Koran KPK November 2018

1

Edisi November - Desember Tahun 2018

Awaluddin, SE Bersama Rakyat Mendorong Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Majukan Potensi Sinjai Tengah – Sinjai Barat Hal 12

Edisi November - Desember 2018

SOROTAN.

Korupsi Dan Gratifikasi Di Balik Add’

Catatan Tertinggal Pasca Gempa di Sulteng :

Gratifikasi Dan Penuntasannya Editor : Helmy Efendy

SULAWESI TENGAH TERANCAM LIKUEFAKSI

Editor : Sirman, S.Sos

Bantuan Belum Merata, Esek-Esek Masih Berlangsung Editor : Maman Ar.Mattalioe

Korupsi, gratifikasi, dan suap – ternyata tak pernah bisa tuntas, meski telah dilakukan berbagai upaya dan langkah. Baik bersifat pencegahan maupun penindakan hukum oleh penegak hukum.

Penindakan hukum dengan memenjarakan kepala daerah dan legislator karena keterlibatan tindak pidana penyelewengan dan korupsi APBD / APBN, tidak menjadikan jera bagi kepala desa, untuk dijadikan renungan dan pembelajaran agar para kepala desa dan perangkatnya tidak mengikuti jejak para koruptor tersebut.

Saat ini publik banyak menyoroti kekayaan para kepala desa dan perangkatnya yang jika ditilik secara seksama, jelas tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan yang diterimanya pada setiap bulan / tri wulannya.

Sementara harta yang digenggamannya meski belum satu periode masa jabatannya, sudah terkesan “ mewah “. Terlebih jika sudah memasuk dua periode.

Dalam hal ini, aparat hukum setidaknya dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kepala desa dan perangkatnya atas pengelolaan anggaran dana desa dan dana

Lanjut ke Hal. 11

B

antuan untuk korban gempa dan tsunami di Donggaka – Sigi – dan Palu, Sulawesi Tengah belum merata. Tercatat, masih banyak titik pengunsian yang belum mendapatkan bantuan makanan dan minuman. Kondisi terparah di alami warga yang bermukim di perbatasan Palu – Donggala

dan Palu – Sigi. Sementara fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat beban getaran gempa ( Likuefaksi ) bakal terus mengancam Sulteng.Di lain pihak, prostitusi atau esek-esek masih saja berlangsung di sela kesibukan evaluasi korban gempa dan tsunami.

Palu, KpK.

Terkait keluhan belum mer-

Pengantar Kata.

Sebagaimana diketahui bahwa, APB Desa sebagai dokumen penting yang memuat seluruh penganggaran mulai dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu periode. Tapi apakah karena dinilai dokumen rahasia, hingga tiga elemen seperti masyarakat desa termasuk lembaga keswadayaan dan media pers tidak boleh tahu apa isi di dalamnya ?.

Padahal , ketiga elemen tersebut berhak tahu dan mendapat informasi terkait dokumen tersebut, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pada Pasal 72 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa, masyarakat publik berhak mendapatkan 5 (lima ) jenis informasi yang tertuang dalam laporan kepala desa ; 1.

Laporan Realisasi APBDesa.

2.

Laporan Realisasi Kegiatan.

3.

Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.

4.

Sisa anggaran dan 5.

Alamat pengaduan.

Kenyataan selama ini, Pemerintah Desa belum melakukan kelima jenis informasi untuk masyarakatnya.Mengingat Pemerintah Desa menganggap

atanya bantuan, Kapendam Kodam XIII/Merdeka, Kolonel Inf.Muh.Thohir berjanji, dapur umum segera dibangun dan akan membaginya menjadi tiga kawasan. Logistik akan disebar ke Sigi, Donggala dan Palu. Masing-masing ada Posko.

Soal banyaknya warga tak kebagian makanan

Lanjut ke Hal. 11

Lanjut ke Hal. 11

Kasus Pembebasan Lahan Underpass, Dipertanyakan Editor : Maman Ar.Mattalioe

Pasca Pelantikan Sebagai Bupati / Wakil Bupati Sinjai :

Program 100 Hari Kerja Pemerintahan A. Seto Dan A.kartini Dinanti Terwujud A.Seto Ghadista Asapa dan A.Kartini Ottong, usai dilantik sebagai Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai oleh Gubernur Sulsel, HM.Nurdin Abdullah bersama 3 pasangan bupati / wakil bupati lainnya, Rabu (26/9) lalu di Baruga Andi Pangeran Pettarani Unhas, Makassar.

Pasca pelantikannya, keduanya melakukan jumpa pers di kediamannya di Jalan Nikel Makassar. Dalam jumpa persnya itu, A.Seto menguraikan rencana program 100 hari kerjanya dalam menjalankan pemerintahannya dengan memfojuskan 3 program

prioritas yakni, pelayanan publik, penataan tata kelola pemerinbtahan, dan pembangunan infrastruktur.

A.Seto menjelaskan, untuk program pelayanan publik, akan memprioritaskan memberikan kemudahan terkait perizinan bagi nelayan yang akan berlayar dengan membuat gerai pengurusan izin di Sinjai serta gerai pengurusan terpadu Dinas Sosial, Jasa rajarja dan Disdiukcapil.

Begitu pula, lanjutnya, di bidang kesehatan akan dilakukan layanan antar jemput pasien ke rumah sakit,

Lanjut ke Hal. 11

Salah bayar, sengaja atau tidak sengaja, merupakan pemicu menyeruaknya kasus pembebasan lahan simpang lima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ( Sulhas ), Makassar.Meski kasus itu dalam penyelidikan pihak Kejati Sulselbar, namun terkesan lamban dalam proses penyidikannya.

Makassar, KpK. Proyek pembebasan lahan dan pembangunan Underpass Simpang Lima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yang dipicu dugaan adanya salah bayar sebear Rp3 miliar, sehingga meninbulkan kerugian nega-

ra, sejak tahun 2017 lalu telah dilidik pihak Kejati Sulselbar.

Pernyataan Kejati Sulselbar Tarmizi kepada media pers, penyidik telah berupaya merampungkan penyelidikan kasus tersebut dengan menghimpun data kuat agar bukti lebih mak-

simal. Sehingga dengan mudah akan menetapkan tersangka.

Sementara Kasi Penyidikan Kejati Sulselbar, Siti Nurhidayah menegaskan kalau pihaknya telah mengantongi beberapa nama yang dianggap bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

Meski dia belum bisa mengungkapkan nama-nama yang bakal dijadikan tersangka di balik proyek yang dianggarkan dari APBN dari Kementrian Pekerjaan Umum melalui Balai Jalan Metropolitan

Lanjut ke Hal. 11

Diduga Uang Parkir Banyak Yang Dikorup Makassar, KpK. Kesemrawutan Kota Makassar salah satu penyebabnya, karena sistem pengelolaan perparkiran yang tidak tertata dan tidak terpolakan secara sistimatik. Tingkat kebocoran pendapatan hasil perparkiran yang ditangani PD Parkir Makassar Raya, diduga dikorup. Hal ini yang patut diberi

warning kepada Dirut PD Parkir Makassar Raya Satriani Ulfa Mungkasa, yang baru saja dilantik 21/9 lalu oleh Walikota Makassar, Moh.Ramdhan Dany Pomanto.

Sumber KpK yang dihimpun menyebutkan, sebelum Ulfa menjabat sebagai Dirut

Lanjut ke Hal. 11

METRO Makassar

2

Seleksi Penerimaan Cpns, Harus Bersesuaian Akreditasi Kampus Makassar, KpK. Proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri ( CPNS ) yang dibuka oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB), telah berlangsung dan tinggal menunggu ujian pelaksanaan oktober 2018 ini.

Data yang dihimpun KpK menyebutkan, dari sekian ribu calon peserta seleksi, terdapat pula alumni dari berbagai kampus, namun alumni tempat semasa kuliahnya masih banyak belum terakreditasi. Sehingga dinyatakan tidak boleh mendaftar seleksi CPNS melalui situs / sscn.bkn.go.id.

Kabid Pengangkatan CPNS dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Kantor Regional IV Makassar, Ahmad Syaukani membenarkan jika syarat akreditasi kampus sebagai syarat utama sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 36/2018.

Hal ini dikhuskan untuk formasi umum, dimana hanya alumni dari kampus dan program studi yang terakditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) saat kelulusan yang bisa mendaftar.

Menyinggung soal terjadinya polemik terhadap Permenpan-RB itu, menurut Ahmad Syaukani, terhadap keluhan masyarakat tersebut, telah kami

pertemuan sebelumnya bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka sinergisitas program, beberapa waktu lalu berjanji akan membantu menyosialisasikan pentingnya tenaga kerja menjadi peserta BPJS setiap melakukan kunjungan ke daerah.

TEKOR. Sementara itu terpisah, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartamal, I Made Puja Yasa menmbeberkan jika BPJS Kesehatan justru mengalami ketekoran sebesar

Dishub Sulsel, Diminta Tuntaskan Kemacetan Di Wilayah Mamminasata Ternyata Dinas Perhubungan ( Dishub ) Provinsi Sulsel belum punya konsep untuk menuntaskan masalah kemacetan lalu lintas di Wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar ( Mamminasata ).

membawanya pada Rakor Penerimaan CPNS dan panitia pusat. “ Kami tetap berupaya agar ada kebijaksaan, tetap membolehkan semua lulusan perguruan tinggi yang terakditasi, meski lulus

sebelum penetapan akreditasi kampusnya,” tandasnya seraya menambahkan, apalagi keluhan seperti ini bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan tetatpi menasional. ( AGUS SALIM / KPK ).

Peserta BPJS Tenaga Kerja, Minim BPJS Kesehatan Tekor Rp1,6 Triliun Makassar, KpK. Angkatan kerja di Sulawesi Selatan yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan baru 3.598.663jiwa, tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di Sulsel yang tercatat sebanyak 675.688 jiwa.

Hal tersebut dikemukakan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan kepada sejumlah media, belum lama ini. Menurut dia, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran klaim dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta, masih didominasi Makassar dengan pembayaran Rp114 miliar, disusul Palopo Rp25 miliar dan paling sedikit Selayar Rp248 juta dan Soppeng Rp814 juta.

Syafri berharap kepada Gubernur Sulsel untuk turut mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan jika melakukan kunjungan ke daerah-daerah, agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa meningkat.

Sementara Gubernur Sulsel, HM.Nurdin Abdullah dalam

Edisi November - Desember Tahun 2018

Rp1,6 triliun. Sementara premi yang tertagih hanya Rp997 miliar.

Dengan ketekoran seperti itu, kata I Made Puja Yasa, pihaknya kewalahan membayar klaim yang diajukan rumah sakit di Sulsel, dimana hingga per Agustus 2018 klaim yang harus dibayar ke rumah sakit mencapai Rp2,6 triliun.

Untuk mengantisipasi masalah itu, lanjut I Made, pemerintah akan menanggulangi salah satunya dari cukai rokok dimana ada anggarannya

yang masuk sebesar Rp4 triliun untuk menutupi sementara defisit yang melanda BPJS Kesehatan ini.

Menyinggung soal tunggakan klaim khusus di Sulsel, menurut I Made, total utang BPJS Kesehatan di rumah sakit mencapai Rp2,6 triliun. Sementara pendapatan hanya kurang lebih Rp1 triliun.

Di lain pihak, Direktur RSUD Labuang Baji, Andi Mappatoba yang dikonfirmasi terkait soal pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke RSUD Labuang Baji menjelaskan, selama ini pihaknya telah membantu BPJS Kesehatan, dengan menerapkan beberapa aturan di internal rumah sakit sebagai langkah efesiensi.

Salah satu yang ditempuh, lanjut Andi Mappatoba, membatasi penulisan resep dokter yang hanya dijatah tiga jenis obat. Tidak seenaknya lagi dokter menulis resep obat, agar tidak menjadi beban bagi rumah sakit.

Makassar, KpK. Sesuai dengan data yang dibeberkan Dishub Sulsel menyebutkan, terdapat 97 titik kemacetan khusus di Makassar, meski diakui telah dipetakan yang difokuskan kepada kapasitas ruas jalan, poarkir hingga U-tum yang selama ini menjadi persoalan utamanya.

Kepala Dishub Sulsel, Muh.Ilyasw Iskandar mengaku telah melakukan rapat kordinasi dengan instansi terkait untuk membahas masalah tersebut. Kamacetan di Makassar butuh penanganan cepat dan melibatkan semua pihak.

Menurutnya, salah satu penyebab kemacetan terjadi akibat hambatan samping yaitu penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir dan pedagang kaki lima.

Sementara Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol.Agus Wijayanto mengatakan, kemacetan juga disebakan karena banyaknya truk-truk yang tidaj tertib dan melakukan pelanggaran. Sehingga bagi truk yang tidak

tertib dan melanggar aturan akan ditindak tegas kalau perlu dilakukan pengandaan kendaraan.

Hasil pemantauan Kpk menyebutkan, khusus di Makassar beberapa titik yang dianggap rawan kemacetan seperti di Jl.Hertasning – Aroepala yang kemacetannya hingga 5 kilometer, dimana terdapat 11 U-turn yang perlu dikaji untuk dikurangi.

Selain itu, kemacetan juga terlihat di sepanjang Jalan Jendral Sudirman dan Ratulangi dan di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan dan kawasan Panakkukang.

Masalah kemacetan di Mamminasata, Dishub Sulsel mengaku jika belum punya konsep untuk menuntaskan masalah lalulintas di Wilayah Mamminasata.

(SYAM.L/KPK).

(AMBOL/KPK).

Wali Kota Ambon Bersama 80 Pejabat Kota Ambon Kunjungi Kota Makassar Makassar KPK Wali Kota Ambon bersama 80 Pejabat kembal kunjungi Kota Makassar. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai hal terkait perkembangan program inovasi Pemerintah Kota Makassar.

Kunjungan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, bersama 80 pejabat Kota Ambon yang terdiri dari Wali Kota Ambon sendiri, Sekkot Ambon, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Ambon, 9 Ketua

Fraksi DPRD Kota Ambon, Semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon, serta seluruh Camat dan Lurah.Diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Danny Pomanto, di Ruang Sipakalebbi Senin lalau.

Wali Kota Ambon Richard mengatakan. “Sengaja memboyong semua perangkat Pemkot Ambon, agar bisa termotivasi dan lebih mendalami lagi konsep Sombere dan Smart

City, serta berbagai program inovasi Makassar,”katanya.

“Ambon Kota sedang-sedang saja, terletak di ujung timur Indonesia. “Kami kesini karena melhat apa yang dikerjakan pak Danny, lewat tangan dinginnya mampu mengubah Kota Makassar,menjadi maju seperti ini. Ini juga untuk kepentingan Kota Ambon semdiri, “puji Richard.

Pihaknya sangat ingin menerapkan konsep Smart City melalui bagaimana pengelo-

laan sampah, kekompakan ASN Kota Makassar dengan semua lapisan masyarakat serta perencanaan yang tertata rapi.

Lanjut Richard, “Kita berbicara soal masa depan Kota saya, harus berbicara jujur.

Harus kita belajar banyak dari Kota Makassar, karena sudah teruji. Semua sector kita akan pelajari, nanti para SKPD dan DPRD, akan tindaklanjuti apa-apa yang cocok untuk kita aplikasikan di Kota Ambon,

katanya, ia juga akan mempelajari bagaimana system reklamsi Kota Makassar berjalan dengan baik.

Usai penerimaan di ruang Sipakalebbi, Danny, mengajak Richard, meninjau berbagai aktivitas Kota Makassar, melalui CCTV War Room Makassar. Ditempat ini Danny menunjukkan suasana relokasi pedagang pasar Sentral, aktivitas di Bank Sampah Pusat, lokasi Kanrerong Karebosi.

“Intinya kita ingin saling

PIMPINAN PERUSAHAAN : Andi Baso Ambaralla PIMPINAN UMUM : Helmy Efendi Pemimpin Umum/Redaksi : Drs. Andi Nurzaman Razaq, S.Kom Penasehat Hukum : Andi Nur Jaya SH, Azrijal SH, Syarif Nisar SH, Abdul Azis Pangeran SH MH Dewan Pembina : Andi Bau Attas SH, Andi Nurjaya, SH Manager Sirkulasi & Pengembangan : Afdal Manager Iklan & Keuangan : Helmy Sekertaris : Nina Sarojini Kordinator Liputan : Suhapid Jafar SH Redaktur : Syamsuddin, SL Redaktur Pelaksana : Husni Efendi, Korwil Sudirman Ima Staf Redaksi : Sakram Said, Agus Salim, Gunawan Sewan, Sudirman, Baharuddin, Buyung Pagarra, Ocep, Karaeng Lolo, Syahril Desain & Layout : Nur Mukhtadir BIRO DAERAH Biro Makassar - Maros - Gowa : Helmy Efendi Pangkep - Barru - Parepare : Bahar, SH Takalar : Wahid Rani Jeneponto : Arifuddin Gassing Bantaeng : Baharuddin Bulukumba - Selayar : Bau Te'ne(KA), Zainal Abidin, SPd Sinjai : Sirman S.Sos Enrekang : Sudirman Palopo : Bahtiar S(KA), Andi Jamaluddin Luwu Utara : Rahman Sambe(KA), Yuli, H. Iskandar Luwu Timur : Anwar Lasno Luwu Selatan : Ibrahim, SPd.I Soppeng - Sidrap : A, Matalatta SH Wajo - Bone : Ishak Ismail PENERBIT : PT AURA MAHARANI MEDIA SK Menteri Hukum dan HAM RI NOMOR AHU.0007602.AH.01.02 TAHUN 2018 ALAMAT REDAKSI : Jl. Rappocini Raya No. 115 C, Makassar NO. TELP : 085399004967 / 08124235993 EMAIL REDAKSI : koranpengawaskorupsi@gmail.com SIRKULASI & PROMOSI : 085226600075. No Rekening : BANK SULSEL. Rek: 130.003-32317.4 a.n PT AURA MAHARANI MEDIA / 1520016305175 Bank Mandiri ( a.n Helmy Effendy) PERCETAKAN : CV. RAJAMAWELLANG MAKASSAR (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

menguatkan. Kita sama-sama berada di Timur Indonesia, jadi kalau Makassar kuat, Ambon juga harus kuat. Dan saya membuka diri dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Pemkot Ambon, “jelas Danny Pomanto.

Usai meninjau War Room, para rombongan diarahkan menikmati makan siang khas Kota Makassar yang dilanjutkan dengan peninjauan Reklamasi di CPI. (*)

TARIF PENAWARAN / IKLAN TARIF PARIWARA / ADVERTORIAL : 1/2 Hal Hitam Putih Rp 1.500.000,1 Hal Hitam Putih Rp 3.000.000,1/2 Hal Warna Rp 2.000.000,1 Hal Warna Rp 5.000.000,TARIF IKLAN / IKLAN UMUM : 1/2 Hal Hitam Putih Rp 1.000.000,1 Hal Hitam Putih Rp 1.500.000,1 Hal Full Warna Rp 3.000.000,1 Kolom Rp 250.000,IKLAN DUKA CITA - BERDAMAI

Edisi November - Desember Tahun 2018

Hukum & Kriminal

Calo Tipu Calon Polisi Ratusan Juta Sidrap, KpK. Aksi penipuan di balik perekrutan calon Bintara Polri 2017 lalu, terulang lagi di Kabupaten Sidrap. Kali ini korbannya bernama Saharuddin, warga Kecamatan Baranti, Sidrap, dimana salah seorang anaknya ingin masuk menjadi anggota polisi. Sementara pelaku sebagai calo bernama Salehuddin mengaku sebagai seorang pengusaha ternama di Jakarta yang banyak kenalan yang bisa meloloskan Saharuddin sebagai polisi.

Modus operandi sperti yang dikemukakan Kapolres Sidrap, AKBP Ade Idrawan kepada media pers menyebutkan, pelaku dan korban yang dikenalkan ipar korban bernama Akbal yang kebetulan teman pelaku. Bermula ketiganya bertemu di salah satu warkop di Malengkere, Makassar pada 27 April 2017 lalu.

Dijelaskan Ade Idrawan, Minggu (7/9

) lalu, dengan modus menjanjikan anak korban bisa lulus dengan syarat korban harus menyerahkan uang sebesar Rp450 juta. Korban mengaku telah mengirimkan beberapa kali uang ke rekening pelaku, namun janji untuk meluluskan anak korban tak kunjung teralisasi.

Karena tak kunjung terealisasi, kata Ade, korban melaporkan kejadiannya ke Polres Sidrap 29 maret lalu, karena tidak ada itikad baik pelaku, dan akhirnya pelaku bisa dibekuk di kawasan Pabaton, Kota Bogor, Jawa Barat, 5/8

lalu. Penangkapan dibantu timResmob Polda Metro Jaya dan Jatanras Polresta Bogor. “ Pelaku kini sudah ditahan di Polres Sidrap untuk penyidikan lebih lanjut,” tandas Kapolres Sidrap.

Sementara terpisah, Kasat Reskirim Polres Sidrap, AKP Jufri Natsir menambahkan, pelaku sudah mengakui perbuatannya. Dia telah menerima sejumlah uang dari korban dan Akbal. Korban terpengaruh karena pelaku mengaku sebagai pengusaha ternama di Jakarta. Gayanya meyakinkan. “ Saya berkenalan saat anak saya sementara mengikuti proses seleksi yang diperkenalkan Akbal di Makassar,” jelas Saharuddin seraya menambahkan, dengan menyanggupi Rp445 juta, namun ternyata anak saya tidak lulus dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Sidrap. ( KPK / A.MATTALATTA )

Catatan Pinggir.

BAHAN MASUKAN UNTUK BPD SE KABUPATEN SINJAI Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: • Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; • Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan • Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: • Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; • Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; • menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51: • Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

• Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

• Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu : 1.

Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.

Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelak-

sanaan APBDes. 3.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan

mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa men-

3 Pemkab Sinjai, MASIH SETENGAH HATI GRATISKAN BPJS.

Sinjai, KpK. Program BPJS Kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai, masih menjadi polemik di tengah masyarakatnya, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Sejumlah warga yang terbilang kurang mampu di beberapa desa di Kabupaten Sinjai, tidak terdaftar atau tidak terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) APBD. Seperti halnya yang dialami Bahtiar, warga Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, mengaku pernah menyetor Kartu Keluarga ( KK ) nya untuk didaftar sebagai pihak penerima PBI, namun namanya tidak terdaftar. Padahal Pemkab Sinjai sendiri pernah berjanji akan mendaftar bagi warga kurang mampu sebagai peserta PBI, tetapi kenapa tidak terdaftar.

Sama halnya yang dialami Amilah, warga Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kec. Sinjai Tengah, mengaku pernah mendapatkan surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desanya untuk mengurus BPJS Kesehatan PBI. Pihak Dinas Sosial memberikan rekomendasi ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sinjai. Namun namanya terimput harus membayar tunggakan iurannya sebesar Rp 300 ribu lebih ketika sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri.

“Bagaimanami ini, kalau saya memang benar-benar sekarang tidak mampu dan harus berobat karena suatu penyakit, apakah saya tetap harus membayar tunggakan itu,” tanya Amilah seraya ber-

jalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya

harap agar pemerintah daerah memberi perhatian dan bisa mengatasi persoalan yang mungkin banyak warga juga mengalaminya seperti saya.

Direktur RSUD Sinjai, Amaluddin menegaskan, setiap pasien yang masuk ke rumah sakit akan berlaku umum, jika tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Masih ada waktu toleransi 2x24 jam untuk mengurus BPJS, setelah itu uang yang dipakai bayar kategori umum akan dikembalikan seratus persen jika Kartu BPJSnya sudah keluar.

Sementara Kadis Sosial Kabupaten Sinjai, Muhlis Isma yang dikonfirmasi mengaku sebatas memberikan rekomendasi untuk mengurus BPJS. Keluarga pasien hanya diminta mengambil surat keterangan perawatan dari RSUD, selebihnya urusan Kantor BPJS Cabang Sinjai.

Berharap Jamkesda Gratis.

Dengan telah dilantiknya A.Seto Ghadista Asapa dan Andi Kartini Ottong sebagai Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai periode 2018-2023, masyarakat Sinjai berharap agar janji politik yang pernah dikampanyekan pada Pilkada Sinjai yang lalu, untuk memberlakukan program Jamkesda bagi warga kurang mampu, dapat terwujud.

Menurut Syahrir, salah seorang tokoh masyarakat di Sinjai, program BPJS Kesehatan di Sinjai selama ini terkesan keterpaksaan saja dilakukan oleh warga, terlebih warga yang kurang mampu dan sama sekali tidak terdaftar sebagai penerima PBI. (KPK/SYAM ).

untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. ( DIOLAH DARI SUMBER: KARTONMEDIA.BLOGSPOT.COM, PENULIS:NGATIYAT PRAMBUDI, 27 SEPTEMBER 2014 ).

PENDIDIKAN

SMP Negeri 33 Makasssar Meraih Juara 1 Festival Karnaval F8 Sekota Makassar Makassar KPK Dalam acara tersebut selain dari semua jajaran pendidikan dan jajaran Pemkot Makassar, juga beberapa undangan dari beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan, dan juga tamu undangan dari luar negeri yang ikut hadir memeriahkan Festival Karnaval F 8 ini.

Meriahnya acara ini banyak mengundang perhatian baik dalam Kota Makassar, Kabupaten di Sulawesi Selatan juga dari luar negeri. Dalam Kota Makassar sendiri terlihat dari antusiasnya masyarakat Kota Makassar sehingga mereka sudi untuk berdesak-desakan menyaksikan pergelaran Festival Karnaval F 8 tersebut. Ini suatu tontonan yang dapat memberikan hiburan kepada masyarakat Kota Makassar, dan juga suatu gebrakan yang baik dalam promotif mempromosi-

kan budaya Sulawesi Selatan dan Kota Makassar ke dunia.

Selain itu, acara Festival Karnaval F 8 ini, memperlombakan berbagai Kesenian Tradisional Sulawesi Selatan yang di ikuti oleh siswa dan siswa dari berbagai sekolah tingkat SD dan tingkat SMP se Kota Makassar.

Dalam perlombaan tersebut, SMP Negeri 33 Kota Makassar meraih Juara 1 (satu) Festival Karnaval F 8, mengalahkan beberapa SMP Negeri lainnya.

Kepala SMP Negeri 33 Kota Makassar merasakan kebanggaan yang sangat luar biasa karena dapat mengalahkan beberapa SMPN Kota Makassar yang mana jauh sebelumnya telah mempersiapkan siswa-siswinya dengan latihan-latihan yang secara terus-menerus.

Namun SMP Negeri 33 Kota Makassar juga jauh sebelum-

Beberapa waktu lalu Wali Kota Makassar mengadakan Festival Karnaval F 8 yang di selenggarakan di Anjungan Pantai Losari yang di ikuti oleh semua sekolah dari jajaran pendidikan baik tingkat SD dan SMP se Kota Makassar.

nya telah memberikan bimbingan dan latihan dengan sangat disiplin sehingga semua siswa-siswinya berhasil menjuarai Festival Karnaval F 8 ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi itu berkat dari kerja keras Kepala Sekolah

dan Para Guru pembimbin yang dengan segenap kemampuan mereka memberikan yang terbaik kepada siswa-siswinya sehingga meraih prestasi yang gemilang di Festival Karnaval F 8 ini.

(KPK/AMBOL/SYAM).

PENDIDIKAN

4

Edisi November - Desember Tahun 2018

SDN Inpres Kassi Kassi Makassar Banyak Torehkan Prestasi Di Bidang Ekskul Siswa yang berprestasi tidak lepas dari bimbingan kepala sekolah dan para guru yang senantiasa memberikan pembelajaran, baik itu intra sekolah maupun luar sekolah.

Makassar KPK Demikian yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN Inpres Kassi-Kassi Makassar Hj. Sitti Hapifah, S.Pd. Selama menjabat selaku kepala sekolah SDN Kassi-Kassi, dia telah berhasil membina siswanya sehingga menorehkan berbagai prestasi baik intra sekolah maupun diluar sekolah.

Seperti di bidang ekskul, siswanya telah menorehkan berbagai prestasi yang gemilang, antara lain; Parade Semaphore berhasil juara 1 (satu) Putra dan putri, Pengeret Bendera juara 1 (satu) Putra dan Putri, juara Cerdas Cermat juara 1(satu) Putra dan juara 3 (tiga) Putri, Tingkat Penggalang SD LKTP (Lomba Kepramukaan Tingkat Penggalang) UNM PGSD tahun 2018, Putra dan Putri meraih juara umum 1 (sau).

Itulah prestasi yang telah ditorehkan siswa SDN Inpres Kassi-Kassi dalam berbagai perlombaan. Semua itu hasil dari bimbingan kepala sekolah dan para guru-guru pembimbing yang memberikan segenap ilmu yang dimiliki demi keber-

hasilan siswanya dalam eventevent yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun pihak Perguruan Tinggi.

Kepala sekolah SDN Inpres Kassi-Kassi Hj. Sitti Hapifah, S.Pd, beberapa pekan lalu oleh wartawan media ini mengatakan, “Kami dan para guru-guru pembimbing senantiasa memberikan yang terbaik kepada siswa kami, karena keberhasilan siswa kami adalah keberhasilan kita juga dan sekolah ini,”ujarnya.

Ditambahkan, “Selain di bidang ekskul, kami juga memberikan bimbingan berupa pembelajaran mengikuti metode sekarang. “Untuk itu, kami mengikutkan para guru kami dalam pelatihan, agar kompetensi guru semakin meningkat dan sudah tentu siswa kami mengalami peningkatan pula dan mudah-mudahan mutu pendidikan di sekolah kami semakin meningkat. Adapun guru pembimbing di bidang ekskul adalah, Irham, S.Pdi, dan Abdul Kahar, S.Pd , ”tutup Hj. Sitti Hapifah, S.Pd. (KPK/HELMY/SYAM)

KEPSEK SDN NO.85 PA’BENTENGAN TERUS LAKUKAN PEMBANGUNAN Kepala SDN Kassi-Kassi Makassar Hj. Sitti Hapifah, S.Pd.

KEPSEK SDN NO.271 ULU GALUNG CIPTAKAN LINGKUNGAN BERSIH DAN HIJAU Tidak mudah menciptakan lingkungan bersih dan hijau, semua itu diperlukan kebersamaan dalam semua komunitas di sekolah baik itu kepala sekolah, guru dan siswa. Jika terjalin kebersamaan tersebut, maka terciptalah lingkungan bersih, hijau, indah dan rapih.

Jeneponto KPK Seperti itulah yang dilakukan oleh kepala sekolah yang cantik ini yakni, Hj. Murni Somba, S.Pd, dalam mewujudkan ekologi (Lingkungan) bersih dan hijau di sekolah SDN NO.271 ULU GALUNG Kabupaten Jeneponto Sulsel yang dipimpinnya.

Ditemui di Kanting sekolahnya oleh wartawan media ini, Hj. Murni Somba, S.Pd, menuturkan, “Saya memimpin sekolah ini ingin menciptakan ekologi

atau lingkungan yang bersih dan hijau, namun tidak akan tercapai ide saya jika saya tidak melibatkan semua komunitas di sekolah ini untuk membantu saya. “Itu sebabnya saya melibatkan para guru dan siswa untuk bersama sama menciptakan lingkungan bersih dan hijau, karena hal ini dilakukan untuk kepentingan kita bersama,”katanya.

Lanjut Hj. Murni Somba, S.Pd, “Untuk mewujudkan ide saya, pertama saya melakukan

penataan lingkungan sekolah dengan penghijauan dan menanam berbagai macam tanaman baik itu bunga hias, tanaman yang memiliki manfaat bagi kesehatan (Apotek Hidup) dan lain-lainnya.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan bersih dan hijau memberikan suasana yang nyaman, sejuk dan indah, juga bagian dari iman.

“Dan tak kalah pentingnya adalah agar anak didik mengerti fase kehidupan,”ujarnya.

Selain tentang lingkungan sekolahnya, Hj. Murni Somba, S.Pd, juga telah memberikan berbagai metode pembelajaran yang dapat dicernah anak didik.

Dia sadar bahwa anak didik memiliki kemampuan yang terbatas, maka metode pembelajaran harus sesuai kemampuan anak didik dan hasilnya cukup memadai dan bertahap akan

dicapai peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya.

Dalam hal lain, Ibu kepala sekolah yang ramah ini, Hj. Murni Somba, S.Pd, mengatakan akan bersedia bermitra dengan wartawan KPK (Koran Pengawas Korupsi) selama dirinya menjabat kepala sekolah SDN No. 271 Ulu Galung dan berlangganan Koran KPK tersebut.

(KPK/SUHAPID JAPAR)

KEPSEK SDN NO 21 KAMPUNG BERU LAKUKAN PERUBAHAN Menciptakan pendidikan yang bermutu tidak cukup dengan kapabilitas pendidiknya saja, harus dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan mutu pendidikan dan kualitas anak didiknya.

Jeneponto KPK Sebelumnya SDN No. 21 Kampung Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Sulsel, memiliki bangunan yang tidak memenuhi standar sekolah yang nyaman.

Pendahulu sekolah ini kurang memberikan perhatian sehingga kondisinya sedemikian rupah tidak memberikan kenyamanan bagi anak didik di sekolah tersebut.

Tetapi ditangan Rajamuda Rani, S.Pd, SDN No. 21 Kampung Beru mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mulai di programkan pembangunan rehab tiga Rombel (Rombongan belajar) yang telah dilaksanakan dengan kondisi bangunannya

saat ini sudah mencapai 90 persen yang berarti hampir selesai.

Pembangunan 3 (Tiga) Rombel ini menghabiskan dana sekitar Rp 196.141.243,- (Seratus Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dilaksanakan dengan baik dan transparansi ke publik sehingga acungan jempol yang diberikan bagi Rajamuda Rani, S.Pd selaku kepala sekolah kepada semua publik.

Rajamuda Rani, S.Pd, saat ditemui oleh Wartawan media ini diruangnya mengatakan, “Pembangunan tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan,

karena salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai penunjang proses pembelajaran di sekolah. Dan kemudian adalah tenaga guru yang memiliki kapabilitas dibidangnya sehingga ketika dipadukan akan tercipta pendidikan yang bermutu dan sekolah memiliki kualitas dan kuantitas, “ujarnya.

Ditambahkan, “Sebenarnya apapun dilakukan baik memberikan berbagai metode pembelajaran yang baik juga ekskul yang baik kalau sarana dan prasarana tidak memadai, anak didik kurang bergairah melakukan aktifitasnya, karena mereka kurang nyaman dengan

kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak mendukung.

“Itulah sebab saya programkan untuk merehab 3 Rombel agar anak didik d engan nyaman melaksanakan aktifitasnya di sekolah,”kata Rajamuda Rani, S.Pd kepada wartawan media sembari mengakhiri perbincangan.

Dikatakan pula bahwa dirinya terus berupaya untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya baik kualitasnya maupun kuantitasnya agar semua perhatian masyarakat tertuju pada sekolah yang dipimpinnya dan masyarakat akan menyekolahkan anaknya di SDN No. 21 Kampung Baru. (KPK/SUHAPID JAPAR)

Tak semua kepala sekolah yang memiliki jiwa membangun atau bisa dikatakan kreatif seperti kepala sekolah yang satu ini. Dia selalu ingin sekolahnya yang terbaik, itulah sebabnya ketika mendapatkan bantuan, maka dilakukan penataan pembangunan di sekolah yang di pimpinnya itu.

Jeneponto KPK Sosok seorang kepala sekolah yang mengutamakan penataan dan pembangunan di sekolah yang dipimpinnya, dia adalah Sampara Tayang, S.Pd, yang memimpin SDN No. 85 Pa’Bentengan Desa Kayu Loe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

Kiprahnya sejak memimpin sekolah tersebut telah banyak perubahan yang sangat signifikan, utamanya dari segi penataan pembangunan ruang kelas, halaman sekolah sampai pada pembelajaran dengan berbagai metode yang tentunya sejalan dengan pembelajaran saat ini.

Sampara Tayang, S.Pd, saat ditemui oleh wartawan media ini beberapa pekan lalu mengatakan, “Saya diangkat untuk memimpin SDN No.85 Pa’bentengang pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal, 09 Agustus 2017 lalu, sejak itu sudah ada agenda untuk membuat program pembangunan di sekolah ini agar ada perubahan, karena selama ini belum terjamah oleh pembangunan. “Kita harus maju sesuai tuntutan zaman ini sekolah harus memiliki kualitas dan kuantitas,”ujarnya.

Lanjut Samapara Tayang, S.Pd, mengatakan, “ Mujur juga saat saya memimpin sekolah ini, saya mendapatkan bantuan alokasi dana sebesar Rp 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah). Dana inilah yang

saya gunakan membangun 3 (tiga) unit RKB (Ruang kelas baru) untuk 3 Rombel (Rombongan belajar) mulai dari kelas 4, 5 dan 6, yang saat sudah dapat dinikmati anak didik kami, dan ini dibangun pada bulan 10 dan selesai pada bulan 12 tahun 2017, jadi masa pengerjaannya 2 bulan, ”ungkapnya.

“Namun belum cukup”, tambahnya, “Kami masih membutuhkan rehab RKB (Ruang kelas baru) untuk 3 (tiga) Rombel lagi yakni, 1, 2, dan 3, unit. “Semoga ada atensi pemerintah terhadap sekolah kami, dan dunia pendidik khususnya. “bagaimana pun upaya kami melaksanakan pembelajaran yang bermutu di sekolah ini, tetapi sarana dan prasarananya tidak memadai, maka semuanya tidak berjalan dengan obtimal, “kata Sampara Tayang, S.Pd. “Namun di sekolah kami ini, pembelajaran tidak bisa terganggu oleh persoalan sarana dan prasarana, pembelajaran harus berjalan dengan baik apapun resikonya karena anak bangsa perlu pendidikan, dan perlu dibangun potensi yang ada pada diri mereka. “Soal pembangunan sarana prasarana, kita serahkan kepada pemerintah untuk menilainya, “kata Sampara Tayang dengan bijak, sembari mengakhiri perbicangan dengan wartawan media ini.

(KPK/SUHAPID JAFAR)

Edisi November - Desember Tahun 2018

Politik & Pemerintahan

5

Diduga Persekongkolan Membocorkan APBN Terus Menerus Lewat Bailout BPJS Jakarta KPK Penngurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat Roy Pangharapan, menegaskan, rencana Bailot BPJS Kesehatan oleh Menteri Keuangan sri Muliyani, jika tidak diikuti rencana mengatsi sistim jaminan kesehatan yang sudah berkali-kali bocor, patut diduga sebagai persekongkolan membocorkan APBN terus menerus (14/9/18) Menurut Roy Pangharapan, harus berapa kali lagi Negara menanggung Defisit BPJS Kesehatan ini ? Kemana penggunaan dana BPJS selama ini ? Mengapa bisa bocor sehingga kekurangan ? BPK sudah audit, kenapa tidak diumumkan? “kalau tidak ada audit dan pertanggungjawaban, itu diduga persekongkolan membocorkan APBN”, kata Roy Pangharapan menanggapi rencana Kementerian Keuangan yang akan melakukan bailout akibat deficit BPJS Kesehatan belakangan ini.

Ia menjelaskan bahwa, APBN juga salah satunya didapat dari pajak yang dibayar rakyat. BPJS adalah dana dari rakyat yang dapat dari iuran wajib untuk BPJS. “Setiap tahun BPJS Defisit dan dibayar Negara. Kalau dibailout tanpa audit, tanpa pertanggungjawaban dan tanpa perbaikan, maka sama dengan Negara membiarkan pembocoran dana APBN dengan sengaja,”paparnya.

Ia meminta agar pemerintah tidak serta merta membayar Defisit BPJS, tanpa ada audit dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan.

Ketika Kursi Ketua DPRD Makassar Diperebutkan Parpol Saling Menggeser Posisi

“Yang dibutuhkan rakyat adalah perbaikan sistim jaminan pelayanan kesehatan, bukan kembali membayar kesehatan, bukan kembali membayar hutan BPJS pakai uang rakyat di APBN, tanpa mau membuka kemana saja dana BPJS selama ini digunakan. Jangan merugikan Negara dan membebani rakyat lagi,”tegasnya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan memastikan segera mencairkan dana talangan (Bailout), untuk menyelamatkan Defisit Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun demikian saat ini

Bendahara Negara masih menunggu usulan seberapa besar dana yang dibutuhkan, untuk menutup keseluruhan Defisit kas keuangan BPJS Kesehatan tersebut.

Dalam rangka pencairan dana JKN, Direktur utama BPJS Kesehatan, dalamhal ini Fahmi Idris, harus mengajukan surat tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Surat tagihan tersebut harus dilampiri dengan kuitansi tagihan penyaluran dana JKN, daftar penggunaan dana JKN, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Hal tersebut tertuang dalam peraturan

Menteri Keuangan (PMK) 113/ PMK 02/2018 tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKM).

Terlepas dari itu, Bendahara Negara masih menutup rapat berapa besar dana yang disiapkan,untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan walau pemerintah mengaku sudah memiliki dana yang siap dicairkan. “Kami ada dana cadangan, ada bantuan. Tapi kita sedang minta BPJS megajukan yang dibutuhkan berapa” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (*/MRC)

KpK, Makassar.

Posisi ketua DPRD Makassar dalam sepekan ini jadi ajang “ rebutan “ dari sejumlah legislatornya. Meski posisi ketua saat ini masih dikendalikan Faraouk M Betta yang juga Ketua DPD II Golkar Makassar.

Untuk target pengambil alihan posisi jabatan Ketua DPRD Makassar pada Pemilu 2019 mendatang, Partai Demokrat menyakini akan menggeser posisi ketua yang saat ini dijabat dari Partai Golkar. Mengingat pada Pemilu 2014 lalu, Demokrat mendudukkan tujuh legislatornya dan pememnang kedua setelah Golkar dengan delapan kursi.

“Saat ini jabatan wakil ketua, target kami pada Pemilu 2019 hasilnya sebagai peraih suara dan kursi terbanyak, sehingga otomatis akan menjadi ketua,” kata Abdi Asmara, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD

Makassar.

Dia menambahkan, untuk Pileg 2019 Demokrat yakin bisa meraih kursi terbanyak di DPRD Makassar, hal ini terbukti pula Demokrat ke Danny Pomanto dan tetap konsisten dan sukses bersama rakyat memenangkan kolom kosong pada Pilwalkot 2018 lalu. Sehingga diyakini rakyat akan memilih dan memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2019 mendatang.

Sementara itu, Faraouk M Betta yang dimintai komentarnya mengaku tidak mempersoalkan apa yang ditargetkan Demokrat. “ Semua partai berhak punya obsesi seperti itu, kita bekerja saja dulu biarkan masyarakat memilih partai terbaiknya,” tandasnya seraya menegaskan, posisi ketua saat ini dipegang Golkar yang tentunya tidak semudah untuk dilepas begitu saja. ( KPK/SAKRAM )

CERMIN UNTUK KEPALA DAERAH YANG BARU DILANTIK

Prolog.

Kini Ilhamsyah Azikin- Sahabuddin ( Bupati / Wakil Bupati Bantaeng, A.Fashar Padjalangi-Ambo Dalle ( Bupati / Wail Bupati Bone ), A.Seto Ghadista Asapa- Andi Karti Ottong ( Bupati / Wakil Bupati Sinjai ), Judas Amir- Rahmat Masri Bandoso ( Walikota / Wakil Walikota Palopo ), di titik puncak sebagai kepaka daerah di masing-masing daerahnya untuk periode 2018 – 2023, yang beberapa hari lalu ( 26/9 ) dilantik oleh Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah, di Makassar.

Arahan HM.Nurdin Abdullah sebagai titipan pesat buat ke empat sang kepala daerah itu, yakni jabatan kepala daerah bukan jabatan yang nikmat, tetapi jabatan yang penuh tantangan.

Jika disimak kalimat “ penuh tantangan “ memiliki argumentasi yang luas, dimana dimensi kepemimpinan dipertaruhkan sebagai sosok yang memegang dan mengendalikan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kegagalan para pemimpin umumnya disebabkan oleh kegagalan dalam pengelolaan dan pendayagunaan kekuasan.

Karena jabatan puncak seperti jabatan sebagai bupati dan wakil bupati yang disandangnya, haruslah disadari bahwa jabatan yang bukan membawa kenikmatan, tetapi kekuasaan yang diperoleh sebagai sarana mewujudkan visi, misi dan gagasan-gagasan personal yang dimilikinya. Sarana yang akan digunakan semaksimal mungkin untuk menciptakan perubahan dan mempercepat pencapain tujuan.

Bercermin. “ Buruk Rupa Cermin Dibelah “, bunyi salah satu pepatah lama. Sebuah ungkapan yang memiliki makna bahwa, siapapun secara naluriah berpotensi mengingkari kenyataan diri yang sesungguhnya.

Dengan demikian, makna cermin dalam pepatah di atas, seyogyanya dapat dipahami sebagai sebuah instrumen kritik yang akan memantulkan bayangan seseorang termasuk pantulan kepribadian yang paling manusiawai – kebaikan dan keburukannya. Dan bagi para pemimpin ( baca, kepala daerah ), karena ada pada lingkungan kekuasaan, sangat memerlukan adanya cermin, kritik diri.

Seperti yang pernah dilansir Hoegeng Imam

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melantik Wali Kota dan Bupati di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/9). Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melantik empat pasang kepala daerah yakni Kabupaten Sinjai, Bone, Bantaeng dan Kota Palopo hasil Pilkada Serentak untuk periode 2018-2023.

Santoso, mantan Kapolri ( 1968-1971 ) dalam sebuah wawancara radio menyatakan, seorang pemimpin harus memiliki tiga cermin. Yang pertama, bercermin kepada sejarah. Kedua, bercermin kepada bawahan, dan ketiga, bercermin kepada kawan-kawan dekatnya.

Jika disimak, nasihat ini sangat penting bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik untuk memimpin daerah masing-masing, termasuk HM Nurdin Abdullah sang Gubernur Sulsel yang juga baru dilantik. Sebab sejarah, bawahan dan kawan kawan dekat, adalah sesuatu yang akan dengan jujur memberikan pantulan siapa sesungguhnya diri sebagai pemimpin darah dan bagaimana sebaiknya memimpin.

Prof.DR.Mattulada, sejarawan dan budayawan yang pernah menjelaskan bahwa, sejarah adalah sesuatu yang disadari atau dipersepsi oleh sebuah masyarakat hari ini tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat tersevut ke masa depan, termasuk menggerakkan cita-cita yang ingin dicapai.

Atas dasar itu, kesadaram kekinian seorang kepala daerah tentang masa lalu dan masa depan menjadi penting untuk dicermati. Bisakah sang kepala daerah yang baru ini sanggup memanfaatkan masa lalu untuk mendorong dan memberi inspirasi serta menggerakkan daerah yang dipimpinnya ?.

Kutipan paling populer dari Bung Karno menyebut “ jangan pernah melupakan sejarah “.

Artinya, bagi seorang kepada daerah, sejarah adalah cermin untuk meihat secara jujur apakah cara berpikir dan bertindak yang dilakukannya sudah berada di jalan yang benar atau tidak.

Cermin kedua, menurut Hoegeng, anak buah atau bawahan adalah cermin yang paling buruk.

Hoegeng mungkin menyindir kenyataan bahwa, kultur para bawahan, terutama di negeri ini adalah berbuat dan bekerja hanya untuk menyenangkan para pemimpinnya atau atasan mereka. Namun pada sisi lain, melalui bawahanlah seorang kepala daerah dapat mengetahui dengan persis dan mengukur dengan tepat efektifitas langkah-langkah

dan kebijakan yang diambilnya. Bercemin kepada bawahan, bagi kepala daerah adalah hal yang mutlak.

Mantan Presiden Gerald Ford, ketika menduduki Gedung Putih punya tradisi yang unik.

Pada pekan ketika setiap bulan sepanjang masa jabatannya, dia mengundang kawan-kawan dekatnya untuk bertemu. Gerald Ford menganggap kawan-kawan dekatlah sebagai penasehat sekaligus pengetirik bagi dirinya yang paling jujur.

Mereka bernostalgia di masa kecil, remaja dan semasa di kampus, karena mereka tidak sungkang-sungkan menganggap kita bodoh, seperti pada masa pertumbuhan itu.

Dan inilah cermin yang ketiga bagi sang kepala daerah, yaitu kawan-kawan dekat atau sahabat terdekat. Seyogyanya para pemimpin dan atau kepala daerah memiliki sahabat terdekat, minimal semasa di kampus.

Masyarakat dapat menakar ke empat kepala daerah saat ini, dapat menakar kepemimpinan mereka melalui cermin seperti yang diungkap Hoegneg Imam Santoso. Apakah mereka bisa belajar dari sejarah dan tidak menggunakan peristiwa masala lalu sebagai proses pembelajaran, apakah mereka dapat mengendalikan dengan baik bawahan mereka, dan apakah mereka memiliki kawan-kawan atau sahabat dekat yang akan menasehati dan dapat menerima nasehatnya?.

Jangan sampai, mereka kepala daerah tersebut ternyata adalah penganut pepatah seperti yang dikutip pada uraian di atas. Karena takut kelihatan kelemahan dan kegagalannya, takut melihat diri sendiri di depan cermin, justru cerminyya sendiri yang dibelah atau dipecahkan.

Sungguh tragis memang, jika sang kepala daerah tidak memiliki cermin, minimal jika bisa pakailah cermin retak, maka disanalah akan terlihat banyak pantulan siapa diri yang sebenarnya.

Tapi jelas akan tidak memperlihatkan diri yang sebenarnya.

Selamat bagi sang kepala daerah, semoga sukses dan amanah menjalankan tugas pengabdiannya.Satu catatan tambahan, cermin yang terbaik dari ketiga cermin di atas, adalah bercermin kepada sang wartawan. Jangan menafikan itu. ( KPK / MAMAN ).

Lintas Daerah

6

Edisi November - Desember Tahun 2018

Lahan Transmigrasi Seluas Kecamatan Bulukumpa Banyak Terpendam 2 Ribu Di Mamuju Tidak Obyek Wisata Yang Belum Dikelola Miliki Sertifikat Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan memiliki pontensi sumber daya alam yang sangat kaya, selain tanaman buah-buahan, pohon karet dan beberapa jenis tanaman lain, Kabupaten Bulukumba juga memiliki beberapa obyek wisata dan bahkan salah satu obyek wisata yang menjadi andalannya adalah Pantai Tanjung Bira yang sudah dikenal wisatawan lokal maupun manca Negara.

Bulukumpa KPK Selain obyek wisata Pantai Tanjung Bira, masih banyak obyek wisata yang tak kalah menariknya yang terpendam di Kecamatan Bulukumpa yakni, wisata alam, wisata buah, wisata goa dan wisata-wisata sejarah. Wisata yang terpendam ini jika di kelola dan di kembangkan oleh Dinas Pariwisata akan menjadi destinasi wisata yang mungkin dapat mengalahkan obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulsel, A. Salman, ketika ditemui oleh wartawan media ini diruangnya beberapa waktu lalu mengungkapka, “Bulukumpa memiliki banyak destinasi wisata baik wisata alam, wisata buah wisata goa dan wisata sejarah,”katanya.

Bulukumpa tak kala menarik dengan Kecematan lain, karena Bulukumpa memiliki banyak kekayaan, apalagi dikenal dengan keaneka ragaman tumbuhan dan buah buahan, yang tak kalah lagi Bulukumpa memiliki perkebunan karet yang tak banyak dimiliki Kecematan lain. berikut ulasan-ulasan

Camat Bulukumpa A. Salman, kepada media ini.

“Karampuan memiliki nilai sejarah di Kabupaten bulukumba. tempat pertemuan bangsawan dan raja-raja menentukan batas-batas sebelah utara puang dan selatan karaeng. Makanya di sebut Karampuang dan ini perlu di lestarikan supaya generasi mendatang bisa tahu sejarah kampungnya jangan sampai terkerut dengan waktu atau zaman sehingga dia tidak tahu bagai mana sejarah Bulukumpa di masa lalu sehingga saya optimis kalau Karampuang bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Kalau Karampuang kita tata dengan baik itu sangat menarik sekali karena di samping

tempat tinggi kita bisa melihat panorama indah dan kita bisa melihat pulau sembilang di sore hari atau malam hari kedap kedip lampu yang indah ini,”ujar A. Salman.

Lanjut A. Salman, mengatakan, “Salah satu obyek wisata yang menarik di Bulukumpa termasuk pasanggrahan Tanete, merupakan peninggalan hindia Belanda, termasuk juga Batu Tujua di Salassae peninggalan masa-masa kerajaan, di Batu Tujua kebetulan duduk bersama Tuju Adat untuk menentukan siapa Raja yang akan kita pilih, di situ ada Tuju Batu di situlah tempat para pemangku adat untuk membicarakan pergantian raja di Bulukumpa,”jalas Camat Bulukumpa.

Salah satu ikon wisata di Desa Bonto Manggiring, ada Goa, dan yang menariknya lagi air yang ada di dalam Goa itu berbeda dengan goa pada umumnya dan ini sangat menarik kenapa berbeda sedangkan ini berada di pegunungan.

Bulukumpa ini sangat di kenal subur di kenal dengan aneka ragam tumbuhan dan buah-buahan sehingga bisa menjadi ikon wisata,untuk wisata buah atau agro wisata, termasuk perkebunan langsung yang sejuk, itu juga bisa menarik wisatawan Kecematan kita,” paparnya sembari mengakhiri perbincangan dengan wartawan media ini.

Namun obyek wisata yang ada di Kecamatan Bulukumpa ini, hanya lah obyek wisata warga setempat dan warga tetangga karena pihak Dinas Pariwisata terkait tidak melakukan survey untuk di promosikan atau dipublikasin agar masyarakat daerah lain datang mengunjungi lokasi obyek wisata tersebut, dan jika sudah dikenal sudah tentu wisatawan manca Negara pun dating berkunjung dan akan ada pemasukan PAD dan devisa Negara.

(KPK / ENAL)

Mamuju, KpK. Pembangunan di Mamuju khususnya di atas lahan transmigrasi saat ini masih dianggap belum memadai. Oleh karena itu, pihak Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berupaya mendorong percepatan pembangunan transmigrasi, baik di bidang infrastruktur, sosial budaya, dan lapangan kerja serta pendidikan dan kesehatan.

Hal tersebut dikemukakan Ditjen PKT Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, M.Nurdin, saat bertandang di Mamuju, Sulbar belum lama ini.

Menurutnya, hasil pantauan keliling daerah, dia mendata jika lahan transmigrasi seluas 2 ribu di Mamuju tidak atau belum bersertifikat. Sehingga pihaknya akan berupaya memaksimalkan penyeled-

saian sertifikat tanah agar bisa sampai ke tangan warga transmigrasi.

Wagub Sulbar, Enny Angraeni Anwarmenyambut baik gagasan dan kebijakan Kemendes PDT. Karena transmigran turut menopang pertumbuhan daerah. Mereka bisa memberikan peningkatan ekonomi daerah.

Sementara Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Herdin Ismail menjelaskan, jatah transmigran Sulbar tahun ini tercatat 135 KK. Dan penempatannya di empat kabupaten yakni di Tanjung Cina, Saluandeang UPT Rano dan Ulumanda. Sementara itu telah diterima usulan penambahan 75 KK transmigran untuk wilayah Polman, dan tahun ini diusulkan kembali 300 KK dan baru teralisasi 22 KK. ( KPK / SYAM ).

JALAN PROVINSI DI MANIMPAHOI, PERLU DI ASPAL Sinjai, KpK. Jalan provinsi di poros Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ke Malino, sejak dua tahun terakhir ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan memprihatinkan. Pada musim penghujan lalu, jalan itu bagai kubangan dan saat pada musim kemarau seperti saat ini, berdebu bertebaran ke segala penjuru.

Jalan raya yang tepatnya di deoan Kantor BRI Unit kanrung dan SMP negeri Manim-

pahoi ini, merupakan akses transportasi yang dilalui berbagai jenis kendaraan roda dua, roda empat hingga kendaraan truk pengangkut bahan material bangunan. Dimana di sepanjang jalan yang rusak sekitar 50 meter itu, terdapat sejumlah pertokoan, MtS Negeri, Madrasah Aliyah, SMA Negeri, TK/ PAUD dan Kantor Desa.

Masjur, warga setempat mengatakan, untuk menghindari kecelakaan karena padatnya akses jalan itu, sejak tiga bulan lalu pihak BRI Unit

Kanrung berinisiatif melakukan penimbunan jalan dengan sebanyak 5 truk dan ditambah 2 truk oleh salah seorang pengusaha bahan material di desa itu. Namun setelah penimbunan dengan kerikil, muncul masalah yang beberapa kali batu kerikil yang terinjak kendaraan terlempar mengena kaca ATM BRI hingga pecah dan kendaraan yang turut terparkir di tepi jalan.

Terpisah ditemui, Abd.Rajab salah seorang tokoh masyarakat mengimbau pihak Bina Marga

Sinjai dan Dinas PU Sinjai segera melakukan pengaspalan, meski jalan itu tanggungjawab pemerintah provinsi.

Sementara pihak Dinas Bina Marga Sinjai yang dikonfirmasi akan berkordinasi dengan pihak Bina Marga provinsi, meski sebagai langkah antisipasinya, akan melakukan pengaspalan khusus untuk jalan yang rusak tersebut. ( KPK / SIRMAN ).

Adaji fotonya

LSM TKP Bakal Polisikan UPTD Dinas Peternakan Baruga Bantaeng Bantaeng KPK Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan Baruga Kabupaten Bantaeng Sulsel di laporkan oleh LSM TKP (Transparansi Kebijakan Pemerintah) terkait dugaan penggelapan anggaran kegiatan asset daerah.

Laporan yang akan dilayangkan ke Polres Bantaeng tersebut diduga ribuan ternak ayam termasuk beberapa ekor sapi yang dikelola oleh UPTD telah dijual tanpa diketahui hasil penjualannya.

Ketua LSM TKP Bantaeng Aidil Adha mengungkapkan, “ Kami konsen mengawasi dan menelusuri penggunaan anggaran Negara di setiap kantor pemerintah. Saat ini kami sedang melengkapi berkas data untuk dilaporkan ke Polres Bantaeng dalam waktu dekat, “ungkapnya.

Lanjut Aidil Adha, “Dari hasil investigasi yang dilakukan, diduga kepala UPTD Baruga Dinas Pertanian dan Peternakan Bantaeng Elvira, melakukan penggelapan terkait berbagai program di bidang peternakan yang dikelola lewat UPTD yang di pimpinnya. “Dari data dan keterangan yang kami kumpulkan, sekitar 5 ekor sapi telah dijual, belum lagi bantuan ayam sekitar 3000 ekor dialihkan menjadi proyek pengadaan yang dianggarkan lewat APBD Bantaeng tahun 2016,” bebernya.

Dari kegiatan tersebut oknum kepala UPTD Baruga, kemudian menjual bantuan ayam dari Pemkab Bogor itu dengan harga patokan diluar dari peraturan daerah (Perda) Bantaeng.

Ditambahkan, “Jika mengacu kepada perda, maka

harga ayam perekor sebesar Rp 15 ribu tapi dipasaran dijual seharga Rp 25 ribu perekor.

Hasil penjualan ini tidak diketahui masuk kemana uangnya.

Sedangkan keterangan yang kami peroleh, PAD yang sempat dimasukkan hanya sekitar Rp 10 juta,”jelas Aidil Adha.

Dari investigasi ini, Aidil, menegaskan dugaan penggelapan uag Negara melalui program peternakan ini dipastikan segera dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk dip roses sesuai aturan hukum.

Aidil Adha, juga meminta kepada Bupati Bantaeng agar dapat menyikapi persoalan persoalan di tubuh Dinas Pertanian dan Peternakan Bantaeng komitmen membrantas kasus yang merugikan keuangan Negara,”tandasnya. (*)

Edisi November - Desember Tahun 2018

Lintas Daerah

Ny. Nani Ditemukan Tewas Terkena Gempa dan Tsunami dalam Keadaan Berbusana Mukenah

Pasar Induk Beras, Dipusatkan Di Parepare Parepare, KpK. Mengingat Sulawesi Selatan produksi beras terbesar di Kawasan Timur Indonesia, Perum Bulog berencana membangun pasar induk khusus beras yang dipusatkan di Kota Parepare dengan kapasitas 100 ribu ton.

Hal itu diakui Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Imam Subowo. Apalagi Parepare memiliki sarana pelabuhan

yang memadai sehingga cocok jadi pusat distribusi. Menurutnya, pasar beras itu akan dilengkapi 10 gudang, kios, perkantoran, parkir truk dan perbankan, sekaligus pasar beras ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian harga.

Imam Subowo mengaku, jika pengiriman beras Sulsel selama ini kebeberapa provinsi tidak tercacat akurat. Setiap tahun Bulog mencatat ada Rp2,3 triliun uang yang

Tak seorang pun tahu kapan ajal itu datang, hanya Allah Yang Maha Tahu. Itulah yang dialami seorang pensiunan guru SMP di Kota Makassar yang hijrah ke Kota Palu Sulawesi Tengah menemani anak-anaknya, dan dikabarkan telah meninggal dunia terkena Gempa dan Tsunami.

dihasilkan dari pengiriman 260 .780 ton beras, Sementara itu, Kadivre Bulog Sulselbar, Mansyur Siri menjelaskan, produksi beras

di Sulsel mencaoai 4 juta ton.

Konsumsi hanya 825.944 ton, sehingga surpulus 3,2 juta ton per tahun. ( HM.YUSUF M/KPK ).

Pengadaan Randis Untuk Bupati / Wakil Bupati Sidrap Terpilih, Berpolemik Sidrap, KpK. Pengadaan kendraan dinas ( Randis ) untuk Bupati dan Wakil Bupati Sidrap terpilih, memicu munculnya polemik di antara anggota legislator di Sidrap.

Pengadaan Randis dianggap sangat mendesak untuk penunjang aktifitas kinerja. Sementara menurut sebagian anggota legislator justru pengadaannya sungguh berlebihan karena anggaran pengadaannya kemahalan.

Menurut Plt Bupati Sidrap, Dollah Mando, usulan pengadaan Randis itu sudah tepat, sebab bila ditunjang Randis akan menganggagu kelancarab kinerja bupati dan wakil bupati. Sementara ini, Dollah Mando masih menggunakan kendaraan pribadi. “ Sangat disayangkan jika pelantikan nantinya, dirinya hanya memakai kendaraan pribadi. Sehingga patut memang dianggarkan di APBD Perubahan, kata Dollah Mando mengeluh.

Terpisah dihubungi Kabag.

Aset Pemkab Sidrap, Andi Rahmat menilai, sesaui aturan, pejabat yang sudah habis masa jabatannya, berhak mengakukan dum atas mobil dinasnya.

Apalagi jika mobil dinas itu telah dipergunakan selama 5 tahun.

7

Palu KPK Korban terkena Gempa dan Tsunami tersebut adalah (Almarhum) Ny. Nani. Korban setelah beberapa hari menghilang sejak peristiwa Gempa dan Tsunami, mayatnya berhasil di temukan dalam keadaan berbusana mukenah atau pakaian untuk beribadah (Shalat).

Diperkirakan (Almarhuma) Ny. Nani, yang berasal dari Ponre Kabupaten Bulukumba terkena Gempa dan

Tsunami ketika ia sementara melaksanakan ibadah shalat.

Semantara korban merupakan istri dari mantan anggota DPRD Kota Makassar.

Korban (Almarhuma) Ny. Nani, langsung dikebumikan di pemakaman umum.

Namun belum diketahui pasti apakah seluruh keluarganya selamat dan sudah ditemukan semuanya. Rencananya semua keluarganya yang selamat akan dikembalikan ke Makassar. (KPK/H.BEN)

Tingkatkan Ekonomi Warga, Melalui Inovasi Kuliner

Dan masalah pengadaan Randis, tidak perlu menjadi polemik.

Sementara Kadiskominfo Sidrap, Kandacong Mappile yang dihubungi mengatakan, Randis baru perlu setelah mobvil dinas pejabat lama sudah di dum

atau dilelang. Randis baru nanti akan menunjang kinerja untuk pelayanan publik.

Pada sisi lain, sebagian legislator Sidrap menganggap usulan pengadaan Randis tersebut terlalu berlebihan karena angga-

rannya disebut mencapai Rp3,6 miliar, masing-masing Toyoya Land Cruiser untuk Bupati Sidrap baru dan Toyota Land Criser Prado untuk Wakil Bupati Sidrap terpilih. ( KPK/A.MATTALATTA ).

Sengkang, KpK. “ Kampung Jajanan Tosagena “, salah satu program peningkatan ekonomi warga yang dihadirkan Pemerintah Kecamatan Belawa, Wajo di area lapangan Batara, Kelurahan Belawa. Peresmian kawasan kuliner itu diresmikan, Sabtu malam 6/9 lalu.

Camat Belawa, Ahmad Jahran mengatakan, gagasan “ Kampung Jajanan Tosagena “ atas kerjasama pemerintah kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

( LPM ) Tosagena, Rumpun Wija Belawa dan para pedagang. Diharapkan mampou menjadi ikon wisata dan wahana bersantai ria bersama kerabat dan keluarga.

Ahmad Jahran menambahkan, kawsan kuliner yang diisi puluhan kios, selain untuk bersatai juga dijadikan ajang silaturahmi yang tentunya akan bisa memajukan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

(KPK / ISHAK ).

Eksekusi Dilakukan Setelah Putusan Ma Turun Tergugat Bertahan Akhirnya Tak Berdaya Kasus tanah sudah menjadi konsumsi publiK bisa dikatan setiap hari pasti ada, seperti halnya baru-baru ini terjadi di Takalar.

Takalar KPK Terjadi eksekusi di Kelurahan Bulu Kunyi Kacamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, dilingkungan Makammu Dua. Eksikusi ini sesuai keputusan MA No. 679 K/ PDT/2016 yang dibacakan oleh Panitra Pengadilan Negeri Takalar H. Mangun, SH dan kawan-kawan yang kawal dengan satuan Polres Takalar.

Sebelum terjadinya eksekusi ini, pada awal perkara ini sipenggugat, Pangngewai Dg Nyallang, meminta lahan yang masih kosong disamping rumah tergugat , Halima Dg Limo, akan tetapi tergugat tidak mau membagi atau memberikan tanah yang ada disamping rumahnya yang diketahui lahan tersebut kosong atau tidak ada bangunan diatasnya.

Halima Dg Limo, sengaja mempertahankan atau tidak memberikan kepada penggugat masalah lahan yang masih kosong disamping rumahnya itu, karena Halima Dg Limo, merasa itu haknya berdasarkan alas bukti yang dia miliki,”kata penggugat.

Sipenggugat Pangngewai Dg Nyallang, tidak ingin persoalan tersebut berbuntut panjang sehingga dia meminta pada Pemerintah setempat dalam hal ini Lurah untuk dimediasi, tetapi Hilima Dg Limo tetap tidak mau memberikan tanah tersebut karena dia merasa bahwa bukti yang dia miliki itu kuat. Akhirnya persoalan ini lanjut di Pengadilan Negeri Takalar sebagai kasus perdata dengan nomor perkara No. 23/PDT.G/2014/ PN Tka, dalam perkara perdata anatara ; Pangngewai Dg

Nyallang melawan Halima Dg Limo.

Akhirnya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Takalar antara Pangngewai Dg Nyallang melawan Halima Dg Limo, berlanjut sehingga dimenangkan oleh penggugat yakni, Pangngewai Dg Nyallang. Akan tetapi tidak sampai disitu saja, akhirnya Halima Dg Limo, melakukan upaya banding dan langsung menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Makassar, namun upaya Halima Dg Limo, mengalami kegagalan lagi karena dia di kalahkan oleh Pangngewai Dg Nyallang di tingkat banding.

Hilama Dg Limo, sudah kepalang basah akhirnya dia pun menyatakan Kasasi di MA (Mahkama Agung) pada tahun 2014, jadi sekitar dua tahun perkara Halima Dg Limo mel-

awan Pangngewai Dg Nyallang bergulir di MA, pada akhirnya terbit Putusan MA No. 679 K/ PDT/2016, yang memenangkan Pangngewai Dg Nyallang.

Akhirnya pupuslah harapan Halima Dg Limo, dan tepat pada tanggal 4 Oktober 2018 tanah yang ditempati Halima Dg Limo, di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Takalar dan di kawal oleh beberapa personil dari pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Takalar yang langsung dihadiri oleh Kapolres Takalar AKBP. Gani Alamsyah Hatta, S.Ik dan Kapolsek Polombangkeng Selatan, AKP. Zein Arman, SE, dan beberapa Kapolsek lainnya.

Kapolres Takalar AKBP. Gani Alamsyah Hatta, S.Ik, dalam melakukan tugas pengamanan lapangan melakukan strategi untuk mencegah terjadinya amukan dari pihak

yang dikalah. Dan hasilnya ada beberapa sajam (Senjata tajam) berupa badik dan parang beserta pemiliknya berhasil diamankan oleh personil Polres Takalar. Eksekusi yang

telah dilakukan merobohkan rumah milik Halima Dg Limo, yang sebelumnya sudah diberitahu namun tidak di indahkan.

(WAHID RANI)

Hukum & Kriminal

8

Edisi November - Desember Tahun 2018

ANGGARAN PERINTISAN JALAN DI SAUKANG, DIPERTANYAKAN KPK,Sinjai.

Upayakan Pemerintah Desa Saotanre yang dibawah kendali A.Sulaiman dalam membangun infrastruktur desanya, terus digenjot dengan anggaran yang bersumber dari APBDesa nya.

Sejumlah infrastruktur seperti perintisan jalan baru, rabat beton jalan tani, rabat beton permukiman dan lainnya untuk tahun anggaran 2018 ini, terlihat ada yang sementara dikerjakan dan ada yang sudah dianggap selesai pekerjaan.

Namun terkait pekerjaan pembangunan perintisan jalan di Dusun Saukang, salah satu dusun di Desa Saotanre yang menghubungkan ke Dusun Baru, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, menimbulkan tanda tanya warga setempat.

Pasalnya, perintisan jalan sepanjang 4 km dengan luas 6 meter dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp245 juta, sumber anggarannya masih sim-

pang siur. Hal mana, menurut Kepala Desa Saotanre, A.Sulaiman yang sebelumnya dikonfirmasi mengatakan, perintisan jalan tersebut menggunakan dari hasil anggaran dari Pendapatan Asli Desa ( PADes ) sendiri.

Sementara menurut warga setempat, kalau dikatakan bersumber dari PADes, hal itu menjadi pertanyaan. Karena sejak A.Sulaiman menjabat sebagai Kepala Desa Saotanre, PADes Saotanre dihapus. Hal itu diperkuat dengan pernyataan salah seorang Kepala Dusun di Saotanre.

Kalaupun dikatakan PADes sendiri, apakah dari hasil pungutan dari berbagai kegiatan warga yang diwajibkan membayar kontribusi kepada desa, mencukupi hingga Rp 245 juta lebih dalam dua tahun terakhir ini. Jika hal ini benar adanya, menurut warga setempat, perintisan jalan yang dianggar-

kan tahun 2017 dan dikerjakan tahun 2018, merupakan prestasi yang membanggakan salah satu desa dari 10 desa di Kecamatan Sinjai Tengah yang membangun perintisan jalan dengan menggunakan PADes sendiri. Karena di desa-desa lain di Kabupaten Sinjai, dalam membangun perintisan jalan anggarannya dari ADD atau Dana Desa.

Ini sebuah realita, bahwa keberhasilan pembangunan

tidaklah diukur dengan sebuah janji dan kata-kata, akan tetapi pada prinsipnya pembangunan dapat diukur dengan apa dan sejauhmana pembangunan itu dapat dikerjakan serta memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun diperlukan suatu sikap keterbukaan kebenaran sumber anggaran, agar masyarakat menjadi ikhlas dan merasa memiliki kepercayaan terhadap pemimp-

innya.

Menurut Kepala Dusun Saukang, H.A.Sultan, dengan dirintisnya jalan ini, membantu akses transportasi bagi warga untuk memudahkan memobilisasi hasil-hasil perkebunan dan pertanian yang ada di Dusun Saukang Desa Saotanre khususnya dan warga Dusun Karoppa, Desa Pattongko secara umum.

Begitupula warga Desa Kompang yang mempunyai lahan

perkebunan/pertanian di Dusun Saukang.

Terkait dengan perintisan jalan yang menggunakan anggaran” PAD” , sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala desa. Namun disisi lain sebagian warga merasa bersyukur menjadi warga desa Saotanre karena di Desa Saotanre tidak ada lagi pungutan dari segala kegiatan warga.

RENCANA KEBERADAAN PUB DI PANGKEP, DISOROT Pangkep, KpK. Rencana mendirikan tempat hiburan malam berupa Pub di Pangkep mendapat sorotan warga setempat. Pasalnya, dengan adanya Pub akan memicu peredaran minuman keras beralkohol. Sementara Perda tentang Miras sejak lama diberlakukan di Pangkep.

Adanya rencana mendirikan Pub tersebut, diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pangkep, Ahmad Djamaan, sebagai penambah devi-

sa PAD yang nantinya merupakan jenis usaha pariwisata yang telah diakomodir dalam undang-undang kepariwisataan.

Bahkan selain hiburan Pub, Dinas Pariwisata akan mengusulkan pula jenis usaha yang dinilai dapat meningkatkan kepariwisataan Pangkep, yakni jenis usaha pijat, refleksi sauna dan salon kecantikan.

Namun rencana itu, mendapat penolakan dari DPRD Kabupaten

Pangkep yang menurutnya, setelah melakukan kunjungan kerja ternyata mendapat penolakan dari warga. Maka rencana itu jelas akan ditolak. “ Jika usulan itu diterima , jelas akan memberi keleluasaan melegalkan miras, jika izin Pub diterbitkan, sementara Perda Miras telah ada sebelumnya,” tandas Alfian Musi, salah seorang anggota DPRD Pangkep dari Fraksi Golkar. ( KPK / BAHAR ).

Kepala Dinas Pariwisata Pangkep, Ahmad Djamaan

POLITIK

GOLKAR NASIBMU KINI

H ini, suara surut.

Pemi-

ingga Pemilu 2014, dominasi Partai Golkar selalu di titik puncak perolehan suara mayoritas di Sulsel.

Namun memasuki beberapa tahun belakangan mayoritas mulai Bahkan jelang lu 2019, semakin g e r a h menyusul kegairan politik Partai

Denokrat d a n Partai

Gerindra semakin kencang.

Meski begitu, Partai Nasdem diprediksi menjadi ancaman mayoritas Golkar. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya kepala daerah hijrah ke Nasdem. Hojrahnya sejumlah kepala daerah ke Nasdem, menurut pengamat politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priyanto, karena adanya kombinasi kepentingan kedua belah pihak, baik politik maupun non politik.

Menurutnya, memang selalu ada kekuatan elektoral besar pada diri kepala daerah. Mereka selalu punya “ Keistimewaan” memanfaatkan infrastruktur birokrasi dan ormas binaan pemerontah untuk kerja elektoral.

Dikukuhkan.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Kamis (26/9) lalu bertempat di Hotel Claro, Makassar mengukuhkan Walikota Makassar, Moh.Ramdhan Dany Pomanto, Bupati Bantaeng Ilhamsyah Aziki, Bupati Luwu Basmin Mattayang, Wakiul Gubernur Sulbar Enny Anggraini Anwar, termasuk sebelumnya Syahrul Yasin Limpi, mantan Gubernur Sulsel dan mantan Wakil Gubernur Sulbar Aladin S.Mengga. Mereka dikukuhkan sebagai kader Nasdem yang bakal menjadi gerbong baru dan sinyal persaingan menjadi pemuncak peraih

suara Pemilu 2019 mendatang.

Secara politik, kata Andi Luhur, Partai Nasdem memang strategis untuk diamankan Dany untuk kepentingan Pilwalkot 2020.

Sebab jika tidak, Nasdem berpotensi menyediakan lawan tangguh bagi cita-cita Dany di Pemilu 2019. Tetapi Nasdem juga memberi bergaining politik ke Dany yakni mendorong putrinya untuk calek DPR RI, sebagai bukti kotribusi terukur untuk Nasdem, yang di beberapa survey terancam ketentuan parliamentary thresshold.

Ditanggapi.

Partai Demokrat yang mengusung Danny selama dua periode Pilwalkot, menilai suatu hal yang wajar denganya hengkangnya Dany ke Nasdem. Sementara Nurdin Halid, Ketua Golkar Sulsel menilai suatu hal yang biasa seorang kader berpindah partai. Meskis begitu, kami siap beradu taktik dan strategi di Pileg dan Pemilu 2019. ( KPK / MAN ).

( KPK/SIRMAN )

Edisi November - Desember Tahun 2018

Profil Potensi Pedesaan

9

Semangat Inovasi, Jabarkan Visi Dan Misi Untuk Pembangunan Di Desa Gantarang

D

esa Gantarang, salah satu desa dari 10 desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Dan merupakan salah satu desa di ujung Kecamatan Sinjai Tengah berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Barat.

Berbuat untuk sebuah kemajuan, terlebih jika sebuah amanah yang harus dijalankan, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Diperlukan adanya sebuah keberanian dan skill yang dilatari dengan sebuah rancang - bangun yang sebelumnya telah digagas dan dipikirkan secara matang, mendalam serta observasi dari sebuah pengalaman.

Hal tersebut dikatakan Muh. Insan, Kepala Desa Gantarang yang ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurutnya, membangun dan memajukan sebuah desa, selain dengan adanya rancangan yang matang, juga diperlukan adanya gagasan dengan sistem pola penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana dasar pijakannya adalah Visi dan Misi sebagai arah dalam mewujudkan pencapaian tujuan.

Dengan pertimbangan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan keberpihakan pada masyarakat, lanjutnya, tentunya tidak mengabaikan capaian pembangunan dan kinerja pemerintahan saat ini. Setidaknya, menjadikan pijakan dasar untuk sebuah gerakan inovasi.

Sebagai orang yang menjalankan sebuah amanah yang dibebankan kepadanya, bagi pribadi Muh.Ikhsan, tentu merupakan tanggungjawab yang berat yang dalam arti harus dipertanggungjawabkan kepada publik dari apa yang diamanahkan kepadanya.

Bila dicermati visi dan misi yang tersirat dalam membangun Desa Gantarang, menurut Muh.Ikhsan memiliki makna yang begitu mendalam yang tidak muluk-muluk, dia menginginkan adanya implementasi dari apa yang telah digagas sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru di era kepemimpinannya.

Dalam menjalankan amanah sebagai kepala desa, katanya menambahkan, tidak menginginkan dan atau membiarkan desanya sebagai desa yang tertinggal dan terkebelakang dalam semua aspek, baik dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat, dimana kesemuanya sudah terbilang pupus seiring pupusnya yang namanya pemberdayaan kearifan lokal di tengah masyarakat Desa Gantarang.

Obsesi agar di Desa Gantarang perlu ada kinerja yang nyata menciptakan inovasi-inovasi baru , menurut sebuah pengamatan, setidaknya masyarakat diminta untuk mengaca diri sejauh mana tingkat pencapaian yang namanya pemberdayaan potensi masyarakat menuju pola kehidupan yang sejahtera. Masyarakat saat ini telah bekerja keras dan bahkan berdoa atas dasar falsafah hidup, nasib masyarakat tidak akan berubah tanpa kerja keras dan berdoa. Tapi hasilnya, masih stagnan saja.

Jadi kalau dilihat, Desa Gantarang bisa menjadi andalan dalam pengembangan potensi yang ada di Sinjai untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus menghilangkan kesenjangan antar wilayah perkotaan dan

pedesaan.

Derap gerakan perubahan yang diarahkan kepada terciptanya inovasi-inovasi baru dalam segala aspek di bidang pemerintahan dan pembangunan sebagaimanayang tersirat di balik visi tersebut di atas, tentu dikitari dengan dinamika untuk membangun Sinjai agar mampu sejajar dengan daerah lainnya, tidak akan berhasil tanpa sebuah pergerakan perubahan yang dimulai dari tekad masyarakat itu sendiri.

Ada satu statemen yang pernah dilontarkan Muh.Ikhsan yakni, saatnya rasa solidaritas yang tinggi dan rasa kebersamaan dalam berpikir maju dan mau berubah untuk masa depan Desa Gantarang, dengan mendinamisir kelanjutan pembangunan yang masih memerlukan penajaman program pada tahun anggaran selanjutnya.

Di sisi lain, menurut dia, kinerja seperti ini, diupayakan agar bagaimana membangun Desa Gantarang dengan rancang-bangun yang matang dengan model pembangunan yang diskenariokan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pembangunan yangdiistilahkan, pembangunan partisipatif yang merupakan salah satu pilar pemerintahan yang ideal dilaksanakan dengan tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan yang dilaksanakan itu.

Muh.Ikhsan tampaknya berupaya memposisikan massyarakat sebagai subyek dan kontekstual secara mandiri.

Sehingga dengan jelas, posisi pemerintah sebagai penggerak dan fasilitator semata dengan membatasi setiap intervensi terlalu jauh. Kemandirian masyarakat akan di tempatkan sebagai inti pembangunan sehingga seluruh elemen berperan secara partisipatif konstruktif.

Sejauh ini dapat dikatakan, gagasan dan pemikiran yang dituangkan dalam buku ini secara jelimet ini akan bersentuhan dengan realita dimana berkaitan dengan wawasan berpikir dan harapan yang terkait dengan masa depan.

Bagaimanapun juga realita itu akan bersentuhan dengan kenyataan dan gejaala factual yang dihadapi di kekinian dengan segala dimensi dimana tempat

berpijak seseorang guna mendasari idenya untuk mewujudkan di dalam realitas.

Untuk mewujudkan realitas itu, diperlukan sikap keberanian, kecerdasan, kejujuran yang dilapisi oleh ketabahan yang telah teruji. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan aksi dan gebrakan yang dikemas dalam bingkai program kerja, strategis dan kebijakan.

Berbagai kalangan menilai, Icang memiliki kepribadian yang utuh dan berwawasan luas dan memiliki pola pemikiran dan gagasan untuk memajukan desanya kearah yang lebih baik. Dia dianggap telah mampu meneropong sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta kelemahan dan atau kekurangan baik soal pemerintahan dan pembangunan maupun pada soal sosial kemasyarakatan.

Membangkitkan Semangat Membangun.

Penataan pembangunan dan pemerintahan di Desa Gantarang, harus dimulai dari pemberdayaan masyarakat lokal, sungguh sangat jelas gagasan dan pemikiran seperti itu.

Karena tampaknya visi yang ditawarkan Kepala Desa Gantarang ini menganut gaya pendekatan holistik dalam menggagas ide seperti itu.

Bila dicermati, gagasan yang terbingkai dalam visi langkah mewujudkan Desa Gantarang yang berupaya agar pemerintahannya mampu mewujudkan masyarakatnya nyaman dalam memperoleh kepastian pelayanan yang optimal, mudah dan cepat, sangat tepat jika dimulai dengan semangat kedamaian yang melahirkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, harmonis, demokratis yang pada akhirnya mencapai Desa Saotanre yang maju dan mandiri.

Menata Desa Gantarang agar menjadi desa yang maju dan mandiri dengan segala aspek kegiatan program pembangunannya, tentu tidak terlepas dengan saratnya potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam ( SDA) yang menurut Iccang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang sejahtera.

Hal tersebut pula, tidak ter-

lepas dari aspek bagaimana mampu memposisikan tatanan birokrasi yang baik dengan menegakkan peraturan sesuai dengan ketetapan yang dibangun agar melahirkan aparatur yang bersih dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Dengan demikian, konsep yang ditawarkan untuk penataan Desa Gantarang yang lebih baik dengan berdasarkan prinsip terdepan dalam pelayanan publik, bermakna memposisikan masyarakat akan mendapatkan jaminan pelayanan yang cepat, tepat, dan yang terbaik oleh dukungan kualitas birokrasi yang handal dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Hal ini bisa saja dibangun, manakala kearifan local turut dibangun di tengah masyarakat. Sehingga pada gilirannya akan tercipta harmoni dan keserasian dalam pemerintahan dan pembangunan.

Sebuah visi yang sarat maknamemajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa Gantarang, justru terbetik upaya membangkitkan semangat membangun bagi masyarakat desa dengan penuh optimis bahwa untuk Desa Gantarang yang terbaik, harus berani tampil dalam gerakan perubahan, yang bukan diartikan sebagai gerakan menafikan dari apa yang telah dicapai selama ini.

Harus Tampil Berani.

Iccang, sosok figur yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki integritas yang tinggi serta kecakapan bertindak baik sebagai fasilitator, aggregator, dan motivator. Sikap ini memang terbiasa dilakukannya sejak masih sebagai pegawai biasa untukkegiatan sosial kemasyarakatan sekalipun di tengah masyarakat yang marjinal.

Sebagai fasilitator, sosok figur yang satu ini dinilai mampu menjadikan dirinya dan pribadinya tempat mengadu dan berkeluh kesah dari apa yang dikeluhkan banyak orang, sekaligus mampu menjadi juru damai bagi konflik yang muncul terlebih jika konflik itu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.

Sementara aggregator, dia menyadari dirinya mempunyai kemampuan individu untuk sedini mungkin merasakan untuk menyerap aspirasi baru yang berkembang. Sehingga memunculkan sikap terbuka bila ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pikiran, ide, gagasan maupun kritikan.

Pada sisi lain yang dinilai sebagai motivator, dia memiliki kemampuan individu untuk menggerakkan atau memancing orang sekitarnya untuk kreatif dan mampu memaksimalkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Dan inilah yang senantiasa membingkai jiwa dan pribadinya yang dalam kesehariannya yang mampu menjadi orang yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas yang tinggi. Pada kesehariannya di tengah masyarakat dan stafnya di pemerintahan desanya ini, terlihat satu gaya kepemimpinannya yang begitu khas yakni, kepemimpinan yang menggunakan pendekatan yang sangat manusiawi, dan memiliki intuisi yang tajam dimana mampu mengetahui dengan baik kapan harus bertindak. Dan satu hal lagi, di sela-sela kepemimpinannya yang terbilang tegas dan berdisiplin, ternyata sifat humor dan candanya turut menyer-

Muh.Insan, Kepala Desa Gantarang tainya.

Sebagai figur, dia juga dikenal sebagai perencana, cepat memutuskan dan cepat bertindak dalam mengambil keputusan soal kepentingan rakyat denga satu kata kunci,�menjalankan strategi manajerial yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan falsafah leluhur dan karakteristik daerah ini “.

Disamping itu, dalam mengembangkan potensi desanya, langkah yang dia tempuh yakni diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang diarahkan pada kegiatan penajaman arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, diperlukan upaya peningkatan kesejahter-

aan rakyat, penggenjotan usaha ekonomi pedesaan dan pemberian bantuan kelembagaan secara terpadu. Arah bantuan diprioritaskan untuk menumbuhkembangkan dan mendorong ekonomi kerakyatan yang kemampuannya rendah.

Oleh karena itu, siapapun dia yang ikut dalam gerakan perubahan seperti ini, diharuskan tampil berani, cekatan, terampil, jujur, cerdas dalam proporsional dan profesional dalam bertindak. Dan kalau perlu tampil berani tanpa perlu terlihat membawa atributatribut formal. Ini sebagai cerminan prinsip,“Di mata Allah kita semua sama mulianya�.

(SIRMAN, S.SOS / KPK ).

Tim Peduli Kemanusiaan Sinjai Tengah Turut Bantu Pengungsi Korban Gempa Dan Tsunami Sulteng Di Kecamatan Sinjai Tengah

Sinjai, KpK. Sekitar 209 orang warga Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah, yang tertimpa musibah akibat gempa dan tsunami beberapa waktu lalu, terpaksa harus mengungsi di Kecamatan Sinjai tengah, Kabupaten Sinjai.

Mereka untuk sementara menemui keerabat dan handai taulannya yang berada di beberapa desa di Kecamatan Sinjai Tengah.

Data jumlah warga pengungsi tersebut, dihimpun Trisilawati, S.Pd, salah seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sinjai Tengah per tanggal 9/10 yang di bawah naungan Dinas Sosial kabupaten Sinjai, melakukan pendataan di 10 desa dan 1 kelurahan di kecamatan Sinjai Tengah terkait warga Sulteng yang sementara di tampung di Kecamatan Sinjai Tengah. ( lihat tabel ).

Selain pendataan, pihak TKSK Sinjai Tengah juga bersama-sama elemen Pedu-

li Kemanusiaan Sinjai Tengah, mengumpulkan berbagai bantuan dari beberapa desa dalam wilayah kecamatan sinjai tengah dan sekaligus menyalurkannya kepada para pengunsi di beberapa desa, yang dikordinir langsung Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Danramil Sinjai Tengah dan Kapolsek Sinjai Tengah.

Elemen Peduli Kemanusiaan Sinjai Tengah itu, masing-masing Sudirman ( Ketua KNPI Sinjai Tengah ), M,.Rusli ( pemerhati dan Pecinta Alam ), Andi Asda Kadir, S.Sos ( Staf Camat Sinjai Tengah ), dan tiga komponen lintas lembaga masing-masing Sirman,S. Sos ( Ketua Lsm Komunitas Peduli Lingkungan dan Bebas Sampah, Desa Saotengnga/ Koran KpK ), Maman Ar.Mattalioe ( pembelanews.com ), A.Basri ( Koran Suara Lidik ), A.Agus Saputra ( media Indonesia Pos ). – (KPK).

RAGAM

10

Edisi November - Desember Tahun 2018

Kapolda Sulawesi Selatan Terima Kunjungan Walikota Makassar

MEDIA PERS DAN KORUPSI

M

asalah penegakan hukum sepanjang tahun 2018 ini, khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat, terbilang mencurigakan dan memprihatinkan. Dalam banyak hal, penanganan sebuah kasus korupsi bisa berlatur-larut. Upaya pemberkasan suatu perkara bisa segera rampung, malah harus memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Kenapa harus begitu ?.

Jawabnya tergantung dari sudut pandang masing-masing. Tapi yang mencuat di permukaan, adanya unsur kesengajaan menyisahkan berbagai celah agar kasusnya bisa di “ endapkan “ sementara dan selanjutn-

ya mereka yang diduga terlibat dalam kasus itu, dapat dijadikan “ ATM “. Benarkah seperti itu ?.

Sejumlah kasus dugaan korupsi mulai dari yang melibatkan unsur pejabat pemerintah provinsi, kabuparen dan kota, unsur anggota parlemen yang menyeret pihak swasta dan BUMN/BUMD, dalam awal penanganan perkaranya terkesan sungguh “ menghangat “, namun proses selanjutnya terkesan surut dan melemah.

Penanganan perkara kasus dugaan korupsi yang dipertontonkan penegak hukum, patut pula mendapat apresiasi. Namun pada sisi lain, harapan masyarakat dalam penuntasannya patut pula mendapat tanggapan perhatian.

Pada kenyataan yang diharap saat ini, sikap anti korupsi yang sejatinya patut lebih dikedepankan. Adanya sikap keberanian untuk menolak terlibat, menghalangi kemungkinan terjadinya, serta mengungkap dan melaporkan kepada penegak hukum kalau peristiwa korupsi sudah berlangsung.

Sejauh ini, pihak penegak hukum sudah berusaha ke arah itu. Upaya keras itu, sayang kurang diketahui publik, karena bias liputan media pers yang hanya cendrung lebih suka mengekspos peristiwa terungkap dan tertangkapnya tersangka koruptor. Apalagi kalau yang jadi tersangkanya itu pejabat publik, politisi, aparat penegak hukum dan artis.

Padahal publik juga berharap agar peran media pers, turut membantu melakukan pencegahan dengan investigasinya mengekspos sedini mungkin adanya gejala atau aroma korupsi. Akibatnya, hasil dan dampak dari upaya pencegahan tersebut belum terasa menggigit.

Terkait fenomena upaya pencegahan tindak pidana korupsi, media Koran Pengawas Korupsi ( KpK ) , senantiasa berupaya ke arah tersebut.

Meski upaya pencegahan korupsi itu butuh beragam keahlian yang memungkin bisa dipenuhi melalui ekspose pemberitaan ke hadapan pembaca yang budiman. ( REDAKSI ).

Makassar KPK Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Drs. Umar Septono, terima kedatangan Wali Kota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Danny Pomanto, di ruang tamu pimpinan Polda Sulsel bebera waktu lalu.

Dalam pertemuan itu Ka Polda Sulsel di dampingi Karo Ops Polda, Dir Intel Polda Sulsel, Dir Pam Obvit Polda dan Dir Lantas Polda .

Maksud kedatangan Wali Kota Makassar di Mapolda Sulsel, adalah untuk bersilaturahmi seka-

ligus membahas bagaimana persiapan pengamanan, dalam pelaksanaan festifal F 8 yang rencananya akan di gelar pada tanggal 10-14 Oktober 2018 di anjungan Pantai Losari.

Kapolda Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya pada kesempatan itu.

Dia mengatakan, “Untuk secara teknis silahkan berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar dan kami siap membackup kegiatan tersebut” tutup Irjen Pol. Umar Septono, Kapolda Sulawe Selatan. (*/RT)

Pembangunan Enam Taman Olahraga Agar Sesuai Dengan Bestek Makassar, KpK. Mengingat program Pemerintah Kota ( Pemkot ) Makassar tidak lagi membangun lapangan olahraga dalam Kota Makassar, namun demi menjaga kepentingan fungsi penghijauan, maka konsep yang ditawarkan Pemkot Makassar adalah membangun sarana taman olahraga agar masyarakat juga bisa bersantai dan berolahraga.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dispora Makassar, Achmad Hendra yang ditemui di ruang kerjanya belum lama terkait masih minimnya sarana olahraga

di Kota Makassar.

Dijelaskan, anggaran yang digelontorkan untuk membangun taman olahraga sekitar Rp2 miliar untuk enam taman olahraga.

Diaman nantinta taman olahraga itu akan ditanami berbagai pohon dan tanaman, yang menampakkan lebih hijau dengan lampu-lampu yang terpoasang di sekitar taman tersebut.

Dia menambahkan, dari enam taman olahraga itu, terdapat dua taman olahraga yang akan dibuatkan jogging track seperti di Manggala dan Tamalanrea dengan luas yang berbeda, sehingga ang-

garannyapun juga berbeda-beda.

Sebelumnya, Walikota Makassar Moh.Ramdhan Dany Pomanto menekankan, pentingnya di Kota Makassar tersedia ruang terbuka hijau, dimana akan dibangun taman olahraga yang selain menjadi taman olahraga bisa juga menghasilkan bibit-bit atlet sekaligus bersantai ria bersama keluarga.

Sementara Abd.Gaffar Rusli, pemerhati masalah lingkungan yang ditemui menekankan, agar pemerintah kota dalam membangun taman olahraga yang mempergunakan biaya yang cukup

besar itu, dikerjakan berdasarkan bestek dan aturan main yang ditetapkan perundang-undangan.

Proses tender harus dilakukan secara transparan.

Data yang dihimpun KpK menyebutkan, proyek taman olahraga yang akan dibangun diantaranya di lapangan Manuruki dengan anggaran Rp398 juta, lapangan Manggala Rp398 juta, lapangan Tamalanrea BTP Rp468 juta, lapangan Jalan Nikel Rp248 juta, lapangan di Kompleks UNM Rappocini Rp258 juta dan lapangan Griya Puspitasari Rp258 juta.

(KPK/ HELMY ).

Dari Buruh Bangunan Jadi Pengusaha Jual Beli Besi Tua

S

eorang figur lelaki yang pantang menyerah dalam mengarungi kehidupan yang sangat keras, dia sosok lelaki yang tangguh dan dia adalah H. Zainuddin. Berbekal niat dan harapan dia meninggalkan Kota Makassar hijrah ke Kabupaten Enrekang bersama sang istri tercintanya Hj. Rabbania Dg Te’ne.

H. Zainuddin, salah seorang yang ulet dan tangguh dalam memperjuangkan hidupnya.

Dia bertutur dihadapan salah seorang wartawan media KPK (Koran Pengawas Korupsi) A. Bau Attas ketika di temui di ruang tempat usahanya saat ini. H. Zainuddin, mengungkap bahwa ketika itu dia bersama istrinya hijrah ke salah satu daerah yakni, Kabupaten Enrekang, karena di Makassar dia sangat kesulitan pada saat

itu sehingga memutuskan untuk hijrah ke Kabupaten Enrekang bersama istrinya dengan harapan semoga disana mereka mendapat kehidupan yang lebih layak.

Namun apa yang hendak dikata, disana dia mendapatkan pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan gaji yang sangat minim yakni, Rp 5000,- perharinya, tetapi sudah kepalang basah dia sudah berada di daerah orang, mau tak mau apa pun perkerjaan itu dia harus kerjakan untuk mempertahankan hidupnya karena disana dia tidak memiliki sanak saudara.

Awal H. Zainuddin meninggalkan Kota Makassar hijrah ke Kabupaten Enrekang pada tahun 1973, disana dia berkerja mempertahankan hidupnya sekitar 10 tahun mulai dari tahun 1973 sampai 1983 bersa-

ma sang istri yang dia cintai itu, dan sang istri juga dengan setia menemaninya dalam suka dan duka sekalipun hidupnya diperantauan menderita karena gaji sebagai buruh bangunan harian Cuma Rp 5000,- perhari.

Sejak berkerja sebagai buruh bangunan, H. Zainuddin, menyisihkan sedikit gajinya untuk ditabungkan sebagai modal usaha, dan hasil dari tabungannya itu terkumpul dana sekitar Rp 300.000,- dan pada tahun 1983, H.Zainuddin bersama istrinya Hj. Rabbania Dg Te’ne pulang ke Kota Makassar dengan niat untuk membuka usaha kecil-kecilan menggunakan modal dari hasil jerih payahnya selama 10 tahun di Kabupaten Enrekang sebagai seorang tenaga buruh harian.

Setibanya di Makassar, H. Zainuddin, mulai membuka

usaha kecil dibidang Jual Beli Besi Tua. Dan Usaha Jual Beli Besi Tua yang dia geluti ini sudah sekitar 30 tahun sampai saat ini, alhasil H. Zainuddin, sudah dikenal sebagai pengusaha di bidang Jual Beli Besi Tua seantero Makassar ini, kini H.Zainuddin dan Istrinya Hj. Rabbania Dg Te’ne beserta 6 (enam) orang anaknya hidup bahagia dengan hasil perjuangan hidupnya sewaktu jadi seorang buruh bangunan di Kabupaten Enrekang.

Demikian sekelimut kisah perjuangan H. Zainuddin, dan Istrinya Hj. Rabbania Dg Te’ne dalam mencari kehidupan, dan dengan izin Allah Yang Maha Kuasa, maka hidupnya berubah dan merasakan bahagia.

(KPK/ANDI BAU ATTAS/ EDITOR SYAM)

Edisi November - Desember Tahun 2018 Dari Hal. 1

Gratifikasi Dan Penuntasannya desa, adanya booking fee atau kompensasi fee, penyuapan di balik suatu pekerjaan proyek infrastruktur yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana gratisifikasi.

Dalam berbagai peristiwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi, gratifikasi dan penyuapan, dijadikan sebagai pundi-pundi kekayaan untuk diinvestasikan untuk membeli sejumlah hamparan tanah dan rumah di bilangan perkotaan, hingga diinvestasikan mendirikan SPBU, peternakan, perdagangan sapi dan kepemilikan beberapa kendaraan truk dan mobil.

Kenyataan seperti ini bukan rahasia umum, begitu banyaknya kepala desa dan perangkatnya bakal tersandung hukum dalam hal tindak pidana korupsi dan gratisifikasi. Saat ini mungkin belum tersentuh hukum, yang bisa jadi kelak akan tersandung hukum ketika masa jabatan telah berakhir. Mengingat perkara tindak pidana korupsi dan gratifikasi dan penyuapan, tidak mengenal perkara kadaluarsa.

Dalam hal ini diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dana desa dan dana desa, jangan sampai kedua kaki sudah terjerembab dalam kubangan lumpur. (KPK).

Dari Hal. 1

Program 100 Hari ..... pengadaan rumah tunggu masyarakat Sinjai yang dirujuk ke Makassar, launching homecare, launching wibsite pengaduan pelayanan publik dan akan menindaklanjuti aduan tersebut, namun tidak mengjalangi masyarakat jiak ada aduan yang mau disampaikan secara langsung ke Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.

Sedang untuk prograjm penataan tata kelola birokrasi, kata A.Seto, satu diantaranya yaknimerevisi tentang kesepatakan antara BPJS dengan Pemkab Sinjai, dengan melakukan audit.

Sementara untuk program pembangunan infrastruktur akan diupayakan dengan memfokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sinjai melalui program-program yang sudah dirumuskan dalam Visi dan Misi.

SAMBUNGAN

Dari Hal. 1

Sutopo Purwo Nugroho kepada media pers, Senin (7/9) lalu di Jakarta, kini menjadi perhatian serius pemerintah, dimana saat ini bukan hanya gempa dan tsunami, namun kita lihat bagaimana likuefaksi di Palu mampu menyapu ribuan rumah dan menelan korban.

Proses likuefaksi menurut Sutopo, sering terjadi pasca gempa. Likuefaksi di Palu merupakan peristiwa terparah karean terjadi pada cakupan daerah yang sangat luas dan terjadi pas di wilayah ramai penduduk, bagaimana terlihat tanah itu bergerak dan menimbun bangunan di atasnya.

Oleh karena itu, saat memasuki tahap rehablitasi dan rekontruksi, pemerintah akan melarang untuk kembali membangun di atas tanah dengan potensi likuefaksi yang tinggi. Sebab, kalau gempa terjadi, hal itu akan terulang lagi. Dan tanah yang terkenan likuefaksi sudah diberi tanda.

Lebih jauh Sutopo menjelaskan, peristiwa likuefaksi semestinya harus menjadi peringatan terhadap wilayah lain di Tanah Air. Likuefaksi merupakan fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan, seperti getaran gempa bumi.

11 Kecamatan Di Donggala Terisolasi.

Meski wilayah Palu hingga Selasa (9/9) berangsur pulih. Tetapi akses ke Kabupaten Donggala belum terjangkau secara menyeluruh. Terdapat 11 kecamatan masih terisolasi. Tim tanggap darurat masih terlihat menyisir sebagian besar kawasan Sulteng. Alat berat bahkan belum bisa masuk ke wilayah Sirenja, Donggala yang meru-

Sulawesi Tengah Terancam Likuifaksi dan minuman, pihaknya mengaku sudah mendistribusikan sesuai data. Bahkan Senin (1/9) pukul 10,00 wita makanan sudah habis. “ Dalam waktu dekat akan disentuh yang belum tersentuh,” tandas Muh.Thohir.

Kordinator Lapangan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel, Miswar, turut prihatin dengan belum tersedianya dapur umum. ACT segera membangun dapur umum terpisah dari posko induk pengunsian yang dibangun pemerintah.

Hingga sepekan pasca gempa dan tsunami, relawan ACT Sulsel terus fokus melakukan evakuasi dan persiapan penguburan massal. Juga membantu pembagian bahan makanan untuk pengunsi di posko induk.

Informasi resmi yang dihimpun menyebutkan, hingga Minggu (7/9), jumlah korban meninggal dunia yang telah terindentifikasi sudah mencapai 1.763 orang.

Korban tertimbun 152 orang, Korban dinyatakan hilang265 orang dan terluka 799 orang. Sementara jumlah pengungsi yang terdata mencapai 59.450 yang tersebar di 109 titik. Untuk penguburan massal sebanyak 1.755 jenazah juga dilakukan untuk jenazah yang sudah melalui proses DVI dan tidak diambil keluarganya.

Ancaman Likuefaksi.

Ancaman Likuefaksi pasca gempa dan tsunami di Palu, Sulteng, menurut Kepala Pusat Daya Informasi dan Humas BPBN, Di Titik Puncak.

Kini A.Seto Ghadista Asapa, SH, LLM sebagai Bupati Sinjai bersama Ir.A.Kartini Ottong sebagai Wakil Bupati Sinjai periode 2018-2023, tentu berlapis tantangan yang akan dihadapinya, salah satunya mewujudkan program 100 hari kerjanya dalam menahkodai pemerintahannya.

Meski sudah berada di titik puncak, masyarakat Sinjai berharap agar kepemimpinannya diimplementasikan dengan mengendalikan otoritas nya sebagai kepala daerah menjalankan kewenangan dan tanggungjawab dalam artian luas.

Jabatan puncak sebagai Bupati Sinjai, juga diharapkan dapat mengendalikan hadirnya sistem dan mekanisme yang mengatur bagaimana proses kepemimpinan, pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan.

Selain oitu diperkukan dukungan dan kepatuhan, motivasi dan keteram[pilan, serta formulasi tujuan yang ingin dicapai ( visi ) yang jelas, terstruktur dan terukur. ( SIRMAN / KPK ).

Dari Hal. 1

ternyata penjaja seks masih saja berlangsung. Di sekitar Jl.RE Martadinata, Kota Palu yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar provinsi di Sulawesi. Bagian dari jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Palu, Donggala dan Toli-Toli, adalah merupakan kawasan akses menuju sebuah prostitusi, yang disebut-sebut sebagai kawasan terbesar di Sulawesi dan telah berlangsung lama.

Kelurahan Tondo, memiliki luas 55,16 kilometer per segi. Terdapat sebutan nama Kawasan Tondo Kiri dan Tondo Kanan, hanya untuk membedakan antara kompleks pemukiman dan kompleks prostitusi.

Di area kawasan Jl.RE Martadinata, Tondo Kiri merupakan ajang prostitusi yang tidak asing lagi bagi pendudk disana.

Hasil pemantauan menunjukkan, di Tondo Kiri terdapat beberapa blok, sebagian besar tempat hiburan sekaligus menyediakan beragama minuman alkohol dan aneka sofdrink. Hampir semua rumah yang dijadikan kafe dan tempat karaoke disulap menjadi ajang esek-esek.

Perempuan penjaja seks kebanyakan statusnya hanya pekerja di kafe dan tempat karaoke. Pasca tsunami, tak semuanya pulang kampung, sebagian bertahan tinggal dan tetap beroperasi di sela-sela kesibukan pemerintah dan relawan melakukan evakuasi pasca gempa dan tsunami. Meski mereka tidak lagi di Tondo Kiri namun mereka memilih untuk sementara indekos atau melayani booking yang tarifnya sebelum gempa sebesar Rp250 ribu, pasca gempa turun menjadi Rp50 ribu tergantung negoisasi. ( TIM KPK ).

Dari Hal. 1

Kasus Pembebasan Lahan ....

Makassar ( BJMM ) sebesar Rp 10 miliar.

Minta Dituntaskan.

Terkait soal kasus proyek pembebasan lahan Underpass Sulhas Makassar, Lembaga aktivis antirasuaqh, ACC Sulawesi melalui Direkturnya, Abdul Muthalib minta untuk menuntaskan kasus tersebut. Mengingat kasus tersebut sudah terang benderang sehingga Kejati Sulsel sudah seharusnya menaikkan level penyelidikannya menjadi penyidikan.

Menurutnyam sebenarnya tidak perlu mengulur waktu untuk penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Seharunsya jika sudah rampung segera dilimpahkan ke persidangan Tipikor. “ Penanganan kasus ini tidak terlalu sulit, namun kelihatan lama prosesnya. Salah bayar bisa terjadi karena tidak adanya kecermatan tim pembebasan lahan.

Maka dari itu, Kejati sisa mendalami mengapa hal itu bisa terjadi. Memastikan apakah salah bayar itu memang disengaja atau tidak,” tandas Abdul Muthalib.

- Aset desa. b.

Belanja Desa.

- Dalam hal Belanja Desa, sebagaimana Permendagri No.20 Tahun 2018, pasal 16, terdapat 5 ( lima ) bidang klarifikasi Belanja Desa, tiga diantaranya Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa serta Penanggulangan Bencana.

- Untuk setia tahun anggaran, program kegiatan pembinaan kemasyarakatan apa saja yang telah terealisasi, dan belum terlaksana, dan tidak terlaksana. Berikut masing-masing anggarannya untuk tahun anggaran berjalan.

- Untuk setiap tahun anggaran, program kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa apa saja yang telah terlaksana, belum terlaksana dan tidak terlaksana, dan masing-masing anggarannya.

- Terkait soal kebencanaan apa saja yang telah dibiayai, dan apa saja jenis-jenis kebencanaan yang dibiayai itu. c. Pembiayaan Desa.

- Sebagaimana diketahui bahwa, pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, mapun pada tahun anggaran berikutnya ( Permendagri No.20 Tahun 2018, pasal 24 ).

Dalam hal ini, apakah Pemerintah Desa memasukkan permodalan BumDes di dalam Penganggaran APBDesa ? Dan hal penyertaan Modal BumDes, apakah masuk sebagai penerimaan atau pengeluaran pembiyaan ?

Apakah BumDes masuk kategori Bidang Pemberdayaan Desa atau Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ?.

Yang perlu juga diketahui publik secara transparan yakni, jumlah anggaran ; - Bidang Penyelenggaraan pemerintahan

Korupsi Dan Gratifikasi Di Balik Add’ APBDesa barang sakral dan rahasia, yang orang khususnya saja dan atau yang punya kepentingan yang boleh melihat dokumen APBDesa, seperti penegak hukum dan atau pihak tertentu saja.

Diperlukan Transparansi.

Itulah alasannya, sehingga masyarakat publik banyak yang tidak percaya kepada Pemerintah Desa nya, meski tidak semuanya seperti itu. Seharusnya APBDesa ditransparansikan kepada masyarakat publik.

Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Desa; 1. Jangan takut untuk transparan kepada masyarakatnya sendiri.

Karena dengan transparan, tingkat kepercayaan masyarakatpun akan semakin tinggi kepala Pemerintah Desa nya.

2. Kalau perlu membuat Baliho Dana Desa ukuran besar dan terperinci serta dipajang di tempat / lokasi yang strategis mudah dibaca masyarakat desa.

Selanjutnya, terkait hal tersebut di atas, publik memerlukan penjelasan dan keterangan dari Pemerintah Desa terkait dengan ke-3 komponen dalam struktur APBDesa yakni, Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Mengingat, dari sekian banyak baliho ukuran besar terpampang di depan kantor desa, namun tidak ada yang memberi penjelasan secara transparan sebagai Permendagri tersebut di atas, berupa ; a.

Pendapatan Desa, - Penghasilan apa saja yang diperoleh desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa).

- Apa saja hasil usaha desa dan,

Dari Hal. 1

pakan salah satu wilayah yang dekat dari sumber gempa 7,4 skala richter, jumat, 28/9 lalu.

Logistik masuk ke wilayah itu dengan mempergunakan helikopter, meski hanya bisa mendarat di lapangan Desa Tondo.

Hantaman gempa juga merusak infrastruktur sejumlah desa di Serenja. Jembatan di perbatasan Desa Tondo dan Ujombo bahkan nyaris putus, sehingga bantuan pasokan makanan dan minum agar sulit masuk.

Sementara 11 kecamatan yang terisolasi masing-masing, Banawa, Tanantovea, Sindue, Sindue Tombusabora, SindueTobata, Sirenja, Balaseang, Balaseang Tanjung, Damsol, Sojol dan Sojol Utara. Kelumpuhan di 11 kecamatan, dilaporkan karena akses jalan tertutup akibat lumpur dan jembatan putus.

Meninggal Kelaparan.

Karena konsentrasi bantuan dan evakuasi di Palu, menyebabkan Kabupaten Sigi dan Donggala tak tersentuh maksimal.

Sejumlah warga dikabarkan meninggal karena kelaparan. Kabag Humas Pemprov.Sulteng, Adirman mengatakan, dalam rapat gabungan Satgas Bencana Sulteng, Gubernur sudah minta tim dan Bupati Donggala untuk mengambil langkah terkait laporan itu.

Daerah tersebut belum bisa ditembus kendaraan karena akses terputus. Terdapat tuju8h desa di Balaisang Tanjung semuanya terdampak dan terisolasi. Kawasannya berada di pegunungan dan berbatasan langsung dengan pesisir.

Penjaja Seks Masih Berlangsung.

Pasca gempa dan tsunami di Palu,

11

(KPK).

desa, dan item kegiatannya, - Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, dan item kegiatannya, - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan item kegiatannya, - Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan, dan item kegiatannya.

1. Terkait Tugas dan Fungsi Kepala Dusun, apa saja itu ?.

2. Perlunya diektahui, apakah Pemerintah Desa telah menerapkan Struktur Pemerintahan Desa nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

3. Publik juga perlu mengetahui, siapa saja yang boleh terlibat dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ( PPKD ) ?.

4. Masih terlihat adanya tumpang tindih antara Kaur dan Kasi dalam pengelolaan keuangan desa. Dan terbilang ada diantara mereka yang menjabat Kaur dan Kasih sama sekali tidak mengetahui persis regulasi tentang pekerjaannya.

Rawan Korupsi.

Dalam hal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui adalah berisi lokasi, volume biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

RAB inilah yang selalu menjadi polemik, sangat dirahasiakan oleh pemerintah desa. Dianggap tak satu pihakpun yang boleh melihatnya, kecuali pihak tertentu.

Kalau perlu kepala tukang, tukang apalagi buruh, sama sekali tidak boleh diperlihatkan. Mengikuti perintah lisan dari sang “ juragan “.

Disinilah letak kerawanan adanya upaya penyelewengan anggaran dana desa oleh pihak tertentu di pemerintah desa. Bahkan ditengarai, RAB itu dibuat oleh sekertaris desa. Disinilah kesimpang siuran wewenang, sebenarnya yang membuat dan menyusun

Diduga Uang Parkir ....

PD Parkir Makassar Raya, setoran hasil perparkiran yang masuk ke kas daerah sangat minim dimana dividen tahun lalu saja hanya Rp1,2 miliar. Hal ini menunjukkan sistem pengelolaan dan penyetoran hasil parkir tidak terkordinasi dengan baik. Padahal sebelumnya, Walikota Makassar pernah menegaskan, poten si pendapatan dari sektor parkir cukup besar bisa mencapai triliunan rupiah., Salah seorang pemerhati masalah perkotaan dan lingkungan, Muh. Ramlan, SE menilai, terjadinya tingkat kebocoran yang cukup besar itu, bisa jadi karena adanya dugaan dikorupsi. Apalagi lagi selama ini warga sangat mengeluhkan soal perparkiran di Makassar yang seakan tak mampu di atasi. “ Oleh karena itu, Walikota Makassar diharapkan agar memberi warning kepada dirut yang baru itu untuk memprioritaskan dua poin penting yakni parkir liar yang

RAB pihak siapa ?.

Yang tragisnya, ada pula sekertaris desa merangkap keuangan. Menganggap sekertaris desa yang paling tahu segalanya. Pihak yang menjabat Kaur Keuangan atau bendahara hanya tahunya menyimpan bukti-bukti pembelanjaan, sementara sama sekali tidak pernah memegang apalagi melihat uang yang seharusnya merupakan tanggungjawabnya. Kaur keuangan hanya tahunya menerima laporan beres dari sang sekertaris, dan tahunya menanda tangani laporan yang sudah dianggap beres.

Lalu, apa peran dan tanggung jawab sang kepala desa dalam mengelola keuangan desa ?. Kenyataan di lapangan, sebagian kepala desa, juga merangkap sebagai pemborong, berkoalisi dengan pihak pengusaha bahan material untuk hitung-hitung keuangan.

Namun dibalik itu pula, ada juga kepala desa tahunya terima beres dan siap menandatangani hasil laporan yang dibuat sekertaris atau bawahannya. Tanpa melalukan cross chek terlebih dahulu, apakah laporan ini sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Gratifikasi.

Sejak efektifnya anggaran dana desa digelontorkan pemerintah ke rekening masing-masing desa, kebanyakan terbuai dan terlena dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran tersebut. Secara kasak mata, memang terlihat sejumlah program yang tertuang dalam RPJMD dan diimplementasi ke RPK. Namun di balik itu, apakah program kegiatan yang dilaksanakan itu, sudah sesuai dengan bestek atau ketentuan petunjuk tehnis dan atau sudah sesuai dengan RAB ?.

Kenyataan di lapangan, pekerjaan semisal rabat beton, belum tiga bulan selesai dikerjakan, terkelupas dan hingga berlobang.

memicu kesemrawutan dan pengelolaan pendapatan yang selama ini diduga dikorupsi,” tandas Muh. Ramlan.

Sebelumnya, Walikota Makassar juga telah menekankan kepada Satriani Ulfa Mungkasa, potensi hasil parkir itu bisa mencapau Rp 2 triliun. Harus ditangani dengan baik dan terpolakan. “ Jika masalah parkir dan masalah setoran parkir tidak mampu diatasi, maka dirutnya akan dicopot,” tegas Walikota Makassar.

Hasil pengamatan KpK menyebutkan, sejumlah juru parkir yang dipekerjaan oleh PD Parkir Makassar Raya, jika dilakukan penagihan setoran parkir PD Parkir selama ini berlagak debt colllector, langsung saja minya uang dari juru parkir, tanpa mau mengetahui berapa jumlah dari penghasilan parkir satu hari dari titik parkir tersebut. ( AMBOL/KPK ).

Apakah ini sesuai dengan bestek ?.’

Di balik itu semua, patut diduga ada upaya penyelewengan secara berjamaah yang mengarah kepada upaya gratifikasi, memperkaya diri sendiri, turut memperkaya bersama-sama dan memperkaya orang lain dan atau adanya unsur pembiaran anggaran tersebut dimanfaatkan secara tidak benar.

Kesemuanya itu jelas terkena tindak pidana korupsi dan atau gratifikasi.

Dasar Hukum.

Informasi dan penjelasan yang patut diketahui publik sebagai tersebut di atas, berdasarkan ; 1. Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, pasal 1 ayat (1), pasal 2, pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (4), pasal 5 ayat (1), pasal 6 huruf a-e dan pasal 13.

2. Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, pasal 18 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) tentang ketentuan pidana.

3. Kode Etik Jurnalistik, pasal 3, 4, 5 dan pasal 7 dan 15.

4. PP No.47 Tahun 2015, pasal 1 angka 9 tentang Perubahan atas perubahan PP No.43 tahun 2014 tentang Penjelasan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ( PP No.47/2015 ).

5. PP No.22 tahun 2015 tentang Dana Desa.

6. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 55 yang telah diubah oleh Undang-Undang baru termasuk Permendagri No.110 tahun 2016 pasal 32 tentang tugas, wewenang dan kewajiban BPD. Penutup.

Sangat menghargai atas jalinan kerjasama yang baik ini, bilamana maksud dan tujuan tulisan ini ditanggapi secara positif.

Tiada maksud lain hanya kepentingan publik semata.

Terima kasih.

(KPK).

ADVERTORIAL

12

Edisi November - Desember Tahun 2018

MENGUCAPKAN

SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN

Bapak Andi Seto Ghadista Asapa, Sh.,LLM Dan Ibu Ir.Andi Kartini Ottong

Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023 Dari Redaksi Koran KPK (Koran Pengawas Korupsi) (Andi. Baso Ambarala) Pimpinan Umum

(Drs. A. Nurzaman Razaq, S.Kom) Pemimpin Redaksi

Awaluddin, Se Bersama Rakyat Mendorong Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Majukan Potensi Sinjai Tengah – Sinjai Barat

Awaluddin, SE, lahir di Sinjai, Sinjai, 20 Juli 1983, putra dari bapak A. Muh.Yakub dan ibu Andi Rahmah, pada tahun politik 2018 ini, maju sebagai Calon Legislatif ( Caleg ) yang diusung Partai Perindo, dengan nomor urut 6, pada Daerah pemilihan ( Dapil ) IV Sinjai Tengah dan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.

Awaluddin, lulusan Fakultas Ekonomi, UVRI Makassar tahun 2012, yang pernah bergelut di berbagai kegiatan kampus dan aksi sosial ini, dengan tulus dan kerendahan hati ingin mencurahkan pengadiannya untuk kepentingan publik melalui kursi parlemen.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, Awaluddin yang kesehariannya sebagai aktifis organisasi kemasyarakatan hanya sebatas melihat, mendengar, dan mengamati bahkan sebatas kemampuan berupaya memfasilitasi fenomena-fenomena persoalan sosial kemasyarakatan, pelayanan birokrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan transportasi, perkebunan, pertanian, dan kehutanan, dan ekonomi yang nota bene untuk kepentingan dan kese-

jahteraan masyarakat.

Namun upaya itu, hanya sebatas kemampuan dan tiada kuasa berbuat dan bertindak lebih banyak, dikarenakan dirinya bukanlah penentu kebijakan. Hal inilah yang mendasari, kenapa Awaluddin maju sebagai Caleg tahun 2019 ini.

Awaluddin yang memperistikan Kamsinar, Amd, putri dari bapak Jamaluddin dan Ibu Hamsiah, menambahkan, upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup bisa dimaknai dengan membangun infrastruktur ekonomi dan sarana sosial, perhubungan dan transportasi. Sementara membangun ekonomi kerakyatan dipahami sebagai upaya agar rakyat terhindar dari kemiskinan dan ketertinggalan dengan kata kongkritnya, agar rakyat menjadi sejahtera.

Awaluddin menambahkan, begitu pula dengan pembangunan di pedesaan, maju dan berkembangnya suatu desa, itu sangat diharapkan dan memang dibutuhkan pembangunan infrastruktur untuk melakukan pencapaian ekonomi yang mapan, dan saat ini dapat kita melihat betapa pemerintah desa terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakatnya.

Namun hal itu, kata Awaluddin, pemerintah desa dan atau pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan anggaran desa dan daerah saja. Tetapi harus melalukan terobosan yang nyaris terabaikan selama ini yakni, bagaimana adanya upaya maksimal memberdayakan potensi pemuda, tokoh masyarakat dan agama serta masyarakat umumnya dengan membuka lapangan pekerjaan yang bukan hanya dengan memberikan bantuan dan

pinjaman permodalan, tetapi memberikan mereka semisal pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kursus dan penyuluhan sesuai di bidang keahlian dan keterampilan yang mereka miliki dan inginkan.

Fenomena seperti tersebut, menurut Awaluddin, masih banyak terlihat di pedesaan sementara pada sisi lain, pemerintah desa hanya lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur dan melupakan yang namanya pemberdayaan potensi masyarakat. “ Apalah artinya, pembangunan infrastruktur berupa rabat beton, rabat beton jalan tani dan permukiman, perintisan jalan, dan cekdam digenjot, tetapi masyarakatnya tak berdaya terhimpit soal perekonomian, lantaran potensi masyarakat diabaikan,” kata Awaluddin menegaskan.

Menurut Awaluddin, bila masyarakat punya usaha dan keterampilan yang diberdayakan, tentu penghasilan masyarakat juag akan meningkat.

Mereka akan mudah mendapatkan tambahan modal kerja untuk terus meningkatkan penghasilan.

Penghasilan masyarakat dapat diperoleh dari kerja-kerja keterampilan seperti menjahit, merangkai bunga, mendaur sampah menjadi sumber energi, pertukangan, perbengkelan dan usaha lainnya di bidang tehnologi seperti service barang-barang elektronik serta usaha keterampilan lainnya.

Pada fenomena lain, usaha-usaha pertanian dan perkebunan masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan jual langsung ke pihak ketiga dengan harga yang tidak sepadan dari usaha yang dirintisnya,

tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan desa. Minimal mengaktifkan kembali yang namanya KUD, memfungsikan dengan baik BumDes dan atau upaya pemerintah desa dan daerah yang mendistribusikan ke pihak ketiga dengan membayar kedepan kepada pemilik usaha pertanian dan perkebunan.

Dengan adanya peningkatan kehidupan masyarakat di pedesaan, pada akhirnya mereka akan mengalami perubahan

(Sirman, S.Sos) Kepala Biro Sinjai hidup. Kehidupan masyarakat yang kebih baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia, memberi andil tidak kecil pada perekonomian daerah. Rakyat sejahtera, daerah makmur, rakyat berdaya, dan daerah maju berkembang.

Oleh karena itu, saya Awaluddin sebagai Calon Legislatif dengan momor 6, di Dapil IV Sinjai Tengah dan Sinjai Barat, telah memikirkan untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya fenomena-fenome-

na tersebut di atas, agar pada saat saya berhasil menduduki kursi parlemen di DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019 atas dukungan dan pilihan masyarakat, saya berkomitmen dan tetap kosisten atas komitmen saya itu – untuk bersama-sama masyarakat Sinjai Tengah dan Sinjai Barat memperjuangkan dan medorong menumbuhkembangkan ekonomi dan memajukan potensi masyarakat. Insya Allah.

(KPK*).

MENGAPA MEMILIH SAYA Poltik itu lahan pengabdian yang sangat mulia jika betul betul mau memperjuangkan kepentingan rakyat”.

Ady Ansar, S.Hut, MMPub. Ady Ansar, S.Hut, MMPub, salah seorang bacaleg (Bakal Calon Legislatif) yang di usung oleh Partai Nasden dengan Dapil 4 Kepulauan Selayar, Bantaeng dan Jeneponto.

“Saya masih muda dan energik, memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman memadai dalam mengembang tugas sebagai refresentasi rakyat serta memiliki jaringan yang luas untuk memperjuangkan kepentingan daerah serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Pengalaman selama `15 tahun di DPRD Kepulauan Selayar menjadikan saya

memiliki kedekatan dengan Pemudah, Pelajardan Mahasiswa, memiliki latar belakang organisasi baik di Kemahasiswaan dan Kepemudaan serta memiliki kedekatan dengan masyarakat terutama masyarakat golongan bawah. Memiliki jiwa entrepreneurship dan kemandirian yang tinggi, namun tetap berpihak kepada masyarakat”.jelas Ady Ansar, S.Hut, MMPub. Salah satu tokoh agama, Muchtar Tanete, memuji Ady Ansar, mengatakan, “Ady Ansar, adalah sosok pemuda yang progresif, berwawasan luas dan kaya akan pengalaman.

“Ady Ansar, memiliki kematangan emosi, pengetahuan dan kepedulian yang besar terhadap masyarakat.

Terlahir dari keluarga pendidik menjadikannya sosok yang peduli terhadap pendidikan dan keagamaan,”tutur Muchtar Tanete.

Begitu pula yang dikatakan

salah seorang tokoh pemudah, yang mantan Ketua KNPI Kepulauan Selayar Azwar Ahmad, mengatakan, “Kakanda “Ady Ansar”, adalah sosok yang peduli dan dekat dengan pemuda, beliau aktifis lintas generasi yang tidak ada matinya, perjuangannya selama menjadi Legislator DPRD Kepulauan Selayar, sangat positif terhadap kepemudaan,”pujinya.