Tabloid KasusNews Edisi Juli 2018

Tabloid

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

Tabloid

KASUS

KASUSNewS Edisi No. 92 Tahun 2018

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

KPK SIAP OTT PARA KORUPTOR

Ketua Aji Palu Laporkan Oknum Polisi Ke Propam Polda “Terendus Aroma Korupsi Proyek Spam Pasigala”

Edisi No. 92 Tahun 2018

Agus Rahardjo Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1

Tabloid

KASUS

Editorial

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

“ Ketika Moralitas Pejabat terNoda ” Oleh : Muh Natsir M.Diah *Pimpred Kasusnews*

E

ditorial pekan ini, menyoroti Kasus tindak Pidana Korupsi yang kian marak, dengan topik “ Ketika Moralitas Pejabat terNoda “ Muralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia. ( W.Poespoprojo 1998:18 ).

Tidak dapat disangkali bahwa nilai-nilai moralitas pada tingkat pejabat, Elit politik, dan pengusaha, kini terNoda, bahkan sangat memalukan, ketika K P K mela-

kukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pejabat yang korup.

Tidak tanggung-tanggung, KPK langsung memborgol dan memasangi jaket Orans berlabel “ Tahanan” di tempat kejadian.

Yang sangat pedih dan perih rasanya, ketika Sang Pejabat, yang sebelumnya di sanjungsanjung, dihormati, dan disegani , kini tertunduk

malu, lesuh tak berdaya, bahkan ada yang lari nabrak pohon, sampai jidatnya benjol segede Bakso.

Kasus Korupsi yang selalu mendominasi pemberitaan media cetak dan elektronik, bahkan mendapat sorotan tajam dari praktisi LSM anti Korupsi, namun masih saja dianggap sepih oleh deretan pejabat yang mementingkan pribadi atau golongannya.

Gerakan Korupsi yang dilakukan oleh koruptor, memang terorganisir dengan r a p i h , direncanakan sangat seksama, sehingga secara administrasi dan hukum

sulit dibuktikan. Contoh Kongkrik adanya persekongkolan antara si pejabat dengan pengusaha yang mematok pee proyek 10 persen sampai 15 persen dari anggaran proyek.

Sekiranya KPK tidak melakukan OTT, maka budaya pee, tidak pernah ketahuan adananya.

Persekongkolan ini sudah membudaya bahkan menjadi aturan mereka yang tidak dapat di tawartawar.” Kasihan Negara yang kita cintai ini, dirusak oleh segelintir pejabat yang tidak bermoral”. Akibat dari persekongkolan, Akhirnya bangunan roboh sebelum dimanfaatkan.Bagaimana dengan daerah Prov.

Sulawesi tengah.?

Meski Kepala Kejaksaan Tinggi Prov.Sulawesi tengah bertekad menjadikan daerah ini “ZERO KORUPTION” namun Tim investigasi redaksi kami, telah menemukan data beberapa proyek raksasa di daerah ini, yang aroma korupsinya terembus cukup menyengat, bahkan menjadi bahan perbincangan di warung-warung kopi .

Sebut saja Dugaan Korupsi Proyek

SPAM PASIG A LA , ratusan milyar duit rakyat, tertelan pada proyek ini, namun hingga detik ini belum juga ada penyelesaian secara hukum. - Kemudian dugaan korupsi Proyek Pembangunan Gedung Asrama Haji. Walau Masyarakat anti Korupsi telah melakukan Demo besar-besaran, tetapi hingga kini belum ada penyelesaian secara hukum. –Dugaan Korupsi berjamaah, Proyek Pemeliharaan jalan Kebun Kopi yang tiada habis-habisnya, menjadikan Jalan kebun kopi sebagai Proyek seumur hidup. Mata kita membelalak menyaksikan jalan yang tiada hentinya diperbaiki.Dugaan Penyalagunaan Jabatan, pada Bank Sulteng, yang merugikan daerah milyaran rupiah, namun Gubernur Sulteng tetap saja diam membisu. Ada apa direktur Utama Bank Sulteng.?

Tim Investigasi kasusnews Group, akan mengulas proyek yang bermasalah ini pada terbitan Edisi berikutnya.- *NAS*

“Terendus Aroma Korupsi

Proyek Spam Pasigala” Oleh : Ashar Manoppo,SH

B

elum berfungsinya Proyek Raksasa Spam Pasigala yang melintasi tiga wilayah Kabupaten Kota, Palu, Kab.Sigi dan Kab.Donggala, menghabiskan anggaran Ratusan milyar, menjadi buah bibir dan bahan diskusi yang cukup alot, di warung-warung Kopi, bahkan viral di media cetak dan Online.

Walau endusan aroma dugaan Korupsi Spam Pasigala, menyengat kemana-mana, dan terjadi di depan mata para petugas, tetapi hingga kini, belum ada pernyataan apapun oleh pihak berwenang , tentang Proyek ini, termasuk Gubernur Prov.Sulawesi tengah dan Penegak Hukum di Daerah ini.

Jika kita menitih proses terjadinya Proyek ini, dari awal perencanaan hingga pembangunannya, sangat kental dugaan, keterlibatan anggota DPR RI yang membidangi Infra Struktur di daerah, Pejabat daerah Provinsi dan Kabupaten, serta Dinas terkait.

Fee proyek Spam Pasigala

menembus angka Puluhan milyar, walau sulit membuktikan secara hukum, Namun Inilah kita “ Budaya sogo menyogok “ sangat sulit dihentikan, kecuali di OTT KPK. Memang sangat menggiurkan Pie dari Proyek ini.

Namun demikian kita yakin dan percaya bahwa para penegak hukum di daerah ini sedang melakukan penyelidikan kasus Spam Pasigala, yang kini sudah memviral kemana-mana bahkan aromanya terasa hingga ke KPK , Mabes Polri dan Kejaksaan.

Kita berdo’a semoga kasus ini dapat terungkap dan pelakunya digiring ke meja hijau.-

Management dan Redaksi Tabloid Kasus News Pendiri/Pimp.Perusahaan : Muh Natsir M.Diah.-Pemimpin Umum : Ahmad Ali. - Dewan Pembina : Ir.Kasman Kasim,MP. - Penasehat Hukum: Ridwan Rimolu,SH, Litbank : Hidayat. - Pimpinan Redaksi : Muh Natsir M.Diah. - Wakil Pimpinan Redaksi : Hasan Mawangka. - Redaktur Pelaksana : Ramadhani. - Manager Pengembangan Usaha dan Marketing : Ashar Manoppo,SH. - Manager Keuangan dan Administrasi: H.Ibrahim. - Editor Berita : Sugiarto Efendi. - Staf Administrasi: Moh Rinaldi A.M. - Marketing dan Periklanan: Bintang. -Staf I.T. dan On Line: Adef Galang Anarki. - Sugi.

- Biro Palu : Ashar Manoppo,SH. - Biro Donggala : Ardi. - Biro Sigi : Hasan Tura. - Biro Parimo : Nurdin Makarama, Moh. Fandi - Biro Tolitoli : Hasan Dg.Patappu.

-Biro Buol : Abdul Wahid. -M.Yunus. - Biro Poso : Arwis Lahami. - Ali Wunte, - Biro Touna : Gatot Andow. - Perwakilan Sulawesi Barat : . - Perwakilan Jakarta : Bahar,Misbahudin M.Diah. -Penerbit : CV. Media Graha Palu akta notaris nomor : 13. Pengesahan Pengadilan Negeri Palu nomor 445/2012/PN-PL.

2

Edisi No. 92 Tahun 2018

Tabloid

Berita Utama

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

KASUS

KETUA AJI PALU LAPORKAN OKNUM POLISI KE PROPAM POLDA

Palu, Kasus news. – Ketua Alian-

si Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Muhammad Iqbal yang juga adalah Pimpinan Redaksi Radar Tv Palu, melaporkan beberapa Oknum Polisi ke Propam Polda Sulawesi tengah yang telah melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap dirinya di Jalan Jabal Nur Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu timur Kota Palu, pada Sabtu (23/06/18) malam.

"Saat melintas di depan Pura Jalan Jabal Nur, tiba tiba ada Polisi yang mengaku sedang melakukan Razia, saya sempat mengalami kejadian nyaman menurut saya, karna mendapatkan aksi agak kasar dari anggota Kepolisisan itu, karna saya di cekik dan sempat di seret dan ada ancaman untuk di pukul serta pembentakan dan perlakuan kasar lainya, makanya saaya melaporkan hal ini sebagai hak saya sebagai wargaa negara, karna saya tidak ingin kejadian seperti ini menimpa teman teman dan para masyaaraakat yang lain," Kata Muhammad Iqbal Ketua

AJI Kota Palu.

Kejadian bermula sekitat pukul 9 malam, Iqbal sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah sepulang dari Graha Pena, Jalan Yos Sudarso Kota Palu, kemudian setiba di depaan puran Jalan Jabaal Nur, Para Oknum Polisi yang mengaku sedang melakukan Razia, meminta iqbal untuk berhenti dan memperlihatkan surat surat kendaraannya, Iqbal mengaku tidak membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) karena terbawa dalam tas di dalam mobil yang telah dibawa istrinya lebih dulu pulang ke rumah.

Iqbal sudah mengiyakan sepeda motornya di tahan oleh para Oknum Polisi tersebut, kemudian ia menelpon rekan kantornya agar dapat menjemput ia untuk diantarkaan pulang ke rumah, mengambil STNK di untuk diantarkan kempali kepada para anggota polisi tersebut.

Menurut pengakuan Iqbal "saat menunggu jemputan saya justru mendapat perlakuan tidak menye-

nangkan dari para Oknum Polisi yang mengku sedang Razia tersebut, berupa ditarik di leher baju, diseret ke tempat gelap, dicekik dan diancam dipukul oleh para Polisi itu," katanya sambil melakukan adegan.

Salah satu polisi berpakaian preman sempat melerai, tidaak sempat memukul, mereka mala mengatai Iqbal dengan perkataan kasar dan menyebutnya “wartawan kemarin sore”. Iqbal bahkan ditantang untuk melapor ke orang paling tinggi di Kepolisisan.

“Silakan kau lapor ke orang paling tinggi,” kata Iqbal menirukan ucapan polisi yang diketahui bernama Ipda Pirade, Kanit Binmas Polsek Palu Timur.

Sampai hendak meninggalkan tempat razia pun, Iqbal masih diteriaki, “dasar wartawan kemarin sore”.

Setelah kejadian Iqbal lansung menghubungi para anggota AJI yang juga adalah teman teman Persnya, untuk menemani ia melaporkaan hal tersebut, ke Propam Polda Sulteng, dan telah di lakukan Proses pemeriksaan (BAP) di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulteng sejak tengah malam hingga menjelang Minggu subuh, dan telah menerima hasil Laporan Polisi tersebut, dengan bernomor STPL: 65/ VI/2018 yang diterima Bripka Rudy Labato, pukul 01:30 Wita.

Hingga hasil laporan di terima, Sejumlah jurnalis tetap bertahan menemani Iqbal di Mapolda Sulteng menunggu BAP hingga selesai.*(Sugi)*

Sejumlah Pimpinan Organisasi Pers Nyatakan “Perang” Melawan Kriminalisasi Terhadap Pers Palu, Kasus News - Maraknya kasus

kriminalisasi pers di berbagai daerah di Indonesia memicu reaksi keras sejumlah pentolan Organisasi Pers tingkat nasional. Secara mendadak, selasa (26/06) sore, sejumlah pimpinan Organisasi Pers menggelar pertemuan khusus membahas maraknya kriminalisasi pers yang berujung kematian wartawan media Kemajuan Rakyat Almarhum Muhammad Yusuf.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi mengatakan, seluruh Ketua Umum organisasi pers yang hadir pada pertemuan di sebuah restoran di bilangan Jakarta Pusat tersebut, sepakat menyatakan “perang” melawan kriminalisasi pers Indonesia.

“Target utama perlawanan kita adalah Dewan Pers, karena menjadi biang kerok terjadinya tindakan kriminalisasi pers di berbagai daerah,” ungkap Mandagi. Dan dalam waktu dekat ini (4/7-2018), Mandagi membeberkan, akan ada aksi damai perwakilan wartawan dari berbagai daerah yang terpusat di Jakarta, usai sidang gugatan Perbuatan

Edisi No. 92 Tahun 2018

Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di PN Jakarta Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia, Ozzy Sulaiman Sudiro mengaku, akan ada agenda besar penyelamatan kemerdekaan pers Indonesia yang sedang dipersiapkan puluhan organisasi pers di Posko Komando Perang Melawan Kriminalisasi Pers yang berpusat di SEKBER MP lantai 5 Gedung Dewan Pers.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke menegaskan, hanya terjadi di Indonesia, sebuah karya jurnalistik dianggap perbuatan kriminal oleh Dewan Pers.

“Puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan harus diselamatkan dari tindakan kesewenangan Dewan Pers,” imbuhnya.

Pertemuan pimpinan organisasi pers ini dihadiri oleh Ozzy Sulaiman Sekjen Majelis Pers/ Ketum KWRI, Hence Mandagi Ketum SPRI, Wilson Lalengke Ketum PPWI, Hans Kawengian Ketum KOWAPPI, Helmy Romdhoni Ketum JMN, Taufiq Rachman Ketum IPJI, Marlon

Brando Ketua IMO, Yulius Lase Ketua PWO, Budi Sekjen DPP AWDI, Ronaldo Ketua PWRI, dan Sukahati Ketua Presidium FPII.*(Nas)*

SUPRAPTO DG.SITURU “PROYEK PASIGALA HARUS DI EVALUASI” Palu,Kasus

News. - Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, menuding Balai Wilayah Sungai Sulawesi, telah merugikan masyarakat terkait pekerjaan Proyek Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM) regional PASIGALA (Palu, Sigi Donggala). Tudingan tersebut di sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan bersama Dinas Bina Marga dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut sebelumnya telah memiliki perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tertuang dalam dokumen perjanjian nomor 24/ nkb/d/2014, tertanggal 17 Desember 2014, yang salah satu diktumnya menyebutkan bahwa SPAM Regional PASIGALA (palu, sigi, donggala) akan difungsikan pada tahun 2016, yang mana sumber Airnya berasal dari Air baku Sungai Saluki yang telah dibangun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III), dari tahun 2009 sampai dengan 2016. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian yang pasti dari pihak terkait.

“Saya menyarankan, harus ada Evaluasi daripada hasil pelaksanaan Proyek tersebut,

tetapi yang saya lihat berbeda, bahkan saya beranggapan apakah bapak serius atau tidak, untuk mengevaluasi setiap tahunnya pekerjaan proyek ini, apakah dari material yang ada, telah sesuai dengan buku teknis yang bapak miliki. Ungkap Suprapto Dg. Situru Anggota Komisi III DPRD Sulteng dalam rapat, yang diselenggarakan, rabu (16/05) Ia menambahkan, “selain tidak terpenuhi dalam bentuk teknisnya, kami juga menduga bahwa Pipa tersebut bermasalah, di karenakan panjang Pipa yang sebelumnya 60 Kilo menjadi 40 Kilo, sehingga terjadi pengurangan teknis, kami mendapat informasi bahwa Proyek ini sudah dalam penyelidikan Kepolisian.”

Ungkap Suprapto.

Menurutnya, “ jika Kepolisian akan melakukan penyelidikan silahkan, tetapi jangan sampai menghentikan pekerjaan Proyek tersebut, contohnya seperti pekerjaan gedung Serbaguna dan gedung Wanita pada saat itu masih masa jabatan gubernur bapak Paliuju, kami berharap kejadian serupa tidak terjadi dalam Proyek kali ini. Saya menganggap terjadinya permasalahan ini dikarenakan kurangnya kordinasi antara pihak terkait, Proyek ini berdampak negatif dan telah merugikan Masyarakat , “Tegasnya.**

3

Tabloid

KASUS

Nasional

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

BUPATI PURBALINGGA

KENA OTT KPK

MENDAGRI NO KOMEN Jakarta, kasusnews. - Bupati Pur-

balingga Kena OTT KPK, Mendagri Tak Bisa Lagi Berkomentar REZA JURNALISTON Kompas.com 06/06/2018, 13:33 WIB. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

(KOMPAS.com/ MOH NADLIR) JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak habis pikir masih adanya kepala daerah yang tertangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi. Terakhir, Bupati Purbalingga Tasdi terjaring operasi tangkap tangan KPK. “Saya sudah tidak bisa berkomentar,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mendagri mengaku selalu mengi-

ngatkan jajarannya dan para kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi. kata dia, harus tahu area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, dana bantuan sosial, jual beli jabatan, mekanisme pembelian barang dan jasa, retrubusi dan pajak. “Hati-hati lah. Kalau nggak ada kata sepakat dengan DPRD tentang anggaran, nanti bisa keluarkan pergub (peraturan gubernur). Ini semangatnya paham lah, masak gak paham,” ucap Tjahjo.

KPK menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Unit Layanan Peng-

adaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka. Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Ketiganya diduga menjadi pemberi hadiah atau janji. Mereka terdiri dari Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata. Tasdi diduga menerima fee senilai Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Islamic Center tahap dua tahun 2018 senilai

Kisah Bisu Saat OTT KPK dari Buang Uang hingga Sembunyi di Bawah Meja Jakarta ,Kasusnews. - Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK) menduga Tasdi menerima suap pada sejumlah proyek selain pembangunan Purbalingga Islamic Center. Saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan, Selasa, 5 Juni 2018, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan mendalami kasus tersebut.

Sebagai tindak lanjut, penyidik KPK datang ke Purbalingga pada Rabu, (6/6/2018). Mereka menggeledah rumah dinas Tasdi, ruang kerja bupati, dan ruang kerja Kepala Bagian Layanan Pengadaan.

Dua tim penyidik datang secara terpisah. Tim pertama tiba pukul 09.20 WIB diantar dua mobil Kijang Inova bernomor polisi R-8487-TC dan R-9305-RH. Kendaraan langsung masuk halaman parkir rumah dinas bupati.

Dua petugas Polres Banyumas bersenjata laras panjang keluar dari mobil mengunci pintu gerbang. Dari kejauhan nampak lima petugas KPK membuka pintu menenteng koper besar.

Beranjak waktu kemudian, sekitar 09.39 WIB seorang perempuan paruh baya turun dari Toyota Velfire menembus kerumunan wartawan masuk ke rumah dinas. Dia berjalan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan.

Setelah itu, beberapa keluarga Tasdi juga terlihat masuk rumah. Dari kabar yang beredar, istri Tasdi, Erny Widyawati masih tinggal di sana.

Masuk pukul 10.35 WIB, dua Kijang Inova berhenti di area parkir kantor Sekretariat Daerah (Setda). 3 petugas KPK naik tangga menuju kantor Bagian Layanan Pengadaan.

Ruangan sibuk seperti biasa saat petugas KPK datang.

Bahkan beberapa rekanan tengah berada di dalam mengurus berbagai keperluan.

Penyidik berpenutup masker yang dikawal polisi dan Satpol PP mengejutkan mereka. Secara halus para rekanan diminta ke luar ruangan.

Di dalam ruangan itu, para penyidik menggeladah ruang kerja Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Hadi Iswanto. Ruang muasal mufakat jahat yang mengantar Tasdi dan Hadi menjadi tersangka.

Ruang itu pula yang menjadi saksi kepanikan Hadi saat aksi kejar-kejaran dalam operasi tangkap tangan KPK. Cerita atas kepanikan itu hanya beredar bisu.

Setiap pegawai di kantor Sekretariat Daerah bungkam.

Informasi hanya diperbolehkan keluar dari satu sumber, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Suroto.

Meski demikian, bisik-bisik pasti berantai jauh. Dari salah satu pegawai yang tentu saja tidak mau disebutkan

4

namanya, kepanikan Hadi diceritakan.

Saat kejadian OTT, Pendopo Kabupaten masih ramai. Sebab, baru saja usai diadakan pembagian bingkisan untuk petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup.

Tiba-tiba Avansa hitam R-64-C melaju sangat cepat melewati sisi kanan pendopo. Mobil menyusur area parkir Setda dan seketika berhenti di lapangan badminton belakang rumah dinas bupati.

Beruntung tidak ada warga yang menjadi korban kebrutalan Hadi ketika berkendara. Saat itu, ternyata mobil KPK lain telah bersiap di sayap timur Pendopo dan bergegas mengejarnya masuk.

Sedangkan Mobil KPK lain yang mengejar dari lokasi proyek menyusul beberapa menit kemudian. Diketahui aksi srempet dan tabrak terjadi saat pengejaran itu. Setelah parkir, Hadi langsung lari ke dalam gedung Setda A. Di dalam gedung ia lepas dari mata Penyidik KPK. Hadi Sembunyi di bawah Meja resepsionis dari kejaran Penyidik KPK. Satgas KPK bergegas cepat masuk gedung Setda A. Di sana mereka sempat mendobrak semua ruangan di lantai bawah. Beberapa pegawai yang masih di dalam sempat terkejut.

Karena Hadi tidak ditemukan, petugas meminta diantarkan ke ruang kerja Hadi. Di sana juga tidak nampak batang hidungnya.

Pegawai lain di lantai bawah yang tidak tahu menahu adanya OTT melihat Hadi keluar dari balik meja resepsionis di samping pintu utama yang saat itu telah dikunci.

Hadi sempat akan kabur saat itu, tapi di luar dia melihat penyidik. Sementara di dalam gedung petugas lain juga masih mencari.

Posisinya terjepit, dia bersembunyi di antara pilarpilar gedung sebelah kamar mandi lantai satu. Di situlah ia terpergok petugas KPK. Hadi tertangkap dan menyerahkan satu bungkus plastik yang sempat dilemparnya saat lari. "Uang yang ada di dalam tas plastik itu sempat coba disembunyikan oleh pihak yang memegang pada saat itu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat konferensi pers OTT KPK. Petualangan Hadi berakhir di sana. Gedung Setda A tidak lagi jadi saksi bisu deal-deal gelap dan kepanikan lari dari kejaran petugas.

Kini gedung itu hanya jadi saksi bagaimana penyidik KPK mencari bukti-bukti lain untuk menelisik jauh penyelewengan yang telah dilakukan. Barangkali, ada degup jantung kencang dari orang lain yang melihat petugas anti rasuah berada di sana. *S*LIPUTAN 6*.

Rp 22 miliar. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek sebesar Rp 500 juta. Librata dan Hamdani merupakan kontraktor pemenang proyek yang kerap mengerjakan proyekproyek di Pemkab Purbalingga.

Sementara itu, Hadi diduga membantu pemenuhan Tasdi untuk membantu Librata dalam lelang

proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahun anggaran 2017-2018. Hadi sempat melakukan pertemuan dengan Ardirawinata di jalan sekitar kawasan Islamic Center Purbalingga yang diduga akan dilakukan penyerahan uang dari Ardirawinata ke Hadi. *Reza Kompas.com*.

KPK Kantongi Bukti Kuat Keterlibatan Pihak Lain di Kasus E-KTP

Jakarta, Kasus news - Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki bukti kuat atas dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus megakorupsi e-KTP. Namun, bukti tersebut masih harus didalami oleh penyidik lembaga antirasuah sebelum menjerat pihak yang diduga terlibat.

"Bukti-bukti relatif sudah sangat kuat, tapi KPK tentu tetap harus cermat dan teliti," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Sebelumnya, penyidik KPK tengah intens memeriksa sejumlah anggota DPR yang disebut menerima aliran dana e-KTP. Mereka antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Kemudian, mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Markus Mekeng, mantan Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir, mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan mantan anggota Komisi II Khatibul Umam Wiranu.

Anggota DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo, mantan Ketua Fraksi

Demokrat Jafar Hafsah, mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dan Wakil K e t u a Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

Dugaan penerimaan aliran dana kepada mereka disinyalir muncul dari keterangan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi. Keponakan Setya Novanto yang sudah dijerat sebagai tersangka itu disebut sebagai perantara pemberian uang kepada sejumlah anggota DPR. Febri mengatakan, dari pemeriksaan beberapa anggota DPR RI dan saksi lainnya, penyidik lembaga antirasuah menemukan fakta baru terkait kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Jika masih ada kebutuhan pemeriksaan saksi-saksi, dapat dipanggil kembali apalagi menyangkut fakta-fakta yang sifatnya spesifik ke tersangka tersebut, dan fakta baru yang berkembang," kata dia.

Namun Febri masih belum mengungkap lebih jauh fakta baru yang ditemukan penyidik KPK, termasuk pemeriksaan intens terhadap para wakil rakyat tersebut.

"Nanti segera dipelajari kembali hasil-hasil pemeriksaan tersebut," kata dia. *(SUMBER : LIPUTAN 6.COM)*

Edisi No. 92 Tahun 2018

Tabloid

Nasional

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

KASUS

Tegakkan Keadilan Dengan OZZY SUDIRO ANGKAT BICARA SOAL DUGAAN MUNCULNYA KWRI “GADUNGAN” Moral Akhlaqul Karimah Jakarta, kasus news. –

Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Ozzy Sulaiman Sudiro angkat bicara, terkait beredarnya berita dan dugaan munculnya kepengurusan KWRI “gadungan” alias illegal belakangan ini.

“Ada oknum yang mengatasnamakan Ketum KWRI, dengan memalsukan kartu anggota KWRI yang bukan dari DPP. Maka dengan ini saya menegaskan, itu oknum Ketum KWRI KW2 alias palsu.

Mohon semua pihak dan rekan pers waspada, kadang juga mengaku dari KPK,” tandas Ozzy Sulaiman Sudiro, Senin (18/6) di Jakarta.

Ia menegaskan, dengan beredarnya berita dan dugaan munculnya pengurus KWRI Ilegal itu, pihaknya sudah menerbitkan surat edaran (SE), yang berisi klarifikasi agar masalah ini tidak membias dan berdampak buruk bagi organisasi pers KWRI. SE dikirimkan ke semua pengurus KWRI di Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, juga kepada seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan unsur Muspida, juga kepada Pemerhati Pers Tanah Air. “Kami ingin agar masyarakat dan pemerintah bisa mengerti terkait adanya “penumpang gelap” di KWRI ini,” tegasnya.

Sebagai Ketum KWRI yang juga sebagai sekjen MAJELIS

PERS,Ozzy menjelaskan, kepengurusan KWRI yang resmi sudah terbentuk dalam Kongres II KWRI. Kongres yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pers, itu dilanjutkan dengan Sidang Formatur yang menghasikan struktur kepengurusan DPP-KWRI dan Pengukuhan Kepengurusan DPP KWRI. Dalam kongres tersebut, Ozzy Sulaiman Sudiro yang merupakan salah satu badan pendiri KWRI,telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum KWRI dan Micco Kasah sebagai Sekjen KWRI. Alamat DPP KWRI yang asli juga jelas, di Gedung Dewan Pers lantai V. Jalan Kebon Sirih No.32-34 Jakarta.

Menurut Ozzy, hasil kongres tersebut juga telah mendapat legalitas Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-00286.60 2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpuían Komite Wartawan Reformasi Indonesia yang berahir masa bhaktinya sampai 2019.

“Kartu Tanda Anggota (KTA)

KWRI yang resmi juga dibuat dengan kertas yang diproduksi di Percetakan Negara Repubik Indonesia (PNRI) dengan menggunakan Security Control. Sehingga jika terkena ultra violet akan muncul logo KWRI,” jelasnya.

Selain itu, dalam KTA KWRI, pada garis hitam horizontal jika dilihat melalui kaca pembesar akan terlihat kalimat kepanjangan KWRI, yang dicap dan tandatangani basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Atas dasar tersebut, kata Ozzy, jika ada pihak-pihak yang mengaku atau mengatasnamakan Ketua Umum KWRI dan Pengurus DPP KWRI di luar yang resmi maka dinyatakan ilegal.

“Jadi yang mengaku-ngaku sebagai pengurus KWRI tapi tidak tercatat di DPP, maka itu kami pastikan ilegal dan palsu. Sehingga apabila dikemudian hari ada pihak masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan mereka, kami sarankan segera melapor ke pihak berwajb, baik secara perdata maupun pidana,” tegas Ozzy.

SE yang ditandatangani Ozzy Sulaiman Sudiro bersama Sekjen KWRI Micco Kasah, itu juga ditembuskan ke sejumlah pihak, seperti Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negri, Kapolri, Ketua Dewan Pers dan Sekjen Majelis Pers. *Nas* (SUMBER : SIARAN PERS DPP KWRI PUSAT)

Tito Perintahkan Pantau Sel Teroris

Yang Aktif Dan Tak Aktif

Jakarta, Kasus news – Kapolri

Jendral Tito Karnavian memerintahkan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri untuk memonitor seluruh sel teroris Indonesia, baik yang aktif maupun tak aktif.

Hal ini dikatakannya berkaca dari kasus teror di Surabaya yang dilakukan oleh sel yang tidak aktif.

“Belajar dari pengalaman kasus di surabaya sel yang sebetulnya sudah termonitor tapi kemudian tim begerak ke [sel] yang lain yang [merupakan] sel aktif, ternyata tim sel yang tidak aktif ini justru melakukan aksi,” kata Tito, di Mabes Polri Jakarta, Selasa (5/6).

Dia mengakui bahwa jaringan di Surabaya awalnya sudah dimo-

Edisi No. 92 Tahun 2018

nitor oleh anggota. Namun, karena dianggap tidak terlalu aktif maka jaringan tersebut tidak dimonitor kembali.

“Kita harapkan Polda bekerja sama dengan rekan-rekan jajaran TNI yang juga kita harapkan bisa membentuk satgas atau tim khusus yang memback-up itu sehingga semua jaringan yang sebetulnya sudah terpetakan betul-betul dapat termonitor oleh kita,” terang dia.

Tito mengatakan pengamanan diperketat karena semua provinsi terindikasi ada sel Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahkan, Tito menyebut jaringan JAD sudah menyebar ke seluruh provinsi Indonesia.

“Kita semua bekerja keras baik jajaran Polri dan TNI untuk mende-

teksi dan menekan terutama jaringan JAD. Hampir di semua provinsi terdapat sel. Ini perlu diwaspadai.

Ada sel aktif dan ada juga tidak aktif,” ungkap Tito.

Terakhir, Tito juga meminta agar masing-masing Kapolda saling bertukar informasi jaringan-jaringan yang dianggap tidak aktif.

Ia juga memerintahkan tiap Polda membentuk satgas antiteror yang di dalamnya ada unsur penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan tim preventif maupun humanis.

“Sekali lagi kepada kepala densus untuk men-share informasi jaringan yang dianggap prioritas kedua. Prioritas satu tetap ditangani teman-teman Densus,” tutup Tito.** (SUMBER : CNNINDONESIA.COM)

Kongres Advokat Indonesia Lantik 19 Jenderal (Purn) Polisi sebagai Pengacara

Jakarta, Kasusnews. - Aklaqul karimah (akhlak yang baik) adalah kunci menegakkan kebenaran dan keadilan. Tanpa akhlaqul karimah, jangan berharap kebenaran dan keadilan akan tegak.

Demikian pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Tengku Murphi Nusmir SH MH dalam acara buka puasa bersama dengan puluhan anak yatim piatu di Jakarta, Rabu (6/6), pada keterangan pers yang diterima.

Dalam acara bertajuk "Dengan Buka Puasa Bersama Kita Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah dan Akhlaqul Karimah Menuju Keadilan Sejati” tersebut hadir para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPHI, diikuti para pengurus PPHI dari daerah di seluruh Indonesia. Mulai dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Banten, Lampung, Jawa Tengah hingga Kalimantan Tengah.

Menurut Murphi, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat adalah sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. “Sebagai salah satu unsur penegak hukum, advokat pun perlu memilikiakhlaqul karimah, karena tanpa itu jangan berharap kita bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Di situlah pesan moral yang ingin kami sampaikan melalui acara ini,” kata Murphi yang juga anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Menegakkan keadilan, kata Murphi, bisa dilakukan advokat bukan hanya di pengadilan saja, melainkan juga di tengah-tengah masyarakat, antara lain dengan mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

“Anak yatim piatu adalah titipan Allah dan Rasulullah yang harus kita santuni. Dengan itu, keadilan pun akan dirasakan oleh mereka yang belum beruntung,

seperti anak yatim piatu ini,” katanya.

Kesuksesan seorang advokat, lanjut Murphi, tidak diukur dengan cincin berlian yang besar atau kekayaan yang melimpah, tetapi lebih dari itu adalah kesediaan berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang belum beruntung. “Jangan sampai kita mempertontonkan ketidakadilan,” kata pria kelahiran Palembang 1 Desember 1960 ini.

Anak yatim piatu, kata Murphi, adalah generasi muda yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa, sehingga mereka pun tidak hanya harus disantuni, melainkan juga diberdayakan, sehingga mereka kelak bisa ikut membangun bangsa ini sesuai dengan profesi atau pekerjaan masing-masing. “Syukur-syukur bila di antara mereka kelak ada yang menjadi advokat sehingga bisa turut andil dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Untuk itu mereka harus dibekali dengan akhlaqul karimah,” kata mantan aktivis GMNI dan Kosgoro ini.

Ia lalu mengutip Al Quran surat Al Maun ayat (1), (2) dan (3) yang artinya,“Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ialah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” “Menyantuni dan memberdayakan anak yatim dan fakir miskin merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan,” terangnya.

Murphi berpendapat, masih banyak ketidakadilan yang terjadi di republik ini, baik ketidakadilan hukum maupun ketidakadilan sosial, sehingga ia mengimbau semua komponen bangsa, terutama advokat, untuk bersama-sama memberantas ketidakadilan itu.*Gatra.com *EDITOR NUR HIDAYAT.

5

Tabloid

KASUS

Sorotan Kasus

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

Jatam Sulteng Minta Aktivitas Tambang di Morowali Dihentikan

Palu,Kasus news. – Aktivis Jaringan Advo-

kasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta aktivitas pertambangan Bijih Nikel di Daerah Kabupaten Morowali Sulteng dihentikan karena telah merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah penyangngga bencana banjir.

Bukan hanya itu pihknya juga meminta PT. Bintang Delapan Mineral bertanggung jawab atas bencana banjir yang telah merendam puluhan rumah di sejumlah Desa di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Akibatnya 6 (enam) rumah warga terseret

arus banjir, dan puluhan lainnya terendam.

Dan merusak perkebunan warga serta berdampak pada gagal panen petani yang berada di areal tersebut.

Menurut Taufik, selaku Kordinator Daerah JATAM Sulteng, selama 2017 Jatam sulteng, telah menemukan sedikitnya 4 ( Empat ) izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yang di terbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang berada di daerah itu, ke empat perusahaan tambang tersebut merupakan Group dari PT.Bintang Delapan Mineral.

“Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Bahodopi ini, tidak terlepas dari aktivitas pertambangan Bijih Nikel, dan telah merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah pen yangngga bencana banjir.

Kami mengingginkan agar aktivitas pertambangan yang ada di daerah tersebut segera dihentikan agar tidak merugikan masyarakat,” tekan Taufik Temuan tersebut lanjut Taufik kepada Kasus News, sejalan dengan surat yang dikeluarkan oleh, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 mei 2017

Bidang P2H, setelah pihak JATAM Sulteng meminta IPPKH yang aktif untuk kegiatan pertambangan exploitasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Daerah Sulteng agar meyikapi hal itu, karena aktivitas pertambangan itu telah merusak kawasan hutan yang ada di kabupaten morowali dan mengakibatkan banjir yang sangat parah.*Sugi* (Halaman 6.1.) Ada foto

Warga Bolano Demo Menolak Suaka Margasatwa Tanjung Santigi Parimo, Kasusnews. - 50 warga

Bolano yang tergabung Dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bolano Kecamatan Bolano, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bersama ratusan Mahasiswa Bolano yang berada di Kota Palu, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Selasa (15/05/18) pagi.

Mereka menolak dan menuntut pencabutan kawasan Suaka Marga Satwa Tanjung Santigi dan meminta agar lahan konservasi tersebut dapat kembali di kelola oleh warga bolano.

Sedikitnya 300 massa aksi yang menggunakan sepeda motor, sejak pagi telah berkumpul dan melaku-

kan orasi di depan kantor DPRD Sulteng, menuntut agar wakil rakyat dapat membantu dan mendukung mereka dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan Suaka Marga Satwa tersebut.

Salah satu anggota Komisi II DPRD Sulteng Fraksi Nasdem Ibrahim, menemui para massa aksi, ia menerima segala tuntuta dan meminta agar pengunjuk rasa untuk melakukan perundingan di ruang rapat kantor DPRD Sulteng.

Ketua KNPI Kecamatan Bolano Alwi dalam rapat menyampaikan, jika ingin melihat kenyataannya, maka datanglah ke desa Bolano dalam program heringnya pengimbangan fakta nanti, ia juga menam-

bahkan akan menolak pelepasan buaya di laut kecil, karna tempat tersebut adalah tempat masyarakat untuk mencari nafkah. “jika buaya di lepas di tempat itu masyarakat mau cari nafkah dimana”tegasnya Anggota Komisi II DPRD Sulteng Fraksi Nasdem Ibrahim berjanji dalam dua pekan kedepan, jika tidak terhambat kegiatan lainnya, pihaknya akan melakukan hering pengimbangan Fakta di lapangan, ia juga mengatakan akan langsung turun lapangan bersama Gubernur dan Kepala BKSDA Sulawesi Tengah, agar permasalahan ini dapat terselesaikan secepatnya.*Sugi* (halaman 6.2.) ada foto

DINAS PU KAB.POSO DISOROTI WARGA Poso, Kasus news – Tumpang tindih pekerjaan jalan

diseputaran Jalan pulau Irian Jaya, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang dikerjakan oleh perusahaan PT.Jaya Bersama Makmur, mulai menjadi perbincangan warga.

Pekerjaan proyek tersebut di hentikan untuk sementara, karena warga terus menyoroti hal itu tetapi Kadis PU, menanggapi sepih hal tersebut dengan biasa biasa saja.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Poso, telah memberikan kesempatan kepada kontraktor bernama Ahok yang juga pemilik perusahaan untuk melakukan peyempurnaan. Hal itu dilontarkan oleh warga bahkan di fecebook pun jadi perdebatan warga, kami menginkan agar DPRD Kabupaten Poso, segera menghering perusahaan yang diduga menyalahi aturan tersebut,” ungkap warga yang enggan di sebutkan namanya.

6

Pasalnya proyek pelebaran jalan yang diangarkan pada bulan Juli 2017 itu, menelan anggaran sebesar Rp.34 milyar lebih, saat ini telah mendapat anggaran lapisan baru tahun 2018, dengan nilai Rp.28 Miliayar lebih.

Menurut Kadis PU Kab.Poso Faidul Keteng, Penambahan anggaran dilakukan dikarenakan jalan tersebut sering dilewati kendaraan besar sehingga jalan hokmis yang dikerjakan kemarin suda dalam posisi mengalami kerenggangan dan goyang saat dilalui. maka kami melakukan lapisan baru,” tandas Faidul Keteng saat ditemui Kasusnews diruang kerjanya.

Ia menambahkan, mengenai perbincangan warga menurutnya biasa biasa saja, itu kan tidak melangar aturan Contoh pekerjaan jalan nasional saja sampai empat lapisan bahkan dijawa pun sampai berlapis lapis dengan ketebal mencapi 7 Cm itupun tidak bermasalah. *(ARWIS)*

Edisi No. 92 Tahun 2018

Tabloid

Sorotan Kasus

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

POLITIK BELAH BAMBU ALA DEWAN PERS “YANG SATU DIANGKAT YANG SATU DIINJAK” Jakarta, kasus news.

– Adanya pemberitaan di sejumlah media cetak dan online terkait surat edaran Dewan Pers Tanggal 3 februari 2017 lalu, yang ditujukan kepada TNI, dan POLRI, hanya melayani beberapa media yang telah lulus verifikasi dan akan mendapatkan penyerahan barcode pada perayaan hari ulang tahun PWI di ambon, hal itu menuai kontra produktif dan membuat keresahan bagi umat pers di tanah air.

Saya menyayangkan atas sikap Dewan Pers. Jelas sangat prematur. “wajar karna para komisionernya Sekarang belum membaca buku sejarah berdirinya Dewan Pers Independen,” sehingga tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers di alam reformasi dan demokrasi. Hal itu jelas menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama Selama ini.

Bahkan sudah “memanipulasi image atau tepatnya the politics of denial” yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat, seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan saja yang sepanjang sejarah pers indonesia, hidup di bawah bayang bayang masa lalu, fokus menari dipanggung orang lain dan bernyanyi nyanyi diatas perjuangan orang lain.

Tentu patut diduga adanya upaya upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti di masa orde baru, dimana pers menjadi tunadaya terkooptasi oleh negara yang menjadi aktor dominasi yang sudah lama mati kini berenkarnasi bangkit seperti zombi dan lebih ganas lagi.

Dewan pers seharusnya berperan sesuai yg diamanahkan Undang Undang nomor 40 thn 1999 tentang Pers yang Salah satu fungsinya “membina pers, bukan mebinasakan pers, apalagi bersikap “peres”. Sesuai Undang Undang pers tsb juga, Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi penentu kelayakan organisasi maupun media, namun, yang ada harusnya membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan pers.

Sebagai pelopor organisasi wartawan reformis, KWRI yang lahir dari rahim reformasi yaitu pada Tanggal 22 Mei tahun 1998. Tepatnya satu hari ketika runtuhnya simbol simbol kekuasaan orde baru yang diwarnai berbagai Macam gejolak.

Sebagai pioner organisasi wartawan reformis, KWRI telah banyak andil memberikan kontribusi positif, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan pers yang independen melalui pergerakan aksi aksinya, baik diera Presiden B.J Habibi, sebagai team perumus pembentukan kode etik wartawan (KEWI) dan lahirnya majelis pers yang meng-afiliasi 28 organisasi wartawan dengan merancang dan merumuskan RUU pers yang membuahkan hasil lahirnya Undang Undang nomor 40 thn 1999 tentang Pers, yang mengamanahkan lahirnya Dewan Pers Independen.

Dampak eksistensinya telah mendapat apresiasi bapak Yunus

Edisi No. 92 Tahun 2018

Yosfiah selaku menteri penerangan saat itu, dengan merekomendasi berkantor di Gedung Dewan Pers kebon sirih 32/34 jakarta ,walaupun dalam perjalanan departemen penerangan dibubarkan oleh peresiden Abdurrahman wahid.

Untuk meneruskan perjuangan pers tentu KWRI turut meratifikasi kode etik wartawan (KEWI) menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan memberikan penguatan-penguatan terhadap dewan pers. Tentu Kami sangat perihatin menyikapi pers Nasional Khususnya di era kemerdekaan pers saat ini.

Dibidang politik..banyak insan Pers dengan sengaja meninggalkan kemerdekaannya, netralitas, independen, harga diri, dengan menggadaikan idealismenya menjadi alat komoditas partai politik tertentu dan sudah terjadi primordialisasi, yaitu kepentingan di atas kepentingan pribadi, kroni, dan golongan.

Karena fenomenanya penguasa dan pengusaha pers banyak didominasi para kapitalis dan politikus yang sudah jelas ada pretensi “udang dibalik rempeyek”. Dan yang sangat miris, para jurnalisnya bukan berperan sebagai anjing pelacak “Watch Dog”, justru malah menjadi anjing penjaga “Under Dog”?

DUNIA HIBURAN DAN MEDIA INFOTAINMENT Kita lebih mengenal “Good News is A Bad News “berita baik sekaligus berita yang buruk”, dengan para awak media yang dibekali ilmu jurnalis seadanya dengan menulis berita gosip, sensasi dan fitnah, mencuri perhatian masyarakat dengan target rating-sharing tak peduli berita itu berita busuk, koran kuning mencemarkan nama baik, fitnah, dstnya.

Semakin korbannya menderita, maka ia merasa berhasil.

Dalam kategori jurnalis, Infotainment ini bukan merupakan bagian dari Karya jurnalis karna bertentangan dengan prinsip kode etik jurnalistik. Sedangkan dalam

persfektif Islam gosip (bergunjing membuka aib orang lain) merupakan dosa besar, diibaratkan sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri, hal yang sama juga pernah disampaikan GUSDUR bahwa infotainment adalah “HARAM”, dan sepatutnya MUI segera mengeluarkan fatwa terhadap media-media tersebut.

Dunia komunikasi kita sebagai insan Pers dalam membuat sebuah berita tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan 5 W +1 H, tetapi sebagai pers yang bertanggung jawab, bahwa objektifitas sebuah berita tidak bisa disajikan secara utuh apabila akan berdampak negatif bagi masyarakat.

Namun apa yang terjadi pada media belakangan ini, mungkin kita sering melihat para presenter televisi, ketika dalam mewawancarai narasumber layaknya seorang hakim terhadap terdakwa cenderung menyudutkan pertanyaan-pertanyaan sugestif yang seharusnya klarifikatif dan alternatif. Bahkan narasumber mempunyai Hak untuk tidak menjawab atau No coment apabila pertanyaannya dianggap pribadi, dan sepatutnya narasumber diperlakun VIP (khusus) yang dihormati.

Apalagi saat ini sedang maraknya berita berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Dan berita tidak benar alias “HOAX” ironinya media komparador penebar fitnah dan dusta ini dilakukan oleh media mainstream dijadikan kebenaran, dan defiasi sebagian media untuk menggiring opini kepada target pesanan sponsor dengan memonopoli kebenaran atas nama negara ..NKRI..Agama…dengan jargon menjual penderitaan rakyat.

Dengan memutarbalikan fakta.

Jangan harap seimbang beritanya (Cover Both side), bahkan lebih celaka 12 lagi, media semacam ini bukan hanya saja “trial by the press” tapi juga sudah merampas martabat harga diri bangsa. Sadar atau dengan tujuan yang sadar bahwa bangsa kita sudah terjang-

kit wabah virus hipokritisme yang penuh kepura-puraan dan kemunafikan, atau dengan Kata lain sudah terjadi “paradoks global” yang seolah-olah benar namun esensinya tidak ada kebenaran hakiki.

Persoalan pers dan media tidak berhenti hanya sampai Persoalan Profesi saja. Kita juga rasakan animo PUBLIK yang begitu antusias ingin menjadi jurnalis namun dengan Cara yang instan, dengan pemahaman hanya profesi inilah yang mempunyai posisi tawar sebagai “bergining posisions” alat untuk memeras, memuluskan persoalan dengan menunjukan ID Pers. Padahal, “belum tentu paham ilmu jurnalistiknya” atau yang lebih trend dengan istilah pasukan wartawan “bodrex”.

Tapi itulah hebatnya “bodrex” boleh diminum sebelum makan dan banyak juga bermunculan yang mengaku wartawan CNN dalam istilah sunda “Chan Nulis Nulis” : “ngaku wartawan tapi ngga nulis nulis.”

Suka atau tidak suka,itulah wajah Pers Nasional kita, multy Player Efec dari Ketidakpastian hukum terutama “rulle of the game”. Aturan hukum yang berlaku bagi umat pers inilah yang menjadi akar persoalannya. Poblem solfingnya adalah UU No.40/1999 tentang pers (leg spesialis), karna dengan UndangUndang tsb kami menilai belum disebut sebagai Undang-Undang atau tepatnya belum bisa dijadikan Undang Undang tunggal yang mengatur tentang pers.

Karena ketentuan ketentuan didalamnya belum mengakomodir semua aspek pers. Lebih-lebih tidak ada PP (Peraturan Pelaksana) misalnya, sehingga makin menyulitkan para penegak hukum dalam mengaplikasikan Undang Undang tersebut.

Kalo saya mengibaratkan, “sama saja pake baju tapi tidak pake celana”. Makanya kebanyakan sebagian wartawan urat malunya pada putus dan “Kata orang Betawi bilang muka tembok”. Apalagi sebagi-

KASUS

an wartawan yang sudah menganut mitos-mitos sesat menganggap dirinya “Superbody “dan “Untouchable” tidak dapat tersentuh hukum.

Jadi ketidaksempurnaan UU no 40 thn 1999 tentang pers mengakibatkan pengabaian eksistensi terhadap Undang Undang itu sendiri.

Hal itu terbukti, kasus yang dialami media tempo, adalah pintu masuk kasus sengketa pers yang pertama kalinya menguji UU No 40 thn. 1999, bahwa pemilik perusahaan dituntut denda $1.000.000, dan pemimpin redaksinya dituntut 1 tahun penjara karena berita. Mengacu UU No.40 tentang Pers,”Bahwa sebuah Karya jurnalistik tidak menganut kriminalisasi”.

Bukti selanjutnya adalah adanya Nota kesepahaman yang dilakukan Dewan Pers kepada penegak hukum..Apalah arti sebuah Nota kesepahaman karena bersifat insidensial bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun berbagai upaya yang dilakukan Dewan Pers yang memposisikan diri berkapasitas sebagai juru DAMAI,juru Selamat yang memfasilitasi ketika terjadi delik pers dan sengketa terhadap pers, ternyata masih belum efektif dan tidak mampu juga menyelesaikan persoalan-persoalan pers. Ujung ujungnya berakhir awak media dimeja hijau karna berita.

Disini jelas, Lembaga Dewan Pers Independen yang kita bidangi bersama saat kelahirannya tidak mampu mereduksi efek-efek negatif yang tumbuh dari masyarakat pers itu sendiri. Karena Dewan Pers belum refresentasi dan Manifestasi Pers Nasional, hanya didominasi oleh konco-konco kartel politik konglomerasi media saja, dan tidak mampu meneruskan dan meluruskan kemerdekaan pers yang independen, memang selayaknya dibubarkan saja..!

Tetap yang menjadi agenda Utama bagi umat pers adalah menyempurnakan UU no 40 thn 1999 tentang Pers sebagai payung hukum bagi umat pers untuk mengembalikan Marwah pers Nasional yang sepanjang sejarah hanya mengenal pers perjuangan dan pers perlawanan. “Bukan pers (kapitalis,neo liberalis).

Perjuangan atas Hak Hak Rakyat dan perlawanan pada ketidak adilan, kebodohan, dan kemiskinan.

Sebagai pelaku sejarah pers reformis, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, memang kemerdekaan pers belum menjamin lahirnya pers-pers yang baik kinerjanya, sebagaimana sistem demokrasi ditanah air kita, tidak menjamin tegaknya kedaulatan, keadilan dan Hak asasi.. karena hitam Putih Republik ini dapat tercermin melalui Pers.

Dan kami mengharapkan kepada unsur Muspida, Para Pejabat Sipil, Militer dan Polri untuk tetap bersinergi dan tidak diskriminasi “pilih-pilih tebu” kepada para insan pers baik cetak maupun elektronik, Apapun forumnya, himpunannya, organisasinya, dan medianya, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, kami mengajak para insan Pers, tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, nilai-nilai kebenaran dan mengedepankan hati nurani, karena itu di atas segalanya. Karna pers-lah yang di emban sebagai alat pemersatu yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.*Nas* SUMBER : SIARAN PERS KWRI PUSA

7

Tabloid

KASUS

Kriminal

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

PENGANIAYAAN TERHADAP KETUA AJI TIDAK CUKUP HANYA DENGAN KATA MAAF

Palu, Kasus news - Kapolres Palu

AKBP Mujianto, mendatangi Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, untuk menyampaikan bahwa anggota anggotannya dari jajaran Kepolisian Sektor Palu Timur yang di laporkan telah melakukan intimidasi kepada Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, telah di periksa tim Penyidik

Profesi Pengamaanan (Propam) Polda Sulawesi Tengah, Minggu (24/06/18) Pagi.

Kapolres Palu AKBP Mujianto memastikan pemeriksaan terhadap Ipda Pirade tidak akan dihentikan hanya dengan permintaan maaf saja.

"Saat ini yang bersangkutan (Ipda Pirade) sedang diperiksa Tim Propam (Profesi dan Pengamanan)

untuk di mintai keterangan terkait intimidasi yang di duga ia lakukan, saya menyerahkan penyelidikan sepenuhnya ke Polda Sulteng karena dia adalah anggota saya," kata Mujianto saat berkunjung ke Sekretariat AJI Kota Palu, Minggu siang.

Dalam pertemuan tersebut, para wartawan mendesak Kapolres untuk melakukan proses hukum jika yang bersangkutan terbukti bersalah agar ada efek jera.

"Hari ini yang bersangkutan tidak dapat hadir di sini karena sedang diperiksa. Yang jelas tuntutan rekan-rekan wartawan sudah kami tindak lanjuti," ujar Mujianto Ia menambahkan, dirinya tidak ingin nama baik institusi Kepolisian khususnya Polres Palu tercoreng di mata masyarakat akibat peristiwa tersebut. seelain menyampaikan hal tersebut, Mujianto yang juga pernah

menjabat sebagai Kapolres Buol, Sulawesi Tengah itu, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wartawan atas insiden tersebut.

Mantan Ketua AJI Palu Ruslan Sangaji meminta Kapolres melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang mencoreng institusi Polri itu.

"Jangan selalu hanya berakhir dengan permohonan maaf. Tidak akan ada efek jera terhadap pelaku kalau selalu saja diselesaikan dengan permohonan maaf. Kami menerima permintaan maaf pak Kapolres tapi proses hukum harus tetap berjalan," kata Ruslan.

Karena penganiayaan dan katakata tidak menyenangkan oknum polisi yang juga Kanit Binmas Polsek Palu Timur itu, Iqbal melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Propam Polda Sulteng.

"Saya sudah laporkan dengan

nomor STPL: 65/VI/2018 diterima Bripka Rudy Labato, pukul 01:30 Wita," kata Iqbal di Palu, Minggu.

Kapolres Palu AKBP Mujianto menyatakan razia yang dilakukan Polsek Palu Timur di depan Pura Jalan Jabal Nur pada Sabtu malam itu, adalah legal dan ada surat perintah tugas mereka.

Pernyataan itu menanggapi sejumlah wartawan yang mempertanyakan legalitas razia sebab menurut Iqbal saat berada di lokasi razia, tidak melihat keberadaan papan pemberitahuan razia yang selalu diletakkan aparat kepolisian jika sedang menggelar razia di jalanan.

Mujianto mengatakan Polsek Palu Timur selalu menggelar razia di eks lokasi STQ yakni di Jalan Soekarno - Hatta dan Jalan Jabal Nur karena tingkat kejahatan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas di sana cukup tinggi.

"Di situ termasuk daerah rawan sehingga anggota saya selalu mengadakan razia pada malam hari. Saat razia Sabtu malam itu kami sedang rapat," ujar Mujianto.*(Sugi) (DIKUTIP DARI ANTARNEWS.COM)

BELASAN RUMAH DI TONDO KIRI LUDES TERBAKAR Palu, Kasus news. – Si jago merah

kembali melalap Sebanyak 11 (sebelas) rumah warga di Jalan Dayodara, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, tepatnya di Eks Lokalisasi Tondo, Jumat (22/06/18) Sore.

Kejadian Bermula saat salah seorang saksi mata berinisial LK. S yang melihat kejadian tersebut, sedang berada di pos ronda yg berjarak sekitar 50 meter dari Tempat Kejadian Perkara, melihat asal api dari salah satu rumah milik warga yang berinisial LK. J, kemudian saksi bersama teman-temannya mendatangi rumah tersebut dan berusaha memadamkan api, namun dengan cepatnya kobaran api membesar dan membakar 8 ( delapan ) unit rumah lainnya yang saling berdekatan. “anggotanya telah menangani kasus kebakaran tersebut, untuk

sementara penyebab awal mula terjadinya kebakaran, diduga dari api lilin yang dimainkan oleh anak daripemilik rumah yaitu LK. J kemudian menyambar ke sebuah kasur dan membuat api bertambah besar, Namun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan masih akan dilakukan pemeriksaan beberapa saksisaksi,” jelas Kepala Kepolisian Resor Palu AKBP. Mujianto, S.I.K .

Kapolres Palu juga, tidak hentihentinya menghimbau kepada seluruh Masyarakat Kota Palu, agar lebih waspada lagi terkait adanya kasus kebakaran ini. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga, memelihara serta selalu waspada dari bencana kebakaran, selalu memeriksa jaringan listrik rumah untuk mencegah hubungan arus pendek, Periksa kembali Regulator kompor Gas, serta tidak membakar sampah sembarangan karena dapat memicu ter-

jadinya kebakaran.

Adapun pemilik dari 11 (sebelas) rumah yang terbakar tersebut, diantaranya LK. Jamal, umur 71 tahun, LK. Edi umur 35 tahun, PR. Siti umur 68 tahun, LK. Kacong umur 43 tahun (1 unit rumah, 2 unit sepeda motor), Pr. Yuni umur 32 tahun, LK.Sugeng umur 45 tahun, LK. Songkeng umur 51 tahun, LK. Dwi umur 45 tahun, PR. Ma Elli umur 70 tahun (2 unit rumah), PR. Bella, umur 36 tahun.

Sebanya 5 unit kendaraan pemadam kebakaran yang di luncurkan dalam peristiwa tersebut, namun tetap saja si jago merah tetap melalap ke sebelas rumah warga hingga rata dengan tanah, tidak ada korban jiwa dalam kejadiaan itu namun ditaksir kerugian materil sekitar Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah ). *SUGI*

Sosok Mayat Perempuan Ditemukan di Pantai Pantoloan Palu, Kasus news - Warga di

gegerkan dengan penemuan sosok mayat perempuan di pinggir Pantai Pantoloan Boya RT 01 RW 01 Kecamatan Tawaeli Kota Palu, di samping perahu yang sementara dalam perbaikan milik warga setempat, Minggu (24/06/18) pagi.

Mayat tersebut ditemukan oleh dua orang petani yang merupakan warga di daerah setempat yakni LK. AS dan Pr. HJ. Melihat hal tersebut, mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT 01 kemudian dilaporkanlah ke Babinkamtipmas Kel. Pantoloan Boya.

“Mayat yang di temukan oleh warga tersebut berinisial Pr. DW, umur 31 tahun, Asal Kab. Donggala, rutinitas korban dalam kesehariannya, adalah mengumpulkan barang barang bekas di pinggir pantai Pantolo-

8

an Boya” kata ketua RT 01 Amir Lakidi.

Pada pukul 11.00 siang tim dari identifikasi Polres Palu berada di TKP, setelah di lakukan identifikasi tempat kejadian perkara, mayat tersebut langsung di bawa ke rumah sakit Bayangkara Palu untuk dilakukan otopsi guna proses penyelidikan lebih lanjut. ”Kasus penemuan sosok mayat perempuan ini tengah ditangani oleh anggotanya dan masih dalam proses penyelidikan, kami akan lakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi guna proses penyelidikan lebih lanjut,” ungkap Kepala Kepolisian Resor Palu AKBP. Mujianto.

Berdasarkan keterangan dari salah satu keluarga Korban, bahwa Korban adalah penderita “gangguan jiwa.” *SUGI*

Edisi No. 92 Tahun 2018

Tabloid

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

Kontributor Rajawali TV Laporkan Aksi Penipuan Wartawan Abal – abal Palu,kasus news. – Kontributor

Rajawali TV (RTV) Propinsi Sulawesi tengah laporkan aksi penipuan salah satu oknum wartawan gadungan.

Laporan itu diterima langsung Rekskrimum Polres Palu, siang tadi (23/5/2018). Menurut Rahmat Dhani sebagai pelapor namanya dicatut dalam modus minta – minta uang kepada sejumlah pejabat Sulteng.

Terungkapnya aksi penipuan kata Dhani sapaan akrabnya, saat dia dikabari Kepala Badan Pertanahan ( BPN) Kota Palu dengan mengirimkan isi SMS mencatut namanya dengan meminta bantuan uang, karena istrinya meninggal dunia.

Bahkan bukan itu saja, deretan SMS yang disebar beberapa pejabat juga berbeda-beda cara meminta dana untuk ditranfer seperti SMS yang mengaku bahwa istrinya dalam keadaan gawat dan butuh biaya besar.

“Dia SMS beberapa pejabat mengaku sebagai saya dan minta uang karena istri saya katanya meninggal,” ujar dhani sebagai

pelapor.

Selain itu SMS permintaan bantuan uang juga dikirim pelaku melalui SMS kepada pejabat, mantan Dandim Donggala dan Pejabat BPN Kota Palu. Bahkan Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu juga menjadi korban dan telah mentransfer sejumlah uang ke rekening menggunakan nama adik pelaku yang mirip namanya Rahmat.

“Saya juga dikirim SMS sama pak Kabandara yang mengaku saya dan minta uang katanya saya butuh bantuan uang karena istri saya sakit,” jelasnya.

Kata Dhani, setelah beberapa hari melacak nomor pelaku, akhirnya nama dan identitas pelaku diketahuinya bernama Ikbal ternyata pelaku adalah teman lamanya yang tidak punya media dan hanya mengaku-mengaku sebagai wartawan.

“Teganya orang tersebut melakukan itu. mencatut nama saya minta uang ke beberapa pejabat. Saya sudah laporkan ke Polres Palu pencemaran nama baik, ” ujarnya Dhani menambahkan, pelaku selain mencatut namanya juga mencatut nama perusahaan media Rajawali TV dan juga mengaku war-

tawan harian Radar Sulteng bernama Rahmat Dhani dengan meminta uang ke salah seorang pejabat di Kota Palu.

“Ini harus cepat dicegah sebelum ada banyak korban lainnya dengan mencatut nama wartawan dan media. Saya sudah lapor di Polres Palu tadi pagi, fotonya juga sudah saya serahkan mudah-mudahan laporan saya cepat ditindaklanjuti Polres agar pelaku bisa ditangkap segera lee, agar tidak ada korban lainnya,” Kesal Dhani.

Ditempat terpisah menyikapi ulah oknum wartawan gadungan minta – minta itu, Ketua Setwil Forum Pers Independent Indonesia ( FPII) Sulawesi Tengah, Ikbal Borman SH mengatakan tindakan wartawan abal-abal tersebut harus cepat ditindak, karena merusak citra wartawan. ” Kami berharap Kepolisian dapat bertidak tegas atas ulah oknum wartawan abal-abal alias gadungan itu, karena merusak citra wartawan, “wahh” bahaya ini bisabisa nama yang lain dia catut juga

KASUS

nantinya, apalagi namanya mirip dengan namaku, ” Imbuhnya sambil tersenyum.

Ia juga berharap kepada sejumlah pejabat di sulteng untuk lebih teliti atas telfon dan SMS yang dikirimkan okum – oknum yang mengaku wartawan dengan berbagai modus. ” Pejabat juga harus teliti atas telfon dan SMS seperti itu, apalagi nomor telfon yang digunakan bukan nomor telfon yang bersangkutan, harus ada konfirmasi lebih dulu kepada oknum wartawan yang SMS untuk kebenarannya, agar tidak menjadi korban penipuan serupa, apalagi menjelang momen lebaran bulan depan,” harapnya Ia juga mengimbau agar masyarakat cerdas bagaimana membedakan wartawan sesungguhnya dan wartawan abal-abal.

“Jangan sampai percaya dengan selembar ID card yang berembelembel wartawan. Bila perlu jangan dikasih uang jika wartawan tersebut meminta-meminta. Jika ada wartawan memeras atau minta uang secara memaksa, sebaiknya laporkan kepada pihak yang berwajib. Bahkan kalau bisa difoto,” tegas Ikbal Borman “Apapun alasannya, wartawan dilarang meminta uang ke narasumber karena dalam jurnalistik itu tidak dibenarkan dan menyalahi kode etik,” tandasnya. *SUGI*

Terlibat Curanmor, Warga Palu Ditangkap di Buol Buol, Kasus news - Akibat terli-

bat pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kabupaten Buol, ARN alias Anto yang diketahui merupakan warga Kota Palu yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 23 berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polres Buol saat melakukan aksinya di depan Hotel Sinar Lancar Buol, Sabtu (2/6/2018).

Kapolres Buol, AKBP Budi Priyanto melalui Kasat Reskrim, Iptu Aji Riznaldi mengatakan bahwa modus operasi pelaku curanmor tersebut yaitu, dengan berpura-pura meminjam kendaraan, kemudian melarikan kendaraan tersebut ke

daerah luar Buol untuk dijual.

“Modus tersangka dalam kasus curanmor ini, dengan meminjam kendaraan kepada calon korban yang baru dikenal kemudian dibawa kabur dan dijual,” kata Aji kepada Sulteng Raya, Sabtu (2/6/2018).

Dikatakannya, tersangka Anto tersebut adalah pelaku curanmor yang sudah berkali-kali beraksi di sejumlah daerah di wilayah Sulteng.

Dalam keterangannya, Kasat Reskrim yang didampingi oleh Kanit Tipidter Reskrim, Aipda Cristover Konduwes menambahkan, bilamana dari hasil pemeriksaan, tersangka Anto telah melakukan aksinya

di sepuluh TKP di empat wilayah yakni Palu, Donggala, Toli-toli dan Buol.

“Tempat Kejadian Perkara (TKP) curanmor tersebut masing-masing di daerah Palu dan Donggala 6 TKP, Buol 2 TKP serta Tolitoli 2 TKP. Sementara dalam aksinya, tersangka biasanya mengincar sejumlah tempat seperti rumah makan sari laut, rental playstation (PS) serta hotel dan penginapan,” tambahnya.

Sementara itu, saat ini pelaku bersama dengan barang bukti sejumlah unit kendaraan bermotor hasil curiannya langsung diamankan di Mapolres Buol, untuk dilaku-

kan pengembangan lebih lanjut.

“Kami sudah mengamankan tersangka, berikut mencari barang bukti yang telah dijual oleh pelaku,

mengambil keterangan saksi, serta melengkapi administrasi untuk proses selanjutnya,” tegas Aji. *(KUTIPAN DARI SULTENGRAYA.COM)*

Pelaku Pemerkosaan Dan Curat Terhadap Pelajar Sma Tertangkap Palu, Kasus news – Kepolisian Resor Polres Palu, berhasil menangkap Pelaku tindak pidana Pemerkosaan dan Pencurian dengan Pemberatan (CURAT), yang terjadi di Jl. Kihajar Kota Palu beberapa waktu.

Pelaku diamankan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-B/1092/ VI/2018/Res, Pelaku di tangkap di sebuah rumah kos, yang berada di Jalan Sungai Ongka, Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu, namun Pelaku sempat melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan oleh Buser Satreskrim Polres Palu.

“Pihak kepolisisan yang melakukan pengejaran terhadap pelaku, melakukan tembakan peringatan namun tersangka tetap melarikan diri, sehingga diberikan tembakan untuk melumpuhkan tersangka dibagian kaki” Tegas Kasat Reskrim Polres Palu, AKP Kristian SH Saragih.

Kristian menambahkan, Setelah tersangka berhasil di lumpuhkan,

Edisi No. 92 Tahun 2018

pihak kepolisian membawanya ke rumah sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan perawatan, setelah perawataan selesai tersangka digiring ke Polres Palu untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut pengakuan Pelaku, “Sebanyak empat wanita yang menjadi korbannya dalam kasus Pencurian dan Pemberatan, Satu diantaranya keempat korban yang di ketahui berinisial NS sempat di setubuhi pelaku.”

Masing masing korban di ketahui berinisial, NS, umur 17 tahun, alamat Desa Tolai Kab. Parimo merupakan korban Curas dan Pemerkosaan, AF umur 18 tahun, alamat Jl. Puro Kel Tondo Mantikulore kota Palu merupakan korban Curas, Pr. PD umur 17 tahun, alamat Desa Tolai Kab. Parimo, merupakan Korban Curas, Md, umur 13 tahun, alamat Desa Tolai kab. Parimo merupakan Korban Curas, keempat korban tersebut masih berstatus pelajar dan korban berinisial NS di perkosa oleh

pelaku.

Pelaku yang di ketahui berinisial, ST, umur 34 tahun, berdomisili di Kecamatan Palolo, Kab. Sigi tersebut, tidak hanya melakukan pemerkosaan, Pelaku pun mengambil barang-barang milik korban, berupa uang, handphone, termasuk satu unit sepeda motor milik korban.

Dari tangan pelaku Polisi mengaamankan, Satu lembar baju dalam warna biru, Satu lembar celana pendek warna hitam, Satu lembar celana dalam warna merah muda dan Satu lembar bra warna merah, milik korban berinisial NS. Tidak hanya itu, polisi juga mengaamankan barang bukti berupa, Sebilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan gagang bulat warna hitam, Dua utas potongan lakban warna coklat yang digunakan oleh tersangka untuk mengikat tangan korban, Satu unit handphone merk samsung J 1 Ace warna biru dongker, Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih

dengan nomor polisi DN 2286 PM, Satu lembar jaket kain lengan panjang warna biru dongker milik tersangka.

Hingga kini kepolisian masih melakukan pencarian barang bukti lainnya seperti, Satu unit handphone merk Oppo A37 warna putih silver, Satu unit handphone merk Asus warna merah, Satu unit handphone merk Icerry warna putih, Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MH1JM3118JK643830, nomor mesin : MJ31E1641997.

Untuk sementara, tersangka kenakan Pasal 81 ayat (1) dan 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 365 KUH Pidana.

Dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan Pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama sembi-

lan tahun.

Dengan dilakukan tindakan tegas oleh Kepolisian resor Palu dengan menangkap para Pelaku kejahatan yang ada di Wilayah Kota Palu diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para Pelaku dan menciptakan rasa aman bagi Masyarakat Kota Palu.

Selain menjadi tersangka pemerkosaan dan curas, ia juga adalah Residivise yang pernah ditahan di Pores Palu, pada tahun 2005 karena terlibat kasus penggelapan dan dihukum satu tahun enam bulan, dilembaga pemasyarakatan Petobo Palu.

Kemudian ditahan lagi di Polres Donggala, pada tahun 2009 terlibat kasus perampokan dan dihukum selama empat tahun dirutan Donggala, lalu dilimpahkan kelembaga pemasyarakatan Petobo Palu, Berdasarkan keterangan tersangka, bahwa ia juga sering melakukan pencurian di wilayah Kota Palu dan luar Palu. *(SUGI)*

9

Tabloid

KASUS

Ragam Daerah

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

KADIS PU DAN BWSS HERING DI DPRD SULTENG Palu,kasus news. -Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi tengah (BWSS) saat hering di DPRD Prov.Sulawesi tengah menjelaskan akan terus berusaha agar proyek Sambungan Penyediaan Air Minum SPAM PASIGALA bisa berhasil.

Penjelasan Kadis PU Prov.

Sulawesi tengah ini bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, yang seharusnya bertanggung jawab atas gagalnya proyek ini. Sangat tidak masuk diakal ada proyek yang bermasalah, yang di duga kuat terdapat tindak pidana korupsi besar-besaran, hanya dipertanggung jawabkan dengan penjelasan, ingin memperbaiki dan nambah anggaran lagi.

Kalau semua proyek yang tidak selesai bisa dipertanggungjawabkan hanya dengan penjelasan, maka Negara Kita akan bangkrut, dan para Koruptor berpesta pora diatas penderitaan rakyat. Sebenarnya Tanpa hering DPRDpun, rakyat sulawesi tengah sudah dapat menduga bahwa perencanaan proyek ini bermasalah, sehingga terjadi kegagalan dan terkesan dipaksakan.

Pertanyaannya kenapa dipaksakan..? kalau pejabat hanya mikirkan Pie, maka hancurlah mina.

Demikian Praktisi LSM Faktra Sulteng Muhammad Nasir Tahir kepada Kasus news di Kantor DPRD Sulteng sesaat mengikuti jalannya Hering dengan Kadis PU dan Kepala Balai.

Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi tengah Yusuf M dalam keterangannya menjelaskan akan terus berusaha agar sam-

bungan Penyediaan Air Minum ini bisa berhasil. Evaluasi yang telah dilakukan terdapat pipa bocor seki-

tar 5.4 kilo meter. Ini akan di benahi dan diganti.

Sebagaimana kita ketahui, Spam

Pasigala dapat menampung air sejumlah 600 liter/detik dan tahap pertama dibangun dengan kapasitas

300 liter/detik yang dimulai pada tahun 2009 lalu. *NS*

Jalan Bukit Bandera Sedang Dipacu Parimo, Kasus news.Proyek Jalan poros menuju bukit bandera dusunan kec.

Tinombo Kab. Parimo sedang giat-giatnya dilaksanakan. Proyek jalan sepanjang 5 kilometer ini, bila tidak ada aral yang melintang, akan rampung sebelum waktunya.

Demikian Dirut CV.Sinar Mutiara indah H.Nani Lamusu di dampingi pengawas lapangan Gustam Kambay kepada kasusnews di Camp bukit bandera. Proyek ini menggunakan anggaran dana DAU tahun 2018, sebesar Rp. 1.983.797.000,Menurut H.Nani, yang sangat menunjang pekerjaan ini adalah material cukup mudah didapatkan namun melalui jalan terjal dengan

10

tanjakan ketinggian mencapai 4,5 kilometer dari permukaan laut. Namun demikian tidak menjadi halangan bagi kami karena telah dipersiapkan armada khusus transportasi material dari tempat pengambilan ke tempat pekerjaan.

Ketika dipertanyakan tentang kekuatan jalan yang dibangun, Nani menjelaskan bahwa pekerjaan jalan yang dibangun, dikerjakan sesuai

dengan bestek dan petunjuk dalam pengawasan yang cukup ketat. Proyek jalan yang menggunakan dana DAU ini, diharapkan dapat menjadi penghubung antar desa, kecamatan menuju kabupaten dan kantong-kantong produksi. *NURDIN M*

Edisi No. 92 Tahun 2018

Tabloid

Ragam Daerah

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

KASUS

KADES WATUAWU TUNTASKAN KASUS KEKERASAN ANAK Poso, Kasus news - Seorang anak laki-laki

berusia 7 tahun di kab.Poso tepatnya di Desa Watuawu kec.Lage menjadi korban kekerasakan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya. Boca bernama Aldi di hukum dengan memegang garam panas sehingga kedua telapak tangannya melepuh.

Menurut Kades Watuawu Sofyan Panggobel, kepada Kasusnews menyampaikan kronologis kejadian. Awal kejadian ini terjadi

bulan lalu, Sarun sebagai orang tua angkatnya memberikan hukuman sadis dikarenakan anak ini sering mengambil barang orang lain, makanya Sarun memberi hukuman seperti yang dilakukan orang tua dulu, jika terbukti mencuri.

Namu n menurut Kades, tindakan ini sudah berlebihan dan perbuatannya sudah melanggar hukum. Beruntung orang tua korban mau berdamai sehingga permasalahan bisa ditun-

taskan dengan mengundang keluarga kedua belah pihak serta diselesaikan secara kekeluargaann.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani bersama diatas materei, Ayah angkat dan ayah kandung sama-sama sepakat akan menjalin hubungan baik kedua keluarga dan Ayah angkat berjanji pula, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. *ARWIS*

MANTAN KADES LELIO,

DIDUGA GASAK DANA DESA

Dana Desa Hilang Dalam Brangkas

POSO, KASUSNEWS – Mantan Kepala Desa Lelio, Lukman Nontohi diduga melakukan penggelapan Dana Desa yang di peruntukkan sebagai anggaran Pekerjaan Drainase di Desa Lelio, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang di angarkan lewat APBN tahun 2017 kini menjadi sorotan warga.

Pasalnya proyek pembangunan drainase dipingiran sawa dan perkebunan tersebut, terancam mangkrak dan tak kunjung selesai.

Salah seorang warga yang enggan di korankan namanya menjelaskan, Proyek yang dicantumkan dalam RAB dengan panjang 400 M, namun yang baru dikerjakan berkisar 100 M, itupun belum selesai pelesteran dan lantai sehingga kerugian negara mencapai puluhan juta rupia, kami curiga ada kemungkinan proyek tersebut akan ditutupi dengan angaran di tahun 2018.

“Saya sebagai ketua tidak mengetahui tentang pekerjaan bah-

Edisi No. 92 Tahun 2018

kan lokasinya saya belum perna terjun langsung, dikarenakan saya tidak pernah diperlihatkan APDSnya, dulunya saya minta namun kades tidak memberikanya karena menurut kades BPD Tidak memiliki hak untuk memegang APDS tersebut,” kata Ketua BPD Asa Toi’i saat di temui kasusnews dirumahnya.

Asa Toi’i menambahkan, menurut informasi yang saya dengar bahwa semua upah pekerja sudah diberikan kepada Buru walaupun pekerjaan belum selesai.

Setelah mendengar pernyataan ketua BPD itu, Kasusnews bersama awak media lainnya melaku-

kan infestigasi dilapangan sehingga mendapatkan petujuk dari petani yang terlibat langsung dengan kegiatan proyek drainase tersebut.

Salah seorang Pekerja buru bernama Pak Nuri, mengatakan bahwa dia belum menerima upah padahal Pak kades sudah membayar upah pekerja lainnya.Saya tidak tahu mengapa Pak Kades belum membayar upah saya. Ia menambahkan, mengenai keterlambatan kerja itu bukan dari kesalahan kami namun bahannya berupa semen dan batu tidak diadakan sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan . * ARWIS*

POSO,KASUS NEWS. - Warga

Desa Ulumokunde Kec.Pamona Timur Kab.Poso, mengeluh kepada Wartawan Kasus, mengenai Dana Desa yang hilang beberapa tahun lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan siapa pelakunya dan nasib Dana Desa yang hilang.

Sangat menherankan, Duit bisa hilang dalam brangkas. Janganjangan dibawa kabur si Tuyul kali. “Ungkap warga yang enggan dikorankan namanya”.

Menurut warga, Dana Desa yang hilang dalam brangkas tersebut sebesar Rp.120 juta, dan kasus ini sempat ditangani Polsek Taripa pada tahun 2017 namun sampai detik ini, kami sebagai warga belum mengetahui hasil pemeriksa-

an Kepolisian, siapa pelakunya.

Setelah mendengar keluhan warga, Wartawan Kasus melakukan konfirmasi kepada Kades Ulumokunde Berkat Patowo, yang membenarkan kejadian tersebut. Namun hilangnya dana Desa tersebut sudah ditangani pihak berwajib dan untuk jelasnya tanyakan langsung kepada polsek dan Polres karena mereka yang menangani kasus itu tandasnya. *ARWIS*

11

Tabloid

KASUS

Ragam Budaya

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

DIALOG PUBLIK MENERAWANG KEBUDAYAAN PARIGI MOUTONG

Parimo, Kasus news – Kesatuan Pemuda Mahasiswa Indonesiaa Parigi Moutong (KPMIPM) yang ada di Gorontalo, menggelar Dialog Publik yang di rangkaikan dengan pelantikan 15 anggota pengurus baru KPMIPM, bertempat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (20/06/18).

Kegiatan yang mengambil tema “Menerawang Kebudayaan Parimo” tersebut, bertujuan agar para pemuda maupun masyarakat, yang ada di pedesaan dapat lebih mengenal kebudayaan yang ada di daerahnya sendiri, serta mempererat silaturahmi antara para pemuda dan masyarakat, kegiatan tersebut juga di hadiri Puluhan Pemuda yang terdiri dari beberapa organisasi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

“Kami berharap momentum ini menjadi langkah bersama membangun komunikasi antar pemuda lintas desa maupun lintas kecamatan serta dapat menumbuhkan kembali peran pemuda dalam melestarikan kebudayaan Masyarakat Parigi Moutong yang Majemuk”.

Kata Abd. Munir Ketua Terpilih periode 2018-2019.

Munir menambahkan, kegiatan ini juga untuk mem-

pererat tali silaturahmi antara sesama pemuda, serta memperkenalkan budayaa yang ada di Kabupaten Parimo kepada para masyarakat.

Kegiatan yang dibuka lansung oleh Camat Taopa tersebut, juga hadir para Alumnus dan juga aparat desa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Taopa, Moutong dan Bolano serta elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan itu. *(FANDI)*

MAHASISWA UNTAD DAN IAIN

MENGGALANG DANA UNTUK PALESTINA Palu, Kasus news – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Al-Ghurobah, turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana untuk umat muslim yang ada di Palestina (23/05) sore.

Dalam rangka untuk membantu umat muslim yang ada di Palestina, Mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang tergabung dari beberapa jurusan yang ada, turun ke jalan menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu para warga Muslim yang sedang mempertahankan Kota Yerusalem atau biasa di sebut Alquts dari Zionis Israel dan Amerika Agar tidak di jadikan kedutaan besar dari kedua Negara tersebut. “saya kira aksi penggalangan dana untuk umat muslim yang ada di Palestina ini, sangat bagus dan perlu di tingkatkan lagi, walaupun kita tidak dapat kesana untuk bersama sama berjuang dengan mereka, setidaknya kita bisa sedikit

12

meringankan beban mereka lewat aksi ini,” jelas Melki Mahasiswa Untad Palu.

Ia menambahkan, hasil yang kami kumpulkan dari penggalangan dana ini, akan kami berikan kepada Inisyatif Zakat Indonesia (IZI) yang ada di kota palu untuk di salurkan kepada umat muslim yang ada di sana, walapun dana yang terkumpul tak seberapa semoga dapat membantu mereka yang membutuhkan. ungkap melki.

Cara yang mereka lakukan untuk penggalangan dana ini, dengan meminta para pengendara yang melewati jalur tempat pelaksanaan aksi dapat berpartisipasi dengan seihlasnya, untuk membantu para umat muslim yang ada di Palestina. *(SUGI)*

Edisi No. 92 Tahun 2018

Tabloid

Ragam Kasus

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

KASUS

POLISI TANGKAP DUA PENGGUNA SABU DI KOTA PALU Palu, Kasus news – Kepolisian

Resort (POLRES) Kota Palu, berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu.

Kedua pelaku tersebut ditangkap di pinggiran Jalan Pagaru Lemba Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Menurut Keterangan Humas Polres Palu dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu malam (23/05/18), Dua orang pelaku yang diamankan Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Palu tersebut, masing masing Lk. AD, Umur 38 tahun dan Lk. RI, umur 20 tahun.

Kedua pelaku itu berprofesi sebagai pekerja swasta, dari tangan pelaku polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya, 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit handphone genggam merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash titan warna merah.

“Mari bersama menyelamatkan generasi penerus bangsa untuk tidak terjerumus atau terpengaruh dari obat-obatan terlarang yang dapat merusak seluruh organ tubuh maupun kesehatan,” himbau Kapolres Palu AKBP Mujianto, S.I.K. Ia juga mengajak, kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama dalam membrantas tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Kota Palu, demi tercipta kenyamanan dan keamanan serta menjadi pelopor bagi setiap warga lainnya.

Semakin maraknya peredaran Narkotika di Kota Palu, Kepolisian terus melakukan berbagai cara dalam memberantas peredara barang haram itu, agar tidak semakin banyak warga yang terjerumus kedalam penggunaan obat obatan terlarang tersebut baik jenis sabu maupun pil ekstasi, hingga saat ini kedua pelaku itu masih dalam pemeriksaan anggota Sat Narkoba Polres Palu. *(SUGI)*

POLRES PALU MUSNAHKAN 20 JENIS MIRAS IJTI Sulteng Kecam Kekerasan Terhadap Ketua AJI Palu Palu, Kasus news - Tindakan

kekerasan yang diduga dilakukan oknum polisi anggota Polsek Palu Timur terhadap Muhamad Iqbal, yang merupakan Pemimpin Redaksi Radar tv Palu sekaligus Ketua Aliansi Jurnalis Independen ( AJI ) Kota Palu, pada Sabtu malam ( 23/ 06 ), menunjukkan cita-cita kepolisian untuk menjadi penganyom masyarakat dengan sikap humanis dan profesional, sejauh ini belum sepenuhnya terwujud.

Apalagi dalam kasus yang dialami Muhamad Iqbal, kekerasan yang diduga dilakukan Kanit Binmas Polsek Palu Timur dan beberapa personel lainnya itu, dilakukan saat razia kendaraan bermotor, yang mestinya menunjukkan sikap dan sifat profesional semua

Edisi No. 92 Tahun 2018

personel yang terlibat.

Beberapa keterangan penting yang didapat dari korban terkait kekerasan yang dialaminya di antaranya, Korban tetap mendapat tindak kekerasan leher dicekik dan diseret, meski telah mengaku bersalah dan menyerahkan motornya, karena lalai membawa surat kendaraan bermotor.Korban diintimidasi oleh oknum yang diduga Kanit Binmas Polsek Palu Timur, dengan berkata “ silakan lapor ke pimpinan lebih tinggi.”

Pelaku juga mengeluarkan kata-kata, “ wartawan kemarin sore,” yang bernada melecehkan profesi wartawan.

Olehnya, atas kasus yang terjadi itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI ) Pengda Sulawesi

Tengah menyatakan sikap,Mengecam keras tindakan kekerasan oknum polisi tersebut, Mendorong dan mendukung pengungkapan pengusutan kasus ini, agar tidak menjadi preseden buruk institusi kepolisian.

Mengecam tindakan pelecehan terhadap profesi wartawan oleh oknum tersebut, yang berkata “ wartawan kemarin sore,” yang memberikan kesan kuat melecehkan. Meminta adanya proses hukum terhadap pelaku sesuai dengan prosedur yang ada. Mengimbau jurnalis atau media, khususnya televisi memegang prinsip praduga tak bersalah dalam memberitakan kasus ini.*(Sugi)* *(SUMBER SIARAN PERS IJTI SULTENG)*

Palu, Kasus news – Jajaran Kepo-

lisian Resort (POLRES) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (06/06/18) pagi, memusnahkan 1.276 botol berisi Minuman Keras (MIRAS), Yang terbagi dalam 20 jenis merek diantaranya Cap Tikus dan Saguer.

Pemusnahan dipimpin lansung Kapolres Palu AKBP Mujianto yang di saksikan pejabat Polres Palu, Kejari Palu, Petugas Pengadilan Palu, seluruh Personil yang ada di lingkup Polres Palu dan element Masyarakat terkait.

“Pemusnahan barang bukti Miras ini, dapat di lakukan atas kerja keras Personil Kepolisian serta peran aktif masyarakat dalam membantu tugas Kepolisi-

an, membuahkan hasil maksimal dalam memberantas minuman keras di wilayah hukum Polres Palu,” Jelas Mujianto Barang bukti minuman beralkohol tersebut, adalah hasil tangkapan selama oprasi Pekat Tinombala dan beberapa oprasi yang di tingkatkan pada tahun 2018.

Ia juga berharap, dengan berakhirnya oprasi Pekat Tinombala 2018, tidak menyurutkan semangat anggota dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Palu, serta memperhatikan keselamatan dan kesehataan dalam melaksanakan tugas di lapangan. *(SUGI)*

13

Tabloid

KASUS

Space Iklan

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

Selamat Hari Raya Idul Fitri Syawal 1439 H/2018

Sofyan Panggobel Kades Watuawu

dr. Massalinri Hasmar,M.Kes,SPS.

Direktur Rumah Sakit Umum Poso

I Yoman Suace Kades Mekar Sari.

Ardi Dahlan Sekretaris Sekda Parimo

Hj.Patmawati Sekwan Kab. Morowali

Keluarga Rizanif P.Rauf

Ir.Hi.Syaifullah Djafar Kadis Bina Marga dan Penataan ruang Prov.Sulteng

H.M.Jafar Hamid,SH,MH Sekda Kab. Morowali

H.Asnawi Husen,S.Pd. Kepsek SMU 1 Bungku Selatan

14

Natalius Tuwesu Kades Watumeta

Hasyim Pangau Kades Tambaro

Drs.H.Anwar Ponulele,Msi Ketua KONI Prov.Sulawesi tengah

Keluarga besar Marthen Tibe

Andi Irman,S.STP,MM Kadis Pertanian & Tanaman pangan

Wirda Jabar AD.S.Pd Kepsek SMU 1 Bungku

Usman Kades Nambo

Keluarga Besar H,Nani Lamusu Tinombo Kab.Parimo

Wayan Sariyana Kadis Nakertrans Parimo

Alwi Gawi ,SE Kepala BPPKD Morowali

Achmad Efendi Anggota DPRD Kab. Morowali Praksi Partai Demokrat

Wiwiet Kurniawati

Edisi No. 92 Tahun 2018

Tabloid

Pembangunan

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

KASUS

Pemprov Sulteng Sandang Opini WTP Palu, Kasus News.-– Terhitung

untuk yang kelima kalinya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dibawah pimpinan Gubernur Drs H. Longki Djanggola MSi, kembali menyandang pernyataan pendapat (Opini) dengan predikat “Wajar Tanpa Pengeculian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng.

LHP atas LKPD tahun 2017 tersebut secara resmi diserahkan Auditor Utama Drs. Barlean Suwondo MM.CGA yang bertindak mewakili Kepala BPK – RI Perwakilan Sulteng kepada Ketua DPRD dan Gubernur pada hari Senin tadi (28/5/2018), diruang utama rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulteng.

Dalam sambutannya pemeriksa utama BPK RI Drs. Barlean Suwondo. MM.CGA menjelaskan bahwa sesuai pasal 4 ayat 1 UU No.15 Tahun 2004, BPK melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ia menjelaskan, pemberian opini oleh pemeriksa adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan. Kemudian telah disimpulkan bahwa laporan keuangan Pemprov Sulteng TA 2017 telah disajikan dengan wajar sampai tanggal 31 Desember 2017.

Baik dalam realisasi anggaran perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir, telah sesuai standar Akuntansi Pemerintahan. Maka BPK RI memberikan Opini WTP ” Wajar Tampa Pengecualian ” atas LKPD Pemrov Sulteng TA 2017.

“Predikat opini WTP ini untuk yang kelima kalinya secara berturut turut dan keenam kali tidak berturut. Kami berharap opini WTP ini, kiranya dapat diikuti dengan peningkatan kesejahtraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan IPM. Dengan menurunnya angka kemiskinan dan pengurangan dan kecilnya Gini ratio,” jelas Drs. Barlean Suwondo dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Drs Longki Djanggola menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPD TA 2017, dengan predikat opini WTP tahun 2018 diperoleh berkat upaya kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD yang telah melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih Transparan dan Akuntabel.

Mulai dari proses penyusunan anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pertanggung-Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Daerah. Hal Ini kata Gubernur agar LKPD tahun anggaran berikutnya tetap mendapatkan opini yang terbaik dari BPK -RI.

“Berarti Opini WTP ini sudah yang kelima kali secara berturut turut dan keenam kali tidak berturut turut, Saya minta kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD, Perangkat Daerah agar terus kita tingkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk tahun-tahun yang akan datang sehingga opini WTP dapat terus kita pertahankan.

Pada kesempatan itu pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada kepala OPD yang selama ini kadang mendapat peringatan keras darinya agar dapat meningkatkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas keuangan.

“Alhamdulillah peringatan tersebut dilaksanakan dengan serius sehingga saat ini dapat melihat hasilnya, peringatan – peringatan keras saya itu kepada OPD yakinlah semuanya itu untuk kebaikan kita bersama, ” tandasnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2017 Oleh BPK – RI kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah memuat Pernyataan Pendapat (Opini) Atas Pemeriksaan Keuangan. Opini tersebut merupakan penilaian terhadap LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017, yang ditinjau dari berbagai hal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diantaranya adalah, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Serta Efek-

tifitas Sistem Pengendalian Intern. Sehingga Opini tersebut bagi Pemerintah Daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya.

Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan yang telah disajikan Pemprov Sulteng telah berjalan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Predikat opini WTP yang terus dipertahankan hingga tahun 2018 ini, menunjukkan bukti dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng beserta jajaran OPD nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sulteng. *HUMAS PEMROV SULTENG*

Selamat Hari Raya Idul Fitri Syawal 1439 H/2018 Nawab Kursaid,S.SOS.MSI Camat Ulujadi

Selamat Hari Raya Idul Fitri Syawal 1439 H/2018 Iswandi,SE Kepala Telkom Poso

Selamat Hari Raya Idul Fitri Syawal 1439 H/2018 Yoyakim Soli Kades Alitupu Edisi No. 92 Tahun 2018

Selamat Hari Raya Idul Fitri Syawal 1439 H/2018 Rustam Sabalio,ST,MT Kadis PUPR Kab. Morowali

15

Tabloid

KASUS

Sosial

Mengungkap Fakta Korupsi dan Kriminal

MANAJEMEN QOOL_IT SANTUNI ANAK YATIM Palu, Kasus news – Keluarga besar

Qool-it menyelenggarakan pemberian Santunan kepada puluhan anakanak panti asuhan, penyelenggaraan kegiatan Kegitan yang mengambil tema “Indahnya Berbagi Keceriaan Dengan Sesama” tersebut bertempat di Kantor Pusat Qool It selama Jl. S. Parman Kota Palu, Sulawesi Tengah, minggu sore (01/06/2018). “kegiatan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antara umat beragama, serta menumbuhkan rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya dan senantiasa menjadikan kita sebagai orang orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang di berikan oleh yang maha kuasa,” kata Gandhi Santoso selaku pimpinan Qool-it.

Ia menambahkkan, selama ini pihak manajemen selalu rutin mengadakan silahturahim, dengan berbagi kasih bersama anak yatim kali ini mereka kembali melaksanakan

sedekah kepada anak panti asuhan sekalian dirangkai dengan pemberian bingkisan.

Keluarga besar Qool-it, telah beberapa kali melaksanakan kegiatan yang sama dan beberapa kegiatan yang telah di laksanakan sebelumnya tidak jauh berbeda dengan yang di laksanakan kali ini.

Gandhi Santoso juga berharap, semoga kegiatan yang kesekian kalinya mereka selenggarakan ini, senantiasa menjadikan mereka sebagai hamba tuhan yang selalu bersyukur dan selalu ingin berbagi kepada sesame yang membutuhka.

Qool It merupakan salah satu jasa pencucian mobil dan penjualan asesoris mobil terkemuka di Kota Palu, karena selalu memberika kualitas pelayanan terbaik sehingga, mendapat kepercayaan tinggi dari pemilik kendaraan roda empat yang menjadi pelanggan setia Qool It selama ini. *(SUGI)*

KELUARGA KORBAN SERANGAN MAKO BRIMOB TERIMA BANTUAN DARI POLDA SULTENG Palu, kasus news, – Jajaran Anggota Kepolisia Daerah (POLDA) Sulawesi Tengah, yang tergabung dalam Tim Penggalang Dana Khusus Perwira Polri yang di Ketuai AKBP. Tedy Salawati, menyerahkan hasil partisipasi dari segenap Perwira Polda Sulteng, kamis (24/05 kepada keluarga korban kekerasan terorisme yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok beberapa waktu lalu.

16

Kerusuhan di Mako Brimob yang terjadi pada 8 Mei 2018 itu, menelan enam korban jiwa, yakni lima anggota kepolisian dan satu tahanan kasus terorisme. Untuk menghargai dan menghormati para anggota polri yang gugur dalam aksi serangan terorisme tersebut, Polda Sulteng mengumpulkan sejumlah dana bantuan untuk keluarga korban.

Jajaran anggota Polda Sulteng, ikhlas dan suka rela dalam mengumpulkan dana bantuan, serta besyukur jika bantuan mereka dapat meringankan beban anggota keluarga yang di tinggalkan. Semua anggota Polri di indonesia merasakan sakit dalam hal ini.”kata AKBP Tedy Salawati dalam penyerahan bantuan.

Tedy menambahkan, semua sumbangan yang di beri-

kan, telah di musyawarahkan sebelumnya dan di setujui oleh segenap perwira kepolisian yang ada di lingkup Polda Sulteng. Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu empati kami terhadap pahlawan bangsa yang telah gugur dalam membela negeri ini.

Mewakili segenap personil kepolisian yang ada di jajaran Polda Sulteng, AKBP Tedy Salawati mengharapakan dengan adanya bantuan dari jajaran anggota Polda Sulteng, semoga dapat meringankan b eban keluarga yang ditinggalkan dan tetap diberikan kesabaran dan ketabahan. Kami juga tetap kuat dan teguh serta solid dalam membangun kebersamaan sesama anggota Polri dimanapun kami bertugas. * SUGI*

Edisi No. 92 Tahun 2018