1
Edisi : Juni - Juli 2018
Terbit 12 Halaman
Email: metroSSBI@gmail.com
Advertorial Ini Dipersembahkan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat
PEMERINTAH SULBAR KEMBALI RAIH PENILAIAN WTP DARI PEMERIKSAAN AUDIT BPKP RI ANGGARAN TAHUN 2017 MAMUJU, METRO SSBI - DPRD Provinsi Sulawesi Barat Menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2017 Kegiatan ini Berlangsung dilantai tiga Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri oleh Bapak Ir. Syaiful Anwar Nasution, M.Si Pemeriksa Utama
BPK-RI beserta Rombongan, Gubernur Sulawesi Barat Bapak Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Hj. Enny Anggraeny Anwar, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hj. Amalia Fitri Aras, SE, MM., Wakil Ketua I H. Muhammad Thamrin Endeng, Wakil Ketua II H. Haris Halim Sinring, Wakil Ketua III H. Arman Salimin, S.Pd, M.Pd., Sekda Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin, Kapolda yang mewakili, Dandrem
yang mewakili, Para Perwakilan Bupati dan Pimpinan OPD se-Sulawesi Barat. Dalam Sambutan nya Bapak Ir. Syaiful Anwar Nasution, M.Si Pemeriksa Utama BPK-RI, Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan Hasil Pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 4 kali berturut turut mulai dari tahun 2014. Adapun Gubernur dalam sambutannya pula mengapresiasi hasil laporan tersebut dan semoga ini men-
jadi acuan bagi pemerintah untuk mewujudkan salah satu Visi misi Pemerintah provinsi Sulawesi Barat Maju malaqbi yaitu zero corruption. Dalam akhir rapat yang dipimpin Ketua DPRD mengatakan Laporan ini akan menjadi rujukan dan kajian bagi DPRD untuk melakukan tugas tugasnya dan akan dilakukan Koordinasi kembali Ke pada BPK RI terkait hasil laporan tersebut. (UCHU)
Edisi Juni - Juli 2018
Liputan Daerah
2
E-LHKPN, PELAPORAN HARTA KEKAYAAN DI “JAMAN NOW” Penerbit PT. MAMUJU POROS MEDIA SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0066114.AH.01.11 Tahun 2015 SITU : 503/1964/VI/2015 SIUP : 4354/34-025/SIUP-PK/2015 TDP : 340258204429 Berlaku s/d 16 Juni 2020 Pendiri: KARIM, SE AR. SYAFARUDDIN DN. Pembina: AR. SYAFARUDDIN DN. Drs. H. HABSI WAHID, MM M. RUSLI, ST, M.Si Penasehat: Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, SE, MM Ir. NASARUDDIN, MM Ir. H. M. ISWANDI BANDU BAU RAJAMUDDIN Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi KARIM, SE
MAMUJU, METRO SSBI Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik (e-LHKPN) merupakan penyampaian harta kekayaan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dengan basis elektronik, selain mempermudah para penyelenggara Negara dalam menyampaikan harta kekayaan, hal ini juga meningkatkan kemampuan untuk bisa bersaing dalam perkembangan tekhnologi di jaman now, Hal ini disampaikan oleh Dian Widiarti, dalam Pelatihan Pengisian e-Filling LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN yang dilaksanakan pada Selasa (17/07) di ruang Pola Kantor Bupati Mamuju. “ada tiga poin penting dalam aplikasi e-LHKPN yang membedakan dengan pelaporan LHKPN dengan menggunakan blangko cetak, yakni terkait dengan waktu penyampaian, tata cara pendaftaran dan terkait dengan pengumuman” terang Dian Widiarti selaku Narasumber dari Direktorat PP-LHKPN KPK. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Muhammad Yani, selaku leading sektor kegiatan tersebut menyampaikan, pelatihan dilaksana-
kan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman para pejabat wajib lapor LHKPN dalam penyampaian laporan melalui aplikasi e-LHKPN. “selain itu, melalui kegiatan ini tentunya kita berharap dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pejabat wajib lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaporan LHKPN” sebut Muhammad Yani. Yani menambahkan, e-LHKPN dapat diakses melalui alamat www. LHKPN.KPK.go.id, karena berbasis aplikasi data yang diinput oleh penyelenggara Negara secara otomatis akan tersimpan dalam server KPK. Untuk diketahui, sebelum menggunakan e-LHKPN, pelaporan harta kekayaan dilakukan secara manual menggunakan blangko cetak. Acara tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamuju dan beberapa Aparatur Sipil Negara Pemkab Mamuju. (01)
Wakil Pemimpin Redaksi H. MUH. HASAN Dewan Redaksi: SIBALI HAMID, SE, M.Si H. ABD. HAKIM, SE A. IWAN SUMANTRI, SE YAKUB, SH Redaktur Pelaksana: YUSRIADI Redaktur: KAMARUDDIN, S.Pd, MM MUHAMMADONG (Humas) ANDI IBRAHIM H. RAHMAN Staf Redaksi: ABD. RAHIM MUH. HARUM GHAZALI Biro Perwakilan: BURHANUDDIN, SH (Makassar) ABD. LATIF, SE (Maros-Pangkep) ISMAIL SELLE (Jeneponto-GowaTakalar-Bantaeng) H. MUH. TAUFAN (Kalimantan Timur) ABD. RAHIM (Mamuju Tengah) KARIM, SE, FADLI SUDRAJAT (Mamuju) WAHYU AMAN (Majene-Polman) BASRI (Mamasa-Mamuju Utara) Layout: NUR MUKHTADIR Scan : MASJANSAH Alamat Redaksi/TU: JL. ANDI DEPU NO.15 MAMUJU SULAWESI BARAT Telp/HP : 085242548027 Website : www.metrossbidenpenden. com Email : metrossbi@gmail.com No. Rekening Bank Mandiri : 1520007964816 Perwakilan Jakarta : ATOM MADJID Perwakilan Malaysia : ALI USMAN, SH Percetakan : CV. RAJAMAWELLANG - MAKASSAR
Edisi Juni - Juli 2018
Puncak Hut Ke 478, Band Samsons Hibur Warga Mamuju
MAMUJU, METRO SSBI - Rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Mamuju yang ke 478, setelah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan beberapa hari sebelumnya, pada sabtu malam (14/07) berpusat di Anjungan Pantai Manakarra memasuki acara puncak. Sebagaimana yang disampaikan oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib, S.Sos selaku ketua pelaksana, pelaksanaan malam puncak peringatan hari jadi Mamuju tersebut akan dihibur oleh artis Ibukota yakni Band Samsons yang popular dengan tembang Kenangan terindah. “dari seluruh rangkaian acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 478, akan dilengkapi dengan gelaran live show pentas seni dengan meghadirkan artis ibu Kota Band Samsons” ujar Sekda Kab. Mamuju. Ia juga berharap dengan terlaksana seluruh kegiatan tersebut, dapat mengembalikan kemeriahan dan kebahagiaan atas peringatan Hari Jadi daerah yang bergelar Manakarra ini. Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid menyampaikan di malam puncak peringatan hari jadi Mamuju mejadi ajang suka cita bagi Pemerintah dan masyarakat yang senantiasa menjalin kebersemaan dan sinergitas sehingga Mamuju semakin disenangi Warga Mamuju maupun masyarakat dari luar yang datang ke Mamuju. “untuk mencapai tentu diperlukan satu kekompakan, kebersamaan antara Pemerintah dan masyarakat dan saya meyakini selama kita bersama-sama tentu kita bisa mencapai Mamuju yang Maju Sejahtera dan Ramah” terang Habsi Wahid. Disela-sela pelaksanaan malam Puncak HUT Mamuju yang ke 478, dilaksanakan Pelantikan Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kabupaten Mamuju yang dimaksudkan untuk meningkatkan kembali Kebudayaan dan Kesenian Mamuju yang semakin tergerus zaman. (01)
Kajari Mamuju Tegaskan Perbaharui Semangat Di Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa MAMUJU, METRO SSBI - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju, Andi Muh. Hamka menegaskan selaku insan Adhyaksa harus memperbaharui semangat dan keinginan tentang perlunya suatu gerakan menuju kearah yang lebih baik, hal ini disampaikan Kajari saat membacakan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia di Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 58 yang berpusat di lapangan Upacara Kantor Bupati Mamuju pada senin (23/07/18). “dengan melaksanakan peringatan Hari Bhakti seperti ini, akan selalu mengingatkan dan menumbuhkembangkan kesadaran segenap insan Adhyaksa akan pengakuan tentang kekurangan yang harus diperbaharui, ditata, dibenahi dan disempurnakan” ujar Andi Muh. Hamka. Sementara itu, Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid menyampaikan, momen peri-
ngatan Hari Bhakti berbagai aspek akan mewarnai dalam peringatan yang diperuntuhkan bagi para insan adhyaksa tersebut. “momen seperti ini akan menjadi renungan perjalanan dinamika organisasi baik terlihat prestasi, masalah yang dihadapi dan hal-hal yang ter-
kait peran dan fungsi setiap lembaga berdasarkan program yang dijalankan” terang Habsi Wahid pada saat Ramah Tamah yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati. Pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke 58 tersebut, selain dihadiri Forkopimda Kabu-
paten Mamuju, hadir Pula Kapolda Sulawesi Barat, Kasrem 142 Tatag, Perwakilan Kemenkumham Kanwil Sulbar, Wakil Bupati Mamuju Tengah, jajaran pegawai Kejari Mamuju, serta seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. (HUMAS).
Liputan Sulbar
3
PEMPROV SULBAR SERAHKAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN 2017 DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT MAMUJU, METRO SSBI- sekretaris provinsi Sulbar H. Ismail Zainudin menyerahkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat penyerahan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam rangka penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Sulbar Senin 9 Juli 2018 "Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat H. Ismail Zainudin menyampaikan bahwa ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 tersebut disusun berdasarkan laporan hasil audit BPK atau laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 yang telah diserahkan oleh BPK RI perwakilan Sulbar kepada ketua DPRD Sulbar disaksikan oleh Gubernur Sulbar di sidang istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5 Juni 2018 selalu dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian( WTP) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 ini juga dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai realisasi anggaran pertanggungjawaban dan belanja daerah tahun 2017 pelaksanaan adalah salah satu kewajiban konstitusional bagi kepala daerah di akhir tahun anggaran juga memudahkan publik untuk mengetahui seberapa besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 dan sebagai salah satu bahan evaluasi dan umpan balik bagi kepentingan perencanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya. Ia juga menambahkan program
pembahasan ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati antara eksekutif dan legislatif sehingga pengesahan dan penetapan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Sulbar tahun 2017 dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah pangkas Ismail.
dan kegiatan tahun 2017 masih didominasi oleh kegiatan yang sifatnya pro rakyat seperti penyiapan sarana dan prasarana infrastruktur dalam penyelenggaraan pemerintah Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi di daerah. penyelenggaraan program-program ini merupakan pelaksanaan program pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang telah kita rumuskan bersama dalam APBD tahun 2017 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dan mensejahterakan dengan provinsi lainnya di tanah air yang patut kita syukuri sekarang hasilnya. " lebih lanjut, Ismail juga mengungkapkan beberapa target dan realisasi anggaran dalam APBN APBD tahun 2017 dengan pendapatan daerah yang terdiri dari kompetensi Pendapatan asli daerah dana pertimbangan transfer pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 187.632.752.818.116 atau 97,64% pendapatan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 14 .337
.872.101.797 atau 8,149% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 16.886.0684.841.275 dan untuk pendapatan asli daerah dengan target sebesar Rp 3 24 31.124.793.516 dengan capaian realisasi sebesar Rp 29 69 35 16 .845.537 atau 9 1,5 6% dan dana perimbangan transfer dengan target sebesar Rp 15.599.025.930.000 dicapai sebesar Rp 153.236.760.591.700 atau 98,87% pada sisi belanja tahun 2017 sterilisasi sebesar Rp 192.737.731.982.084 atau 93 ,08 persen dari target belanja sebesar Rp 207.069.560.544.416 dengan belanja tidak langsung sebesar Rp 96.672.771.112.784 dan belanja langsung sebesar Rp 96.065.960.869.300 berdasarkan penjelasan anggaran dan hasil audit BPK RI perwakilan Sulbar ini diperoleh Silva untuk tahun 2017 sebesar Rp 4.181.761.702.335 dan terdiri dari kas kas daerah sebesar Rp 4.056.023.536.035 kas bendahara pemerintah sebesar Rp 1.291.978.110 dan kas bendahara pengeluaran Rp 100.687.226.700 serta kapitasi JKN sebesar Rp 12.131.158.500 kami harap rapat
BAWASLU SULBAR MENERIMA KUNJUNGAN KAPOLDA SULBAR MAMUJU, METRO SSBI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia Selasa 17/7/2018 Bawaslu Sulbar Menerima kunjungan Kedatangan Kapolda Sulbar di Kantor Bawaslu jl Pongtiku Mamuju Dalam Sambutannya Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo Mengucapkan Terima Kasih atas kehadiran Bapak Kapolda di Kantor Bawaslu Sulbar dan atas Nama Bawaslu sulbar. dan Juga terima Kasih Atas kerja Samanya pak Kapolda sehingga beberapa saat yang lalu kita telah menyelenggarakan Pilkada serentak dan Alhamdulillah itu berjalan Aman dan Lancar dan itu berkat kerjasa semua elemen terlebih Khusus personil Pengamanan Dari Unsur polisi. Tutur Sulfan Sulo. Dalam penyampaiannya Kapolda Sulbar " kedepannya sinergitas
dengan Bawaslu penting Dan Berharap kerjasama jajaran ke bawah Bawaslu Kabupaten dan Polres di Kabupaten itu diperkuat dan silahkan berkordinasi jajaran Masing2 di Bawah.. Alhamdulillah juga pilkada yang Lalu berjalan Lancar itu tidak lepas dari kita semua dan memank kita mempersiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan...
Dalam kunjungannya Kapolda Sulbar Juga menyempatkan mengecek Ruangan Gakkumdu yang Ada di Bawaslu Hadir dalam Pertemuan tersebut adalah kepala sekretariat Bawaslu Sulbar, Idrus S.Ag,. MSi. Dan Kepala sekretariat Panwaslu SeSulawesi Barat. (01)
Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Haris Lasinring, Thamrin Endeng dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta sejumlah pimpinan OPD pejabat administrator dan lainnya. (01)
Ombudsman Sulbar Masih Temukan Pelanggaran PPDB Di Sejumlah Sekolah
MAMUJU, METRO SSBI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat kembali memantau proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018. Sebagai lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI ingin memastikan penyelenggaraan PPDB tahun ini berlangsung lancar tanpa dugaan maladministrasi. Hasil on the spot tim Ombudsman kesejumlah sekolah di daerah ini masih menemukan sejumlah pelanggaran yang dianggap menyalahi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru. Pertama, tidak adanya peraturan daerah terkait PPDB yang dikeluarkan oleh Gubernur maupun Bupati sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018 guna mengatur lebih lanjut mengenai proses PPDB di daerah. Kedua, tidak adanya penentuan radius zonasi yang ditetapkan bersama oleh pihak Pemerintah Daerah dan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah sehingga beberapa sekolah kebingungan dalam menetapkan area yang menjadi wilayah zonasi sekolahnya. Ketiga, penentuan daya tampung peserta didik baru tidak ditetapkan secara tertulis dalam keputusan kepala daerah atau kepala sekolah dan tidak diumumkan secara terbuka dalam proses pelaksanaan PPDB sehingga penentuan kelulusan peserta didik masih terkesan fleksibel sesuai dengan antusiasisme pen-
daftar. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar mengatakan, PPDB merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh sekolah sebagai penyelenggara sudah sepatutnya sekolah menyiapkan semua kelengkapan untuk mengantisipasi peluang terjadinya pelanggaran. “dari hasil pantauan tim kami masih menemukan sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi dan sebenarnya tidak perlu terjadi lagi sebab ini sudah agenda rutin,� Terang Lukman Lukman berharap peran aktif masyarakat khususnya para orang tua siswa agar proaktif melakukan pemantauan dan melaporkan setiap tindakan maladministrasi selama dalam proses PPDB. Sebagai lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Barat membuka kanal pengaduan melalui SMS 0823-3043-9521 Email ombudsmansulbar@yahoo.co.id dan melalui Facebook Ombudsman RI Sulbar atau datang langsung ke kantor Ombudsman RI Sulbar Jl. Sukarno-Hatta Nomor 37 Mamuju. Temuan Ombudsman RI Sulbar selama dalam proses PPDB akan menjadi bahan laporan ke Pimpinan Ombudsman RI Pusat selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan saran kepada Kementrian Pendidikan Republik Indonesia. (HUMAS OMBUDSMAN RI SULBAR)
Edisi Juni - Juli 2018
Liputan Daerah
4
KONFRENSI PERS BUPATI MAMASA TENTANG PILKADA MAMASA, METRO SSBI - Setelah selesai cuti dalam rangka melaksanakan kampanye untuk Pilkada Pilbub Kab.Mamasa,sebagai pasangan calon tunggal,maka Drs H Ramlan Badawi mengadakan konprensi Pers untuk menjelaskan kepada Wartawan dan LSM serta seluruh masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Kepala Daerah ( Bupati dan Wabub ). Dalam penjelasannya kepada wartawan dan LSM ,H Ramlan menandaskan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pilkada dengan berkerjasama dengan Polri ,TNI,Lembaga Adat dan Tokoh Adat,LSM Pers ,tokoh Agama,tokoh masyarakat dan
semua lapisan masyarakat,karena untuk memcapai hasil pemilihan yang demokratis njujur dan adil masyarakat hqrus tentram sehingga dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan baik.Kemudian menghimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk datamng berbondong bondong ke TPS untuk mencoblos pada tanggal 27 Juni 2018.Juga H Ramlan menyampaikan bahwa tugasnya sebagai Bupati adalah meneruskan pembangunan jalan dan jembatan yang masih tersisa kurang lebih 2000 Km dari krurang lebih 3000 Km sekabupaten Mamasa,artinya untuk memningkatkan perbaikn jalan di Kab. Mamasa barulah 700 Km yang sele-
sai ditingkatkan perbaikannya. Mengenai perbaikan ekonomi menghimbau masyarakat kembali ke Kopi nisasi dan peternkan seperti ternak Kerbau ,Sapi,Babi dan ternak unggas,untuk merangsang usaha rakyat menganai hal tersebut diatas maka pemda akan menyiapkan bansos sebagai tambahan midal usaha,juga mengusulkan untuk masyarakat miskin dan lansia menerima PKH dari sosial. Juga disampaikan kedepan Pemda Mamasa akan memberikan insentif kepada guru sekolah minggu ,dan guru mengaji,Pendeta dan Imam Mesjid.
POLRES MAMASA ADAKAN BAKTI SOSIAL DI GEREJA KOTA MAMASA MAMASA, METRO SSBI -.Dalam rangka peresmian gedung gereja jemaat GTM Kota Mamasa Polres Mamasa mengadakan bakti sosial untuk membersihkan halaman gereja jemaat GTM Kota Mamasa.Bansos ini dipimpin langsung oleh Ka Polres Mamasa AKBP Arianto dan semua jajarannya,kegiatan bansosdilaksanalan kerjasama dengan TNI serta Brimob. Menurut Kapolres bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membantu jemaat dan panitia untuk menatah rumah ibadah dan memupuk toleransi beragama yang sudah sejak lama tercipta dikabupaten Mamasa.Hal ini perlu diwariskan kepada generasi muda sebagai pelanjut pembangunan disemua sektor dan tonggak harapan gangsa secara umum dan khususnya kabupaten Mamasa. Gereja jemaat GTM kota Mamasa adalah gereja terindah dikabupaten Mamasa bersama gereja Katolik tang juga masuk kawasan
Edisi Juni - Juli 2018
kota Mamasa. Menurut tokoh Adat Gerzon Montonglayuk STh,bahwa bansos yang dilaksanakan oleh Polres Mamasa menatah halaman gereja jemaat GTM kota Mamasa adalah sebuah contoh untuk menumbuh kembangkan budaya gotongroyong sebagai budaya bangsa Indonesia,yang termasuk didalamnya adalah budaya asli Kondo sapata Wai Sapalelean ( Kab.Mamasa ),yang istila bahasa Mamasa Ma'bulelenan ( gotongroyong ),budaya Ma'bulelenan sudah ada sejak mulai dari nenekmoyang orang Kab.Mamasa.Jadi masyarakat Mamasa mengucapkan terima kasih kepada Ka Polres Mamasa dan Jajarannya serta kepada TNI dan Brimob yang telah memberikan contoh dan teladan secara konkrit kepada masyarakat dalam memupuk toleransi beragama Dalam Gambar Yang dua orang adalah Ka Polres Mamasa AKBP Arianto (02 )
( GERZON ) .
Seragam Sekolah Gratis Mulai Disistribusikan Kasek Harap Program Ini Jangan Berhenti MAMUJU, METRO SSBI - Program pembagian seragam sekolah gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP hari ini Selasa, (24/07/2018) mulai distribusikan, Misrawati Pejabat pembuat komitmen Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Mamuju, menerangkan terhitung hari ini, seragam gratis untuk pengadaan tahun 2018 akan di distribusikan ke 11 kecamatan melalui kantor cabang Dinas masing-masing, ditargetkan 3-7 hari kedepan bantuan seragam tersebut akan selesai disalurkan. Terkait hal itu, KCD Simboro Abdullah Sakariah mengungkapkan akan segera menindaklanjuti membagikan seragam kesekolah di wilayahnya sesuai dengan kuota pembagian yg diterima bertahap dikondisikan dengan data siswa calon penerima yang telah disiapkan oleh pihak sekolah, sementara terkait dengan polemik penyalurannya meski ia berharap distribusi program pemerintah daerah yang dinilainya sangat baik tersebut, hendaknya dapat tepat waktu namun dirinya masih memaklumi jika terjadi keterlambatan karena data siswa baru yang akan menerima bantuan seragam gratis kadang terlambat di terima dari tiap sekolah "kondisi ini karena agak sulit menepatkan jadwal kalender
penerimaan siswa baru dengan realisasi program bantuan seragam gratis tersebut, karena meski pengadaannya dari awal Januari namun tentu distribusinya tetap menunggu data siswa calon penerima yang baru bisa di finalkan setelah kalender penerimaan siswa baru terlaksana" pungkasnya. Senada kepala sekolah SD Inpres Simboro Mahmuddin meski berharap pembagian dapat tepat waktu namun dirinya memaklumi penyaluran tersebut tentu Sulit dilaksanakan sesuai jadwal yang diharapkan karena pihak sekolah juga masih menunggu validasi data siswa baru.terlepas dari itu Mahmuddin menegaskan program seragam gratis jangan berhenti dan tetap dilanjutkan"kami yang sangat tahu kebutuhan anak-anak didik kami,dan bantuan seragam gratis salah satu yang sangat membatu"tegasnya Nur Hikmah Yulia salah seorang siswa SD inpres Simboro dengan nada sedih mengatakan sangat terbantu dengan adanya bantuan pemerintah lewat program seragam gratis,"biar bagaimana jangan kasian dikasi berhenti,karena tidak semua orang tua mampu membelikan anaknya seragam baru"pintanya. (HUMAS)
Liputan Daerah
5
CEGAH PUNGLI DANA DESA, TIM SABER PUNGLI GELAR SASIALISASI DI PASANGKAYU PASANGKAYU, METRO SSBI – Dalam rangka mencegah penyalagunaan dana desa, praktik pungli dan maladministrasi pelayanan publik, Tim sapu bersih pungutan liar atau Satgas saber pungli yang terdiri dari Ombudsman RI Sulbar, Kejaksaan Negeri, Polda Sulbar dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, menggelar sosialisasi pengawasan pungli bagi aparatur kepala desa di pasangkayu, (12/07/18). Kegiatan ini dianggap sangat penting dalam upaya pemberantasan pungli guna mendukung reformasi di bidang hukum dan mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang adil bagi masyarakat. Bertempat di Aula Kantor Bupati Pasangkayu, kegiatan tersebut dihadiri wakil Bupati Pasangkayu H. Muhammad Saal dan sejumlah kepala OPD serta para kepala desa sebagai peserta sosialisasi. Dalam sambutannya H. Muhammad Saal menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi saber pungli, menurutnya ini merupakan awal yang baik untuk berbenah dan melakukan perbaikan disemua sektor utamanya pelayanan publik. “Semoga dengan adanya satgas ini, citra pelayanan publik men-
jadi lebih baik. Pelayanan kepada masyarakat pun lebih transparan dan akuntabel tanpa adanya permintaan biaya lebih atau pungutan liar kepada masyarakat,” Harap Muhammad Saal Sementara itu kepala perwakilan Ombudsman RI sulbar Lukman Umar dalam paparannya dihadapan para kepala desa, mengupas tentang kondisi pelayanan publik ditingkat desa yang masih banyak dikeluhkan masyarakat termasuk di lingkup kabupaten Pasangkayu, Lukman juga mengaku bahwa pihaknya masih sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait pungli baik dilingkungan penyelenggara pendidikan dan pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya. “Kita berharap dengan kegiatan bisa menjadi komitmen bersama membangun sinergi mendorong perbaikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas pungli,” Kata Lukman Lukman juga menyampaikan kondisi diskriminasi pelayanan publik di banyak desa sebagian besar disebabkan dampak pilkades “kita berharap para kepala desa jangan begitu karena setelah anda terpilih dan menjabat sebagai kades
otomatis tidak adalagi pemilih atau bukan pemilih, intinya mereka adalah masyarakat dan berhak atas pelayanan yang baik,"Tutup Lukman (HUMAS OMBUDSMAN RI SULBAR)
TUJUH BULAN TIDAK TERIMA HONOR, ALIANSI GURU PTT DAN GTT MENGADU KE OMBUDSMAN
MAMUJU, METRO SSBI – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam forum guru honorer se-sulawesi barat mendatangi kantor Ombudsman RI Sulbar Rabu (04/07/18) untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Selaku lembaga Negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima kedatangan massa aksi dan melakukan diskusi yang ditindalanjuti dengan penyampaian pengaduan secara resmi ke Ombudsman RI Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, menga-
takan kedatangan massa aksi para guru GTT dan PTT se-Sulbar untuk menyampaikan dugaan maladministrasi berupa penundaan gaji guru honorer sejak 7 bulan terakhir yang belum di bayarakan, termasuk beberapa persoalan lain yang dinilai bersinggungan dengan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan Sulawesi barat. Dihadapan massa aksi Lukman mengakui kondisi pelayanan publik di Sulawesi barat masih sangat memprihatinkan termasuk di layanan public sektor pendidikan dan kesehatan, bahkan Lukman menilai peran dan fungsi serta partisipasi para guru GTT dan PTT selama
ini dalam dunia pendidikan secara khusus di sulawesi barat, sudah sepantasnya Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka, termasuk perhatian kepada para tenaga medis yang masih berstatus tenaga kontrak. “Secara pribadi kami melihat ini persoalan tidak seharusnya terjadi, bayangkan saja jika 7 bulan mereka tidak terima gaji dimana rasa kemanusiaan kita, saya kira sebagian besar dari guru honorer ini juga punya keluarga yang harus dihidupi apalagi jika sudah ada anggarannya kenapa harus tertunda,” Terang Lukman Meski demikian Lukman mengaku proses tindaklanjut Ombudsman RI Sulbar setelah adanya hasil verifikasi dari Tim PVL Ombudsman RI untuk memetakan apakah laporan ini dilanjutkan atau tidak, verifikasi ini juga untuk melihat apakah laporan ini masuk kategori RCO (reaksi cepat ombudsman). “Setelah adanya hasil verifikasi dari tim PVL, kami akan segera bekerja meminta keterangan kepada semua pihak baik pelapor dan terlapor termasuk pihak terkait, yang pasti Ombudsman RI akan bekerja professional berimbang dan berupaya masalah ini menemui titik terang dan ada solusi yang berkeadilan bagi semua pihak,” Tutup Lukman.
Ombudsman Sulbar Gelar Diskusi Public, Dorong Penguatan Fungsi Komite Sekolah MAMUJU, METRO SSBI - Mengukur efektivitas keberadaan komite sekolah, Ombudsman RI Sulawesi Barat menggelar forum diskusi publik menghadirkan sejumlah ketua komite sekolah setingkat SMA, MA dan SMK se-kabupaten Mamuju (23/07/18). Pembentukan Komite sekolah berfungsi dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel serta memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pada satuan pendidikan. Meski demikian dari kacamata Ombudsman RI Sulawesi barat, melihat faktanya bahwa peran komite belum berjalan maksimal. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar mengatakan, hasil investigasi Ombudsman terungkap bahwa hampir 95 persen komite sekolah di sulawesi barat tidak memahami peran dan fungsinya sebagai komite, bahkan di beberapa sekolah Ombudsman juga menemukan adanya pengurus komite hanya formalitas bentukan sekolah. “Tujuan Ombudsman RI men-
dorong efektivitas Komite sekolah agar berjalan maksimal sesuai aturan utamanya dalam hal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan atau sumbangan bukan pungutan, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Permendikbud,” Jelas Lukman Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Fungsi ini yang harus dipahami oleh setiap sekolah, agar terhindar dari tindakan maladministrasi berupa pungutan liar, sehingga Ombudsman menghimbau semua sekolah agar segera membentuk komite sekolah dan mengevaluasi komite yang dinilai tidak berjalan maksimal. Kegiatan kajian sistemik review Ombudsman RI Sulbar tentang komite sekolah oleh Ombudsman akan dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten se-Sulawesi Barat, dalam rangka mendorong efektifitas peran dan fungsi Komite Sekolah. (HUMAS OMBUDSMAN RI SULBAR)
(HUMAS OMBUDSMAN RI SULBAR)
Edisi Juni - Juli 2018
Liputan Sulbar
6
Pemkab Mamuju Raih Kembali Opini WTP
M
eski sempat turun peringkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tahun 2016, dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turt menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kini Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sukses meraih kembali predikat tertinggi WTP tersebut pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Barat atas LKPD Kab. Mamuju tahun anggaran 2017. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut berlangsung di gedung auditorium BPK-RI perwakilan Sulbar pada Jumat, 6 Juli 2018. Dalam sabutannya, Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid mengungkapkan upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meraih kembali predikat tertinggi dari BPK tersebut, dimana pihaknya melakukan evaluasi pembenahan, membangun kapasitas dan karakter aparatur melalui berbagai pendekatan penya-
daran dan perbaikan system serta semakin intensif untuk melakukan komunikasi dan meminta petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada pihak BPK-RI maupun BPKP terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Mengetahui opini dari BPK tersebut, Habsi Wahid mengucap syukur, sabab apa yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk memperbaiki laporan keuangannya dapat membuahkan hasil yang positif. “terimakasih kepada pihak BPK RI perwakilan Sulawesi Barat yang selama ini telah memberikan ruang untuk melakukan konsultasi, memberikan arahan dan petunjuk sehingga jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan telah mendapatkan penilaian pada hari ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.” Urai Habsi Wahid. Meski masih ada beberapa reko-
mendasi dari hasil pemeriksaan LKPD Kab. Mamuju oleh tim audit BPK, Bupati menyatakan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan serta melakukan pembenahan dan perbaikan atas kekurangan yang ada. Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan kali ini terdapat beberapa hal yang membanggakan dan adanya peningkatan. “dari hasil yang kami lihat, harus diakui bahwa kerja keras bapak ibu sekalian sudah berhasil.” Sebutnya. Ia menambahkan bahwa, meski Pemerintah Kab. Mamuju meraih peringkat tertinggi opini WTP, ia mengingatkan agar tetap mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab dengan mengemban opini WTP tersebut tentu beban bupati semakin berat untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang No. 15 tahun 2004. Selain itu, Ketua DPRD Kab. Mamuju turut menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah kab. Mamuju meraih kembali opini WTP. Menurutnya, perolehan predikat tersebut mesti menjadi catatan penting untuk progres pembangunan daerah. Sehingga predikat WTP makin menguatkan keyakinan public terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Mamuju bahwa prestise yang diharapkan pemerintah tak terhenti karena nada yang tak seirama dengan prestasi. (HMS. DIAN HARDIANTI)
KPPURI ADAKAN SOSIALISASI UUD NO.5 TAHUN 1999
MAMUJU, METRO SSBI - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPURI) Makassar adakan sosialisasi UUD No.5 tahun 1999 di ruang pola kantor Bupati Mamuju yang dibuka oleh H.Syamsul Suddin Asisten II Pemerintah Kabupaten Mamuju, Senin (09/07/2018). Yang dihadiri Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Mamuju Drs.Artis Efendy, Asisten III Drs.H.Tonga, beberapa pimpinan Organisasi Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mamuju. Pada kegiatan tersebut Aru Armando selaku kepala kantor perwakilan daerah KPPURI Makassar, membawa agenda tentang Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 “tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, yang akan kemudian dilanjutkan
Edisi Juni - Juli 2018
sosialisasi di Bank Indonesia (BI) di Mamuju. KPPU sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memiliki tugas dan wewenag melakukan penegakan hukum persaingan usaha dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. KPPU melalui uu no. 5 tahun 1999 juga berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengambil keputusan serta mengubah perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Sehingga dunia usaha akan terhindar dari perilaku praktek monopoli yang menyebabkan rendahnya pasokan dan
semakin tingginya harga, yang juga berarti menghilangkan kesempatan kesejahteraan yang seharusnya dinikmati masyarakat. oleh karena itulah, KPPU amat berkepentingan atas terjadinya penurunan harga dan tarif di sejumlah sektor, kelancaran pasokan dan distribusi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengadaan barang dan jasa serta pemberian lisensi usaha yang semakin transparan dan kompetitif. Terkait hal tersebut, Aru Armando menjelaskan untuk sampainya sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat yang ada di daerah, KPPURI membentuk Mitra SATGAS (Satuan Tugas), diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas UMKN,Dinas Perindustrian, Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Biro Perekonomian atau Asisten II. Guna sebagai perpanjangan tangan dari KPPURI untuk menyampaikan sosialisasi tersebut dan mengawasi persaingan usaha tidak sehat. “Sosialisai tentang target supaya jajaran pemerintah mamuju mengetahui,memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan seharihari , harapan dan tindak lanjutnya tentu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan. Dalam hal misalnya penyusunan daftar periksa pengecekan persaingan dalam setiap proses penerbitan kebijakan atau peraturan dijajaran pemerintah kabupaten mamuju yang terkait dengan kegiatan perekonomian,
Pasar Lama Terus Dipoles, Habsi Ajak Pedagang Jaga Kebersihan
MAMUJU, METRO SSBI - Upaya pembenahan pasar sentral lama Mamuju agar dapat menghadirkan pasar tradisional yg lebih nyaman terus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Mamuju, saat ini sektor selatan (terminal lama.red) yang menjadi lokasi pedagang ayam potong telah direlokasi di sektor utara di jalan langsat,meski sempat mendapat reaksi pro dan kontra karena dipandang pedagang ayam potong akan mengganggu kenyamanan warga disekitar area relokasi mengingat lokasi baru tersebut berdekatan dengan rumah warga,disebabkan bau dan kotoran yang dapat ditimbulkan, akhirnya saat ini relokasi tersebut telah mendapat dukungan warga dengan jaminan para pedagang ayam potong dipastikan dapat tetap menjaga kebersihan dagangannya sehingga tidak mencemari lingkungan,kami sudah sepakati bersama para pedagang ayam dan warga,soal kebersihannya nanti saya jaminannya kata kepala pasar lama Rusdi Ali,terkait hal itu Ali salah seorang pedagang ayam juga mengakui akan senantiasa berupaya menjaga kebersihan,kendalanya yang ditempat lama kan tidak ada saluran air pak jadi susah kami bersihkan kalau disinikan sudah ada,jadi pasti kami akan selalu bersihkan, kata ali.H.iwan S salah seorang warga yang rumahnya sangat berdekatan dengan area relokasi dan juga pernah menyampaikan keberatan ke bupati akhirnya juga ikut memberi dukungan dengan jaminan adanya upaya menjaga kebersihan bersama,menurut Iwan selain memang sudah sangat sulit mencari lokasi untuk pedagang ayam yang juga berniat mencari nafkah,kehakegiatan bisnis dan perdagangan. Dan peraturan yang dikeluarkan memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat” Tegas Aru Armando Dengan diadakannya sosialisasi tersebut, H.Syamsul Suddin mewakili Bupati Mamuju mengatakan “kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang saudara
diran pedagang ayam potong ternyata justru membawa rezki tersendiri,pasalnya semakin banyak orang yang berlalulalang di sekitar tempat tersebut sehingga dagangannya juga semakin mudah terjual,semakin banyak “tapak kaki”maka akan semakin mudah rezki kata H.Iwan. Untuk memastikan kondisi tersebut sesuai dengan kenyataan dilapangan Bupati Mamuju H.Habsi Wahid melakukan Sidak ke pasar lama (Rabu,4 juli 2018),setelah berbincang dengan beberapa warga,Habsi lantas menjelaskan kepada awak media bahwa niat untuk membenahi pasar lama lebih disebabkan adanya keinginan pemerintah memberikan ruang yang lebih layak kepada para pelaku usaha mikro yang sehari-hari melakukan aktifitas ekonomi di pasar lama agar dapat lebih kompetitif sehingga masyarakat kita nanti dapat lebih sejahtera dan dapat hidup lebih sehat dilingkungan yang lebih nyaman,kata Habsi,rencanya di lokasi yang saat ini telah dipugar akan dibangun lods-lods baru serta kedepan akan dibangun pula rumah toko (ruko) selain untuk memperindah pasar,juga dapat digunakan untuk para pedagang untuk berjualan selayaknya yang ada di pasar senteral saat ini,pungkas Bupati Mamuju,untuk pedagang ayam yang direlokasi Habsi menegaskan agar mereka dapat memanfaatkan tempat baru dengan baik dan yang paling utama mereka harus dapat menjaga kebersihan sehingga tidak saling mengganggu dengan warga sekitar,kita akan tetap evaluasi soal kebersihan ini,pungkasnya. (HUMAS)
ketua beserta rombongan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) kantor perwakilan daerah Makassar yang telah hadir memberikan sosialisasi, advokasi tentang nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mamuju”. (01)
Liputan Sulbar
7
MANAKARRA LOKAL WISDOM “SUPER SINGER” KEMBALI BANGKITKAN LAGU DAERAH
MAMUJU, METRO SSBI - Manakarra Lokal Wisdom 2018 “Super Singer” merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Mamuju ke – 478 yang berlangsung selama 3 tahun berturut – turut dengan inovasi baru berupa kemasan yang lebih dinamis sehingga melahirkan ide lomba tarik suara yang berlangsung selama enam hari melalui tahap audisi dan menarik banyak animo masyarakat serta membludaknya pendaftaran, hingga 73 peserta telah teraudisi dan menyisahkan 10 peserta terbaik untuk meng-
ikuti Grand Final Manakarra Lokal Wisdom “Super Singer” yang berlangsung di Ballroom D’maleo Hotel Jumat, (12 Juli 2018) Dimomen teristimewah yang katakan Wakil Bupati Mamuju H. Irwan SP Pababari saat memberikan sambutannya karena dihadiri para tokoh baik dari pemerintah, budayawan, penggiat seni dan para pencipta lagu Daerah Mamuju seperti Sudirman dan Andi Wardi mereka adalah penggiat – penggiat lagu daerah yang dulu begitu terkenal, Ujarnya lebih lanjut
Selain bertemu para penggiat musik kegiatan ini juga bisa kembali membangkitkan lagu – lagu Daerah yang hampir terlupakan “Saya rindu dengan lagu Daerah yang terkadang kita senandungkan seperti Oh Pulo Karampuang dan Oh Mamuju yang hampir sudah tak terdengar lagi dan malam ini akan membuat kita kembali sadar bahwa kekayaan khasana musik dan seni ternyata kita juga miliki dan sama indahnya dengan daerah lain. Disimping itu, Sekretaris Daerah H.Suaib Selaku Ketua Panitia berharap akan lahir
talenta – talenta muda yang akan menjadi icon yang dapat mengangkat keberadaan lagu – lagu Mamuju yang tak kalah menarik dengan music dengan jendre yang lain Untuk diketahui selain 10 besar peserta grand final Manakarra Lokal Wisdom, Nursyamsi berhasil berada diurutan ketiga dan Babra Julistika urutan kedua serta Resky Ramdani berhasil menduduki urutan pertama, juga penganugrahan kepada penggiat seni dan para pencipta lagu Daerah Mamuju. (02)
Bupati Mamuju Siap Dikritik Untuk Suksesnya Pembangunan Bupati Habsi Wahid saat membuka Manakarra Fair di anjungan pantai Manakarra (Humas Setda Mamuju) (Humas Pemkab Mamuju)
MAMUJU, METROSSBI - Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Habsi Wahid mengaku siap dikritik untuk suksesnya pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Pemerintah di Mamuju siap dan terbuka dengan kritikan dari semua pihak, untuk suksesnya pembangunan di daerah," kata Bupati Mamuju, pada acara pelatihan jurnalistik pra ujian kompetensi wartawan (UKW) yang digelar Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) di Mamuju, Rabu. a mengatakan, kemajuan dalam sebuah pemerintahan, itu karena adanya kritikan, sehinga dirinya tidak sependapat kalau ada pemerintah yang tidak mau dikritik.
Tanpa adanya ?kritikan maka tidak akan ada kemajuan dalam pembangunan daerah, saya pejabat di daerah ini selaku Bupati, silahkan kritik kritik," katanya. Menurut dia, supaya kebijakan diharapkan memberikan suatu harapan kepada masyarakat, dengan adanya kritikan pemerintah dapat membangun daerah dengan baik dan masyarakat akan mendapatkan harapan pembangunan. Bupati mengatakan, disamping menerima kritikan dari media, dirinya juga berharap agar media dapat lebih professional dalam menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat.
Edisi Juni - Juli 2018
Liputan Daerah
8
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SANGAT PENTING DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TOPOYO, METRO SSBI - Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Ramlie Salawat menyebut bahwa peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan Pungutan Liar (Pungli). Hal itu disampaikanya saar membuka secara resmi Sosialisasi Saber Pungli dan Pengawas Pungli bagi Para Kepala Desa se-Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis (26/7/2018). Sosialisasi yang di gelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mateng dihadiri oleh Kepala Inspektur Inspektorat Provunsu Sulbar, Wakapolres Mamuju, Dir Krimum Polda Sulbar, Irwasda Polda Sulbar, Ombudsman, Danramil Budong-budong, Kepala OPD Lingkup Pemkab Mateng, Para Kapolsek Se Kabupaten Mamuju Tengah, Para Camat Se Kabupaten Mamuju Tengah, Para Kepala Desa Se Kabuoaten Mamuju Tengah. Ramlie Salawat katakan, agar semua pihak khususnya Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Mateng untuk bekerja dengan tegas dan jujur dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat, demi membangun pemerintahan Kabupaten Mateng yang bersih, jujur dan bebas dari Pungli. Menurutnya, Peran pemerintah dan masyarakat tentunya sangat penting dalam upaya pemberantasan Pungli, guna mendukung reformasi di bidang hukum dan mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. "Mengapa penting adanya Satgas Saber Pungli di Kabu-
paten Mamuju Tengah, karena pungli sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga tak bisa dibiarkan adanya pungli di daerah kita cintai ini, dibumi Lalla' Tassisara," ujarnya.(02) Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli yang diwakili oleh Kepala Inspektur Inspektorat Sulbar Suryadi menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli). "Jadi, Kegiatan Sosialisai Saber Pungli ini, kita akan lebih pencegahan atau pembinaan, supaya tak ada terjadi Pungli dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya. Lanjutnya, Salah satu tugas Saber Pungli adalah membangun sistim pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Pihaknya berharap di Provunsi Sulbar khususnya di Kabupaten Mateng tidak terjadi hal-hal demikian, satgas inilah yang nantinya akan melakukan fungsi pencegahan terhadap praktik Pungli, selain itu satgas juga memiliki fungsi intelijen, penindakan dan yustisi. “Saya himbau agar kita semua dapat selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pungutan tambahan, saya juga berharap agar masyarakat selalu melaporkan segala bentuk tindakan pungli,” himbaunya. (HMS YSN)
BID PROPAM DIDAMPINGI BID DOKKES POLDA SULBAR MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TES URINE KEPADA PERSONEL POLRES MAMUJU UTARA PASANGKAYU, METRO SSBI - Bid Propam didampingi Bid Dokkes Polda Sulbar melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel Polres Mamuju Utara , Pasangkayu, yang digelar di Tempat Wudhu Mesjid As-Syifa Polres Mamuju Utara, Senin (16/7/2018). Pelaksanaan tes urine yang digelar tersebut dilakukan secara mendadak oleh Tim Supervisi Bid Propam Polda Sulbar, usai sebelumnya melakukan pemeriksaan sikap tampang dan kelengkapan administrasi priba-
di setiap personil Polres Mamuju Utara. Adapun tes urine dilakukan dalam rangka deteksi dini, dan juga sebagai bentuk pengawasan internal guna mencegah keterlibatan anggota Polri, khususnya anggota Polres Mamuju Utara terhadap penyalahgunaan Narkotika. Pelaksanaan tes urine terhadap personil pun mendapat pengawasan ketat oleh Ketua Tim yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Propos bid propam Polda Sulbar, Kompol Bafo Kota
S.H didampingi personil Propam Polres Mamuju Utara. Secara terpisah, Kapolres Mamuju Utara AKBP Made Ary Pradana S.IK.,M.H menyampaikan bahwa sebagai penegak hukum, anggota Polri harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat yakni bersih dari Narkoba. “Saya harap, dari hasil pemeriksaan urine ini nanti tidak ada satu pun personil yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,” tegasnya. (02)
Bersama Ombudsman Tim Saber Pungli Sambangi Mamuju Tengah TOPOYO, METRO SSBI – Satgas saber pungli Sulawesi barat yang terdiri dari Ombudsman RI Sulbar, Polda Sulbar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menyambangi kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka sosialisasi pengawasan pungli bagi para kepala desa. (26/07/18) Sosialisasi yang dipusatkan di pendopo bupati mamuju tengah ini, di ikuti oleh para kepala desa sekabupaten mamuju tengah. “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi Pemerintah desa untuk meningkatkan SDM dalam memahami pelayanan publik dan pungutan liar. karena terkadang dalam keseharian kita sebagai pelayanan masyarakat terlibat prilaku pungli namun tidak disadari,” Ungkap Ramli Salawat Asisten 1 Pemkab Mateng yang mewakili Bupati Selaku pemateri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar mengingatkan bahwa pungli yang biasa ditemui dalam keseharian merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian, masya-
Edisi Juni - Juli 2018
rakat diminta untuk tidak menjadikannya sebagai budaya dan melaporkan oknum yang melakukan. "Masyarakat harus berani melapor, karena pungli ada yang berkaitan alokasi dana desa, bagian perijinan, bahkan pembuatan paspor dan sim, termasuk pengurusan KTP atapun akta kelahiran, jadi kalau menemukan ada pungli masyarakat jangan takut melapor," kata Lukman Lukman juga berharap agar tim saber pungli pada masing-masing kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satgas saber pungli lebih masif melakukan pencegahan dan penindakan, termasuk diwilayah Sulawesi barat. Jika masyarakat proaktif melaporkan praktik pungli yang mereka temukan sehari-hari dan tim juga massif melakukan pencegahan dan penindakan dengan sendirinya daerah ini akan bebas dari pungutan liar dan tercipta pelayanan publik yang bersih, berkualitas tanpa KKN. Ditkrimum Polda Sulbar Kom-
bes Pol. Yaved dalam arahannya mengatakan Saber Pungli itu mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah
dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan pelayanan publik yang adil guna mewujudkan penegakan hokum reformasi birokrasi.
Setelah terlaksana di Pasangkayu dan Mamuju Tengah, rencananya kegiatan serupa akan kembali dilakukan di Kabuaten Mamuju, termasuk Majene, Polman dan Kabupaten Mamasa. (HUMAS OMBUDSMAN RI SULBAR)
Liputan Daerah
9
27 Sanggar Seni Siap Ramaikan PIFAF 2018
POLMAN, METRO SSBI - Sedikitnya 27 Sanggar Seni di Polewali Mandar dari 30 sanggar seni yang ditargetkan telah menyatakan siap tampil dipanggung utama pelaksanaan kegiatan Polewali Mandar International Folk And Art Festival (PIFAF) tahun 2018 di arena Sport Center Polewali Mandar provinsi Sulbar, yang diikuti 7 negara, yakni Kroasia, Polandia, Thailand, Chinese Taipe, Mexico, Latvia dan Indonesia sendiri, digelar mulai tanggal 1-6 Agustus 2018. Berdasarkan data dari panpel PIFAF 2018, sanggar Seni yang tampil melakukan atraksi dalam mewarnai pegelaran Seni dan Budaya pada pelaksanaan PIFAF 2018, ialah rumah Budaya Madatte ART, Ladang Tari Labada, Daun Manea Formasi music, YMYLK/Quo Vadis, sanggar Tie-Tie, sanggar Tarring Sandeq, Lingkaran Musik Uwake, Sekola Paqbanua, sanggar Dance
Creatif, sanggar Sipatoo Mammesa, Kumunitas sureq Bolong, Todikustik ART Polewali, Band Musik Tinambung, Divisi Musik Kosaster Sii Unasman Polewali Mandar, UKM (Tari), Pandorang Unsulbar, Komunitas Kakanna Balanipa, sanggar Pattae Mammesa, Komunitas Pencak Silat Arkas Amani Alu dan sanggar Seni Bura’Lembong. Sanggar seni itu, bergabung setiap malam bersma dengan penampilan peserta PIFAF 2018 dari Mncanegara. Kegiatan sanggar seni menurut Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Mustari Mula Tammaga, S.Sos, M.A.P, karena waktunya sangat terbatas sehingga lebih cenderung diprioritaskan sanggar seni lokal ( Polman red), tetapi sudah ada beberapa kabupaten di provinsi Sulbar telah menyatakan bersedia ikut berpartisipasi dalam festival bertaraf Internasional.
Karena waktunya sangat terbatas, kata Mustari Mula, sehingga panitia PIFAF 2018 mengatur sedemikian rupa, bahwa setiap malam ditampilkan hanya delapan group, terdiri dari Tiga group kesenian dari tamu mancanegara dan Lima group kesenian local. Apalagi malam pertama, tambah Mustari Mula, delegasi dari enam mancanegara belum tampil lantaran masih mengikuti acara Wilcome dinner di pendopo rujab Bupaten Polewali Mandar tetapi pada malam penutupan , seluruh Negara peserta PIFAF 2018, akan tampil dipanggung utama Sport Center Polman. Lebih jauh Ketua Umum Panpel PIFAF tahun 2017 mengatakan, dengan waktu sangat terbatas event PIFAF 2018, durasi diberikan para peserta dalam melakukan atraksi seni itu juga diatur sedemikian rupa, hanya 10-15 menit dalam masa persiapan pengaturan panggung. “ Jumlah Group kesenian binaan Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 57 Group kesenian termasuk sanggar seni binaan sekolah dan sanggar seni tradisional”, ungkap Mustari Mula. Adanya kegiatan festival bertaraf dunia ini, berarti memberi peluang bagi pengelola sanggar Seni di Polewali Mandar untuk berbenah diri dengan menampilkan atraksi berkualitas sebagai bentuk untuk mendukung pemkab Polewali Mandar dalam melakukan promosi wisata ke mancanegara melalui pentas pagelaran seni budaya lokal yang merupakan asset bangsa di daerah ini, kata Mustari Mula. LAPORAN : ANDI RASYID MOERDANI
Hj.A. Nursami Masdar Klaim PIFAF Mampu Dongkrat Kunjungan Wisman POLMAN, METRO SSBI - Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Hj.Andi Nursami Masdar, SE, M.Adm. KP kepada Jurnalis Lapisnews.com, Senin ( 30/7-2018) menyatakan, kehadiran Festival budaya bertaraf internasional atau Polewali Mandar International Folk And Festival (PIFAF) yang ketiga kalinya digelar secara berturut-turut, yakni sejak tahun 2016 dan dirangkaikan Polman Expo mampu memberi kotribusi positif, baik daerah Polewali Mandar maupun masyarakat secara umum. Bahkan, lanjut Nursami Masdar, pelaku bisnis khususnya pelaku UKM juga sangat merasakan dalam rangka meningkatkan usahanya untuk kesejahteraannya, apalagi kegiatan PIFAF ketiga ini dirangkaikan dengan Polman Expo VI tahun 2018 sehingga para pelaku usaha kecil menengah itu ikut ambil bagian untuk menampilkan dan memasarkan hasil produknya kepada pengunjung Expo, baik kuliner maupun hasil kerajinan lainnya termasuk komoditi hasil pertanian yang dimiliki masyarakat petani dan nelayan Kabupaten Polewali Mandar.. Menurut Nursami Masdar, selain pelaku bisnis UKM khususnya usaha kuliner yang diuntungkan kegiatan PIFAF ini juga tak kalah penting dan menjadi momentum bagi komunitas sanggar seni dan budaya di Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan ekspresi kemampuan dimiliki dalam melakoni seni, yang selama
ini kurang melakukan kegiatan dan jumlahnya mencapai 50-an. Tetapi adanya kegiatan festival budaya berskala Internasional, yang diikuti 7 negara, yakni (1)Kroasi, (2) Polandia, (3) Thailand, (4) Chinese Taipe, (5) Mexico, (6) Latvia, dan (7) Indonesia sendiri, 30 komunitas sanggar seni ikut berpartisipasi untuk melakukan atraksi seni budaya di arena Spor Center Polman dengan memperlihatkan atraksi seni kepada peserta PIFAF dari 6 negara, kata Nursami Masdar. Adik kandung Gubernur Sulbar, HA.Alibaal Masdar dan Bupati Polewali Mandar (Polman), HA.Ibrahim Masdar lebih jauh mengatakan, PIFAF 2018 ini, berbeda PIFAF sebelumnya, sejumlah komunitas sanggar seni dan Budaya dari luar Polman ikut berpartisipasi menampilkan atraksi seperti Kabupaten Mamasa provinsi Sulbar dan dari Sulsel termasuk dari Jogjakarta tetapi PIFAF tahun 2018, sanggar seni ditampilkan semuanya dalam Kabupaten Polewali Mandar. Tujuannya, tambah pemilik sanggar seni Beruq-Beruq ini, adalah salah satu bentuk pembinaan dan pemberdayaan terhadap komunitas sanggar seni di Kabupaten Polewali Mandar agar mampu tampil dan berkspresi sesuai potensi dimiliki sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya sebagai kekayaan dan asset bangsa di tanah Mandar, yang selama ini gaungnya kurang karena terbatasnya promosi keluar seiring
dengan minimnya penganggaran dan waktu sehingga melalui event PIFAF ini sebagai bentuk promosi wisata dan merupakan nawacita Presiden RI Joko Widodo yang perlu ditindaklanjuti. Menjawab Penulis, tentang adanya sejumlah kalangan menilai kalau anggaran kegiatan PIFAF 2018 tidak direstui DPRD Polman. Menuru Nursami Masdar, sesungguhnya pada dasarnya DPRD telah menyetujui karena anggaran PIFAF memang masuk dalam DIPA Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar dan kegiatan PIFAF 2018 ini merupakan perwujudan bentuk promosi wisatan dilakukan Dinas POP Polman. “ kalau kita mau mempromosi suatu obyek wisata dimiliki Polewali Mandar keluar daerah, apalagi mancanegara, memang membutuhkan biaya besar dan waktunya sangat terbatas dengan jangkauan jauh, tetapi melalui kegiatan PIFAF ini efesiensi anggaran dan waktu lebih efektif dan hasil maupun man-
Kadis POP Polman, Hj.A.Nursami Masdar
Besok Sport Center Polman Kembali Ukir Sejarah POLMAN, METRO SSBI .- Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar melalui Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata kembali menyelenggarakan promosi wisata event bertaraf Internasional, dikenal Polewali Mandar Folk and Art Festival ( PIFAF) 2018 dan dirangkaikan dengan Polman Expo VI tahun 2018 dan diawali karnaval budaya, besok Rabu (1/8-2018) pukul 13.00 wita digelar di Sport Center Polman dan dibuka oleh Gubernur Sulbar, HM.Ali Baal Masdar. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Polewali Mandar, Hj.A.Nursami Masdar, SE, M.Adm.KP kepada Jurnalis Lapisnews.com, Senin (30/7-2018) menyampaikan, salah satu manfaat utama dihasilkan kegiatan PIFAF 2018 adalah terbukanyapeluang untuk menarik wisatawan mancanegara datang di Indonesia khususnya di Polewali Mandar provinsi Sulbar melalui ajang promosi disampaikan oleh peserta PIFAF ketika mereka kembali kedaerahnya. Menurut Hj.Nursami Masdar, melalui kegiatan PIFAF 2018, akan tercipta ruang intraksi dan komunikasi antar komunitas seniman tradisional dengan seninam tradisional peserta PIFAF dar enam negera tersebut. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi generasi muda yang terlibat dalam setiap sanggar seni terhadap budaya asing untuk menjadi filter dalam PADbudaya bangsa Indonesia. Sebagai pihak pemerintah,lanjut Nursami Masdar, denga terlaksananya misi kesenian berskala Internasional sebagai upaya mempromosikan warisan leluhur melalui bentuk ekspresi berbagai atraksi tari, music, permainan rakyat, upacara dan ritual yang dilakukan para komunitas sanggar seni yang ikut berpartisipasi aktif dala festival budaya itu yang jumlahnya mencafaatnya langsung dirasakan masyarakat” ungkap Nursami Masdar sembari menambahkan, anggaran kegiatan PIFAF ini disamping dari APBD POLMAn melaui DIPA Dinas POP juga mendapat kucuran dana dari pemprov Sulbar termasuk pusat dan sponsor lainnya, . Dalam kesempatan itu, Nursami Masdar juga berharap, seluruh pihak agar ikut berpartisipasi dan mendu-
pai 30 sanggar bersedia atraksi seni budaya. Selain itu, tambah pemilik sanggar seni Beruq-Beruq Polman, pelaksanaan PIFAF 2018 dan Polman Expo 2018,akan memberi ruang bagi pelaku usaha mikro, baik dibidang wisata maupun usaha kuliner dan usaha lainnya untuk mempromosikan dan memasarkan hasil produk unggulannya, bahkan melalui PIFAF kali ini dapat member informasi tentang prfil potensi dan peluang investasi di Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat secara umum tentang progress hasil pembangunan yang dilasakanan pemkab Polewali Mandar selama ini. Khususnya kontribusi PAD, menurut Nursam Masdar, kegiatan PIFAF 2018 kali ini, juga akan memberi kontribusi pemasukan pendapatan melalui parkiran kendaraan bermotor maupun kegiatan lainnya yang bersentuhan dengan kegiatan PIFAF 2018dan Polman Expo VI tahun 2018. Kegiatan PIFAF 2018 dapat meningkatkan pencitraan Kabupaten Polewali Mandar dan provinsi Sulbar pada umumnya di forum Internasional. Terkait dengan adanya sejumlah kalangan menyatakan, anggaran PIFAF 2018 ditolak DPRD Polman, Nursami Masdar langsung menanggapi dengan tegas mengatakan, sesugguhnya tidak demikian karena memanng setiap OPD masing-masing memiliki pagu anggaran yang dianggarkan setiap tahunnya melalui APBD. Khususnya dinas Pemuda Olahaga dan pariwisata, ada dua item program mendasar, yakni bidang promosi wisata dan bidang usaha pariwisata, sehingga melalui kegiatan PIFAF 2018 sebagai bentuk upaya melakukan promosi wisata, mulai dari wisata alam, bahari dan budaya yang sangat efesien, baik pendanaan maupun efesien waktu. ( ANDIRA MOERDANI)
kung kegiatan ini. Sebab, kegiatan seperti ini jauh lebih efektif dan efesiensi penggunaan anggaran dalam bentuk promosi wisata, apalagi kita undang mereka datang menyaksikan langsung obyek potensi wisata dimiliki Polewali Mandar dan mampu mendongkrat peningkatan kunjungan wisman di Bumi Tipalayo, Polman, demikian Hj.Nursami Masdar. (ANDIRA MOERDANI)
Edisi Juni - Juli 2018
Liputan Daerah
10
DI HARI ANAK NASIONAL, PEMKAB 6 Kecamatan Mengikuti MAMUJU RAIH PENGHARGAAN Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat DARI MENTERI PPPA
MAMUJU, METRO SSBI - Moment Forum anak nasional yang dirangkaikan peringatan hari anak nasional yang dipusatkan di kota Surabaya-jawa timur (senin,23 juli 2018) menjadi salah satu peristiwa yang membanggakan bagi pemerintah kab.Mamuju,pasalnya dalam kegiatan yang dihadiri oleh Seluruh unsur daerah setanah air ini,kabupaten yang dipimpin oleh H.Habsi Wahid selaku Bupati menerima penghargaan dari menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise,Bersama 4 kabupaten lain yang juga mendapat penghargaan yakni kab.Rembang,kab.lombok utara,kulon progo,dan sumenep,Mamuju berhasil menyisihkan 383 kabupaten se indonesia dalam kategori Pencegahan Perkawinan anak terbaik tahun 2018,penghargaan tersebut diterima sendiri oleh Bupati Mamuju H.Habsi Wahid dalam gelaran kegiatan penganugerahan kabupaten/kota layak anak di hotel dyandra convention center surabaya. Atas penghargaan tersebut Habsi Wahid mengaku tak menyangka perhatian pemkab Mamuju dalam
bidang pelindungan anak yang diakui murni hanya atas motivasi kondisi sosial masyarakat Mamuju yang memang masih rentan terhadap persoalan anak ternyata mendapat perhatian dari pemeritah pusat melalui kementerian PPPA,olehnya Ia merasa bersyukur atas penganugerahan yang telah diterima,sekaligus berterimakasih atas kontribusi semua pihak yang telah mendorong tercapainya prestasi tersebut,kita tentu harus bersyukur dan kedepan kita akan lebih tingkatkan,karena muaranya kita ingin membentuk kabupaten ramah anak,itu tidak hanya berbicara soal pencegahan pernikahan anak,tapi lebih kompleks keberbagai sendi termasuk diantranya disektor pendidikan ada sekolah ramah anak,atau pengembangan komunitas anak atau bahkan masjid ramah anak,dan itu akan kita perhatikan,ungkap Habsi. Ditambahkan untuk pengembangannya kedepan disemua kecamatan akan ditunjuk kelurahan atau desa sebagai pilot projek sehingga motivasi yang sama dapat menular ke semua wilayah kabupten Mamuju.
Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kab.Mamuju Hj.Sahari bulan secara teknis menjelaskan terpilihnya Mamuju sebagai salah satu yang terbaik didasarkan atas berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam menyukseskan pembentukan daerah ramah anak,diantaranya adanya gerakan kembali bersekolah yang telah berhasil mengembalikan ribuan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah,kemudian kesuksesan gugus siola yang juga telah dianugrahi sejumlah penghargaan atas upaya bembinaan anak yang terintegrasi,hal lain adanya pembentukan kecamatan layak anak,dn yang tidak kalah penting berhasilnya Mamuju membentuk Kelompok Kerja (pokja) Program pencegahan perkawinan usia anak (P3UA) yang melibatkan berbagai unsur terkait, diantaranya dinas pendidikan,dinas kesehatan,dinas sosial,kepolisian,TNI,dewan pendidikan serta para tokoh agama lewat organisasi MUI yang juga sangat berkontribusi besar dalam memberikan sosialisasi,tutup kadis yang akrab dengan sapaan ibu Ula’. (01)
MAMUJU, METRO SSBI - Enam desa dari Enam kecamatan yang ada di Mamuju mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat di wisma kartika yang diadakan oleh pengurus Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mamuju, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Mamuju H.Habsi Wahid dan dihadiri oleh Rahim Mustafa Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PEMDES). senin (16/07/2018), Pelatihan pemberdayaan masyarakat tersebut berlangsung selama tiga hari di wisma kartika mamuju, yang melibatkan semua ketua dasawisma setiap desa, serta mengangkat tema “untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Terkait dengan tema tersebut, sekretaris PKK Kab.Mamuju Nuraida Firmon menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya pelatihan kader dasawisma ini adalah “untuk membuat desa binaan melaksanakan 10 kegiatan program PKK yang akan jadi percontohan untuk desa-desa atau klelurahan yang lain dari satu kecamatan itu. Serta bagaimana kita mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan prioritas yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya di desa dan mentrasferkan ilmunya yang didapat disini kedesa desa atau kelurahan yang
ada di kecamatan tersebut” ujarnya Masih terkait hal tersebut ditanbahkannya “untuk thn 2018 ini,kita melaksanakan kegiatan tahun pertama 6 desa, dan berikutnya tahun mendatang akan dilaksanakan pelatihan lanjutan yakni 5 desa di lima kecamatan” H.Habsi Wahid melalui sambutannya juga menyampaikan, bahwa PKK adalah ujung tombak untuk melakukan kaitankaitannya perubahan yang ada di dalam desa, oleh karena dibutuhkan peningkatan kapasiti bagi pengurus PKK agar mereka punya pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan 10 program PKK, oleh karenanya PMD dan PKK selalu bekerja sama untuk memikirkaan PKK ditingkat desa dan kecamatan. Serta kepada peserta pelatihan ini untuk diikuti dengan baik dan saksama supaya kita bisa mentrasfer keterampilan ini kepada ibu-ibu rumah tangga lainnya utamanya dalam keluarga sendiri.ujarnya. Untuk diketahui dari enam kecamatan dan enam desa yang mengikuti pelatihan tersebut sebagai berikut : Kec.Tapalang (desa tappalang), Kec.Tappalang Barat (desa passabu), Kec.Simboro (desa salletto), Kec.Mamuju (desa batu panu ), Kec.Kalukku (desa beru-beru), Kec.Papalang (desa sallo kayu).
KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU KUNJUNGI TAMAN MAKAM PAHLAWAN MAMUJU, METRO SSBI - Sebagai salah satu rangkaian hari Bakti Adhyaksa yang ke 58 tahun 2018, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamuju melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Pati’di Kab. Mamuju. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Mamuju Andi Muh. Hamka pada hari Sabtu, 21 Juli 2018. Usai kunjungan, Kajari Mamuju menyampaikan bahwa ziarah di makam pahlawan tersebut ia lakukan sebagi bentuk mengenang perjuangan para pahlawan. “ini kita lakukan untuk mengenang bahwa kita menikmati kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para pahlawan kita, yang telah mengorbankan jiwa raganya, sehingga kewajiban kita untuk mengisi bagaimana supaya pembangunan bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan pemerintah.”
Edisi Juni - Juli 2018
Paparnya. Andi Hamka menyampaikan, rangkaian kegiatan memperingati hari Bakti Adhyaksa tersebut telah dilakukan sejak tanggal 9 Juli, dengan berbagai macam kegiatan diantaranya, olahraga, anjangsana, bakti sosial, donor darah, pemusnahan barang bukti, kunjungan ke panti jompo dan panti asuhan. Adapun kegiatan olahraga yakni jalan santai akan berlangsung pada Minggu 22 Juli, kemudian puncak acaranya pada Upacara Bendera hari Senin 23 Juli di Pelataran kantor Bupati mamuju. “rangkaian kegiatan ini kita lakukan seikhlas mungkin sebagai bukti kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bahwa ada kejaksaan di Kabupaten Mamuju yang punya kepedulian besar terhadap kebahagiaan masyarakat.” Pungkasnya. (HUMAS)
(01)
Liputan Daerah
11
Ketua DPRD Polman Terima Tiga Ranperda Dibahas
POLMAN, METRO SSBI - Program pembentukan peraturan daerah adalah merupakan instrument dalam menyusun perencanaan pererintah daerah yang disusun secara terencana,terpadu dan sistematis. Hal itu sejalan dengan amanah Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Polewali Mandar, Drs. HM.Natsir Rahmat, MM usai memnyerahkan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Ketua DPRD Polewali Mandar, Ir.Fariduddin Wahid, M.Si dalam rapat paripurna DPRD Polman, Kamis (5/7-2018) sekitar pukul 13.30 wita, dipimpin Ketua DPRD Polman, Fariduddin Wahid didampingi Wakil Ketua DPRD Polman, Busman M.Yunus dan dihadiri 27 dari 45 anggota DPRD Polman dan Forkopinda dan staf ahli Bupati serta sejumlah pimpinan OPD maupun perwakilan OPD dalam lingkup pemkab Polewali Mandar. Menurut Natsir Rahmat, penyerahan tiga Ranperda dengan merujukan pada pasal 73 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah merupakan sebuah UndangUndang yang sifatnya kedaerahan
yang digunakan sebagai instrument dalam penyusunan pelaksanaan program pemkab Polewali Mandar. Ketiga Ranperda diserahkan Wakil Bupati Polman, HM.Natsir Rahmat kepada anggota DPRD Polman melalui Ketua DPRD Polman itu merupakan sebuah UU yang sifatnya kedaerahan dan digunakan sebagai instrument dalam penuyusunan dan pelaksanaan program pemkab Polman. Tiga Ranperda itu, yakni Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Pertama, pengelolaan Sampah merupakan pendelegasian dari beberapa ketentuan dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, tambah Natsir Rahmat, melihat pertumbuhan jumlah penduduk dan seiring dengan pengembangan kehidupan di Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat padat dan salah satu dampak ditimbulkan adalah volume sampah bagi rumah tangga sehingga diperlukan penyusunan kebijakan daerah sebagai instrument hukum untuk melakukanpembentukan kelembagaan pengelolaan sampah dan menjaling kemitraan.
Kedua, Ranperda tentang penyelengaraan Ketahanan Pangan, merupakan instrument hukum yang dibuat dalam rangka melaksanakan amanah pasal 1 dan 4 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Ketahanan pangan merupakan sangat mendasar dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas, bergizi dan beragam serta merata. Ketiga, Raperda tentang penyelengaraan kearsipan dan sangat mempunyai peranan strategis dala mewujudkan tertib adminitrasi, pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap rakyat membutuhkan melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. “ Ranperda Kearsipan memuat ketentuan pengelolaan Arsip, pengembangan SDM, pembinaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip dengan melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga Negara dan perusahaan “, kata Natsir Rahmat. Sementara Ketua DPRD Fariduddin Wahid usai memimpin Rapat paripurna penyerahan Tiga ranperda kepada Jurnalis BIN Pers. com terkait Dead line proses pembahasan ketiga Ranpers itu. Menurut Legislator partai Golkar itu, pihaknya meyakini kalau ketiga Ranperda diajukan eksekutif itu akan selesai dalam bulan Juli ini dan paling lambat ditetapkan pada awal Agustus mendatang. Apalagi ada beberapa agenda DPRD Polman juga tak kalah pentingnya, diantaranya, pembahasan LKPJ Bupati tentang penggunaan APBD 2018, APBD Perubahan tahun angaran 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati 2019 termasuk sejumlah agenda menjelang HUT Polman, kata legislator partai Golkar. LAPORAN : ANDI RASYID MOERDANI
Kejari Polewali Dampingi 12 Proyek Bernilai Rp 68,4 Miliar POLMAN, METRO SSBI - Walaupun baru empat bulan lebih menahkodai Kejaksaan negeri Polewali, Kejaksaan Tinggi Sulselbar, sejak Maret 2018, sosok Muhammad Ilham tampaknya mampu membuat warna tersendiri bagi jajaran kejaksaan negeri Polewali. Betapa tidak, hingga saat ini pihak kejaksaan negeri Polewali telah melakukan pendampingan 12 proyek dengan nilai Rp 68.460.180.000 yang bersumber dari APBN melalui program Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D) di Kabupaten Polewali Mandar dari empat instansi, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kementerian Agama dan Kantor BPN. KepalaKejaksaan negeri Polewali, Muhammad Ilham yang ditemui Jurnalis Lapis news.com usai acara syukuran dilakukan kejari Polewali dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa ke 58, Senin (23/7-2018) mengatakan, ada beberapa kegiatan dilakukan sebelum puncak acara hari Bakti Adhyaksa ke 58 tahun 2018, diantaranya bakti sosial,mengunjungi panti asuhan, melakukan silaturahmi dengan purja( purnawirawan kejaksaan dan pegawai
kejaksaan), penanaman kayu putih/ penghijauan kota di sejumlahtitik dan pelepasan penyu di pantai Mampie kecamatan Wonomulyo termasuk kegiatan olahraga. Selain itu, tambah Ilham ada sejumlah program kerja dilakukan pihak kejari Polewali sebagai bentuk program Jaksa Menyapa kepada masyarakat dan program yang lebih profesional, diantaranya, sosialisasi dan pembinaan serta edukasi. Menurut Muhammad Ilham, tahun 2018 ini, pihaknya telah melakukan pendampingan dan pengawalan 12 proyek dengan nilai Rp 68.460.180.000 bersumber dari APBN dengan empat instansi tehnis, yakni Dinas Kehutan-
an, Tenaga dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Kementerian Agama serta kantor BPN. Dikatakan, kerja dalam pengawalan itu, secara ketat, dan T4D telah tiga kali (3X) kelapangan melakukan pemantauan secara langsung tentang kondisi kegiatan fisik itu. Pertama, sosialisasi, rekanan, konsultan pengawas terkait proyek dikerjakan sesuai kontrak yang ada. Selain itu, tambah Ilham, bukan saja masalah aspek hukum tapi TP4D juga tetap melakukan pengawalan maupun pendampingan, apalagi prosedurnya adalah proyek nasional tetapi pihak-
KPU Polman Lakukan Ferevikasi Berkas Bacaleg 2019
POLMAN, METRO SSBI- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Polewali Mandar provinsi Sulbar memberi deadline pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) hingga Selasa tanggal 17 Juli 2018, sejak dibukanya hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 lalu atau hanya 14 hari dan kini sementara melakukan ferevikasi kelengkapan berkas dipersyaratkan UU pemilu.. Ketua KPU Polewali Mandar, M.Danial Anwar mengharapkan, dengan waktu yang diberikan para partai politik peserta pemilu 2019 untuk mendaftarkan kadernya sebagai calon anggota legislatif untuk maju sebagai kontestan pemilu 2019 agar segera menyampaikan berkasnya sehingga tidak mempengaruhi diferevikasi faktual secara adminitrasi di KPU. Menurut Danial Anwar, pemilu legislatif tahun 2019, di Kabupaten Polewali Mandar terbagi lima daerah pemilihan (Dapil) tersebar di 144 desa dan 23 kelurahan di 16 kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar. Ke lima Dapil itu, dengan kuota 45 kursi adalah Dapil 1 meliputi kecamatan Polewali dan Binuang dengan kuota 10 kursi, Dapil II, meliputi kecamatan Balanipa, Limboro, Tinambung dan Alu dengan kuota 8 kursi, Dapil III meliputi kecamatan Wonomulyo, Mapilli dan Bulo dengan kuota 9 kursi, Dapil IV meliputi kecamatan Campalagian, Luyo dan Tubbi Taramanu (Tutar) dengan kuota 11 kursi dan Dapil V meliputi keca-
nya tidak menolak kalau ada instansi lain meminta melakukan pengawalan untuk kepentingan masyarakat. “ Kalau proyek itu infrastruktur jalan, kejari Polewali memiliki alat untuk mendeteksi pekerjaan dilakukan kontraktor pelaksana”, ujar Ilham. Lebih jauh mantan Koordinator Pidana Khusus ( Pidsus) Kejati Maluku mengatakan, dalam menegakkan supermasi hukum, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Inspektorat. Jika ada temuan kejaksaan, pihaknya memberi ruang pada Inspektorat untuk melakukan audit secara adminitrasi. Jika hasil auditnya ditemukan adanya indikasi penyimpangan kerugian keuangan negara bagi rekanan/konraktor pelaksanan kegiatan proyek, kita minta agar dana itu segera dikembalikan ke negara, tegas Ilham. Terkait dengan kegiatan di bidang pidana khusus(pidsus),Ilham mengatakan, saat ini pihaknya tengah menangani kasus pidsus di jajaran dinas Kesehatan penggunaan dana BPJS dengan nilai mencapai Rp 150 juta sedangkan bidang pidana umum(Datun), lebih cenderung pada pengacara
matan Anreapi, Matakali, Tapango dan Matangnga dengan kuota 7 kursi. Diketahui, berdasarkan kuota kursi dimasing-masing daerah pemilihan (Dapil), dan kuota kursi 45 anggota DPRD Polewali Mandar pemilu 2019, jumlah bacaleg kader parpol peserta pemilu 2019 itu mencapai 700 orang dari 15 partai peserta pemilu 2019 mendatang yang bertarung memperebutkan 45 kuota kursi di parlemen. Sekarang para Bacaleg dari kader partai peserta pemilu 2019, umumnya masih menyelesaikan kelengkapan berkas sebagai tahapan pileg, diantaranya pemeriksanaan kesehatan dan SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia maupun kelengkapan adminitrasi lainnya yang dipersyaratkan UU Pemilu. Sejumlah Bacaleg 2019 kepada Jurnalis media ini menyampaikan keluhannya, proses kelengkapan adminitrasi sebagai syarat Bacaleg pemilu 2019 sedikit mengalami keterlambatan utamnya SKCK karena pimpinan tertinggi di Polres Polewali Mandar keluar daerah dan kembali aktif saat detik-detik jelang berakhirnya pendaftaran Bacaleg. Selain itu, hambatan lain sehingga proses admintrasi kelengkapan berkas terlambat adalah pemeriksaan kesehatan informasinya masih simpang siur dan sebagian besar Bacaleg memeriksakan kesehatan melalui Puskesmas milik pemerintah seperti Puskesmas Massenga maupun pukesmas luar kota Polewali tetapi dialihkan satu pintu di Rumah Saki Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar, bahkan sebagian Bacaleg juga mencocokkan identitasnya berupa KK dan KTP melalui Dinas DukCapil dengan Ijazah dimiliki termasuk pemeriksaan kesehatan khususnya test kejiwaan sebagian dari Bacaleg terpaksa remedial atau diperiksa ulang karena tidak terpenuhi jumlah nilai ditentukan bagi dokter yang menangani test kejiwaan itu, kata Rahman Yunus, kader PKB Polman dan Amin Saeri, Bacaleg PPP, Dapil 1 Polewali dan Binuang. LAPORAN : ANDIRA MOERDANI
Negara, bahkan phaknya juga sementara melidik kasus pengadaan hand Tarktor bantuan petani yang diduga tidak sesuai spek merk mesin. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Polewali Mandar, Drs.HM.Natsir Rahmat, MM pada momen acaran Hari Bakti Adhyaksa ke 58, Senin (23/7-2018) menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan negeri Polewali bersama jajarannya karena menurutnya banyak peningkatan dan perubahan, baik dari sisi pembinaan dan dedikasi yang dilakukan terhadap OPD termasuk kepala desa maupun terhadap masyarakat melalui program Jaksa Menyapa kepada masyarakat. Acara syukuran Hari Bakti Adhyaksa ke 58 tahun 2018, dengan tema : Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri”, yang dihadiri Wakil Bupati Polman, Ketua Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama serta inatansi vertikal lainnya maupun pihak perbankan termasuk mitra kejari lainnya juga dirangkaikan pemberikan penghargaan bagi Jaksa dan pegawai yang berprestasi serta hadiah para purnawirana Jaksa dan pegawai. LAPORAN : ANDI RASYID MOERDANI
Edisi Juni - Juli 2018
Advertorial
12 Advertorial Ini Dipersembahkan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SULBAR HARAPKAN OPERASI KETUPAT INI BERJALAN LANCAR MAMUJU, METRO SSBI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar Drs.H.Muhammad Thamring Endeng turut menghadiri Acara gelar pasukan OPS Ketupat Siamasei 2018 yang berlangsung di depan D’Maleo Hotel Mamuju. Muhammad Thamring Endeng mengatakan bahwa melalui apel gelar pasukan operasi ketupat siamasei 2018 ini kita tingkatkan sinergi antara pemerintah, Polri, TNI dan Instansi terkait dalam rangkat
Edisi Juni - Juli 2018
meningkatkan rasanyaman, aman kepada masyarakat dalam menyambut Hari Rayah Idul Fitri 1439 H tahun 2018. Sebagai perwakilan masyarakat Provinsi Sulbar mengharapkan kepada kita semua untuk sentiasa taat pada aturan lalulintas, karena kenyamanan dan keselamatan itu ada pada diri kita masing-masing dalam bepergian atau mengendari kendaraan, (UCHU)