya. “Kalau ada Kapolres beserta jajarannya tidak serius kerja sama dengan media, apalagi tidak bersinergi dengan wartawan, saya copot,” tegas Umar Septono. Dalam h e m a t dia, tanpa kehadiran pers, pihaknya akan kesulitan melacak suatu kasus yang merugikan banyak pihak atau negara. Karena itu, produk jurnalis, tidak saja membantu pihak kepolisian, tapi juga men cerdaskan mayarakat dan untuk selalu bersikap kritis membangun bangsanya. Jika masyarakat kritis ke hal positif, maka ide segar yang muncul dari masyarakat sendiri akan menjadi kekuatan bangsa. Jurnalis sebagai bagian dari elemen masyarakat dan bangsa senantiasa konsisten menyampaikan produk berita yang benar didasari fakta dan bersifat obyektif. Menurut Umar Septono, pesta demokrasi sangat rawan menimbulkan gesekan dan ketegangan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, media diharapkan dapat menyajikan berita-berita yang
menyejukkan berdasarkan fakta dan obyektif, sehingga gesekan bisa dieliminir. Pihak Polda Sulsel sudah berbuat serta melakukan berbagai upaya menekan muncul nya gesekan. Semua tahapan –tahapan pelaksanaan Pilkada dan Pilgub sudah dikawal dengan baik dengan menurunkan anggota Polri sesuai kebutuhan di lapangan. Hanya saja, kata mantan Kapolda NTB itu, harus diakui bahwa segala upaya pencegahan kita lakukan secara optimal, biar ma syarakat tenang, pengguna jalan tenang, orang lain juga tenang, KPU bisa bekerja dengan tenang. * JR-HARAPAN RAKYAT
Kongres PSSI Takalar Digelar, Babak Baru Bagi Pembinaan Sepak Bola Usia Dini
S
epak bola sebagai wadah perekat anak bangsa yang bertujuan mencetak atlet, prestasi sepak bola serta menjadi hiburan rakyat, Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten menggelar kongres sebagai bentuk komitmen untuk menyegarkan organisasi dan melakukan pembinaan sepak bola sejak dini. Pada acara kongres PSSI Takalar kali ini dihadiri Wakil Bupati Takalar H.Achmad Dg Se're, S. Sos didampingi Ketua PSSI Provinsi Sulsel H. Muliyadi, SH, Wakil Ketua DPRD Takalar, Kadis Pemuda dan Olahraga Takalar berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Takalar baru saja ini. Ketua PSSI Provinsi. Sulsel, H Muliyadi, SH dalam sambutannya mengatakan ada 5 kabupaten/kota di Sulsel telah menggelar kongres PSSI
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
secara bersamaan. “Kita seragamkan yang namanya cara melatih dan juga perswasitan agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara para pecinta sepakbola dengan pihak-pihak yang
terkait dengan PSSI maupun para pemain, tambah Muliyadi. Sementara itu, Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg Se're, S. Sos dalam sambutannya mengatakan
animo dan antusiasme masyarakat Takalar terhadap sepakbola sangat tinggi. Ini juga membuktikan banyaknya bibit-bibit pemain sepakbola kita menunjukkan bakatnya baik
di daerah maupun di luar daerah. “Pemerintah daerah Takalar berhara[ melalui Kongres PSSI ini akan menghasilkan keputusan-keputusan baru untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas serta keberadaan organisasi PSSI, “ujar Achmad Se’re ini. Ahmadi Djafri selaku Plt. PSSI Takalar dalam arahanya mengatakan akan berusaha mengantar nantinya sampai ke titik pintu adanya pemimpin baru dari PSSI Takalar nantinya setelah kongres ini. Dia juga menambahkan jngan pernah ada mis-mis comunication dengan sesama para pengurus lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Karena itu, kerja sama dan keterbukaan sesame pengurus PSSI Takalar, bibit dan prestasi PSSI di daerah akan maju,” demikian Ahmadi Djafri. •
LIPUTAN DAERAH
HARAPAN RAKYAT
3
Bansos Tak Dianggarkan Lagi, Mahasiswa Demo Bappeda Pasangkayu PASANGKAYU - BANTUAN Sosial (Bansos) tidak dianggarkan lagi di Kabupaten Pasangkayu,maka dari itu puluhan perwakilan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasangkayu kecewa dan merasa tidak dipedulikan lagi oleh Pemerintah Daerah,rabu 28 Februari mendatangi kantor Badan Pengelolaan Perencanaan Daerah (Bappeda) melakukan aksi Demo dengan tuntutan mempertanyakan kejelasan data Bansos. Para Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasangkayu menyampaikan orasinya didepan kantor Bappeda,dengan tuntutannya meminta kejelasan tentang dihapusnya Anggaran Bansos di Kabupaten Pasangkayu,bahkan meminta juga data Bansos untuk diketahui lebih jelasnya. "Dana tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan
Tiga OPD Saling Tuding Di RDP DBH, Akhirnya Di Skorsing PASANGKAYU - BEBERAPA Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD) saling tuding pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu tentang Dana Bagi Hasil (DBH) penyaluran pajak rokok,senin 5/3. Dalam RDP tersebut,Kepala Dinas Kesehatan (Ka Dinkes) saling menuding dengan Sekertaris Bappeda dan staff Badan Pengolahan Aset Daerah (BPKAD) Pasangkayu terkait penyalurannya pajak rokok.Pihak Bappeda dan BPKAD telah mengakui bahwa DBH pajak rokok telah dikucurkan ke Dinkes sesuai dengan Petunjuk Teknis
(Juknis) dan UU No 28 Tahun 2009. Sementara itu,Ka Dinkes juga mengakui bahwa sejak dari tahun 2016 hingga saat ini,dirinya tidak pernah membuat pertanggungjawaban ke Kementrian Kesehatan secara khusus,dikarenakan DBH Pajak rokok di Dinasnya tidak jelas. Pimpinan sidang RDP Saipuddin Andi Baso melihat diantara beberapa OPD saling tuding,maka dia langsung mengambil tindakan skorsing dan akan dilanjutkannya besok,selasa (6/3/2018) pada pukul 10 pagi. Usai Skorsing RDP,saat ditemui Saipuddin Andi Baso,mengatakan bahwa saat ini masih pengumpulan
data antara Dinkes,Bappeda dan BPKAD,kalau ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kami akan bentuk Pansus terkait persoalan ini dan itu harus jelas. "Kami terus kawal,jika memang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan maka kami dari DPRD akan bentuk Pansus terkait penyaluran DBH Pajak rokok dan ini perlu transparan",tegasnya. Sementara itu ditempat yang sama,Sekertaris Bappeda,Arhamuddin mengatakan bila penyaluran DBH Pajak rokok sangat jelas dan sudah sesuai mekanisme.Semua itu ada rincian anggarannya mulai dari tahun
Pendidikan dalam menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi,namun sangat disayangkan kepada Bappeda tidak menganggarkan lagi dana Bansos ditahun ini,berarti Pemerintah tidak menganggap kami,apalagi Masyarakat juga sangat membutuhkan yang namanya Bansos.Kami sangat kecewa terhadap Pemerintah",ungkap salah seorang Mahasiswa. Mahasiswa juga meminta kejelasan Dana Bansos mengapa di tahun ini tidak di Anggarkan kembali,itu sudah jelas sumbernya dari Kementrian.Hanya di Kabupaten Pasangkayu Dana tersebut ditiadakan. "Kami akan kembali lebih banyak lagi jika tidak ada kejelasan data yang telah dijanjikan oleh Bappeda",tutupnya. Sementara itu,perwakilan Bappeda melalui Sekertarisnya,Arhamuddin menjelaskan,didepan
para pendemo bahwa hilangnya Bansos tahun ini di Kabupatem Pasangkayu,dikarenakan adanya Administrasi yang tidak terpenuhi. "Sesuai Permendagri Nomor (No) 32 dan No 39,kami dari Bappeda tidak berani menganggarkan Bansos bila Administrasi yang tidak terpenuhi,salah satunya tidak adanya Nota pertimbangan dari Dinas terkait", jelasnya. Dirinya juga menjelaskan,bahwa Bappeda hanya salah satu anggota tim Penganggaran.Sementara,untuk Dana Bansos,semua perencanaannya di Dinas terkait. "Adapun soal tuntutan Mahasiswa sudah kami terima,dan itu tetap kami sampaikan ke pimpinan untuk dibahas didalam pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2018 paling lambat di bulan July mendatang",terangnya.
2016,2017 dan 2018,tepat sasaran. "Inikan sudah sangat jelas,di keuangan dimana saja penyalurannya. Seharusnya Dinas terkait membuat Rencana Kerja (Renja) tentang Dana tersebut dan menghadiri langsung pada saat pembahasan (Renja-red) sehingga mereka dapat tahu berapa besaran Anggaran DBH Pajak rokok
sesuai perencanaannya", jelasnya. Diketahui,dalam RDP dihadiri oleh 10 orang Anggota DPRD,Kabag Pemerintahan,Ka Dnkes Pasangkayu serta staffnya,Sekertaris Bappeda,Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pasangkayu,Staff BPKAD,Kepala RSUD Pasangkayu.
(ROY)
(ROY)
Gegap Gempita Ribuan Relawan Sambut Paslon Syafaat No Urut 2 di Tamalatea
R
ibuan massa simpatisan dan relawan fanatis pasangan calon ( paslon ) Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Nomor Urut 2, Muhammad Syarif Andi Tahal Fasni (Syaafat ) nyaris tumpah ke diaman salah satu warga Ramli Sitaba, di Kampung Tonrokassi, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Senin ((26/2) lalu.Mereka sambut calon pemimpin masa depan Kabupaten Jeneponto yang dinilai merakyat dan mampu meningkatkan tarap hidup mayarakat Bumi Turatea. Kedatangan Muhammad Syarif-Andi Tahal Fasni di Tamalatea, sekaligus juga melantik tim kelu-
Bersatu Menuju Keadilan
HARAPAN RAKYAT Percetakan : CV. RAJAMAWELLANG Jl. Cokonuri No. 15 D Telepon (0411) 9760403 Hp. 0852 9919 9272
arga. Gelar kampanye dialogisnya ini yang dilaksanakan di tengah rumah warga tim pemenang Nomor Urut 2 ini, sejak lama didambakan warga Kampung Tonrokassi dan sekitarnya. Bahkan, mereka jagokan Paslon Nomor Urut 2 dibandingkan paslon lainnya pada Pilkada Jeneponto 2018 tepatnya 27 Juni 27 mendatang. Dalam orasi dialogisnya, Muhammad Syarif Kr. Patta menyampaikan visi - misinya jika masyarkat ingin sejahtera tentunya dibutuhkan kebijakan strategis serta keberanian mengambil sikap untuk dapat mewujudkan masyarakat Jeneponto yang
lebih maju, adil, makmur dan bermartabat. "jika ingin masyarkat Tonrokassi Barat ingin keluar dari prasejahtera ke sejahtera, maka kita harus mengetahui hak pemenuhan kebutuhann-
ya yang sudah menjadi hak - hak dasar bagi masyarakat dan. Karena itu, bila paslon Nomor Urut 2 keluar sebagai pemenang Pilkada Jeneponto nanti, maka kita bersama sama untuk mengawal program pembangunan di daerah ini, “demikian Muhammad Syarif Kampanye dialogis ini,, juga dihadiri Korcam tim Pemenang Paslon Syafaat, hj Saenab, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para tim relawan serta tim pemenang nomor urut 2 itu. Dg Sitaba, warga Kampung Tonrokassi mengaku, optimis dan berjanji akan memenangkan nomor urut 2 di Pilkada
Jeneponto. "Kami akan mengawal pilkada ini bersama - sama dengan masyarakat Tonrokassi Barat. Untuk memenangkan kandidt kita ini, maka ingat kita dan sama sama ke TPS pada 27 Juni 2018 dengan mencoblos Nomor 2 (dua)," ajak Dg Sitaba yang juga tokoh masyarakat Kampung Tonrokassi. Sukses Paslon Muh Sarif-Andi Tahal menyampaikan kampanye dialogisnya di Kecamatan Tamalatea, kemudian dilanjutkan kegiatan sama di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat. Di sana, Paslon Syafaat telah ditunggu ribuan massa simpatisan, relawan dan tim pemenang Nomor Urut 2. ***
Komisaris : Andi Pallawagau M.Si Penanggung Jawab: Sulfiah, ST Dewan Redaksi : A. Sulaeman, M.Si, Andi Mustari Pemimpin Umum/Redaksi : Muhammad Sapri Wakil Pimpinan Umum : Halim H, SH Sekretaris Redaksi : Ir. Abd. Syahid Harun Redaktur Pelaksanan : Darwis Redaktur : Sabrin, Syamsuddin L Redaktur Khusus : Hasriadi Staf Redaksi : Ambas, Alifuddin, Dzultan Pemimpin Perusahaan : Agush Bendahara : Wahyuni Layout : Nur Mukhtadir Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Alamat Redaksi : Jl. Salemba Makassar Sulsel
BIRO DAERAH Koordinator Sulsel : Ir. Arifin Koordinator Sulbar : Mas Alwan Biro Makassar : Yusuf, Madi, Asrul SE, Yusran S.Pd Gowa : Arfah, Erik Peristiwa Takalar : Abdul Hakim Laja, Usman A Jeneponto : Andi Hamdani Bantaeng : Rasyid Bulukumba - Sinjai : Aswan, Rusli, Abdullah Selayar : Deni Maros : Ahmad Pangkep : Samsuddin Barru : Rehan Sidrap : Ansar Parepare/Pinrang : Masda Enrekang - Bone : Faisal Mansur Soppeng : Ariwidia Wajo : Risman Palopo : Amrullah Polman - Mamasa - Majene : Ekiwati Mamuju : Asliadi Mamuju Utara : Roy Mustari
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
4
LIPUTAN DAERAH
HARAPAN RAKYAT
Dinas PUPR Pasangkayu Mengusulkan Tanggul Penahan Ombak Sepanjang 1,5 Kilo Meter PASANGKAYU - DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasangkayu,melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) telah mengusulkan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) III Palu,untuk bangunan penahan ombak di desa Bambakoro,Kecamatan Lariang.
Ditemui diruangannya Kepala Bidang SDA dinas PUPR,Kartini mengatakan,tahun ini tanggul penahan ombak hanya masuk di Kecamatan Pasangkayu sepanjang 300 meter.Akan tetapi Khususnya di Bambakoro,kami sudah mengundang langsung PPK dan Sakkernya untuk dimasukkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) mendatang,yang diusulkan tanggul pantai penahan ombak sepanjang 1,5 kilo meter. Namun itu belum dipastikan berapa yang akan direalisasikan. "Kami sudah buatkan administrasinya,status bencananya dengan segala persyaratannya bersama BPBD Pasangkayu dan belum lama ini pak Bupati mengundang pihak BWS III Palu,untuk membahasnya,nah pihak Balai menyanggupinya pada APBN-P nanti.Namun,itu belum dapat dipastikan apa-
kah sesuai yang kami usulkan 1,5 kilo meter nanti yang turun ke desa Bambakoro atau berkurang,kami juga belum tau pasti yang jelas sudah kami usulkan",jelasnya selasa,27 Februari. Kartini juga memperkirakan untuk tanggul pantai sepanjang 1,5 kilo meter itu menelang anggaran berkisaran Rp.19 hingga 20 milyar. Lanjut Kartini,selain tanggul pantai penahan ombak,juga telah mengusulkan bangunan pengaman pantai atau pemecah ombak di beberapa tempat bibir pantai yang sangat rawan dan terancam abrasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan total anggaran Rp.128 milyar. "Dari anggaran Rp.128 Milyar terebut terdiri beberapa titik sepanjang 151 kilo meter di tiap spot-spot rawan akan abrasi,kami sudah usulkan pemecah ombak ke Bappenas,tapi kita kembalikan lagi sama Bupati,apakah betul-betul dia kawal ini program atau tidak",terangnya. (ROY)
Awali Kampanye di Bone, NH Kembali Minta Restu Keluarga untuk Keberkahan
C
alon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), mengawali kampanye di tanah kelahirannya di Kabupaten Bone, awal Maret ini. Di Bumi Arung Palakka, NH diagendakan menggelar serangkaian kegiatan kampanye yang bersifat tertutup. Kampanye pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar itu berupa tatap muka dan temu tokoh. “Sesuai agenda, Pak NH melakukan kampanye 4 hari di tanah kelahirannya di Bone. Dalam sehari bisa lima titik. Selain kampanye tatap muka, juga ada temu tokoh,” kata Sekretaris Gerakan Nurdin Halid Satu Tujuan (GNH-17), Irwan Muin beberapa hari lalu. Menurut Irwan, kampanye yang dilakukan NH tentunya merujuk pada regulasi KPU. Misalnya untuk kampanye tatap muka, kata dia, ada batasan jumlah peserta yang siap ditaati pasangan tegas, merakyat dan religius. Intinya, NH-Aziz tunduk dan taat pada aturan demi terciptanya pilkada aman, damai dan bermartabat. Selama di Bone, NH akan kem-
bali meminta restu kepada warga dan keluarga, termasuk tokoh sepuh. Restu itu diharapkan membuat perjuangan pasangan dengan slogan Sulsel Baru mendapatkan keberkahan. Toh, majunya NH pada Pilgub Sulsel 2018 atas dorongan masyarakat. “Pak NH mempunyai pertimbangan khusus memulai kampanye di Bone, tanah kelahirannya. Kan bisa sekaligus sowan kepada warga dan keluarga masing-masing, semoga ada berkah dari situ,” ucap Irwan juga fungsionaris Golkar. Secara umum, N H - A z i z diketahui memulai kampan y e dari
kampung halamannya masing-masing. Aziz bahkan lebih dulu menggelar kampanye di Kabupaten Luwu pada hari ini, Rabu, 28 Februari. “Keduanya (NH-Aziz memang sepakat memulai kampanye dari tanah kelahiran masing-masing,” pungkas Irwan.
Pemangku Adat di Galesong Tegaskan Dukungan ke IYL-Cakka TAKALAR - KAMPANYE dialogis Calon Gubernur Sulsel nomor urut 4, Ichsan Yasin Limpo (IYL) berlanjut di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Senin (26/2/2018) sore. Pasangan Andi Mudzakkar (Cakka) ini bersilaturahmi dengan warga di Istana Balla Lompoa Galesong. Antusiasme warga sekitar sudah terlihat sebelum Ichsan tiba di lokasi kampanye terbatas. Di sekitar Baruga Karaeng Galesong sudah dipenuhi warga yang ingin melihat langsung Sang Punggawa. Sorak sorai Appakabaji kemudian riuh terdengar saat Ichsan tiba. Keluarga besar Karaeng Galesong pun menyambut hangat Pelopor Pendidikan Gratis itu di tangga Istana Balla Lompoa Galesong. Saat didaulat memberi kata sambutan Pemangku Adat Galesong, Mallarangeng Abdullah Karaeng Gassing menegaskan dukungan warga kepada Ichsan yang berpasangan dengan Andi Mudzakkar. "Kami di Galesong Selatan ingin agar perjuangan gubernur sekarang agar tetap berlanjut. Caranya adalah dengan
memenangkan Pak Ichsan di Pilgub Sulsel 2018," kata Karaeng Gassing dari rilis yang diterima Senin, (26/02/2018). Soal pilihan warga di Galesong Selatan, ikut digaransi Karaeng Gassing. Menurutnya, warga Galesong Selatan adalah orang-orang yang cerdas. "Semua warga Galesong Selatan sudah cerdas. Warga disini pintar memilih. Pilihan kami tidak akan salah. Appakabaji untuk Sulsel," sambung Karaeng Gassing. Sementara Ichsan menyebut tokoh masyarakat yang datang dengan sebutan yang mulia. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengatakan dirinya tak bisa dipisahkan dengan Galesong Selatan. "Saya datang untuk minta restu. Itu karena kalau saya menang di Pilgub Sulsel, rasanya tidak lengkap jika tanpa dukungan dari Galesong Selatan," tutur Ichsan. Sembari menyampaikan sambutan, pekik Punggawa Macakka dan Appakabaji tak henti-hentinya terdengar. Sebelum mengakhiri kampanye terbatas di Galesong Selatan, Ichsan bersama warga melakukan simulasi pencoblosan Pilgub Sulsel 2018.
**RS/HR**
Pemangku adat di Galesong saat menerima calon gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo.
Evaluasi PPK Syarat KKN BONE, HR -- Metode evaluasi anggota PPK untuk Pilpres dan Pileg 2019 mendatang menuai protes keras dikalangan anggota PPK, evaluasi dari bentuk tertulis dari jumlah lima orang dikurangi menjadi tiga orang memicu komplik sesama anggota PPK , evaluasi ini diduga syarat dengan kolusi dan nepotisme serta timbul kecurigaan adanya Permainan nilai dan kepentingan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat melemahkan semangat
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
kinerja yang tidak maksimal dalam Pilkada Bupati. Menurut Veronika anggota KPU Bone saat dihubungi lewat ponselnya mengatakan yang lolos tiga besar anggota PPK pada evaluasi tes tertulis berdasarkan jumlah nilai dari teman keteman sesama anggota PPK bersama sekretaris PPK , "ditempat terpisah menurut Ketua KPU Bone Aksi Hamzah saat dihubungi lewat ponselnya mengatakan telah berkomitmen sesama anggota KPU
untuk tidak ada intervensi nilai tersebut ," tutur Aksi saat dihubungi melalui Ponselnya. Pengurus LSM Gerak Bone Ikbal akan meminta kepada anggota KPU Bone untuk transparansi nilai hasil evaluasi tes tertulis di Novena Hotel yang lalu pasalnya ada dugaan KPU Bone memanipulasi nilai hasil tes karena ada beberapa Kecamatan anggota PPK yang komplain nilai tersebut. ( EDYS)
PENDIDIKAN
HARAPAN RAKYAT
5
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Makassar MoU dengan DJPPR Kemenkeu RI
F Di Parepare, Masih Ada Sekolah Tanpa Halaman Tak Ramah Anak
P
redikat dan julukan sebagai kota layak anak yang disandang Kota Parepare bertolak belakang dengan kondisi sejumlah sekolah yang kini tidak memiliki halaman. Akibatnya, ketika siswa saat jam istirahat atau melakukan kegiatan mata pelajaran olahraga, harus dibatasi ruang gerak yang sempit lantaran tidak memiliki lahan atau halaman yang ramah anak. Salah satu sekolah tanpa halaman yang berada di kawasan perkontaan yakni SDN 17 Parepare. Muridnya harus menggelar upacara setiap hari Senin menggunakan badan jalan. Beruntung, setiap kegiatan upacaranya mendapat penjagaan dari petugas Salantas Polresta Parepare. Imma, warga setempat mengatakan, sejak dulu murid-murid di
sekolah tersebut menggelar upacara di jalan raya. "Jadi kalau jam istriahat, mereka hanya di dalam kelas bermain karena memang tidak ada halamannya," katanya. Terkait masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare Kadarusman Mangurusi mengakui jika ada sejumlah sekolah di Parepare yang tanpa halaman. Beberapa sekolah tanpa halaman, kata Kadarusman, tidak dalat dikembangkan karena keterbatasan lahan. Bahkan, khusus SDN 17 Parepare, sama sekali tak ada solusi. Kecuali lokasinya dipindahkan. Tapi itu pun terbilang sulit karena lokasi di Parepare saat ini sangat minim. Terpisah, Plt Sekkot Parepare Iwan Assad mengatakan sekolah yang tidak memiliki halaman
akultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). DJPPR adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan RI. Penandatanganan Kerjasama ini dilaksanakan di ruang Rapat Rektor Lantai 3 Gedung Rektorat, Selasa pekan lalu. MoU tersebut langsung dilakukan Rektor UIN, Prof. Dr. Musafir Pababbari didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiwaan Prof. Aisyah, PhD, Wakil Dekan 1, Dr. Wasilah dan Wakil Dekan 2, Dr. Tahir Maloko serta Kajur Matematika FST Irwan, S.Si., M.SI. Sementara dari pihak DJPPR diwakili oleh Kepala Seksi pada Unit DJPPR, Jasmir dan Staf Pelaksana pada DJPPR, M Rudy Setiawan. Rektor UIN, Prof. Dr. Musafir Pababbari mengatakan, ruang
oleh pemkot akan tetap diusulkan sebagai sekolah ramah anak dengan cara menyediakan ruang bermain bagi anak, yang bisa menikmati jam bermainnya saat jam istirahat belajar karena kondisi halaman sekolah yang terbatas. "Itu yang akan menjadi pemikiran pemkot. Menydiakan ruangan khusus bermain sehingga semua pelajar di sekolah yang tidak memiliki halaman, bisa tetap menikmati jam istirahat sembari bermain," katanya. Ditambahkan Iwan yang juga
lingkup kerjasama ini meliputi kuliah umum, kuliah tamu, praktek kerja lapangan dan penelitian mahasiswa. “Kerjasama serupa juga telah dilakukan setahun lalu dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin dengan langsung menggelar TOT pembiayaan syariah di Kampus 2 UIN Alauddin,” ujar Dr Musafir Kepala Bappeda Parepare, tempat bermain bagi anak tidak harus dalam bentuk penyediaan halaman. Dan satu-satunya solusi, terlebih pada sekolah yang berada di kawasan dengan lahan yang sangat
P
emerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengembalikan 400 anak ke bangku sekolah melalui peluncuran program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Bupati Mamuju Habsi Wahid meluncurkan program itu di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju baru saja ini. Peluncuran program tersebut dirangkaikan dengan peluncuran empat kegiatan lainnya, antara lain Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Gerakan Sekolah Bebas Narkoba, Penyelenggaraan Pendidikan Inklu-
sif dan Gerakan Siswa Menabung Tabungan Haji Sejak Dini. Habsi Wahid menuturkan, beberapa kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan harapan, ingin menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah yang memiliki SDM yang baik dan berkualitas. “Intinya kita melakukan gerakan kemanusiaan untuk generasi kita dimasa yang akan datang. Alhamdulillah, kita telah kembalikan lagi 400 anak ke bangku sekolah, Insya Allah di masa jabatan kami selama lima tahun, angka putus sekolah bisa kami tuntaskan," kata Habsi
sembari mengemukakan komitmennya. Bupati Mamuju berharap, para kepala sekolah terus melakukan evaluasi terhadap metode belajar mengajar yang diterapkan. Ini agar anak yang telah masuk sekolah tersebut dapat bertahan dan angka putus sekolah tidak lagi bertambah. Berdasarkan laporan Kepala Disdikpora Mamuju Murniani, ada 400 anak yang kembali disekolahkan melalui program terebut. Terdiri dari jenjang SD dan SMP sederajat dari tiga kecamatan di Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Mamuju, Simboro dan Kalukku.
terbatas, disiapkan ruang lain yang berfungsi sebagai ruang bermain bagi anak. Solusinya, akan diupayakan dan rencanakan pada program RPJMD 2018-2023 mendatang. ***SIN/HR**
Rumah Pribadi Taufan Pawe Jadi Tempat Belajar Baca Tulis Alqur’an
T Launching Program GKB, Pemkab Mamuju Sekolahkan 400 Anak
yang juga mantan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Politik, UIN Alauddin. Prof Musafir tak lupa mengapresiasi kerjasama ini, sehingga berharap prodi-prodi yang bersentuhan dengan DJPPR dapat melakukan pelatihan, penelitian dan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa UIN Alauddin di DJPPR. **RSC/HR**
ak banyak tahu, rupanya kediaman pribadi Calon Walikota Parepare HM Taufan Pawe, telah menjadi wadah atau tempat agi anak-anak untuk menimba ilmu agama, seperti Baca Tulis Alqur’an (BTQ), khususnya warga yang berdiam di sekitar lokasi rumah Petahana Walikota Parepare itu. Rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat ini juga telah difungsikan dalam kegiatan sosial keagamaan sejak Yayasan Taufan Pawe Center (TP Centre) didirikan Taufan Pawe, mantan praktisi Hukum bergelar doktor, 2005 silam. Selama ini, yayasan tersebut dikenal aktif melakukan kegiatan sosial di tengah masyarakat, seperti menggelar pasar murah, menyambangi panti asuhan dan sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. “Termasuk membuka wadah dan sarana bagi anak-anak kita untuk belajar hingga khatam Al Quran,” kata Syam, pengurus Yayasan TP Centre. Syam, mengungkapkan, adapun kegiatan keagamaan lain yang dilakukan di kediaman Wali Kota
yang kini menjalani cuti pilkada tersebut, yakni menggelar dzikir bersama setiap Kamis malam. “Alhamdulillah, kita dari yayasan juga aktif menggelar dzikir bersama,” kata Syam. Salah satu tujuan dari pada yayasan, lanjut Syam untuk membangun nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. “Kami berupaya meningkatkan dan membangun nilai-nilai Islam di tengah masyarakat khususnya di Parepare, ” ungkapnya. Hal yang sama juga diungkapkan Pembina Yayasan TP Centre Hj Erna Rasyid Taufan. Istri Taufan Pawe yang berlatar belakang Ustadzah ini, berharap dengan penyediaan fasilitas, berupa rumah, sarana dan prasarana, serta penyediaan SDM guru mengaji bagi anak-anak di lingkungan sekitar, dapat membantu dan mendorong kecintaan anak-anak dalam baca dan tulis alqur’an. “Mudah-mudahan menjadi amal jariah,” doa Erna, yang juga Ketua Forum Kajian Cinta Alquran (FKCA) di Kota Parepare ini. **tambah Syam yang juga tim media TP. **RS/HR**
**RS/HR**
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
6
HARAPAN RAKYAT
ADVERTORIAL
SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KAB. PASANGKAYU
PERESMIAN PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU, DIRESMIKAN LANGSUNG OLEH GUBERNUR SULAWESI BARAT
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
LIPUTAN SULSEL
HARAPAN RAKYAT
7
Prosesi penyambutan detik-detik acara peresmian Rumah Adat Balla lompoa Karaeng Sanrobone oleh Bupati Takalar, H Syamsari Kitta
RUMAH ADAT BALLA LOMPOA KARAENG SANROBONE JADI IKON BUDAYA TAKALAR
S
atu lagi ikon sejarah dan budaya Kabupaten Takalar siap menyedok para pengunjung untuk menikmati obyek wisata alternative di daerah ini. Aroma itu tersirat dalam acara peresmian Rumah Adat Balla Lompoa Karaeng Sanrobone di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobene oleh Bupati Takalar H Syamsari Kitta, S.Pt, MM, beberapa hari lalu. Sukses Bupati Takalar meresmikan Rumah Adat Balla Lompoa Karaeng Sanrobone itu, sebelumnya disambut dengan berbagai antraksi yang cukup meriah disampaikan oleh tokoh adat melalui iringan budaya gendang, anggaru,
a’rate. Acara setengah “ ritual “ ini dihadiri Ketua Adat Takalar, Drs H Andi Makmur Sadda, MM, Ketua DPRD Takalar H Jabir Bonto, SE, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemkab Takalar, para camat, para kades dan tokoh masyarakat/adat se- Kabupaten Takalar. Syamsari Kitta mengatakan bahwa budaya adat yang ada di Kabupaten Takalar harus diperkuat dengan kata sipakatau, sipakainga dan sipakalebbi. Artinya, kita orang Takalar harus bersatu membangun Takalar yang lebih baik serta bagaimana Takalar kedepan lebih maju. Tuntutan kemajuan itu meliputi bidang pembangunan, ekonomi, keamanan, keagamaan,
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sekedar diketahui bahwa prinsip hidup masyarakat Kabupaten Takalar dan secara umum Bugis Makassar, menempapkan kata sipaktau, sipakaineg dan sipakalebbi merupakan nilai kearifan lokal untuk memperkuat semangat optismisme dalam suatu perjuangan dan cita-cita luhur serta menjadi tali (penyambung) perekat bagi sesame masyarakat Kabupaten Takalar. “Hadir Rumah Balla Lompoa Karaeng Sanrobone adalah bagian dari symbol kearifal lokal bagi masyarakat Kabupaten Takalar, “tambah Andi Makmur Sadda. **RAUF AMPA/MUHAMMD AGUS**
8 SPBU di Palopo Sedang Diawasi, Main Curang, Polisi Tindak
S
ebelum isu pengoplosan BBM dan bensin cepat habis mencuat, Polres Palopo telah melakukan pengawasan di 8 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Umum) dalam kota. Bahkan, semua SPBU yang tersebar di Kota Palopo dalam pengawasan Polres Palopo. Karena itu, diminta pihak SPBU jangn bermain main di atas penderitaan rakyat, kalau curang, akan ditindak. Penegasan ini disampaikan Kapolres Palopo AKBP Taswin SIP. Malah dia mengakui, isu pengoplosan BBM dalam moment tertentu selalu saja mewarnai, buka saja dalam Kota Palopo tapi juga daerah lain. Namun, khusus di Kota Palopo begitu muncul isu pengoplosan BBM dan bensin habis, pihaknya bergerak cepat melakukan pengawasan ke SPBU guna mengantisipasi ter-
jadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), juga mencegah terjadinya kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurut Kapolres Palopo, pengawasan ke SPBU sejak dulu dilakukan. Bahkan, anggota intel Polres Palopo telah aktif melakukan pengawasan. Lagi pula, polisi hanya menindak pelanggarannya bila SPBU melakukan kecurangan. “Pemantauan di setiap SPBU dengan cara mengecek kondisi dan situasi di SPBU. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada indikasi terjadinya penimbunan, apalagi pengoplosan Premium ke Pertalite. Ini sangat tidak mungkin,” kata Kapolres Palopo dengan nada memb e l a
SPBU. Kapolres lalu memberi gambaran. Katanya, walau selang tangki pendam berdekatan lubang pengisian Premium, Pertalite, dan Pertamax, namun SPBU tidak akan mungkin mengoplos Premium ke Pertalite ketika melakukan pengisian. “BBM sangat berbahaya dan mudah meledak. Jadi, tidak mungkin terjadi pengoplosan di lokasi SPBU. Apalagi, ada rentang waktu jika selang tangki mobil ingin dipindahkan dari tangki Premium ke Pertalite,” jelasnya. Bukan hanya itu, lanjut dia, pelayanan dan permintaan BBM jenis Premium di masyarakat tergolong normal. Namun, diakui ada beberapa titik yang perlu mendapat perhatian seperti di SPBU yang berada di jalur keluar dan masuk ke Kota Palopo. “Untuk Premium bersubsidi memang cepat habis, tapi bukan karena diduga dioplos Pertalite, tapi permintaan pelanggan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan sementara stok dikurangi,” tandasnya. Dalam tempat terpisah, Manager SPBU Salubulo, Herman kembali mengatakan bahwa SPBU yang dikelola selama ini tidak berani melakukan pengoplosan Pertalite-Premium, mengingat risikonya sangat berbahaya dan petugas intel dari kepolisian pasti selalu mengawasi lokasi SPBU. Herman juga merespon jika
Parepare Target Jadi Kota Tujuan Wisata, Sejumlah Destinasi Digenjok
P
emerintah Kota Parepare terus menggenjot upaya pengembangan sektor wisata dengan memaksimalkan pembangunan destinasi-detinasi baru, agar target menjadikan kota kelahiran mantan Presiden BJ Habibie sebagai kota tujuan wisata di Kawasan Timur Indonesia, khusus Sulawesi Selatan. Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Parepare Amarun Agung Hamka mengatakan, dalam empat tahun terakhir ini, Pemerintah Kota Parepare menggenjot insfratruktur berupa ikon-ikon kota yang menjadi destinasi wisata baru di Parepare. Pengembangan wisata dengan infrastruktur sejumlah ikon kota, kata Hamka, dilakukan tetap dengan mengedepankan kualitas dan nilai estetika. "Dan itu merupakan konsep utama pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan khususnya pada sektor pembangunan fisik," jelasnya.
SPBU ditempatkan petugas pegawas dari pemerintah kota. “Ini jauh lebih bagus jika atas petugas yang mengawasi kami saat pengisian. Tentunya dengan adanya petugas dapat melenyapkan dugaan-dugaan jelek terhadap SPBU,” tandasnya. Mengenai pengawasan pembongkaran BBM dari truk tangki ke tangki pendam SPBU, Kadisdag Palopo, Zulkifli Halid, mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan. Walau memang tidak dilakukan setiap hari. Akan tetapi, lanjutnya, ada jadwal yang sudah ditentukan dalam pengawasan tersebut. ”Kami rutin dalam melakukan pemantauan di SPBU. Dengan melakukan pemeriksaan stok BBM hingga proses pengisian. Walaupun tidak dilakukan setiap hari, akan tetapi kami secara rutin mengawasi pihak SPBU baik dalam penjualan maupun pasokan BBM yang masuk
Hamka menyebutkan, salah satu ikon kota yang paling banyak mendapat renspon masyarakat dan wisatawan, yakni pembangunan monumen cinta Habibie-Ainun di alun-alun kota. Patung cinta yang berada di kawasan Lapangan Andi Makkasau, menjadi salah satu tempat yang dijadikan wisatawan untuk mengabadikan momen-monen mereka selama berada di Parepare. Destinasi lain, lanjut Hamka, pembangunan Tonrangen River Side (TRS) di Kelurahan Lumpue, Parepare, yang dianggap memiliki daya tarik tersendiri karena penataan ruang terbuka hijau yang dilengkapi pencahayaan menjadi lokasi paling banyak dikunjungi khususnya pada malam hari. Dan destinasi baru yang belum lama ini diresmikan yakni Kebun Raya Jompie (KRJ), yang sekaligus menjadi wadah edukasi karena di dalamnya terdapat beragam tanaman di areal 13,5 hektar.. ***SIN/HR**
ke tangki penyimpanan,” jelasnya baru saja ini. Kalau dikatakan SPBU akan melakukan kecurangan saat melakukan pengisian ke tangki pendam, itu tidak mungkin. Karena jika memang itu dilakukan tentu sudah melanggar aturan yang sudah diberikan dan pasti konsekwensinya SPBU akan ditutup.“Jika memang terjadi adanya kecurangan dengan mencampurkan jenis-jenis BBM tentu pihak SPBU berpikir panjang dan saya rasa di Palopo ini tidak ada seperti itu,” ujar Zulkifli. Dalam melakukan pengawasan kepada tiap SPBU, pihak Disdag tidak mungkin dalam waktu 1 X 24 jam. Yang jelas, lanjutnya, secara rutin pengawasan dilakukan. Pihaknya juga sadar saat ini masih kekurangan personil dan juga kendaraan patroli ke SPBU dalam Kota Palopo perlu diadakan. ***PP/HR**
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
8
LINTAS DAERAH
HARAPAN RAKYAT
Pembangunan Pelabuhan Untia Makassar Tersendat, Masih Butuh Rp 27 M
P
rogres pelaksanaan infrastruktur pembangunan Pelabuhan Nusantara Untia Makassar belum rampung 100 persen. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp 27 miliar, yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan pangkalan ikan terbesar di Kawasan Timur Indonesia ini. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DP2) Makassar, Abd Rahman Bando mengatakan anggaran tersebut murni dari kementrian untuk membangun wilayah pesisir dan pulau. Bahkan kata dia, pengelolaan anggaran hingga proses lelang fisik dilakukan oleh kementerian. "Kita hanya mengajukan usulan ke kementrian agar menempatkan programnya di Kota Makassar, khususnya program yang bersentu-
han langsung dengan masyarakat pesisir. Tahun ini ada anggaran Rp 27 miliar yang akan dibawah ke Makassar, dan ditempatkan di Pelabuhan Untia," kata Rahman. Adanya anggaran sebesar itu, menurut dia, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di wilayah pesisir. Pasalnya, pemerintah kota sudah tidak lagi memiliki alokasi anggaran di bidang kelautan. Dia mengaku belum mengetahui secara detail perihal infrastruktur apa yang nantinya akan dibangun di pelabuhan yang terletak di Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar. Namun, dia hanya mengusulkan beberapa infrastruktur yang dinilai perlu ada di kawasan tersebut. Misalnya, fasilitas air bersih, fasilitas tambatan perahu disekeliling dermaga, pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBM) untuk nelayan yang belum ada saat
ini. "Saya belum tahu detailnya apa saja, tapi memang kan disana masih ada beberapa fasilitas yang belum lengkap dan belum bisa berfungsi dengan baik. Misalnya, fasilitas air bersih," jelasnya. Meski dikelola langsung oleh kementerian, dia berharap agar rencana tersebut bisa segera terealisasi. Sebab, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana output dari program pemerintah pusat itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Makassar. Rahman mengaku optmis, progres pembangunan Pelabuhan Nusantara Untia akan terealisasi tahun ini. Bahkan, dari Kementrian sudah menyampaikan besaran anggaran dan lokusinya. Mungkin dalam waktu dekat sudah masuk dalam proses persiapan lelang, pengumuman pemenang dan pengerjaan fisik. ***SIN/HR**
KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Tak Money Politic
W
akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, mengingatkan calon kepada daerah (Cakada) yang ikut pilkada serentak agar tidak melakukan politik uang. Laode juga meminta para calon mempunyai niat baik memimpin daerahnya. Hal itu disampaikan Laode saat membawakan kuliah umum di Universitas Patria Artha (UPA), Jumat lalu. Laode mencontohkan tindak pidana korupsi yang dilakukan Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif. Rita baru saja dijerat KPK dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Politik uang hanya berujung pada balas budi dari setiap pengusaha, tim suk-
ses atau pihak lain yang telah membantu selama proses kampanye hingga terpilih,� ujar dosen Fakultas Hukum Unhas ini. Laode menegaskan, KPK bakal menangani politik uang atau mahar politik yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam undang-undang. KPK juga menggandeng kepolisian dalam pembentukan Satgas Antipolitik Uang. Penangkapan beberapa Cakada yang baru saja terjadi, katanya menjadi bagian kinerja dari tim satgas antipolitik uang. Tim ini memang bekerja memantau sejumlah daerah penyelenggara di 171 Pilkada serentak di Indonesia. ***SIN/HR**
LSM Gerak Gelar Turnamen BONE , HR -- Turnamen Bulutangkis berlangsung semarak yang di ikuti 29 orang pemain internal PB MAN 2 yang dilaksanakan LSM Gerak Bone bekerja sama dengan PB MAN 2 dan Kepala Sekolah MAN 2 Watampone yang berlangsung selama 15 hari dan berakhir 8 Maret 2018 yang bertempat di Aula MAN 2 Watampone berjalan sukses namun juara 1 sampai juara 4 pool A mendapat
hadiah tropy , uang tunai, kostum Bulutangkis beserta hadiah lainnya diserahkan Ketua PB MAN 2 Ketua PB MAN 2 H.Askar, ST, M.Si menyerahkan hadiah untuk kelompok Profesional atau Pool A sementara Juara 1 sampai juara 4 untuk kelompok amatir atau pool B diserahkan Anggota LSM Gerak H.Ibrahim Amin, SH dan Harifuddin, S.Sos. H.Askar mengatakan turnamen
Bulutangkis bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan mempererat rasa persaudaraan sesama pencinta Bulutangkis dan olahraga ini banyak penggemarnya. Ketua LSM Gerak Bone yang diwakili H.Ibrahim Amin, SH didampingi Harifuddin, S.Sos mengatakan berlangsungnya acara turnamen Bulutangkis atas kerjasama semua pihak dan dukungan anggota LSM Gerak. (EDYS)
Kades Barang Dukung Selfi di Liga Dandut Indosiar, Ewako Soppeng!
S
ebagai bentuk pemberdayaan generasi muda yang memiliki potensi dan bakar seni suara, sejumlah kepala desa di Soppeng, antara lain Kades Desa Pattojo dan Desa Barang mendukung putri Soppeng yang sedang tampil di Liga Dandut Indosiar 28 ini. Terlihat dari Postingan akun facebook Endra yang menbagikannya di Group BKKS, mengapload foto Kepala Desa Barang beserta staf jajaran desa Barang untuk mendukung selfi Liga Dandut. Status bertuliskan untuk mengajak masyarakat untuk mendukung sepenuhnya Selfi di LIDA Indosiar. Tampak foto di akun tersebut salah satu staf Desa Barang memegang kertas dengan Tulisan mendukung Selfi dengan cara ketik LIDA spasi Selfi kirim 97288.Ewako Soppeng. **TRI WULAN JAYA/DKI**
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
LINTAS SULSEL
HARAPAN RAKYAT
9
Empat Warga Soppeng Terkena Penyakit Kepala Membesar
S
ebanyak empat warga Soppeng yang ditemukan terkena penyakit hydrocephalus (kepala membesar). Hal ini diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) RSUD Latemmamala, Soppeng, Saiful mengatakan, empat warga Soppeng yang terkena penyakit hydrocefalus masing-masing Labeddu, Sri Wahyuni, Nur Azizah, dan Sudirman. Labeddu merupakan warga Lamedde, Sri Wahyuni warga mattoanging, Nur
Bupati Soppeng A Kaswadi Razak bersama Dandim 1423 Soppeng Letkol. Arm. Fajar Catu juga menjenguk Labeddu.
Azizah warga Ganra, dan Sudirman warga Batu-Batu. "Dari empat orang yang terkena penyakit hydrocephalus, tiga di antaranya telah dibawa ke Makassar," ujar Saiful kepada sejumlah awak media di daerah ini. Labeddu telah dipulangkan ke Soppeng karena tidak bisa lagi menjalani operasi. Sementara Wahyuni juga sudah dipulangkan ke Soppeng dan akan kembali menjalani operasi untuk kedua kalinya pada bulan September. Sebelum-
nya, Labeddu sempat dibesuk oleh Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dan Dandim 1423 Soppeng Letkol Arm.Fajar Catu di Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala Soppeng. Sementara Sri Wahyuni juga sudah akan dijemput di Makassar untuk kembali ke Soppeng. Berbeda dengan Sudirman yang belum dibawa ke Makassar. Hal tersebut disebabkan karena sudah berusia di atas 30 tahun. **SIN/SM**
Pemkab Takalar Gelar Expo dan Panen Raya Jagung
P
eluncuran ikon Takalar sebagai kabupaten jagung di Sulsel, telah melengkapi progres Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menggelar Expo dan Panen Raya Jagung Syngenta NK 212 di Desa Surulangi, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Senin
lalu. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Dinas Pertanian Kabupagten Takalar dengan PT Syngenta Indonesia. Sekretaris KabupatenTakalar Nirwan Nasrullah mengatakan, komoditas jagung di Takalar harus dikembangkan sebagai salah satu komoditas pangan ter-
besar di daerah ini. Apalagi ada peluncuran ikon Takalar sebagai kabupaten jagung baru-baru ini. "Kita harus aktif, kreatif, inovatif dalam menjalankan bisnis jagung dan Pemerintah Kabupaten Takalar siap mendukung sepenuhnya program yang akan dilaksanakan nantinya," kata Nirwan. Direktur RSM Syngenta Bahtiar Manajeng dalam sambutannya menuturkan, jagung Syngenta NK 212 merupakan jagung daratan tinggi dan cocok dikembangkan dalam wilayah Kabupaten Takalar, setelah Jeneponto, Gowa dan Bantaeng. Turut hadir dalam panen raya tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar Najib Kasim, para kepala desa dan penyuluh pertanian di Kecamatan Polombangkeng Selatan serta ratusan petani jagung Synngenta NK 212. ***
Dari 6 Orang, Arwien Sodorkan Satu Nama Calon Sekkot ke SYL
P
enjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palopo, Andi Arwien, SSTP dalam waktu dekat ini akan menyodorkan satu nama ke Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk menjabat sebagai Pjs Sekkot Palopo. Hal itu diungkapkan Pjs Wali Kota Palopo . Arwin setelah bersurat ke Gubernur SYL dengna mengirim satu nama calon Sekkot paling lambat tanggal 28 Februari 2018 mendatang. ”Palopo dan beberapa kabupaten/kota di Sulsel seperti Parepare, Pinrang, Jeneponto, Pangkep, dan daerah lainnya sudah disurati gubernur untuk mengusul satu nama saja diangkat sebagai Pjs Sekkot,” sebut Andi Arwien. Sebelum menyodorkan satu nama, Arwin akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Wali Kota Palopo non aktif HM Judas Amir, MH. ”Hasil seleksi itu akan saya minta. Saya akan melihat siapa yang mendapatkan niai tertinggi.
Yang jelas nama yang saya usulkan ke gubernur telah memenuhi syarat. Karena kemungkinan besar nantinya dia juga akan ditetapkan sebagai sekkot defenitif,” jelasnya. Sekadar diketahui, enam pejabat Pemkot Palopo ikut mendaftar diantaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Palopo, Hamzah Jalante, Kepala Beppeda, Firmanza, Kepala Litbang, Tahir Topase, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Farid Kasim, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Asir Mangopo, dan Kepala Inspektorat, Samil Ilyas. **PP/HR**
Disdik Pertanyakan Dewan Pendidikan Sebagai Penyusun Naskah Ranperda
R
anperda Penyelenggaraan Pendidikan siap dibahas. Sayangnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menyesalkan sikap Pansus penyusun naskah akademik ditunjuk oleh Dewan Pendidikan bukan dari ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Padahal Dinas Pendidikan merencanakan tujuh hal penting yang direncanakan diatur dalam Ranperda pengganti Perda No 3/2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan ini untuk menyesuaikan beberapa perubahan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kepala Disdik Makassar, Ismunandar, menyayangkan naskah akademik tidak disusun oleh akademisi. Menurutnya, ranperda tersebut harus diramu oleh akademisi agar kajian-kajiannya memang betul-betul merujuk ke pendidikan. "Kalau dewan pendidikan kan sama ji saya itu. Tapi nanti kami coba kaji dan masukkan usulan kami," katanya. Menurut Ismunandar, ada beberapa poin yang perlu dimasukkan dalam ranperda tersebut. Di antaranya, terkait pengelolaan tanggung jawab pendidikan yang harus disesuaikan dengan UU 23/2014. Dalam UU tersebut, pengelolaan SMA/SMK yang dulunya dibawah pemerintah kota dialihkan ke pemerintah provinsi. “Peralihan SMA/SMK ke provinsi, dan kewenangan kepada pemerintah kota hanya pada pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dan SMP. Itu yang harus dirubah,” tuturnya. Selain itu, Disdik Kota Makassar juga mengusulkan perbaikan tentang kebijakan umum yang ber-
hubungan dengan pejabat, yang menduduki jabatan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti jabatan kepala sekolah, dan pengangkatan guru, termasuk dewan pendidikan. “Harus memang dipertimbangkan dari latar belakang pendidikan, terutama tenaga pendidik, termasuk regulasi yang berhubungan dengan pengangkatan Kepala Sekolah, harus merujuk kepada Permendikbud Tata Cara Rekrutmen dan proses pendidikan,”jelas Ismunandar. Tak hanya itu, Ismunandar juga akan memasukkan usulan tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru sebagaimana Permendikbud No 10/2017. Selanjutnya, Ismunandar juga berharap perda ini mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya dengan penggunaan pendanaan dari masyarakat. “Kita sudah mengeluarkan Perwali Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan agar bisa diadopsi jadi Permen,” ucapnya. Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Makassar, Hamzah Hamid, membantah jika penyusun Naskah Akademik badan yang ditunjuk bukanlah dari akademisi. "Semua ahli. Ada profesor, doktor. Tapi memang bukan orang dinas pendidikan," katanya. Legislator PAN tersebut menjelaskan, sebagai ranperda inisiatif dewan, pansus menunjuk dewan pendidikan untuk menyusun naskah akademiknya. Meski demikian, dalam pembahasannya disdik tetap dilibatkan. "Saya kira dinas pendidikan harus senantiasa berada di tengah-tengah pembahasan pansus," ujar Hamzah Hamid. **RS/HR**
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
10
ANEKA
HARAPAN RAKYAT
Pemprov Sulsel Klaim Kawasan Rammangrammang di Maros Jadi Hutan Lindung
P
emerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel tiba-tiba menyosialisasiikan dan mengeluarkan peta kawasan Hutan Lindung (HL) dengan mengklaim sekitar ratusan hektare kawasan Rammang-rammang di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maror. Maklum, kawasan hutan Rammang-rammang kini menjadi obyek wisata yang menarik di Indonesia. Sekadar diketahui, tercatat puluhan warga yang bermukim di sana, sejak turun temurun. Mereka bermukim dan menggarap lahan, bahkan secara legal sudah mengantongi beberapa dokumen pertanahan yang masih diakui oleh pemerintah sebagai bukti kepemilikan. "Selama ini saya memang tidak tahu kalau ternyata sebagian besar kawasan Rammang-rammang itu adalah hutan lindung. Karena warga sudah turun temurun menggarap sawah dan empang, bahkan ada yang punya dokumen," kata Kepala Desa Salenrang, Muh Nasir kepada wartawan Jumat lalu. Dia mengaku, pihaknya baru tahu saat adanya sosialisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial oleh pihak Kehutanan Provinsi. Pihaknya pun diminta untuk melakukan pendaftaran pengajuan agar lahan itu dikeluarkan dari kawasan Hutan Lindung. "Yah harus bagaimana lagi. Kami sudah mengumpulkan 179 pemohon dengan luasan sekitar 36 hektare untuk dikeluarkan dari kawasan
hutan lindung. Ini hanya khusus sawah dan empang. Selebihnya kita ajukan sebagai hutan sosial," terangnya. Nasir menjelaskan, luas lahan yang yang diklaim hutan lindung, khusus di dusun Rammang-rammang itu mencapai lebih dari 100 hektare. Bahkan, wilayah sentra objek wisata karst yang ada di kampung Berua, semuanya diklaim sebagai kawasan hutan lindung. Padahal, 90 persen lahan di sana adalah sawah dan empang warga. "Dermaga tiga kampung Berua itu, masuk seluruhnya menjadi kawasan hutan lindung. Sebagian di wilayah Tintingan di dermaga satu. Kita heran kok bisa begitu," ungkapnya. Aktivis penggiat karst, Iwan Dento pun menanggapi pencaplokan Dinas Kehutanan atas objek
wisata Rammang-rammang yang dikelola masyarakat itu. Menurutnya, peta itu muncul setelah kawasan itu menjadi primadona wisatawan. Sebelum dikenal luas sebagai objek wisata, di dalam kawasan ini telah dikeluarkan dua izin tambang. Namun, karena adanya penolakan keras dari masyarakat lokal, tambang itu akhirnya angkat kaki. Dia pun mempertanyakan keabsahan peta kawasan HL itu. "Inikan kesannya tidak adil. Kalau memang sejak dulu ini masuk dalam kawasan Hutan Lindung. Loh kenapa ada izin tambang keluar bahkan ada yang beroperasi. Mereka (penamban) bisa berhenti juga bukan karena status kawasan, tapi perjuangan warga mengusir mereka membuahkan hasil, “ ujar Nasir. ***SIN/HR**
Wali Kota Kendari dan Calon Gubernur Sultra Kena OTT KPK
W
ali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/2) lalu. Setelah tertangkap tangan oleh KPK, Adriatma dan Asrun langsung dibawa ke Markas Kepolisian Derah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sulteng) dini hari. Selain wali kota dan cagub, KPK juga menangkap lima orang kerabat orang nomor satu kota kendari untuk dimintai keterangan. Kedua bersama lima orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. Kabid Humas Polda Sulawe-
si Tenggara AKBP Sunarto mengatakan, ketujuh orang tersebut dibawa ke Mapolda pada dini hari beserta kendaraan dinas aset Pemerintah Kota Kendari. Sunarto membenarkan adanya Tim KPK yang menggunakan ruang penyidik Direktorat Kriminal Khusus . “Adriatma Dwi Putra bersama mantan Wali Kota Kendari Asrun yang kini menjadi calon gubernur dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara dini hari tadi,� katanya Sekadar diketahui, Adriatma Dwi Putra adalah putra kedua dari Asrul yang pernah menjabat Walikota Kendari selama dua periode. Adriatma yang terpilih jadi Walikota Kendari pad Pilkada 2017 lalu, kini terancam diganti. dipecar.
MAMUJU UTARA BERUBAH MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU PASANGKAYU - DULU Kabupaten Mamuju Utara (Matra) sekarang identik dengan nama kedaerahan Vovasanggayu.Melalui perjalanan panjang akhirnya kelengkapan administrasi rampung dipusat,pada hari ini senin 5/2 telah berubah menjadi Kabupaten Pasangkayu dan diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar,didepan Kantor Bupati. Bupati Kabupaten Pasangkayu,H.Agus Ambo Djiwa dalam sambutannya mengatakan,sebelum terbentuknya Kabupaten pada tahun 2000 lalu kami telah menggagas nama Kabupaten Pasangkayu.Waktu itu hanya empat (4) Kecamatan,maka kami lakukan pertemuan dengan beberapa tokoh Masyarakat,pertemuan awal dilakukan di kantor Desa. "Pada waktu itu saya meminta kepada pak Yaumil,menghadirkan tokoh Masyarakat untuk menyakinkan mereka bahwa kita bisa berdi-
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
ri dan termasuk juga PT AAL Group yang sangat merespon terbentuknya Kabupaten Pasangkayu",terangnya. Agus juga mengatakan,sebelum bergerak kami bentuk Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP) pada tanggal 18 April,rapat pertama di kantor Kepala Desa.Pada waktu itu kita berjuang sekitar kurang lebih dua (2) tahun tujuh (7) bulan delapan (8) hari.Dalam perjalan perjuangan saat itu keluar UU No 22 tentang memungkinkan sebuah daerah untuk dimekarkan dan berdiri sebagai daerah otonomi",jelasnya. Selain itu Agus juga katakan,mengajak semua elemen masyarakat,agar tidak terlena dengan sejarah,mari kita menyongsong era pembangunan Otonomi dengan kembalinya nama Pasangkayu sesuai nama identitas Vovasanggayu. "Untuk perjuangan KAPKP tetap akan tercatat dalam sejarah,perjuangan kita juga akan dilanjutkan
oleh generasi yang cerdas,bijak dan berdedikasi tinggi dalam membangun daerah ini",ungkapnya. Bukannya kita mau terlepas dari nama Mamuju,persoalan nama itu harus jelas,sehingga memudahkan dalam kepengurusan di pusat,agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kabupaten lain,seperti Mamuju,Mamuju Tengah (Mateng),maka dari itu tidak bisa samar dan harus jelas. "Secara geografis kita masih dalam wilayah Sulbar,secara otonomi kita berkiblat secara administrasi,jadi kami kembali mengusulkan nama menjadi Kabupaten Pasangkayu biar jelas.Maka dibutuhkan sosialisasi dan komitmen bersama membangun Daerah ini",terang Agus. Tambahnya,Agus juga menyampaikan,daerah ini adalah milik kita bersama,tidak ada lagi istilah pendatang atau mengklaim bahwa "Putra Daerah",semua penduduk
Pasangkayu yang memiliki hak dan kewajiban dalam membangun Kabupaten ini. "Jangan lagi ada klaim bahwa "Putra Daerah",semua penduduk Pasangkayu,daerah ini bukan milik golongan akan tetapi milik kita semua,maka dari itu mari membangun tanggungjawab dan menjaga demi kemajuan daerah ini", tegasnya. Dikesempatan yang sama,Gubernur Sulbar,Ali Baal Masdar dalam sambutan singkatnya mengungkapkan,mudah-mudahan perubahan nama kabupaten ini menjadi berkah,spirit baru bagi masyarakat pasangkayu dan termotivasi dalam membawa daerah ini ke arah yang lebih baik dan maju,demi kesejahteraan masyarakat. "Terkait dengan perubahan nama Kabupaten Matra,hal tersebut saya menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu,yakni: 1. Segera menyelesaikan admin-
istrasi yang berhubungan dengan perubahan nama Mamuju Utara menjadi Pasangkayu 2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah negara dikoordinasikan khususnya Provinsi,Pusat,Stakeholder terkait serta masyarakat,terutama yang berhubungan dengan bantuan,kegiatan serta anggaran. 3. Upayakan perubahan nama ini tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat khususnya administrasi kependudukan. Diketahui,penandatanganan prasasti perubahan nama Kabupaten disaksikan sejumlah pejabat Pasangkayu yakni Sekda,H.M.Natsir,Ketua DPRD,Lukman Said,Sesepuh KAPKP sekaligus Wakil Ketua DPRD I,Yaumil Adj,Sekwan,Kajari,Ketua Pengadilan,Kapolres,Dandim,Organisasi Perangkat Daerah (OPD),dan pejabat Provinsi Sulbar." (ROY)
LIPUTAN SULSEL
HARAPAN RAKYAT
11
Di Sidrap Surat Edaran Larangan Pembelian Gabah Dikeluarkan
S
ehubungan dengan menyeb a r n ya issu tentang
adanya larangan pembelian gabah
petani oleh pedagang dari luar wilayah Kabupaten Sidrap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap mengeluarkan surat edaran larangan pembelian gabah tersebut karena dinilai berpotensi merugikan para petani yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap. Diketahui surat edaran tersebut bernomor 500/1016/Ekon dengan perihal Fluktuasi Harga Gabah. Alasan dikeluarkannya surat edaran ini karena adanya dampak pada fluktuasi harga gabah yang saat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap, selalu berpihak untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat petani. "Jadi Bupati Sidrap tidak pernah mengeluarkan larangan kepada pedagang atau pengusaha dari luar wilayah kabupaten Sidrap untuk melakukan pembelian gabah di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap," ungka Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sidrap, Sudirman Bungi. Untuk itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat tidak mudah terhasut dengan issu atau berita bohong yang disebarkan oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Surat edaran ini di sebar di 11 Kecamatan dan dibacakan di masjid-masjid yang berada dalam wilayah kecamatan masing-masing. **SIND/HR**
Pemerintah Diminta Cermat Hitung Kebutuhan Guru di Indonesia
P
engamat pendidikan Indra Charismiadji meminta agar pemerintah lebih cermat dalam menghitung kebutuhan guru di Indonesia, terutama kebutuhan guru honorer. Sebab, menurut dia, saat ini kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup terpenuhi, tinggal yang dilakukan pihak pemerintah adalah distribusi guru sehingga terjadi pemerataan guru khususnya di wilayah pedalaman. "Saat ini, rasio guru dengan murid di Indonesia 1:16. Rasio ini lebih baik dibandingkan dengan Tiongkok, Amerika, bahkan Finlandia, jadi kalaupun ada pengangkatan guru honorer penghitungannya harus cermat," kata Indra di Jakarta. Indra mengatakan, hal yang menjadi masalah sekarang ini terkait dengan pemerataan guru, yang tidak berjalan
dengan baik. Namun, menurut dia, hal ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara mutasi guru. Dia menyarankan kalaupun di daerah tertentu ada kekurangan guru bisa dilakukan mutasi guru dari daerah yang berlebihan. "Persoalan mutasi guru juga sebenarnya ini bisa jadi solusi kekurangan guru. Tapi kan
mutasi guru selama ini juga gak berjalan dengan baik," kata dia. Indra menambahkan pengangkatan CPNS guru baru juga tetap harus dilakukan dengan seleksi sehingga calon guru yang tersaring benar-benar memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik. Ia juga berpendapat setelah diangkat menjadi ASN, mer-
IPK Tinggi, IMPS Kritik Program Beasiswa Pemkab Soppeng
A
lumni Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) Koperti Universitas Negeri Makassar (UNM) Abdul Kadir, meminta kepada Pemkab Soppeng agar menurunkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai salah satu persyaratan menerima beasiswa berprestasi dari Pemkab Soppeng. Abdul Kadir menilai, persyaratan IPK 3,7 bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) , dan IPK 3,8 bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dianggapnya terlalu tinggi. Abdul Kadir mencontohkan, syarat untuk mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelolah Dana Pendidikan (LPDP) minimal hanya ber IPK 3,25. Begitupula dengan beasiswa masyarakat berprestasi hanya mempersyaratkan IPK 3,25 untuk PTN, dan 3,30 untuk PTS. "Kami berharap, agar Pemkab Soppeng bisa mengikuti persyaratan IPK yang dibuat oleh LPDP dan beasiswa masyarakat berprestasi," tambah Abdul Kadir. Selain menurunkan IPK, pihaknya juga berharap ada persyaratan tambahan bagi yang
Kisruh Patung Kuda, DPRD Parepare Ditantang Gunakan Hak Angket
A
nggota Komisi II DPRD Kota Parepare Andi Taufan Armas menantang DPRD untuk menggunakan hak angketnya, menyusul adanya perubahan anggaran dan pelaksanaan item dalam proyek sembilan patung kuda kencana dalam revitalisasi taman Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat yang dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup (LDH) Parepare, sejak 8 Januari lalu menggunakan anggaran APBD 2017 sebesar Rp 965 juta. Legislator Gerindra itu mengatakan, keputusan yang telah diparipurnakan DPRD terkait anggaran pelaksanaan pembangunan belanja daerah, termasuk revitalisasi taman Cappa Galung yang pada pelaksanaannya justru tidak sesuai dengan hasil rapat, dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD. "Ini seperti Tsunami. Kita tidak
eka sudah terikat sumpah dan janji ditempatkan di seluruh NKRI. Saat ini, pemerintah sedang merencanakan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendataan kebutuhan guru pun sedang difinalisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
tahu mau dikemanakan Parepare ini, jika administrasi dan penganggarannya saja tidak bisa ditaati oleh pemerintah. Dan jika dewan masih punya hati nurani, pakai hak angket," tegasnya. Bahkan, pihaknya juga mencurigai terjadi markup dalam pelaksanaan patung sembilan kuda kencana pada oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parepare. Pasalnya, kata dia, dua pengajuan rencana pembangunan patung yang sejak awal diajukan Pemkot Parepare pada perubahan APBD tahun lalu yakni patung kerbau dan kuda kencana, tak satupun yang disetujui. Dia juga menuturkan, patung kerbau dibatalkan. Kalau anggaran revitalisasi taman Cappa Galung disertujui dengan angka Rp 850 juta. Tapi bukan patung, dengan pertimbangan anggaran daerah minim. **SIN/HR**
(Kemendikbud). Pendataan itu juga berfungsi untuk menentukan kriteria guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS. "Data (jumlah guru) sedang difinalkan ya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi. **REP/MT**
PT ASTRA AGRO LESTARI GROUP AREA CELEBES 1 Mengucapkan
ingin menerima beasiswa yaitu, apa sementara dan yang akan dilakukan kedepannya di Soppeng. Sehingga para mahasiswa penerima beasiswa, bisa langsung memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Soppeng "Dari sini pemerintah bisa melihat mana pemuda yang betul-betul ingin melihat Soppeng lebih baik. Buat apa IPK tinggi, namun tidak mampu berkontribusi untuk bangsa khususnya di Soppeng," tukas Abdul Kadir.
Selamat Atas Berubahnya Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu
**TRIB/MT**
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018
12 HARAPAN RAKYAT
ADVERTORIAL
SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KAB. PASANGKAYU
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) TENTANG DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK DI RUANG ASPIRASI DPRD PASANGKAYU
EDISI NO. 26 TAHUN III 2018