Tabloid Mutiara Timur April 2018

1

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

EDISI NO. 135 TAHUN X / 2018

CERDAS & KOMUNIKATIF

TERBIT 16 HALAMAN

Biaya Saksi Pilgub Sulsel

Kuras Dana Pribadi Kandidat Sanksi Tegas Menanti 24 ASN Jeneponto Soni Sumarsono, Gubernur Baru Pengganti SYL

BERANI MENGHAPUS KEBIJAKAN GUBERNUR LAMA

2

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

Soni Sumarsono, Gubernur Baru Pengganti SYL

BERANI MENGHAPUS KEBIJAKAN GUBERNUR LAMA Soni Sumarsono resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sulsel menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL), setelah dilantik 9 April 2018 lalu di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.

P

enunjukan Soni tersebut telah melalui pembahasan di Dirjen Otonomi, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam dunia birokrasi pemerintahan, nama Soni tentu saja tidak asing lagi. Dia sempat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada 26 Oktober 2016 lalu

saat petahana Basuki Cayaha Purnama cuti kampanye.

Soni lahir di Kota Tulungagung, Jawa Timur, 22 Februari 1959 silam.

Merupakan salah satu pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri.

Lulusan dari Universitas Gajah Mada. Soni bekerja di Departemen Dalam Negeri sebagai Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemen-

terian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Saat menjelang maupun setelah acara pelantikan sebagai Plt Gubernur Sulsel, ada geliat kecil dari pihak yang mengatas namakan “Rakyat Sulsel” menolak keras kehadiran Soni Sumarsono sebagai pelaksana tugas Gubernur Sulsel, menggantikan Syahrul Yasin Limpo

(SYL). Reaksi itu tidak berjalan lama, hanya beberapa hari saja akhrinya padam sendiri.

Soni sejatinya bukanlah orang baru. Terlebih pasca dirinya dipercayakan Kemendagri menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta 2016 lalu.

Soni yang dianugerahi tiga anak, kesemuanya perempuan, dikenal sebagai sosok yang banyak dipandang “nyentrik” dan sarat kontraversial. Tak jarang aksi dan kebijakannya menuai banyak kritik dari publik. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pernah dibuat murka oleh Soni. Itu tejadi, lantaran kebi-

jakannya dibatalkan. Ahok sebelumnya dengan tegas menyatakan tak akan lagi mengucurkan dana sebesar 4 sampai 5 miliar kepada Bamus Betawi setiap tahunnya.

Namun sebulan pasca dirinya cuti dan digantikan Soni sebagai gubernur, kebijakan Ahok itu dianulir oleh Soni.

“Seharusnya ada pengasuhan terhadap kebudayaan. Karena itu, saya merasa perlu ada anggaran diberikan. Saya rasa lebih bijaksana (dana itu) kami cairkan,” kata Soni saat itu yang dilansir berbagai media terkemuka di Jakarta.

Sumarsono juga pernah membuat keputusan menghentikan sementara 14 proyek lelang dini yang dimulai pada era Ahok. Sejatinya, lelang dini dilakukan untuk mempercepat proses pengerjaan proyek sehingga program sudah bisa dieksekusi pada awal tahun.

Dia mengatakan, Pemprov DKI harus menghormati peran DPRD DKI dalam pembahasan anggaran dan menyebut pembatalan lelang itu akan diperkuat dengan surat resmi.

Sumarsono akhirnya menghentikan lelang 14 proyek itu. Alasannya, kata dia, untuk menjaga psikologis politik DPRD DKI. “Kalau tidak dilakukan seperti ini, secara psikologis politik dan DPRD kecewa, (akan) tertunda-tunda seperti ini terus. Ini bisa tertunda,” ujar Sumarsono.

Keberanian Soni menghapus

kebijakan Gubernur lama banyak dinilai sebagai sikap berani.

Jadi, kehadirannya di Sulsel yang sempat disambut demo dari sekelompok komunitas bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi Soni Sumarsono. Suami dari Trie Rachayu yang berdarah biru, Kerajaan Mataram ini seolah sudah kenyang dengan kritik atas segala sikap kontroversialnya. Saat menjabat Plt Gubernur Jakarta, Soni pernah dipetisikan puluhan ribu pengguna internet.

Keputusan dan kebijakan selama menjabat pelaksana tugas banyak dianggap jauh melampaui wewenang seorang pejabat sementara.

Beberapa keputusan yang dianggap sudah diluar wewenang seorang pelaksana tugas seperti, mengubah jumlah SKPD dari 54 menjadi 42 SKPD, dan menghapus 1060 jabatan.

Dalam pidato singkatnya, alumni S2 Asian Institute Manajement (AIM) Manila, Philipina dan S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, hanya mengingatkan bahwa dalam momen politik ini, ia berkomitmen akan menghadirkan kedamaian dan masyarakat harus hidup rukun di Sulsel.

Soni dan Rachayu dianugerahi tiga anak, semua perempuan. Semua putri Soni sudah bekerja, sehingga mereka tidak akan ikut tinggal di Gubernuran. Pujiastuti dokter Puskesmas di Jakarta, Sulystyowati manajer di Nestle Indonesia. Listy, panggilan Sulystyowati alumnus salah satu perguruan tinggi di Inggris. Sedangkan anak kedua yang disapa Wulan lagi persiapan S2 di luar negeri. Dia alumnus Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta. Putri sulung Soni-Rachayu, RR Pujiastuti, diwisuda sebagai sarjana kedokteran gigi di kampus Universitas Gajahmada (UGM), Yogyakarta.

Semua nama anak Soni diawali RR, drg RR Pujiastuti, RR Dwi Sulystyowati, dan RR Tri Wulansari SSM. “RR itu Raden Roro, sebutan keluarga darah biru Keraton Yogyakarta,” ujar Soni.

Dikutip dari laman Wikipedia, Raden Roro adalah gelar resmi bagi cucu perempuan Susuhunan dalam darah ningrat atau bangsawan dari keturunan raja di Pulau Jawa yang menyebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Gelar Roro mulai berlaku sejak masa kerajaan, setelah abad 18 sampai sekarang. Masih menurut Wikipedia, gelar Roro dalam tradisi Susuhunan dapat berubah apabila yang bersangkutan sudah menikah. Jika sudah menikah, maka Raden Roro menjadi Raden Nganten disingkat R.Ngt. Gelar Raden Roro dapat diturunkan sampai generasi keberapapun dengan catatan Trah Pihak Wanita memiliki kedudukan bangsawan yang kuat, terstruktur, dan menghargai pemberian nama dan gelar untuk mengingat asal-usul keturunan.

Ternyata anak Pj Gubernur Sulsel termasuk bangsawan keraton, meski Soni mengaku hanya rakyat biasa dari Tulungagung.

Rachayu menyebut suaminya sosok yang sangat sederhana.

Menurutnya, sehari-hari Soni lebih suka silaturahim dengan masyarakat, kolega, dan mitra kerjanya di Kemendagri RI. Ada kebiasaan yang membuat Soni sehat dan fit, itu adalah tidak pernah melewatkan olahraga jogging di pagi hari, bahkan ke pasar.

"Bapak tuh suka ke pasar. Biasa tiba-tiba menghilang gak tahu rimbanya ke mana," kata Rachayu mengatakan suami, Soni doyan dengan tempe.* JURLAN EM SAHO’AS-MUTIARA TIMUR

LIPIUTAN DAERAH

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

3

Kolaka Utara Diterjang Banjir Bandang, Satu Warga Hilang, Tiga Rumah Rusak

B

anjir Bandang menerjang Dusun VI Tompo Bulu, Desa Batu Ganda, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (31/3) lalu. Banjir kali ini mengakibatkan seorang warga hilang dan tiga rumah rusak parah serta ratusan hektare kebun coklat milik petani setempat diseret air lumpur bercampur dengan gelondongan kayu.

Sementara warga yang hilang bernama Asdar (30) terseret arus ketika dalam perjalanan pulang dari kebun bersama anaknya, Reski Saputra (10). Beruntung sang anak dapat ditemukan meskipun dalam kondisi luka parah dan segera dirawat di Rumah Sakit Djafar Harun, Lasusua, Kolaka Utara (Kolut).

Menurut istri korban, Muliati, banjir bandang terjadi sekitar pukul 12.00 Wita. Ketika itu dia bersama suami (Asdar) dan anak

Dinas Kesehatan Soppeng Memperkenalkan PSC 119 di Kecamatan Ganra

(Reski), dalam perjalanan pulang dari kebun. "Saat suami dan anak saya melintas di jembatan di tengah guyuran hujan deras, tiba-tiba banjir besar datang dan menyeret mereka," katanya.

Kondisi Reski, kini mulai membaik setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua. "Ada beberapa luka di tubuhnya akibat benturan benda tumpul," jelas Dokter Anak Rumah Sakit Djafar Harun, Dr Nurlela.

Banjir bandang disertai lumpur, juga mengkibatkan tiga rumah warga rusak parah. Sebelumnya, pada 2010, banjir bandang juga menerjang Desa Batu Ganda. Saat itu, 10 warga tewas dan puluhan rumah rata dengan tanah akibat diterjang air bah yang tumpah dari gunung yang sebagian besar sudah gundul. **SIN/MT**

Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Ganra, menggelar peduli kesehatan masyarakat yang bertepatan dengan Hari Kesehatan Internasional yang di Laksanakan di Kantor Kecamatan Ganra,Kab Soppeng, Sulsel.

CAMAT Ganra Muhammad Idrus atau biasa di Sapa Fung Luke mengatakan, "Sangat Berterimakasih Kepada Disnakes Soppeng telah melaksanakan kegiatan Peduli Kesehatan bagi Masyarakat.

"Sekaligus melalui Inovasi gerakan bina Dusun terpadu oleh masyarakat dan untuk masyarakat"Ungkap A. Luke Di Tempat yang Sama,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Sallang dalam Sambutannya

mengatakan, "kegiatan ini adalah Bukti kepedulian Pemerintah Kabupaten Soppeng yang besar untuk meningkatkan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami juga menyampaikan kepada masyarakat, bahwa Demi meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng kini hadir ambulance canggih Public Safety Center PSC 119 Setiap Kecamatan, sebagai Bukti pelayanan pemerintah kepada

masyarakatnya. " Ambulance ini nantinya akan menjemput masyarakat yang membutuhkan, selama 24 jam untuk melayani dan Gratis," tegas Sallang Dalam acara tersebut, juga diadakan sosialisasi jaminan kesehatan Nasional, senam bersama, skrening riwayat kesehatan / deteksi dini faktoe resiko penyakit tidak menular serta pemeriksaan deteksi dini kanker serviks • TRI WULAN JAYA/YONK

Srikandi LMP Sulsel Kecam Brimob Pemukul Jurnalis KETUA Srikandi Laskar Merah Putih (LMP) Sulsel Rasmi Ridjang Sikati mengecam tindakan oknum Brimob Polda Sulsel yang melakukan tindakan kekerasan wartawan Inikata.com, Andis, di Makassar. Kasus ini harus diproses melalui jalur hukum.

Menghalang halangi peliputan apalagi sampai melakukan pemukulan kepada jurnalis.

Rasmi yang juga mantan Koordinator Pembentukan Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar ini mengatakan, menghalang-halangi wartawan meliput akan dikenakan pidana kurungan dua tahun. Ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 18 ayat 1.

“Menghalang–halangi itu dua tahun. Apalagi kasus Andis ini ditambah dengan kasus kekerasan berupa pemukulan. Menurut Rasmi, jelas melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP

tentang tindakan penganiaan yang hukumannya dua tahun delapan bulan.

Seperti diketahui, kejadian pemukulan terhadap Andis itu terjadi tepat di lantai dua Gedung DPRD Kota Makassar, Senin pekan lalu. Andis mengaku awalnya meliput pembubaran massa pendukung paslon calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Danny Phomanto-Indira (DIAmi) melalui kamera.

“Tiba-tiba saya juga disuruh pergi padahal saya sudah perlihatkan kartu

identitas media. Berkali-kali saya perlihatkan kartu, polisi yang berseragam hitam itu tetap saja menyeret saya,” kata Andis yang mengalami rasa sakit pada bagian kepalanya dan luka di lengannya.

Saat massa digiring turun ke lantai dua oleh pihak kepolisian, Andi mengaku sempat dipukul menggunakan pentolan oleh oknum Brimob Polda Sulsel tersebut. Tak sampai disitu saja, Andis juga sempat terjatuh karena tubuhnya dilempar ke bawah oleh oknum polisi tersebut.

“Untung saja saya bisa selamat ketika humas DPRD Makassar bilang saya dari media. Tapi, meski begitu, saya kembali dipukul saat mencari oknum Brimob tersebut,” pungkasnya.

Rasmi berharap, Kapolda memberikan tindakan tegas kepada anggotanya atas perbuatan yang telah dilakukan. “Kami dari Srikandi siap mengawal jika Inikata.com melaporkan oknum Brimod tersebut. Insya Allah kita kawal kasus ini, ”tandasnya. **RS/SM**

4

LINTAS SULSEL

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

Kisruh Pilwakot Makassar KPU RI Siapkan Pendampingan Hukum Kasasi KPU Makassar ke MA

K

etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman akhirnya angkat bicara terkait persoalan yang tengah terjadi di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, sengketa Pilkada. Pihaknya akan segera melakukan monitoring dan supervisi terkait langkah yang diambil KPU Makassar yang akan mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) beberapa hari lalu.

Diketahui permohonan kasasi tersebut menyusul putusan PTTUN Makassar yang mengabulkan permohonan gugatan pasangan calon wali kota Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) atas penetapan calon, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

Untuk itu, Arief Budiman mengaku akan mem-backup KPU Makassar baik secara personel maupun

pendampingan hukum. Namun, pihaknya akan mempelajari dahulu hasil putusan yang dikeluarkan PT TUN berdasarkan keterangan dari KPU Makassar dan tim kuasa hukumnya. "Karena otoritas dan kewenangannya ada di sana (KPU Makassar). Seperti apa bukti-bukti yang dihadirkan itu. Kita juga ingin mempelajari dulu agar jelas," ujar Arief.

Arief mengaku, saat ini pihaknya belum bisa memberikan penjelasan apakah akan mendukung atau tidak dalam upaya KPU setempat mengajukan kasasi ke MA. "Tentu jika ada upaya hukum lanjutan harus disesuaikan dengan aturan yang ada," terangnya.

Perlu diketahui, KPU Makassar bakal mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA), pada Senin (26/3/2018), terkait putusan PT TUN Makassar atas diterimanya gugatan paslon wali kota dan wakil wali

Kota nomor urut 1 Munafri Aripuddin-A Rahmatika Dewi.

Saat ini KPU Makassar sudah melakukan konsultasi dengan KPU RI terkait rencana upaya hukum tersebut. Apalagi, mereka bersikukuh terhadap keputusan keputusan menetapkan pasangan calon Moh

Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari di Pilwalkot Makassar Juni Mendatang. "Insya Allah hari senin, 26 Maret 2018, KPU resmi masukkan memori Kasasi di MA," kata Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansyur.

Abdullah mengatakan, pihak

Biaya Saksi Pilgub Sulsel Kuras Dana Pribadi Kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) murah bakal sulit terwujud.

Pasalnya biaya saksi yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon di Pilkada serentak di Sulsel tidaklah sedikit, mengingat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilgub Sulsel sebanyak 16.757 TPS di 24 kabupaten/kota.

Dengan jumlah TPS tersebut, bisa dipastikan kandidat akan menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Karena saksi perlu makan minum dan transport, jika dikalikan jumlah TPS di Sulsel, berapa besar dana uang transport dan uang makan yang disiapkan, padahal kadang saksi lebih dari satu orang.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syarifuddin Jurdi menuturkan, apabila pasangan calon yang membiayai seluruh saksi pada tiap TPS tentu sangatlah besar. Belum lagi pasangan calon sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pada pendaftaran.

“Pasangan calon harus menyiapkan anggaran pada saat tahapan pelaksanaan pilkada, khususnya kampanye, selain itu

KPU Makassar sejak kemarin setiba di Jakarta langsung melakukan konsultasi dengan KPU sekaligus mempersiapkan memorial kasasi yang akan di masukkan di MA. Tidak hanya itu, Menurut Abdullah, karena putusan PT TUN tersebut menyangkut marwah atau wibawa KPU itu sendiri, olehnya KPU RI juga akan membackup full KPU Makassar baik secara personel maupun pendampingan hukum.

Abdullah menegaskan, KPU RI akan all out dalam Kasasi putusan PT TUN Makassar di MA nanti untuk mencegat kotak kosong. Ini juga membuktikan bahwa apa yang menjadi keputusan KPU Makassar dalam menetapkan Paslon DIAmi, KPU Makassar sudah mengeluarkan putusan yang legalitasnya sangat kuat karena mulai dari proses awal pendaftaran sampai akhir di penetapan paslon tidak ada keberatan, baik dari panwas maupun dari pihak paslon. **SIN/MT**

Elemen Pemuda di Bantaeng Tolak Rencana Revisi UU No 22 Tahun 2009

M ilustrasi

harus pula membiayai saksi. Ini sangat memberatkan kalau dilakukan sendiri oleh pasangan calon,” kata Syarifuddin Jurdi.

Ia menyarankan agar penempatan saksi dilakukan oleh struktur jaringan partai pendukung. Sehingga akan menekan pengeluaran anggaran untuk saksi secara langsung. “Strategi yang tepat adalah memberdayakan struktur atau jaringan partai pendukung dan relawan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya secara langsung untuk membayar honor,” tuturnya.

Jurdi menjelaskan, pilkada dan pemilu secara umum memang mahal sekali, ini juga yang bisa menyebabkan korupsi tumbuh subur di Indonesia. “Pemberdayaan relawan untuk menjadi saksi menjadi

kunci mengurangi biaya politik,” terangnya.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menuturkan, biaya saksi itu memang biasanya dikeluarkan oleh kandidat per TPS per saksi.

Sebenarnya, kata dia, pilkada murah atau mahal itu bukan substansi, yang substansial adalah seberapa berkualitasnya pilkada tersebut berlangsung.

Dalam hemat dia, semakin berkualitas prosesnya, maka akan semakin legitimate pemimpin yang dihasilkan, dan semakin besar angka partisipasi politik. Jika pilkada semakin berkualitas, maka kedepannya akan semakin murah biaya politik yang dibutuhkan. *RS/MT**

ewakili elemen pemuda di Kabupaten Banteng, Syamsul Huda menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU No 22 Tahun 2009. UU tentang Lalu lintas dan angkutan umum, tencananya bakal direvisi oleh pemerintah lantaran maraknya mode transportasi online berbasis aplikasi saat ini.

"Kami sebagai pemuda Bantaeng, menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk merevisi UU No 22 Tahun 2009," ujarnya kepada awak media ini.

Menurutnya, UU tersebut tidak perlu direvisi jika hanya karena alasan mode transportasi tersebut, tetapi bisa diatur lewat keputusan menteri perhubungan.

Sehingga revisi tidaklah menjadi solusi atas persoalan ini. Apalagi ditakutkan akan banyak pasal yang masih terhitung baru dan masih update ini bakal dirubah.

"Solusinya tidak harus dengan merevisi. Apalagi UU tersebut juga masih baru dan dianggap masih sesuai dengan perkembangan zaman saat ini," tambahnya.

Justru jika dilakukan revisi, pemuda ini pun menganggap adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang punya kepentingan di dalamnya.

Sekedar diketahui, revisi UU tersebut diserukan oleh Jakarta Transportation Watch (JTW) dengan tujuan mengatur sarana transportasi online yang saat ini sedang marak. **TRI/MT**

mutiaratimur99@yahoo.co.id Percetakan CV. Rajamawellang

Pembina: H. Jurlan, Ansar Abdullah, Sulfiah ST. Dewan Redaksi : A. Sulaeman, M.Si. Pemimpin Umum/Redaksi : Erwin, SE Wakil Pimpinan Umum : Andi Baso Ishak, S.Sos. Redaktur Pelaksana : Darwis Redaktur : Agustan, S.Sos, Sapri Sabrin, Syamsuddin L. Redaktur Khusus: Musliadi Redaktur Kriminal: ... Staf Redaksi: Amiruddin Mide, A. Pallawagau, A. Baso, Fadli, Rusman Nawir, A. Sappaile, Baharuddin. Pemimpin Perusahaan Sukmawati Bendahara : Inriyani, SE. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Penerbit: PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR; AHU-0003175. AH. 01. 01. TAHUN 2015 Alamat Redaksi : Jl. Salemba Makassar Sulsel Tlp ( 0411 8960403 )

WARTAWAN / PERWAKILAN Jakarta: Suprapto Bandung: Agusmin, SE Samarinda: Muliono Tarakan: Sabrin Kaltara: Koordinator Asdiati Kendari: Rano Kolaka: Harlisa, SH Kolut: Mubarak Palu: Rofik, A. Riadi, ST, Celecius Donggala: H. Darto, H. Mustafa Tolitoli/ Buol: Hernal Koordinator Sulsel: Arifin Anwar ST. Koordinator Sulbar: Anjas, A. Tenri Biro Makassar-Gowa: Muh Yusran, S.Pd Makassar: Rio, Gowa: Rusdi, Febrianto Takalar: Kasmawati, Araswandi Jeneponto: Ridwan Tompo Bantaeng: Sultan Bulukumba-Sinjai: Wasdar, Rusman Selayar: Dedy Maros: Amir Pangkep: Bahar MS Barru: Riswan Sidrap: Muh. Tahir Parepare - Pinrang - Enrekang: Anti Ajatappareng: - Bone: Hery Arsyad, Nurhana, Suspy Soppeng: Tri Wulan Jaya Wajo: Basten, Baso Iwan, Muh Ali Rusdi Tator: Montolayu, Adi Palopo: Nina, Nuraeni Polman: Abdul Wahab Mamasa: Jamaluddin, Nicodemus Rambulangi Majene: Sapri Sabrin, Nadi, NR Mamuju: Sukma Mamuju Tengah: Risman Mamuju Utara: Hamsa, Aspar Luwu Utara - Luwu Timur: M. Amor

LIPUTAN SULSEL

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

5

Warga Nilai Sabirin Sukses Kembalikan Citra Sinjai sebagai Bumi Panrita Kitta KAMPANYE dialogis Pasangan H. Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Masda (SBYAMM) kembali menemui ratusan warga Dusun Bentengge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, tepatnya dikediaman Puang Taming, Senin pekan lalu.

Begitupun di Dusun Cempaga, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, ratusan warga setempat juga menyambut Pasangan Calon Bupati Putra Daerah Asli Sinjai tersebut saat Kampanye Dialogis di kediaman Hj. Umming.

Ketua Media Center Pasangan Bersama SBY-AMM, Affandi Risqan Anshar menyampaikan bahwa antusian warga Dua Desa yakni Desa Lasiai dan Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur dalam mendukung Sabirin Yahya yang berpasangan dengan Andi Mahyanto

Masda (AMM) untuk melanjutkan kerja nyata pembangunan di Kabupaten Sinjai bukanlah isapan jempol belaka.

“Masyarakat Desa Biroro dan Desa Lasiai sangat sangat mensuport dan mendukung Pasangan H. Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto karena warga setempat menilai bahwa bapak H.Sabirin Yahya sejak menjabat bupati telah berhasil mengembalikan Citra Kabupaten Sinjai sebagai Bumi Panritta Kitta,” ujarnya.

Selain itu, warga di dua Desa

tersebut sangat berterima kasih atas BPJS gratis yang telah di perjuangkan Sabirin Yahya sebelum cuti kampanye “Alhamdulillah kata warga, BPJS Gratis sudah bisa dinikmati masyarakat Sinjai khu-

susnya di Desa Biroro dan Desa Patalassang,” pungkasnya.

Kampanye Dialogis kali ini, H. Sabirin Yahya didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan SBY AMM, Hirmas, Jurkam yakni Iskandar dan

Arifin Kasong serta dihdiri pedukung dan simpatisan mencapai ribuan orang dari berbagai penjuru di Kecamatan Sinjai Timur. **RS/MT**

Disdukcapil Takalar Lakukan Perekaman e-KTP ke Sekolah-Sekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Takalar mengunjungi sekolah lain yaitu SMKS Yapta Pattallassang yang terletak di Jalan Tikolla Dg Leo No. 40, Pattallassang, Takalar baru saja ini.

Fantastik, Kepala Desa di Gowa Kelola Dana Desa Rp 2 M

K

epala Desa di Kabupaten Gowa yang berjumlah 121 orang akan mengelola dana desa minimal Rp 2 miliar pada tahun 2019 mendatang. Hal ini karena peningkatan alokasi dana desa oleh pemerintah pusat setelah Gowa dinyatakan sebagai kabupaten yang terbaik dalam sistem pengelolaan dana desa tahun lalu.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, pemerintah pusat akan menaikkan alokasi dana desa (ADD) dari Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun.

Sehingga imbasnya, jika selama ini desa hanya mengelola Rp 1 miliar akan meningkat 100 persen.

"Di APBD kami alokasikan 10 persen. Dengan kenaikan dana dari pemerintah pusat, maka seluruh kepala desa di Kabupaten Gowa akan mendapatkan sekitar Rp 2 miliar," ungkapnya seusai membuka workshop evaluasi implementasi aplikasi Siskeudes dalan tatakelola keuangan desa yang diselenggarakan Dinas PMD Kabupaten Gowa

bekerjasama dengan BPKP, di Baruga Tinggimae Rujab Bupati Gowa, Senin (26/3) lalu.

Untuk itu, lanjut mantan anggota DPRD Sulsel ini, pengawasan harus lebih ketat lagi.

Dia berharap tidak ada kepala desa di Gowa yang tersandung hukum. Apalagi sistem keuangan desa (Siskeudes) berbasis online sudah diterapkan di seluruh desa yang ada.

Bahkan, Kabupaten Gowa menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain terkait penerapan Siskeudes. BPKP pun melakukan pendampingan penuh dalam pengelolaannya.

Dalam kesempatan itu, Adnan juga mengatakan, jika desa di Gowa sudah dilengkapi RPJMdes yang seiring dengan program pemerintah kabupaten.

Semua fokus pada rencana kerja sehingga ada kesinambungan program desa dengan yang ada di kabupaten yang ditindaklanjuti oleh masingmasing desa. **SIN/MT**

K

epada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Ayatullah Rawatib mengatakan, siswa SMKS Yapta sangat antusias mendengar penjelasan tentang kewajiban mempunyai KTP bagi wajib KTP baru.

"Alhamdulillah, dari perekaman tadi ada 18 orang siswa SMKS Yapta yang melakukan perekaman data KTP. Mereka telah memasuki usia 17 tahun sehingga sudah memenuhi syarat wajib KTP baru," jelas pria yang akrab disapa Daeng

Romo ini.

Sementara itu, Kepala SMKS Yapta Pattallassang H Hamdani Tika mengapresiasi cara kreatif yang dilakukan oleh Disdukcapil Takalar. "Kami dari pihak sekolah sangat senang sekali bahwa Disdukcapil Takalar mengadakan layanan perekaman KTP dengan mendatangi langsung sekolah. Ini bisa memudahkan para siswa kami yang sudah masuk kategori wajib KTP baru namun tidak punya waktu mengurus KTP di Kantor Disdukcapil Takalar karena berada di sekolah sepanjang hari," jelas Hamdani.

Setelah perekaman di SMKS Yapta selesai, Ayatullah dan dua operator Didukcapil Takalar melanjutkan pelayanan perekaman e-KTP di Kantor Lurah Pallantikang, Pattallassang, Kabupaten Takalar. Kini pihaknya sedang membidik lagi sekolah lain dalam wilayah Kabupaten Takalar. **TRI/MT**

6

RAGAM

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

DPR RI Berang, Pelaku Penambangan Ilegal di Kolaka Diberi Sanksi Tegas

Kodim 1426 Takalar Serahkan 50 Ton Beras ke Bulog Subdrive

P

rajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) tak pernah kehabisan akal dan inovasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Buktinya, jajaran TNI Kodim 1426 Takalar, menyerahkan serapan beras sebanyak 50 ton kepada Bulog Subdrive Takalar, dari target 7000 ton per tahunnya, Jum’at lalu.

Dandim 1426/Takalar, Letkol Inf Ardi Sukatri mengatakan, berdasarkan dengan kontrak PJB, 50 ton beras serapan yang diserahkan kepada Bulog Subdrive Takalar merupakan hasil dari sejumlah kelompok tani di Kabupaten Takalar. Serapan beras ini khusus untuk bulan Maret hingga April, yang merupakan kerja sama TNI untuk menyerap hasil pertanian masyarakat dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan.

“Jadi beras ini kita masukkan ke Bulog subdrive Takalar untuk dijadikan sebagai stok pangan nasional, selain itu

beras ini juga bisa digunakan bilamana terjadi sesuatu bencana, maka beras ini bisa kita pergunakan untuk bantuan sosial ke masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa beras tersebut dibeli kepada petani dengan harga yang sudah ditetapkan dan masyarakat pun secara sukarela turut serta mensukseskan program ketahanan pangan ini.

“Penyerahan ini baru permulaan, Kami targetkan kedepan akan menyerap hasil petani sebanyak-banyaknya, nah berhubung beras itu asalnya dari masyarakat, maka nantinya dari Bulog kembali lagi ke masyarakat,” lanjut Ardi Sukatri.

Sesuai dengan target awal, pihak Kodim 1426 Takalar optimis bahwa serapan beras petani 7000 ton per tahunnya akan terwujud dengan baik. Apalagi musim panen padi petani per bulan Maret ini masih dikisaran 30 persen. **RS/DKI**

P

raktik usaha tambang batubara ilegal di Desa Muara Lapao Pao, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara membuat berang DPR. Bahkan, mereka minta kepada pihak terkait segera menindak serta memberi sanksi tegas kepada oknum yang terlibat dalam kegiatan penambang liar di Bumi Lamekongga itu.

Wakil Ketua Komisi VII (ESDM, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan) DPR, Herman Khaeron mendesak pemerintah untuk serius membenahi aktivitas pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi menyalahi aturan.

Selain peningkatan pengawasan, penegakan hukum dan penerapan regulasi perizinan juga harus dikontrol sehingga aktivitas penambangan ilegal bisa dicegah.

Indikasi adanya pengolahan mineral secara ilegal marak terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dugaan itu terkuak dari temuan terhadap aktivitas salah satu perusahaan pemegang Usaha Pertambangan (IUP) Batuan, PT Babarina Putra Sulung di Babarina, Desa Muara Lapao Pao, Kabupaten Kolaka.

"Sesuai dengan tugas kedewanan, tentu hal semacam ini dalam pengawasan kami, apalagi terkait

perizinan. Kalau melanggar aturan kami akan minta pihak berwenang menindaknya," ujar Herman Khaeron, mengungkapkan hal itu sebagaimana siaran pers yang diterima media ini.

Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, IUP Batuan atas nama PT Babarina Putra Sulung tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2018 dengan No. 08/DPM-PTSP/ I / 2018. Secara administrasi, perusahaan itu hanya mengantongi pengolahan batuan, namun dalam kenyataannya mengolah mineral berupa ore nikel.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sejauh ini Komisi VII dan pemerintah sudah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan minerba di Tanah Air. "Kami sudah membentuk Panja Pengawasan Minerba, dan bahkan kami sudah membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementrian ESDM dan

Kementerian LHK untuk mengawasi seluruh aktivitas pengolahan minerba," terangnya.

Herman Khaeron menambahkan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan termasuk pemberian sanksi. "Sanksi atas pelanggaran hukum tergantung kadarnya, bisa peringatan, pencabutan izin, dan pidana/denda," tegasnya.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, menegaskan pemerintah pusat tidak akan membiarkan jika terjadi aktivitas pengolahan mineral yang bertentangan dengan aturan. Pemerintah tentu akan melakukan evaluasi dan pengawasan, namun secara regulasi halhal semacam ini adalah tanggungjawab pemerintah provinsi. **SIN/DKI**

Pemerintah Target 1.000 Desa Jadi Sasaran Bedah Kemiskinan Berbasis Pertanian Angka kemiskinan di Indonesia terus menurun selama beberapa tahun terakhir, Tercatat, dari data Bapenas tahun 2018 sejak tahun 2015 angka kemiskinan turun dari 28,51 juta jiwa menjadi 27,76 juta jiwa di tahun 2016 atau turun 750 ribu jiwa. Kemudian di tahun 2017 menjadi 26,58 juta jiwa atau turun 1,18 juta jiwa.

PEMERINTAH terus menekan angka tersebut dengan pendekatan yang komprehensif. Kondisi mayoritas kemiskinan berada di pedesaan yakni 13,47 persen di desa dan 7,26 persen di kota, pemerintah lebih berfokus untuk pengentasan kemiskinan di desa.

Bertempat langsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian menyelenggarakan rapat terbatas (ratas) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan berbasis Pertanian.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro.

Pemerintah telah menetapkan skala prioritas wilayah sasaran “bedah kemiskinan” yang mencakup 100 Kabupaten dan 1.000 desa.

Adapun konsep yang diangkat adalah bedah kemiskinan berbasis pertanian.

Nantinya, setiap Direktorat Jenderal teknis di Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan berupa komoditas pertanian, peternakan, dan perkebunan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Bahkan, diharapkan, pengelolaan komoditas yang berbasis keekonomian dapat mengangkat kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Sasaran dari program ini langsung kepada rumah tangga yang berbasis pada pekarangan dan kawasan.

Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah memiliki program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) di mana setiap pekarangan rumah tangga sasaran ditanami berbagai produk

pertanian yang memiliki nilai ekonomi. Konsep ini nantinya akan diduplikasi dan tentunya lebih komprehensif seperti penambahan komoditas peternakan dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Anggota DPRRI asal Sulsel, Bahrum Daido memperjuangkan ribuan rumah tak layak huni untuk mendapatkan anggaran bedah rumah. Bahrum merincikan, untuk tahun 2018 ini, setiap kabupaten/ kota di Luwu Raya akan mendapatkan alokasi bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) totalnya sebanyak 2.418 rumah. Yang terbanyak ada di Kabupaten Luwu dengan jumlah 1.908 rumah tidak layak huni, Kota Palopo sebanyak 240 rumah, Kabupaten Luwu Utara sebanyak 180 rumah, dan Kabupaten Luwu Timur sebanyak 90 rumah. **PP/NET/MT**

LINTAS SULSEL

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

7

Urus SIM di Polres Jeneponto, Pemohon Wajib Tes Psikologi S atuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jeneponto memberlakukan tes psikologi bagi setiap pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM). Aturan itu berlaku sejak 9 April 2018 hingga sekarang. "Jadi sudah ada surat edarannya, kami sudah terima terkait kewajiban mengikuti tes psikologi bagi setiap pemohon SIM," kata Kasat Lantas Polres Jeneponto, AKP Andi Ali Imran Menurut Andi Ali, aturan itu wajib dipenuhi bagi setiap pemohon untuk semua jenis SIM. "Sifatnya itu seperti tes kesehatan, yang harus ada surat kesehatan dari pihak

terkait. Begitu juga dengan tes psikologi harus ada surat keterangan sudah ikut tes psikologi. Aturan tes itu bukan dari kami, tapi ada bagian khususnya seperti tes kesehatan," tuturnya.

Lalu apa tujuan dari penerapan aturan tes psikologi itu? Selama ini untuk tes kesehatan jasmaninya sudah terpenuhi, tapi angka kecelakaan juga masih terjadi. Jadi tujuannya setelah sehat jasmaninya, maka perlu juga diketahui sejauh mana kesehatan rohaninya supaya sehatdua-duanya,� demikian Andi Ali Imran. **TRI/SM**

Sanksi Tegas Menanti 24 ASN Tak Netral Dalam Pilkada Jeneponto Panwas (Panitia Pengawas) Jeneponto bergerakn cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap 24 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terbukti dan terlibat dalam politik praktis.

P

anwas (Panitia Pengawas) Jeneponto bergerakn cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap 24 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terbukti dan terlibat dalam politik praktis.

Mereka diduga kuat mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu di Butta Turatea ini.

Panwas Jeneponto Divisi SDM dan Organisasi Sampara Halik membenarkan, kalau pihaknya telah memeriksa 24 ASN yang terlibat dalam politik praktis.

Namun, sampai sekarang belum ada yang dieksekusi, tapi pihaknya telah memberikan warning keras.

Termasuk, pihaknya mengirim sebanyak 24 ASN ke Komisi ASN. Meski begitu, dia menegaskan, jika benar melanggar aturan, maka sanksi tegas menanti mereka.

"Sudah ada 24 ASN yang kita telah undang untuk dimintai klarifikasi termasuk Sekkab Jeneponto dan sejumlah kepada dinas semenjak kita mulai resmi bertugas sampai sekarang," kata Sampara Halik.

Tiga pimpinan Panwas Jeneponto, Saiful, Hamka Lau dan Sampara Halik dilantik Bawaslu Sulsel per tanggal 27 Agustus 2017 lalu. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan ke 24 oknum ASN yang diduga nakal itu?. Sampa-

ra mengatakan, pihaknya telah meneruskan hasil pemeriksaannya ke lembaga berwenang untuk ditindaklanjuti.

"Jadi hasil klarifikasi ke 24 ASN itu keta teruskan ke Komisi ASN selaku yang berwanang untuk menindaki, kecuali kalau itu tindak pidana pemilu maka kami beserta Gakumdu berheka untuk lansung menindaki," ujar Sampara Halik Lantas apa saja sanksi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap ASN yang tidak netral? "Kebanyakan itu pelanggaran etik, jadi sanksinya itu berupa sanksi teguran dan sanksi adminitrasi dan yang berlakukan sanksi itu pembina ASN-nya dalam hal ini bupati atau Sekda," tuturnya.

Ke-24 ASN nakal hasil aduan dan temuan Panwas Jeneponto itu menurut Sampara Halik belum termasuk pemeriksaan yang dilakukan Panwas yang ada di 11 kecamatan. **TRI/MT**

Tinjau PTSP dan ULP Jeneponto, KPK Minta Pelayanan Diperbaiki

P

erwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Bupati Jeneponto, Kecamatan Binamu, Sulsel, Kamis lalu.

Kunjungan untuk dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja aparatur terutama para pejabat dalam lingkup Pemkab Jeneponto..

Agenda itu ungkapkan Plt Sekkab Jeneponto Syafruddin Nurdin, usai mendampingi Divisi Pencagahan KPK Wilayah Sulsel melakukan Bimbingan Teknis Pengisian (LHKPN) bagi pejabat dan anggota DPRD. "Terkait kunjungan divisi pencegahan ini ada dua, pertama konsolidasi dan rencana aksi bersama eksekutif dan legeslatif. Materinya pertama proses pencegahan dan rencana aksi dan kedua dalah hal inI LHKPN," kata Syafruddin Nurdin.

Selain di Kantor Pemkab Jeneponto, KPK juga menyambangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa (ULP). "Terkait kunjungan tadi di ULP dan PTSP utamanya ingin melihat secara langsung proses perizinan,"

kata Divisi Pencegahan KPK Koordinator Wilayah Sulsel Dwi Aprilia Linda.

Dwi Aprilia juga meninjau ruangan Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Jeneponto. "Terkait dengan ULP kami juga demikian, apakah harus diskusi lebih lanjut karena ada beberapa program yang kami harus diskusikan dengan Pokja," ujar Dwi Aprilia.

Dari tinjauan dua kantor itu, pihaknya menemukan perlunya dilakukan perbaikan pelayanan.

"Tentu masih perlu banyak perbaikan pada pertemuan selanjutnya, kalau sesuai dengan rencana aksi tentunyakan secara lokasi itu harus memberikan kenyamanan," kata Dwi Aprilia.

Kenyaman pelayanan yang dimaksud Dwi Aprilia, mulai dari lokasi, menjemen dan transparasi pengelolaan. Pelayanan perizinan itu, lanjutnya, harus memberikan kenyamanan ke pemohon. Mulai dari apa saja yang terkait dengan kenyamanan, apa saja yang perlu dibuat transparansi, bagaimana menejemennya dan pengelolaan dokumennya. **TRI/MT**

8

PENDIDIKAN

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

STAIN Watampone

Berubah Status Jadi

IAIN Bone

S

ekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone resmi berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Perubahan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2018 tentang IAIN Bone.

Demikian diungkapkan Ketua STAIN Watampone (kini IAIN Bonered) Prof Dr Andi Nuzul SH MHum. “Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone sudah ditetap-

kan tanggal 5 April dan diundangkan tanggal 7 April, LN No.46,"kata Prof A Nuzul kepada sejumlah wartawan di Watampone baru saja ini.

Menurut Andi Nuzul, setelah perubahan status dari STAIN menjadi IAIN berarti naik satu tingkat lagi, sehingga pihak perguruan tinggi Islam ini lebih siap dan berbenah karena mengelola perguruan tinggi yang namanya STAIN berbeda ketika mengelola institute.

Institut lebih komplit dan kompleks masalahnya, selain dibutuhkan manajemen dan SDM yang profesio-

nal, juga infrastruktur atau fasilitas perkuliahan yang relative memadai.

Atas keluarnya Kepres tersebut, sejumlah ucapan selamat dari lembaga maupun tokoh mulai berjejeran di Kampus IAIN Bone. Mere-

ka menaruh harapan baru bagi pengembangan sumber daya manusia yang berdaya sain tinggi dalam merespon pembangunan dan dinamika pendidikan dan keagamaan khususnya di Kabupaten Bone

dan secara umum Sulawesi Selatan sebagai kiblat dan pintu gerbang pendidikan di Kawasan Timur Indonesia. **TRI/MT**

Mendikbud: Hanya 2 Persen Peserta UN Masih Gunakan Kertas dan Pulpen

M

DPRD Banjar Puji Keberhasilan Pendidikan di Gowa S ukses Pemerintah Kabupaten Gowa menerapkan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB), kini sedang disorot banyak daerah untuk mengadopsi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Gowa. Besarnya perhatian Pemkab Gowa akan dunia pendidikan membuat DPRD Kabupaten Banjar berkunjung di Bumi Gowa Bersejarah baru saja ini.

Rombongan DPRD Banjar diterima Sekretaris Kabupaten Gowa, H Muchlis dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Iqbal Khallilurrahman di Baruga Krg Pattinggaloang, Kantor Bupati Gowa.

Menurut Iqba, l tujuan datang ke Kabupaten Gowa untuk menimba ilmu tentang sistem pendidikan yang ada di Gowa. ”Kami tahu Gowa merupakan daerah yang sangat mendukung

sektor pendidikan. Kami tidak salah memilih daerah lokus untuk mempelajari sistem pendidikan untuk kemajuan dunia pendidikan di daerah kami," ujarnya yang datang bersama anggota Komisi IV dan Sekretaris Dinas Pendidikan serta pegawai Sekretariat Dewan DPRD Banjar.

Muchlis menjelaskan APBD Kabupaten Gowa tahun 2018 telah menembus angka Rp 1,7 Triliun.

Dengan lima program prioritas, salah satunya bidang pendidikan.

"Pemerintah daerah memiliki visi menjadikan Gowa sebagai Kabupaten Pendidikan pertama di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Banyak program terobosan kita lalukan, antara lain Pendidikan Gratis, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Investasi SDM Seperempat Abad dan penyempurnaan calistung atau lebih dikenal dengan program IMTAQ

Indonesia," ujar mantan Kepala Bappeda Gowa ini.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bidang pendidikan, lanjutnya, Kabupaten Gowa juga menerapkan program wajib belajar sesuai dengan Perda Kabupaten Gowa Nomor 10 tahun 2009 dan didukung Perda Kabupaten Gowa Nomor 8 tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis.

Kedua regulasi ini, sebagai bentuk inovasi pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gowa menerapkan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) sesuai Perda Gowa Nomor 10 tahun 2013 yang tidak mengenal tinggal kelas," tambah Muchlis.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Asisten Bidang Administrasi Umum, Firman Djamaluddin dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Dr Salam. **TRI/MT**

enteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hari pertama di dua sekolah, yakni SMK Negeri 29 Jakarta dan SMK Negeri 6 Jakarta, Senin (2/4/2018) pagi. Kedua SMK tersebut menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terbagi dua sesi.

“Kami menargetkan untuk meningkatkan kualitas UN. Secara bertahap kita masukkan soal-soal yang membutuhkan penalaran tinggi atau high order thinking skills,” kata Muhadjir saat meninjau pelaksanaan UN di SMK Negeri 6 Jakarta, seperti dikutip dari Setkab.go.id, Senin lalu.

Muhadjir juga mengharapkan tingkat kejujuran dan standar pelaksanaan UN semakin bisa dipertanggungjawabkan. “ K a l a u seandainya terjadi temuan selama pelaksanaan U N

akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Pada Hari ini sebanyak 1.485.302 siswa SMK mengikuti UN yang diselenggarakan mulai 2-5 April 2018. Dalam ujian berbasis komputer ini, menurut Mendikbud, hanya sekitar 2% atau 26.240 siswa peserta UN di seluruh Indonesia yang menggunakan metode berbasis kertas dan pensil (UNKP). Sisanya sebanyak 1.395.666 siswa (98%) sudah menggunakan metode computer based test (CBT).

Tahun ini jumlah peserta UNBK meningkat signifikan sebanyak 6.293.552 peserta, dari 3.782.453 peserta di tahun sebelumnya (meningkat 166%).

Tidak hanya di Jakarta, pelaksanaan UNBK di sejumlah daerah juga dilaporkan berjalan lancar.

Mendikbud menyebut pihaknya belum mendengar adanya kendala yang terkait pelaksanaan UNBK maupun UNKP. Seperti tahun sebelumnya, Kemendikbud bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan juga Telkom dalam penyelenggaraan UNBK. Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu dari 17 provinsi yang 100% siswanya melaksanakan UNBK. Pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 29 Jakarta diikuti 247 peserta didik, sementara di SMK Negeri 6 Jakarta diikuti 260 peserta didik.

Sesuai aturan yang tidak berkepentingan Mendikbud menegaskan, dilarang memasuki tempat ujian.

Bahkan menterinya tidak bisa masuk ke dalam tanpa nelalui prosedural dan ijin dari panitia ujian nasional. Itu berlaku secara nasional. **SIN/MT**

LIPUTAN DAERAH

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

9

Demi Peningkatan Kesejahteraan Legislator Demokrat Bone Nilai Revisi UU LLAJ Masyarakat Parepare, Belum Terlalu Urgen Pemkot Permudah Izin PIBP

P

emerintah Kota Parepare mendukung wacana kehadiran Pasar Induk Beras Parepare (PIBP). Dukungan berupa komitmen memberikan kemudahan dalam pengurusan izin ini lantaran Pemkot berkeyakinan bahwa kehadiran PIBP dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Soal regulasi dan perizinan Pemkot Parepare berkomitmen membantu dengan berbagai kemudahan. Dengan adanya PIBP juga akan berimbas positif pada perekonomian masyarakat dan bisa membuka lapangan kerja di Parepare,” ujar Lutfie Nasir, Pjs Wali Kota Parepare.

Lutfie menambahkan, PIBP akan menjadi pasar beras terbesar di Indonesia karena kapasitasnya mencapai 100 ribu ton. Jauh lebih besar dibanding PIB Cipinang,

Jakarta Timur, yang daya tampungnya hanya berkisar 40 ribu ton.

Selain itu, Lutfie juga menyarankan agar akses jalan di kawasan gudang Bulog lebih diperluas.

“Kalau akses jalannya diperluas, masyarakat juga lebih leluasa, khususnya saat terjadi kepadatan aktifitas kendaraan pengangkut beras yang sedang keluar masuk,” lanjutnya.

Pembangunan PIBP itu sendiri ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kasub Divre Bulog Parepare, Asmal dengan dengan PJS Wali kota Parepare, Lutfie Natsir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementrian Perdagangan Direktur Pemasaran Mendag beberapa waktu lalu, di Baruga Pattingalloang Rujab Gubernur Sulsel.

Lutfie menjelaskan, Kemen-

terian Pedagangan RI menunjuk Kota Makassar dan Parepare sebagai lokasi rencana pembangunan Pasar Induk Beras. Namun, katanya, prioritas utama pembangunan akan dilakukan di Parepare.

Pendapat serupa, juga diungkapkan oleh Direktur Komersial Bulog, Imam Subowo. Iya mengatakan, untuk langkah awal percepatan Pasar Induk Beras, konsentrasi pembangunan pertama akan dilakukan di Parepare.

Imam Subowo menilai, Kota Parepare dinilai representatif baik lokasi maupun infrastruktur yang tersedia. Termasuk aspek gudang dengan kapasitas 100 ribu ton, ketersedian beras dan penunjangnya. Ditargetkan, Pasar Induk Beras akan mulai beroperasi pada Agustus mendatang dan akan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. **RS/MT**

Penyedik Tipikor Polrestabes Makassar Selidiki Dugaan Korupsi Dinkes Sulsel Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar mulai menyelidiki dugaan korupsi anggaran pemeliharaan gedung di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Dari informasi yang dihimpun, Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes mulai memanggil sejumlah nama untuk dilakukan klarifikasi terkait dugaan korupsi anggaran ABPD tahun anggaran 2017. Diketahui jumlah alokasi dana yang pada proyek pemeliharaan rutin atau berkala gedung senilai Rp 5.650.207.110.

Kepala Satreskrim Polrestabes Makassar, AKBP Anwar Hasan yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah memeriksa keterangan sejumlah pihak. Bahkan sebagai lanjutan penyelidikan, tim Tipikor telah menyurati Kepala

W

acana Revisi Undangundang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan(LLAJ) mendapat reaksi penolakan dari sejumlah tokoh asal Kabupaten Bone. Salah satunya datang dari legislator Demokrat Bone H Kaharuddin.

"Saya sebagai anggota DPRD Bone menilai terkait revisi UU LLAJ belum terlalu urgen dilakukan. Saya masih harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang produk perundang-undangan. Kita harus melihat ada tiga asas yang menjadi dasarnya untuk merevisi suatu produk hukum atau perundang-undangan adalah asas filosofis yuridis dan asas sosiologis," kata politisi asal Cenrana, Bone.

H Kaharuddin yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bone itu menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak memenuhi tiga asas itu.

"Saya menilai revisi itu tidak memenuhi tiga asas itu dan bukan saatnya direvisi. Jangan hanya gara-gara

dorongan kelompok saja golongan orang perorang saja," kata H Kahar sembari mengaku, banyak menyerap aspirasi masyarakat Bone mengenai penolakannya terhadap revisi UU No 22 Tahun 2009.

Dalam pengamatan dia, transportasi online sudah diakomodasi dalam UU Lalu Lintas 2009 demikian pula sudah jelas dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Sebelumnya, wacana Revisi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) tengah berguli di DPR RI dengan bertujuan untuk mengatur standar pelayanan minimum (SPM) transportasi online. **TRI/MT**

Pembayaran PBB, BKD Parepare Gandeng Bank Sulselbar

ilustrasi

Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, beserta staf pengelola keuangan, Senin (2/4/2018) tadi.

Namun menurut Anwar, Kadinkes tidak memenuhi undangan tersebut dengan alasan tertentu. "Tidak ada pemeriksaan hari ini, memang dipanggil namun yang bersangkutan minta dijadwalkan ulang," jelas mantan Kasubdit I Kemnag Polda Sulsel itu.

Anwar menerangkan, pihaknya sudah memeriksa keterangan sejumlah pihak terkait dugaan

penyelewengan anggaran miliaran rupiah itu. Setelah ditingkatkan ke penyelidikan, Unit Tipikor kembali mengundang seluruh pihak terkait oengerjaan pemeliharaan gedung Dinkes tahun anggaran 2017. "Kan untuk membuat terang adanya tindak pidana atau bukan, makanya kita undang," jelas Anwar, Senin lalu.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadinkes Pemprov Sulsel Rachmat Latif belum dapat dikonfirmasi. **SIN/MT**

Badan Keuangan Daerah (BKD) resmi membuka pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung Rabu (11/4) lalu.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pendapatan, BKD Parepare, Prasetyo Catur Kristianto mengatakan, pihaknya akan turun langsung secara mobile untuk menjemput pembayaran PBB ini.

"Kita akan turun di sejumlah titik untuk melayani pembayaran PBB masyarakat ini salah satunya seperti di Pasar Sumpang Minangae. Ini juga bagian dari inovasi untuk mempercepat pencapaian PBB di daerah ini,"ungkap dia.

Prasetyo mengatakan, dalam pembayaran PBB ini pihaknya menggandeng Bank Sulselbar sebagai bank yang di tempati

membayar PBB. "Kita gandeng Bank Sulselbar. Nantinya pembayaran secara mobile menggunakan mobil kas Bank Sulselbar bersama dengan petugas dari Bidang Pendapatan,"terangnya sembari menambahkan, bagi warga yang ingin membayar PBB, SPPT sudah diedarkan kepada para wajib pajak. **TRI/MT**

10

LIPUTAN DAERAH

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

Gagal Berangkat, Ratusan Jamaah Umrah Abu Tours Maros Nangis

T

idak ada satu pun orang mengira kalau Abu Tours suatu saat akan mengalami masalah besar.

Soalnya, agen perjalanan haji dan umrah itu merupakan kelas papan atas di Indonesia dengan menawarkan berbagai fasilitas mewah serta biaya murah melalui paket promo. dan fasilitas murah.

Namun, faktanya tercatat sekitar ribuan jamaah Abu Tours di Sulsel terpaksa harus gigit jari alias batas berangkat umrah ke tanah suci Makkah.

Suryani, salah seorang agen Abu Tours Maros, mengaku kecewa dengan pembatalan pemberangkatan 300 calon jamaah umrah dari Bandara Sultan Hasanuddin ke Jeddah, Arab Saudi, Rabu lalu.

Bahkan, dirinya tidak bisa berbuat banyak, kecuali menenangkan para calon jamaah yang direkrutnya.

“Calon jamaah batal berangkat lantaran keterlambatan visa dari Jakarta. Para calon yang gagal kembali dijadwalkan berangkat pada 31 Maret 2018 lalu. Dari jumlah 300 calon yang gagal diberangkatkan,

50 diantaranya mendaftar di agen Suryani. Para calon jamaahnya ada yang menangis, ada juga yang naik pitam. Mereka merasa malu sama keluargnya karena tidak jadi berangkat umrah,” ujar Suryani yang menukilkan keterangan sejumlah calon jamaah umrah Abo Tours dalam keadaan menangis.

Meski begitu, lanjut Suryani, pihak manajemen Abu Tours berjanji akan membarangkatkan 50 jamaah. Ternyata ditunda karena keterlambatan visa. Sangat wajar, kalau calon jamaah kecewa. Tapi kami berusaha menenangkannya.

Akhirnya, jamaah kami menerima keberangkatannya ditunda dan pasrah," katanya.

Suryani memiliki 132 calon jamaah. Untuk tahap awal, hanya 50 orang akan diberangkatkan. Namun gagal. Lebihnya, masih diminta bersabar dan menunggu. Suryani berharap, pihak manajemen pusat Abu Tours bisa kembali normal meski bermasalah dan carut marut dalam pengelolaan pemberangkatan calon jamaahnya yang akan umrah di Makkah. **TRI/MT**

2.328 Pegawai Kontrak Belum Digaji

Regulasi Pelaporan Dana Kampanye Kandidat Tak Sentuh Barter Ijon Proyek

P Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal foto bersama dengan pejabat lingkup Pemkot Makassar beserta pegawai honorer. (ist)

an penerimaan honor tenaga kontrak, Insya Allah secepatnya honor (Tenaga Kontrak) mereka sudah cair,” jelas Mukhtar Tahir, Minggu (25/3) kemarin Ia mengatakan bahwa keterlambatan pemberian honor ke 2328 Tenaga Kontrak lingkup Dinas Pendidikan bukan lantaran adanya kesengajaan. Melainkan karena Pemkot sedang dalam masalah, namun demikian sudah diselesaikan.

“Ini terpending bukan persoalan apa, persoalannya ada di administrasi, uangnya ada di dalam tapi tidak bisa dicairkan, tapi sudah jalan semuanya,” ujar Utta, sapaan kadis pendidikan.

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar telah menyelesaikan DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar. Dengan begitu,

Sejak Januari Hingga Maret 2018

P

emerintah Kota (Pemkot) Makassar hingga hari ini belum juga memberikan hak 2.328 Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas (PKKWT) tenaga guru dan administrasi lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar, terhitung sejak Januari, Februari dan Maret 2018.

Padahal di awal tahun 2018, pemberian gaji ke tenaga pendukung pendidikan disekolah telah mendapatkan Buku Tabungan dari Bank Sulselbar yang mempermudah dan menghindari potongan dari oknum.

Selain itu kenaikan gaji hingga Rp 1 juta perbulan sebagai peningkatan kesejahteraan Tenaga Kontrak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan pihaknya sementara mengurus honor dari Tenaga Kontrak yang berada di Lingkup Dinas Pendidikan.

“Kita sudah buatkan semua usul-

program pembangunan yang telah direncanakan diharap segera direalisasikan.

Plt Kepala BPKA Kota Makassar Abd Rasyid menegaskan bahwa DPA di SKPD telah rampung. Tidak ada lagi alasan bagi SKPD tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan baik bersifat administrasi ataupun teknis. Dan program-program yang telah direncanakan direalisasikan untuk pembangunan kota.

Ia menambahkan, pencairan serta pembayaran gaji bagi pegawai honor pemerintah kota ditangani masing-masing SKPD. Di mana rampungnya penandatanganan DPA oleh BPKA Kota Makassar, pencairan anggaran semuanya tergantung dari masing-masing SKPDnya.

“DPA sudah rampung dikerjakan, jadi tinggal menunggu SKPD kapan mereka cairkan anggarannya baik untuk melaksanakan dan menjalankan kegiatan programnya, dan membayarkan gaji honornya,” kata Abd Rasyid. (*)

elaksanaan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel sudah dimulai sejak 15 Februari dan berlangsung hingga 23 Juni mendatang. Selama lima bulan melakukan kampanye, paslon bersama tim pemenangan diperbolehkan menggelontorkan rupiah baik melalui dana pribadi ataupun sumbangan partai dan pihak lain.

Namun ada regulasi yang mengatur besaran dana kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait pelaporan dana kampanye, sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2018.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto menuturkan, regulasi pelaporan dana kampanye yang telah diatur oleh PKPU masih memiliki kekurangan. Sehingga, perlu memang pengawasan-pengawasan yang lebih baik lagi.

“Saya kira memang masih ada kekurangan di regulasi soal pelaporan dana kampanye.

Memang sudah diatur sumbersumbernya, besarannya dan mekanisme pelaporannya. Bahwa ada proses audit eksternal, itu memang terjadi tetapi yang di audit adalah penggunaan dana kampanye yang terlaporkan,” kata Luhur.

Luhur menjelaskan, pendanaan kampanye oleh kandidat lebih banyak diperoleh dari bantuan di luar sumbangan resmi. Hal ini tentu bisa terjadi karena adanya kesepakatan-kesepakatan antara kandidat dan pemberi sumbangan.

“Tetapi dalam praktek penggunaan dana kampanye terbesar justru di luar dari sumbangan resmi yang dilaporkan. Penggunaan dana kampanye banyak bersumber dari sponsor atau bantuan yang bersifat ijon proyek,” jelasnya.

Dengan situasi tersebut bisa menjadi awal bagi para kandidat apabila terpilih nantinya, memimpin dengan mencari keuntungan pribadi semata. Dan malah apa yang menjadi hak-hak masyarakat harus terenggut.“Dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel bisa menjadi pintu masuk untuk lahirnya pemimpin-pemimpin daerah yang korup,”tegas Luhur. **RS/MT**

11

NASIONAL

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

Rakernas II ADKASI Rumuskan 15 Rekomendasi untuk Disampaikan ke Presiden Jokowi

S

etelah mengidentifikasi beberapa isu terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Rapat Kerja Nasional II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), berhasil merumuskan 15 rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta dalam waktu dekat ini.

Ketua Umum Adkasi, Lukman Said, mengatakan bahwa poin-poin tersebut disampaikan kepada Presiden, DPR-RI, serta Lembaga Negara dan Instansi pemerintah terkait.

Merupakan komitmen Adkasi memperjuangkan nasib rakyat di daerah. “Terutama para honorer kategori dua (K2) dan reformasi agraria dah lain-lain. Kami yakini negara akan fokus terhadap rekomendasi ini, sebab kami adalah bagian dari penjaga NKRI,” jelas Lukman.

Lukman yang juga Ketua DPRD Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta Presiden Jokowi segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, karena menyangkut kepentingan rakyat.

Diantaranya terkait agenda Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Segala bentuk isu sara, adu domba, politik identitas, politik uang, dan

hoax harus ditangani secara sungguh-sungguh.

Adkasi memandang, regulasi yang mengatur proses rekruitmen calon dan pemilihan kepala daerah secara langsung perlu dikaji dan ditingkatkan kualitasnya agar Pilkada langsung dapat memungkinkan kepala daerah terpilih, terhindar dari praktek KKN serta tidak menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam lingkaran politik praktis.

Rekomendasi lain, terkait masalah pegawai berstatus honorer K2, honorer lainnya, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS. Adkasi mendukung Presiden Jokowi melakukan pengangkatan sebagai pegawai tetap secara bertahap dan berkeadilan, memprioritaskan masa pengabdian, serta melalui verifikasi dan validasi data yang komprehensif.

Adkasi juga mengangkat masalah agraria, terutama konflik kepemilikan atas lahan pemilik HGU, perkebunan maupun pertambangan, antara masyarakat setempat.

Ditekankan, penyelesaian konflik tersebut menjadi kewajiban negara untuk tetap berpihak terhadap perinsip tanah sebagai alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. **RS/MT**

Layanan Perekaman E-KTP, Mendagri Terapkan Aturan

H

SEJAM SELESAI

arapan pemerintah untuk percepatan pelayanan perekaman e-KTP segera tuntas dalam beberapa pekan depan. Hal ini dungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik Penjabat Gubernur Sulsel Senin lalu. Bahkan dia menegaskan, terkait perekaman dokumen pribadi ini sudah bisa dilakukan hanya dalam waktu satu jam.

“Saya sudah keluarkan Permendagri. Sejak tiga hari yang lalu sudah diteken Permen Mendagri,” kata Tjahjo kepada para jurnalis di Makassar.

Dalam peraturan menteri (permen) itu, lanjutnya diatur soal batas waktu pembuatan E-KTP, kartu keluarga, akta

kematian dan akta lahir harus bisa dilakukan dalam satu jam saja. Dalam Permen ini dibuat berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, pekan lalu. “Ini arahan Presiden buat Permendagri supaya tegas di daerah, orang buat E-KTP, KK, akta kematian, dan akta lahir, satu jam selesai. Kita sudah praktikkan di Kemendagri, sepuluh menit sudah bisa selesai kok,” tambahnya.

Namun demikian, Tjahjo mengecualikan lamanya pengurusan data diri itu dengan bebrrapa kendala masalah teknis, seperti listrik padam, gangguan internet, panjangnya antrian serta gangguan lainnya. Dengan peraturan yang akan dibuat ini, Tjahjo optimistis proses pembuatan dokumen di daerah bisa berubah menjadi lebih cepat.

Kini tinggal i’tikad baik Pemda dan Dukcapil harus proaktif. Masyarakat di perkotaan juga harus aktif merekam.

Minimal memastikan nama yang ada ini masih hidup. **RS/MT**

Kemenag Rilis Wajibkan Travel Umrah Login Sipatuh

K

asus penelantaran jamaah umrah oleh sejumlah perusahaan travel di Tanah Suci terus terjad. Meski ementerian Agama (Kemenag) sudah mencoba melindungi calon jamaah sejak di Tanah Air. Kini Kementerian Agama pun tengah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh).Sistem layanan berbasis elektronik (web dan mobile) yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus.

Rencananya Sipatuh dirilis pada pertengahan April 2018 oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Sehubungan dengan itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim meminta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk segera daftar atau login. “Sipatuh segera dirilis. Semua PPIU wajib login atau akan menerima sanksi,” ungkap Arfi Hatim di Jakarta, Senin lalu.

Untuk proses login, pimpinan PPIU atau perusahaan travel penyelenggara umrah dan haji diminta mengambil user ID dan password. Pengambilan user ID dan password dilakukan dengan datang langsung ke Subdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Kantor Kemenag Jakarta.

“User ID dan Password harus diambil langsung oleh pimpinan PPIU, tidak bisa diwakilkan,” kata Arfi.

Menurut Arfi, proses pengambilan user ID dan password sudah dibuka sejak 27 Maret 2018. Pihaknya telah berkirim surat kepada PPIU yang terdaftar di Kemenag melalui email sesuai alamat masing-masing.

Pengambilan user ID dan pasword dibuka hingga 10 April 2018 pada jam kerja.

“Sampai hari ini baru 68 PPIU yang sudah mengambil user ID dan Password.

Bagi yang tidak mengambil, akan dikenakan sanksi. Yang pasti, PPIU tersebut tidak akan terdaftar dalam Sipatuh,” tandasnya.

Dikatakannya, pengambilan user ID dan password secara langsung juga dimaksudkan untuk memperbaharui beberapa data PPIU. Sipatuh dikembangkan dalam rangka memperkuat pengawasan penyelenggaraan umrah di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan.

Sistem ini memuat sejumlah informasi, di antaranya pendaftaran jamaah umrah, paket perjalanan yang ditawarkan PPIU, harga paket, pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan; dan pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah di Arab Saudi.

Selain itu, Sipatuh juga memuat alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia; validasi identitas jemaah yang terintegrasi dengan Dukcapil, dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi.

Melalui Sipatuh, jamaah akan memeroleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umrah (sejenis nomor porsi dalam pendaftaran ibadah haji).

Dengan nomor registrasi ini, jamaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh PPIU, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan visa. **SIN/MT**

12

LAPORAN DAERAH

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

Rapat Paripurna Tingkat 1 Dprd Soppeng

Bupati Soppeng Laporkan Peningkatan Ekonomi Capai 3,5%

B

upati Soppeng memberikan sambutan pada rapat paripurna pembicaraan tingkat I Dprd Kabupaten Soppeng tentang penyampaian LKPJ tahun 2017 dan penjelasan Bupati atas Ramperda pemanfaatan jalan dan ramperda RDTR di Ruang rapat Paripurna kantor DPRD kab.

Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng.Selasa(10/04) Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan kinerja bidang ekonomi meningkat signifikan dimana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,24 % meningkat pesat dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 5,1 % (peningkatan 3,5 %) dan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan angka sementara 8,60 atau meningkat 0,4 % dari tahun

2016.

Bupati menambahkan bahwa pertumbuhan yang positif ini tidak lepas dari kinerja sektor pertanian yang telah memberikan kontribusi pada produk domestik regional bruto (PDRB) kab.Soppeng seperti produksi padi tahun 2017 sebesar 309.816 ton meningkat 10.29%, jagung tahun 2017 sebesar 84.759 ton meningkat 193.86%.

"Peningkatan sektor pertanian tidak lepas dari intervensi kebijakan dalam hal ketersediaan dan distribusi pupuk, ketersediaan bibit unggul, cetak sawah baru, pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan sentra sapi berbasis teknologi, dan kerja sama dengan pihak swasta seperti UNHAS" ungkap Kaswadi.

TRI WULAN JAYA

Bupati Takalar Terima Mobil Perpustakaan Keliling dari Wapres JK

S

atu lagi bantuan pemerintah pusat yang diterima oleh Bupati Takalar, Syamsari Kitta yakni, mobil perpsutakaan keliling. Bantuan yang secara simbolis itu diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Jusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakkan di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (26/3) lalu.

"Pemkab Takalar memang bertekad untuk mendekatkan buku ke masyarakat. Kita bersyukur bahwa Takalar adalah salah satu kabupaten yang diharap bisa memajukan perpustakaan dan menumbuhkan minat baca masyarakat," ungkap Syamsari seperti rilis yang diterima awak media ini.

Syamsari Kitta hadir dalam acara Rakornas tersebut bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Takalar H. Yahe. Pada acara

tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani dan Menteri Desa Pembangunan Dae-

rah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.

Kepada peserta rakor nasional dan kepala daerah, JK berulangkali menekankan pentingnya buku sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia. "Dengan membaca buku kita dapat mengetahui seluk beluk suatu persoalan bangsa dan negara.

Melalui buku pula bisa ditemukan berbagai inspirasi dan cara-cara menyelesaikan konflik yang terjadi di negara ini," ujar JK yang mendapat julukan tokoh juru damai.

JK juga menghimbau selain mobil keliling dan digital perlu juga dikembangkan perpustakaan ke tempat masyarakat biasa berkumpul seperti masjid dan tempat publik lain.

Pasar Malam di Soppeng Saraf Perjudian

A

ktivitas pasar malam di Kayangan di Banjiri Orang Dewasa,Hiburan berupa wahana permainan anak serta Adu Ketangkasan.

Selasa(27/03/2018).

Dari Pantauan Klikterkini.Com, malam, selain ada wahana permainan anakanak, pengelola pasar malam menyediakan stand AdU Ketangkasan,yang mirip dengan Pertaruhan.

Adu Ketangkasan menjadi permainan primadona Warga,karena semakin Malam warga semakin berdatangan.

Adu ketangkasan yang di Maksud,diantaranya ,Untuk permainan yang satu ini, warga menggunakan kartu khusus yang dijual melalui loket yang dibuka pengelola pasar malam,Hadiahnya beragam,barang-barang electronic.

Di arena tersebut, setidaknya ada beberapa orang selaku pengawas Meja yang melayani para petaruh yang menempatkan kupon pada kotak angka maupun warna yang tertera di meja. Setelah semua ditaruh, maka ada selaku orang yang khusus memutar lingkaran, Apabila berhenti pada angka maupun warna yang dipasang, maka pemain mendapatkan hadiahnya.

Diketahui juga pasar Malam tersebut sudah beroperasi beberapa hari TRI WULAN JAYA

**TRI/SM**

Diskominfo Soppeng bersama Ayooklik.com melakukan Sosialisasi

D

inas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng bekerjasama dengan Ayooklik. com PT.AirMas Pantero mengadakan Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa Melalui E-Catalogue, di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng. Rabu (11/4/2018) Ilham Staf Ahli Keuangan Ekonomi dan pembangunan,yang mewakili Bupati Soppeng Dalam Sambutannya mengatakan "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif dan transparan merupakan salah satu bagian yang penting, dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara, salah satu wujudnya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara Elektronik yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan transaksi elektronik.

Kata Ilham, melalui sistem yang

disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Pepres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 tentang E- Purchasing. Sedangkan Pepres yang terbaru No.16 Tahun 2018 akan mulai berlaku pada bulan Juli Tahun 2018."ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,A. Fithratuddin mengatakan"tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait E-Katalog dan E-Purchasing, yang menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, yang transpa-

ran dan efisien, serta mempercepat penyediaan fasilitas kinerja kantor dan pelayanan masyarakat.

Fitrahuddin menyebutkan, keunggulan Dalam menggunakan E-Katalog, semua pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat, dan mudah apalagi informasi spesifikasi, harga dan merk telah dapat diakses oleh semua pihak, sehingga pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannnya.

Fitrahuddin menambahkan,Pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog akan lebih transparan, sebab barang yang akan dibeli sudah dicantumkan harga sehingga tidak akan ada manipulasi dalam pembelian.

Pengelola pengadaan hanya perlu login dan melakukan transaksi melalui halaman E-Katalog.

Adapun tujuan acara tersebut untuk meningkatkan efekti-

vitas proses pengadaan barang/ jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibia-

yai oleh APBD. peserta sosialisasi terdiri dari unit layanan pengadaan kab.soppeng TRI WULAN JAYA

LIPUTAN SULBAR

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

13

MTQ Tahun Depan Ditarget Lebih Meriah

P

elaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke VII tingkat kabupaten, selama sepekan telah usai dan terlaksana dengan

maksimal.

Juara umum satu disandang oleh Kec. Sarudu dengan perolehan 30 emas, 9 perak dan satu perunggu. Juara umum dua diambil oleh Kec. Dapurang, dengan perolehan emas 20, 15 perak dan satu perunggu. Sementara untuk juara umum tiga, digelar oleh Kec. Pasangkayu, dengan perolehan emas sebanyak 15, perak 15 dan perunggu 4.

Wakil Bupati Pasangkayu, Muh. Saal, menginginkan agar pelaksanaan MTQ ke VIII tahun depan bisa lebih meriah lagi, dengan di plotkan anggaran yang lebih besar, ketimbang pelaksanaan tahun ini.

"Tahun ini anggran untuk MTQ melorot kebawah berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 1 milyar. Jadi tahun depan kita akan perjuangkan anggarannya kembali ke Rp. 1 milyar, supaya pelaksanaannya lebih meriah lagi" tutur Muh. Saal, saat memberikan sambutan acara penutupan MTQ ke VII di Kec. Sarjo, Senin, 2 April.

Menurutnya, acara pesta rakyat seperti ini adalah satu-satunya wadah masyarakat untuk saling

bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, ia berharap besar dukungan dari DPRD untuk mengembalikan anggaran Rp. 1 milyar tersebut.

"Begitu ramai saya lihat penutupan MTQ malam ini yang merupakan pesta rakyat yang harus dipertahan-

kan, jadi saya berharap dukungan dari DPRD, bagaimana anggaran kita ini kembali lagi seperti dulu yakni Rp.1 milyar" Ditempat yang sama, ketua DPRD Kab. Pasangkayu, Lukman Said, menginginkan untuk pelaksanaan Tilawatil Quran tingkat

Propinsi, perwakilan dari kabupaten paling utara di Sulbar ini, bisa mendominasi.

"Kalau kita berjibaku untuk membina anak-anak kita membaca Al-Quran, kita asah dia dengan baik. Insyaallah kita akan menjadi kabupaten yang mendominasi MTQ

yang diselenggarakan di tingkat Propinsi" ujar Lukman.

Ketua Umum ADKASI tersebut juga bersedia mengawal anggaran pelaksanaan MTQ tahun depan, agar kegiatannya lebih meriah lagi ketimbang tahun ini.

(ASPAR/MT)

Bupati Tekankan Tiga Makna "Pasangkayu Bangkit"

P

ada acara pembukaan pameran pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke-15, dalam sambutannya Bupati menekankan tiga makna penting untuk selalu menjadi renungan sebagai pondasi menuju "Pasangkayu Bangkit".

Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, mengatakan bahwa diusia yang ke-15, penyelenggara mengambil tema "Pasangkayu Bangkit", yang memiliki tiga makna yakni pertama rasa syukur.

"Rasa syukur yang dimaksud ialah karena hari ini kita semua telah terlepas dari ketertinggalan, kemiskinan serta dari semua proses-proses yang membuat kita tidak sebahagia seperti sekarang ini", ungkap Agus ADJ. Menurutnya, apa yang telah diperjuangkan dari awal telah terwujud dan kembali kepada jati diri kita sesuai esensi perjuangan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP) yakni memperjuangkan berdirinya sebuah Kabupaten,

dengan tujuan merubah nasib masyarakat ke arah yang lebih baik.

"Walaupun perubahan yang dirasakan oleh masyarakat masih sedikit dan belum memberikan manfaat yang signifikan. Namun saat ini, kita sudah bisa bersyukur dibanding semasa kita masih menjadi sebuah desa, yakni ketika kita masih bergabung dengan Kabupaten Mamuju, tetapi hari ini kita boleh berbangga karena bisa bersanding dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat ini", tutur Bupati.

Makna yang kedua, lanjut Bupati, adalah berbuat dengan maksud merajut semua persoalan yang selama ini dihadapi, dengan memperbaiki sistem di pemerintahan, lingkungan keluarga serta masyarakat.

"Tidak ada alasan bagi kita untuk saling menyalahkan, menjatuhkan dan tidak alasan bagi kita semua, untuk tidak berbuat, dengan merubah sistem yang selama ini belum baik atau belum terpenuhi. Olehnya itu, mari kita berbuat untuk pasangkayu demi generasi di masa depan, menuju kabupaten pasangkayu yang

sejahtera, mandiri dan bermartabat", ajak Bupati.

Makna yang ke tiga adalah berbagi, dalam artian, bahwa semua problem sosial yang dihadapi, baik dikalangan masyarakat maupun pemerintahan, agar direnungkan secara bersama demi terwujudnya cita-cita yang diharapkan.

"Semua persoalan yang kita hadapi, agar sama-sama direnungkan dan perbaiki. Apakah itu persoalan kebangsaan, ekonomi, pendidikan atau persoalan kesukuan. Mari kita membagi rasa, pandangan, pemikiran, termasuk berbagi budaya-budaya kita, semuanya itu demi kebaikan kita bersama", tutur Agus ADJ. Ditambahkannya, Kabupaten Pasangkayu ibarat "Indonesia Mini" karena memiliki berbagai macam suku dan bahasa, maka berbagi itu adalah sebuah keharusan, sehingga tidak ada yang lebih diatas dan tidak ada yang lebih diunggulkan. Itu semua demi mewujudkan Pasangkayu yang lebih cerah dimasa yang akan datang. (ASPAR/MT)

Aiptu Nurman, Korban Banjir Bandang Mamuju Wakapolri Janji Perhatikan Pendidikan Anak Almarhum

B

ertugas sebagai aparat negara dan dan pengayom masyarakat, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin Kambo memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat kepada Satlantas Polres Mamuju Aipda Nurman. Pasalnya, almarhum Aipda Nurman, wafat saat mengevakuasi korban banjir bandang di Sulbar, beberapa hari lalu.

Aipda Nurman naik pangkat menjadi Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Anumerta. "Pangkatnya akan kita naikkan dari Aipda menjadi Aiptu sekarang sedang diproses," kata Syafruddin Kambo kepada wartawan di Mamuju.

Selain memberikan penghargaan kenaikan pangkat, Jenderal Polisi Bintang Tiga itu juga berjanji akan memperhatikan sekolah anak-anak yang ditinggalkan Alm Aipda Nurman. "Mabes Polri telah memberikan santunan dan ibu Menko Puang Maharani. Selanjutnya Polri akan memperhatikan kelanjutan sekolah anak-anak Aipda Nurman, agar bisa diterima menjadi anggota Polri," ujar pria kelahiran Majene, Sulbar itu.

Wakapolri menemui istri dan anak Aipda Nurman di Aula Mapolres Mamuju. Di sana, Syafruddin Kambo memberikan motivasi serta semangat kepada istri dan anak-anak almarhum semoga diberi kekuatan lahir batin oleh Allah SWT setelah kehilangan kepala keluarga dalam menjalankan tugas evakuasi korban banjir bandang Mamuju. **TRI/MT**

14

IKLAN

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

HARI JADI BONE ( HJB )

Yang Ke-

688

Dengan Hari Jadi Bone yang ke 688 kita perteguh kebersamaan Siatting Lima, Sitonra Ola, Tessibelleang dalam bingkai spirit, Sumange Teallara.

Pada Hari Selasa 3 April 2018

Ir.H.A.Bakti Haruni, C.E.S Pjs.Bupati Kab. Bone

Drs.A Akbar Yahya MM Ketua DPRD Kab. Bone

Muh Ridwan Sekretaris DPRD Kab. Bone

A. Fajarudding Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone

Sunardi Nurdin, M. Si Kepala Dinas Pertanian Kab. Bone

Ir. H. Andi Arsal Achmad Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone

Muh. Tang, S. SH., MH Kanit Samsat Recidence Kab. Bone

Ummi Kalsum, SH Kepdes Cakke Kab. Bone

H.A.Surya Darma, SE, M.Si Sekda Kab. Bone

LIPUTAN SULSEL

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

15

HARI JADI BONE (Ke-688) YANG DIHADIRI LANGSUNG GUBERNUR Sul-Sel Syahrul Yasin Limpo

H

ari Jadi Bone yang ke 688 yang dihadiri langsung Gubernur Sul-Sel Syahrul yasin limpo (SYL), Kapolres Bone, Dandim 1407, para pimpinan OPD, serta Camat se Kabupaten Bone dan sejumlah tamu dari 40 kerajaan se Nusantara. Proses pembersihan benda pusaka "Mattompang Arrajang" berlangsung di rumah jabatan (Rujab) Bupati Bone, Selasa 3 April 2018.

Pjs Bupati Bone, Andi Bakti Haruni dalam sambutanya menjelaskan, Prosesi adat mattompang

merupakan bagian Hari Jadi Bone ke 688 yang dilakukan sekali setahun dan dijadikan peringatan penting sebagai wujud kecintaan terhadap kebudayaan Bone.

"Selama berdirinya Bone tak sedikit keberhasilan yang telah dicapai.

Dibidang kesehatan, jumlah puskesmas terakreditasi semakin bertambah, sementara dibidang Pendidikan, telah dilaksanakan beberapa progam yang berhasil menekan jumlah anak putus sekolah, belum lagi dibidang lainnya, termasuk Peternakan" Kata Bakti Haruni.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sul-Sel menyebut orang Bone pintar, cerdas dan mampu bertahan menaklukkan tantangan serta bertanggung jawab.

"Orang Bone adalah pelaut ulung yang tangguh "Reso Temmangngingi" daya imajinasinya tinggi dan bisa mengalahkan tantangan yang semakin kompleks.

Kehebatan orang bugis adalah kebersamaanya" Ujarnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersamanya membangun Sul-Sel

selama 10 tahun kepemimpinanya.

Menurutnya, apa yang didapatkan sekarang adalah hasil kerja keras bersama.

D a l a m rangkaian ini juga dilakukan penandatangan proyek pembangunan tahun 2017 dan penyerahan sejumlah bantuan dari Gubernur.dan

bone satu satunya pemerintah yang di segani di setiap kab yang lain (imbaunya)

RANGKAIAN ISTIMEWA HARI JADI BONE(HJB) KE-688

H

adir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Bone, H. Andi Akbar Yahya beserta wakil ketua DPRD bersama anggota dewan lainnya , Pjs. Bupati Bone, H. Andi Bakti Haruni, H. Andi Fahsar M Padjalangi, H. Ambo Dalle serta para Forkopimda, Camat, Desa dan tamu undangan lainnya.

Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Kabupaten Bone, Drs.Andi Akbar Yahya, dalam sambutannya, melalui tema hari jadi Bone, kita perteguh kebersamaan, siatting lima, sitonra ola, tessibelleang dalam bingkai spirit sumange tea lara.

“Keinginan tersebut dapat terwujud ketika elemen masyarakat bersama pemerintah bersatu padu untuk mewujudkannya tanpa adanya saling menghianati,”

singkat Akbar Yahya.

Di tempat yang sama Pjs. Bupati Bone Andi Bakti Haruni, memberikan sambutan, rangkaian hari jadi Bone dilaksanakan secara sederhana namun bukan berarti mengurangi makna hari jadi Bone itu sendiri.

“Peringatan ini merupakan momen untuk berusaha mengenang kembali kebesaran Bone, tentunya harus ditunjang dengan pondasi yang kokoh, melalui kebersamaan partisipasi dari segala pihak,”kata satu satunya bupati bone peraih penghargaan sebanyak 22 kali sepanjjang lima tahun ke depanAndi Bakti.

Dijelaskan, “refleksi pembangunan yg telah dilaksanakan agar tetap senantiasa dijaga serta ditingkatkan, adapun pro-

gram kedepan yang akan menjadi skala prioritas diantaranya Menurunkan tingkat kemiskinan, penertiban retribusi, penataan aparatur negara”.

“Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah penataan desa melalui pengembangan pendamping desa, serta peningkatan infrastruktur jalan” tambahnya.

“Buatlah inovasi kerja serta kinerja aparatur semakin meningkat dari tahun ke tahun Marilah saling merangkul melaksanakan pembangunan disegala bidang, harapan kami semoga Kabupaten Bone lebih maju”/6/4/2018.

(NURHANA) BONE

16

ADVERTORIAL

EDISI NO. 135 / TAHUN X / 2018

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

WAKIL BUPATI PASANGKAYU, H. MUH. SAAL HADIRI PENUTUPAN MTQ DI KECAMATAN SARJO