Koran Celebes edisi Perdana 2017

Eceran Rp. 7.500 / Eksamplar Langganan Rp. 30.000 / Bulan

Terbit Mingguan

EDISI I MEI 2017

Pengaruh JK

di Pilgub Sulsel KORBES, MAKASSAR Sekitar setahun lagi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dihelat. Sejumlah tokoh disebut akan bersaing di antaranya Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Eks Bupati Gowa Dua Periode Ichsan Yasin Limpo, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah.

Nurdin Halid yang memastikan diri berpasangan Azis Kahar Muzakkar dipastikan telah tampil sebagai calon gubernur karena telah memenuhi syarat pencalonan minimal mengantongi 17 kursi dari 85 kursi DPRD Sulsel. NH-Azis resmi diusung Partai Golkar, pemilik 18 kursi DPRD. Adapun Nurdin Abdullah telah mendeklarasikan dirinya berpasangan dengan Jenderal (Purn) TNI A. Tanribali Lamo. Hanya saja, pasangan ini belum mendapat dukungan resmi dari partai-partai pemilik kursi di DPRD Sulsel. Namun diprediksi Gerindra, NasDem, dan PKS akan mendukung pasangan ini.

Ichsan dan Agus belum menentukan pasangan untuk wakilnya nanti. Mereka pun saat ini masih dalam tahap lobi-lobi dengan pimpinan parpol untuk mendapatkan mandat sebagai calon gubernur.

Ichsan disebut hampir pasti diusung PAN dan berpeluang mendapat dukungan dari Partai Hanura dan PPP. Sedangkan Agus kemungkinan besar akan mendapat dukungan dari PKB, PKPI, PBB, dan PDI Perjuangan.

Selain 4 tokoh ini, ada juga nama lain yakni, Rusdi Masse, Lutfi A Mutty, Andi Rivai Ras, dan Burhanuddin Andi.

Terlepas dari itu, Pilgub Sulsel dinilai bukan hanya persaingan antarelit Sulsel.

Melainkan suksesi tersebut akan menjadi ajang perta-

rungan antarelit nasional yang akan memperebutkan kursi Presiden Republik Indonesia.

Direktur PT Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir, mengatakan, Sulawesi Selatan sebagai provinsi strategis secara geopolitik nasional tentu akan menarik para capres.

Kata dia, Joko Widodo (Jokowi), Jusuf Kalla (JK), Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), paling punya kepentingan di Pilpres 2019.

Dari keempat tokoh nasional tersebut, menurut Suwadi, pertarungan Jokowi, Prabowo dan SBY paling terdepan. Sebab Jokowi pasti maju di periode kedua, Prabowo sudah menampakkan akan maju kembali melawan Jokowi, dan SBY kemungkinan besar akan mendorong putra sulungnya maju di Pilpres.

"Namun sosok JK bisa menjadi penentu kemenangan atau kesuksesan ketiga gerbong elit tersebut. Ketokohan seorang wakil presiden Jusuf Kalla, sangat dibutuhkan oleh gerbong Prabowo, Jokowi, maupun SBY untuk merebut kemenangan di Pilgub Sulsel 2018 nanti," jelas dia.

Menurut analisis Suwadi, Prabowo, Jokowi, maupun SBY sangat besar kemungkinan meminta masukan kepada JK terkait arah dukungannya. Karena JK adalah sesepuh paling berpengaruh di Sulsel dan kawasan Indonesia Timur.

Jika analisanya terjadi, maka Pasangan Nurdin Abdullah-A. Tanribali Lamo paling diuntungkan, karena pasangan ini tersebar kabar adalah jagoan wapres JK

dan Aksa Mahmud Ipar JK. "Berarti JK tinggal memilih apakah mendorong pasangan NA-TBL ke gerbong Prabowo, atau ke Gerbong Jokowi, atau mungkin ke gerbong SBY." Namun yang subst a nsi da-

lam analisa Suwadi adalah sosok seorang Wapres JK sangat sentral di Pilgub Sulsel 2018 hingga ke Pilpres 2019.

Siapapun jagoan JK, maka dia akan sangat diuntungkan.

Pengamat Politik, Andi Luhur Prianto, mengungkapkan Pilgub Sulsel bisa menjadi medium mengukur posisi sosial budaya, ekonomi, dan politik sekaligus sumber panutan daerah ini, seperti pada sosok JK. "Secara kultural, JK adalah simbol pencapaian politik tertinggi warga Sulsel di pentas politik nasional. JK adalah patron dan tokoh politik kebanggaan daerah ini. Posisi kultural itu membuat peran JK akan lebih bersifat perekat interaksi bagi seluruh golongan dan kelompok yang berkontestasi," ungkap Luhur.

Pilgub Sulsel 2018, tutur

dia, bukan sekedar momentum kontestasi politik yang sangat liberal dan penuh pragmatisme. Kontestasi ini juga bisa mengukur tingkat pencapaian keadaban politik

mengecewakan JK. Secara politik, lanjut dia, JK adalah RI-2 sehingga politik JK adalah politik nasional dan kebangsaan. Kepentingannya lebih pada stabilitas dan harmonisasi hubungan Pemerintah pusat dan daerah. Semua calon kontestan Pilgub juga akan mencari k a it a n a f i lia s i

dan k e dekatan dengan JK. "Kalaupun ada kecenderungan kedekatan dengan salah satu calon atau kelompok, saya kira JK tidak akan terlibat langsung dalam operasi pemenangan. Biasanya dukungan melalui kerabat dan kolega terdekatnya. Tinggal nanti di lihat, apakah orang kepercayaannya ini bisa mengelolah sendiri tanpa perlu melibatkan secara langsung Pak JK." Terlalu berisiko secara so-

m a s yarakat Sulsel. Termasuk level akulturasi nilai-nilai sosial budaya dengan praktek politik elektoral.

Menurut Luhur, posisi JK di Pilgub DKI Jakarta tak bisa disamakan Pilgub Sulsel.

Semua tokoh politik di Sulsel menghormati JK, dan secara sosial JK tidak punya lawan di daerah ini. Kalaupun ada yang tidak dekat, bisa jadi tokoh politik itu pernah

... Ke Halaman 7

SALAM REDAKSI Assalamu'alaikum Wr.Wb Alhamdulillahirabbil’alamiin, atas berkat dan rahmatNya, Koran Celebes edisi perdana ini dapat hadir di hadapan sahabat semua, Sholawat dan salam kami sampaikan kepada Rasullullah SAW. Akhirnya terbit juga Koran Celebes dengan tagline "Referensi Informasi Lokal" yang sebelumnya hanya berupa wacana. Kami sadar dengan sepenuhnya bahwa Koran ini, masih terlalu jauh dari memuaskan. Namun kami akan berusaha agar Koran ini tampil optimal.

Pada edisi perdana ini, kami juga mempermudah akses publik dengan portal berita kami yang bisa diakses lewat internet di www.korancelebes.com.

Kritik dan masukan selalu kami harapkan untuk perbaikan pada edisi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb Hormat Kami KORAN CELEBES

M. Gusti Palumpun, S.Ip, M.Si Direktur Utama Koran Celebes

Sumber : KPU RI

Bacagub Mesti Cepat Patenkan Dukungan K O R B E S , MAKASSAR Analis Politik dan Kebangsaan, Arqam Azikin, menut u rkan para tokoh yang ingin bertarung da lam Pemilihan Arqam Azikin Gubernur Sulawesi Selatan 2018 mendatang sebaiknya segera mematenkan dukungannya untuk bisa memastikan diri sebagai calon gubernur.

Arqam mengatakan saat sekarang ini baru Nurdin Halid berpasangan

dengan Azis Kahar Muzakkar yang dalam posisi aman sebagai Cagub Sulsel, karena didukung Golkar yang mengantongi 18 kursi DPRD Sulsel.

Ichsan Yasin Limpo meski belum mengantongi dukungan Parpol pemilik 17 kursi di DPRD Sulsel sebagai syarat untuk menjadi cagub, namun ia memastikan telah mengantongi syarat dukungan untuk menjadi cagub melalui jalur perseorangan atau independen.

"Nah, pak Agus Arifin Nu'mang dan Nurdin Abdullah sebaiknya juga harus mempatenkan dukungannya untuk memastikan diri sebagai cagub," ujar Arqam, Sabtu (27/05/2017).

Menurut Arqam, semakin cepat kepastian itu maka pergerakan

relawan atau tim pendukung masing-masing cagub tentu akan semakin maju. Tidak stagnan hanya karena menunggu kepastian bisa tidaknya tokoh-tokoh itu menjadi cagub.

"Kalau semakin lama tuntaskan usungan maka semakin buang energi. Cagub lain sudah jalan 2 langkah yang lain masih langkah pertama," ucap Arqam.

Dampak lain yang timbul, lanjut pendiri Sekolah Kebangsaan ini, bisa mempengaruhi publik atau relawan dalam menentukan pilihan karena berkutat pada maju tidaknya tokoh favoritnya. Sebab, masyarakat tentu hanya akan menjatuhkan pilihan pada tokoh yang jelas menjadi cagub.

Kalkulasi Arqam, antara Agus

dan Nurdin Abdullah akan berebut dukungan parpol bila memang Ichsan hanya maju lewat perseorangan. Kalau tarikan parpol banyak ke Nurdin Abdullah berarti Agus tak bisa lolos.

Bisa juga sebaliknya, kalau Agus yang dapat maka NA yang tak lolos.

"Atau keduanya bisa saja dapat dukungan dari parpol," ujar Dosen Unismuh Makassar ini.

Arqam menambahkan, kalau calon perseorangan tetap satu maka kemungkinan pintu partai hanya 3 orang. Itu artinya hanya akan ada 4 calon dalam Pilgub nanti. Tapi angka itu bisa berubah bila Nurdin Halid mampu berkoalisi dengan beberapa parpol pemilik kursi di DPRD Sulsel.

- HADI

Sang Apoteker BELAJAR DARI PENGALAMAN

PROFIL HAL. 4 MC EXPO 2017 BUKTI MAKASSAR KOTA DUNIA

LIPSUS HAL. 10 JUMLAH USAHA NON PERTANIAN SULSEL CAPAI 936.294

EKOBIS HAL. 12 TORAJA PRIORITAS PENGEMBANGAN SEJARAH BUDAYA NASIONAL

SENI & BUDAYA HAL. 13

Korupsi Laikang Rugikan Negara Rp 17,3 Miliar KORBES, MAKASSAR Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan telah mengaudit kasus penjualan lahan di Desa Laikang Kabupaten Takalar yang disidik Kejaksaan Tinggi Sulsel. Hasilnya, negara dirugikan Rp 17.348.419.000.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, membenarkan telah menerima hasil audit dari BPKP Sulsel terkait penjualan lahan seluas 150 hektar itu. "Iya hasilnya sudah kami terima," kata Salahuddin saat dikonfirmasi pada Minggu (21/5/2017).

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu, Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar Muh Noer Uthary, Sekretaris Desa Laikang Risno Siswanto, dan Kepala Desa Laikang Sila Laidi.

Noor Uthary dan Risno Siswanto hingga saat ini masih mendekam dalam tahanan menunggu berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar Menurut Salahuddin, hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar yang menguatkan jaksa bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penjualan lahan milik negara tersebut.

Secara yuridis, kata dia, unsur perbuatan melawan hukumnya telah terpenuhi.

Hanya saja untuk lebih memastikannya harus bisa dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

"Tergantung majelis hakimnya nanti, apakah yang telah didakwakan jaksa

nantinya itu terbukti secara sah atau tidak," tutur Salahuddin.

Sebab menurut dia semua itu wewenang serta pertimbangan hakim, bagaimana dia melihat perkara ini secara obyektif dan secara proporsional.

Karena Salahuddin meyakini bila, nantinya kasus tersebut akan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam persidangan.

Penetapan ketiga tersangka berdasarkan adanya dua alat bukti yang cukup, dan telah memenuhi unsur melanggar undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketiganya disangkakan telah melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor, juncto pasal 55 KUHP. Sebab ketiganya diduga bekerjasama dalam penjualan aset daerah itu. Padahal Badan Pertahanan Nasional telah memberi peringatan agar lahan tersebut tidak dijual Mereka merekayasa terbitnya alas hak berupa Sporadik dan HGB. Lahan yang rencananya diperuntukkan untuk membangun kawasan Transmigrasi dijual kepada PT Karya Insan Cirebon untuk pembangunan kawasan industri.

Kasus itu sempat menyeret nama Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin. Bahkan pernah beredar kabar Burhanuddin telah ditetapkan tersangka karena dinilai alat buktinya telah cukup. Hanya saja, jaksa menepis kabar itu karena belum pernah mengumumkan secara resmi. - TAUFIK

OPINI

EDISI I MEI 2017

EDITORIAL Indonesia Terluka Lagi!

Melawan Teror Kampung Melayu

I

ndonesia terluka lagi! Inilah ungkapan untuk menggambarkan aksi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam.

Untuk kesekian kalinya luka itu kembali terkoyak. Nyawa melayang,darah dan air mata tumpah membasahi Bumi Ibu Pertiwi.

Sejak 2000 hingga kini, paling tidak terjadi 21 kali peristiwa bom di Indonesia. Terakhir Maret lalu warga Bandung panik diteror bom panci. Dua bulan kemudian bom meledak di Kampung Melayu, membuat semua pihak mengurut dada. Kok bisa? Aparat keamanan sepertinya tersentak. Sebab pawai menyambut bulan Ramadhan yang seyogiyanya berlangsung aman dan damai, ternyata ternoda.

Dua teroris meledakkan diri dan menggugurkan tiga orang polisi yang sedang bertugas. Sepuluh lainnya yakni lima polisi dan lima warga sipil terluka. Rupanya para teroris menyasar polisi yang bertugas. Mereka memberi pesan bahwa teroris masih eksis meskipun selalu diburu Densus 88.

Pelaku bom bunuh diri diyakini sebagai kaki tangan jaringan teroris internasional ISIS. Dua hari sebelum bom Kampung Melayu, bom bunuh diri menyalak di Kota Manchester, Inggris, lalu di Filipina dan Thailand.

Presiden Joko Widodo meminta Kapolri mengejar para jaringan teroris sampai ke akar-akarnya. Masyarakat di seluruh Indonesia diminta tenang dan menjaga persatuan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan teror bom adalah dampak dari ajaran sesat. Ajaran sesat itu mendoktrin bahwa kalau membunuh aparat negara ganjarannya masuk surga.

Selama ini paham dari para penganut aliran sesat atau kelompok radikal itu tetap hidup.

Seperti membunuh atas nama agama akan masuk surga dan didampingi tujuh bidadari.

Padahal semua agama di dunia membantah ada ajaran demikian. Sayangnya ajaran seperti ini ditelan mentah-mentah oleh orang-orang yang tak memiliki daya nalar. Apakah benar membom orang lain mendapat tempat di surga?

Bukankah sepantasnya dihukum di neraka?

Lagi pula ajaran itu pun menghalalkan seorang teroris membunuh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai kenikmatan di surga.

Alangkah dangkal dan piciknya pemahaman demikian. Sepertinya Tuhan menciptakan kelompok tertentu hanya untuk dibunuh teroris.

Ternyata mereka yang siap menjadi pelaku bom bunuh diri atau ‘pengantin’ umumnya masih muda usia dan masuk kategori rentan.

Seperti dalam hal ekonomi, keluarga, dan pergaulan. Mereka dimanfaatkan para pimpinan teroris untuk menjalankan misi pembunuhan.

Dari peristiwa bom yang terus berulang di Indonesia, sudah saatnya pemerintah serius memberikan pembinaan terhadap generasi muda yang rentan. Dengan harapan mereka dapat berpikir positif dan jauh dari pengaruh radikal.

Negara juga harus membasmi para teroris sampai ke akar-akarnya seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo. Jangan sampai bom meledak lagi. Mampukah Indonesia membasmi teroris? Wallahualam!

Pembina: M. Basli Ali, H. Achmad Daeng Sere, Moh. Zadry Sabri Adam, Dr H. Muhammad Guntur. Penasehat Hukum: Bachtiar BS, SH., MH. Direktur Utama: M. Gusti Palumpun, S.Ip, M.Si. Direktur: Andi Z.A Guntur, SE. Wakil Direktur Bisnis: Muhammad Akbar Agung. Wakil Direktur Produksi: A. Hadi.

Manager Umum: Irwan. Manager Iklan: Zasri Sabri.

Asisten Manager Iklan: Agung. Manager Sirkulasi: Hasanuddin. Bendahara: Gusti Palumpun, Z.A Guntur.

2

itu selalu merencanakan model aksi apa yang dapat mereka lakukan agar target kekacauan itu tercapai.

TARGET TERORISME

Yon Machmudi Pengamat Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia

A

ksi terorisme yang terjadi Rabu (24/5) malam pukul 21.00 WIB tentu mengagetkan banyak kalangan.

Meskipun memiliki skala kecil dibandingkan dengan aksi-aksi terorisme sebelumnya, tetapi dampaknya cukup besar bagi keamanan di Indonesia.

Bom bunuh diri itu menarget kerumunan massa dan petugas keamanan. Akibat ledakan bom tersebut, lima orang tewas dan 10 orang lainnya terluka. Dari lima korban tewas, tiga di antaranya adalah anggota polisi.

Apa target dan motif aksi terorisme kali ini?

Bagaimana publik di Indonesia harus mensikapinya?

Enders and Sandler (1993) dalam bukunya berjudul The Nature of Terrorism bahwa terorisme selalu menghitung tindakannya baik dilakukan dalam sekala kecil maupun besar.

Aksi-aksi dengan kekerasan yang tidak normal dan mengancam, terutama aksi bom bunuh diri, dilakukan dengan menghitung dampak dan pengaruh di publik. Karenanya, mereka menargetkan aksi-aksi mereka pada kerumunan massa dan aparatur keamanan untuk menciptakan ketidakstabilan negara.

Semakin bervariasi dan luas target terorisme semakin sulit bagi otoritas negara mengantisipasi aksi-aksi berikutnya.

Negara harus memutuskan secara tepat dalam memerangi terorisme, sebagaimana kelompok teroris dan para sponsornya

Terorisme itu bukan aksi tidak rasional, tetapi benar-benar mempelajari kondisi sosial politik dan

Para teroris membaca fenomema ini dan berusaha mendapatkan simpati dari umat Islam atas tindakan mereka itu. Kritikan terhadap penguasa juga mengalami peningkatan, termasuk rencana pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

“

Kelompok yang rentan dalam sisi psikologis adalah mereka yang tereksploitasi dalam kelompok-kelompok terorisme.

Ini biasanya para pelaku bom bunuh diri yang cenderung masih usia muda yang secara psikologis mengalami persoalan identitas.

SIKAP

Semakin bervariasi dan luas target terorisme semakin sulit bagi otoritas negara mengantisipasi aksi-aksi berikutnya” Yon Machmudi

berusaha untuk mendapatkan simpati atas aksi-aksinya.

Target aksi terorisme adalah memecah belah bangsa. Oleh karena itu sikap umat Islam harus satu dalam menghadapi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Mengecam dan tidak memberikan ruang sekecil apa pun terhadap justifikasi tindakan terorisme.

Aksi bom di Kampung Melayu jelas menunjukkan adanya target untuk menciptakan ketakutan kepada public, karena dilakukan di sarana publik yaitu terminal. Di samping itu mereka berusaha memecah belah bangsa dengan menargetkan aparat kepolisian.

Kerumunan adalah hal yang jamak digunakan sebagai tempat dan target aksi-aksi terorisme.

Aksi-aksi dalam skala kecil dapat dengan mudah mempengaruhi dan memberi rasa takut kepada khalayak umum.

Dalam waktu cepat aksi-aksi terorisme menyebar lengkap dengan berita dan foto-foto yang menyeramkan. Keresahan dan ketakutan massa inilah yang menjadi target utama.

Pada sisi lain, sekarang ini kepercayaan sebagian umat Islam terhadap kepolisian sedang mengalami penurunan. Penurunan ini dampak dari penanganan kasus Ahok.

Pimpinam Redaksi: A. Hadi. Redaktur Pelaksana: Gusti Palumpun. Koordinator Liputan: Z.A Guntur.

Redaktur : Maxi Wolor. Reporter: Marten Mantiri, Taufik, Haeriya, Rendy. Layouter/Desain Grafis: Nur Mukhtadir.

KORESPONDEN: Erwin Mappiara (BULUKUMBABANTAENG), Rahmat Lamada (ENREKANG), Andi Alamsyah (LUWU RAYA), Ruslan (TAKALAR), Irianto Amama, Andi Haris (MAROS), Nasir Tinggi, Edwin (JENEPONTO), Tajuddin (PANGKEP), Herman Natsir

Di sini pelaku terorisme berusaha untuk memanfaatkan dan memainkan emosi publik agar bersimpati kepadanya. Di samping untuk memecah belah bangsa dengan berusaha menghadapkan sebagian umat Islam dan aparat keamanan dan penguasa, aksi di balik terorisme Kampung Melayu ini juga berusaha melakukan intensifikasi radikalisme di kalangan umat Islam tertentu.

Kelompok Islam yang sedang kehilangan kepercayaan kepada aparat keamanan dan penguasa dipaksa untuk bersimpati kepada tindakan-tindakan mereka.

KELOMPOK RENTAN Setiap kelompok tanpa memandang latar belakang agama maupun idiologi, memiliki kerentanan yang sama dalam jangkauan terorisme.

Banyak contoh dalam sejarah pelaku terorisme berasal dari spektrum yang beragam, baik itu sekuler, agamis maupun etnis.

Kihmi and Even (2004) dalam studinya tentang motivasi keterlibatan seseorang dalam aksi-aksi terorisme menyebutkan 4 (empat) faktor utama yaitu agama, ekonomi, psikologi dan politik.

Karenanya, perlu untuk mengkaji motif-motif para pelaku terorisme.

mereka mulai terekpose dalam kelompok teroris mereka sadar bahwa tidak ada jalan untuk keluar.

Persoalan kelompok rentan terpapar aksi-aksi terorisme inilah yang harus menjadi perhatian khusus. Agar tidak ada lagi korba-korban berikutnya di masa mendatang.

Hal menarik adalah banyak aksi terorisme dengan targetnya itu dilakukan secara adhoc.

Artinya hubungan antara pelaku yang tereksploitasi dan pemberi order menjadi tidak jelas.

Untuk menyamarkan jaringannya mereka sering masuk dalam kelompok-kelompok lain yang sudah dikenal di masyarakat. Makanya, ketika pihak otoritas keamanan sedang sibuk mengawasi kelompok terduga justru teroris yang sebenarnya sedang merencanakan aksi berikutnya.

Kalangan muda adalah kelompok yang paling rentan tereksploitasi dalam aksi terorisme karena mereka sering memiliki masalah-masalah personal dan keluarga.

Adanya perasaan tidak bermanfaat (terbuang), depresi maupun perasaan bersalah dan berdosa adalah menjadi salah satu pintu masuk pemuda bergabung dalam kelompok-kelompok teroris.

Dengan bergabung dengan kelompok radikal yang menjanjikan cara muda dalam menghapus dosa membuat mereka memiliki makna dalam hidup.

Ditambah lagi adanya doktrin yang membutakan mereka bahwa dengan melakukan aksi-aksi bom bunuh diri dan semisalnya dapat mengantarkan mereka ke surga. Ketika

Secara umum umat Islam di Indonesia cukup cerdas membaca sabotase yang dilakukan oleh kelompok teroris. Apa pun bentuk aksi terorisme tidak akan pernah mendapatkan tempat di hati umat Islam.

Publik di Indonesia terutama umat Islam cukup rasional dan tidak akan pernah bersimpati terhadap aksi-aksi terorisne.

Mereka paham betul kapan harus mengkritisi kepolisian dan kapan harus bersama-sama dengan kepolisian.

Dalam kasus bom bunuh diri di Kampung Melayu dan kasus-kasus terorisme sejenisnya, para pelaku dan mereka yang merencanakan terorisme itu gagal mencapai tujuan dan sasarannya apabila Islam selalu bersama kepolisian untuk memerangi segala bentuk terorisme.

Dengan demikian maka aksi-aksi terorisme tidak akan mendapatkan tempat di Indonesia dan semakin sempit ruang geraknya. Prinsipnya publik tidak boleh takut dan merasa tidak aman.

Segala komponen bangsa harus bersatu dan sadar bahwa upaya memecah belah bangsa harus dilawan. Segala upaya untuk menjebloskan dan menarik umat Islam dalam pusaran radikalisme harus dihindarkan.

Semua elemen bangsa harus kembali bergandengan tangan mempertahakan bangsa dan negara. Dengan demikian aksi terorisme tidak akan dapat mencuri momentum apa pun. Bangsa dan negara pun terselamatkan.

(SUMBER: ANTARANEWS.COM)

(BARRU), Benny (PAREPARE), Herman (TORAJA UTARA), Desrianto Tangketasik (TANA TORAJA), Muhammad Asrul Abadi (BONE-SOPPENG), Angga (SELAYAR), Palusei (GOWA), H. Kasman Muhammad (GORONTALO), Andy Saputra (SULBAR), Irman (SINJAI).

Iklan Kolom (FC) = Rp. 5000/mmk, Iklan Kolom (BW) = Rp. 2500/mmk. Harga Langganan : Rp. 30.000/bulan.

Alamat Kantor : Jl. Poros Abdullah Daeng Sirua No. 30, Makassar-Sulawesi Selatan. CV Berkat Pitu. NPWP : 72.811414.1-801.000

Tarif Iklan : Display (Full Colour) = Rp. 25.000/mmk, Display (BW) = Rp. 15.000/mmk, Advertorial (Full Colour) = Rp. 15.000/mmk, Advertorial (BW) = Rp. 10.000/mmk.

Email Redaksi : redaksi.korancelebes@gmail.com Bank Sulselbar Rek. No. 130-003-000030804-3 HP : 085299379841

WARTAWAN KORAN CELEBES DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN APAPUN DARI NARASUMBER

IKLAN

EDISI I MEI 2017

3

PROFIL

EDISI I MEI 2017

4

Sang Apoteker

Belajar dari Pengalaman

PROFIL Nama : DR.H.Muhammad GUNTUR,Apt,.DiplSc,MKes TTL : Barru, 1 Desember 1961.

Pendidikan: -SMA PPSP IKIP 1980.

-Sarjana Farmasi Apoteker Universitas Hasanuddin 1985.

-D3 (Diplom) Science Perth Australia 1988.

-Magister Kesehatan Universitas Hasanuddin- (tahun berapa) -Specialist Assurance of Food, R.F Jerman 1995-1997 -Doktor (Sandwich Stuttgart Universitat Jerman dan UMI) Istri : Ir. Siswana As'ad Putra Pertama : dr. Taufiq Akbar Putra Kedua : A. Nur Fauzi, S.Ked Hobby : Membaca, Olah Raga, Catur Makanan Favorit : Juku Pallu Cella (Ikan Masak)

MAKASSAR, KORBES - Barangkali ungkapan ‘pengalaman adalah guru’ layak disematkan ke sosok Dr. H. Muhammad Guntur.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Selatan ini, telah lama melintang di beberapa wilayah di Indonesia.

“Di tahun 2006, saya diberi amanah sebagai Kepala BPOM Sulawesi Tenggara. Kemudian di tahun 2010 saya dipindahkan ke Papua dengan jabatan yang sama. Nanti di bulan November 2011, saya dipindahkan ke BPOM Provinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang dengan jabatan yang masih tetap sama,” ujar Guntur kepada KORAN CELEBES baru-baru ini.

Setiap menempati suatu wilayah, tentu ada kesan yang melekat. Hal itu diakui Guntur saat dirinya ditugaskan di beberapa wilayah. Salah satunya di Sulsel. Dimana, berbagai masalah terkait pengawasan hingga penggeledahan sudah menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Disini pula yang menjadi suatu pengalaman berharga untuk diterapkan dalam pekerjaan.

Ia menuturkan, suatu ketika pihak BPOM Sulsel melakukan operasi penggeledahan di salah satu tempat pendistribusian makanan di Sulsel. Dimana, pihak distributor diketahui sudah beroperasi lama. “Saat itu kami dibackup dari Polda Sulsel. Jadi pemilik tempat itu sempat mengurung kami di dalam gudangnya. Mereka keberatan dengan tindakan kami.

Tapi Alhamdulillah atas bertolongan Tuhan, hal itu dapat diselesaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam mengemban jabatan sebagai Kepala BPOM, hal yang paling menantang secara pribadi adalah melawan diri sendiri. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman terhadap produsen atau distributor untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelayakan produknya.

“Karena kan banyak produk-produk ilegal, palsu, tidak terdaftar dan tentu sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara kita supaya menertibkan dan mengawasi hal itu, disitulah tantangannya. Apalagi, wilayah Sulawesi Selatan ini sangat luas. Maka dari itu, kami dari BPOM meminta kepada masyarakat Sulsel agar selalu waspada terhadap pro-

duk-produk tersebut. Kami tentu terus berupaya agar masyarakat dapat terlindungi dari makanan, kosmetik, obatobatan, dan produk-produk lain yang ilegal,” terangnya. ● TINDAKI DISTRIBUTOR NAKAL DI AWAL MENJABAT Dua pekan setelah mengemban jabatan sebagai Kepala BPOM Sulsel, Guntur diperhadapkan dengan oknum distributor besar yang bermasalah dengan produk miliknya.

Dimana, para distributor itu sudah berpuluh-puluh tahun luput dari pengawasan.

"Tapi berkat profesional kerja teman-teman di lapangan, akhirnya pemilik bersama gudang tersebut diamankan.

Dan bahkan prosesnya hingga ke tahap penyidikan. Itu terjadi di beberapa wilayah, seperti di Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Pinrang, kemudian di Kota Makassar," ujarnya.

Setahun lalu, kata dia, terdapat salah satu gudang makanan di Sulsel yang produknya diimpor dari Italia.

Dimana, nilai usahanya mencapai Rp1,5 Miliar. "Tentu apa yang kami lakukan itu juga berkat dukungan dari Polda Sulsel," tandasnya.

Ia mengatakan, tidak hanya itu. Masih banyak pengawasan hingga penindakan yang dilakukan di beberapa wilayah. Hanya saja tidak semua terekspos di media. Sehingga atas hal itu, media juga dibutuhkan ikut berperan untuk mengespos hal-hal yang terjadi.

"Jadi prinsip kami itu, perang sedahsyat apapun, menang atau kalah, kalau tidak diberitakan itu jadi abu.

Jadi memang butuh partner untuk sama-sama mengungkap hal ini," katanya. ● HADAPI KOMPLEN DENGAN SENTUHAN PEMAHAMAN Tidak selamanya segala sesuatu berjalan mulus. Selain karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi. Disamping itu, kurangnya tenaga SDM turut menjadi broblem yang tengah berjalan.

Hal ini diakui Guntur selama mengemban jabatan sebagai Kepala BPOM Sulsel sejak 2011 ini. Kendati demikian, pria yang mengambil study Specialist Assurance of Food, R.F Jerman 1995-1997 ini tetap menekankan pentingnya profesionalisme kerja.

"Kami di BPOM Sulsel punya layanan pengaduan. Itu dibuka pada Senin hingga Jumat. Jadi terkait aduan, kelu-

han, hingga komplen sering kami terima. Kadang-kadang mereka emosi karena butuh direspon cepat. Namun kami juga punya keterbatasan tenaga. Tapi begitulah, kami tetap profesional dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada mereka," ujarnya.

Ia mengatakan, jika sudah diskapi secara baik-baik dengan memberikan penjelasan, mereka langsung mengerti dan menerima. Karena apa yang dilakukan BPOM semata-mata untuk melindungi masyarakat dari produk makanan dan obat-obatan yang berisiko.

"Kami bilang ke mereka, BPOM tidak sendiri dalam bekerja. Kami juga butuh dukungan lintas sektor. Apalagi kami belum ada di Kabupaten, tapi mengawal dua provinsi sekaligus yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat," jelasnya. ● BANGUN HUBUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL Kerjasama antar intansi serta membangun kekompakan antar anggota merupakan hal yang mutlak bagi Guntur.

Dimana, ayah dua anak ini senantiasa membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama Polda Sulsel, Kejaksaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, dan Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Mereka adalah bagian dari mitra kerja sama kami. Seperti Polda Sulsel yang kerap membackup kami ketika melaksanakan penindakan dan pengawasan," katanya.

Sementara, yang tak kalah penting adalah hubungan internal di lingkup BPOM Sulsel. Dimana, suami dari Ir. Siswana As'ad ini selalu berusaha melakukan pendekatan ke sesama pegawai, staf, dan karyawan dengan cara dari hati ke hati.

"Di lingkup BPOM, kami berusaha melakukan pendekatan dari hati ke hati. Kami selalu menekankan sikap profesional dalam bekerja, secara tulus dan ikhlas. Karena kalau kita tulus dan ikhlas dalam bekerja, Insya allah dapat bernilai ibadah. Jadi itu yang selalu kita tanamkan, terutama keikhlasan," jelasnya. ● APLIKASIKAN PRINSIP KERJA DALAM SETIAP PENGAWASAN Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, Guntur mengatakan, prinsip BPOM adalah harus berbasis resiko. Pertama, adalah profe-

sional. Dimana dalam pengawasan sebuah produk, wajib diperhatikan dari segi kemasan. "Jadi kemasannya diperikas, apakah sudah sobek, penyok, atau apa," katanya.

Kemudian, lanjut Guntur, label. Terutama produk impor yang harus tertulis menggunakan bahasa Indonesia serta disertai keterangan dari bahan dan komposisi yang lengkap.

"Jadi ada komposisi, kegunaan, kemudian informasinya juga harus jelas dan yang paling terpenting, produknya terdaftar atau tidak. Ada keterangan registrasinya atau tidak," katanya.

Selanjutnya, kata Guntur, yang tidak kalah penting adalah batas kadaluarsa. "Maka dari itu masyarakat sebagai bagian dari mitra kami juga harus ikut membantu. Jadi tidak hanya BPOM saja. Masyrakat juga bisa berperan dan mengambil andil dalam pengawasan ini," tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari rangkaian ini ada beberapa hal yang paling berprinsip.

Pertama adalah distributor atau produsen. Mereka yang paling bertanggung jawab.

Kedua adalah pemerintah sebagai regulator, ketiga adalah masyarakat, dan keempat adalah peranan media cetak, elektronik, onlne, dan media sosial (medsos).

"Media sosial juga bisa membantu dan menjadi referensi bagi kami. Karena temuan-temuan kosmetik, obat-obatan dan makanan itu 90 persen melalui medsos. Di situ (medsos) terungkap banyak ditemukan produk-produk yang tidak terdaftar.

"Sudah pasti tidak bermutu dan tidak aman. Jadi saya mengimbau, bagi masyarakat yang mau memesan produk-produk makanan, obat, kosmetik agar selalu waspada dan berhati-hati. Harus dicek baik-baik," pungkasnya. ● KEKUATIRAN BERIRINGAN DENGAN DUKUNGAN Anekhdot 'dibalik lelaki sukses, karena ada wanita hebat dibelakangnya'. Kendati profesi yang digeluguti Guntur ini memberi sedikit kekuatiran bagi keluarga, terutama isteri, namun suport dan dukungan terus mengalir.

"Kadang keluarga cemas dengan pekerjaan kita. Tapi sejauh ini suport atau dukungan selalu ada. Mereka sangat mendukung kami dalam pekerjaan ini. Jadi intinya tetap bekerja secara profesional dan selalu tulus dan ikhlas dalam menghadapi setiap tantangan," tandasnya. -

METROPOLIS

EDISI I MEI 2017

5

Rokok dan Miras Senilai Rp 5,5 Miliar Dimusnahkan KORBES, MAKASSAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi memusnahkan 5,5 juta batang rokok ilegal dan 6.224 botol minuman keras (MMEA) berbagai merek lokal dan impor.

Secara simbolis pemusnahan digelar di Kantor DJBC Sulawesi, Jalan Satando Makassar pada Rabu (24/06/2017).

Pemusnahan keseluruhan barang-barang ilegal tersebut selanjutnya dilaksanakan di TPA Tamangapa Antang.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sulawesi, Syamsul Bahri mengatakan, barang-barang ilegal itu dimusnahkan setelah memiliki kekua-

tan hukum tetap dari pengadilan.

Untuk 6225 botol Miras ilegal, didapatkan dari terdakwa Muhammad Hendra. “Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan seluruh barang bukti dimusnahkan,” kata Syamsul.

Adapun merek minuman keras (MMEA) ilegal yang dimusnahkan yakni, Black Label, Absolut Vodka, Carlo Rossi, Chivas 12, Jack Daniels, Martel VSOP, Red Label, Pu Tao Chiu China, Smirnogf dan berbagai macam Wine.

Pemusnahan barang bukti ini ada-

lah kerjasama antara Kanwil DJBC Sulawesi bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Lantamal VI Makassar dan Kodam XIV Hasanuddin.

Untuk 5,5 juta batang rokok ilegal, lanjut Syamsul, adalah hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Sulawesi dalam kurun waktu Januari sampai April 2017.

Syamsul mengatakan, total barang bukti dan hasil penyidikan yang dimusnahkan bila dirupiahkan diperkirakan senilai Rp 5,5 miliar dengan potensi kerugian negara senilai Rp 2 miliar.

- RENDY

Rabies Center Parepare Mulai Beroperasi KORBES, PAREPARE Dinas Kesehatan (Dinkes) Parepare melaunching Rabies Centre (RC) se-Kota Parepare. Kegiatan digelar di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cempae, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Jum’at (26/05/2017).

Kepala Dinas Kesehatan, dr Yamin, mengatakan dibangunnya Rabies Center

guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat khususnya yang terkena penyakit rabies. RC akan melayani kasus-kasus rujukan luar wilayah kota Parepare.

"Ini salah satu inovasi pemerintah kota sebagai sumber layanan informasi dan layanan kesehatan terkait kasus gigitan hewan penular Rabies pada manusia," ujar

Yamin.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Parepare, Sriyanti Ambar, mengatakan Rabies Centre telah beroperasi pada enam Puskesmas, dan meliputi 22 Kelurahan yang ada di Parepare.

Dia menjelaskan, untuk Puskesmas Cempae meliputi tiga Kelurahan yaitu, Wattang Soreang, Bukit In-

dah, dan Bukit Harapan.

Untuk Puskesmas Lakessi meliputi empat Kelurahan yaitu, Ujung Lare, Ujung Baru, Lakessi dan Kampung Pisang. Untuk Puskesmas Madising Na Mario meliputi dua Kelurahan yaitu, Labukkang dan Mallusetasi.

Adapun Puskesmas Lapadde, meliputi tiga Kelurahan yaitu, Ujung Sabbang, Ujung Bulu dan Lapadde.

Wanita Dispora Bantu Bedah Rumah Warga Miskin KORBES, MAKASSAR - Persatuan Dharma Wanita Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar menggelar kegiatan sosial Bedah Rumah untuk warga miskin yang menempati rumah yang tidak layak lagi untuk dihuni pada Rabu (18/05/2017).

Ketua Dharma Wanita Dispora Kota Makassar, Intan Nurul Hikma, mengatakan kegiatan sosial bedah rumah tersebut berdasar keprihatinan melihat warga yang menempati Puskesmas Lompoe meliputi empat Kelurahan yaitu, Wattang Bacukiki, Galung Maloang, Lemoe, dan Lompoe. Sedangkan Puskesmas Lumpue meliputi enam Kelu-

rumah yang jauh dari kata layak untuk dihuni.

"Kegiatan sosial itu menggunakan dana pribadi seluruh anggota yang jumlahnya senilai Rp 15 juta untuk satu rumah yang dibedah," kata Intan.

Adapun rumah yang dibedah untuk sementara hanya satu unit sebagai sampel proyek, yakni milik Supe Dg.Taba (40), yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate RW. 05 RT. 02.

Untuk rumah selanrahan yaitu, Tiro Sompe, Kampung Baru, Cappa Galung, Sumpang Minangae, Bumi Harapan, dan Lumpue.

“Masyarakat yang ingin konsultasi atau memerik-

jutnya, kata Intan, Dharma Wanita Dispora akan kembali mengumpulkan dana dan mencoba bekerja sama dengan CSR perusahan agar semua rumah yang tidak layak huni dapat dibedah.

Ketua RT.002 Kelurahan Tanjung Merdeka, Syarifuddin Dg.Pata, mengaku berterimakasih banyak sebesar-besarnya kepada Dispora Kota Makassar melalui Dharma Wanita, yang telah membantu warganya.

- RENDY sakan diri yang berkaitan penyakit Rabies bisa mengunjungi Puskesmas sesuai dengan Kelurahan masing-masing,” jelasnya.

- BENNY

METROPOLIS

EDISI I MEI 2017

Kritikan Pete-pete Smart Berujung di Kepolisian KORBES, MAKASSAR - Kritikan terhadap Pete-pete Smart akhirnya berujung ke kepolisian. Supratman, Sekretaris DPRD Makassar, resmi dipolisikan oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto, karena mengumbar kata-kata yang dinilai bohong soal Pete-pete Smart.

Supratman dilapor ke Polrestabes Makassar pada Senin (22/5/2017). Dia diduga telah melakukan pencemaran nama baik Danny Pomanto. Musababnya, legislator Partai Nasdem itu menuding Danny tak etis menggunakan Petepete Smart yang merupakan fasilitas negara saat mendaftar sebagai bakal calon wali kota Makassar di Partai PAN dan Gerindra.

Pengacara Danny, Salasa Albert, menjelaskan, pihaknya telah men-somasi (teguran hukum) Supratman untuk meminta maaf secara terbuka atas tuduhannya yang nyeleneh, terhitung 3-8 Mei 2017.

Tapi hal itu tak dihiraukan Supratman.

"Tak ada itikad baiknya, makanya kami laporkan," ujar Salasa.

Menurut Salasa, Pete-pete Smart dibuat murni tanpa dana dari APBD Makassar atau menggunakan dana pribadi. Sehingga, Danny berhak menggunakan kendaraan cerdas itu. Karena itu, kata Salasa, Supratman telah salah menilai Danny menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

"Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang ada," tutur Salasa.

Supratman masih keukeh tidak melakukan pencemaran nama baik seperti dituduhkan. Dia berdalih kritik itu murni dilakukan hanya untuk menjalankan fungsi pengawasannya sebagai anggota DPRD Makassar.

Legislator Nasdem ini membuat pernyataan di media massa pada 2 Mei 2017. Dia menuding langkah Danny sangat tidak etis, karena dia menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya.

"Saya kira ini pete-pete smart untuk rakyat dua kali tambah baik ternyata bukan," kata Supratman waktu itu.

Menanggapi kasus itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta, menegaskan akan mendukung Supratman. Sebagai pimpinan, Aru sapaan Farouk, mengaku berhak membela dan melindungi anggota dewan, seperti yang dialami Supratman.

"Hari ini mungkin Supra, mungkin besok ada lagi. DPRD punya hak imunitas untuk mengkritik siapapun termasuk wali kota, karena tugas kami adalah kontroling atau pengawasan dan itu diatur undang-undang," jelas dia.

Aru pun memastikan akan menghadapi gugatan hukum itu juga melalui jalur hukum.

- RENDI

Waspada Takjil Berbahan Kimia Berbahaya KORBES, MAKASSAR - Dinas Kesehatan Kota Makassar mengimbau kepada masyarakat untuk teliti dalam membeli takjil buka puasa selama Ramadan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr Naisyah Tun Azikin, saat melakukan sidak di Pasar Terong di hari pertama puasa, Sabtu (27/5/2017).

Naisyah menjelaskan, ada beberapa kandungan berbahaya yang umumnya digunakan para pedagang yang dicampur ke makanan

dan minuman yakni pewarna tekstil, boraks, formalin, dan rhodamin B. Kesemua zat itu bisa berbahaya bagi organ tubuh seperti hati dan ginjal.

Naisyah mengatakan sidak yang digelar pada hari pertama puasa untuk memperingatkan para pedagang musiman agar tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga mencari berkah.

Dia bersama timnya membawa beberapa peralatan khusus seperti

alat untuk mengetes kandungan makanan yang banyak diperjualbelikan pedagang.

"Kami bawa rapid tes untuk menguji langsung kandungan berbahaya pada makanan dan minumannya. Kalau aman, tidak akan memunculkan warna di rapid tes itu," katanya.

Selain uji lapangan, tim terpadu juga langsung melakukan uji laboratorium untuk memeriksa bahan takjil yang dijual para pedagang.

"Ada beberapa sampel takjil

yang diperiksa diantaranya cendol, cincau, biji delima dan kolang-kaling. Ini adalah takjil umum yang paling banyak tapi setelah diperiksa hasilnya negatif," tuturnya.

Naisyah memastikan tim terpadu Dinas Kesehatan Kota Makassar akan rutin menggelar pemeriksaan di sejumlah pasar tradisional dan modern untuk melindungi konsumen yang akan membeli makanan berbuka puasa.

- TAUFIK

6

Jangan Mau Ditipu Umrah Murah KORBES, MAKASSAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Abdul Wahid Tahir, mengimbau umat muslim jangan mau ditipu oleh travel haji dan umrah yang memberi penawaran dengan harga murah.

Itu diungkapkan Wahid ketika menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) II Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Sulsel 2017 di Ballroom Hotel Myko Panakkukang Makassar pada Rabu 24 Mei 2017.

Wahid mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada umat agar berhati-hati mendaftar atau melaksanakan ibadah haji dan umrah melalui travel yang bermasalah atau berpotensi bermasalah. "Salah satunya dengan membodoh-bodohi masyarakat dengan iming-iming harga murah," tegas Wahid.

Agar tujuan itu berjalan maksimal, Wahid meminta Kesthuri dapat berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan, agar umat muslim bisa tenang dalam menjalankan ibadah haji maupun umrah.

"Selama ini Kesthuri telah menunjukkan kinerja positif, mohon dipertahankan itu agar kepercayaan umat bisa terus terjaga. Jangan menipu umat dengan menjual paket irasional dan ilegal atas nama ibadah. Tidak akan berberkah dan suatu ketika akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun Akhirat," tegas Wahid.

Menurut Wahid, salah satu

kebijakan Kemenag RI untuk mencegah penipuan travel haji dan umrah plus di antaranya bekerjasama dengan Imigrasi untuk melaksanakan metode pengamanan dini terhadap calon jemaah umrah.

Musda Kesthuri diikuti oleh 33 anggota atau travel yang tergabung dalam keanggotaan DPD Kesthuri Sulsel.

Hadir di antaranya perwakilan Pemprov Sulsel, DPP Kesthuri, Pimpinan Maskapai Garuda dan Citylink, sejumlah Perbankan Syariah, dan Asosiasi Travel Haji dan Umrah di Sulsel.

Ketua DPD Kesthuri Sulsel, H. Usman Jasad, dalam laporannya menyampaikan tahun ini Kesthuri mengambil tema memperkuat kemitraan Kesthuri dengan stake holder untuk kemudahan, kenyamanan dan keamanan jamaah.

"Hal ini dilatarbelakangi keprihatinan dari berbagai situasi yang menimpa ratusan bahkan ribuan calon jemaah haji dan umrah yang mengalami penelantaran dan penipuan oleh oknum atau travel yang mengatasnamakan ibadah haji dan umrah," jelas Usman.

Seriosa Perkasa yang mewakili Ketua Umum DPP Kesthuri, mengapresiasi seluruh pihak termasuk Kanwil Kemenag Sulsel atas kerjasama, pengawasan dan pendampingan serta pembinaannya selama ini kepada anggota Kesthuri. "Semoga hal ini bisa senantiasa dilanjutkan," ucap dia.

- RENDY

PERISTIWA

EDISI I MEI 2017

7

Bupati Sinjai Bakal Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sabirin Yahya

KORBES, MAKASSAR - Kasus tindak pidana korupsi pembayaran gaji puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sinjai yang menterdakwakan Sek retaris Daerah (Sekda) Sinjai, A. Taiyeb Map-

pasere, terus berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Rencananya, dalam persidangan yang telah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi itu, jaksa penuntut umum (JPU) akan mendudukkan Bupati Sinjai, Sabirin Yahya. Sebelumnya, mantan Bupati Sinjai, Rudianto Asapa, juga telah bersaksi.

Menurut pengacara Taiyeb, Farid, JPU Kejari Sinjai telah menjadwalkan menghadirkan Bupati Sabirin pada Senin (30/05/2017). Selain itu, saksi ahli juga akan dihadirkan di pengadilan. "Kalau menurut jaksa, Senin depan," ujar Farid.

Sekda Sinjai menjadi terdakwa korupsi lantaran diduga membayarkan gaji kepada 10 pegawai yang

sudah berstatus terpidana.

Pembayaran gaji dilakukan sejak 2009 sampai 2016.

Ke 10 PNS itu masing masing Idrus mantan kadis pendidikan, Amulawansyah dari SDM, Muh Dahlan dari Sekwan. Kemudian Ahmad Suhaemi dari Disnaker, Budiaman dari dinas Perikanan, Muh Rustam AR Sekda, Tamrin, Jufri, Sae-

nal, dan Marsuki.

Rudianto Asapa saat bersaksi mengaku tidak mengetahui persoalan itu. Dia baru tahu adanya korupsi setelah membaca berita di sejumlah media massa. "Saya baru tahu setelah baca koran," kata Rudianto kepada majelis hakim yang diketuai Bonar Harianja.

Menurut Rudianto, sesuai mekanisme pen-

gawasan, tanggungjawab terhadap kinerja PNS dimulai dari atasan SKPD bersangkutan.

Setelah itu dilaporkan ke Asisten, kemudian lanjut ke sekretaris daerah, lalu Sekda melapor ke Bupati sebagai pucuk pimpinan. "Selama saya menjabat tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Kepala SKPD masing masing, Asisten ataupun

Kapolda Imbau Jauhi Kasus Pencucian Uang Pejabat Parepare Mangkrak Petasan dan Balap Liar KORBES, MAKASSAR - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal (Irjen) Muktiono mengimbau masyarakat Sulsel menjauhi petasan dan balap liar.

Hal itu diungkapkan Muktiono usai menggelar buka puasa bersama di rumah jabatan (rujab) Kapolda Sulsel Jalan Mapaouddang, Sabtu malam (27/5/2017).

"Kami meminta masyarakat ikut membantu menjaga kamtibmas selama ramadan. Termasuk menjauhi petasan dan balapan liar karena bisa mengganggu warga lainnya," jelas Muktiono.

Menurutnya, aksi balap liar dan petasan sangat meresahkan dan

bisa membahayakan jiwa warga. Karena itu perlu dilakukan pencegahan agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

"Kami telah menginstruksikan anggota untuk rutin menggelar patroli," ujar dia.

Mantan Kapolda Maluku itu juga mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan di sekitar tempat tinggalnya, terutama penyebaran paham radikal. Apalagi pasca kejadian bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jawa Timur.

“Laporkan kepada kepolisian jika ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar kita. Dan yang pasti warga harus katakan tidak pada teroris,” ucap Muktiono. - TAUFIK

KORBES, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) tuai sorotan atas mangkraknya penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga membelit oknum pejabat tinggi di Kota Parepare.

Aktivis Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi, menegaskan, penanganan kasus dugaan TPPU pejabat Parepare terkesan mati suri. Bahkan,

menurut Wiwin ada kesan kalau penanganannya bakal disetop.

“Kasus ini hanya panas di awal saja. Padahal alat bukti serta fakta pelanggaran hukum terkuak jelas dalam kasus ini. Ada apa dengan Kejati Sulsel?” kata Wiwin pekan lalu.

Kejati seharusnya tegas dan mengedepankan penegakan supremasi hukum terhadap kasus ini. Bukan justru melempeng lantaran adanya

Pengaruh JK di Pilgub Sulsel ... Lanjutan Halaman 1 sial budaya, kalau JK terlibat langsung dalam kontestasi Pilgub Sulsel. Beliau akan tetap berpengaruh dan berada di kasta tertinggi elit politik Sulsel, tanpa harus terlibat di operasi-operasi Pilgub," jelas Luhur.

Direktur Lembaga Script Survei Indonesia, Yuhardin,

pernah merilis peta kekuatan keempat calon gubernur Sulsel tersebut. NH dinilai unggul di dapil 1 dan 2, meliputi Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian dapil 2 wilayah Sinjai, Bone, Maros, Bulukumba, Pangkep, Bar-

dugaan intevensi dari pihak tertentu.

“Kita meminta kepada Kejati selalu transparan dalam menangani perkara, utamanya soal kasus TPPU ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.

Pengusutan kasus ini banyak menyita perhatian masyarakat Sulsel. Apalagi, beredar kabar kalau penyelidikan dilakukan setelah tim Kejaksaan menemukan adan-

ya bukti transaksi tidak wajar bernilai miliaran rupiah, yang masuk ke dalam rekening oknum pejabat Pemkot Parepare.

Kasus dugaan TPPU yang membelit oknum pejabat tinggi di Parepare terkait adanya aliran dana PT AA dalam proses ganti rugi proyek perkebunan tanaman kakao warga di Mamuju Utara tahun 2004.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Sala-

huddin, mengaku belum mendapatkan informasi resmi, terkait penghentian kasus itu. Menurut dia kasus itu masih tetap jalan dan masih sementara berproses di Bagian Pidana Khusus.

“Baru saya dengar itu dik, kalau kasus itu dihentikan.

Karena sejauh ini belum ada info resminya saya dapat, kalau kasus itu dihentikan,” pungkasnya.

- TAUFIK

ru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare.

Selanjutnya, Agus AN mendominasi dapil 3, yakni Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang, dan Kota Palopo.

Serta sebagian wilayah dapil 2.

Untuk Ichsan YL juga memiliki basis kuat di dapil 1, khususnya Kabupaten

Gowa dan sebagian dapil 3.

Begitu pun Nurdin Abdullah, kekuatan massanya tersebar di wilayah dapil 1 khususnya Bantaeng dan sebagian daerah di dapil 2. "Tapi semuanya masih bisa berubah," ujar dia.

Adapun Manajer Riset Celebes Research Center (CRC), Andi Wahyudin, juga menilai persaingan di Pilgub Sulsel bakal sangat ketat. Tak ada perbedaan signifikan

soal elektabilitas para kandidat. Menurutnya, kepiawaian dalam menentukan pasangan akan menjadi faktor untuk memenangkan pertarungan.

"Jika merasa elektabilitasnya tinggi, maka kemungkinan mencari pasangan yang bisa menyokong secara finansial untuk lebih menguatkan basis dukungan," kata Wahyudin.

- TIM

SEPUTAR SULAWESI

EDISI I MEI 2017

Penolakan Pembangunan PLTA Seko Terus Disuarakan KORBES, PALOPO - Penolakan terhadap pembangunan PLTA Seko di Luwu Utara masih terus bergulir. Pada Minggu (21/05/2017), puluhan mahasiswa Kota palopo yang tergabung dalam aksi solidaritas peduli Seko, turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Aksi solidaritas ini digelar di perempatan jalan lampu merah Jl. Sultan Hasanuddin Kota palopo pada Minggu (21/05/2017).

Jendral Lapangan Arifin Zainuddin mengatakan bahwa aksi ini merupakan aksi solidaritas meminta Pemda Kabupaten Luwu Utara untuk menghentikan kriminalisasi dan pembangunan

PLTA Seko yang notabene meresahkan dan merugikan masyarakat seko.

"Kami sangat menyayangkan pihak pemerintah Lutra yang terus memaksakan pembangunan PLTA Seko yang hanya merugikan dan meresahkan masyarakat," tutur dia.

Arifin juga menyayangkan tindak kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tentara yang berjaga di areal pembangunan PLTA seko.

Pembangunan PLTA yang dilakukan oleh PT. Seko Power Prima sejak 2014 ini terus dilakukan karena pemerintah Lutra memberikan izin untuk

membangun penerangan di daerah Seko tersebut.

Naasnya masyarakat yang menolak adanya pembangun PLTA tersebut mendapatkan pengamanan dan tindak kekerasan dari aparat kepolisian dan tentara yang berjaga di area pembangunan PLTA Seko.

Dari data yang dihimpun, hingga saat ini sudah ada 14 orang di tahan sebagai tersangka di Polres Lutra, karena di anggap telah melakukan pelanggaran hukum selama proses penolakan yang di lakukan oleh masyarakat Seko.

Awalnya 13 orang yang tertangkap dengan dakwa

pengrusakan barang milik perusahaan PT. Seko Power Prima, kemudian 1 orang ditangkap lagi dengan tuduhan melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan.

Tidak sampai disitu, kriminalisasi juga terjadi kepada dua orang anak sekolah SMA yg berasal dari Seko Tengah yang dianggap menolak pembangunan PLTA, dipukuli di sekolahnya oleh salah satu tokoh masyarakat yang pro terhadap perusahaan.

Dan juga terhadap beberapa ibu-ibu yang mendirikan tenda di wilayah Poririang Seko Tengah yang bertepatan di salah satu lokasi pengeboran perusahaan juga men-

galami kekerasan oleh aparat keamanan di wilayah tersebut.

Aksi Solidaritas puluhan mahasiswa ini berasal dari gabungan Organda dan organisasi intra maupun ekstra kampus yakni: PMII Kota Palopo, LMND Kota Palopo, GERMAS Luwu Utara, GERMAPA Palopo, HIMALAYA, FISIP Unanda, HMM Unanda, dan HIMEPA Unanda.

Inti dari aksi yang dilakukan yakni mendukung segala upaya perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Seko Tengah dalam mempertahankan hak-hak atas ruang hidup mereka.

- A. ALAMSYAH

DPRD Palopo Curiga Pendapatan Parkir Diselewengkan KORBES, PALOPO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo mencurigai ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran yang dikelola Dinas Perhuhungan Kota Palopo.

Kecurigaan tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Palopo, Budirani Ratu saat ditemui di Ruang Komisi II DPRD Palopo, Senin (22/5/2017).

“Kita menduga ada kebocoran, hingga bulan Januari

2017 sampai bulan ini PAD parkir baru mencapai tujuh persen. Sementara target PAD parkir Kota Palopo mencapai Rp 300 juta, namun hingga saat ini baru terealisasi Rp 30 juta atau tujuh persennya saja,“ ujar Budirani heran.

Budirani menjelaskan, di Kota Palopo terdapat 37 titik lahan parkir. Bila dikalkulasi dengan pendapatan hanya Rp 30 juta, berarti penghasilan per titik hanya menghasilkan Rp 6.500 per harinya atau tiga motor saja per hari. "Ini tidak

masuk akal,“ katanya.

Atas kecurigaan tersebut, Komisi II DPRD Palopo meminta Wali Kota Palopo melakukan evaluasi kinerja terhadap Dinas Perhubungan Kota Palopo.

- A. ALAMSYAH

Nasdem Torut Target 7 Kursi DPRD dan 1 DPR KORBES, TORUT - Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang, resmi menjabat Ketua Partai NasDem Toraja Utara setelah dilantik oleh Ketua DPW Nasdem Sulsel, H Rusdi Masse, pada Senin (22/05/2017), di Lapangan Bakti Rantepao.

Yosia yang menggantikan Yunus Rante dilantik bersama dengan pengurus

DPD, DPC, DPRt dan Liga Mahasiswa Toraja Utara.

“Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem memberikan amanah kepada saya lewat DPW untuk menahkodai partai besutan pak Surya Paloh. Tanggung jawab ini merupakan amanah yang mutlak saya harus laksanakan dan mengibarkan

NasDem di Tanah laki pada’da Toraja Utara,” ujar Rinto di sela pelantikannya.

Setelah mendapatkan kepercayaan dari DPP, dia akan segera konsolidasi dengan semua jajaran pengurus Partai Nasdem di Toraja Utara. Dirinya akan mengundang semua jajaran pengurus mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Ka-

bupaten.

"Ini penting, sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri dengan strategi untuk menghadapi pilkada legislatif tahun 2019 mendatang," kata Yosia, yang juga menjabat wakil bupati Toraja Utara.

Yosia menargetkan kemenangan saat Pemilihan Legislatif nanti dengan per-

olehan sebanyak 7 kursi, dan satu kursi untuk dapil 3 Sulsel menuju DPR RI. Pemilu lalu Nasdem hanya mampu mendudukkan 5 kadernya di DPRD Toraja Utara.

Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulsel H.Rusdi Masse di depan massa mengatakan, pelantikan ini adalah yang terbaik

8

Syarief Patta Harap Didukung Gerindra KORBES, JENEPONTO - Muhammad Syarief Patta (MSP) semakin memperlihatkan keseriusannya untuk bertarung memperebutkan kursi Bupati Jeneponto di Pilkada 2018 mendatang.

Itu diperlihatkan Syarief saat mengembalikan formulir pendaftaran calon bupati ke Sekretariat DPC Partai Gerindra pada Minggu (21/5/2017).

Sekertaris Kabupaten Jeneponto didampingi sejumlah timnya saat mengembalikan formulir. Mereka diterima oleh Ketua Tim Desk Penjaringan Kabupaten Jeneponto, Amiruddin.

Syarief saat pengembalian formulir mengungkapkan kebanggaannya kepada Partai dan mewah. Partai Nasdem di Toraja Utara harus sejalan dan membantu pemerintahan yang berjalan.

"Nasdem harus melakukan perubahan, jadikan Toraja Utara menjadi kabupaten terbaik di Sulsel, dan NKRI harga mati buat Partai Nasdem," kata Rusdi.

Pergerakan Nasdem. lanjut Rusdi, harus terus terlihat, utamanya membantu pemerintah dalam menata Pariwisata ke depan dan pada umumnya untuk Kabupaten Toraja Utara menjadi kota pariwisata.

Turut hadir dalam pelantikan Ketua Nasdem Toraja

Gerindra yang menerima dan menyambutnya dengan baik. Dia pun berharap didukung Partai Gerindra. Terlebih partai besutan Prabowo Subianto ini punya pengaruh besar untuk mengusung bakal calon.

“Gerindra adalah partai besar, makanya saya berharap bisa mendapat dukungan penuh dari partai ini,” ujar MSP yang didampingi Andi Tahal Fasni.

MSP mengaku bakal all out dan berkomitmen penuh demi memenangkan Pilkada Jeneponto.

Dia pun meminta agar semua pendukung bisa solid dan bekerja untuk meraup dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat Jeneponto.

- NASIR TINGGI utara, Bapak Bupati Kalatiku Paembonan, Bupati Tana Toraja, Wakil Ketua DPRD Prov.Sulsel, Wakil Walikota Palopo, Bupati Luwu Utara, Wakil Bupati Luwu Timur, Ketua Partai Se Toraja dan beberapa undangan lainnya.

Herman Barrung Ketgam : Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel H. Rusdi Masse saat memberikan Pataka kepada ketua baru Partai Nasdem Toraja Utara Yosia Rinto Kadang, Senin (22/05/2017)di lapangan bakti Rantepao.

- HERMAN B

SEPUTAR SULAWESI

EDISI I MEI 2017

9

Potensi Luwu Dimasukkan ke Sistem Satu Peta KORBES, BELOPA - Potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu, terbilang cukup melimpah. Karena itu, dibutuhkan langkah konkret untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi itu agar mampu dikelola secara baik. Salah satunya, melalui kebijakan pemetaan potensi daerah.

Hal itu disikapi Bupati Luwu, Ir H Andi Mudzakkar, melalui pencanangan sistem Satu Peta potensi daerah di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Senin (22/5/17).

"Tugas saya pencanangan dan arahan. Untuk pencanangan saya nyatakan diluncurkan secara resmi. Terkait arahan, saya minta ada interkoneksi antar OPD guna mewujudkan langkah konkret ini," tutur Andi Mudzak-

kar.

Kondisi negara, sebutnya, memang belum ada interkoneksi di permasalahan data antar satu departemen dengan lainnya. Salah satu bukti kecil adalah data angka kemiskinan yang berbeda antarinstansi terkait.

Di bidang pertanahan juga banyaknya terjadi permasalahan karena tidak satunya data peta tentang pertanahan antarinstansi pemerintah daerah dengan istansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional.

"Program ini hanya sistem, tidak berfungsi baik tanpa partisipasi semua OPD. Jadi, Kepala Bappeda saya ingatkan bahwa program seperti ini bukan soal anggaran. Yang perlu diingat pula bahwa OPD juga wajib punya keterkaitan dengan instansi vertikal. Olehnya itu, harus saling berkoordinasi yang baik biar ada kesamaan data, guna mencegah munculnya konflik atau tumpang tindih kebijakan ke depan," imbau dia.

Bupati dua periode itu juga meminta kepada segenap OPD agar bijak dalam

Rumah Tunggu Kehamilan Sinjai Raih Award Top 99 Inovasi KORBES, SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai meraih penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan dalam inovasi rumah tunggu kehamilan, Sabtu (20/05/2017).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur, kepada Wakil Bupati Sinjai H. Andi Fajar Yanwar, di acara gelar pelayanan publik di ruang utama Gelo-

ra Joko Samudro Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Kesehatan yaitu perhatian terhadap ibu hamil dan proses persalinannya.

Ibu hamil serta proses persalinannya memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi.

Dinas Kesehatan membuat sebuah inovasi yang merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Kesehatan, yaitu dengan

membangun konsep Rumah Tunggu Kelahiran Bahari (RTKB) yang disediakan untuk ibu bersalin terutama ibu hamil dengan risiko tinggi.

Wakil Bupati Sinjai H. Fajar Yanwar sangat mengapresiasi pencapaian dalam hal inovasi di bidang kesehatan.

"Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah daerah setempat agar inova-

si yang sedang dikembangkan ini bisa lebih maksimal, dan jangan pernah berhenti untuk terus berinovasi terkhusus di bidang kesehatan," katanya.

A. Fajar juga sangat mengharapkan agar Pemkab Sinjai bisa lolos kembali di top 40 yang akan datang.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansah, para Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia.

- IRMAN BAGOSENG

Bupati Indah Ingatkan Warganya Tingkatkan Kewaspadaan

KORBES, LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, melaksanakan ibadah salat Tarawih pertamanya di Masjid Agung Syuhada Masamba, Jumat (27/5/2017).

Di hadapan jamaah yang memadati masjid, Bupati Indah menitipkan beberapa pesan penting. Di antaranya, meminta jamaah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Luwu Utara.

“Melalui momentum bulan suci Ramadan ini, saya berharap kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke wilayah kita. Kalau memang mencurigakan, segera kita laporkan guna menghindari hal-hal yang tidak kita ingink-

an,” ujar Indah mengingatkan.

Bupati yang baru saja pulih dari sakit akibat kecelakaan ini juga meminta kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, menjadi pribadi yang sabar, dan sadar, sehingga apa yang dijanjikan Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 183, yakni derajat taqwa, bisa diwujudkan.

“Mari kita laksanakan ibadah ini dengan khusyuk, sehingga mampu melatih kita menjadi orang yang sabar dan sadar karena ketaatan kita, sehingga janji Allah dalam surah Al Baqarah ayat 183, yaitu mencapai derajat taqwa, bisa kita wujudkan,” terang indah.

Terakhir Indah berharap agar senantiasa meramaikan masjid, bukan hanya di awal-awal Ramadan saja, tetapi juga bisa terpelihara keramaiannya sampai di akhir Ramadan, dan berlanjut di luar bulan suci Ramadan.

“Saya berharap malam pertama Ramadan ini ramainya harus kita jaga sampai akhir Ramadan, dan berlanjut sampai di luar bulan Ramadan,” pungkas Indah.

A. ALAMSYAH

melihat kondisi dan potensi ASN masing-masing. Jangan sudah dilatih, karena ada yang tidak cocok sehingga ikut dilepas ketika ada mutasi.

Muzakkar melihat masih ada kelemahan dalam beberapa hal. Contohnya, website milik pemda dan OPD yang terkesan bagai kerakap di atas batu. Hidup enggan, matipun tak sudi.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa data ini penting guna menarik minat investor masuk menanamkan investasinya ke daerah. Data ini juga harus dipublis agar bisa dibaca orang luar sehingga bisa tertarik masuk menanamkan investasinya.

Makanya, website OPD harus hidup," jelas Cakka sapaan akrabnya.

"Jadi, saya tekankan pula bahwa jika selama ini saya kadang tidak menyetujui sebuah usulan anggaran, buka saya tidak mau tapi karena tidak adanya kemajuan saya lihat selama ini. Saya ini sudah delapan tahun memimpin Kabupaten Luwu.

Semua yang terjadi di pemerintahan saya tahu. Cuma saya pura-pura bodoh," tandas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi menyebutkan bahwa pencanangan kebijakan satu peta Pemerintah Kabupaten Luwu ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional terkait program pemetaan dan perencanaan partisipatif.

"Hasilnya diharapkan tahun 2018 sudah memiliki Perda, karena sejauh ini sebatas Perbup. Juga diharapkan ada kerjasama dengan badan informasi geo parsial dan lembaga lainnya untuk mendukung program ini. Khususnya menyangkut dukungan anggaran," harap Rudi.

Anggota DPRD Kabupaten Luwu, Sul Arrahman dalam kesempatan yang sama menambahkan, dirinya selaku pribadi dan atas nama DPRD Kabupaten Luwu, sangat mendukung program tersebut.

"Yang pasti ke depan kita memang sangat butuh ini. Banyak memang persoalan tentang peta. Insya Allah ke depan kita sama-sama," kata Bakal Calon Bupati Luwu 2018-2023. - A. ALAMSYAH

250 Rumah di Toraja Utara Akan Dibedah KORBES, TORAJA UTARA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memberikan bantuan bedah rumah tahap kedua sebanyak 250 unit kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Bantuan bedah rumah itu tersebar di empat Kecamatan, yakni Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala 50 unit; Kelurahan Lembang Buntu Tallunglipu dan Kelurahan Tampo Kecamatan Tallunglipu masing-masing 50 unit ; Kelurahan Lembang Sesean Suloara Kecamatan Sesean 50 Unit rumah ; dan Kelurahan Pasang Kecamatan Denpina 50 unit.

Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan Ir. Edwar Limban mengatakan, adanya bantuan tahap dua ini karena tahap pertama telah selesai dan dianggap sukses serta sangat mendapatkan respon positif dari masyarakat Toraja Utara.

“Dengan adanya bantuan ini kita harapkan bisa meringankan beban masyarakat untuk membangun rumah tinggal yang layak huni dan diharapkan dapat berkelanjutan,” katanya.

Adanya bantuan bedah rumah ini, kata Edwar, merupakan perpanjangan dan penyebaran program nasional yang diterima pemerintah daerah untuk mengakomodasikan rumah layak huni bagi masyarakat Toraja Utara.

Pemkab Toraja Utara melalui Dinas Permukiman dan Pertanahan pun

langsung menjemput dan mensosialisasikan ke masyarakat.

“Bantuan program nasional yang diterima pemerintah daerah ini kita harapkan tidak menimbulkan aspek hukum yang merugikan pemerintah kabupaten dan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Kepala Bidang perumahan Distarkim Toraja Utara lewat PPTK, Alfianti Patanduk, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi yang ditindaklanjuti dengan pendataan sebanyak 380 unit rumah warga miskin dan tak layak huni.

“Setelah dilakukan verifikasi ulang, maka muncullah yang layak untuk mendapatkan bantuan BSPS sebanyak 250 unit rumah,” ucap Anti.

Menurutnya, pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tergantung dari kondisi rumah. Besarnya bantuan dari pemerintah pusat per satu unit rumah Rp 15 juta dalam bentuk barang yang dibutuhkan untuk dipakai sesuai kondisi kebutuhan masing-masing rumah yang akan dibedah.

Herman Barrung Ketgam : Tim BSPS Provensi Sulsel Kasim didampingi PPTK Alfianti Patanduk, saat melakukan sosialisasi akhir dan pemantapan di Kec. Tikala, Selasa (23/05/2017).

- HERMAN BARRUNG

LIPUTAN KHUSUS

EDISI I MEI 2017

10

MC Expo 2017 Bukti Makassar Kota Dunia

KORBES, MAKASSAR Makassar City Expo (MC Expo) 2017 secara resmi dibuka Ditjen Aplikasi Informatika (Aprika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Pantai Losari, Senin sore (22/5/2017). Pegelaran festival itu merupakan bukti Makassar sebagai kota dunia.

Terlihat tamu yang hadir dari petinggi berbagai negara luar negeri di antaranya, Konjen Australia Richard Mathew, Konjen Jepang, Konsulat Kehormatan Swiss, Konsulat Kehormatan Jerman, Kedubes Inggris, dan perwakilan Taiwan. Selain

itu Kasdam, Wakapolda, Mantan Wali Kota Makassar Malik B Masri juga terlihat dalam kegiatan tersebut.

“MC Expo merupakan pertanggungjawaban visual kerja-kerja saya dan wakil wali kota selama tiga tahun terakhir ini,” ucap Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.

Selama tiga tahun, Danny sapaan Ramdhan, mengatakan banyak hal yang telah dicapai. Namun menurutnya hal itu belumlah sempurna karena masih banyak persoalan yang mesti dibenahi ke depan.

Dari data BPS terungkap

beberapa kemajuan penting kota ini di bawah nahkoda Danny Pomanto dan wakilnya Syamsu Rizal MI. “Yang terpenting adalah pertumbuhan ekonomi Makassar pada saat pertama kami berdua dilantik posisi GDP Growth 7,11 persen an hari ini kita masuk pada 8 persen,” pungkasnya.

Dari sisi pendapatan saat pertama pasangan ini dilantik pendapatan masyarakat Makassar sekitar Rp.70 juta.

Saat ini berdasarkan BPS tahun 2016 tercatat pendapatan meningkat hingga sekitar Rp.86 juta atau $.6,800 per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dulunya hanya 75 namun saat ini telah meningkat ke angka 80,53, nilai ini termasuk tertinggi di Indonesia. “Begitu halnya pada tingkat kebahagiaan warga Makassar Alhamdulillah juga tertinggi di Indonesia. Indek kebahagiaan Indonesia sekitar 69 persen, kota- kota maju lainnya sekitar 70 persen, Makassar tembus diangka 75, 21 persen,” jelasnya lagi.

Dengan capaian itu, Danny mengatakan tidak akan berhenti sampai di situ saja, namun Ia bersama wakilnya mengaku akan terus beker-

ja memenuhi janji- janjinya kepada masyarakat, salah satunya membentuk pemerintahan yang transparan.

“Karenanya setiap tahun kita mengadakan pertanggungjawaban visual seperti ini, apa- apa inovasi yang sudah jalan, apa- apa uang negara yang sudah kita pakai,” bebernya.

Ia mencontohkan salah satu sistem pelayanan gratis telemedicine. Yakni pelayanan kesehatan gratis ke rumah selama 24 jam. Pelayanan ini menggunakan mobil karimun, dilengkapi peralatan canggih EKG dan USG yang siap melayani pasien di rumah- rumah.

Inovasi ini telah menjadi top 35 inovasi pelayanan publik nasional dan diperlombakan di PBB. Layanan ini disebut home care dottoro’ta dan dipamerkan di tempat itu.

Sebuah kehormatan, Makassar City Expo (MC Expo) ke 3 tahun 2017 ini dibuka oleh Ditjen Aplikasi Informatika (Aprika) Kementerian Kominfo RI Semuel Abrijani Pangerapan. Samuel yang lahir di kota Makassar 52 tahun yang lalu mengaku bangga dengan kemajuan serta apa yang dilihatnya pada kota kelahirannya itu saat ini.

Ia pun menganggap satu kehormatan besar dirinya

diberi panggung membuka acara expo 3, pertanggungjawaban visual pemerintahan wali kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dan wakilnya Syamsu Rizal MI. “Saya tadi jalan- jalan melihat di sini, prestasinya sangat baik sekali Pak Wali,” ucapnya disela pembukaan MC Expo 2017 di Pantai Losari Makassar, (22/5/2017).

Dalam kegiatan tersebut, berbagai inovasi yang ditelorkan setiap SKPD dan Perusda selama tiga tahun kepemimpinan wali kota Makassar Danny Pomanto dan Wakilnya Syamsu Rizal, ditampilkan secara visual, baik dengan menghadirkan langsung fisiknya maupun dengan foto- foto kegiatan inovasi yang dimaksud.

PD Parkir misalnya, menghadirkan motor tim reaksi cepat (TRC) Penataan dan Penertiban Parkir yang merespon secara cepat aduan masyarakat terkait perparkiran. Dinas Kesehatan dengan telemedicine, Home Care Dottoro’ta yang melayani warga yang sakit langsung ke rumah- rumah 24 jam secara gratis, dan banyak lagi program lainnya.

Home care sendiri telah menjadi top 35 inovasi pelayanan publik nasional. Dua inovasi lainnya juga telah berhasil masuk top 99 yakni Dongkel Dinas Perpustakaan

dan Longset Dinas Kesehatan.

Selain itu, ide Danny memperkenalkan ‘Sombere’ ikon yang disandarkan dengan smart city (Makassar sombere and smar city) juga tak luput dari pujian Menteri Samuel.

“Satu hal yang ingin saya pelajari, Sombere. Sombere itu menarik sekali Pak (Danny Pomanto) kalau perlu disebarkan ke seluruh Indonesia. Indonesia akan lebih damai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Danny dan Samuel hadir bersama pada pembukaan Indonesia Smart City Summit yang juga diselenggarakan di Makassar hari itu. Danny menjelaskan Pemerintah Kota Makassar memiliki model smart city yang sedikit berbeda. Karena menurut pandangan Danny jika hanya sebuah smart city tidak cukup membuat daerahnya bisa unggul.

Smart City adalah hardware yang membuat semua daerah sama. Akan tetapi di Makassar, Danny mengatakan juga membutuhkan heartware yang akan menjadi pembeda sehingga munculah istilah sombere and smart city.

“Sombere adalah great humble, great hospitality, and great beotherhood,” jelas Danny saat itu. (*)

Sekkot Makassar : MC Expo Bentuk Kekompakan Birokrasi KORBES, MAKASSAR — Makassar City Expo 2017 yang digelar di pelataran Anjungan Pantai losari, sebagai peringatan 3 tahun kepemimpinan Wali kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto dan Wakil Walikota, Syamsu Rizal (DIA), secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ibrahim Saleh, Rabu (24/5/2017).

Ibrahim Saleh mengatakan, terdapat 65 stand pada MC Expo kali ini yang menampilkan 102 inovasi, termasuk yang masuk dalam Top 99 Inovasi 2017

Di Dumay, MC Expo Tuai Ribuan Pujian KORBES, MAKASSAR - Makassar City Expo (MC Expo) 2017 yang merupakan laporan pertanggungjawaban visual pemerintah kota Makassar oleh Wali Kota Moh Ramdhan "Danny" Pomanto dan Wakilnya Syamsu Rizal berhasil menyengat perhatian masyarakat Indonesia.

Respon baik masyarakat Indonesia utamanya warga dunia maya (netizen) terlihat begitu tinggi. Melalui media sosial, mereka ramai- ramai memuji dan berkicau di akun twitter dengan Tagar Makassar City Expo 2017 (#makassarcityexpo2017).

Seperti pemilik akun Kurnia Ame-

lia, ia menulis jika keberhasilan yang dicapai Makassar karena pemimpinnya bekerja menggunakan hati, otak, serta otot. @kurniaameliaa: Kerjanya pakai hati, otak dan otot, makanya berhadil @DP_dannypomanto @humasmakassar #makassarcityexpo2017.

Begitu pun dengan pemilik akun Sally O. Fauzi yang juga menyampaikan kekagumannya yang merasa apa yang diperlihatkan di MC Expo tersebut adalah prestasi yang telah diukir melalui kepemimpinan wali kota Danny Pomanto. @sallyfauzi: Yg buat saya kagum?di bawah kepemimpinan pak @DP_dannypomanto berhasil

mengukir prestasi @humasmakassar #makassarcityexpo2017.

Pada pemilik akun Nurul Rahmah, pemilik IG bundasidqi yang menyebut banyaknya kontribusi signifikan dari jajaran Pemkot Makassar. @IG: bundasidqi: Tweeps, pantengin akun @ humasmakassar buanyak prestasi dan kontribusi signifikan dari jajaran pemkot #makassarcityexpo2017.

Ramainya perbincangan netizen membahas MC Expo 2017 tersebut mengalahkan perbincangan pada Rapimnas Golkar dan Jak Mania Berduka. (*)

oleh Kemen PAN-RB RI, yakni Lorong Sehat dan Dongeng Keliling (Dongkel) with mobile library.

“102 inovasi dari seluruh SKPD selama kepemimpinan Bapak Moh. Ramdhan Pomanto. Pengunjung MC Expo pun ternyata melampaui perkiraan,” jelas Ibrahim Saleh.

Ibrahim Saleh melanjutkan, berhasilnya kegiatan MC Expo 2017 merupakan bentuk kekompakan birokrasi di bawah kepemimpinan Danny Pomanto.

“Terima kasih kepada semua SKPD terkhusus Diskominfo yang telah menyukseskan penyelenggaran kegiatan ini,” ungkapnya.

Meski demikian, Ibrahim Saleh mengingatkan kepada SKPD bahwa kegiatan MC Expo ini bukan akhir dari segalanya, justru harus direfleksi sebagai bentuk intropeksi terhadap kinerja pemerintahan sehingga lebih baik ke depannya serta berkesinambungan. (*)

11 PENDIDIKAN Kompetisi Sains Madrasah Diikuti 324 Siswa Sulsel EDISI I MEI 2017

KORBES, MAKASSAR Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel diikuti sebanyak 324 orang pelajar dari 24 kabupaten/kota di Sulsel pada Rabu (24/05/2017), di MTsN Model 1 Makassar.

Kompetisi itu diperuntukkan untuk tingkat siswa/i Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, dan Ibtidaiyah dengan mata pelajaran seperti Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Geografi dan Ekonomi, yang kesemuanya digabungkan dengan materi Agama Islam.

Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil, Hj. Yuspiani, mengatakan tahun ini KSM dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia untuk menjamin tidak akan ada kecurangan dan manipulasi di

dalam proses seleksinya.

Kompetisi bertujuan melahirkan generasi muda yang punya jiwa kompetitif dan semangat berinovasi, serta memiliki motivasi untuk selalu menjadi yang terbaik.

"Akan tetapi kesemuanya tetap dibungkus dan dibingkai oleh karakter dan nilai keislaman, seperti kejujuran dan disiplin," ungkap Yuspiani.

Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Abdul Wahid Tahir, menuturkan bahwa yang ikut KSM ini adalah bibit unggul di Madrasah dan di Kementerian Agama. Diharapkan akan lahir juara terbaik yang akan mewakili Sulsel di ajang nasional nantinya di Yogyakarta.

"Untuk mendapat juara terbaik, harus dimulai dari seleksi yang terbaik juga,"

ucap Wahid.

Pengabungan materi lomba dengan Ilmu Agama Islam, menurut Wahid, dilakukan karena antara ilmu pengetahuan, sains dan agama tidak boleh dipisah, bahkan harus diintegrasikan karena tidak ada ilmu yang tidak disandarkan kepada nilai ketauhidan.

"Khususnya di Madrasah, semua Ilmu harus terintegrasikan dengan nilai nilai keagamaan dalam Islam khususnya Al-Quran," kata Wahid.

"Tahun ini kita mengharapkan KSM Sulsel harus bangkit untuk meraih juara di tingkat nasional. Caranya, penilaian harus objektif dan profesional. Karena kita mau madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah," tandas Wahid.

- RENDY

STIKes Mega Rezky Gandeng Perpustakaan Nasional RI

Ketua STIKes Mega Rezky Prof Rusli Ngatimin bersama kepala Perpusatakaan Nasional RI Drs Muhammad Syarif Bando MM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait akses referensi elektronik.

KORBES, MAKASSAR - Demi meningkatkan kualitas akademik, Sekolah Tinggi Ilmu Keseha-

tan (STIKes) Mega Rezky Makassar telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) den-

gan Perpustakaan Nasional Pusat RI. Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua STIKes Mega Rezky Prof dr Rusli Ngatimin dan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando.

MoU tersebut sebagai langkah mendapatkan dukungan perpustakaan nasional RI, memberikan akses pencarian referensi buku maupun jurnal elektronik untuk kelancaran akademik civitas akademika STIKes Mega Rezky.

Ketua STIKes Mega Rezky Prof dr Rusli Ngatimin mengatakan, penandatanganan MoU ini merupa-

kan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas akademik.

"Salah satunya dengan memperbanyak sumber referensi pembelajaran civitas akademika, baik berupa buku dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, jurnal bahkan e-journal," ungkap Rusli kepada KORAN CELEBES, Minggu (28/5).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando membawakan kuliah dengan topik “Peranan Perpustakaan PT sebagai pusat Riset dan Aktivitas Cultural di Era Teknologi Informasi,�.

Majdah Hidupkan Atmosfer Qur'ani di UIM KORBES, MAKASSAR - Dalam rangka menciptakan atmosfer Qur'ani di kampus, Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) Majdah Agus Arifin Nu'mang, secara resmi melaunching dan melantik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Alqur'an serta Pemuda Masjid Ash-Shahabah UIM, pada Rabu (24/5/2017) bertempat di Auditorium KH Muhyiddin Zain.

Istri Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, yang juga inisiator utama dari Gerakan Sulsel Mengaji dan Shalawat (G-SMS) itu pun melaunching gerakan G-SMS

dalam lingkup UIM. "Dengan visi mengqur'ankan masyarakat Sulsel dan memasyaratkatkan Alqur'an untuk unit lebih kecil, maka peru mengqur'ankan civitas akademika UIM," ucap Majdah. Dalam launching tersebut, Majdah juga melantik beberapa pejabat struktural UIM. Ketua Muslimat NU Sulsel itu berharap ke depan seluruh komponen harus bersama-sama membangun komitmen untuk pengembangan UIM menjadi lebih baik.

"Perlu kami sampaikan apa yang telah diraih hari ini, tak terlepas dari kepemi-

mpinan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali, Prof Iskandar Idy," ungkap Majdah.

Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar, Prof. Iskandar Idy dalam sambutannya mengutarakan apresiasinya terhadap Rektor UIM bersama seluruh civitas akademika UIM yang telah berupaya mengembangkan UIM. "Hari ini UIM maju, dulunya melangkah dengan satu langkah, saat ini UIM telah melangkah dengan lima langkah, tentunya tak terlepas dari peran seluruh civitas akademika UIM," tuturnya. (*)

EKONOMI & BISNIS Jumlah Usaha Non Pertanian Sulsel Capai 936.294 KORBES, MAKASSAR - Ekonomi di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Itu didasarkan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel.

Disebutkan bahwa jumlah usaha/perusahaan non pertanian yang ada di Sulsel sebanyak 936.294 usaha. Meningkat 24,62 persen pada SE 2006, atau naik dari 751,36 ribu menjadi 936.294.

Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, di acara Outlook Ekonomi Sul-

sel 2017-2018 di Grand Clarion Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Rabu (24/5/2017), menjelaskan, dari jumlah tersebut, 98,61 persen merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK). Sisanya 1,39 persen Usaha Menengah Besar (UMB).

"Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor terbanyak dengan presentasi 56,12 persen," kata Nursam.

Menurutnya, usaha yang paling minim di Sulsel adalah sektor pengadaan listrik, gas, uap,

Hasil Survei Ekonomi BPS Sulsel sebagai berikut: JUMLAH USAHA/PERUSAHAAN NON PERTANIAN 1. Perdagangan besar & eceran: 525.435 (56,12%) 2. Industri pengolahan: 133.395 (14,25%) 3. Penyediaan akomodasi & makan-minum: 92.459 (9,87%) 4. Pegangkutan & pergudangan: 63.810 (6,82%) 5. Informasi & komunikasi: 25.250 (2,70%) 6. Aktifitas jasa lain: 21.942 (2,34%) 7. Pendidikan: 20.439 (2,18%) 8. Konstruksi: 13.343 (1,43%) 9. Aktifitas penyewaan, agen perjalanan, dll: 10.862 (1,16%) 10. Usaha lain-lainnya: 29.359 (3,13%) Total: 936.294 usaha/perusahaan JUMLAH TENAGA KERJA DI SULSEL PER LAPANGAN USAHA 1. Perdagangan besar & eceran: 832.930 (39,13%) 2. Industri pengolahan: 323.989 (15,22%) 3. Penyediaan akomodasi & makan-minum1: 171.491 (8,05%) 4. Pengangkutan & pergudangan: 94.885 (4,45%) 5. Informasi & komunikasi: 49.649 (2,33%) 6. Konstruksi 121.573 (5,71%) 7. Pendidikan 252.307 (11.85%) 8. Aktiftas jasa lainnya: 46.188 (2,17%) 9. Aktiftas penyewaan, jasa perjalanan, dll: 34.812(1,63%) 10. Usaha lain-lainnya: 131.973 (6,20%) Total: 2.128.477 tenaga kerja.

dan udara dingin dengan presentase hanya 0,17 persen.

Khusus jumlah tenaga kerja Sulsel, lanjut Nursam, berkisar 2.128.477 orang. 85,53 persen atau 1.820.387 orang bekerja di UMK. Sedang untuk UMB ada sebesar 14,47 persen atau 308.090 pekerja.

Sebanyak 832.930 pekerja atau 39,13

persen bekerja di perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

"Kebanyakan tenaga kerja Sulsel bekerja di sektor tersebut," tutur Nursam.

Sedang di industri pengolahan sebesar 15,22 persen, pendidikan 11,85 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan

makan minum sebesar 8.06 persen, dan selebihnya sebesar 25,73 persen merupakan usaha lainnya.

Dari hasil survei BPS Sulsel, kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian pada 2016 menciptakan nilai tambah PDRB sebesar Rp 274,23 triliun dan sektor pertanian sebesar Rp 104,98 triliun.

- HAERIYAH

Dirjen Perbendaharaan Tahan Dana Desa 11 Kabupaten di Sulsel KORBES, MAKASSAR Lantaran tidak melengkapi persyaratan administrasi, sebanyak 11 kabupaten di Sulawesi Selatan harus menunggu pencairan dana DAK dan dana desa 2017 karena ditahan Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun ke 11 Kabupaten yang tertahan pencairan dana desannya di antaranya, Kabupaten Maros, Bone, Wajo, Jeneponto, Barru, Sidrap, Enrekang, Pinrang, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara.

Kepala Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Marni Misnur, mengatakan kabupaten tersebut belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggu-

naan dana desa tahun anggaran 2016 sehingga untuk dana 2017 belum bisa dicairkan.

“Kita tidak akan mencairkan dana desanya, kalau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa

sebelumnya belum disetorkan ke Dirjen Perbendaharaan,” ujar Marni Misnur

saat menggelar konferensi pers di kantornya, Rabu (24/5/2017) Menurut dia, permasalahan pertanggungjawaban penggunaan dana desa terjadi karena berbagai faktor seperti keterlambatan pene-

tapan APBD, adanya Pilkada, keterbatasan SDM di desa dan tenaga pendamping.

EDISI I MEI 2017

12

Ramadan, Angkasa Pura Logistik Tambah Tiga Armada KORBES, MAKASSAR - Untuk memaksimalkan pelayanan kepada penumpang selama bulan Ramadan, Angkasa Pura Logistik Sultan Hasanuddin International Airport Makassar (SHIAM) akan menambah tiga unit armada angkutan barang.

Kepala Cabang Angkasa Pura Logistik Makassar, Merpin Butarbutar, menjelaskan penambahan armada itu untuk menunjang pengelolaan bisnis Angkasa Pura Logistik yakni, regulated agent, terminal kargo, dan wrapping bagasi dan logistik.

"Sebanyak tiga unit mobil box digunakan untuk mengangkut barang dari regulated agent menuju terminal kargo,” ujar Merpin.

Pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memproses bagasi yang datang ke terminal kargo hingga menuju ke pesawat.

Khusus pengepakan barang atau wrapping, Merpin menjamin akan meningkatkan keamanan barang penumpang yang akan dimasukkan ke bagasi pesawat.

"Harapan kami dengan adanya peningkatan pelayanan ini, penumpang di SHIAM bisa merasa lebih nyaman dalam penerbangannya," tutur Merpin.

- HAERIYAH Olehnya itu, kepala daerah diharapkan dapat turun ke desa guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa sehingga mampu mengadministrasikan dana desa secara akuntabel.

“Kami hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menyalurkan dana desa langsung ke Rekening Kas Desa (RKD), asalkan memenuhi syarat peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, menyetor

laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik tahun sebelumnya,” tutupnya.

Diketahui jumlah pagu untuk Sulsel pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.820.518.000, dari jumlah tersebut, telah disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 410.800.228.049 atau 100 persen dari hasil yang diterima.

- RENDY

SENI & BUDAYA

EDISI I MEI 2017

13

INT

Kodam XIV Hasanuddin Diganjar Rekor Muri

Toraja Prioritas Pengembangan Sejarah Budaya Nasional KORBES, TORAJA Keunikan sejarah dan budaya di Toraja sudah terkenal di masyarakat luas hingga manca negara. Potensi tersebut sehingga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Toraja sebagai salah satu daerah dari 30 daerah yang ditetapkan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata sejarah dan budaya nasional.

Asisten Deputy Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Kementerian Pariwisata, Anna Suhardi, saat Bimbingan Teknis Pengelolalaan Atraksi Seni Budaya

Kementerian Pariwisata RI yang berlangsung di Hotel Misiliana-Rantepao mengatakan, bahwa Toraja menjadi prioritas pengembangan destinasi wisata sejarah dan

budaya nasional. “Yang menjadi kendala saat ini adalah kurangnya pengetahuan filosofi dari seni budaya daerah sehingga informasi yang disampaikan

sering tidak sesuai. Padahal Toraja ini masuk dalam urutan pertama dari 30 daerah pengembangan destinasi wisata sejarah budaya nasional,� ungkap Anna Suhardi.

Itu sebabnya, Anna mengingatkan, ke depan, semua stakeholder pariwisata harus mengetahui filosofi budaya Toraja dengan baik dan benar, sehingga bisa memberikan informasi yang valid kepada wisatawan.

Sementara itu, Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan kepada KORAN CELEBES mengatakan, bahwa di Toraja ada banyak destinasi baru disamping yang sudah dikenal belum terekspos dengan baik.

"Toraja ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan jadi wisata sejarah

KORBES, MAKASSAR Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin memecahkan rekor Muri setelah berhasil menanam pohon Lontara atau pohon Siwalan terbanyak dengan jumlah 20.048 batang pohon pada Rabu (24/5/2017).

Penanaman yang dilakukan dalam rangka HUT ke60 Kodam XIV Hasanuddin ini dilakukan secara serentak melibatkan seluruh satuan di tiga provinsi wilayah Kodam XIV Hasanuddin.

Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti, mengatakan pihaknya sengaja memilih pohon lontara demi mengangkat nilai budaya bangsa berdasarkan kearifan lokal di Sulawesi Selatan. Pohon lontara, kata dia, adalah sebuah simbol kejantanan masyarakat Bugis Makassar.

Agus menganalogikan lontara yang pohonnya tegak, keras, dan lurus, dan mampu tumbuh menjulang seperti halnya komitmen masyarakat Sulsel yang siap menghadapi rintangan apapun demi kokohnya kedaula-

tan NKRI. "Prajurit Kodam Hasanuddin harus bisa seperti pohon lontara yang bisa hidup di mana saja, baik di tempat basah maupun kering. Artinya prajurit Hasanuddin harus mampu dalam keadaan susah atau senang untuk membela kedaulatan," ujar Agus lagi.

Suami Bella Saphira ini menambahkan pohon lontara merupakan logo dari Kodam XIV Hasanuddin, sehingga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi prajuritnya.

"Setia hingga akhir, tak pernah mundur, dan sifat Sultan Hasanudddin, itulah wujud bagaimana prajurit Kodam berusaha menghadapi dinamika global yang luar biasa dan ingin memecah belah kita," tandas Agus.

Kodam XIV Hasanuddin sebelumnya (Selasa 23/05/2017) juga telah memecahkan rekor dunia pada kategori Karya Bhakti dengan peserta terbanyak mencapai 200 ribu orang.

- RENDI

dan budaya nasional. Sebab tempat-tempat wisata semakin bertambah, dan memang budaya masyarakat Toraja paling unik di dunia," jelasnya.

Kalatiku menambahkan, bahwa Toraja saat ini sangat ramai dikunjungi wisatawan nasional dan turis dari berbagai penjuru dunia. Apalagi, lanjut dia, dengan adanya destinasi wisata baru yakni Lolai yang dikenal dengan julukan "Negeri di atas Awan" semakin mengha-

rumkan nama Toraja.

"Toraja semakin ramai pak, apalagi ada Lolai negeri di atas awan yang menjadi magnet wisatawan datang berkunjung. Ibu kandung Pak Presiden Jokowi sudah pernah datang ke Lolai. Pak Wapres JK juga sudah pernah mengunjungi Lolai.

Sejumlah menteri dan pejabat pusat juga beberapa kali datang. Pak Gubernur Sulsel juga sudah berkunjung ke Lolai," pungkas Kalatiku.

- HERMAN

NASIONAL

EDISI I MEI 2017

14

Bom Kampung Melayu Ulah ISIS KORBES, JAKARTA - Aksi bom bunuh diri yang terjadi di kawasan terminal bus Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam (24/5/2017) ternyata ulah dari kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. ISIS melalui kantor beritanya, Amaq, mengklaim bahwa ledakan bom di Kampung Melayu adalah keberhasilan para prajuritnya.

"Pelaksana dari serangan terhadap polisi Indonesia di Jakarta adalah pejuang ISIS," tulis pernyataan ISIS melalui kantor berita ISIS, Amaq, yang dilansir Jumat pagi (26/5/2017).

Berdasarkan catatan pihak kepolisian, seluruh korban bom panci tersebut adalah 16 orang dengan lima meninggal dunia.

Dari angka itu, terdapat sembilan anggota kepolisian yang menjadi korban ledakan.

Lima anggota menjalani perawatan di RS Polri dan satu anggota lainnya dirawat di RS Premier Jatinegara. Sementara itu, tiga anggota lainnya meninggal dunia.

Sedangkan masyarakat sipil yang dirawat terdiri dari satu korban di RS Premier, dua orang di RSUD Budhi Asih, dan satu orang di RS Hermina.

Adapun, satu korban sipil telah dipindahkan dari RS Premier ke RS Polri.

Dua korban tewas lainnya diduga sebagai pelaku peledakan. Namun, kepastiannya akan didapat setelah polisi melakukan uji DNA. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul, mengatakan pihaknya memang sejak awal telah menduga aksi biadab itu dilakukan jaringan Jamaah Anshar Daulah (JAD) yang berafiliasi ke ISIS. "Terdapat banyak kesamaan dilihat dari komponen bahan pele-

daknya hampir sama dengan beberapa teror bom yang terjadi di Indonesia, juga dari pola serangan yang ditujukan kepada petugas kepolisian," ujar Kombes Martinus.

Kelompok JAD disebut kerap beroperasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Maluku. Para pimpinan dari masing-masing wilayah itu pernah beberapa kali

melakukan pertemuan, termasuk di Malang, Jawa Timur.

Amerika Serikat juga memasukkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ke dalam daftar organisasi teroris. (*)

KPK Tangkap Tangan Auditor BPK KORBES, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jum'at (26/5/2017). Ada tujuh orang yang ditangkap dua di antaranya adalah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedua pejabat tersebut yakni Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan penangkapan itu.

"Iya benar ada dan sekarang masih tahap pemeriksaan," tutur Agus.

Penangkapan tersebut diduga terkait dengan pemberian opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Achsanul Qasasi, anggota

BPK yang membawahi Auditorat Keuangan Negara II, membenarkan penangkapan terhadap dua pejabat BPK itu. “Iya, dua orang,” ujarnya.

Tapi Achsanul mengaku belum tahu persis detail kasus yang menjerat auditor BPK itu. Apalagi, ia belum sebulan memimpin Auditorat III. Sebelumnya, auditorat tersebut dipegang Eddy Mulyadi Soepardi. Yang jelas, menurut Achsanul, penangkapan oleh KPK itu terkait dengan audit di Kementerian Desa.

Manajer Riset Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, menilai ditangkapnya auditor BPK yang kemungkinan terkait status opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) membuktikan bahwa WTP bukanlah segalanya.

"Kalau benar terkait pemberian opini, maka WTP itu bukanlah cerminan sebuah lembaga itu bersih

atau tidak terkait adanya indikasi korupsi," kata dia.

Menurutnya, publik masih melihat opini WTP itu masih menjadi kebanggaan sebagai sebuah prestasi. Padahal status WTP itu belum menjadi jaminan bahwa lembaga dan instansi negara tersebut bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi.

WTP, kata Firdaus, hanya coretan tentang laporan keuangan di atas kertas. Oleh karena itu, kalau tahu cara penyajian sesuai standar pelaporan keuangan negara maka bisa saja WTP. Walaupun substansi dan pelaksanaan kegiatannya carut-marut dan penuh korupsi.

KPK bukan kali pertama menangkap auditor BPK. KPK juga pernah menangani kasus serupa di Bekasi yang juga terkait opini laporan keuangan WTP. (*)

MK Tolak Gugatan Bupati Gowa KORBES, JAKARTA - Gugatan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, soal uji materi Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Penolakan itu ditegaskan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat, dalam sidang putusan yang digelar di MK, Jakarta Pusat pada Selasa (23/5/2017). "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Arief.

MK dalam putusannya menyebtu BPJS merupakan sistem jaminan sosial yang telah mencakup kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kewajiban masyarakat ikut serta da-

lam program BPJS Kesehatan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Yang didalilkan pemohon tentang kepesertaan wajib BPJS tidak beralasan menurut hukum," ujar Arief.

Dalam gugatannya, Adnan Purichta beralasan bahwa ketentuan kewajiban setiap warga untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan membuat dirinya sebagai kepala daerah tidak bisa leluasa dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis yang sesuai kebutuhan warganya.

Padahal, pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

Hal itu diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 12 Ayat 1

huruf b, dan Pasal 298 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015.

Kuasa Hukum Pemda Gowa, Hendrayana, menyayangkan keputusan MK. Dia menilai MK sangat tergesa-gesa dalam memutuskan perkara tersebut. Alasannya pihak MK memutuskan sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara yang menghadirkan saksi ahli.

"MK tak pertimbangkan kemampuan daerah serta otonomi khusus yang dimiliki daerah. Padahal dalam materi sudah disampaikan kalau sudah punya program kesehatan gratis," tutur Hendrayana. (*)

DPRD Takalar Minta Saran BK DPR KORBES, JAKARTA - DPRD Takalar meminta masukan Badan Keahlian (BK) DPR RI terkait Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di di Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/5/2017).

Ketua Pansus tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Takalar, Ahmad, mengatakan pihaknya akan melakukan perubahan Tatib di lembaganya. "Selama ini masih terjadi pembahasan anggaran dan program sebuah lembaga di dua komisi yang berlainan di DPRD," kata Ahmad.

Kepala BK DPR RI, Jhonson Rajagukguk, menuturkan secara formil perubahan tatib itu dapat dilakukan karena ada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, atau ada kebutuhan dalam mekanisme

DPRD yang menghendaki perubahan.

Jhonson menilai kesulitan yang dialami oleh DPRD Takalar, ketika akan mengubah tatib pasangan kerja Komisi-komisi yang ada di DPRD. Sebab selama ini pasangan kerja komisi berdasarkan pembidangan, bukan berdasarkan instansi atau lembaga.

“Hal ini akan sangat menyulitkan, karena basis anggaran didasarkan pada instansi atau lembaga, bukan pada bidang kerja misalnya bidang kesejahteraan masyarakat atau bidang lainnya,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut Jhonson, satu instansi atau lembaga yang ada di pemerintahan Takalar bisa memiliki dua komisi yang menjadi mitra kerjanya.

“Di sini saya memberi masu-

kan agar memilih mitra komisi berdasarkan instansi atau lembaga saja. Mengingat basis anggaran di Pemda itu berdasarkan instansi. Bukan pada bidang kerja. Sehingga akan memudahkan ketika akan melakukan pembahasan anggaran di DPRD,” tambahnya.

Terkait hal itu, Jhonson mengatakan bahwa Komisi-komisi yang ada di DPR RI memilih mitra kerjanya berdasarkan instansi atau lembaganya, bukan kepada bidang kerja semata.

Namun jika kemudian komisi yang lain ingin mengundang instansi atau lembaga yang bukan merupakan mitra kerja komisinya tetap dimungkinkan. Tetapi terlebih dahulu harus melalui mekanisme ijin Komisi terkait yang menjadi mitra kerja instansi atau lembaga tersebut. (*)

RAGAM

EDISI I MEI 2017

15

Pembubaran HTI Demi Keutuhan NKRI KORBES, MAKASSAR – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan menggelar Halaqah/Dialog Publik bertajuk “Mengapa HTI Harus Dibubarkan?” di Gedung Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar pada Rabu (24/5/2017).

Dalam dialog tersebut, Ketua PW GP Ansor Sulsel, H Muhammad Tonang Cawidu, mengungkapkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selama ini Selama ini HTI menjual dakwah Islam tetapi di samping itu HTI mensosialisasikan ideologi Khilafah.

Konsep Khilafah, kata Tonang, akan menggangu dan sangat bertentangan Ideologi Pancasila, UUD dan Kebinekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa.

“Khususnya para ulama yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuan agamanya,” ujar dia.

Dalam diskusi hadir dari Kementerian Agama Sulsel, sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda perwakilan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel.

“Alasan kami mendukung pembubaran HTI sebenarnya karena ideologi yang dibawa adalahkhilafah, bukan soal dakwahnya, tapi aktifitas dan propaganda yang dilakukan dengan memakai topeng dakwah,” jelas Tonang.

Perwakilan dari Kemenag Sulsel H Rappe juga beranggapan bahwa HTI dalam praktek keagamaannya selama ini disusupi oleh kepentingan politik atau dimuati dengan mo-

tif-motif politik dalam gerakannya.

Rappe menilai pemerintah sebenarnya sangat terlambat dalam menyikapi hal ini, bila dilihat dari negara-negara lain. Karena menurut catatan ada 21 negara menolaknya, termasuk negara asalnya.

“Oleh karena itu kita membiarkan pemerintah melalui Menkopolhukam untuk mengamati sekaligus mempelajarinya dan diharapkan ada keputusan setelah ini,” tutur Rappe.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulsel, Prof Abd Rahim Yunus, yang juga hadir sebagai pemateri menuturkan, pilihan membubarkan HTI itu adalah pilihan yang tepat, karena kalau ditinjau secara filosofis, teologis dan yuridis sangat tepat untuk dib-

ubarkan.

Dia menjelaskan, secara yuridis negara kita adalah negara persatuan. Secara formal yunidis, kesepakatan politik itu harus dihormati dan merupakan sesuatu yang harus dipertahankan, apalagi ketika ada orang-orang yang mencoba menggerogotinya.

Di negara timur tengah itu, lanjut, Rahim, berkelahi baik antar suku, kelompok dan aliran-aliran keagamaan karena tidak memiliki pancasila, terutama karena tidak ada organisasi yang mendukung ideologi (Pancasila) itu.

Untungnya Indonesia memiliki NU untuk menjaga Pancasila.

“Konsep ke-Indonesiaan, ke-islaman kita adalah harus sama, tetapi jikalau mengusung konsep Khilafah maka kita meno-

lak karena tidak cocok dengan teologis dan Ideologi negara kita,” tegas Rahim.

Adapun para pengurus KNPI Sulsel yang hadir ikut mendukung keputusan pemerintah yang membubarkan HTI. Menteri Koordina-

tor Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan niat pemerintah membubarkan ormas HTI pada Senin, 8 Mei 2017, karena organisasi itu dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Selain itu, HTI dinilai tidak memiliki peran positif dalam pembangunan nasional serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

- HADI

Duo Yasin Limpo Incar Jabatan Wali Kota Makassar KORBES, MAKASSAR - Dua saudara kandung Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan sikap akan ikut bertarung dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018 mendatang.

Keduanya yakni, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo alias None dan Kepala PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo atau akrab disapa Nyanyang.

Keseriusan keduanya untuk maju terlihat dari lang-

kahnya mengambil formulir pendaftaran calon wali kota di sejumlah partai politik beberapa waktu lalu.

None menegaskan dirinya akan maju melalui jalur parpol karena tak ingin menyusahkan warga untuk mengumpul fotokopi KTP bila dia memilih menggunakan jalur independen.

"Saya pasti maju lewat parpol," kata None saat bertandang ke Markas Nas-

dem Sulsel, Jl Faizal, Makassar, dua pekan lalu.

None pun telah menyebut kriteria calon pendampingnya nanti adalah yang memiliki konsep melayani dan berintegritas. "Intinya konkret tidak? dia bisa melayani apa tidak. Terus integritasnya diukur. Pelayanannya bisa dirasakan atau tidak. Itu saja," ungkap None.

Dia menganalogikan

maju di pilwakot seperti salat. "Ada rakaat yang belum saya tuntaskan, masih ada rakaat dua, tiga dan empat. Harus saya sempurnakan salat itu," ujar None.

None pada Pilwakot 2013 sempat berpasangan dengan Busrah Abdullah. Hanya saja dia belum berhasil memenangkan pertandingan.

Adapun Nyanyang menyatakan akan maju karena adanya dorongan dari mas-

yarakat. “Sesuai dengan keingin a n masyarakat, tentunya saya juga berkehendak membangun dan memajukan Kota Makassar,” tegas Nyanyang.

Dia memastikan akan melakukan komunikasi ke tingkat elit untuk menyam-

paikan visinya meningkatkan Kota Makassar. "Ke depan harus lebih baik dari yang sekarang, itu dibutuhkan kesamaan visi dari orang yang mau bertarung dan parpol," katanya.

- HADI

POLITIK

EDISI I MEI 2017

16

foto pak syahrul

SYL Minta Anggaran Pilgub Direvisi KORBES, MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, meminta agar anggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 sebesar Rp 470 miliar yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel direvisi.

Syahrul menilai usulan KPU Sulsel terlalu besar sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang untuk menentukan besaran dana yang akan digunakan membiayai acara 5 tahunan itu.

"Saya kira nilai itu terlalu besar buat pemerintah. Jadi memang harus direvisi dan itu menjadi tugas DPRD Sulsel," ujar mantan Bupati Gowa ini.

KPU Sulsel mengusulkan anggaran tersebut pada 16 Mei 2017. Nilai Rp 470 miliar itu dikelompokkan menjadi

tiga pengeluaran, yakni pertama, honorarium mencapai Rp 151 miliar, masing-masing honor untuk kelompok kerja pemilihan mencapai Rp 26.986.500.000 dan honor untuk penyelenggara pemilihan Rp 124.406.100.000.

Kedua, tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada sebesar Rp 270 miliar. Anggaran itu merupakan akumulasi dari tahapan penyusunan produk-produk hukum, sosialisasi, perjalanan dinas, rapat kerja hingga evaluasi dan pelaporan.

Ketiga, perencanaan anggaran operasional dan administrasi perkantoran mencapai Rp 48 Miliar. Kebutuhannya untuk pemeliharaan kantor dan inventaris serta kendaraan roda empat dan dua hingga pengelolaan logistik Pilkada.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal La-

tif, menjelaskan alokasi honorarium itu untuk kelompok kerja yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Terdata ada 307 kecamatan, 3.047 Desa, dan 17.309 tempat pemungutan suara. Untuk jumlah badan adhoc mencapai 198.035 orang.

Menurut Iqbal, besarnya anggaran Pilgub kali karena regulasi yang ada berbeda dengan sistem pemilihan yang lalu. Selain itu kampanye dan debat kandidat ditanggung KPU. Asumsi lainnya, diprediksi akan ada tujuh pasangan calon. Empat pasangan dari usungan partai politik pemilik kursi di DPRD, sedangkan tiga lainnya dari jalur perseorangan atau independen.

“Kami harap anggaran ini bisa dipenuhi,” ujar Iqbal.

- HAERIYAH

Faisal Sapada Siap Tumbangkan Petahana Parepare KORBES, PAREPARE Wakil Wali Kota Parepare, Achmad Faisal Andi Sapada (FAS), semakin menguatkan basis massanya demi menumbangkan petahana Taufan Pawe dalam Pemilihan Wali Kota Parepare 2018 mendatang.

Setelah dilantik sebagai Ketua Nasdem Parepare oleh Ketua DPW Nas-

dem Sulsel, Rusdi Masse, pada Sabtu (20/5/2017), FAS beserta pengurusnya langsung bergerak ke masyarakat untuk meraup dukungan.

"Kita ingin melihat Parepare ini lebih baik lagi," ujar Faisal tak lama setelah dilantik di Lapangan milik Rusdi Masse di batas kota Parepare-Barru.

Bendahara DPD Nasdem Parepare H Karlos Husain, mengungkapkan meski survei Taufan saat ini masih teratas, namun partai yang dipimpin Faisal Andi Sapada tak gentar, bahkan semakin termotivasi untuk mengalahkan Taufan di Pilwali nanti.

“Nasdem saat ini mempersiapkan diri menga-

lahkan petahana, pengurus baru Partai Nasdem Parepare sudah siap,” ujar Karlos yang juga pemilik D’Carlos Cafe & Resto ini.

Karlos mengaku Nasdem sudah membangun koalisi dengan sejumlah pimpinan parpol untuk menghadang laju Taufan. Mereka di antaranya, Rahmat Syamsu Alam, Taqyuddin Djabbar,

Yasser Latief, dan H Tasming Hamid.

Langkah FAS juga akan dibackup penuh oleh Nasdem Sulsel yang dikomandoi Bupati Sidrap Rusdi Masse. Hal itu ditegaskan Rusdi seusai melantik FAS. "Hilangkan penindasan dan penzaliman di Kota Parepare," tegas dia.

- BENNY

Dua Kader PKB Disiapkan di Pilkada Jeneponto KORBES, MAKASSAR – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, termasuk di Pilkada kabupaten Jeneponto, partai berlogo bintang sembilan ini menyiapkan dua kader.

Pengurus PKB Sulsel, Nuraeni S Bakrie mengatakan, saat ini partainya tengah melakukan pendalaman terhadap kader untuk maju pada perhelatan politik lima tahunan itu.

Selain Jeneponto, daerah lain yang menggelar Pilkada beberapa diantaranya punya potensi untuk mengusung kader sendiri, yakni, Bantaeng, Sinjai, Jeneponto, Wajo, Pinrang, Palopo serta beberapa daerah.

“Penentuan siapa yang akan diusung oleh partai itu melalui mekanisme dan pedoman partai,” kata

Eni S Bakrie di Kantor DPW PKB Sulsel, Makassar, Kamis (25/5/2017).

Untuk memastikan hal tersebut, partainya juga tetap akan mengedepankan aspirasi dari rakyat dan kader-kader di daerah. “Kita akan lihat sejauh apa aspirasi kader di daerah dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Meninggung dua nama untuk Pilkada Jeneponto, Eni sapaan akrabnya, menyampaikan PKB yang mengatrol 3 kursi DPRD Jeneponto tersebut, telah menyiapkan Ketua PKB Jeneponto, Andi Mappatunru dan Wakil Ketua DPW PKB Sulsel, Insaad Ibrahim “Karaeng Situju (Andi Mappatunru) dan Karaeng Lontang (Isnaad Ibrahim) kami siapkan dan partai tawarkan kepada masyarakat untuk dipilih dan mengendarai PKB nantinya,” pungkas Eni.