Koran Semut Merah Edisi April 2018

1

SEMUT MERAH

Edisi

EDISI NO. 44 TAHUN 2018

44

Tahun 2018

M SARIF KR PATTA :

Abu Tours Kesulitan Kembalikan Dana Jemaah Rp 1,8 T

P

ihak Polda Sulawesi Selatan sudah menyita hampir seluruh aset yang dimiliki Abu Tours. Namun, keseluruhan aset tersebut tidak akan bisa menutupi kerugian yang dialami ribuan jemaah yang gagal berangkat umrah ke Makkah.

Jika ditotal, kerugian jemaah mencapai Rp 1,8 triliun, bukan perkara mudah bagi untuk segera mengembalikan uang calon jamaah umrah tersebut yang mencapai kurang lebih 10 ribu orang tersebut di berbagai daerah di Sulsel.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani. Bahkan, dia menyebutkan, sudah 299 orang yang melapor ke posko pengaduan Abu Tours.

Mereka mewakili 9.190 jemaah. Banyaknya pelapor yang datang, bahkan membuat penyidik nyaris kewalahan. “Anggota sampai kewalahan, namun tetap terlayani serta berjalan dengan aman dan lancar,” kata Dicky, baru saja ini.

Dicky mengatakan, pihaknya tetap memikirkan nasib uang para jemaah.

Hanya, ia pesimistis jika jumlah uang jemaah dapat dikembalikan oleh biro perjalanan umrah milik Hamzah Mamba itu.

“Tersangkanya masih satu orang, nasib uang jemaah semoga bisa dikembalikan.

Tapi tidak mungkinlah seratus persen,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Dicky, proses hukum untuk mengembalikan uang jemaah masih terus berlanjut. Hal itu dilakukan untuk membandingkan jumlah keseluruhan aset yang disita penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel untuk mengembalikan uang para jemaah. Proses hukum untuk mengembalikan uang jemaah tetap lanjut. Hanya saja, tidak serta merta berjalan sesuai harapan jamaah melainkan butuh proses dan kesabaran.

Baca Hal. 6

"SUDAH SAATNYA MASYARAKAT MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN" Tepuk tangan menggelegar di Gedung Sipatangarri

J

eneponto, begitu kandidat Cabup Muhammad Sarif didampingi Andi Tahal Fasni (Paslon Nomor 2) tampil berbicara, seakan gedung pertemuan itu bergetar. Debat kandidat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, yang dilaksanakan di Gedung Sipatangarri. Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Empoang Kota Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Senin lalu.

PADA sesi pertama ke empat kandidat ini dalam Debat Publik itu masingmasing memaparkan Visi dan Misinya yang dihadiri semua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, Paslon Nomor 1 Mulyadi – Kasmin (Mukmin-Bisa), Paslon Nomor 2 Muhammad Sarif – Andi Tahal Fasni (Syafaat) Paslon Nomor 3 Iksan Iskandar – Paris Yasir (Siap) dan Paslon Nomor 4 Baharuddin Bj-Isnaad Ibrahim (Barani-Urranta).

Baca Hal. 6

Suasana debat kandidat Pilbup Jeneponto di Gedung Sipatangarri, Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu Jeneponto Sulawesi Selatan,

5 Artis Muda Indonesia, Seksi dan Berani Pose Tanpa Bra

S

eni fotografi kini begitu luas dan tidak bisa dibatasi hanya karena kesan pornografi semata.

Dengan alasan seni, semua ingin mengeksplore dan merasa bebas berekpresi.

Hal itu juga ternyata merambah ke dunia entertainment tanah air.

Semakin hari artis Indonesia makin berani mengabadikan momen terbaik mereka dalam sebuah foto.

Bahkan tak tanggung foto-foto seksi pun berani mereka rekam dan diunggah di akun sosial media mereka.

Seksi memang tidak hanya bicara soal lekuk tubuh dan ukuran.

Wanita cerdas bisa disebut seksi, wanita anggun bisa disebut seksi, meskipun banyak pria sepakat jika wanita seksi adalah wanita yang memilik tubuh yang proporsional.

Nah, berikut ini 5 artis tanah air yang dilansir dari Sripo, yang berani berpose seksi dan tampil di depan kamera tanpa bra.

Baca Hal. 6

Kepala BKN RI Resmikan UPT BKN Sulbar di Mamuju

K

epala Badan Kepagawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) Bima Haria Wibisana dan staf ahli Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bidang Masyarakat dan SDM, Darno Majid meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Mamuju, Sulawesi Barat, baru saja ini.

Peresmian Kantor UPT BKN yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, ditandai dengan penan-

Baca Hal. 6

Warga Tolak Pembangunan Diskominfo Soppeng Bersama PLTU Sulsel II, DPRD Jeneponto Bereaksi Ayooklik.com Melakukan Sosialisasi KOMISI II DPRD Jeneponto berjanji akan menindaklanjuti aksi penolakan warga terkait rencana penolakan pembangunan Pembangkir Listrik tenaga Uap (PLTU) Sulsel 2 di Kecamatan Tarowang.

HAL itu diungkapkan anggota komisi II DPRD Jeneponto Andi Baso Sugiarto saat ditemui di Kantor Bupati Jeneponto, baru saja ini.

“Rencananya kita akan temui pihak PLN terkait aksi penolakan warga terhadap wacana pembangungan PLTU Tarowang, dan saya rasa itu sangat relevan karena perlu adanya sosialisasi yang lebih jauh dan mendalam. Hanya dengan cara itu, kita bisa menemukan solusi," kata Andi Baso Sugiarto.

Menurutnya, sebelum pembangunan dilakukan perlu adanya kajian dampak yang akan ditimbulkan

Baca Hal. 6

D

INAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng bekerjasama dengan Ayooklik.com PT.AirMas Pantero mengadakan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Catalogue, di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng. Rabu (11/4/2018) Ilham Staf Ahli Keuangan Ekonomi dan pembangunan,yang mewakili Bupati Soppeng Dalam Sambutannya mengatakan "Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang efisien, efektif dan transparan merupakan salah satu bagian yang penting, dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara, salah satu wujudnya adalah dengan pelak-

Baca Hal. 6

2

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Peredaran Narkoba Rambah Pedesaan, Kasatres Narkoba Takalar Prihatin Peredaran narkoba di Kabupaten Takalar benar-benar sudah memprihatinkan.

Betapa tidak, kondisinya dapat merambah ke desa-desa yang menjadi sasaran anak sekolah dan kawula pemuda.

H Dinas Kesehatan Soppeng Memperkenalkan PSC 119 di Kecamatan Ganra Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Ganra, menggelar peduli kesehatan masyarakat yang bertepatan dengan Hari Kesehatan Internasional yang di Laksanakan di Kantor Kecamatan Ganra,Kab Soppeng,Sulsel.

C

amat Ganra Muhammad Idrus atau biasa di Sapa Fung Luke mengatakan, "Sangat Berterimakasih Kepada Disnakes Soppeng telah melaksanakan kegiatan Peduli Kesehatan bagi Masyarakat.

"Sekaligus melalui Inovasi gerakan bina Dusun terpadu oleh masyarakat dan untuk masyarakat"Ungkap A. Luke Di Tempat yang Sama,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Sallang dalam Sambutannya mengatakan,

Kajari Mamuju Tambah Masa Penahanan Empat Pimpinan DPRD Sulbar

tanggungjawab JPU. Bukan lagi wewenang penyidik.

Perpanjangan masa penahanan menurut Cahyadi, dikarenakan masa penahanan terdakwa ditahap penyidikan telah habis. Selain itu, karena tim JPU masih sementara menyusun dakwaan perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mamuju. “Sebelum kita limpahkan ke pengadilan, tim JPU masih akan melakukan ekspos lagi,” pungkasnya.

Terkait rencana pelimpahan kasus tersebut ke pengadilan, Ia mengaku belum bisa memastikannya. Cahyadi berdalih nanti setelah ekspos, baru bisa dipastikan jadwal pelimpahannya. **RS/SM**

kini hadir ambulance canggih Public Safety Center PSC 119 Setiap Kecamatan, sebagai Bukti pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. " Ambulance ini nantinya akan menjemput masyarakat yang membutuhkan, selama 24 jam untuk melayani dan Gratis," tegas Sallang

rudal a t a u s e n j a t a . Cukup edarkan barang terlarang seperti narkoba agar anak-anak bangsa menjadi pecandu, “ katanya.

Kalau generasi muda sudah jadi pecandu, Agus mengatakan, akan gampang untuk kekuasaan asing tertentu merampok negeri ini.

Salah satu, upaya strategis mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar dan ‘syurga’ bisnis haram alias narkoba.

•

Dalam acara tersebut, juga diadakan sosialisasi jaminan kesehatan Nasional, senam bersama, skrening riwayat kesehatan / deteksi dini faktoe resiko penyakit tidak menular serta pemeriksaan deteksi dini kanker serviks TRI WULAN JAYA/YONK

Buronan Korupsi Rp 1,35 M Ditangkap di Makassar KEJAKSAAN menangkap Philips Tangdilintin, buronan terpidana korupsi Rp 1,35 miliar. Dia ditangkap di perumahan elite di Kelurahan Tanjung Merdeka, Makassar.

"Pada 22 Maret 2018 tepatnya Pukul 22.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap DPO Philips Tandilinting di Perumahan terpidana Costa Blanka, Tanjung Merdeka," ucap Jamintel Kejagung, Jan Marinka.

Jan menerangkan, Philips dinyatakan bersalah di kasus korupsi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah TA 2012, di Kabupaten Flores Timur. Akibat perbuatannya, negara menderita

T

im Jaksa Penuntut Umum (JPU) menambah masa penahanan terdakwa kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar, sebesar Rp 360 miliar tahun 2016.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yakni ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, wakil ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan wakil ketua DPRD Sulbar Harun.

Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mamuju, Cahyadi Sabri, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menambah masa penahanan. “Kita telah mempernjang masa penahanan tersangka selama 30 hari,” ujar Cahyadi Sabri, Minggu lalu.

Ia mengungkap jika perpanjangan masa penahanan yang diberikan merupakan perpanjangan 30 hari pertama, di tahap penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Sebelumnya mereka ditahan pada tahap penyidikan dalam kapasitas sebagai tersangka.

“Saat ini statusnya sudah bukan lagi tersangka, melainkan statusnya sudah terdakwa,” ujar Cahyadi sembari menambahkan, keempat terdakwa tersebut, telah menjadi wewenang dan

"kegiatan ini adalah Bukti kepedulian Pemerintah Kabupaten Soppeng yang besar untuk meningkatkan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami juga menyampaikan kepada masyarakat, bahwa Demi meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng

al ini diungkapkn Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Takalar AKP Agus Triputranta prihatin dengan peredaran narkotika yang telah merabah pedesaan.

"Ada sejumlah pengguna sabu-sabu yang berprofesi sebagai petani, pekebun dan nelayan. Para pengguna tersebut selalu beralasan bahwa mereka lebih tergerak untuk bekerja setelah mengonsumsi barang haram tersebut," kata Agus.

Ironinya, barang haram tersebut juga dikendalikan penghuni rumah tahanan.

Melihat fenomena maraknya peredaran narkoba, Agus mewanti-wanti agar para orangtua menjaga dan melindungi anak-anak mereka dari barang terlarang tersebut.

"Untuk merusak sebuah bangsa di zaman sekarang ini tidak perlu lagi menggunakan

kerugian hingga Rp 1,35 miliar.

Philips dijerat Pasal 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menyalahgunakan anggaran kontrak proyek.

Jan mengatakan Philips divonis 4 tahun penjara atas perbuatannya.

Philipsjuga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 659,22 juta subsider pidana penjara selama satu tahun. "Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang menghukum Philips empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

Philips juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 659,22 juta subsider pidana penjara selama satu tahun. Dia juga sempat melakukan banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung namun kandas," ungkap Jan Marinka. **DTC/SM**

3

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Kasus Dugaan Korupsi di BPKAD Makassar Bidik Sejumlah Nama Pejabat

M

eski mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar, Erwin Syarifuddin Haiya sedang “bernyanyi” saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulsel oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel. Namun, sejumlah nama pejabat disebut ikut keciptaran dana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Uang Makan Minum (Mamin), di lingkup BPKAD Pemkot Makassar.

Tidak hanya itu, mereka juga diduga terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini diungkapkan, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani. Malah dia, jika “nyanyian” tersangka Erwin Syafruddin Haiyya terhadap sejumlah pejabat-pejabat masih harus dibuktikan.

“Itu hak dari tersangka melakukan “nyanyian”, tapi yang pastinya kita punya aturan main sesuai dengan petunjuk

KUHAP. Kita masih harus membuktikan nyanyian itu,” ujar Dicky Sondani beberapa hari lalu.

Ia mengakui jika nama-nama yang disebut oleh tersangka juga sudah dimint a i klarifikasinya dan masih membutuhkan pembuktian sesuai dengan dua alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menentukan seseorang menjadi tersangka minimal memiliki dua alat bukti. “Sesuai Pasal 17 KUHAP, minimal dua alat bukti baru bisa dijadikan tersangka,” katanya.

Selain itu, ia juga mengaku jika pihaknya masih menunggu petunjuk jaksa, apalagi dalam kasus Erwin Haiyya proses-

nya sudah dilakukan pelimpahan tahap satu.

Dalam tempat terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahu d d i n , mengatakan b i l a berkas perk a r a tersebut masih sementara diteliti. Berkasnya masih sementara diteliti oleh jaksa peneliti.

“Jaksa kata Salahuddin, masih memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut. Apakah syarat formil dan materil sudah terpenuhi, atau masih ada yang belum lengkap.

Diketahui dalam kasus ini tersangka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar, Erwin Syafruddin Haiyya.

Diduga telah melakukan order fiktif untuk kepentingan pribadi. Akibat dari perbuatannya negara mengalami kerugian

hingga Rp 300 juta.

Dalam kasus ini juga Erwin Syafruddin Haiyya disangkakan telah melanggar pasal 12 Huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggeledahan dilakukan awal Januari lalu, ditemukan uang sebanyak Rp300 juta dari ruang BPKAD Pemkot Makassar. Uang itu merupakan uang setoran dari proyek pengadaan yang dilakukan tersangka.

Uang pengadaan sebesar 95 persen, diduga dikantongi oleh tersangka sendiri. Sedangkan 5 persennya lagi diberikan kepada pemilik perusahaan pemenang lelang, yang diduga direkayasa oleh tersangka.

Selain uang Rp 300 juta tersebut, penyidik Tipikor Polda Sulsel, kini masih terus menelusuri serta mendalami uang Rp 700 juta yang disita dari ruang BPKAD Pemkot Makassar.

Beberapa waktu lalu sebesar Rp 1 miliar lebih yang sebagian ada uang dengan pecahan mata uang asing. **RS/SM**

Samsat Gandeng Sat Lantas Polres Takalar Operasi Tertib Pajak

U

nit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Kabupaten Takalar bersama Sat Lantas Polres Takalar melakukan penertiban Pajak Kendaraan yang menunggak, di Jalan Sudirman, poros Takalar – Makassar, Kecamatan Pattallassang, Senin lalu.

“Operasi penertiban pajak ini, untuk mencari penunggak pajak kendaraan roda dua dan roda empat, ini akan dilakukan hingga dua hari kedepan untuk mencari penunggak,” ungkap Kepala UPT Samsat wilayah Takalar, Zulkarnain Malik.

Menurutnya, mencari penunggak pajak kendaraan roda dua dan roda empat ini

adalah salah satu cara untuk menggenjot pendapatan pajak kendaraan di Kabupaten Takalar. “Kami berharap bagi penunggak pajak agar dapat segera membayar pajak, jika mereka tidak membayar maka langsung ditilang dan didenda,” ujarnya.

Zulkarnain menambahkan, tidak lagi alasan oleh wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya karena pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Ditinggal Dua DPRD Jeneponto, Kinerja Dewan Pincang

S

ejak awal masa kampanye para Paslon Pilkada Jeneponto 2018 membawa konsekuensi logis bagi pelayanan di Kantor DPRD Jeneponto.

Betapa tidak, selain dua pimpinan dewan yang sibuk kampanye Pilkada Jeneponto 2018, juga kinerja dewan khususnya di tingkat pimpinan sendiri terasa pincang untuk membangun sinergitas dengan pihak eksekutif.

Tak heran, kalau Legislator NasDem Jeneponto Ali Sadikin, menyebut kinerja DPRD Jeneponto kurang maksimal akibat adanyan kekosongan jabatan di dua pucuk pimpinan. "Iya yang jelas kerja-kerja kita di DPRD kurang maksimal karena kekosongan pimpinan," ujar Ali Sadikin.

Terjadi dua kekosongan pimpinan di DPRD Jeneponto pasca ditinggal Ketua DPRD Jeneponto Muh Kasmin Makkamula dan Wakil Ketua

Satu Paris Yasir. Muh Kasmin Makkamula maju sebagai calon wakil bupati Jeneponto mendampingi calon bupati Mulyadi Mustamu dan Paris Yasir yang juga maju sebagai calon wakil bupati Jeneponto mendampingi Iksan Iskandar.

"Harapannya segera dilakukan pergantian, karena yang rugikan partai mereka sendiri," ujarnya sembari menambahkan, Muh Kasmin Makkamula merupakan pengurus Partai Demokrat dan Paris Yasir merupakan Ketua Partai Gerindra.

Saat ini pucuk pimpinan DPRD Jeneponto tersisa satu orang, yaitu wakil ketua dua, Asrul Lachmudin. **TRI/SM**

“Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi pajak dan boleh dikata setiap pasar kami turun melakukan samsat keliling (Samkel). Selain itu, kami targetkan tahun 2018 ini, pembayaran PKB di Samsat Takalar sebesar Rp.21.124.511.00. Kami makin agresif lagi melakukan penertiban tunggakan pajak kendaraan, Insyallah kami capai target itu seperti tahun 2017 lalu,” jelas Zulkarnain. **RS/SM**

Bimtek Tata Kelola Keuangan, BPMD Sulbar Latih Bendahara Desa

H

adirnya UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan babak baru dalam sejarah bangsa ini. Mengingat, dalam UU tersebut terdapat ketentuan yang mengatur dana desa dari APBN sebagai salah satu sumber keuangan desa yang belum ada dalam sistem pemerintahan sebelumnya.

Tidak hanya itu, lahirnya UU tentang Desa ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan baik pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat.

Desa yang sebelumnya memiliki anggaran minim, sekarang mempunyai dana yang cukup besar untuk pembangunan.

“Dengan adanya dana desa berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan khususnya di Sulbar dapat segera diwujudkan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Sulbar didominasi oleh penduduk miskin perdesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pen-

duduk perkotaan yang hanya mencapai 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar H. Ridwan saat membuka bimtek penatausahaan keuangan desa tingkat Sulbar di Hotel Berkah Mamuju, baru saja ini.

Sekedar diketahui, dana desa yang dialokasikan di Sulbar tersebar pada 575 desa yang ada. Jumlah dana tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat, 2015 jumlah dana desa yang dialokasikan ke Sulbar sebesar Rp. 162 miliar dengan realisasi penyaluran sebesar 99,82 persen. Selanjutnya 2016 sebesar Rp.362,8 miliar atau naik 44,6 persen dengan realisasi sebesar 99,82 persen. Tahun 2017 sebesar Rp. 461,09 miliar naik 21,30 persen dengan realisasi sebesar 100 persen serta 2018 mendapat alokasi Rp. 471,8 miliar.

“Besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh desa di indonesia berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelo-

ssemutmerah14@gmail.com

laan dana yang besar tersebut. sehingga harus dikelola dengan baik dan mendapat pengawasan dari berbagai pihak sehingga sasaran yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan pembangunan di perdesaan dapat terlaksana,” ujar Ridwan dihadapan 46 orang bendahara desa yang berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Seiring perjalanannya dan pengelolaan dana desa, menurut Ridwan, dihadapkan dengan sejumlah persoalan krusial

yang harus segera diselesaikan, seperti lemahnya SDM aparatur pemerintah dalam mengelola dana desa. Selain itu, beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah, utamanya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, antara lain, aspek perencanaan pembangunan desa, aspek tata kelola keuangan desa, aspek kesesuaian perencanaan dan realisasi fisik barang dan jasa aspek pelaporan pelaksanaan dana desa, aspek peran pendamping desa, aspek transpransi pengelolaan dana desa dan

aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik “Semua aspek yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa tersebut harus sejalan dengan regulasi/peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tercipta tata kelola desa yang akuntabel, efektif dan terpercaya,” tambahnya.

Keterlibatan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mendukung tata kelola dana desa khususnya pemerintah desa di seluruh wilayah Sulbar agar dapat mengelola dan memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya juga mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya sebagai objek dari kebijakan, akan tetapi juga berfungsi sebagai subjek dalam pengawasan tata kelola dana desa melalui badan permusyawaratan desa.

Dengan fungsi kontrol yang dimiliki masyarakat, diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa di Sulbar,” ucap Ridwan.

Adapun tujuan Bimtek ini,

untuk melatih para bendahara desa melaksanakan penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, melatih para bendahara desa yang baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam penatausahaan keuangan desa yang akurat, tepat, akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menyediakan sistem tata kelola keuangan desa berbasis teknologi informasi dan terjadi proses transfer of knowledge kepada bendahara desa yang baru, sehingga dapat membangun kemandirian pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Luarannya adalah, tersedianya bendahara desa yang mampu melaksanakan penatausahaan keuangan desa yang efektif, transparan dan akuntabel dan tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan desa, yang dapat membantu pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa. **RS/SM**

Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Penasehat : Burhanuddin Amin, Ir. Andi Baso, Abdul Jurlan Pemimpin Umum/Redaksi : Anshar Abdullah Pemimpin Perusahaan : Uni Redaktur Pelaksana : M. Darwis, Redaktur : Ekbang, Tawakkal, SE Dewan Redaksi: Ir Muhammad Nur, Andi Muhammad Nur Fadli, ST, M.AP, Andi Baso Ishak, Sulfiah, Arifin, ST, Samsuddin, Andi Baso Staf Redaksi : H. Andi Sappaile, Andi Ardi S, Muh. Nasir, Barhama Bendahara : Nuraeni, S.Sos. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Alamat Redaksi/Iklan : Jl. Salemba Makassar Sulsel Percetakan : Rajamawellang Jl. Cokonuri No. 15 D (Perumahan Grand Salemba)

WARTAWAN / PERWAKILAN Biro Makassar : Andi Nuralam Fajar, Lukman, Andi Muhammad Junaid Gowa : Risman, Ical Dg. Lewa, Muh. Asriel Takalar : Abd. Rauf Ampa, Muh. Agus, Leo Jeneponto : Mansur DL / Master Bantaeng/Bulukumba : Iwan L Selayar : Herman Sinjai : Ruslan Maros : Adrian Pangkep : Bahar Barru : Syamsul, Musriadi Sidrap : Andi Riswan Parepare : Asdar Pinrang : Andi Musawir Enrekang : Darman Bone : Yusman Soppeng : Triwulan Jaya Wajo : Baso Ridwan, Tator : Adi Palopo : Yoga Luwu Timur : M. Amor Polman : Ahmad S. Yamani, Nasir Mamasa : Joni, SP Majene: Hasriansyah, S.Pd, Sukri, SH Mamuju : Reski Palipuri Mamuju Utara : Hamsa, Tomi Mamuju Tengah : H. Yahya Palu (Sulteng) : Igas Yamani, Husain Morowali : Darman

4

LIPUTAN SULSEL

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Makassar Dinobatkan Sebagai Perencanaan

PEMBANGUNAN

TERBAIK DI SULSEL

D

ibawah kepemimpinan Walikota Makassar (kini non aktif), Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, tiga tahun belakangan ini, Makassar berhasil meraih penghargaan sebagai kota dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Penghargaan itu diraih

dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulsel, di Grand Clarion Hotel, Makassar, baru saja ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A Khadijah Iriani mengatakan, penghargaan tersebut diraih karena

berbagai inovasi yang diterapkan mampu membuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur di Makassar lebih baik. "Banyak inovasi yang kita terapkan. Seperti, smart city, dongkel (dongeng keliling), longset (lorong sehat) dan program lainnya," kata Iriani.

Dia menambahkan penghargaan ini juga tidak terlepas dari peran Danny Pomanto

yang saat ini tengah cuti pilkada. Baginya, berbagai arahan dan kebijakan yang ditorehkan oleh Danny Pomanto membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot

Makassar bersatu padu untuk mendukung Makassar jadi lebih baik.

Bahkan, banyak pemerintah daerah lain yang mengadopsi program dan inovasi Pemkot

Makassar. "Dengan pencapaian ini, semoga kedepannya, kita bisa menjadi juara untuk tingkat nasional," harap A. Khadijah. **SIN/SM**

Syahrul Jabat Ketua Hubungan Antar Daerah di DPP NasDem

D

itetapkan sebagai Ketua Hubungan Antar Daerah di Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo (SYL) diwajibkan untuk melaksanakan tugas penting dan strategis partai. Termasuk memenangkan kandidat dukungan partai di daerah baik Pilgub, maupun Pilkada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Untuk tugas itu, SYL mengakui dirinya siap mengerjakannya amanat yang diberikan oleh DPP NasDem. Hanya saja ia mengecualikan Pilgub Sulsel yang dipimpinnya selama 10 tahun. “Saya siap, kecuali Pilkada Sulawesi Selatan, saya tidak siap karena sebelum saya masuk di NasDem saya punya pilihan,” ujar SYL. Mendapat posisi tersebut, memang sangat jauh jika dibandingkan dengan posisinya di Partai Golkar dulu, yakni sebagai Ketua Bidang Kerawanan Sosial. SYL mengatakan, dirinya hanya menginginkan berada di partai yang membela rakyat.

“Pokoknya saya kerja aja untuk rakyat di situ posisi saya.

Saya tidak tanya dimana posisi saya, tapi pejabat saya hanya butuh partai yang konsisten memperjuangkan rakyat dan

saya ada di situ saya pastikan akan berbuat untuk rakyat,” paparnya.

Terkait posisinya sebagai Ketua Hubungan Antar Daerah, Syahrul mengatakan itu sangat mudah baginya. Pasalnya, melihat posisi SYL di pemerintahan sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sangat memungkinkan dapat mempersatukannya.

“Kalau hubungan daerah kan semua ada di daerah, kalau di nasional ada kalau daerah bagus. Kemenangan NasDem juga terjadi kalau daerah bisa berjalan dengan baik. Dan rakyat pilih NasDem jika NasDem ada gunanya untuk rakyat.

Saya ada di situ,” paparnya.

Selanjutnya kata SYL dirinya akan memaparkan konsep program di hadapan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada 15 April ini. “Di sini saya ada gunanya, apa yang harus dilakukan ini bukan hanya bicara, tidak bisa hanya filosofis. Saya harus lihat apa sih hasilnya dan di situ Syahrul ada. Dan saya punya konsepsi, tanggal 15 April dipaparkan di depan Surya Paloh,” ujarnya.

Sebelumnya, ketua DPD partai NasDem Sulsel, Rusdi Masse (RMS) mengatakan tugas SYL jadi pengurus pusat sangat

Soni Resmi PLT Gubernur Sulsel, Tjahjo Kumolo Minta Sukseskan Pilkada dan Jamin Roda Pemerintahan

M strategis, yakni harus mampu memenangkan pilkada usungan partai di semua daerah. “Tugas Pak Gub memenangkan pilkada di setiap daerah,” ujar RMS. Namun lebih jauh RMS mengaku sangat maklum jika SYL tidak ingin mengurusi pilkada Sulsel, selain menjaga netralitas dirinya, juga mengurus seluruh Indonesia sangat besar baginya. “Kita maklum lah jika pak SYL tidak ingin mengurusi pilkada di sini, tapi sebagai ketua di pengurus NasDem, itu sudah tugasnya,” ujarnya.

Lebih jauh Rusdi Masse mengatakan untuk urusan politik dirinya lebih banyak belajar dari gubernur dua periode itu.

“Saya selalu bilang bahwa guru politik saya adalah pak Syahrul, apa yang saya terapkan

(politik) sekarang adalah belajarnya dari beliau,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, Syahruddin Alrif menambahkan SYL akan menjadi salah satu dari 25 pengurus inti DPP. Khusus jabatan ketua, selain Ketua Umum Surya Paloh, ada 16 jabatan ketua termasuk salah satunya yang ditempati SYL. Sekedar diketahui, di DPP NasDem itu hanya ada 25 pengurus inti. Selain ketua umum dan ketua ketua, ada sekjen dan tiga wakil sekjen serta bBendahara umum dan tiga wakil bendahara umum. um. Syahrul Yasin Limpo sendiri berada di jajaran unsur ketua NasDem. **RS/SM**

enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menitip dua hal penting untuk Penjabat (Pj) Gubenrur Sulsel, Soni Sumarsono, yakni mensukseskan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan memberi jaminan atas berjalannya roda pemerintahan di provinsi Sulsel. Dua hal itu disampaikannya usai melakukan pelantikan Pj Gubernur Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/4).

Tjahjo memerintahkan secara langsung kepada Soni agar sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan semua elemen di Sulsel, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, kabupaten/kota guna mensukseskan pilkada 2018.

“Jangan sampai menunggu terpilihnya Gubernur baru, takutnya ada stagnan,” katanya.

Menurtnya, dengan menjabatnya Soni di Sulsel maka

lebih memudahkan terhadap penyelesaian problem administrasi yang terjadi di seluruh provinsi Sulsel, baik lingkup provinsi, kota/kabupaten. Hal itu, mengingat bahwa Soni adalah juga menjabat sebagai dirjen Otonomi Daerah (Otoda).

“Fungsi pak Soni sebagai Dirjen Otoda bisa menggerakkan serta mengorganisir dari Sekda sampai SKPD sampai ke tingkat kepala desa,” paparnya.

Selain berpesan terhadap dua misi di atas, Tjahjo juga meminta agar Soni dapat melanjutkan sejumlah program yang dilakukan oleh pasangan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang.

“Karena tugas beliau (Soni, red) hanya sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil pilkada. Saya yakin pak Soni mampu dan didukung oleh semua pihak,” jelasnya. (*)

Aduh! Ketua Baleg DPRD Jeneponto Dijebloskan ke Lapas

P

otret buram dunia legislative di Bumi Turatea kembali tercoreng setelah Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Selasa lalu oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Eksekusi penahanan Mantan Ketua Komisi III DPRD Jeneponto sesuai dengan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang diterima Kejaksaan.

"Benar hari ini tim Kejaksaan Jeneponto akan melaksanakan eksekusi terhadap Andi Mappatunru,"kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Sulselbar,

Salahuddin.

Andi Mappatunru dalam perkara kasus penyimpangan dana aspirasi DPRD Jenepon-

to tahun 2013 dit ingkat kasasi dinyatakan terbukti melanggar pasal yang 12 huruf i undangundang Tipikor. Hakim MA

menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 6

bulan kurungan.

Pada saat penahanan terpidana, Andi Mappatunru kata Salahuddin bersikap kooperatif. Terpidana langsung menyerahkan diri kepada petugas Kejaksaan.

"Sekitar pukul 10.00 Wita tim Kejaksaan Jeneponto langsung membawa tersangka ke Makassar untuk ditahan di Lapas," kata Salahuddin.

Mappatunru terjerat dalam kasus ini saat ia menjabat sebagai, anggota komisi III di DPRD Jeneponto priode 2009-2014.

Ia diduga menerima aliran dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, yang dialihkan untuk proyek pemasangan paving blok di lokasi perumahan milik Andi Mappatunru.

Dimana dalam proyek tersebut tidak tercantum dalam anggaran dana aspirasi tahun 2013 Rp 23 dengan dana sebesar miliar. Proyek pemasangan paving blok tersebut justru dialihkan ke KPR milik developer Andi Mappatunru.

Selain itu juga, ada empat item paket pekerjaan yang tidak masuk dalam program aspirasi yang dikelola Andi Mappatunru yang dinilai penyidik tidak sesuai peruntukannya. Ditingkat Pengadilan Negeri Makassar, Andi Mappantunru sempat divonis bebas oleh Majelis Hakim karena dianggap tak terbukti bersalah. Atas vonis bebas yang dijatuhkan JPU pun mengambil upaya hukum kasasi. **TRI/SM**

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

ADVERTORIAL

5

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

MALAM PEMBUKAAN PAMERAN PEMBANGUNAN MENYAMBUT HUT KAB.PASANGKAYU YG KE-15 SULBAR. DIBUKA LANGSUNG BUPATI PASANGKAYU AGUS AMBO DJIWA

6

SAMBUNGAN

ABU TOURS ......

KEPALA BKN ....

Dari Hal. 1

Dari Hal. 1

Dicky menambahkan, jumlah aset yang disita bukan hal yang mungkin untuk mengganti semua uang jemaah.

Bahkan, hingga jumlah aset keseluruhan digabungkan untuk membayarnya. “Jumlah aset keseluruhannya itu tidak cukup untuk mengembalikan uang jemaah, tidak mungkin,” tambahnya.

Terkait aset bergerak maupun tidak bergerak yang diduga ada di Singapura dan luar negeri lainnya, pihaknya belum dapat memastikan.

“Aset di luar negeri kita belum tahu apa betul atau tidaknya. Belum tentu juga aset yang di luar negeri itu ada atau tidak,” terang Dicky.

Untuk mentersangkakan biro atau agen Abu Tours lainnya, ia juga belum dapat memastikan. Apalagi, kapasitas agen hanya sekadar penyalur. Ada beberapa agen, tapi sampai saat ini belum ada bukti kalau mereka ikut terlibat.

Terpisah, Sekertaris Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel, Yudi Rahardjo, mengatakan, penetapan tersangka Hamzah Mamba tidak menggugurkan kewajiban Abu Tours terhadap jemaahnya. Pasalnya, jemaah atau konsumen melakukan akad atau perjanjian secara institusional dengan Abu Tours. “Tidak menggugurkan kewajibannya untuk perjanjian yang dilakukan dengan konsumen,” ujar Yudi.

Sesuai dengan amanah undangundang perlindungan konsumen, terang Yudi, konsumen mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang adil, baik harga maupun jaminannya, hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. “Itukan sudah diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Yudi berharap, pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kepastian hukum konsumen. Intinya, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kepastian hukum konsumen.

Selain menyelesaikan di ranah perdata dan pidana.

Sementara, tiga jemaah Abu Tours melayangkan gugatan perdata PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepada PT Amanah Bersama Umat atau biro perjalanan umrah Abu Tours Travel di Pengadilan Niaga kota Makassar. Tiga jemaah yang menjadi pemohon dalam perkara tersebut ialah Harmawati, Nurhayati Arifin, dan Syalbiah.

Dari website Pengadilan Negeri Makassar, laporan pemohon tersebut telah masuk pada tanggal 16 Maret 2018 dengan nomor 4/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN Mks. Selain PT Amanah Bersama Umat, CEO Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan istri Hamzah Mamba, Nursyariah Mansyur, juga dijadikan sebagai termohon.

“Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 hari dengan segala akibat hukumnya,” demikian isi website PN Makassar.

Humas Pengadilan Negeri Makassar, Bambang Nurcahyono, mengatakan, sidang pertama telah digelar pada 26 Maret 2018 lalu. Dimana agenda sidang tersebut mendengarkan jawaban termohon terkait gugatan perkara niaga yang diajukan ketiga jemaah yang telah melapor tersebut.

“Tetapi belum bisa ia (Abu Tours cs) memberikan jawabannya. Jadi dia minta undur 29 Maret lalu. Tapi pada saat itu, kuasa hukumnya juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas,” kata Bambang.

Karena ketidakhadiran perwakilan Abu Tours tersebut, Majelis Hakim langsung mengagendakan sidang putusan PKPU sementara yang berlaku selama 45 hari, pada 5 April 2018. . Hasil putusan tersebut nantinya menyepakati apakah Abu Tours bersedia mengembalikan biaya yang telah diberikan jemaah atau dipailitkan.

“Dalam 45 hari itu Abu Tours diberikan apakah bisa berdamai dengan pemohon atau kalau tidak, maka akan jadi PKPU tetap dengan Abu Tours akan dipailitkan,” pungkasnya. Kini, bos Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba masih mendekam di dalam sel tahanan Polda. Polisi juga rutin menyita aset-aset dari Abu Tours.

Paling tidak, ada Rp 1,8 triliun dana jemaah yang diduga digelapkan oleh pihak Abu Tours. **RS/SM**

datanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kepala BKN RI dan staf ahli Gubernur Sulbar.

Kantor UPT BKN Sulbar ini merupakan gedung kesenian yang dialihkan fungsikan menjadi kantor dengan status pinjaman oleh BKN RI kepada Pemerintah Provinsi Sulbar melalui penandatanganan nota kesepahaman beberapa waktu lalu.

Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana mengatakan, kehadiran UPT BKN di Sulbar untuk mendekatkan pelayanan kepada PNS yang ada di wilayah Sulbar.

"Jika sebelumnya layanan kepegawaian di Sulbar harus menempuh waktu 12 jam ke Makassar. Namun, kini ASN yang ada di Sulbar tak perlu lagi ke Makassar karena sudah ada UPT BKN Sulbar. UPT ini merupakan UPT ke 13 yang kami dirikan di ibu kota provinsi di Indonesia,” jelas

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018 Bima Haria Wibisana.

Selain mempermudah akses layanan kepegawaian, UPT BKN juga berfungsi sebagai sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS dengan metode Computer Assisted Test (CAT yang mencover wilayah Sulbar.

Di UPT BKN Sulbar, juga tersedia fasilitas Assesment Center guna mempermudah pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Sulbar. "Jadi status kantor ini pinjam

pakai, ke depan kita akan membangun gedung sendiri kalau pemerintah provinsi bisa menghibahkan tanah. Kami butuh lahan yang sedikit luas untuk parkiran, minimal luasan lahan kita butuhkan adalah 2000 meter per segi," ujarnya dengan nada optimis.

Darno Majid yang mewakili Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM, dalam kegitan peresmian itu menyampaikan, terima kasih dan apresasi kepada BKN RI atas kehadiran UPT BKN di Sulbar sebagai tindak lanjut kerjasama dalam meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian di daerah ini. **TRI/RS/SM**

5 ARTIS MUDA ....

Dari Hal. 1 1. Nikita Willy Artis cantik Nikita Willy memang dikenal gemar tampil lebih dewasa dari para gadis seusianya. Pakaian yang ia kenakan juga kerap menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah.

Beberapa waktu lalu Nikita kembali mengunggah foto seksinya melalui akun instagram.

Dalam foto tersebut Nikita tampil seksi nan sensual dalam balutan tank top hitam dengan belahan dada rendah.

Para penggemar pun dibuat terpesona dengan gayanya yang begitu hot.

M SARIF KR PATTA : SUDAH SAATNYA....

Dari Hal. 1 Pelaksanakan debat pertama untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati Jeneponto periode 2018-2023. Debat Terbuka sesi pertama ini mengambil tema “Membangun Daerah Melalui Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat” “Ini Debat sesi pertama, ada enam segment yang akan dilaksanakan termasuk diantaranya pemaparan visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati jeneponto,”jelas Komisioner KPU Jeneponto Bidang Sosialisasi SDM dan Parmas, Samsuddin.

Menurutnya, Moderator itu dari Akademi Unhas yaitu, Dr. M Iqbal Sultan Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Unhas. Untuk panelis itu ada akademisi seperti dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) selaku pakar hukum yakni Prof. Dr. H. Sukirman Rahman, MH, Pakar Sosial Politik dan Pemerintahan dari Unhas yakni Prof Dr.Amin Arsyad serta Pakar Sosiologi Penanganan Konflik Peningkatan Kesejahteraan dan Ekonomi dari Unhas yakni Dr Mansyur Rajab.

“Secara teknis sama seperti biasanya, para kandidat memaparkan visi

DISKOMINFO SOPPENG ....

Dari Hal. 1 sanaan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan transaksi elektronik.

Kata Ilham, melalui sistem yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Pepres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 tentang E- Purchasing. Sedangkan Pepres yang terbaru No.16 Tahun 2018 akan mulai ber-

WARGA TOLAK ....

Dari Hal. 1 dari proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut. "Salah satunya analisa dampak lingkungannya kira-kira konpensasinya apa, kalau itu terjadi hal itu bagimana dengan tenaga kerja, kedua soal pembebasan lahan," ujar legislator Gerindra itu.

Sepengetahuan ABS (akronim Andi Baso Sugiarto), rencana proyek pembangunan PLTU Sulsel 2 dengan daya 2X200 megawatt membutuhkan lahan yang luas. "Kalau 2X200 megawatt itu

misi dan program, selanjutnya ada tanya-jawab dengan panelis dan sesama kandidat. Untuk yang pertama ini kita mengambil tema ‘Membangun Daerah Melalui Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”tambah Samsuddin.

Debat kandidat ini sendiri diatur dalam PKPU Nomor 4/2017 tentang Kampanye yang ditayangkan secara live oleh Fajar TV. Untuk masuk disediakan ID card khusus dan untuk simpatisan pendukung setiap Paslon dibatasi hanya sekitar 30 orang.

Sesi Pertanyaan yang di tujukan pada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jeneponto yang di tujukan pada Pasangan Calon (Paslon) Muhammad Sarif Patta – Andi Tahal Fasni berjalan lancar tanpa hambatan dengan memaparkan program pro rakyat.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jeneponto Muhammad Sarif – Andi Tahal Fasni (Syafaat) menyampaikan Visi dan Misi dan Programnya. Jeneponto Sejahtera, Maju, Adil dan Makmur.

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Jeneponto yang Sejahtera, Maju, Adil dan Makmur”.

Misi : Mewujudkan Masyarakat

yang religius, Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Mutu Pendidikan, Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan dan Mutu Pendidikan, Mewujudkan SDM Aparatur yang Baik, Bersih, Profesional dan Proporsional.

Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan beretika. Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang berkeadilan. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. Membuka Ruang Investasi dan Kemitraan.

Menurut M Sarif Kr Patta, sudah saatnya masyarakat Jeneponto menikmati hasil-hasil pembangunan dengan memperbaiki kwalitas hidupnya.

"Modal utama adalah masyarakat harus sehat dan cerdas. Tidak mungkin kita bisa sejahtera kalau kita sakit dan tidak mungkin kita mampu meraih masa depan kalau generasi kita tidak cerdas," tandas M. Sarif.

Selanjutnya Pada sesi lain juga Pasangan Calon (Paslon) Mulyadi-Kasmin (Bisa) Pasangan Calon (Paslon) Iksan – Paris (Siap) dan Pasangan Calon (Paslon) Baharuddin Bj – Isnaad Ibrahim (Barani-Urranta) masing masing memaparkan program unggulannya.

laku pada bulan Juli Tahun 2018."ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,A.Fithratuddin mengatakan"tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait E-Katalog dan E-Purchasing, yang menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang transparan dan efisien, serta mempercepat penyediaan fasilitas kinerja kantor dan pelayanan masyarakat.

Fitrahuddin menyebutkan, keunggulan Dalam menggunakan E-Katalog, semua pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat, dan mudah apalagi informasi spesifikasi, harga dan merk telah dapat diakses oleh semua pihak, sehingga pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan

kebutuhannnya.

Fitrahuddin menambahkan,Pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog akan lebih transparan, sebab barang yang akan dibeli sudah dicantumkan harga sehingga tidak akan ada manipulasi dalam pembelian.

Pengelola pengadaan hanya perlu login dan melakukan transaksi melalui halaman E-Katalog.

Adapun tujuan acara tersebut untuk meningkatkan efektivitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD. peserta sosialisasi terdiri dari unit layanan pengadaan kab.soppeng

membutuhkan lahan sekitar 150 hektar dan jelas harus mengambil lahan rumah warga. Karena kalau di titik nol di Batu Jangan itu Desa Balang Baru itu luasnya hanya mencakup 40 hektar," tutur ABS. Apalagi keberadaan PLTU Sulsel 2, lanjut Andi Baso, nantinya dikhawatirkan akan berdampak pada mata pencaharian warga yang didominasi petani rumput laut dan petani jagung. "Kalau potensi lahan di sana luar biasa, ada perkebunan jagung dan rumput laut tapi kebanyakan warga memilih men-

• AJE-SM

• TRI WULAN JAYA/SM

jadi nelayan karena produktivtasnya lebih menghasilkan. Maka dari itu kami akan menemui pihak PLN untuk membawa aspirasi masyarakat yang menolak kemarin," jelas Ando Baos.

Sebelumnya, ratusan warga yang mengatasnamakan diri dari Gerakan Tolak PLTU Sulsel 2 Tarowang berunjukrasa di depan Kantor Bupati Jeneponto. Para pengunjuk rasa berjanji, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka akan menggelar kembali aksi demo yang lebih besar. **TRIB/SM**

2. Cinta Laura Semenjak go internasional beberapa tahun belakangan ini, artis cantik Cinta Laura kerap dipercaya menjadi model beberapa brand internasional.

Penampilannya pun makin hari semakin cantik dan seksi.

Yang terbaru Cinta tampak mengunggah sebuah foto dirinya dalam balutan setelan jas berwarna putih. Namun jika diperhatikan lebih dekat, rupanya Cinta tak mengenakan bra dalam pemotretan tersebut.

Berbagai kritikan hingga dukungan pun dilontarkan oleh para netizen ke akun instagram pribadi Cinta.

3. Mikha Tambayong Artis muda Mikha Tambayong sukses membuat netizen gempar dengan foto terbaru yang ia unggah di akun instagram pribadinya.

Mikha yang selama ini jarang tampil dalam balutan busana seksi, mendadak melakukan pemotretan tanpa menggunakan bra. Ia terlihat begitu sensual dalam balutan celana panjang hitam dan jaket jeans yang menutupi tubuh bagian atasnya.

Foto Mikha kali ini menampilkan kesan berbeda pada dirinya yang selalu memiliki image polos dan kalem di mata netizen.

4. Ariel Tatum Tak jauh berbeda dari Nikita Willy, sosok Ariel Tatum juga lekat dengan image dewasa nan seksi.

Karena itu netizen sudah tak heran lagi jika ia mengunggah foto dengan aura sensual di akun instagramnya. Dalam sebuah pemotretan beberapa waktu lalu Ariel tampil menggoda dalam balutan baju hitam dengan belahan dada rendah.

Rambut panjangnya yang agak basah menambah kesan seksi dalam foto tersebut.

5. Aurel Hermansyah Pada tahun 2016 lalu Aurel merilis sebuah video musik berjudul ‘Separuh Jiwaku Pergi’.

Dalam video tersebut Aurel tampak begitu cantik dan anggun dalam balutan gaun berwarna putih.

Selain itu belahan dada baju yang cukup rendah menimbulkan kesan seksi dan sensual.

Aura kedewasaan Aurel tampak begitu terpancar.

Netizen pun memuji penampilan puteri sulung Anang Hermansyah yang saat itu tampak berbeda dari biasanya. •

7

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA TINGKAT 1 DPRD SOPPENG BUPATI SOPPENG LAPORKAN PENINGKATAN EKONOMI CAPAI 3,5%

B

upati Soppeng memberikan sambutan pada rapat paripurna pembicaraan tingkat I Dprd Kabupaten Soppeng tentang penyampaian LKPJ tahun 2017 dan penjelasan Bupati atas Ramperda pemanfaatan jalan dan ramperda RDTR di Ruang rapat Paripurna kantor DPRD kab.Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng.Selasa(10/04) Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan kinerja bidang ekonomi meningkat signifikan dimana pada tahun

2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,24 % meningkat pesat dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 5,1 % (peningkatan 3,5 %) dan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan angka sementara 8,60 atau meningkat 0,4 % dari tahun 2016.

Bupati menambahkan bahwa pertumbuhan yang positif ini tidak lepas dari kinerja sektor pertanian yang telah memberikan kontribusi pada produk domestik regional bruto (PDRB) kab.Soppeng seperti produksi

padi tahun 2017 sebesar 309.816 ton meningkat 10.29%, jagung tahun 2017 sebesar 84.759 ton meningkat 193.86%.

"Peningkatan sektor pertanian tidak lepas dari intervensi kebijakan dalam hal ketersediaan dan distribusi pupuk, ketersediaan bibit unggul, cetak sawah baru, pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan sentra sapi berbasis teknologi, dan kerja sama dengan pihak swasta seperti UNHAS" ungkap Kaswadi • TRI WULAN JAYA/SM

Gantikan SYL, Soni Sumarsono Jadi Pejabat Gubernur Sulsel Siap Melanjutkan

M

enteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo resmi menunjuk Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri, Soni Sumarsono sebagai pejabat (Pj) gubernur Sulsel menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengakhiri masa jabatannya, 8 April 2018 mendatang. “ S K resmi

sudah turun. Nanti diserahkan saat pelantikan yang Insya Allah, 9 April di Makassar,” kata Soni Sumarsono kepada sejumlah wartawan di Jakarta.

Sebelum resmi ditunjuk, penolakan terhadap Soni Sumarsono sebagai Pj Gubernur Sulsel sudah muncul bahkan menghiasi salah satu ruas jalan di Makassar. Seperti yang terpampang di Jalan Urip Sumoharjo. Dalam spanduk berlatar merah tersebut, tertulis penolakan terhadap Soni Sumarsono sebagai caretaker gubernur Sulsel. Spanduk itu dibuat oleh oknum yang mengatasnamakan rakyat Sulsel.

Mantan Pj Gubernur DKI Jakarta ini pun menanggapinya dengan santai. Demo penolakan katanya, tidak masalah.

Masyarakat katanya, memang butuh panggung dan punya aspirasi yang harus disalur-

kan, baik murni ataupun tidak.

Selama tidak anarkis, sikap tersebut wajar-wajar saja.

Menurutnya, hal itu menjadi pertanda ada dinamika demokrasi dalam tahap berkembang. “Saya adalah anak negeri, bukan orang asli Sulsel.

Hanya ingin numpang mengabdi untuk ikut membangun provinsi ini dan mengantarkannya memilih pemimpinnya sendiri dengan aman dan damai,” tegas Soni.

Apalagi memasuki Pilkada, Pj Gubernur harus bisa menempatkan diri dengan baik. Dia pun menegaskan, netralitas menjadi hal utama yang harus dijaga. “99,99 persen Penjabat Gubernur harus netral.

Demikian juga seluruh jajaran birokrasi dan ASN-nya. Salam Birokrasi? Netral!, ini harus digemakan dan dilaksanakan secara konsekuen. Saya tak ada beban apapun dengan salah satu paslon pun di Sulsel," tandas Soni seraya menanggapi

penolakannya oleh segilitir elemen masyarakat Sulsel, itu bagian dari dinimika yang harus dimaklumi.

Soni mengatakan, di mana pun ditugaskan dia siap mengemban amanah yang telah dipercayakan dan tidak akan mengecewakan. Apalagi katanya, posisi sebagai Pj gubernur Sulsel merupakan jabatan yang tidak mudah untuk dijalankan.

“Insya Allah siap memberikan kinerja terbaik dan pengabdian yang tidak pernah lelah untuk masyarakat, bangsa dan Negara,” kata Soni.

Meski demikian, Soni tidak mau sesumbar soal langkah prioritas yang akan ditempuh saat resmi menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel. Nanti saja dilihat, bila sudah resmi jadi Pj Gubernur. Semangatnya akan dilanjutkan termasuk program dan keberhasilan Pak SYL selama 10 tahun memimpin Sulsel. **SIN/SM**

Dinas Kominfo Bone Sosialisasi Bintek SIDP 2018

D

inas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bone sukses melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi Sistem Informasi Pengimputan Data (SIDP) 2018. Kegiatan sosialisasi SIDP ini dipusatkan di Masjid Agung Bone pada Selasa pekan lalu.

Adapun peserta Bimtek dan Sosialisasi SIPD ini berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bone. Kepala Dinas (Kadis) Kominfo dan Persandian Bone, Andi Amran membuka langsung kegiatan tersebut.

Andi Amran menuturkan

kegiatan tersebut dilaksanakan dapat beertujuan untuk memberikan pendampngan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Bone.

Makanya, dia mengharapkan, kegiatan bimtek SIPD kali ini dapat memberikan manfaat kepada setiap OPD untuk meyiapkan data perencanaan yang baik.

Tidak hanya itu, dia juga mengharapkan bahwa bimtek SIPD ini menjadi sumber data perencanaan, sehingga hasil program kegiatan bisa optimal dan tepat sasaran sesuai arah rencana pembangunan jangkan menengah daerah Kabupaten Bone. **TRI/SM**

Pasar Malam di Soppeng Saraf Perjudian

A

ktivitas pasar malam di Kayangan di Banjiri Orang Dewasa,Hiburan berupa wahana permainan anak serta Adu Ketangkasan.Selasa(27/03/2018).

Dari Pantauan Klikterkini.

Com, malam, selain ada wahana permainan anak-anak, pengelola pasar malam menyediakan stand AdU Ketangkasan,yang mirip dengan Pertaruhan.

Adu Ketangkasan menjadi permainan primadona Warga,karena semakin Malam warga semakin berdatangan.

Adu ketangkasan yang di Maksud,diantaranya ,Untuk permainan yang satu ini, warga menggunakan kartu khusus

yang dijual melalui loket yang dibuka pengelola pasar malam,Hadiahnya beragam,barangbarang electronic.

Di arena tersebut, setidaknya ada beberapa orang selaku pengawas Meja yang melayani para petaruh yang menempatkan kupon pada kotak angka maupun warna yang tertera di meja. Setelah semua ditaruh, maka ada selaku orang yang khusus memutar lingkaran, Apabila berhenti pada angka maupun warna yang dipasang, maka pemain mendapatkan hadiahnya.

Diketahui juga pasar Malam tersebut sudah beroperasi beberapa hari • TRI WULAN JAYA/SM

7 Bulan Buron, Pencuri Rastra di Kantor Desa Passippo Dibekuk Polisi

J

asman dan Muh Asri pelaku pencurian beras sejahtera (Rastra) di Kantor Desa Passipo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, akhirnya berhasil dibekuk oleh Tim Resmob Polres Bone baru saja ini.

Kedua pelaku itu adalah warga Desa Bottolenre, Kecamatan Palakka. Pelaku diketahui bekerja sebagai kuli bangunan. "Dari pengakuan lelaki Asri bahwa dirinya bersama dengan kedua orang temannya pernah melakukan pencurian beras raskin sebanyak 78 karung di Desa Passippo,"kata Kapolres Bone, AKBP M Kadarislam kepada

awak media ini.

Kasus pencurian rastra itu terungkap secara tidak sengaja saat pelaku ditangkap dalam keterlibatan tindak pidana pencurian ternak sapi yang selama ini meresahkan warga Kecamatan Palakka.

"Awalnya pelaku ditangkap atas pencurian empat ekor sapi, ternyata pelaku juga mengakui mencuri rastra di Passippo,"tambah Kadarislam.

Kini, kedua pelaku bersama sejumlah barang bukti sapi diamankan di Mapolres Bone untuk proses hukum selanjutnya. **TRI/SM**

Sukseskan Program KB, Pasutri di Soppeng Lebih Suka Pakai Kondom

U

ntuk mendukung serta menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) terutama dalam menekan jumlah anak, pasangan suami istri di Kabupaten Soppeng lebih memilih memakai kondom dibanding menggunakan alat kontrasepsi atau suntikan. Buktinya, sepanjang 2017, ada 1.161 pengguna kondom di daerah ini.

Data di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Soppeng, pengguna kondom di Kecamatan Lilirialu tertinggi sebanyak 365 pengguna kondom. Terbesar kedua, Kecamatan Lalabata sebanyak 270 orang, Marioriwawo sebanyak 151 orang, Citta 107 orang, Liliriaja 81 orang, Ganra 73 orang, Marioriawa 68 orang dan Donri-Donri 46 orang.

Kadis DPPKB Soppeng, A Nurjumhuriah, mengakui, penggunaan kondom di Soppeng masih tergolong tinggi.

Pengguna kondom di Soppeng adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu 18 - 21 tahun, dan 21 - 47 tahun. Bahkan, penggunaan kondom di Soppeng bisa didapatkan secara gratis di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pustu (Puskesmas Pembantu) di setiap desa dalam wilayah Kabupaten Soppeng. **TRI/SM**

8

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Aksi Solidaritas di Jeneponto Minta Oknum Brimob yang Pukul Jurnalis Ditindak

P

uluhan jurnalis Jeneponto menggelar aksi solidaritas di depan pertigaan patung kuda Jeneponto Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Selasa lalu.

Mereka berunjukrasa terkait kekerasan yang dialami seorang jurnalis media online di Makassar saat bersangkutan meliput aksi unjukrasa yang berlangsung ricuh di gedung DPRD Kota Makassar, beberapa hari lalu.

"Kami meminta Polri dalam hal ini Polda Sulsel segera menindak tegas oknum Brimob yang melakukan pemukulan terhadap rekan kami (Andisred) di Makassar," kata seorang jurnalis Jeneponto, Syarif.

Menurutnya, aksi kekerasan itu tidak mencerminkan jiwa Tribrata Polri yang melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dari aksi kekerasan.

Malah, sebaliknya oknum Brimod Sulsel justru melakukan kekerasan kepada mitranya yang selama dieluk-elukkan bahwa Polri hingga jajarannya

Lapangan Syekh Yusuf Gowa Diproyeksikan Jadi RTH Terbaik Sulsel

P dapat bersinergi dengan insan pers atau media.

"Kami ini kerja juga atas nama undang-undang, dan Polri selaku pihak pengamanan tentunya harus mellndungi kami.

Jadi kami meminta oknum yang melakukan pemukulan untuk diproses secara terang," ujarnya sembari meningatkan di mana itu komitmen Kapolda Sul-

sel Irjen Umar Septono bahwa pihaknya akan senantiasa bersinergi dengan wartawan.

Sementara orator lain, Arifin Turatea juga menegaskan bahwa kerja-kerja jurnalis meruapakan amana Undang-undang. "Dalam undang-undang Pers jelas kita ini bekerja sebagai bagian dari pilar Demokrasi bangsa yang juga berhak untuk dilindungi,

bukan diinjak ataupun diseret," terangnya.

Aksi unjukrasa itu mendapat pengawalan dari sejumlah personel Polsek Binamu Jeneponto untuk menghindari benturan dengan pihak lain. Terutama pengendara jalan roda dua dan empat yang memanfaatkan jalan nasional itu. **SI/SM**

Wakapolri Sambangi Korban Banjir Bandang Mamuju

B

anjir bandang yang melanda sekitar kurang lebih 4000 rumah warga dalam Kota Mamuju beberapa hari lalu, di luar dugaan banyak pihak. Namun, sebagian pihak menanggapi banjir terbesar dalam sejarah berdrinya ibukota Provinsi Sulbar itu, disebabkan bencana alam.

Tak heran, kalau Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Syafruddin Kambo, memberi atensi khusus sekaligus mengujungi korban banjir bandang Mamuju dengan memberi bantuan berupa sembako dan peralatan lainnya.

Perwira tinggi polisi berpangkat tiga bintang itu, menyambangi korban banjir Mamuju bersama rombongan Menko PMK RI, Puan Maharani, di Lingkungan Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju.

Ditanya soal berncana banjir bandang yang melanda Kecamatan Simboro dan Mamuju, Rabu 22 Maret 2018 lalu usai menemui para korban, pria kelahiran Majene, Sulawesi Barat itu menuturkan, setiap kejadian ben-

Polda Sulsel Sita 3 Rumah Mewah Bos Abu Tours di Makassar

T

im Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Sulsel, menyita aset milik bos Abu Tour di Makassar, baru saja ini. Termasuk tiga unit rumah mewah bernilai miliaran rupiah. Lokasi tiga rumah tersebut yakni Jl Tanggul Patompo 1 Nomor 3 dan dua unit rumah di perumahan elit, Permata Mutiara, Jl Dg Tata, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Proses penyitaan dilakukan empat penyidik Subdit II Fismondev Polda yang dipimpin AKP Hendra Haditamar bersama tiga anggota penyidik Ditreskrimsus Polda.

Kepolisian memasang spanduk penyitaan aset milik owner Abu Tours berupa tanah dan rumah Abu Hamzah di Jl Tanggul Dg Patompo 1 Kecamatan Tamalate dan Kompleks Permata Mutiara Dg Tata, Makassar. AKP Hendra Haditamar mengatakan, proses penyitaan aset milik tersangka dari pemilik Abu Tour, Hamzah Mamba alias Abu, ini berupa aset tidak bergerak.

"Jelas terlihat, kita lakukan pemasangan papan sita terhadap aset tidak bergerak. Inti dari ini adalah untuk memberitahu ke publik kalau ini disita polisi," katanya.

Saat dilakukan penyitaan di Jl Tanggul Patompo dan perumahan elit, Permata Mutiara warga dan tetangga tersangka berbondong menonton penyitaan ini yang dilakukan oleh pihak Polda sulsel. **TRI/SM**

emerintah Kabupaten Gowa akan memproyeksikan Lapangan syekh Yusuf Gowa menjadi ruang terbuka hijau (RTH) terbaik di Sulsel. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan YL, menyampaikan bahwa lapangan ini memiliki luas cukup besar yaitu empat hektare dengan lokasi yang sangat representatif yakni terletak di jantung Kota Sungguminasa.

"Luas empat hektare itu belum tentu dimiliki daerah lain, maka dari itu kita ingin memanfaatkan degan merenovasi agar dapat dinikmati lapisan masyarakat serta menjadikan lapangan terbaik di Sulawesi Selatan," ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Ia mengungkapkan pencanangan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Syekh Yusuf, telah lakukan ditandai dengan penanaman pohon dan peletakan batu pertama di tempat tersebut. Dirinya membeberkan, Pemkab Gowa tidak main-main akan hal itu, terbukti dengan anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp11 miliar dari APBD Gowa dan bantuan Rp 14 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dan jika anggaran itu tidak cukup, menurut bupati termuda di kawasan timur Indonesia

cana alam utamanya banjir pasti memiliki indikator. "Ini memang bencana alam, tapi pasti memiliki indikator atau penyebab lain.

Apakah kerusakan hutan, drainase maupun rob sebagai pemicunya, itu sudah pasti, “kata Syafruddin di hadapan puluhan

ini, penyempurnaannya akan dianggarkan di APBD perubahan 2018.

Bahkan, dia memaparkan, selain Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Syekh Yusuf juga akan dijadikan pusat olahraga dengan beberapa fasilitas serta olahraga seperti tempat futsal, tennis, takraw, basket, termasuk juga taman bermain anak.

Selain itu, akan ada pusat jajanan kuliner yang akan menampung pedagang yang selama ini berdagabg di sepanjang jalan Tumanurung dan jalan Masjid Raya. Lapangan Syekh Yusuf juga dilengkapi perpustakaan dan museum serta fasilitas umum seperti toilet.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Gowa. Muh Mundoap menjelaskan, pencanangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Syekh Yusuf ini akan dilakukan dengan jangka waktu enam bulan.

Dengan adanya RTH yang berdampingan dengan mesjid agung Syekh Yusuf, katanya, ini akan menjadi ikon atau identitas Kabupaten Gowa.

Kini pelaksanaannya dilakukan selama enam bulan, terhitung Maret hingga September 2018. **SIN/SM**

wartawan.

Indikator-indikator ini simultan, sehingga dia menegaskan, permasalahan banjir menjadi tugas semua pihak. Utamanya pemerintah setempat harus menangani secara kompherensif dan terpadu. **TRI/SM**

Bos Abu Tours Ditangkap, Calon Jamaah Asal Takalar Angkat Bicara

P

emilik Abu Tours Abu Hamzah Mamba ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang menggunakan jasa travel dan langsung digelandang ke kantor Polda Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (23/3) lalu.

Diperkirakan, sekitar 82 ribu lebih calon jemaah umrah belum diberangkatkan oleh Abu Tours. Calon jemaah tersebut berasal dari berbagai kota di Indonesia. Namun menurut pengakuan pengacara Abu Hamzah Mamba, Eflin Rotua Sinaga, pihak Abu tours sampai saat ini masih berusaha memberangkatkan calon jemaah yang terdapat dalam daftar.

Salah satu calon jemaah yang berasal dari Pattallassang, Takalar Nawir Abdullah (48), mengaku pasrah atas kasus yang menimpa biro perjalanan yang mereka percayakan ini.

"Saya pasrah saja atas kejadian ini dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Semoga kasus ini cepat selesai," ujar Nawir yang menolak memberi keterangan jumlah uang yang telah ia bayar ke pihak Abu Tours.

Seorang calon jamaah lain dari Galesong Ayu Rosidar (49) melalui suaminya, Syamsuar Taqi (50), juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan penyelesaian

masalah tersebut ke pihak Abu Tours dan Kepolisian.

"Kami ada tujuh orang yang mendaftar lewat agen yang ditunjuk oleh Abu Tours. Pernah tiga orang di antara tujuh itu meminta uangnya dikembalikan tetapi pihak agen mengatakan hanya bisa dikembalikan 50 persen. Itupun harus menunggu beberapa bulan. Jadi kami waktu itu menunggu saja untuk diberangkatkan," jelas

Syamsuar.

Para agen Abu tours yang tergabung dalam Permators sendiri akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan pemilik Abu Tours kepada Polda Sulsel. Menurut Kuasa Hukum Permators Sulsel Muh Amin Qadier, Abu Hamzah selaku pemilik harus diberikan kesempatan di depan publik untuk menjelaskan alasan tertundanya keberangkatan puluhan ribu calon jemaah.

"Kami akan minta kepada Polda agar Abu Hamzah dapat ditangguhkan penahanannya supaya yang bersangkutan bisa menyelesaikan kewajiban perdatanya kepada calon jemaah yang diwakili Permators Sulsel. Kami juga meminta kepada para calon jemaah agar menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Permators Sulsel sebagai perwakilan jemaah," jelas Amin. **TRI/SM**

9

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Aliran DBH Pajak Rokok Tidak Transparan Dan Semakin Tidak Jelas PASANGKAYU, - RAPAT Dengar Pendapat (RDP) tahap dua, terkait aliran DBH Pajak Rokok yang digelar di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) semakin tidak jelas. Hal ini diungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat, Aksan Yambu kepada wartawan usai RDP, Kamis (08/03/18).

"Aliran DBH pajak rokok ini makin tidak jelas karena pada tahun 2018 ini, pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pasangkayu, menjelaskan bahwa dana tersebut telah diberikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp. 3.108.959.960. Sementara Dinkes penerima dana minimal 50 persen berdasarkan Juknis, hanya bisa menyusun dua program senilai kurang lebih

Rp. 200 juta", terang Aksan.

Mendengar penjelasan tersebut, lanjut Aksan, tentu kami berasumsi bahwa penerimaan dana oleh Dinkes belum mencapai 50 persen.

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga menjelaskan, bahwa pada rapat awal, Senin (05/03/18) beberapa hari lalu, BPKAD mengatakan telah menggelontorkan DBH pajak rokok ke Dinkes sebesar 100 persen dan penjelasan ini bertolak belakang pada RDP ke dua.

Sehingga kami DPRD menganggap persoalan ini belum transparan dan semakin tidak jelas.

"Bagaimana mungkin BPKAD memberikan dana ke Dinkes 100 persen, sementara dalam Juknis diperintahkan hanya 50 persen saja dan sisa-

nya harus ke OPD lain. Penjelasan pada rapat awal dan ke dua tidak konsisten dan terkesan berbelit-belit", tutur Aksan Untuk sementara RDP tahap dua ini kembali diskorsing oleh H. Syaifuddin sebagai pimpinan sidang karena menganggap penjelasan dari berbagai OPD yang belum menemui titik terang dan masih membingungkan.

"RDP ke dua ini kembali kami skorsing dengan alasan ketidakhadiran dari beberapa Kepala OPD dan saya tegaskan kembali untuk rapat berikutnya, tidak boleh diwakili oleh staf, sebab kami ingin mendengar langsung penjelasan dari Kadisnya, agar persoalan ini tuntas", tegasnya.

Mengecewakan, Musrenbang 2019 Tingkat Kabupaten Bone Minim Anggota Legislator

M

usyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bone yang berlangsung pada Rabu kemarin, disesalnya banyak pihak. Pasalnya, agenda penting Pemkab Bone ini minim dihadiri anggota DPRD Bone. Bahkan, dari jumlah 45 legislator DPRD Bone, hanya empat diantaranya yang hadir pada kegiatan tersebut.

Meski demikian, dari awak media ini, ke empat legislator ini pun tidak mengikuti jalannya musyawarah secara keseluruhan. Mereka masingmasing, Andi Amin Mangussara, Andi Atoro, Andi Taufik dan

Andi Rizal, justeru meninggalkan kegiatan usai pembukaan.

Padahal, menurut Sekretaris Bappeda Bone, H Kaharuddin, semua anggota DPRD Bone diundang tanpa terkecuali. Lagi pula, kegiatan merupakan pangkal dari semua program yang akan dilaksanakan tahun 2019. Jadi memang kehadiran anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat sangat diperlukan.

Tapi, dalam realitasnya, hanya segelintir orang yang hadir pada kegiatan Musrenbang 2019.

Sementara itu, Pjs Bupati Bone, Andi Bakti Haruni dalam sambutannya menyinggung, jika agenda yang dilak-

sanakan tiap tahunnya tanpa pengamatan yang baik, maka hanya menjadi kegiatan seremonial semata. "Maka dari itu, inti dari kegiatan tahunann ini adalah menyusun kesepakatan

dan menyelaraskan apa yang menjadi perencanaan mulai di tingkat bawah sampai tingkat nasional nantinya," kata Bakti meyakinkan. **SIN/SM**

Pembangunan Proyek PLTU Sulsel II Terancam Batal Dikerjakan

H

arapan masyarakat Jeneponto terhadap kehadiran pembangunan proyek PLTU Sulsel II, pupus sudah lantaran Komisi II DPRD Jeneponto menyebut proyek tersebut yang rencana berlokasi di kecamatan Tarowang, Jeneponto batal dilakukan. “Kami dari komisi dua ke PLN Sulselbar untuk menanyakan rencana pembangunan PLTU Sulsel II dan setelah dilakukan kajian oleh bagian perencanaan PLN, katanya, rencana itu 80 persen dipastikan batal dilakukan," kata anggota komisi II DPRD Jeneponto Andi Baso Sugiarto.

Alasan pembatalan proyek pembangkit listrtik tenaga uap 2X200 Megawatt itu, menurut ABS (akronim Andi Baso Sugiarto) merupakan buntut dari batalnya rencana pembangunan smalter di Kabupaten Bantaeng.

"Kan proyek ini dibangun PLN untuk menjual listrik ke perusahaan yang akan dibangun di Bantaeng, tapi kan smalter yang rencana dibangun itu tidak jadi. Mungkin PLTU di Tarowang juga dibatalkan dikerjkan," ujar ABS. Selain itu, menurut ABS pembatalan rencana pembangunan PLTU Sulsel II itu juga merupakan aspirasi masyarakat Tarowang. "Kalaupun itu jadi kita tetap akan mengkaji dampaknya bagi masyarakat, karena rencana pembangunan proyek itu kan membutuhkan lahan sekitar 150 hektar," tuturnya.

Saat berkunjung ke kantor PLN Sulselbar, dirinya mengaku datang dengan sejumlah anggota Komisi II DPRD Jeneponto lainnya. Sehingga, tidak ada pihak yang harus dikambinghitamkan dibalik gagalnya pembangunan PLTU di daerah ini. **TRI/SM**

30 Raja se-Nusantara Hadiri Ritual Mattopang Arajang di Bone

S

ekitar 30 kerajaan se-nusantara termasuk tiga diantaranya raja dari tiga negara kerajaan turut hadir pada ritual "Mattopang Arajang" atau pencucian benda pusaka warisan Kerajaan Bone bertepatan pada pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-688 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Senin lalu.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Andi Promal Pawi mengatakan, kehadiran sejumlah raja dari nusantara itu, merupakan bentuk penghargaan Ulang Tahun Kabupaten Bone ke-688. "Ada 30 raja yang hadir dalam rangkaian hari jadi Bone ke-688, diantarannya raja dari, Brunei, Inggris, Belanda dan raja yang ada di nusantara," katanya.

Ia juga menjelaskan, pihak kerajaan melakukan pencucian benda pusaka peninggalan Raja Bone, yakni Raja Arung Palakka.

"Adapun Benda pusaka yang dibersihkan itu adalah, Keris Lamakkawa, Kalewang La Tea Riduni, Tombak La Salaga, Senjata Adat 7 (Allameng Tata Rappeng), Sembangengpulaweng, dan Teddung Pulaweng," papar Promal Pawi.

Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) Bupati Bone, Andi Bakti Haruni mengatakan, pemerintah daerah setem-

Inovasi Terbaik, Humas Pemkot Parepare Raih SYL Award 2018

S

atu lagi prestasi yang ditorehkan Pemerintah Kota Parepare di awal tahun 2018 ini, yakni Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokoler Sektdako Parepare meraih penghargaan SYL Award sebagai pemenang inovasi terbaik di Sulsel.

Kabag Humas dan Protokoler Setkot Parepare, Amarun Agung Hamka, mengatakan, apa yang diraihnya baru-baru ini tidak lepas dari hasil kerja timnya, mulai dari staf, kepala sub Bagian dan pihak pihak yang mendukung selama ini.

"Alhamdulillah, kami mendapat penghargaan atas inovasi yang kami lakukan.

Tentu ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak yang mendukung," kata Hamka kepada sejumlah awak media pada malam puncak penganugrahan penghargaan SYL Award 2018 di Makassar.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya, kata dia, inovasi itu lahir berkat support dan motivasi dari Wali Kota Parepare. "Tentu, inovasi itu lahir karena adanya motivasi

pat mendukung terlaksananya ritual adat tersebut. Bahkan, ia menegaskan, Pemerintah Kabu-

dari seorang pimpinan," ungkap Hamka.

Humas Pemkot Parepare telah melakukan inovasi dengan cara menerapkan sistem klipping digital sehingga tidak lagi menggunakan cara konvensional menggunting koran dan ditempel di kertas.

"Tetapi dengan menggunakan alat scaner dan aplikasi khusus yang akan tersimpan dalam bentuk file yang dapat diprint kapan saja dibutuhkan," tambah Hamka.

Humas Pemkot juga masuk dua nominasi, yaitu kemitraan terbaik dan publikasi media internal terbaik. Inovasi lain, yaitu sarana pendukung pengadaan video tron mobile, dimana alat itu berfungsi untuk menunjang kerja-kerja bagian Kehumasan.

Penyerahan penghargaan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan diterima oleh Pjs Wali Kota Parepare, Luthfi Natsir serta hadir sejumlah kepala SKPD lingkup Pemkot Parepare. **TRI/SM**

paten Bone akan terus bekerja sama dengan raja dan seluruh perangkat adat kerajaan dalam mengembangkan nilai budaya di daerah itu.

"Apa yang kita raih saat ini, maka itulah yang kita wariskan di kemudian hari. Ritual adat kerajaan ini sudah menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melestarikan warisan leluhur dan menjaga kearifan lokal," kata Haruni Pada prosesi pencucian benda pusaka kerajaan Bone yang dilakukan di Ruang Museum Arajange Rujab Bone, Jalan.

Petta Ponggawae, Kecamatan Tanete Riattang, dihadiri 30 kerajaan dari Nusantara. **SIN/SM*

RAGAM

10

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Putin Dinilai Sosok Nyata Ancaman Pecahnya Perang Dunia ke-3

P

residen Rusia, Vladimir Putin yang baru saja terpilih jadi kepala negara bekas negara adikuasi ini disebut sebagai ancaman nyata terhadap pecahnya perang dunia ke-3.

Hal ini dikemukakan Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris Gavin Williamson. Dia blakblakan bahwa Inggris saat ini telah memasuki "era baru peperangan".

Menurut Williamson, Putin akan memicu Perang Dunia III jika dia terus berusaha menumbangkan, melemahkan dan memengaruhi negara di seluruh dunia.

Dia pernah mengecam

pemimpin Kremlin itu setelah Inggris menuduh Moskow mendalangi serangan racun saraf Nivichok terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris Selatan.

"Putin berinvestasi dalam rudal jarak jauh, membual tentang sistem nuklir dan terlibat dalam operasi siber yang kurang ajar," katanya sembari menambahkan, dirinya tidak boleh lupa ini adalah penggunaan ofensif agen saraf pertama di Eropa sejak Perang Dunia II. Tidak hanya ituk, lanjut Williamson, ini adalah penggunaan kekuatan yang ilegal dan menghina terhadap negara kami oleh Negara Rusia, mem-

bahayakan nyawa tak berdosa.

"Tanggapan Kremlin adalah melepaskan gelombang pasang smear, kebohongan dan ejekan," papar Menhan Inggris tersebut, seperti dikutip dari Telegraph, baru saja ini. Malah, Williamson menegaskan bahwa negaranya telah memasuki "era baru peperangan"."Kita harus melawan atas meningkatnya bahaya berbasis negara dan bereaksi terhadap ketidakstabilan global yang berkembang," katanya.

Dia memuji langkah Perdana Menteri Theresa May yang mengalokasikan dana tambahan 800 juta poundsterling untuk anggaran departemennya.

"Jika kita ragu-ragu tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Moskow, kita hanya perlu melihat peristiwa di Salisbury," ujarnya.

Rusia telah meminta Inggris mengevakuasi 50 diplomatnya dari Moskow setelah Kremlin marah akibat negara-negara gerakan poros Barat mengusir sekitar 130 diplomat dan matamata Rusia.

Kremlin telah menyangkal terlibat apalagi mendalangi serangan racun terhadap Skripal dan putrinya, Yulia Skripal, di Salisbury pada 4 Maret 2018 lalu. Rusia telah menuntut Inggris menyodorkan bukti atas tuduhannya dan menawarkan

Presiden Rusia, Vladimir Putin. kerja sama untuk penyelidikan kasus itu di bawah pengawasan Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW).

Namun, London mengabaikan tuntutan Moskow. Rusia

yang telah mengirimkan 14 pertanyaan janggal kepada Inggris terkait kasus Skripal kini menuduh balik bahwa kasus ini dibuat oleh London. **SIN/SM**

Kukuh Usung Prabowo, Gerindra Persilahkan Gatot Jadi Kader

P

artai Gerindra tetap kukuh mengusung Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden (Capres) 2019, namun tetap mempersilahkan mantan Panglima TNI Purn Jenderal Gatot Nurmantyo untuk bergabung.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya mempersilakan mantan Panglima TNI Purn Jenderal Gatot Nurmantyo untuk bergabung dengan partainya.

Sekadar informasi, sejak 1 April kemarin, Gatot telah memasuki masa pensiun dari TNI. "Gerindra kan jelas, siapa pun yang mau berga-

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Anwar Usman Gantikan Arif, JK Yakin MK Mampu Tuntaskan Sengketa Pilkada Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pelantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020. Kepada Anwar, JK berpesan agar amanah dalam menjalankan tugasnya terutama di tahun politik 2018 dan 2019.

JK mengatakan, tantangan terdekat Anwar adalah gelaran Pilkada serentak tahun 2018. JK meyakini Anwar mampu menyelesaikan sengketa Pilkada yang ada.

"Kalau ada yang keberatan dalam pemilu pilkada itu diselesaikan di MK. Jadi tentu sangat banyak pekerjaannya," kata JK di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin lalu.

JK meyakini, MK akan mampu mengadili sengketa Pilkada dengan baik. Kini, kata JK, sudah ada regulasi yang mengatur kriteria sengketa pilkada yang bisa diperkarakan ke MK. "Saya kira tidak sulit lagi dibandingkan dulu. Saya yakin bahwa tetap aman, hakim MK pasti dapat menyelesaikannya," kata JK. Terkait sosok Anwar, JK meyakini hakim utusan Mahkamah Agung tersebut memiliki keahlian serta pengetahuan yang cukup sebagai ketua lembaga yang bertugas menjaga konstitusi. "Saya yakin, karena terpilih dengan baik, Insya Allah baik," ucap JK dengan nada optimis. **SIN/SM**

Pemerintah Tetapkan Formasi CPNS Pada Mei, Seleksi Setelah Pilkada

P

ara pencari kerja khususnya yang mendambahkan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) patut gemberi. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sedang menggodok tahapan rekrutmen CPNS 2018 ini. Dan pelaksanaan tesnya dilakukan setelah pilkada serentak.

Bahkan, Menteri PAN-RB Asman Abnur memerkirakan, formasi CPNS ditetapkan Mei mendatang. Sedangkan pelaksanaan seleksi, usai pemilihan kepala daerah (pilkada) Juni mendatang. “Insya Allah kita putuskan bulan Mei (formasi),

nanti pelaksanaan tesnya setelah pilkada,” ungkap Asman Abnur di Istora Senayan Jakarta beberapa hari lalu.

Untuk hasil seleksi, kata menteri yang juga politikus PAN ini, bisa diumumkan menjelang akhir tahun. Kemudian agenda akan dilanjutkan pembekalan kepada CPNS terpilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Nah, baru pengangkatannya seperti tahun lalu (2017), akhir tahun sudah diumumkan hasilnya kemudian dilakukan lagi seperti ini (pembekalan CPNS),” tegas Asman.

Sayangnya, menurut Asman, hingga saat ini masih ada lembaga atau kementerian yang belum mengajukan formasi CPNS.

Hal ini tentu penyebab sampai detik ini belum ada kepastian kuota CPNS 2018. Meski demikian, Asman menargetkan akhir April ini, seluruh kementerian dan lembaga telah menyetorkan pengajuan formasi CPNS. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi usulanusulan tambahan ke depannya.

“Belum ada (total kuota CPNS), analisis terakhirnya belum kami buat.

Masih ada (yang belum mengajukan usulan formasi). Tapi target kita

akhir bulan ini, semua sudah menyampaikan usulan. Jadi tidak ada lagi usulan-usulan tambahan,” terang MenPAN-RB. **SIN/SM**

bung, sejalan dengan platform perjuangan dari Gerindra pasti welcome, termasuk Pak Gatot," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Kendati demikian untuk urusan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019, kata dia, Gerindra sudah bulat mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

"Kami untuk urusan calon presiden kita kan mendukung Pak Prabowo sebagai capres," kata wakil ketua DPR itu.

Seprti diketahui, nama Gatot hampir selalu masuk dalam hasil survei tentang elektabilitas capres dan cawapres 2019. Bahkan ada pengamat yang menyatakan Gatot berpeluang menjadi capres, apabila Gerindra tidak mencalonkan kembali Prabowo. •

SIM Prabayar, Penyalahguna Data NIK dan KK Didenda Rp 2 Miliar

S

ampai saat ini penyalahgunaan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) dalam program registrasi prabayar jadi perhatian publik dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kuat dugaan adanya penyalahgunaan oleh tangan tak bertanggung jawab itu dianggap menjadi biang registrasi untuk puluhan nomor lainnya.

Menkominfo Rudiantara menyebut jika memang benar ada penyalahgunaan NIK dan KK, maka yang bersangkutan bisa dikenai hukuman dari Undang Undang Kependudukan yaitu UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rudiantara menjelaskan bahwa yang menyalahgunakan hal itu bisa dikenai hukuman 2 tahun dan denda. Bagi yang ke hukum UU ITE ancaman hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara plus denda Rp 2 miliar. “Yang menyalahgunakan itu subjek kepada Undang-Undang Sisminduk bisa kena hukuman sampai 2 tahun dengan denda Rp 25 juta.

Dan atau kena hukuman Undang-Undang ITE yang ancamannya bisa sampai 12 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” Kata Rudiantara beberapa waktu lalu.

Selain itu, ia menambahkan bahwa penyalahgunaan hal itu pasti ada. Ya, salah satunya banyak pihak yang tak bertanggung jawab itu memindai data pelanggan Kartu SIM Prabayar di internet yang sudah ada sebelum registrasi SIM prabayar dilaksakan. Rudiantara menambahkan bahwa selain itu untuk membantu Dukcapi menangguhkan platformplatform yang menyebarkan kedua data tersebut.

Malah ia pun kembali mengingatkan pada masyarakat untuk tidak memberikan ataupun memperlihatkan data NIK dan KK kepada orang tak dikenal maupun tidak berwenang. Sebab sistem registrasi ini tak mengenali apakah pemilik data itu merupakan pemilik nomor dari prabayar jadi celah penyalahgunaan. “Sistem kan tidak mengenali benar atau tidak (kecocokan antara data dengan pemilik nomor prabayar). Jadi lolos-lolos saja,” jelas Rudiantara.

Seperti yang diketahui sebelumnya ada pelanggan yang melapor terkait adanya penyalahgunan data registrasi. Pengguna itu mengeluh lantaran NIK dan KK miliknya digunakan untuk mendaftar puluhan nomor lain.

Ia mengaku pernah meminta tolong kepada konter yang ada didekat rumahnya untuk meregistrasikan kartu prabayar miliknya. Dan baru-baru ini ia mengecek NIK melalui fitur cek nomor operator. Seketika ia terkejut lantaran NIK miliknya digunakan untuk 50 nomor lain yang tak dikenal. •

11

PENDIDIKAN

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Tahun Ini, Ujian Akhir SMK/SMA Pakai Ponsel Pintar MAKASSAR - ADA yang berbeda dengan pelaksanaan ujian akhir SMA/SMK tahun ini. Pasalnya, selama enam hari pelaksanaan USBN, Senin- Senin (19 -27/3) mendatang sejumlah SMA/SMK di Makassar menggunakan android.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo menjelaskan, sejumlah sekolah yang memiliki kelas android sudah menggunakan ponsel untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang saat ini tengah berlangsung.

“Kami membebaskan sekolah-sekolah untuk menggunakan android, kemudian berbasis android, karena lebih efektif.

Ada aplikasinya dan sudah berlangsung, hampir semua sekolah ada kelas androidnya,” jelasnya.

Penggunaan android ini, akunya, sudah melalui simulasi sebanyak tiga kali sebelum diberlakukan secara resmi.

Hasilnya, ujian dengan menggunakan ponsel pintar lebih efesien dan lebih cepat daripada ujian tertulis ataupun yang menggunakan komputer dikarenakan siswa lebih adaptif dengan android.

“Semua kelas yang berbasis android lebih cepat dan efisien dibandingkan berbasis komputer. Waktu simulasi kita periksa, sama nilainya,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ada empat aplikasi yang disediakan oleh Disdik. Aplikasi tersebut, diunggah sebelum pelaksanaan ujian. Dengan aplikasi tersebut, peserta ujian tidak bisa membuka aplikasi lain yang memungkinkan peserta ujian berlaku curang.

“Empat aplikasi yang kita bikin (Disdik), begitu dia masuk di aplikasi lain, langsung terblock semua pencarian. Jadi, tidak bisa cheating,” katanya.

Untuk diketahui, peserta USBN di Sulsel tahun ini men-

Siswa SMA melakukan ujian berbasis komputer. capai 117.567 siswa, yang terdiri dari 77.183 siswa SMA dan 40.384 siswa SMK. Jumlah tersebut berasal dari 1.331 SMA/ SMK yang menggelar ujian akhir.

Hampir semua sekolah di Makassar sudah menggunakan android. Namun, penggunaan

android hanya pada pelaksanaan USBN, belum diberlakukan pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Hampir semua sekolah yang ada di Makassar. Kalau UNBK, kita fokus pada laptop, tidak pada android,” pungkasnya.

Buka Peluang Mahasiswa Berprestasi Melanjutkan Pendidikan Tinggi Ternama

R

encana pemerintah menggulirkan skema kuliah di awal bayar di akhir mendapat respons positif dari sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Kota Bandung.

Malah, Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) mengklaim program tersebut akan mengakomodasi siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Arry Bainus menyambut positif rencana pemerintah yang akan menggulirkan program pembiayaan bagi mahasiswa. Jadi rencana tersebut memberi kesempatan bagi warga tak mampu yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata.

“Skema kredit ini bagus diberikan kepada mereka yang tidak mampu, tetapi secara akademik ada kemampuan. Ini yang harus difasilitasi. Kalau memang ada yang betul-betul membutuhkan, ya berikan.

Jangan sampai dipakai orang yang mengaku miskin,” katanya. Meski demikian, menurut Arry program mestinya dibatasi. Bagi mereka yang mampu lebih baik bayar sendiri. Untuk pemilahan itu diperlukan proses verifikasi dan validasi yang baik agar tepat sasaran.

Arry menjelaskan, program

pembiayaan bagi mahasiswa dulu pernah digulirkan, namun berhenti karena sistem dan kedisiplinan mahasiswa yang kurang baik. Tidak sedikit ijazah menumpuk di perguruan tinggi karena banyak mahasiswa yang enggan membayar setelah lulus kuliah.

“Artinya, kalau nanti digulirkan lagi, mekanismenya harus betul. Banyak janji dan komitmen, tetapi kenyataannya tidak sedikit yang ingkar. Akibatnya ijazah banyak menumpuk di perguruan tinggi,” ujarnya. Program pembiayaan bagi mahasiswa akan memberi dampak positif bagi kampus dan mahasiswa.

Mahasiswa akan sungguhsungguh ketika kuliah karena dikejar waktu, sedangkan bagi perguruan tinggi memudahkan

sistem pembayaran. Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Wawan Gunawan A Qadir.

Pembiayaan bagi mahasiswa S-1 sejalan dengan program ITB yang banyak memberikan beasiswa. Sekitar 50% dari 22.000 mahasiswa ITB mendapat beasiswa setiap tahunnya.

Artinya, tidak sedikit mahasiswa pandai yang perlu dibantu.

Terhadap rencana pembiayaan untuk S-1, lanjutny, dirinya mendukung sekali. Apalagi, dalam faktanya banyak masyarakat Indonesia yang punya kemampuan, pintar-pintar, tetapi kemampuan finansial mereka kurang. Makanya, program serupa pada dasarnya sudah bergulir dan cukup sukses dilakukan di beberapa

UNBK, Disdik Sulsel Usul Rp 25 M Pengadaan Komputer

D

inas Pendidikan (Disdik) Sulsel mengaku masih banyak sekolah di Sulsel yang kekurangan komputer. Padahal, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Karena itu, Disdik Sulsel rencana mengusulkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk

memenuhi kebutuhan computer di sejumlah SMA/SMK di Sulsel.

Usulan itu, disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), Basri.

Bahkan dia menjelaskan, tahun 2018 ini Disdik Sulsel telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 miliar. Khusus untuk pelaksanaan UNBK. Dana sebesar itu untuk pengadaan komputer bagi SMA/SMK

negara seperti Singapura.

Mereka menerapkan sistem yang ketat dengan berbagai persyaratan, agar program tepat sasaran dan dinikmati warga yang membutuhkan.

“Kalau ini diterapkan di Indonesia, ada dampak positif bagi keilmuan. Apalagi ITB adalah perguruan tinggi yang banyak orang pintar masuk sini.

Tetapi, tidak semua (mahasiswa) punya kemampuan keuangan. Kalau ini berhasil, nanti bangsa akan maju,” ujar Wawan. ITB sudah dipanggil oleh Kemenristek Dikti untuk rencana tersebut. Pemerintah menggandeng BRI untuk pembiayaan mahasiswa.

Walaupun rencana tersebut baru sanggup meliputi mahasiswa S-2 dan S-3. “Kalau pinjaman bagi mahasiswa S-2 dan S-3 itu sudah aman, kami sudah jalan. Karena mahasiswa pascasarjana rata-rata sudah bekerja. Nah, khusus untuk mahasiswa S-1 perlu dikaji lebih dalam karena mereka belum bekerja.

Kalau mau diterapkan, harus diperhatikan sistemnya,” ungkap Wawan. Dulu program tersebut bernama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Digulirkan sekitar tahun 1970-an.

Walaupun saat itu didukung pemerintah, program tersebut tidak berjalan sesuai rencana karena sistem yang kurang baik. **SIN/SM**

Ironi, 50 Sekolah di Makassar Belum Punya Fasilitas UNBK

H

arapan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa mulai 2018 ini pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)) sudah mereta dan efektif dilaksanakan di seluruh Indonesia. Namun, realitasnya di Kota Makassar terdapat 50 SMP terpaksa naumpan di sekolah lainnya untuk menggelar UNBK tersebut.

Meski persiapan pelaksanaan UNBK di Kota Makassar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat saat ini diklaim sudah mencapai 90 persen.

"Persiapan sudah sampai 90 persen. Karena semua server dimasing-masing sekolah sudah melakukan uji coba dan sukses," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Mukhtar Tahir.

Bahkan dirinya optimistis jika pelaksanaan UNBK di Makassar berjalan dengan baik. Hanya saja, dari informasi yang diperoleh sejumlah awak media , tercatat sekitar ratusan pelajar dari 50 sekolah terpaksa harus menumpang di sekolah lain untuk mengikuti UNBK, April mendatang.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pembelajaran Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Sya-

rifuddin. Kata dia, mayoritas sekolah yang menumpang untuk pelaksanaan UNBK itu berasal dari sekolah swasta, yang tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai.

"Itu dari swasta, karena faktor biaya. Kita tidak bisa memaksakan mereka, jadi kita menumpang saja di SMA, SMK atau di SMP yang bisa menampung mereka," kata Syarif.

Dari 50 sekolah yang tercatat, lima diantaranya adalah sekolah negeri yang berasal dari pulau. Diantaranya, SMP 38 di Pulau Kodingareng, SMP 39 di Pulau Barrang Caddi, SMP 41 di Pulau Lae-Lae, SMP 42 di Pulau Bone Tambung, dan SMP 43 di Pulau Langkai.

Hanya saja, tahun ini Disdik tidak lagi menanggung akomodasi untuk peserta UNBK. Sehingga, biaya akomodasi dan lainnya merupakan tanggung jawab masingmasing sekolah. Siswa dari pulau ini kemudian akan mengikuti ujian di SMK Negeri 4 Makasssar, yang terletak di Jalan Bandang.

"Tahun lalu, kita yang tanggung itu ditempatkan di PHI jalan Laiya. Tahun ini, kita hanya memberikan fasilitas untuk ujian UNBK. Kalau akomodasi dan lain-lain itu ditanggung sekolah masingmasing.

atau sederajat.

Namun, anggaran tersebut masih minim. Pasalnya, dana yang bersumber dari APBD 2018 tersebut hanya mampu memenuhi 125 sekolah, dari total 330 sekolah se-Sulsel yang membutuhkan. "Tahun ini bantuan untuk komputer baru bisa menutupi 125 sekolah dengan anggaran Rp17 M itu tadi," ungkap Basri.

Basri menuturkan, pihaknya telah mengkomunikasikan ini ke DPRD Sulsel.

Dalam pertemuannya, kata dia, DPRD utamanya Komisi E berjanji akan mengambil inisiatif membantu Disdik Sulsel, supaya semua SMA negeri di Sulsel memiliki komputer.

Rencananya, anggaran yang disiapkan untuk mengakomodasi kekurangan komputer ini, sebesar Rp25 miliar. Dana ini, ujar Basri, akan diusahakan dibahas dalam APBD Perubahan ke depan.

"DPRD berusaha agar di anggaran perubahan tahun ini sudah bisa diadakan. Supaya tahun depan sudah bisa terpenuhi semua sekolah. Khususnya semua SMA negeri," tambahnya.

Lebih lanjut, ia memastikan persiapan UNBK tahun ini akan dimaksimalkan terlaksana 100 persen bagi semua SMA/SMK se-Sulsel.

Bagi sekolah terjauh atau terpencil dan belum memiliki fasilitas penunjang, akan dibawa ke sekolah mandiri

yang sarana dan prasarananya lengkap.

"Dalam rapat koordinasi kita, sekolah yang belum memiliki fasilitas UNBK akan dibawa ke sekolah terdekat. Di sekolah mandiri yang punya fasilitas lengkap.

Untuk sementara seperti itu," bebernya..

Dari data Disdik Sulsel, tahun ini total sebanyak 140.040 siswa dari jenjang SMA/SMK/MA bakal mengikuti UNBK. Basri mengatakan, simulasi ujian tersebut sudah dilaksanakan beberapa kali kepada siswa, sehingga ia berharap tidak akan ada lagi kendala signifikan saat siswa mengerjakan soal ujian.

Sementara, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid mengaku mendukung dan menampung aspirasi Disdik Sulsel ini. Ia mengaku, fasilitas komputer memang sangat dibutuhkan dan semua sekola harus diberikan. Agar pelaksaan UNBK kedepan bisa lebih maksimal.

Hanya saja, usulan Rp 25 miliar ini akan dibahas lebih lanjut. Angka inipun, kata dia, masih tentatif. Belum sampai masuk ke tingkat banggar untuk pembahasan anggarannya. "Kita sangat mendukung. Tapi mekanismenya inikan harus masuk ke rapat tingkat banggar. Nanti dilihat banggar ada uangnya, tidak? Kita usahakan," pungkas mantan guru SMKN 2 Makassar ini. **SIN/SM**

**SIN/SM**

12

BIDIK LENSA

SEMUT MERAH EDISI NO. 44 TAHUN 2018

Silaturahmi SKU Semut Merah Bersama Masyarakat Serta Resimen Mahasiswa Satuan Gagak Hitam UMI Dirangkaikan dengan Dzikir Akbar