Koran KPK September 2018

1

Edisi September - Oktober Tahun 2018

H.MUHAMMAD YASIN,MT, Maju Sebagai Legislator DPRD Sulsel Untuk Salurkan Aspirasi Masyarakat

Hal 12

Edisi September - Oktober 2018

"DUGAAN KORUPSI APBD SULBAR BILAKAH" BOLA PANAS

Wali Kota Makssar Sambut Gubernur Baru Sul-Sel

SUDAH MENGGELINDING ?

Sebelumnya pernah dilansir oleh Kejati Sulselbar terkait pengalokasian anggaran dalam RAPBD Sulbar tahun 2016 yang diduga merugikan uang negara Rp 150 miliar, merupakan angka fenomenal yang bakal menggelinding di penghujung tahun 2017. Bahkan mencuat di permukaan, kasus dugaan korupsi secara berjamaah ini, menjadi “ bola panas “ di tahun 2018. Kini, melewati separoh tahun 2018, bilakah “ bola panas “ itu sudah menggelinding ?

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Kamis (6/9/18) siang. usai dilantik oleh Presiden Jokowi 5 September 2018 kemarin di Istana Negara.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, tiba memakai pesawat Garuda GA608. Ia disambut oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto beserta Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan beberapa Kepala Daerah.

Beberapa menit kemudian, Wagub Sudirman Sulaman tiba pada pukul 12.00 Wita mengguna-

Makassar, KpK. Dalam upaya pengusutannya, pihak penyidik Kejati Sulselbar tidak main-main dengan kasus APBD tahun 2016 itu, dengan membidik sekitar 26 OPD/SKPD, 46 anggota legislator, dan rekanan dan pihak yang turut menikmati dugaan korupsi yang telah merugikan uang negara Rp 150 miliar itu.

Lanjut ke Hal. 11

Pulau Kayangan Dikontrakkan 14 Tahun

Sprindik Pengusutan Kejari Makassar, Dipertanyakan

Pengelolaan Pulau Kayangan tersandung masalah hukum.

Pasalnya, Pulau Kayangan yang dikontrakkan Pemkot Makassar kepada PT Pura Putra Nusantara selama 14 tahun, setoran royaltinya belum pernah diberikan kepada Pemerintah.

Kpk, Makassar.

Terkait masalah itu, pihak Kejari Makassar tahun 2014 silam pernah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan ( Sprindik ) bernomor ; Print-07/R.410/FI/09/2014, Namun Sprindik itu hingga saat ini dipertanyakan tindak lanjutnya.

Sementara Pemkot Makassar, terkesan tidak bernyali untuk mengambil alih pengelolaan Pulau Kayangan tersebut. Sehingga muncul rumor jika di balik kontrak pengelolaan Pulau Kayangan diduga ada konspirasi terselubung oleh pihak tertentu.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Dicky Rachman yang dikonfirmasi tidak berkomentar banyak. Sementara Kasi Intel Kejari Makassar Ivan Nusu yang dikonfirmasi hanya mengaku ingin memeriksanya kembali. Mengingat dirinya baru menjabat tiga bulan, sementara masalah yang dikonfirmasi tahun 2014.

Menanggapi masalah Pulau Kayangan, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengaku berulang kali mendorong pemkot untuk mengambil alih Pulau Kayangan itu. Tetapi tidak ditindaklanjuti sampai sekarang.

Sampara menyarankan, jika pemkot tidak bisa mengelolalanya sendiri, sebaiknya mencari investor lain, tinggal ketegasan pemkot untuk membenahi Pulau Kayangan itu. ( KPK/AMBUL ).

Lanjut ke Hal. 11

Mencermati Kasus Proyek Prona Persertifikatan Tahun 2013-2017 dan Penyaluran Raskin di Sinjai dan di Wajo Pelaksanaan proyek Program Nasional (Prona) persertifikatan bagi warga berekonomi lemah tahun 2013-2017 khususnya di sejumlah desa di dua Kabupaten yakni Sinjai dan Wajo terindikasi sarat Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan secara koorporasi aparat dan perangkat desa bersama aparat BPN setempat. Indikasi Pungli tersebut, perlu diusut tuntas pihak Kejari setempat.

Benarkah itu ?

Kpk, Makassar.

Berbagai sumber yang penulis himpun terkait pelaksanaan Program Nasional (Prona) Persertifikatan bagi warga ekonomi lemah tahun 2013 hingga tahun 2017, khususnya di sejumlah desa di dua Kabupaten tersebut – dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan terkait perundang-undangan Nomor 5 / Tahun 1960 tentang Ketentuan Umum Pertanahan, SK Menteri Negara

Agraria / Ka.BPN No.4 / Tahun 1995 tentang Penentuan Besarnya Pungutan Biaya dan UU No.4 / Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria.

Hasil investigasi penulis menyebutkan, adanya aparat dan perangkat desa baik langsung maupun tidak langsung, terlebih diduga kepala desa mengetahui dan menyetujui terjadinya pungutan biaya proses program nasional persertifikatan,

Lanjut ke Hal. 11

Di Balik Hilangnya Dokumen Fasum Milik Pemkot Makassar Di Indikasikan Ada Oknum Pejabat Turut Bermain Puluhan hektare lahan milik Pemkot Makassar diserobot pihak lain seiring dengan hilangnya dokumen kepemilikan aset. Diindikasikan ada oknum pejabat internal turut bermain yang segala menghilangkan dokumen itu, sehingga dengan mudah bisa disertifikatkan atasnama orang lain.

Makassar, KpK. Hilangnya dokumen kepemilikan aset berupa fasilitas umum ( fasum ) dan fasilitas sosial ( fasos ) milik Pemerintah Kota ( Pemkot ) Makassar, dipandang perlu ditindaklanjuti untuk ditelusuri adanya indikasi oknum pejabat di lingkup internal Pemkot yang turut bermain

dengan sengaja menghilangkannya, agar bisa dengan mudah dialihkan kepada pihak lain.

Hal itu pernah ditegaskan Waliko-

Lanjut ke Hal. 11

Makassar Masuk Daftar Kota Pintar Yang Diusulkan Jokowi

Kota Makassar banyak menorehkan prestasi yang gemilang, baik Nasional maupun Internasional. Kini Kota Makassar masuk lagi daftar Kota Pintar yang diusulkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bersama dua kota lainnya yakni, Kota Jakarta dan Kota Banyuwangi.

Makassar KPK Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menunjuk tiga Kota di Indonesia untuk diusulkan masuk dalam jaringan Kota Pintar Asean dalam program kerja sama Asean Smart Cities Network (ASCN).

Ketiga kota tersebut yaitu, Jakarta, Makassar dan Banyuwangi. Hal ini disampaikan langsung saat Jokowi di dampingi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, melakukan kunjungan ke Singapura untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-22, KTT ini digelar pada (2728/04/2018) lalu, dimana konsep Asean sendiri dirancang untuk mencapai tujuan bersama pembangunan dalam jaringan Asean.

Mengetahui hal itu, Kabag Humas Pemkot Makassar Firman Hamid Pagarra, mengatakan, “Saya bersyukur dimana selama ini Kota Makassar memang selalu mengusung pola Smart City yang berbalut kearifan lokal,”katanya.

“Alhamdulillah” Makassar sebagai kota yang selalu mengusung Smart City

Lanjut ke Hal. 11

METRO

2

Edisi September - Oktober Tahun 2018

PEMPROV. SULSEL TERSANDUNG DEFISIT BIAYAI PROGRAM Anggarannya Minus Rp 183 Miliar Karena tersandung soal keuangan yang mengalami defisit Rp 183 miliar, Pemprov. Sulsel terpaksa pangkas sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBD 2018.

Makassar, KpK. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono minta kepada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) lingkup Pemprov.Sulsel untuk berhemat, dengan cara proyek infrastruktur yang menyerap anggaran besar dan tidak mendesak perlu dievaluasi, kalau perlu ditunda ke tahun depan dan anggarannya dialihkan untuk menutupi minus yang hampir mencapai Rp 200 miliar.

Menurut Soni, defisit ini harus ditutupi agar anggaran yang tersedia bisa mencu-

kupi hingga akhir tahun. Oleh karena itu dilakukan rekonsiliasi atas semua program yang telah dianggarkan oleh OPD. Antisipasi penundaan atau pengaihan anggaran, menurut Soni, tak ingin beban keuangan yang defisit ini beralih ke gubernur baru nantinya.

Makanya perlu diselesaikan sebelum pembahasan APBD Perubahan.

Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman yang dikonfirmasi soal defisit anggaran menjelaskan jika tahun ini memang terjadi defisit yang cukup besar. Ditanya soal pemicu defisit, menurutnya

ada beberapa faktor salah satunya karena ada penurunan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), disamping beberapa sumber pendapatan lain seperti Perusda yang juga tidak maksimal.

Dia menambhakan, sisa anggaran tahun lalu yang diharapkan bisa menutupi kekurangan tahun ini, ternyata juga tidak mencukupi. Defisit yang segera ditutupi yakni kekurangan pembayaran haji ke-14 bagi ASN lingkup Pemprov.Sulsel yang mencapai Rp 12,5 miliar, kemudian ada kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) Rp6,5 miliar serta sisa tunjangan

Anggaran Proyek Lampu Jalan di Polman,Terindikasi Dikorupsi

K

Kejati Sulselbar Diminta Menuntaskan

erugian negara ditaksir mencapai Rp17,9 miliar, akibat proyek jalan di Polman terindikasi dikorup oknum pejabat di Pemkab Polman. Kerugian negara terbagi pada tahun 2010 sebanyaK Rp 9 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp9,9 miliar untuk 715 unit lampu jalan.

Polman, KpK. Terkait dugaan proyek lampu jalan yang dikorupsi oleh oknum pejabat di Polman, Kejati Sulselbar, Tarmizi kepada media menjelaskan, hasil pengembangan kasus melalui penyidikan Kejati Sulselbar, telah menetapkan Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Pemkab.Polman, A.Baharuddin.P sebagai tersangka dan Haeruddin distributor lampu jalan. Haeruddin selain sebagai distributor, juga sebagai Direktur CV Binaga selaku distributor PT Avecode Internastional yang melakukan penjualan lampu jalan tenaga surya di seluruh desa di Polman pada tahun

2016 dan 2017, masing-masing 715 dan 720 buah lampu.

Menurut Tarmizi, peran A Baharuddin dalam kasus ini, bertindak sebagai pihak yang mengarahkan kepala desa untuk membeli lampu jalan ke CV Binaga serta memfasilitasi pembayaran lampu jalan di Kantor BPMD Polman.

Sementara CV Binaga nenurut Tarmizi, tidak memiliki kualifikasi tehnis ketenagalistrikan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2015 tentang tata cara perizinan usaha ketenagilistrikan.

Keduanya diduga mnerima keuntungan penjualan mela-

sertifikasi guru Rp11,18 miliar.

Perusda Tampik Disalahkan.

Dengan adanya lontaran Kepala Bappeda yang menyalahkan Perusa Sulsel sebagai salah satu penyebab defisit,

ditampik Direktur Utama Perusda Sulsel, Haris Hodi yang mengaku justru pihaknya tidak pernah mendapatkan suntiukan modal sejak tahun 2010. Sementara PAD yang disetorkan tiap tahun sebanyak Rp250 juta.

“ Saya sangat bingung jika dianggap tifdak maksimal, kita sudah bekerja, membenahi semua yang bermasalah tanpa bantuan APBD sejak 8 tahun silan,” ungkapnya. ( HUSNY EFFENDY/KPK ).

SD INPRES BANTA-BANTAENG I MAKASSAR TERUS UPAYAKAN PENDIDIKAN BERMUTU Menciptakan pendidikan yang bermutu memang tidak mudah, karena semua kebutuhan dalam prosesi pendidikan harus terpenuhi. Namun jika keinginan itu ada, tentu ada saja jalan untuk menciptakan pendidikan bermutu tersebut.

lui melebihi angka 15 % sesuai dengan pasal 66 ayat (8) Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan baranh dan jasa pemerintah.

Seperti diketahui, harga riil untuk satu unit lampu jalan bertenaga surya sekitar Rp 18.139 juta. Namun distributoir menjual satu unit Rp23.5 juta. Sehingga terdapat selesih Rp2.640.150.

Terpisah, Sekda Polmas=n Andi Parial Patajangi yang dikonfirmasi mengaku telah mendapat informasi terkait kasus dan penahanan tersangka.

Dia pun menyerahkan ke pihak Kejati Sulselbar untuk menindaklanjuti. ( HELMY AMBOL / KPK ).

Makassar KPK “Kemauan yang besar, kreatifitas dan niat tulus salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan pendidikan bermutu dan membangun serta menata sekolah yang kita pimpin. “Memang tidak mudah, tetapi itulah yang mendorong saya untuk berbuat dan itulah prinsip saya,”kata Kepala SD Inpres BantaBantaeng I Makassar Hj. Baena, S.Pd, M.pd, kepada media ini.

“Saat ini saya sedang terus berupaya menciptakan metode pembelajaran yang bermutu, namun sesuai kemampuan individu siswa, karena ditingkat SD (Sekolah dasar) ini, berbagai macam karakter siswa yang perlu dibangun, dan ini memerlukan kesabaran dalam membimbing siswa. Semua pendidik kerahkan kapabilitasnya memberikan pendidikan agar siswa mudah mencernah mata pelajaran yang diberikan,”Ujar Hj. Baena, S.Pd, M.Pd. Hj. Baena, S.Pd, M.Pd, menambahkan, “Berbagai prestasi yang ditorehkan siswa kami baik itu intra sekolah maupun luar sekolah

PIMPINAN PERUSAHAAN / PIMPINAN UMUM : Andi Baso Ambaralla Pemimpin Umum/Redaksi : Drs. Andi Nurzaman Razaq, S.Kom Wakil Pimpinan Umum : Helmy Efendy Dewan Pembina : Andi Bau Attas SH, Andi Nurjaya, SH Manager Sirkulasi & Pengembangan : Afdal Manager Iklan & Keuangan : Helmy Redaktur : Syamsuddin, SL Redaktur Pelaksana : Husni Efendi, Korwil Sudirman Ima Staf Redaksi : Sakram Said, Agus Salim, Gunawan Sewan, Sudirman, Baharuddin, Buyung Pagarra, Ocep Desain & Layout : Nur Mukhtadir BIRO DAERAH Biro Makassar - Maros - Gowa : Helmy Efendi Pangkep - Barru - Parepare : Bahar, SH Takalar : Wahid Rani Jeneponto : Arifuddin Gassing Bantaeng : Baharuddin Bulukumba - Selayar : Bau Te'ne, Zainal Abidin, SPd Sinjai : Sirman S.Sos Enrekang : Sudirman Palopo : Bahtiar S, Andi Jamaluddin Luwu Utara : Rahman Sambe, Yuli, H. Iskandar Luwu Timur : Anwar Lasno Luwu Selatan : Ibrahim, SPd.I Soppeng - Sidrap : A, Matalatta SH Wajo - Bone : Ishak Ismail PENERBIT : PT AURA MAHARANI MEDIA SK Menteri Hukum dan HAM RI NOMOR AHU.0007602.AH.01.02 TAHUN 2018 ALAMAT REDAKSI : Jl. Rappocini Raya No. 115 C, Makassar NO. TELP : 085399004967 / 08124235993 EMAIL REDAKSI : koranpengawaskorupsi@gmail.com SIRKULASI & PROMOSI : 085226600075. No Rekening : BANK SULSEL. Rek: 130.003-32317.4 a.n PT AURA MAHARANI MEDIA / 1520016305175 Bank Mandiri ( a.n Helmy Effendy) PERCETAKAN : CV. RAJAMAWELLANG MAKASSAR (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

atau ekskul diberbagai bidang seni tradisional dan modern. “Itu semua berkat bimbingan para guru kami yang terus memberikan yang terbaik kepada siswa kami,”katanya.

“Terlepas dari upaya menciptakan mutu pendidikan, kami juga menciptakan lingkungan bersih, indah dan nyaman. “Kami masih mengacu ke Revolusi Pendidikan program Bapak Wali Kota yang semua sudah tercover didalamnya, dan hasilnya sangat dirasakan di semua sekolah termasuk sekolah kami, “ungkapnya Hj. Baena, S.Pd, M.Pd. Satu hal yang sangat diharapkan Hj. Baena, S.Pd, M.Pd, adalah pembangunan sekolahnya karena setiap tahunnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya semakin bertambah, sedangkan sekolahnya sangat tidak memadai untuk menampung jumlah calon siswa yang semakin bertambah setiap tahunnya. Dia berharap agar Pemerintah Kota dan Dinas terkait memperhatikan kebutuhan sekolah yang dipimpinnya.

(HELMY/SYAM)

TARIF PENAWARAN / IKLAN TARIF PARIWARA / ADVERTORIAL : 1/2 Hal Hitam Putih Rp 1.500.000,1 Hal Hitam Putih Rp 3.000.000,1/2 Hal Warna Rp 2.000.000,1 Hal Warna Rp 5.000.000,TARIF IKLAN / IKLAN UMUM : 1/2 Hal Hitam Putih Rp 1.000.000,1 Hal Hitam Putih Rp 1.500.000,1 Hal Full Warna Rp 3.000.000,1 Kolom Rp 250.000,IKLAN DUKA CITA - BERDAMAI

Edisi September - Oktober Tahun 2018

LAPORAN DAERAH

3

Polsek Batang Jeneponto Bagikan Ratusan Kantong Daging Kurban ke Kaum Duafa Hari raya Idul Adha 1439 H beberapa waktu lalu sebuah momentum bagi Kapolsek Batang untuk membagikan sedikit apa yang dimiliki kepada kaum duafa. Hal ini ditunjukkan oleh Personil Polsek Batang yang mengemas daging kurban sebelum dibagikan ke warga.

Jeneponto KPK Kepolisian Sektor (Polsek) Batang pada momen Idul Adha 1439 H berbagi dengan kaum duafa dan fakir miskin di sekitar kantor Polsek. Polsek Batang membagikan Paket Daging kur-

ban disalurkan usai memotong tiga hewan kurban dihalaman kantor Polsek Batang jln. Lanto Raya Kelurahan Togo-Togo Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, Rabu (22/8/2018) lalu.

Proses pemotongan hewan kurban disaksikan Kapolsek Batang Iptu. Kaharuddin, bersama anggotanya. Pada tahun ini ada tiga ekor Sapi dipotong dalam prosesi kurban. Suasana kekeluargaan begitu terasa,

sebab personel Polsek sempat makan siang bersama masyarakat.

Pada prosesi pemotongan kurban tersebut, Kapolsek Iptu. Kaharuddin, mengatakan, “Usai dipotong, Paket Daging

Kurban sebanyak 180 kantong langsung kita bagikan ke warga sekitar kantor. Kami ingin berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kapolsek Batang.

Iptu. Kaharuddin, Mengung-

kapkan, bahwa hewan kurban tersebut adalah hasil sumbangsih para personel polsek. “Kegiatan ini juga melibatkan para anggota Bhayangkari Ranting Batang,”pungkasnya.

(ARGANG/SUPANDI)

Jelang HUT RI, Bupati Jeneponto Santuni Veteran dan Janda Pejuang Bupati Kabupaten Jeneponto H. Iksan Iskandar, menyerahkan santunan kepada Veteran dan Janda pejuang kepada 168 orang veteran dan janda veteran yang pernah terlibat dalam berbagai operasi perdamaian wilayah Indonesia.

Sukses Kibarkan Merah Putih, Pasukan Paskibraka Bakal ke Jakarta dan Bandung Jeneponto KpK Penurunan bendera merah putih oleh Pasukan Paskibraka Jeneponto di Lapangan Pastur (Passamaturukang ) Bontosunggu, Jumat (17/8) lalu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Jeneponto Edi Irate berencana memberangkatkan anggota Paskibraka ke Jakarta dan Bandung.

Anggota Paskibraka Jeneponto berjumlah 70 itu untuk mengikuti study wisata setelah

sukses mengibarkan bendera merah putih pada perayaan HUT Ke-73 RI lalu.

“Hadiah atau apresiasinya kita itu beruoa perjalanan study wisata ke Jakarta dan Bandung agar bagimana mereka (Paskibra Jeneponto) ini dapat bertambah wawasannya.

Perjalanan study wisata itu dijadwalkan berlansung selama tiga hari mulai tanggal 23 hingga 26 Agustus 2018,”jelas Edi Irate.

Edi Irate juga mengungkapkan biaya perjalanan ke 70 anggota Paskibraka sudah dianggarkan sebelumnya.

“Anggaran ada di DPA kita, satu orangnya itu untuk akomodasi perjalanan, uang sakunya semua itu sekitar Rp 3,5 juta per orang atau hampir Rp 4 jutaan. Selain ke 70 anggota Paskibra Jeneponto, panitia dan pelatih juga ikut diberangkatkan.

(ARGAN / SUPANDI)

Gubernur Sulawesi Selatan: Kembalikan Kepala Sekolah yang Dimutasi Jauh dari Keluarganya

Jeneponto KPK Pemberian santunan kepada Veteran dan Janda Veteran oleh Bupati Iksan Iskandar, dilaksanankan di Kantor MINVETCAD XIV-19 Jeneponto jln. Lanto Daeng Pasewang Pakkaterang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, Selasa (14/8/2018) dalam rangka peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 tahun 2018.

Pemberian santunan ini sebagai ungkapan terima kasih dan kepedulian pemkab atas jasa-jasa mereka dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Jeneponto H. Iksan Iskandar, mengatakan, “Berkat jasa-jasa para pejuang pendahulu kita, maka bangsa ini bisa bebas dari penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri seperti sekarang ini,” ucapnya dalam sambutannya Lanjut Bupati Iksan Iskandar, mengingatkan kepada mantan-mantan pejuang serta janda Veteran dan undangan yang hadir, bahwa musuh saat ini yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Hoax.

“Kalau dulu musuh kita sangat jelas yaitu kolonial bangsa Belanda, tapi sekarang musuh kita semakin berat dan tidak nyata, yakni hoax, hoax Ini merupakan ancaman yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, potensi lain

Prof Nurdin Abdullah Gubernur Sulawewesi Selatan, perintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, mengembalikan para kepala sekolah dan guru, yang dipindahtugaskan ke tempat yang jauh dari rumahnya dan keluarga.

Gubernur mengatakan “Kasihan para kepala sekolah dan guru, mereka dipindahkan dan mengajar jauh dari anak dan keluarga” kata Nurdin Abdullah, ketika memimpin apel di Lapangan Upacara Pemprov Sulsel,

adalah ketertinggalan dan para pelanggaran aturan,”katanya Dikatakan pula Bupati Iksan Iskandar, “ Melalui kegiatan bantuan rutin setiap HUT Kemerdekaan RI itu, Pemkab ingin menggugah kesadaran generasi muda bangsa, khususnya bahwa perjuangan mereka bangsa Indonesia mampu meraih kemerdekaannya. “Ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua, bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak diraih dengan tangan kosong, tapi melalui perjuangan dengan mengorbangkan jiwa dan raga maupun harta. “Dan bangsa yang besar itu, adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa perjuangan para pahlawannya, dan generasi penerusnya harus bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan baik

Senin (10/9/18).

Tatap muka pertama Guberbur Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman, dengan pejabat dan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, sejak dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo 15 September 2018, di Istana Negara Jakarta.

Perintah mengembalikan kepala sekolah dan guru ke tempat tugas awal, karena Nurdin Abdullah banyak menemukan di beberapa daerah ada kepala sekolah yang dipin-

pula, ujar Iksan.

Sementara itu, Kepala Kantor MINVETCAD XIV-19 Jeneponto Mayor Inv Qudsi menuturkan kegiatan ini adakah sosialisasi jiwa untuk menumbuhkan semangat nilai juang 45 bagi generasi penerus bangsa..`”Kegiatan ini di jadwalkan seluruh markas daerah, cabang, ranting LVRI (legiun Veteran repuplik Indonesia) untuk meransang rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme yang harus kita wariskan kepada generasi pengisi kemerdekaan dan pelanjut pembangunan untuk keutuhan NKRI,”kata Mayor Inv Qudsi Hadir dalam kegiatan tersebut diantatanya, Kejari Jeneponto Ramadiyagus, Plt Sekda jeneponto H.M. Syafruddin.

(ARGAN/SUPANDI)

dahkan ke lokasi jauh dari rumahnya.

“Tolong kembalikan mereka. Ini program 100 hari Kadis Pendidikan” tegas Nurdin Abdullah disambut tepuk tangan meriah peserta upacara.

Menurut Nurdin Abdullah, memisahkan kepala sekolah dan guru serta ASN lainnya, dengan keluarga membuat mereka sakit hati.

“Kalau ada yang sakit hati, kerja kita secara keseluruhan tidak akan mendapat rida Allah” tutup Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan.

4

PROFIL POTENSI PEDESAAN

Edisi September - Oktober Tahun 2018

Mappiare, Kades Bonto : PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA BONTO

ANSAR ARIEF, KADES SAOTENGGA,

“ IMPLEMENTASIKAN AMANAH MELALUI KINERJA OPTIMAL “ Sinjai, kPk. Upaya membangun dan memajukan Desa Saotengnga dalam tiga tahun terakhir ini, sudah terlihat nyata dilaksanakan Ansar Arief selaku Kepala Desa Saotengnga bersama aparat dan perangkat desanya, dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Ansar Arief yang sudah menjabat dua periode sebagai Kepala Desa Saotengnga, tentu berlapis tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desanya. Namun seperti yang banyak dikenal orang, sosok dan wataknya memiliki segudang pengalaman tentu tantangan itu dihadapi dengan mencari solusi terbaik dalam pemecahan tantangan tersebut. “ semua masalah dan tantangan, dapat saja diatasi sepanjang semua pihak mau berpikir jernih dan membangun komunikasi dengan baik dan menyederhanakan persoalan-persoalan agar tidak lebih rumit,” tandas Ansar Arief.

Semangat Berinovasi.

Membangun dan memajukan sebuah desa serta menjadi pemimpin, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perlu ada perencanaan yang matang yang kemudian dievaluasi sesuai dengan tingkat kebutuhan, dimana dasar pijakannya adalah RPJMDes dengan tetap mengarah kepada visi dan misi untuk diimplementasikan melalui kinerja yang optimal.

Dia menambahkan, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan pertimbangan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan keberpihakan pada masyarakat, tentunya tidak mengabaikan capaian pembangunan dan kinerja pemerintahan saat ini. Setidaknya, menjadikan pijakan dasar untuk sebuah gerakan dan semangat berinovasi dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa. “ Dalam hal ini, sebagai kepala pemerintahan desa, adalah amanah yang sangat penting diimplementasikan melalui kinierja yang optimal dan sungguh-sungguh,” tandas Ansar Arief.

Semangat Membangun.

Penataan pembangunan dan pemerintahan Desa Saotengnga, menurut Syukri Ardy selaku Sekertaris Desa Saotengnga, dimulai dari gerakan semangat membangun. Karena visi

ILUSTRASI

yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa Saotengnga yakni mewujudkan Desa Saotengnga yang sejahtera, sangat tepat jika dimulai dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamanaan untuk memba-

Sinjai, kpK. Mappiare, S.Sos, selaku Kepala Desa Bonto pergantian antar waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa yang dikukuhkan oleh Bupati Sinjai H.Sabirin Yahya, S.Sos, 23/10 tahun lalu, berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desanya yang pernah dirintis kepala desa sebelumnya, atas dasar amanah yang diberikan oleh warganya.

Sebelumnya, Mappiare, S.Sos selaku Kaur Pemerintahan Desa Bonto yang oleh warganya dikenal sosok pendiam, dan memiliki pribadi berkarakter berpikiran maju dan berinovasi dalam mencanangkan gagasan dan pikirannya untuk kinerja-kinerja pemerintahannya. “ Saya selaku kepala desa pergantian antar waktu yang terpilih atas musyawarah desa dan telah dilantik dan dikukuhkan oleh bapak Bupati Sinjai, 23 /10 tahun lalu, terus berupaya melanjutkan amanah rakyat yang saat ini ada di atas pundak jabatan saya,” ungkap Mappiare yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Mappiare, program kegiatan yang sementara berjalan semasa hidup kepala desa sebelumnya, itu saya lanjutkan dan meneruskan program kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa yang saat itu belum terlaksana tuntas.

Menurut warga setempat yang dihubungi terpisah senada menilai, Mappiare layak untuk menjabat selaku kepala desa antar waktu hingga 2021.

Karena dia punya pengalaman di bidang pemerintahan dan pembangunan di desa, serta mengetahui karakter warganya , topografi dan geografis

Desa Bonto.

Menurut Mappiare, berupaya terus menjalankan tugas sebaik-baiknya dan terus mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat agar desa yang saya pimpin saat ini bisa maju dan berkembang serta mampu meningkatkan taraf hidup rakyat untuk sejahtera.

Menyinggung soal anggaran pembangunan desa, menurut Mappiare, pembangunan dan penyelenggarakan pemerintahan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa ( ADD )/ APBDesa tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.1810.854.291,52, dengan perincian untuk anggaran bidang pemerintahan Rp 484.334.641, bidang pembangunan desa Rp 1.136.293.321.00 dan anggaran bidang pemberdayaan sebesar Rp 101.305.829. “ Alhamdulillah, pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pemerintahan untuk tahun anggaran 2017, berjalan sukses dan atas berkat partisipasi rakyat dalam satu kebersamaan dalam mensukseskan pembangunan di Desa Bonto,” ungkap Mappiare seraya menambahkan, untuk tahun anggaran 2018 ini sementara berjalan .

Ditanya soal program apa saja yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2018 menurut Arifin, diantaranya kegiatan rehabilitasi rabat beton di dusun-dusun, pembangunan Kantor BPD, rehabilitasi balai pertemuan, pekerjaan talud, pengadaan air bersih, pembangunan MCK umum, dan pembangunan jambang bagi keluarga tak mampu, serta sejumlah kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

ngun desa ini.

Menata Desa Saotengnga agar menjadi desa yang lebih baik kaitannya dengan unggul dalam kualitas hidup, tidak terlepas dari aspek bagaimana mampu memposisikan terdepan dalam pendidikan, kesehatan, rukun hidup beragama dan aspek kehidupan lainnya yang memang harus berbasis realistis.

Ditanya soal penyelenggaran infrastruktur pembangunan di desa, menurut Syukri Ardy, sejak dikucurkannya anggaran dari pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa ( ADD ), secara kongkritnya telah dimanfaatkan sepanjang tahun anggaran 2016-2018 sesuai tingkat kebutuhan masyara-

kat da kepentingan desa, diantaranya, pembangunan dan rehabilitasi rabat beton jalan di jalan Benteng, di tanjung harapan, jalan pallangkatanah, jalan ibnu hakkas, jalan labolong dg makketti, rabat beton jalan Keris Muda, jalan A.Makkumpelle, jalan pahlawan, jalan dettung, jalan rusa, rabat beton jalan lapangan.

Termasuk pembangunan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian dan begitu pula pembangunan jalan lingkungan permukiman masyarakat desa, terselesaikan dengan baik. Hal ini semua berjalan lancar, berkat adanya kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. (KPK/ SIRMAN ).

(KPK/ SIRMAN ).

Edisi September - Oktober Tahun 2018

PROFIL POTENSI PEDESAAN

5

Sekilas Tentang DESA PATTONGKO PATTONGKO, salah satu desa dari 10 desa dan satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yakni Desa Pattongko yang merupakan salah satu desa yang diharapkan pemerintah daerah sebagai desa penyangga dan produksi dari berbagai tanaman pertanian dan pangan holtikultura, yang mampu mendongkrak pemasukan investasi kas daerah dan meningkatkan pola hidup masyarakatnya ke taraf yang lebih sejahtera.

Desa Pattongko yang luasnya sekitar 1385 km2 yang dihuni kurang lebih 3.000 an jiwa, yang sejak dua bulan terakhir ini mengalami kekosongan jabatan kepala desanya, karena Abdullah Lesdi,S.Ag yang menjabat sebagai Kepala Desa Pattongko periode tahun 2011 hingga 2017 kini masa jabatannya berakhir.

Sehingga Pemerintahan Desa Pattongko terkendali tanpa pelaksana tugas kepala desa.

Masih menunggu kebijakan pemerintah daerah.

Abdullah Lesdi yang dikabarkan akan maju kembali pada Pilkades mendatang, dikenal sosok yang punya potensi dianggap berhasil membangun dan memajukan desanya selama masa jabatannya.

Dia dikenal sosok yang mengenal dekat karakter masyarakatnya, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahannya senantiasa melibatkan masyarakatnya sebagai subyek pembangunan.

Perkembangan pemerintahan dan pembangunan Desa Pattongko dalam kurun enam tahun terakhir ini, menunjukkan adanya peningkatan. Di bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa terlihat kompak dan harmonis mulai dari staf pemerintahan hingga ke perangkat kepala dusun, RT dan RW, yang tentunya dimotori oleh Sekertaris Desa, Habibi sebagai pengendali adminitasi dan kesekretariatan pemerintahan desa.

Menurut Habibi, dalam menciptakan dan mengendalikan manajemen pemerintahan desa, yang harus dikedepankan bagaimana menata tata kelola pemerintahan desa secara baik dan profesional. Dalam hal ini, tentu pula diperlukan manajemen pemerintahan desa yang efektif, terbuka, dinamis, inovatif dan partisipatif. Disamping menumbuhkembangkan semangat etos kerja aparat dan perangkat desa, saling bahu membagu bersama masyarakat. “ Pelayanan masyarakat adalah segala-galanya dari semua urusan pemerintahan, sebagaimana yang ditekankan pemerintah daerah dalam program Panca Abdi yakni mengabdi untuk melayani hak dasar masyarakat,� tandas Habibi.

Menurut Habibi, manajemen pemerintahan penting dijalankan, agar aparat pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan sekertaris desa serta Kaur dan Kasi mempunyai pembagian tugas yang masingmasing memiliki porsi dan mekanisme yang jelas, efesien, dan efektif.

Sementara di bidang penyelenggaraan pembangunan desa, kata Habibi menambahkan, telah dilakukan penataan, perbaikan, dan program lanjutan di bidang pembangunan infrastruktur desa yang anggaran-

nya bersumber dari ADD, Dana Desa maupun PADS. Disamping terus digalakkan pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan serta memelihara dan mengembangkan budaya kearifan lokal sebagai kekayaan masyarakat desa yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat itu sendiri.

Menyinggung soal mata pencaharian warga sehari-hari, menurut Habibi, sebagian warganya bermata pencaharian di bidang petani dan peternakan., yang terus menggenjot lahan persawahan untuk mengahasilkan gabah dan padi yang memang dikenal memiliki kualitas tinggi di banding desa-desa tetangga lainnya. Termasuk di bidang perkebunan diantaranya tanaman cengkeh, coklat, vanili, rambutan, langsat yang menjadi andalan devisa bagi masyarakat Desa Pattongko.

Sebelumnya, Abdullah Lesdi yang pernah ditemui pada suatu kesempatan menjelaskan, meski pemerintah pusat dan daerah menganggarkan anggaran di bidang infrastruktur, hingga saat ini masih terlihat sifat kegotongroyongan masyarakatnya yang tinggi, membangun secara swadaya melalui kearifan lokal.

Oleh karena itu, lanjut Abdullah Lesdi, semangat gotong royong perlu dilestarikan dalam rangka mempercepat pembangunan guna memburu ketertinggalan dari desa-desa tetangga. Dan salah satu upaya yang selama ini diupayakan yakni peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

(KPK/ SIRMAN).

Nurlaela, S.IP, Kepala Desa Mattunreng Tellue : “ BUTUH KEBERSAMAAN DALAM MEMBANGUN DAN MAJUKAN DESA MATTUNRENG TELLUE “

Pronolog.

Desa Mattunreng Tellue, salah satu desa dari sepuluh desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Desa yang merupakan hasil gabungan dari tiga wilayah / pemangku adat yang terdapat di sebelah Utara Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah yakni wilayah Bongkong, Laleng PituE dan Wilayah Bontopenno.

Desa Mattunreng Tellue sekitar tahun 1992 dimekarkan menjadi Kelurahan Persiapan Mattunreng Tellue selain Kelurahan Samaenre yang ada di Kecamatan Sinjai Tengah. Pada tahun 2006 Mattunreng Tellue menjadi Desa Persiapan. Dan pada tahun 2010 Mattunreng Tellue menjadi desa definitif.

Desa tersebut merupakan wilayah perkebunan dan pertanian yang secara topografinya,

desa yang jarak tempuhnya ke ibukota Kabupaten Sinjai sepanjang 15 km, dengan luas wilayah 2.290,15 ha. Secara adminitratif, Desa Mattunreng Tellue terdiri dari 18 RT, dan 19 RW meliputi 7 dusun. Sementara jumlah penduduk berdasarkan catatan pada tahun 2016 sebanyak 3.494 orang.

Kini Desa Mattunreng Tellue dipimpin oleh salah seorang kepala desa, yakni perempuan terbaik di daerah ini bernama Nurlaela,S.Ip yang masa jabatannya untuk periode 2015-2021, dengan dibantu perangkat pemerintahan desanya, masing Sinardi,S.Pd ( sekertaris desa ), Jumriah.C,S.Pd ( Kaur Keuangan ), Tahmil,S.Sos ( Kaur Pemerintahan ), Fatmawati,S. Sos (Kaur umum ), Atmawati, S.Ip ( Kasi Kesra ), Mardiana,S. Ip ( Kasi Pelayanan ), Rustan ( Kaur Perencanaan ).

Sinjai, KpK. Dalam mengemban amanah sebagai Kepala Desa Mattunreng Tellue, visiyang diemban untuk membangun dan memajukan desanya, menurut Nurlaela,S.Ip berupaya memajukan Desa Mattunreng Tellue sebagai desa terbaik khususnya di Sinjai Tengah, bagaimana terus berupaya mewujudkan desa ini untuk maju, mandiri, sehat dan sejahtera dengan melayani masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan visi tersebut, langkah yang dilakukan lanjutnya, yakni Visi bisa dijabarkan dengan melalui misi diantaranya, berupaya mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapanya pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Berupaya meningkatkan sumber daya manusia dan untuk memanfaatkan sumber daya

alam dengan segala potensi yang dimiliki untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Selain berupaya agar masyarakatnya sehat dan sejahtera, juga agar masyarakat dan desa ini mandiri dalam segala daya dan upayanya membangun desa ini.

Dalam tiga tahun terakhir ini, program dan kegiatan apa yang telah dikerjakan khususnya pembangunan infrastruktur desa yang dipimpinnya, menurut Nurlaela sebetulnya telah banyak yang telah dilakukan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami. Diantaranya, pembangunan dan rehabilitasi jalan tani, jalan rabat beton dan perintisan jalan di dusun-dusun, membangun dan merahab kantor desa, kantor PKK, kantor BPD, posyandu.

Dan Sementara kinerja seperti ini akan terus diupayakan secara bertahap dan berkesinam-

bungan.

Menyingguang soal sumber anggarannya, Nurlaela menjelaskan, sumber anggaran yang kami kelola yaitu, selain ADD dan dana desa, juga bersumber dari PADS. Yang tentunya harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan tingkat kebutuhan desa yang kita harapkan agar desa ini bisa mandiri.

Dia menambahkan, erbicara soal anggaran dengan pembangunan, ya kita upayakan dicukup-cukupkanlah. Dengan anggaran ADD tahun 2016 Rp 905,376,658 dan tahun 2017 Rp 907.092.246, kita upayakan disesuaikan sajalah. Karena membangun itu tentu berdadarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan desa itu sendiri. Kita jangan membangun asal jadi tanpa memikirkan mutu, kualitas dan tingkat kebutuhan dengan ketersediaan anggaran.

Karena membangun bukan saja di bidang infrastruktur, tetapi juga membangun pada sumber daya manusia yang juga membutuhkan anggaran.

Ditanya soal adakah hambatan dalam menahkodai dan membangun desa ini, dan apakah ada pesan-pesan dan harapan yang dibutuhkan, menurutnya, ya tentu ada.

Karena membangun dan memajukan desa ini tentu ada hambatannya, tapi haruslah dihadapi dan dijalani sajalah. Hambatan apa saja kalau dibentuk satu kebersamaan yang kuat bersama masyarakat, tentu bisa diatasi. Kalau soal pesan dan harapan, ya tentu kita juga tidak boleh luput diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena infrastruktur dan lainnya juga membutuhkan bantuan daerah dan pusat di luar anggaran yang telah disediakan.

(KPK / SIRMAN ).

PROFIL POTENSI PEDESAAN

6

Edisi September - Oktober Tahun 2018

MEWUJUDKAN DESA KANRUNG MAJU DAN BERKEMBANG Buhari Hamid, selaku Kepala Desa Kanrung dalam kurun tiga tahun ini memperlihatkan tekadnya untuk memajukan desa yang dipimpinnya sebagai desa yang unggul, berkeadilan dan sejahtera, berdasarkan visi dan misi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kanrung berdasarkan RPJMDes tahun 2016-2021.

Sinjai, KpK. Membangun dan upaya memajukan Desa Kanrung sebagai desa terbaik di daerah ini, adalah obsesi kami yang bersesuai dengan visi dan misi sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) tahun 2013-2018 dan RPJMDes Kanrung tahun 20162021.

Hal tersebut dikemukakan Buhari Hamid, Kepala Desa Kanrung yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini, terkait sejauhmana perkembangan kinerjanya sebagai Kepala Desa Kanrung.

Menurut Buhari Hamid, visi pembangunan Desa Kanrung merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam

jangka enam tahun ke depan, yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Sinjai, subtansi RPJMD Kabupaten Sinjai, dan RPJMDes dengan merancang-bangun dengan optimalisasi penjabarannya melalui misi yang telah dicanangkan sebelumnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, misi yang telah diemban dalam tiga tahun terakhir ini yakni, melakukan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, menggenjot peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan perangkat desa, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, berkesinambungan berbasis aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan pemberdayaan potensi sumber daya manusia yang dimiliki

masyarakat untuk bersamasama memajukan dan mengembangkan desa yang sebelumnya stagnan.

Menyinggung soal arah kebijakan penjabaran program dan kegiatan pembangunan Desa Kanrung, menurut Buhari Hamid, terdapat dua perencanaan strategis yakni, perencanaan pembangunan yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan serta perencanaan operasional yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Dia menambahkan, perencanaan strategik harus didukung dengan capaian keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran

program prioritas masingmasing urusan.

Pembangunan Infrastruktur.

Secara terpisah, Sekertaris Desa Kanrung, Bahtiar Hami yang ditanya soal langkah kongkrit pelaksanaan pembangunan di Desa Kanrung menjelaskan, jika berdasar dengan ketersediaan Anggaran Dana Desa ( ADD ) tahun 2016 Rp 922.942.133 dan ADD tahun 2017 Rp 926.996.231, secara umum telah terealisasi sesuai tingkat kebutuhan , diantaranya pelaksanaan dan perintisan jalan dan rabat beton di masing-masing dusun, pembangunan/rehab gedung posyandu, gedung PKK Desa, pagar Kantor Desa, poskamling, jembatan keluar bagi keluarga

Muh.Kaswin, Skm, Kepala Puskesmas Manimpahoi MAKSIMALKAN PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT Sinjai, KpK. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terkait dengan visi“menjadikan Puskesmas dengan pelayanan terbaik di Sinjai Tengah dan terdepan di Sinjai “, Muh.Kaswin, Skm, Kepala Puskesmas Manimpahoi yang ditemui bngimelum lama ini, bertekad dan terus berupaya melakukan pelayanan terbaiknya untuk meplementasikan visi tersebut melalui misi yang diemban Puskesmas Manimpahoi.

Menyinggung soal misi yang dimaksud, Muh.Kaswin menjelaskan diantaranya berupaya meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas, meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mengembangkan

pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan sistem informasi dan manajemen Puskesmas, dan mengembangkan kemitraan dan kemandirian.

Terkait dengan sistem pelayanan terbaik dan terdepan, menurut Kaswin, hal itu tidak terlepas dengan Permenkes No.75 Tahun 2014, dimana Puskesmas Manimpahoi secara khusus dituntut menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, menyelenggarakan upaya kesehatan secara perseorangan maupun penyelenggaraan kesehatan di wilayah ( UkW ).

Untuk mengimplementasikan upaya penyelenggaraan kesehatan terhadap masyarakat, kata Muh.Kaswin menambahkan, diterapkan slogan pelayanan 6

S yakni, Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan, dan Sentuh.

Sementara untuk menjaga mutu dan kualitas pelayanan kesehata, lanjut Muh.Kaswin diantaranya melalui komitmen bagi seluruh jajaran Puskesmas Manimpahoi untuk melayani dengan cepat, tepat, tidak membeda-bedakan dan sesuai prosedur, serta senantiasa bersamasama dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan Puskesmas Manimpahoi. “ Masyarakat apabila mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, maka suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Dimana saat ini kerap terjadinya pelayanan kesehatan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh petugas Puskesmas itu sendiri. Lain halnya yang dilakukan oleh pihak Pus-

ILUSTRASI kurang mampu di setiap dusun, balai pertemuan desa di Salohe, jembatan bawah air di Dusun Baru. “ Insya Allah, di tahun 2018 ini kita berupaya merealisasi-

kesmas Manimpahoi, para petugas kesehatannya selalu sigap, cermat dan telaten serta menampakkan sikap sopan santun, dan bersahabat bagi masyarakat yang datang untuk berobat,” tandas Muh.Kaswin.

Bukan hanya pelayanan pengobatan bagi pasein yang datang ke Puskesmas, lanjut Muh.Kaswin, namun pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan pertolongan pertama di kediaman warga yang kebetulan tidak mampu ke Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasil diagnosa pemeriksaan tersebut bisa pemberian obat di tempatan atau dianjurkan untuk opname untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tergantung kondisi kesehatan pasien.

Muh.Kaswin lebih jauh menjelaskan, di wilayah kerjanya sudah terdapat sebanyak 17 Posyandu, dan setiap sebulan pula pihaknya selalu berkunjung di Posyandu tersebut dan sekaligus untuk mengetahui masa-

kan sejumlah program fisik dan non fisik yang bersifat inovasi yang tentunya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” tandas Bahtiar Hamid.

(KPK/ SIRMAN ).

lah keluhan masyarakat dalam hal kesehatan. Mengakui selalu berupaya menerapkan program pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan gratis. Dimana saat ini pihaknya selalu melakukan sosialisasi masalah kesehatan gratis tersebut terhadap masyarakat.

Struktur Kerja.

Dalam rangka pencapaian kerja-kerja yang profesional dalam pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, terbentuk susunan kerja dan jabatan di Puskesmas Manimpahoi yakni, Muh.Kaswin, Skm, M.Kes selaku Kepala Puskesmas Manimpahoi, Kepala Tata Usaha Mardiah, S.Kep.Ns, dokter umum dr.Haeriah Sabaruddin, drg.Taufiqqrrahman selaku dokter gigi, urusan KIA Hastuti H,S.,St, urusan gisi ditangani Ermiami,AMG, urusan Imunisasi ditangani Ismail,S.Kep. Ns, dan laboratorium Sumardin, AMAK. ( KPK/SIRMAN ).

PUSTU DESA BIRA DAN DESA DARUBIAH PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH

Bira ,KpK Dalam wilayah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Sulsel, terdapat dua pelayanan kesehatan berada di Desa Bira dan Desa Darubiah. Di Desa Bira terdapat sebuah pelayanan kesehatan yakni, Pustu Desa Bira, sementara di Desa Darubiah sebuah pelayanan kesehatan yakni, Poskesdes. Kedua pelayanan kesehatan ini belum pernah tersentuh oleh pembangunan, apalagi fasilitas medisnya.

Pustu Desa Bira, salah satu pelayanan kesehatan yang membutuhkan perhatian karena pela-

yanan kesehatan di Pustu tersebut sangat minim dikarenakan peralatan medis yang digunakan terbilang tidak memadai atau tidak layak pakai lagi. Misalnya, alat Gunting sudah karatan, alat Tensi darah sudah rusak ditambah tempat tidur pasien sudah tidak layak pakai juga. Belum lagi pekarangan yang sangat sempit, bagian belakang bangunan Pustu dan pagar perlu pembangunan rehab.

Sama halnya Poskesdes di Desa Darubiah, bangunannya yang juga terbilang sudah lama dan nyaris runtuh karena semua tembok retak-

retak mengkhawatirkan ketika ada pasien yang sementara mendapat perawatan medis tiba-tiba runtuh akibatnya bisa Fatal. Sementara sarana jalan menuju masuk di Poskesdes ini sangat sempit tidak bisa dilalui oleh kendaraan ini juga menghambat jika ada pasien butuh pertolongan mendesak. Dan juga peralatan medisnya sama nasibnya dengan Pustu Desa Bira.

Ditemui kedua kepala pelayanan kesehatan di masing-masing Desa yakni, kepala Pustu Desa Bira, Hermawati. S dan kepala Poskesdes Desa Darubiah, Nur Adha. S. ST, membenarkan,

bahwa seperti itulah kondisi yang dialami pusat pelayanan kami. “Kami berharap adanya atensi pemerintah daerah untuk memberi bantuan sebagaimana yang dibutuhkan Pustu dan Poskesdes yang kami kelola agar kami dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik bagi mereka. Demikian yang dikatan kedua pengelola Pustu dan Poskesdes kepada media ini.

(KPK/BAU TE’NE)

Edisi September - Oktober Tahun 2018

HUKUM & KRIMINAL

Di Balik Pembabatan Hutan Mangrove di Maros

DIDUGA DILAKUKAN SECARA SISTEMATIK Maros, KpK. Di Dusun Kuri Lompo, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, terdapat lahan hutan mangrove milik negara, namun lahan hutan mangsrove seluas satu hektare diduga telah dialihkan menjadi lahan garapan bahkan pajaknya pun sudah diterbitkan atasnama Syamsul, mantan Kepala Dusun Kuri Caddi.

Terkait pengurusakan dan pembatan lahan hutan mangrove itu, Kepala Departemen Advokasi Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin angkat bicara jika pengursakan lingungan dengan pembabatan mangrove tersebut sudah dilakukan dengan cara legal dan sistematik oleh oknum pemerintah setempat.

Menurut Al Amin, berdasarkan undang-undang kehutanan dan undang-undang lingkungan hidup serta adanya Perda perlindungan mangrove yang diberlakukan di Maros sejak tahun 2015, jelas pembabat-

an hutan mangrove di Marusu merupakan pelanggaran yang harus ditindak tegas.

Sementara mantan Camat Marusu, Bakri yang dikonfirmasi membenarkan jika pemerintah setempat dan masyarakatnya telah mengalih fungsikan dari tanah negara menjadi tanah garapan oleh mantan Kadus Kuri Caddi bernama Syamsul bersama dua rekannya.

Hutan mangrove yang tepatnya berada di muara Sungai Kuri Lompo, dibabat tiga orang warga yang mengaku diperintahkan oleh mantan Kepala Dusun Syamsul dan Kepala Desa Nisombalia, Ahmad. Lahan tersebut dikabarkan akan dijual ke pihak swasta ke pengusaha properti raksasa dari Jakarta untuk dijadikan gudang industri.

Di lain pihak Ketua Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara ( Lemkira ) Maros, Ismail Tantu menyoroti Perda Mangrove hanya sebatas for-

malitas belaka dan tidak ada upaya pemerintah melindungi lahan hutan mangrove milik negara itu. Pembabatan mangrove di sepanjang pesisir pantai Maros yang sudah hilang ratusan hektare menjadi empang dan industri sudah berlangsung sejak lama, pemerintah hanya berdiam fakum tak bereaksi.

Yang anehnya lagi, Camat Marusu Pallawa Gau mengaku sama sekali jika hutan mang-

rove di babat dan dijadikan empang dan industri. “ Saya baru tahu setelah ramai diberitakan media,” katanya.

Masalah pembabatan hutan mangrove di Marusu, Muhamad Al Amin maupun Ismail Tantu minta agar kasus pembabatan hutan mangrove itu diusut tuntas dan diperhadapkan kepada penegakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat. ( SYAM).

MINTA DIUSUT TUNTAS, PRAKTIK CURANG MASUK STAN Makassar, KpK. Beberapa waktu lalu dihebohkan dengan adanya praktik curang 8 peserta tes pendidikan ikatan dinas Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntasi Negara ( PKNSTAN ), yang terbongkar. Dengan modus yang terbilang sangat rapi dan profesional.

Mereka menggunakan kamera mini atau spy canera yang terkoneksi dengan pegawai.

Kepala Kantor Regional IV Makassar, Badan Kepegawaian Negara ( BKN ), Sayadi menjelaskan, ke delapan peserta tes itu memasang kamrea kecil di lengan bajunya,

7

Keberhasilan Sat Narkoba Res Enrekang, Ciduk Tiga Pelaku Penyalagunaan Narkoba Enrekang, KPK - POLRES ENREKANG, Dipimpin langung oleh Kaur Bin Ops Resnarkoba P olres Enrekang IPDA MUH. ISE bersama anggota intelkam telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang penyalahgunaan / pengedaran Narkoba, dalam operasi yang bertajuk Tim opsus ANTIK LIPU 2018.

Operasi penangkapan tersebut dilakukan di Dusun Boddi Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. penagkapan tersebut dilaksanakan Pada hari Selasa (04/9/18) sekitar pukul 15.45 wita, Rabu (05/09/18).

Adapun identitas ketiga (3) orang pelaku penyalahgunaan / pengedaran Narkoba yang telah diamankan yaitu pria berinisial (Ip) berusia 41 Tahun dengan profesi sebagai petani dengan almat Desa Pasui Kecamaaan Buntu Bantu, Kabupaten Enrekang, Pria berinisial (RN) berusia

24 juga berprofesi sebagai petani dengan alamat dusun Boddi, Desa Perangian Kecamatn Baraka, Kabupaten Enrekang Serta pria berinisial (NM) alias (MD) berusia 29 Tahun juga berprofesi sebagai Honorer PLN Kecamatan Baraka dengan alamat Dusun Dante Mararih Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

Sedangkan barang bukti sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Enrekang Sat Narkoba dari tanagan ketiga pelaku tersebut berupa satu (1) sachet kristal bening Shabu seberat 0.42 Gram, satu (1) buah pireks kaca, serta Satu (1) (satu) buah alat hisap atau yang kita kenal dengan sebutan bong . dan selanjutnya, Pelaku sementara diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Enrekang untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

(SUDIRMAN)

yang dihubungkan dengan gawai yang diselipkan dalam pakaian dalam. Kamera itu berfungsi untuk menyoroti soal di layar monitor, dimana gambar yang terekam kamera tersebut terhubung ke gawai yang sudah disetel khusus. Hasil rekaman itu juga terhubung dengan gawai yang dikendalikan orang luar.

Dari peristiwa tersebut, kasus seperti itu menurut berbagai kalangan minta agar kasusnya diusut tuntas, sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terulang modus seperti itu. ( AMBUL ).

Leher Dicekik, Emas 13 Gram Warga Pannara Raib Curas (Pencurian dengan kekerasan) dilakukan oleh dua orang pelaku di Kelurahan Empoang, mengakibatkan raibnya 13 gram emas milik korban. Kedua pelaku mencekik korban dan merampas emas yang dipakai dilehernya.

Jeneponto KPK Minggu (26/8/2018) lalu warga sekitar lokasi kejadian berkerumun di depan rumah korban perampokan . Korban pencurian dengan kekerasan dikenal bernama Nur Intan Dg. Ti’no (49) warga Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

Kapolsek Binamu Iptu. H. Syamsuddin, yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian (TKP) dan memberikan pertolongan kepada korban yang mengalami luka akibat serangan kedua lelaki misterius itu.

Aksi pencurian dengan kekerasan (Curas) ini terjadi sekitar pukul 01.45 Wita, Minggu (26/8/2018) dini hari.

Menurut Kapolsek Bina-

mu Iptu. H. Syamsuddin, Saat peristiwa terjadi, korban seorang diri itu mendengar suara gaduh dan lampu ruang tamu padam. Korban pun bermaksud menyalakan lampu di ruang tamu, namun saat pintu kamar dibuka, korban langsung diserang pelaku dengan mencekik leher dan menyumbat mulut wanita paruh baya itu.

“Saat korban bermaksud keluar kamarnya untuk menyalakan lampu ruang tamu, dua pria yanh sudah menunggu depan pintu kamar langsung mencekik leher korban dan merampas kalung emas tiga belas gram yang melilit di leher korban,”kata Kapolsek Binamu.

“Begitu mereka (Kedua pelaku) pergi, kata Kapolsek, korban berteriak minta

tolong sehingga warga yang dengar mendatangi rumah korban. Pelaku kabur kearah belakang rumah korban.

“Dilokasi kejadian diamankan satu unit sepeda motor, yang diduga milik pelaku yang ditinggal kabur dikejar warga,”ungkap Kapolsek Binamu

Iptu. H. Syamsuddin.

Selain mengamankan sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor Polisi DD 6278 UQ yang diduga milik pelaku, Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Kasus

ini pun telah ditindaklanjuti dengan meminta keterangan korban dan melakukan olah TKP. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dengan mengimpulkan ketetangan warga sekitar tempat kejadian untuk mengungkap perisriwa

yang menggegerkan warga Pannara Itu. “Kami saat ini masih mengumpulkan keterangan warga sekitar lokasi kejadian untuk mengingkap kasus ini,”tambah Kapolsek Binamu.

(ARGANG/SUPANDI)

DAERAH

8

HADAPI PORDA XVI DI PINRANG, KONI WAJO SIAPKAN ANGGARAN Rp 1,1 M

Sengkang, KpK. Porda sebelumnya, kontingen Wajo berada di peringkat keempat erbawah dari 24 daerah. Hanya mampu mendulang 21 medali terdiri satu emas, sembilan perak, dan 11 perunggu. Menjelang pelaksanaan Porda XVI di Kabupaten

Pinrang September mendatang, Koni Wajo telah mempersiapkan anggarannya sebesar Rp 1,1 miliar, sebagai langkah mempersiapkan para atletnya yang akan diturunkan pada Porda di Pinrang tersebut.

Ketua Koni Wajo Andi Witman yang dikonfirmasi belum

lama ini menjelaskan, dari anggaran tersebut, diupayakan para atlet Wajo akan berlaga pada 22 cabang olahraga dengan total atlet 245 orang.

Dengan anggaran tersebut, seluruh kebutuhan atlet akan terpenuhi hingga berlaga di Pinrang nantinya.

Menurut Andi Witman, tidaklah terlalu muluk-muluk dalam meraih juara, namun dia menargetkan minimal bisa tembus pada posisi 15 yang sediktinya harus mendulang tujuh medai emas. Hal ini juga sudah diestimasi cabor yang diunggulkan bisa mendulang medali emas, diantaranya karate ( 2 emas ), senam ( 3 emas ), atletik ( 2 emas ), jodo ( 1 emas ), Bulutangkis ( 3 emas ), menembak ( 3 emas ), pencak silat ( 2 emas ). ( Ishak ).

PEMBANGKIT LISTRIK TERBARUKAN DI SIDRAP Bukti Kepedulian RMS Terhadap Masyarakaratnya

Sidrap, KpK. Presiden RI, Jokowidodo awal Juli lalu meresmikan pembangkit listrik terbaru-

kan ( PLTB ) berkapasitas 75 MW yang berlokasi di Kecamatan Watangpulu, Sidrap.

Sebuah sejarah baru teru-

kir di bumi lumbung beras itu, yang merupakan salah satu bukti kepedulian Bupati Sdrap H.Rusdi Masse ( RMS )

Edisi September - Oktober Tahun 2018

Belum Maksimal Kebersihan Di Rsud Takalar

Takalar, KpK. Penyebab belum maksimalnya penanganan kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Haji Padjonga Daeng Ngalle Takalar, diakui Direkturnya Novita Yulianti lantaran oroses lelang biaya cleaning service di rumah sakit untuk tahun 2018 ini belum dilakukan.

Padahal, kata Novita, anggaran sudah tersedia sebensar Rp750 juta. Akibatnya dana sebensar itu diswakelolahkan untuk 45 petugas kebersihan oleh pihak rumah sakit, meski hal itu menimbulkan dampak buruk pada kebersihan

terhadap masyarakatnya.

PLTB merupakan hasil invstasi luar negeri, Amerika dengan memberi kemudahan bagi investor dalam berinvestasi lebih dari Rp 1,5 triliun.

RMS tetap menjamin warga sekitar tidak akan melakukan resistensi atau perlawanan.

Menurut Bupati Sidrap, investor ini harus benarbenar memberi manfaat besar kepada masyarakat sebagai

rumah sakit, terlihat jorok dan kesemrawutan sampah bertumpuk.

Pajabat Pembuat Komitmen ( PPK ) yang berkewenangan melakukan lelang cleaning service, menurut Novita sejak Januari hingga Juli 2018 ini belum melakukan proses lelang. Akibatnya anggaran yang tersedia sudah dipergunakan hingga ratusan juta hanya untuk menggaji petugas kebersihan dan pembelian peralatan kebersihan.

Sementara pihak PPK yang ingin dikonfirmasi, hingga berita ini naik cetak tidak dapat ditemui.

Sejumlah

langkah peningkatan kesejahteraan ekonomi. “ Saya berharap agar investor tinggal di Sidrap dalam proses pembangunan sehingga perputaran ekonomi di Sudrap lebih tinggi yang berdampak pada peningkatan laju perekonomian di Negeri Nene Mallomo ini.

Tercatat, perekonomian Sidrap saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulsel yakni 9,3 per-

keluarga pasien yang ditemui terpisah senada mengatakan, sampah-sampah kering maupun basah, tertumpuk di tempat sampah berhari-hari.

Padahal terlihat juga ada beberapa petugas kebersihan yang hanya bekerja asal-asalan.

Pernyataan keluarga pasien itu, dikonfirmasi ke Novita Yulianti yang mengaku jika sejumlah tempat sampah yang seharusnya tidak layak pakai lagi. Namun hal itu kami sudah buatkan perencanaan untuk membeli tempat sampah yang baru. ( ABD.WAHID DG.RANI ).

sen. Kemiskinan paling rendah yakni 5, 32 persen, pendapatan perkapaita masyarakat terus meningkat .

Salah seorang tokoh masyarakat di Sidrap, H, Bakri berharap, semoa PLTB ini bernilai manfaat bagi masyarakat Sidrap. Tentunya kita patut memeri apresiasi yang tinggi terhadap RMS dan berterima kasih kepada pemerintah pusat. ( BAHAR.P ).

KUA Bulukumpa Telah Berhasil Mengerjakan Tugas Sesuai Apa Yang Menjadi Tanggung Jawabnya KUA salah satu institusi pertikal dibawa naungan Kementerian Agama yang mengurusi persoalan pernikahan (Perkawinan) bagi warga yang berada dalam wilayah kerjanya. Pernikahan yang dilaksanakan di KUA menurut undang-undang Negara kita.

Bulukumba KPK Kepala KUA Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan telah mengerjakan tupoksinya sesuai peraturan perundang undangan yang telah di tetapkan. Selama menjalankan tugasnya selaku Kepala KUA Bulukumpa, telah banyak pernikahan dan kasus lainnya yang ditangani berjalan dengan baik, aman dan sukses.

Kepala KUA Bulukumpa Akmal, S.Pd, Saat di konfirmasi oleh media ini beberapa pekan lalu mengatakan, “Kita itu merekap peristiwa setiap

bulan dan di tahun 2017, jika di rata-ratakan 30/40, tergantung bulannya, kecuali bulan puasa itu tidak ada, nanti di bulan berikutnya. Jadi di akhir bulan kita merekap lagi, jadi tidak menentu atau tidak pasti, apalagi di bulan ta’cipi itu kan tidak banyak yang melangsungkan pernikahan,”katanya.

Lanjutnya, Akmal, S.Pd, “Jika berbicara tentang perkawinan, disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak ada perkawinan yang terjadi yang di nyatakan di KUA, selain itu di nyatakan

tidak sah menurut undangundang, jadi prosedurnya dari Desa ke KUA, ”ujarnya.

“Jadi dimana wilayah tempat tinggal mempelai wanitanya di situlah dia dinikahkan kecuali dia mau menikah di KUA, jadi tergantung masyaraknya tidak ada paksaan mau menikah di KUA atau di rumah mempelai wanita di mana dia mendaftar, maka di situ dia di nikahkan di undang-undang juga seperti itu, jika dia mau menikah di Desa atau di KUA itu tidak jadi masalah, kalau di KUA itu menikah kan gra-

tis tidak sama di Kota atau di Jawa, jadi takut itu menikah di KUA. Jadi di sini itu ratamenikah di rumahnya sendiri, kalau di sini itu gratis, kan undang-undang seperti itu kan tidak boleh memungut, jika ada pembayaran itu di bayar di BRI jadi Negara semua yang mengelola,”jelas Akmal, S.Pd .

Ditambahkan kepala KUA Bulukumpa Akmal, S.Pd, “Jika ada perkawinan mudah kami tidak nenanggapi apapun itu, karena itu melanggar undangundang dan kami tidak nenangani itu, jika ada yang terjadi,

itu di luar kewenangan kami, kalau ada yang mau menikah di bawah umur, kalau perempuan 16 tahun laki-laki 19 di KUA di tolak. “Kami di sini bekerja berdasarkan sesuai aturan, kita bekerja di sini itu mulai data dari desa KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, jika semua ini bersyarat barulah kami bisa proses di luar itu kami tidak bisa memproses, kan ada yang di serbut sanksi pidana jangan di ragukan kecuali dia melakukan secara sembunyi-sembunyi itu di luar tangun jawab, aparatur itu bekerja sesuai aturan

undang-undang bukan akal, kalau mau silahkan kepengadilan ada yang di sebut isbab kalau di pengadilan memutuskan untuk di nikahkan, maka kami berhak menikahkan”.

“Kalau ada yang terjadi pernikahan di bawah umur yang terjadi di lapangan. Seperti halnya poligami, untuk menyelesaikannya tidak ada satu orang pun yang berpoligami di Kecematan Bulukumpa kecuali menikah siri itu saya tidak tau,”tegas Akmal, S.Pd, kepala KUA Bulukumpa kepada wartawan media ini. (ENAL)

DAERAH

Edisi September - Oktober Tahun 2018

9

PENULISAN BUKU PROFIL PEMBANGUNAN DESA, TERSENDAT Data Pelengkap, Sulit Terkumpul Sinjai, KpK. Penulisan buku profil pemerintahan dan pembangunan desa di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang digagas sejak awal November 2017, tersendat. Pasalnya, data dan bahan sebagai pelengkap / pendukung untuk perampungna penulisan yang diharapkan dari pemerintah desa, kurang mendapat tanggapan serius.

Padahal penulisan ditargetkan rampung awal Januari 2018 lalu.

Nurzaman Razaq, selaku penulisnya mengaku, sebenarnya penulisan buku profil di beberapa desa di Kecamatan Sinjai Tengah, bisa dirampungkanakhir Desember 2017.

Namun data dan bahan yang dibutuhkan untuk melengkapi penulisan tersebut, tampaknya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah desa yang bersangkutan.

Dia menambahkan, pada tahap pengajuan perencanaan penulisan, telah dipersiapkan beberapa item daftar pertanyaan tertulis yang langsung diserahkan kepada kepala desanya, dimana perlu mendapat jawaban / penjelasan tertulis dari pemerintah desa bersangkutan.

Namun hanya sebahagian dari mereka yang memberi penjelasan, itupun tidak secara sempurna dalam arti hanya jawaban / penjelasan yang masih dianggap kurang lengkap. Tidak sepenuhnya mendapat penjelasan / jawaban yang dibutuhkan.

“Dengan penjelasan / jawaban yang kurang lengkap itu, kami susul lagi dengan bentuk pertanyaan tertulis, dimana surat ada yang diterima langsung kepala desanya atau diterima melalui sekertaris desanya. Namun lagi-lagi kurang mendapat respon dengan dalih

sementara dikumpulkan,” jelas Nurzaman Razaq seraya menambahkan, terkadang kepala desanya yang ditemui mengatakan, belum melihat itu surat. Begitu pula jika sekertaris desanya ditemui, belum mendapat petunjuk dari kepala desanya.

Menurut Nurzaman Razaq, dari sekian item data / bahan yang dibutuhkan, hampir selu-

ruhnya terkendala pada item data pemanfaatan anggaran pembangunan infrastruktur, dokumentasi program dan kegiatan pembangunan . Bahkan ada diantara pemerintah desa yang meski sudah disusul dua kali persuratan , sama sekali tidak memberi data / bahan yang dibutuhkan. ( PBL / A.JAYA NUR ).

Kebakaran Lahan Kebun di Tamalatea, Puluhan Rumah Warga Nyaris Dilalap Api Dimusim kemarau ini, hendaknya masyarakat berhati-hati jika ingin membakar sesuatu karena sangat mudah terbakar. Hal ini terjadi di Jeneponto akibat membakar sesuatu api melalap beberapa lahan masyarakat.

Jeneponto KpK Akibat membakar sesuatu di lahan perkebunan milik warga di Kampung Kalumpang Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Api telah melalap habis beberapa lahan kebun milik warga, dan nyaris melalap rumah yang ada disekitarnya, namun berhasil dipadamkan dengan alat seadanya.

Menurut Kapolsek Tamalatea Ipda. Muh. Tahir, “Api sudah berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.00 Wita. “ Penyebab kebakaran itu, bermula saat seorang warga yang belum diketahui identitasnya itu membersihkan kebun dengan cara di bakar. “Saat itu, peristiwa tersebut sempat membuat panik warga, karena tiupan angin cukup kencang sehingga api dengan cepat membesar dan merambat ke lahan lain,”kata Kapolsek.

“Bahkan api nyaris menjalar membakar pemukiman warga,

beruntun para warga sigap memadamkan api walaupun menggunakan alat seadanya,”Kapolsek menambahkan.

Agar tidak terjadi peristiwa yang sama, Kapolsek Tamalatea Ipda Muh. Tahir mengaku, pihaknya telah berkordinasi

dengan kepala desa Bontosunggu H. Badaroddin.

(ARGAN/SUPANDI)

DINAS PARIWISATA BULUKUMBA SALAH PASANG PETUGAS Beberapa waktu lalu hari pertama setelah Hari Raya Idul Fitri atau dikenal dengan Lebaran , Pantai Tanjung Bira dipadati pengunjung atau wisatawan lokal yang ingin menikmati indahnya Pantai Bira. Namun kepadatan pengunjung mengakibatkan macetnya arus Lalulintas masuk ke lokasi Pantai Tanjung Bira tersebut hingga mencapai kurang lebih 5 km dan ini mendapat sorotan dari pengujung.

Bulukumba KPK Di hari pertama setelah Hari Raya Idulfitri (Lebaran) lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, menempatkan petugas pengamanan dilokasi Pantai Bira untuk mengatur arus lalulintas bagi pengunjung yang ingin menikmati Pantai Tanjung Bira, tetapi kondisi dilapangan tidak seperti yang diharapkan, bahkan membuat sembrautnya arus lalulintas dan perparkiran.

Namun, dianggap oleh sebagian pengunjung dan warga, bahwa Dinas Pariwisata Bulukumba “Salah pasang petugas” karena menempatkan petugas Satpol PP, padahal yang tepatnya adalah petugas dari Dinas Perhubungan dalam hal DLLAJ yang memang sudah menjadi tugasnya dalam mengatur arus lalulintas.

Akibatnya, terjadi kemacetan yang cukup padat hingga mencapai kurang lebih 5 km.

Hal tersebut diatas mendapat komentar dari A. Syamsul Bahri, dengan mengatakan, “Seharusnya yang standbay dalam pengaturan arus Lalulintas tersebut, adalah Dinas Perhu-

bungan Darat yang sudah tentu ahlinya di bidang itu, “katanya.

Dilain hal, tidak tersedianya lahan parkir yang memadai sehingga pengunjung pun bingung dan kecewa karena pembayaran karcis retribusi masuk dipungut plus dengan parkirnya. Namun setibanya dilokasi penataan parkirnya sembraut tidak beraturan, padahal Pantai Tanjung Bira sudah masuk Wisata Domestik di Mancanegara.

Obyek Wisata Pantai Tanjung Bira perlu penataan baik dari segi infrastrukturnya maupun perparkiran dan lingkungannya yang nyaman dan aman, agar tidak memiliki kesan penataan buram di mata warga dan pengunjungnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pantai Tanjung Bira” adalah “Ikon” bagi Kabupaten Bulukumba dan juga pemberi kontribusi yang cukup besar. Maka dari itu pantai tersebut perlu diprioritaskan pembangunan penataan sarana jalan, sarana perparkiran dan lingkungannya agar pengunjung merasakan kenyamanan dan keamanan.

(NURDIANTI/ BAU TE’NE)

KEBERADAAN PT PN XIV DI ENREKANG, TIDAK HASILKAN NILAI MANFAAT Enrekang, KpK. PT Perkebunanan Nusantara (PN) XIV Maroangin di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sejak beroperasinya, dinilai Pansus DPRD Enrekang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat mapun pemerintah daerah.

PT PN XIV Maroangin dinilai sarat masalah , diantaranya eks hak guna bangunan ( HGU ) dan status masa kontraknya pun telah habis selama tiga tahun serta soal kinerja direksi dalam mengelola dana negara untuk operasional perusaahaan tersebut juga mendapat sorotan dewan serta pengelolaan manajemen dianggap gagal.

Selain itu, yang sangat

tragis salah seorang legislator Partai Golkar Kabupaten Enrekang Ad Natsir menuding PT PN XIV di Maiwa hanya ingin mendirikan negara di atas negara dengan menggunakan anggaran negara. Pemkab sudah enam kali menerbitkan rekomendasi penghentian kegiatan, namun tetap beroperasi. “ Oleh karena itu, arogandi PT PN XIV harus dihentikan, terkesan PT PN XIV mau membawa hukumnya di Enrekang. Perusahaan milik negara ini seharusnya hadir untuk mensejahterakan masyarakat, justru malah sebaliknya menyengsarakan masyarakat,” tandas Natsir. ( MUSTABIR MAHMUDA ).

METRO MAKASSAR

10

Edisi September - Oktober Tahun 2018

MENJAMUR PANTI ASUHAN TAK BERIZIN DI MAKASSAR Maraknya Panti Asuhan tak berizin di Kota Makassar, yang hanya untuk meraup keuntungan pribadi dan keluarga dari para donatur, perlu disikapi pihak Dinas Sosial Kota Makassar.

Tragisnya, pengelola Panti Asuhan selain memanfaatkan anak-anak menjadi pengemis dari rumah ke rumah dengan membawa daftar sumbangan.

Makassar, KpK. Sebelumnya, sekitar November 2017 lalu Dinas Sosial ( Dinsos ) Kota Makassar telah membentuk tim investigasi dalam menelusuri panti asuhan abalabal yang semakin menjamur di sejumlah kawasan pemukiman penduduk.

Dari hasil investigasi tersebut, Dinsos Kota Makassar mendata sekitar 150 panti asuhan yang tersebar di sejumlah kawasan permukiman penduduk. Dari jumlah tersebut, ditemukan sekitar 90-an panti asuhan yang berizin dan berjalan normal.

“Kami akan menindaklanjuti hasil investigasi sementara terhadap panti asuhan khususnya yang tak berizin, termasuk panti asuhan yang beroperasi sesuai aturan maupun yang

tidak lagi beroperasi,” kata Muhtar Tahir, Kadisos Kota Makassar pasca melakukan investigasi beberapa waktu lalu.

Stagnan.

Meski begitu, hingga memasuki awal 2018 ini, pihak Dinsos Kota Makassar terlihat stagnan dalam menindaklanjuti hasil investasinya untuk melakukan pemberian sanksi tegas kepada pemilik panti asuhan yang tak berizin dan begitu juga jika nantinya memberikan data fiktif tentang jumlah anak yang dibina dalam satu panti asuhan.

Menurut Kepala Seksi Kesra Dinas Sosial Kota Makassar, Laheru, sanksinya berupa pencabutan izin mendirikan panti asuhan kepada pemiliknya yang mengklamuflase jumlah

Penambahan Gedung DPRD Makassar Dinilai Pemborosan anak binaannya.

Hasil pantauan menunjukkan, sejumlah panti asuhan sama sekali sudah tidak ada anak binaannya, namun ketika kedatangan donatur, pemi-

lik panti asuhan terkadang memanggil anak-anak tetangga sekitar panti asuhannya untuk diklamuflase seakan-akan mereka anak panti asuhan. ( SYAM ).

Seorang Anak Cacat Perlu Perhatian Dan Bantuan Pemerintah Pemerintah setempat maupun Pemerintah Daerah perlu melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakatnya, apakah masih ada yang perlu mendapat bantuan sebagai salah satu atensi bahwa pemerintah peduli kepada masyarakatnya.

Bulukumba KPK Seperti yang dialami salah seorang anak yang cacat, lumpuh tak bisa berjalan dan tak bisa pula berbicara. Anak ini bernama Rusli, lahir pada tanggal 20 Agustus 2000, di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

Rusli, tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama P. Pahali dan Samsiah.

Berbicara mengenai kehidupan sehari-hari tentu serba kekurangan, maklum mereka orang yang tak mampu. Sementara diketahui bahwa Rusli, empat bersaudara dia anak yang ketiga, Rusli, cacat bawa-

an dari sejak lahir, namun dia sangat disayangi orang tuanya hanya saja apa daya orang tuanya karena mereka tak mampu, segala kebutuhan Rusli, untuk dapat berjalan dan paling tidak memiliki Kursi Roda, itu mustahil dapat dipenuhi oleh orang tuanya dalam kondisi serba kekurang itu.

Tetapi ironisnya, Pemerintah setempat dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak ada kepedulian terhadap kehidupan Rusli bersama keluarganya. Padahal mereka ini, harus mendapat bantuan, apalagi Rusli, mengalami cacat fisik tak mampu untuk berjalan apalagi berbicara tinggal bersama

Komisi Pemantau Legislatif ( Kopel ) Indonesia menilai, penambahan satu lagi gedung di DPRD Kota Makassar tidak perlu ada lagi, karena itu adalah langkah pemborosan anggaran.

Makassar, KpK. Menurut Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alamsyah, penambahan gedung seperti itu selayaknya tidak perlu ada, mengingat anggota DPRD Makassar tidak ada penambahan dari gasil pemilu 2014.

Sebaiknya, yang sudah direnovasi sebelumnya semestinta dimanfaatkan secara maksimal karena tidak ada lagi penambahan anggota dewan hingga pemilu 2019.

Sementara terpisah, Kepala Bidang Bintek Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Ansuard menjelaskan, proses pembangunannya sudah masuk proses lelang. Rencananya gedung orang tuanya dan 3 (Tiga) orang saudaranya.

Rusli, saat ini sangat membutuhkan uluran tangan Pemerintah untuk membantunya, berupa alat untuk berjalan atau kursi roda, juga tak kalah pentingnya adalah BPJS kartu sehat dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Rusli, juga butuh kehi-

DPRD bertambah ke belakang, desainnya pun tiga lantai.

Terpisah, Kepala Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah, Suhair menambahkan, selain penambahan gedung baru, juga ada renovasi khusus di ruang Banggar yang berkisar Rp 700 juta. Sementara Sekertaris DPRD Makassar Adwi Awan Umar menjelaskan, memang diperlukan adanya penambahan gedung aru pasca renovasi sebelumnya.

Sekertariat kekurangan ruangan.

Dijelaskan pula, selama perluasaan ruang komisi, terdapat dua ruangan yang hilang yakni bagian umum dan tata usaha. ( ZAENAB ). dupan yang layaknya seperti orang-orang yang ada diluar sana, namun kondisi ekonomi keluarganya membuat dia tak dapat menikmati kehidupan yang layak. Apalagi diketahui, bahwa ayahnya hanya seorang petani dan bertukang penghasilannya hanya untuk bisa makan saja. “Kasihan kan”.

Makassar Masuk Daftar Kota Pintar Yang Diusulkan Jokowi Kota Makassar banyak menorehkan prestasi yang gemilang, baik Nasional maupun Internasional. Kini Kota Makassar masuk lagi daftar Kota Pintar yang diusulkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bersama dua kota lainnya yakni, Kota Jakarta dan Kota Banyuwangi.

Makassar KPK Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menunjuk tiga Kota di Indonesia untuk diusulkan masuk dalam jaringan Kota Pintar Asean dalam program kerja sama Asean Smart Cities Network (ASCN). `Ketiga kota tersebut yaitu, Jakarta, Makassar dan Banyuwangi. Hal ini disampaikan langsung saat Jokowi di dampingi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, melakukan kunjungan ke Singapura untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-22, KTT ini digelar pada (27-28/04/2018) lalu, dimana konsep Asean sendiri dirancang untuk mencapai tujuan bersama pembangunan dalam jaringan Asean.

Mengetahui hal itu, Kabag Humas Pemkot Makassar Firman Hamid Pagarra, mengatakan, “Saya bersyukur dimana selama ini Kota Makassar memang selalu mengusung pola Smart City yang berbalut kearifan

lokal,”katanya.

“Alhamdulillah” Makassar sebagai kota yang selalu mengusung Smart City dan berbalut lokal, Wisdom Sombere, didaulat menjadi perwakilan Kota Pintar dalam KTT Asean sebagaimana DKI Jakarta mewakili Provinsi dan Banyuwangi mewakili Kabupaten se-Indonesia yang dihadiri Bapak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Singapura, “ungkap Kabag Humas Pemkot Makassar.

“Hari ini kata Firman Hamid Pagarra, menjadi penenda, bahwa apa yang telah dilakukan Kota Makassar selama ini dalam pengembangan Smart City telah “On raiht track” dan telah menjadi pioner dari kota-kota lain seperti Kota Bandung dan Surabaya,”ujarnya.

Atas nama Pemerintah Kota Makassar Firman, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dipilihnya Makassar sebagai Kota Pintar dalam KTT Asean di Singa-

pura. “Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Indonesia, “ungkap Firman.

Lanjut Firman, “Dalam KTT ini, Indonesia berencana akan mendorong kerangka Asean tentang cara memajukan jaringan Smart Cities.

Sebagaimana diketahui, kerangka ini sangat sesuai dengan program yang ditanamkan Presiden RI Jokowi, di Indonesia yang disebut “Gerakan Manjadi 100 Smart City”.

“Presiden Jokowi, sendiri menyampaikan dalam siaran Persnya, bahwa Asean merupakan organisasi yang berpusat dan berorientasi pada rakyat sehingga rakyat harus menjadi focus dalam pembangunan masyarakat Asean. “ASCN, merupakan salah satu jawaban untuk tantangan tersebut. dan azas Smart City ini berdasar pada kebutuhan dan potensi serta kearifan local masingmasing kota, dan bagaimana pelayanan publicnya,”pungkasnya.

(BUYUNG.P/HELMY/SYAM)

(ENAL)

Edisi September - Oktober Tahun 2018

SAMBUNGAN

11

DUGAAN KORUPSI APBD SULBAR ...

Bersambung dari Hal. 1 Seperti yang pernah dilansir sebelumnya, penyidik Kejati Sulselbar dalam pemeriksaan awalnya, Rabu ( 30/8) tahun lalu, telah memeriksa 26 pegawai OPD/SKPD, dilannutkan pemeriksaan terhadap kepala dinas terkait, Jumat (15/9) tahun lalu yang disertai penggeledahan kantor-kantor pemerintahan Pemprov.Sulbar, penyitaan dokumen 2015/2016, surat-surat berharga, dokumen perubahan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) serta SK Musrembang dan lainnya.

Pada Selasa (26/9) tahun lalu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 8 anggota legislator masing-masing,

mantan Ketua DPRD Sulbar, A.Mp, AH, YP,TE, Ard dan Aml. Pemeriksaan dilakukan hingga 2/10 tahun lalu.

Dari hasil pemeriksaan, Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan Wakil Ketua, Hamzah Hapati Hasan, penyidik menahannya dan langsung digiring ke Lapas Makassar (11/12 ) tahun lalu.

Selanjutnya, pihak penyidik melansir bahwa, mantan kolega yang lain akan menyusul usai terperiksa masing-masing Harun dan Munandar Wijaya, meski sebelumnya kedua mantan legislator itu pernah mangkir memenuhi panggilan penyidik.

Modus Operandi.

Sebagaimana yang pernah dilansir Kasipenkum Kejati Sulselbar Salahuddin kepada media pers, Hamzah, Mappangara, Harun dan Munandar menjadi tersangka pada penghujung tahun 2017 lalu dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan APBD Sulbar 2016 dengan modus menyepakati dana pokok pikiran penyusunan anggaran sebanyak Rp360 miliar.. Anggaran tersebut dibagikan kepada 45 anggota dewan tanpa pengesahan rapat paripurna.

Disebutkan, anggaran senilai Rp 360 miliar itu, terealisir Rp 80 miliar dari tiga SKPD/ OPD yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Mencermati Kasus Proyek Prona ......

Bersambung dari Hal. 1 baik langsung maupun tidak langsung mengkordinasikan dan atau menyepakati kepada sekertaris desa dan atau aparat dan perangkat desanya untuk membebankan kepada pemilik atas tanah adat, atas tanah Negara dan atau tanah lainnya masing-masing sebesar Rp250.000 s/d Rp350.000, setiap titik / bidang tanah.

Informasi yang berkembang menyebutkan, adanya pungutan pembayaran dalam proses program nasional persertifikatan di desa tersebut, berdasarkan kesepakatan dan atau hasil rapat di tingkat pemerintah desa setempat. Terlebih adanya dugaan dukungan pungutan dari pihak aparat BPN Sinjai yang turun melakukan pengukuran yang meski mereka mengetahui kalau program ini adalah program nasional persertifikatan yang digratiskan.

Fenomena seperti itu, pernah ditemukan pihak penegak hukum khususnya di Sinjai dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Prona di beberapa desa di Sinjai. Hasil penyelidikan dan penyidikan itu menyimpulkan bahwa, tidak dilanjutkannya penyidikan lebih lanjut dikarenakan adanya kesepakatan dan kerelaan warga atas pembayaran yang dibebankan kepada mereka.

Jika pernyataan seperti itu benar terjadi, maka bagaimana dengan ketentuan dan perundang-undangan. Artinya, kesepakatan dan kerelaan lebih tinggi daripada ketentuan dan perundang-undangan yang melarang adanya pungutan seperti itu. Jika semua ketentuan dan perundang-undangan tentang suatu pelanggaran hukum, bisa saja tak berarti jika berdasarkan kesepatakan dan kerelaan.

Terus bagaimana dengan pasal Pidana tentang adanya kesepatakan dalam perbuatan tindak pidana, apa dikesampingkan atau tak berlaku juga.

Tindakan dan perbuatan kesepatakan seperti itu, adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum secara berjamaah yang seakan-akan upaya pengaburan dan pelemahan kekuatan dan keabsahan daripada ketentuan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah menegaskan bahwa pemberian hak-hak atas tanah Negara kepada masyarakat, hak atas tanah adat dan tanah-tanah lainnya yang ditunjuk sebagai lokasi proyek operasi program nasional dalam rangka persertifikatan tanah secara massal, dibebaskan dari kewajiban membayar pemasukan kepada kas Negara, ( sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/Tahun 1975, Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Agraria / Ka.BPN No.4/Tahun1995 serta UU No.4/ Tahun 2015 tentang Prona Agraria.

Perlu diketahui bahwa, sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan seperti tersebut di atas telah ditetapkan; pada program nasional persertifikatan hanya dikenakan biaya sebesar Rp 3.000 ( Tiga Ribu Rupiah ). untuk hak atas tanah Negara di pedesaan dengan luas tanah sampai 2 ha dan Rp 1.000 ( Seribu Rupiah ) untuk asal tanah milik adat di pedesaaan dengan luas tanah sampai 2 ha.

Selain itu adanya biaya dikenakan untuk biaya panitia sebesar Rp 1250 ( seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) untuk setiap bidang/titik tanah apabila lokasi tanah dalam proyek tediri dari dari 10 bidang sebesar Rp 2.500,- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 5 bidang sampai 9 bidang.

serta Sekertariat DPRD Sulbar. Sisanya terbagi ke SKP/ OPD lain lingkup Pemprov.Sulbar dan beberapa kabupaten di Sulbar.

Dijelaskan lebih jauh, modus operandi yang ditemukan pihak Kejati Sulselbar yakni adanya peran anggota dewan dalam mengatur proyek bahkan hingga penunjukkan rekanan untuk melaksanakan proyek dengan membangun komitmen imbal kompensasi fee bahkan dalam bentuk uang pelicin yang disiapkan rekanan untuk onkum anggota dewan dan pihak SKPD/OPD tertentu.

Sebelumnya juga pernah dijelaskan, adanya proyek yang diusulkan sengaja dima-

sukkan ke setiap SKPD/OPD yang kemudian paket proyek itu dimasukkan dalam APBD Pemprov.Sulbar, dimana sebelumnya telah disepakati bersama dengan pihak SKPD/OPD dalam mengamankan proyek dan anggarannya.

Ditambahkan, paket proyek yang diusulkan itu sudah diatur sedemikian rapi agar memberi keuntungan baik pada rekanan, oknum anggota dewan mauoun SKPD, dengan imbalan antara 5 sampai 10 persen dari total anggaran proyek yang dianggarkan.

Selain itu, yang juga jadi bidikan penyidikan pada mekanisme awal tindak pidana korupsi itu. Sebab, ada duga-

an proyek dimasukkan dalam pembahasan Musrembang yang seolah-olah merupakan usulan masyarakat.

Minta Dituntaskan. “ Bola Panas “ dugaan kasus korupsi APBD Sulsebar tahun 2016, sudah menggelinding kencang, dan kini semakin mencuat di permukaan secara nasional untuk dituntaskan.

Masyarakat tentu berharap, pihak penyidik senantiasa di beri ruang untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.

Patut diapresiasi kepada pihak Kejati Sulselbar atas keseriusan dan keberaniannya untuk berupaya menuntaskan secara paripurna.

(KPK/ MAMAN ).

Di Balik Hilangnya Dokumen Fasum .....

Bersambung dari Hal. 1

Disamping itu ada juga untuk biaya pendaftaran hak untuk konversi hak adat di pedesaan sebesar Rp 1.000,- ( Seribu Rupiah ), untuk penegasan hak Rp 1.000,( Seribu Rupiah ) dan untuk tanah Negara Rp 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ).

Sementara biaya formulir sertifikat berdasarkan perundang-undangan dikenakan hanya pungutan sebesar Rp 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ).

Dengan adanya dugaan pungutan pembiayaan/pembayaran atas proses program nasional persertifikatan di desa tersebut, jelas patut dianggap adanya pelanggar UU No.20/Tahun 2001 Tentang Tipikor, Pasal 368 KUHP tentang Pungli dengan ancaman hukuman 9 bulan, Pasal 423 KUHP denan ancaman hukuman 6 tahun bagi PNS serta Pasal 12 e UU Tipikor dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar.

Penyaluran Rastra.

Begitu pula dengan penyaluran beras miskin ( Rastra ) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), dimana jauh sebelumnya juga disemarakkan dengan urusan Pungutan Liar ( Pungli ) yng dibebankan kepada RTM penerima Rastra di luar ketentuan peraturan yang telah ditentukan.

Ketentuan yang dilanggar seperti Surat Keputusan Menteri Sosial tahun 2017, soal hasil pendataan PBDT Pusat Statistik Kabupaten Sinjai tahun 2015 tentang jumlah kouta tidak bersesuaian antara jumlah warga Rastra dengan jumlah penerima Rastra, Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 402 / tahun 2017 tentang Penetapan Pagu alokasi beras untuk keluarga penerima manfaat beras sejahtera , dengan contoh kasus di beberapa desa dimana RTM seharusnya memperoleh beras Rastra untuk jatah 3 bulan berturut-turut (15kg/RTMX 3 bln X Rp Rp24.000 = 45 kg.RTM.Rp72.000,Namun oleh aparat desa membagi beras hanya 30 kg/RTM dengan harga Rp50.000 bagi warga yang terdaftar namanya berdasarkan SK Menteri Sosial, kemudian 15 kg diberikan kepada warga yang tidak terdaftar dengan sistem bergulir. Kebijakan ini dilakukan hanya sepihak oleh aparat desa karena tidak melalui keputusan musyawarah tanpa sepengetahuan dan atau dihadiri pihak BPD setempat.

Ketika persoalan ini diperhadapkan kepada penegak hukum, warga yang seharusnya memberi kesaksian, ternyata dipaksa bungkam dengan dalih nama akan dihapus sebagai penerima Rastra.

Pungli ini diduga keras diskenariokan oleh oknum kepala desa dan dilaksanakan oleh petugas pembagi atau aparat desa yang ditunjuk. Kebanyakan pembagi dikordinir langsung istri kepala desa setempat. “ Berdasarkan hasil investigasi kedua persoalan tersebut, tentu kita tidak berharap akan berlangsung terus menerus yang bisa kelak bisa menjadi ajang koorporasi untuk mendapatkan keuntungan di balik penderitaan dan kesusahan warga miskin di daerah ini.

Kita berharap agar pihak Kejari Sinjai berkenaan untuk menelusuri, menyelidiki dan menyidik hingga ke peradilan seluruh pihak-pihak yang turut terlibat dalam kesepakatan koorporasi melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang lain hingga menimbulkan kerugian. (KPK/TIM )

ta Makassar, Moh.Ramdhan “ Dany “ Pomanto tengah menelusuri oknum pejabat yang sengaja menghilangkan dokumen aset.

Sementara Tim Penyelamat aset yang pernah dibentuk, ternyata tidak menampakkan kinerja yang maksimal. Sehingga dinilai patut Walikota Makassar mengganti pejabat yang terlibat dalam tim tersebut. “ Saya sangat kecewa sama timnya, tidak terlalu

serius kejar aset yang hilang itu,” tandas Dany Pomanto.

Menurut catatan, terdapat dua lahan yang terletak di dua titik yang hilang diantaranya di kawasan Samata Kabupaten Gowa dan kawasan Perkemahan Caddika, Bulurokeng seluas 10 hektare yang sekarang sisa 3 hektare.

Sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD

) Makassar yang ingin dikonfirmasi, mengaku tidak punya data. Yang ditanggapi Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir, kinerja tim penyelamat aset memang mengecewakan. Tidak ada progresnya, tidak pernah ada laporan. Sementara BPKAD yang tidak memiliki data, itu juga aneh. Tak sepatutnya pejabat di BKAD tak tahu aset.

FOTO FASUM DI KAWASAN SAMATA, GOWA.

Wali Kota Makssar Sambut Gubernur ......

Bersambung dari Hal. 1 kan Batik Air ID6262, Ia bersama istri Naoemi Octarina dan tiga buah hatinya, Naoemi menggenakan baju hijab syar’i berwarna ungu.

“Selamat datang pak Prof Andalan, Gubernur Sulsel baru kita. Selamat mengemban amanah pak. Salamakki” sapa Wali Kota Ramdhan

‘Danny’ Pomanto.

Gubernur, Wali Kota Makassar dan Wakil Gubernur berjalan, keluar ke pintu kedatangan, disambut ratusan massa dan penumpang, yang berada di Bandara Internasiona Sultan Hasanuddin Makassar.

Kegiatan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Selatan, akan dilakukan sertijab pada Jumat (7/9/18), antara Gubernur Nurdin Abdullah dengan Penjabat Gubernur Sulsel, sebelumnya Soni Sumarsono.

Sesuai jadwal, Soni Sumarsono akan tiba hari ini pada pukul 18.00 Wita. ANDI BASO

Makassar Masuk Daftar Kota Pintar ......

Bersambung dari Hal. 1 dan berbalut lokal, Wisdom Sombere, didaulat menjadi perwakilan Kota Pintar dalam KTT Asean sebagaimana DKI Jakarta mewakili Provinsi dan Banyuwangi mewakili Kabupaten se-Indonesia yang dihadiri Bapak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Singapura, “ungkap Kabag Humas Pemkot Makassar.

“Hari ini kata Firman Hamid Pagarra, menjadi penenda, bahwa apa yang telah dilakukan Kota Makassar selama ini dalam pengembangan Smart City telah “On raiht track” dan telah menjadi pioner dari kota-kota lain seperti Kota Bandung dan Sura-

baya,”ujarnya.

Atas nama Pemerintah Kota Makassar Firman, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dipilihnya Makassar sebagai Kota Pintar dalam KTT Asean di Singapura. “Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Indonesia, “ungkap Firman.

Lanjut Firman, “Dalam KTT ini, Indonesia berencana akan mendorong kerangka Asean tentang cara memajukan jaringan Smart Cities. Sebagaimana diketahui, kerangka ini sangat sesuai dengan program yang ditanamkan Presiden RI Jokowi, di Indonesia

SMAN 18 Makassar Terapkan Sistem Detector

Dr. A. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, Kepala SMAN 18 Makassar

Dunia pendidikan semakin maju, pengelola pendidikan terus berinnovasi memanfaatkan teknologi digital yang semakin berkembang saat ini.

Makassar KPK Seperti halnya di SMAN 18 Makassar yang dipimpin oleh seorang Ibu yang kreatif, Dr. A. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, membuat metode pembelajaran yang innovative berbasis Android yang telah di uji coba dalam Ujian Sekolah Bersandar Nasional (USBN) beberapa waktu lalu dan hasilnya sangat efektif.

Dr. A. Ernawati Az, S.Pd, M.Pd, yang ditemui awak media ini diruangnya pekan lalu mengungkapkan, bahwa penemuannya dengan system baru yang di terapkan dalam USBN berbasis Android sangat efesien dan efektif karena hasilnya sangat lumayan. Programnya ini bisa dikatakan dapat meringankan beban siswa yang mana jika mengikuti program Ujian Nasional Berbasis Komputetr (UNBK) tentu mengalami sedikit hambatan karena harus

menyiapkan semua perangkatperangkat yang akan dipakai siswa dalam mengikuti ujian tersebut. Dengan system ini, siswa sangat antusias karena merasa sangat mudah menggunakan dan mudah pula menyelesaikan tugasnya.

Kini Dr. A. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, membuat Innovasi baru lagi memanfaatkan sebuah alat Digital berupa Detector yang dipasang disuatu tempat yang akan digunakan oleh siswanya. Alat ini untuk mendeteksi kehadiran siswa dan juga terdeteksi di Provinsi dan dapat disambungkan di nomor orang tua siswa. Kegunaan system Detector ini anak-anak dapat diketahui kehadirannya di sekolah atau tidak masuk sekolah, dan juga dapat memberikan informasi kepada orang siswa jika nilainilai pelajarannya tidak memuaskan agar diberi bimbingan rumah dan di support.

Menurut Dr. A. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd, sebenarnya program ini dari Provinsi, katanya. “Tetapi sejalan dengan program kami, dan alat ini tidak lama lagi kami pasang kira-kira hari Senin anakanak sudah nempel-nempel semacam tol. “Untuk menggunakan

yang disebut “Gerakan Manjadi 100 Smart City”.

“Presiden Jokowi, sendiri menyampaikan dalam siaran Persnya, bahwa Asean merupakan organisasi yang berpusat dan berorientasi pada rakyat sehingga rakyat harus menjadi focus dalam pembangunan masyarakat Asean. “ASCN, merupakan salah satu jawaban untuk tantangan tersebut. dan azas Smart City ini berdasar pada kebutuhan dan potensi serta kearifan local masing-masing kota, dan bagaimana pelayanan publicnya,”pungkasnya.

(BUYUNG.P/HELMY/SYAM)

alat tersebut, anak-anak dibuatkan semacam kartu siswa dan itu ditempelkan di Detector nama dan identitasnya tercover di alat Detector tersebut,”ujarnya.

“Dan kalau sudah datang wakil kepala sekolah bidang sarana, saya minta membuat aplikasi mana disitu bisa di akases orang luar tentang fasilitas di SMAN 18 Makassar yang serba Digital, dan itu cirri khas SMAN 18 Makassar,”katanya.

“Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018, di sekolah kami sejumlah 313 orang siswa dan kalau jumlah keseluruhannya kurang lebih 870 orang siswa, dan ini masih proses harus semua terabsen masuk di data Dapodik. Dan kalau sonasi itu semua tercover sampai jarak/ radius satu kilometer lebih,”tambah Dr. A. Ernawati AZ, S.Pd, M.Pd. Memang diakui, bahwa kepala sekolah yang satu ini terus melakukan innovasi dan belum ada yang menyamainya. Semua yang dilakukan itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah yang dipimpinnnya sejalan dengan kemajuan di era modern sekarang ini, dan itu sudah pasti harus dilakukan agar sekolah yang dipimpin tidak tertinggal.

(HELMY/SYAM/BUYUNG)

PROFIL

12

Edisi September - Oktober Tahun 2018

MENGUCAPKAN

SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN

Bapak Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si, dan Drs. H. Sahabuddin Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Periode 2018-2023 Dari Redaksi Koran KPK (Koran Pengawas Korupsi) (Andi. Baso Ambarala) Pimpinan Umum

(Drs. A. Nurzaman Razaq, S.Kom) Pemimpin Redaksi

(Baharuddin) Kepala Biro Bantaeng

H.MUHAMMAD YASIN, MT Maju Sebagai Legislator DPRD Sulsel Untuk Salurkan Aspirasi Masyarakat Editor : Syamsuddin.SL

Mantan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng periode 2013-2018, H. Muhammad Yasin, M T, kembali ingin mengabdikan dirinya dan berkiprah di Legislatif (DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ), di usung oleh Partai PAN dengan Nomor Urut 2 pada Daerah Pemilihan ( Dapil ) 3 yakni, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

H. Muhammad Yasin, MT, maju sebagai Bacaleg di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini, dilandasi motivasi untuk berpartisipasi membuat program pembangunan di sektor yang sangat urgen bagi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Sektor ini merupakan mata pencarian utama bagi masyarakat di daerah, yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan, agar produktivitas ketiga sektor itu dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Muhamad Yasin, MT menilai, sangat banyak masyarakat di beberapa daerah yang mendambakan perhatian dari kalangan pemerintahan. Yang tentunya perlu mendapat dukungan dari pihak legislatif. “ Hal ini penting diperjuangkan,” tandasnya.

H. Muhammad Yasin, MT, berharap keinginan itu hanya dapat tercapai jika masyarakat mendukung nya seba-

gai wakilnya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan semua aspirasi masyarakat perlu diperjuangkan, “itu janji politiknya”.

H. Muhammad Yasin, MT, sejak mendampingi Bupati Bantaeng Prof. Dr. H. Nurdin Abdullah, yang kini menjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, turut serta andil membangun Bantaeng menjadi Kota yang dikenal indah, bersih dan juga destinasi wisata yang mendunia.

H. Muhammad Yasin, MT, juga dikenal pribadi yang sangat ramah, satun dan personalifikasinya dari akar rumput, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki tidak diragukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dia terbilang sangat dekat dengan masyarakat bawah dan kaum marjinal.

Semoga keinginan mulia H.Muhammad Yasin,MT ini mendapat dukungan masyarakat khususnya pada Dapil 3, sebagai legislator di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendatang, “Amin”.

(BAHAR/HELMY ).