Koran Semut Merah Edisi Februari 2018

Edisi

42

FEBRUARI Tahun 2018

PULUHAN RIBU RAKYAT JENEPONTO MENGAWAL SYARIF PATTA-ANDI TAHAL MENDAFTAR DI KPU

J

eneponto jadi lautan manusia. Puluhan Ribuan Rakyat Jeneponto mengawal HM. Sarif Krg. Patta - A ­ ndi Tahal Fasni Krg. Sutte mend­ aftar di KPU Jeneponto, Selasa lalu. Pasangan ini dikawal para kader partai politik pendukung, PKS,

PKB, PAN. Tidak kurang dari 50 ribu massa yang datang dari berbagai desa dan kecamatan berbaur dan berjalan de­­ngan tertib sambil mengelu-­elukan bakal calon bupati dan wakil calon bupati yang siap dimenangkan­ nya. Mereka sudah tidak sabaran lagi untuk meraih kemena­ngan.

Segala harapan besar yang sudah dititipkan kepada Karaeng Patta dan Andi tahal. Mereka menilai hanya sosok kedua tokoh itu yang mampu mewujudkan harapan dan mimpi mereka selama ini.

Sebelum mendaftar di kantor KPU pasangan ini terlebih dahu-

lu mendeklarasikan diri Maju sebagai calon bupati dan wakil Bupati Jeneponto untuk Priode 2018-2023.

"Mari kita hapus zona merah, kalau perlu jadikan Jeneponto Zona hijau atau biru, jangan saling merusak, menfitnah, me­­ robek. Jadi, mari kita menjadi akademik yang berahlak mulia, dan ja­ dikan pemilu Jeneponto pemilu Damai," pinta Muh ­Syarif Karaeng Patta saat di kantor KPU Jeneponto.

Sementara itu, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto Ekawaty Dewi, pe­­ netapan calon ditentukan de­­ ngan perolehan kursi 25 per­ sen dari DPRD Jeneponto atau setara 8 kursi.

"Pasangan ini memenuhi persyaratan keabsahan dokumen kepengurusan partai politik tingkat Propinsi dan Parpol Tingkat Kabupaten,"ujarnya.

Selain itu pada hari yang sama Pasangan "Mukmin-Bisa" resmi juga mendaftar sebagai bakal cabup dan cawabup Jeneponto 2018-2023 di kantor LANJUTAN HAL. 6

Sekda Soppeng Lantik UPTD Satuan Pendidikan dan Pejabat Fungsional Pemerintah Kabupaten Soppeng Soppeng - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Soppeng HA Tenri Sessu. menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala UPTD Satuan Pendidikan dan Pejabat Fungsional Pemerintah Kabupaten Soppeng, di Aula Dinas Pendidikan, Rabu

(17/01).

Kabid kepegawaian Hj Syamsiah, mengatakan Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas Kelembagaan UPTD dalam

melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dengan mengintegrasikan fungsi, pembentukan UPTD baru, penyesuaian UPTD ataupun penghapusan UPTD yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

“Adapun jumlah pejabat yang dilantik adalah sebanyak 189 SD orang, Skb 1 orang, penyuluh pertanian 2 orang, fungsional Guru 14 orang, SMP 19 orang,” ungkap Syamsiah.

Sementara itu, Sekda Soppeng mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya menegaskan, kepada para Kepala UPTD Satuan Pendidikan dan Pejabat Fungsional yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Tugas dan tanggung

KEPUTUSAN PEMERINTAH IMPOR BERAS MENUAI KRITIKAN

M

enteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengaku impor beras 500.000 ton merupakan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), guna menambah pasokan beras dalam negeri. Sebab, stok beras di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berada di bawah angka 1 juta ton.

"Berdasarkan arahan Bapak Wakil Presiden dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas)

jawab yang diberikan kepada Saudara ini merupakan suatu amanah dan kepercayaan yang wajb Saudara laksanakan dan pertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu peliharalah amanah ini dengan sebaik- baiknya, ciptakanlah suasana kerja yang harmonis di tempat tugas,” pungkasnya, “Yang saudara dengan mengacu pada aturan yang ada, agar terbebas dari beban permasalahan yang kerap timbul pada era reformasi ini,” tambahnya.

Turut hadir Kepala Dinas pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan olahraga, Kepala BKSDM Soppeng, Para Kepala UPTD Satuan Pendidikan lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dan undangan lainnya

Bupati Agus Ambo Djiwa Lantik Kades Lariang

K

epala Desa La­riang, Firman, satu diantara kepala yang dilantik secara terpisah oleh Bupati Pasangkayu (Mamuju Utara-dulu), H Agus Ambo Djiwa, bebe­ rapa waktu lalu di Pasangkayu. Dalam sambutan Bupati Pasangkayu,H Agus Ambo Djiwa menyampaikan, pesan kepada Kades Lariang yang baru dilantik kiranya bertanggungjawab dalam menjalankan amanah rakyat Desa Lari­ ang dengan sebaik-baik­ nya.

Menurut Bupati Pasang­ kayu, amanah dan tanggung jawab sebagai seorang kepala desa baru saja diba­cakan melalui ucapan sumpah dan janji. "Dengan ucapan sumpah dan janji itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung­jawab, dan membangun pemerintahan sebaik mungkin,” terangnya.

Agus juga mengimbau kepada para kades jangan ada yang tidak memanfaat-

kan Kantor Desa. Sebab. kantor itu tempat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara transparan. Jadi jangan lagi ada kades yang berkantor di rumahnya mengingat dana desa cukup besar untuk dipergunakan semakimal mungki bagi kepentingan masyarakat di desa yang dipimpinnya.

"Pelayanan maksimal kepada rakyat itu ada di kantor,bukan di rumah,tidak ada alasan bagi Kades tidak masuk kantor. Jadi,jangan lagi ada Kades yang berkantor dirumah, kecuali di luar jam kantor,” tegas Bupati Agus sembari me­­ ngajak para kades memiliki berkomitmen besar untuk membangun daerah Kabupaten Pasangkayu kita dan memperbaiki pelayanan tatanan pemerinta­ han,melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

"Semua fungsi pelayanan harus berjalan sesuai de­­ ngan aturan yang ada,sehingga pelayanan berjalan dengan baik",tutupnya. **ROY/HR**

• TRI WULAN JAYA

pada tanggal 9 Januari 2018, impor beras dapat dilakukan jika cadangan beras pemerintah atau stok beras Bulog di bawah 1 juta ton," ungkapnya.

Hingga 17 Januari 2018 stok beras PS0 (Public Service Obligation) Perum Bulog sebesar 854.947 ton, termasuk CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sebanyak 134.646 ton. Menteri Enggar juga menjelaskan, berdasarkan pantauan harga yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten/Kota, harga beras medium sejak awal Desember 2017 terus menunjukkan kenaikan.

"Dikarenakan berkurangnya pasokan beras medium di pasar rakyat. Rata-rata harga beras medium nasional berada

di tingkat Rp. 10.969 per kilogram. Dengan kondisi demikian, di mana stok CBP pada Bulog di bawah 1 juta ton dan adanya kenaikan harga yang melonjak berkisar antara 10 persen sampai 19 persen di berbagai daerah, maka Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk melakukan impor beras keperluan lain," tegas dia.

Menteri Enggar mengklaim impor tersebut terbukti mampu menekan tren kenaikan harga beras di pasar meskipun belum terlalu signifikan dampaknya. "Sesudah kami umumkan mengenai rencana impor beras itu, maka tren kenaikan itu tidak naik, Kemudian terjadi penurunan (harga beras) beberapa ratus rupiah sampai Rp 700," ungkapnya.

Namun, meski sudah terjadi penurunan, namun fluktu-

asi harga beras masih terjadi.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan terus menjaga stabilitas harga beras terutama dengan memastikan suplai beras yang cukup ke pasar.

Ketua Umum Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB), Fathan Kamil, menilai pemerintah bisa menggunakan skema tambal sulam dalam mengatasi kenaikan harga beras saat ini. Di mana, pemerintah bisa mengambil stok dari daerah surplus untuk daerah yang defisit.

Dia mencontohkan, hari ini harga beras di Sulawesi Selatan berada pada posisi Rp 9.800 per kilogram (Kg). Seusai panen, stok diperkirakan bisa 2 juta ton.

"Ini akan menjadi dilematis.

LANJUTAN HAL. 6

2 LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

Pilkada Kabupaten Wajo Tercipta Head to Head

M

eskipun Sebelumnya Andi Shahrir Kube (ASK), akan ikut mewarnai Kontestasi Politik dalam Pilkada Kabupaten Wajo dan akan membuat Poros tengah dalam Perlehatan Politik Pilkada Wajo, Namun Pada Keputusan Akhir ASK dipastikan tidak maju pada Pilkada Kabupaten Wajo, Salah Satu dasarnya, Seperti yang terlihat saat ini jelang Pendaftaran di KPU, Partai Besutan dari Surya Palo, Partai NasDem merapat kebarisan Pammase dan secara resmi mengusung Amran Mahmud dan Amran, SE (PAMMASE), sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupate Wajo, dan SK usungan itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sul-sel Rusdi Masse, dikantor DPD Nasdem sul-sel, Maka dapat dikatakan pendukung ASK, akan mengalihkan kekuatannya kebarisan Pammase, maka dengan begitu, Kekuatan dan

Amunisi Pammase dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Wajo semakin Bertambah.

Mengingat hal ini maka Skenario head to head (Dua Pasangan) pada penghelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, akan terwujud, Dari 40 kursi di DPRD Kabupaten Wajo, pasang calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Wajo Amran

Mahmud dan Haji Amran SE (Pammase) memiliki 25 kursi. Yakni, PAN (4), PPP (7), PKS (2) PBB (1), PDIP (4), Demokrat (5), dan Nasdem (2), Sementara kandidat pasangan lainnya, dr Baso Rahmanuddin Makkaraka dan Anwar Sadat (Barakka) 15 kursi.

Yakni, Golkar (7), PKB (3), Hanura (2), dan Gerindra (3).

Dari rangkaian isu yang muncul dalam Kontestasi Politik Pilkada Kabupaten

Wajo, akhirnya timbul sebuah jawaban dari berbagai Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ditengah masyarakat Kabupaten Wajo, utamanya Pertanyaan tentang head to head atau tidak dan kemudian ASK maju dalam Pilkada atau tidak.

Pada Pemberitaan sebelumnya yang dikutip dari RakyatSulsel.com, Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Irfan AB mengatakan, jika head to head itu benar terjadi, maka Amran yang merupakan Ketua PAN Wajo akan berpotensi memenangkan pertarunga. “Saya kira head to head itu lebih bagus, karena pak Amran memiliki potensi untuk menang,” kata Irfan, Selasa (21/11).

Menurutnya, Amran Mahmud sudah dikenal oleh masyarakat Wajo. “Masyarakat wajo pastinya ingin perubahan dan perubahan itu bisa dilalukan oleh pak Amran,” tuturnya. • AGUSH

DPMD Kabupaten Wajo Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui BUMDES

S

trategi Dalam meningkatkan Pembangunan Prekonomian Masyarakat Desa Pemerintah kabupaten Wajo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggandeng PT.Bank BNI 1946 Cabang Sengkang dalam pengelolaan Dana Desa.

Hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Nota Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri memakili Pemkab Wajo dengan Wakil Pimpinan Cabang Bank BNI 1946, Haruni Said mewakili PT.Bank BNI 1946 di Gedung PKK Kabupaten Wajo, Selasa 23/1/2018.

Perjanjian Nota Kesepahaman (MOU) ini meliputi pembukaan rekening desa dan layanan jasa perbankan lainnya kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Wajo.

Perjanjian Nota Kesepahaman (MOU) ini terlaksana setelah melewati berbagai evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Wajo terkait komitmen Bank BNI dalam memberikan

layanan perbankan dan komitmen dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah ini.

"Jadi Pemkab Wajo menilai PT.Bank BNI 1946 memiliki komitmen yang baik dalam hal pemberian layanan perbankan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat". jelas Alumni STPDN ini saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Cabang Bank BNI 1946 Sengkang mengatakan keterlibatan PT.Bank BNI 1946 dalam pengelolaan Dana Desa di daerah ini telah diupayakan sejak tiga tahun lalu, setelah melewati berbagai evaluasi baru hari ini dapat kita wujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MOU).

Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan ini adalah MOU yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 2016 dilakukan kerjasama dalam hal pengelolaan BUMDes. "Sebagai wujud komitmen Bank BNI 1946 Cabang Sengkang, dalam waktu yang

tidak terlalu lama kami akan menambah outlet di Atapangge, Kecamatan Majauleng. Hal ini dilakukan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat Wajo, " ujarnya.

Ditambahkannya, layanan Bank BNI sebenarnya sudah tersebar hingga pelosok desa melalui layanan Agen 46. Ada sekitar 400 agen 46 yang tersebar diberbagai pelosok desa sehingga layanan perbankan bisa dilakukan dimana saja.

"Kedepannya, kami ingin memberdayakan BUMDes sebagai agen 46 sehingga bisa lebih memperluas jangkauan layanan kami," Pungkas Haruni

Petahana H. Andi Fahsar Padjalangi Lawan Kotak Kosong dalam Pilkada Kabupaten Bone Mendatang

S

etelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan bahwa pasangan calon dr Rizalul Umar dan Andi Mappamadeng Dewang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual untuk calon perseorangan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dipastikan hanya diikuti oleh pasangan tunggal, yaitu calon bupati petahana H Andi Fahsar M Padjalangi dan pasangannya, H Ambo Dalle (Tafa'dal).

"Jumlah dukungan perbaikan Umar Madeng setelah

melalui verifikasi jumlah sejak Minggu, 21 Januari 2018 yaitu 37.303. Kurang 3055 dari jumlah dukungan yang seharusnya dipenuhi. Yakni 40.358," Kata Aksi Hamzah.

Dikatakan Aksi, untuk maju sebagai calon perorangan (independen) pasangan calon harus menyerahkan bukti dukungan berupa fotokopi KTP sebanyak 7,5 persen penduduk atau sebanyak 41.980 dukungan KTP yang tersebar di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

"Secara otomatis tidak memenuhi syarat menjadi calon bupati karena jumlah dukungannya tidak sesuai

dengan jumlah syarat minimal.

Dan dipastikan hanya ada satu calon saja, yakni Andi Fahsar M Padjalangi dan Ambo Dalle," tegasnya.

Seperti yang diketahui, mendaftar ke KPU untuk maju di Pilkada Bone, pasangan Tafa'dal diusung sebanyak 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bone.

Kesebelas partai itu yakni, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, PPP, PKB, PBB, Demokrat, Hanura dan PDI-P. Selain itu Perindo juga masuk sebagai pertai pendukung pasangan petahanan ini.

• AGUSH

Said.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Syamsul Bahri, mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menjadi pusat perekonomian masyarakat desa.

"Melalui kerjasama Bank BNI Sengkang, Saya ingin Bumdes lebih berdaya dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat di Pedesaan lebih tersejahterakan. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi wadah pengembangan perekonomian masyarakat desa.". Tandasnya.

• AGUSH

JENAZAH Burhanuddin bin Lofu (65) tewas ditangan keponakan.

D

Sengketa Lahan Berujung Maut

uel Burhanuddin (65) dengan Ambo Taha (55) dengan menggunakan senjata tajam, berakhir mengenaskan, Burhanuddin yang diketahui Paman dari Ambo Taha, harus meredam nyawa ditangan Keponakannya sendiri, Pertikaian tersebut dipicu oleh Persoalan sengketa Lahan persawahan, keduanya masing-masing mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah dan pada akhirnya timbul pertikaian, peristiwa ini terjadi di Lacori Desa Towalida, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sulsel, Minggu (21/1/2018), sekitar pukul 08.30 Wita (Pagi).

Pertikaian antara paman dan keponakan itu, berujung maut sang paman Burhanuddin (65) warga Batu-batu Desa Liu Kecamatan Majauleng mati ditempat kejadian setelah mengalami disekujur tubuhnya. Sedangkan sang ponakan Ambo Taha (55) warga Lacori Desa Towalida, Kecamatan Sajoanging, Wajo, harus dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka serius.

Duel keduanya terjadi saat, korban yang sementara menuju ke kebun dan kebetulan melintas depan rumah Tersangka, selanjutnya tersangka bertemu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan korban sebelumnya keduanya adu mulut sampai pada akhirnya mereka adu kekuatan secara jantan dengan menggunakan golok.

"Setibanya di TKP, terjadi adu mulut yang berujung perkelahian yang menga-

kibatkan korban (Burhanuddin) meninggal dunia di TKP". Kata Kapolres Wajo AKBP Asep Marsel Suherman.

Akibat dari kejadian tersebut, Burhanuddin mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka tusuk pada Dada sebelah kiri, Luka robek pada dada tembus ke perut, Luka terbuka pada tangan, dan Luka terbuka pada punggung.

Sementara lawannya Ambo Taha juga mengalami Luka robek pada pipi sebelah kiri, Luka robek pada lengan, Luka pada jari tangan dan saat ini pelaku Ambo Taha, telah dirawat di rumah sakit Lamaddukelleng Sengkang.

"Adapun jasad Burhanuddin, sebelumnya telah kita bawa ke Puskesmas Salo Bulo untuk divisum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan". Ujar Kapolres Asep Marsel.

Karena merasa sakit hati dan emosi telah memuncak karena ayahnya telah dibunuh tersangka, Lanjut Kapolres Asep Marsel mengatakan, anak korban yaitu Baso Kahar bersama temannya diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah panggung milik tersangka dan kerugian ditafsir mencapai 360 juta Rupiah, saat ini anggota juga sudah melakukan pencarian pelaku pengrusakan dan pembakaran serta melakukan pengamanan di rumah tersangka dan korban.

• AGUSH

LAPORAN DAERAH 3

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

PILKADA SULSEL 2018

10 PASANGAN INDEPENDEN, SATU MELAWAN KOTAK KOSONG Firdaus Muhammad : Fenomena Baru, Partai Tidak Konsisten

P

enyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 akan dilaksanakan di 13 daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), di antaranya ada 10 peserta melalui jalur independen dan satu peserta bakal melawan kotak kosong.

"Dari total jumlah peserta yang akan ikut pilkada serentak di Sulsel, ada sepuluh bakal pasangan calon independen, dan satu bakal calon yang tidak punya lawan alias melawan kotak kosong," kata Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief di Makassar, Sabtu lalu.

Menurut dia, jumlah bakal kandidat perseorangan tersebut jauh meningkat dari pilkada sebelumnya, bahkan satu kabupaten di Sulsel yakni Kabupaten Enrekang diikuti satu pasangan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Meskipun demikian, kata dia, pesta demokrasi di Sulsel telah berjalan dinamis sepanjang proses tahapan pendaft-

aran hingga kini dalam masa pemeriksaan kesehatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Kami berharap proses demokrasi pemilihan kepala daerah di Sulsel berjalan demokratis aman dan damai," harap dia.

Ia menyebutkan tahap pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah sedang berjalan dengan jumlah total 37 pasangan bakal calon dari 13 daerah termasuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

"Rencananya penetapan bakal calon menjadi calon kepala daerah akan ditetapkan pada 12 Februari 2018," ujarnya.

Berdasarkan data KPU Provinsi Sulsel untuk bakal calon bupati dan wakil bupati yang melawan kotak kosong di Kabupaten Enrekang yakni pasangan H Muslimin Bando-Asman yang didukung tujuh partai politik.

Sementara 10 bakal calon yang menempuh jalur perseorangan di antaranya pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) sebagai satu-satunya peserta jalur independen dari empat peserta pendaftar pada Pilkada Sulsel.

Selanjutnya di Kabupaten Bantaeng diikuti dua pasangan jalur independen dari empat peserta masing-mas-

ing pasangan A Baso FahrirAlam Syahruddin dan Muh Alwi-Nurdin Halim, dan juga Kabupaten Jeneponto diikuti satu pasangan independen yaitu pasangan HA Baharuddin Baso Jaya-H Isnaad Ibrahim.

Di Kabupaten Bone satu peserta perseorangan dari dua peserta yang bakal bertarung pada pilkada serentak tahun ini yakni pasangan H Rizalul

Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono

MENYAPA DENGAN HATI

K

apolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Umar Septono, sejak dilantik pertengahan Nopember 2017 lalu, langsung melakukan perubahan mendasar terkait dengan perubahan pola pikir dan pola laku di kalangan anggota Polri di jajaran Polda Sulsel. Perubahan itu tidak sekedar dalam bentuk petunjuk dan perintah tapi Kapolda sendiri sudah terlebih dahulu memprak-

semutmerah14@gmail.com

tekannya atau melakoni dalam tugas sehari-hari maupun sebagai bagian dari warga masyarakat di daerah ini, sehingga menjadi keteladanan bagi setiap anggota Polri.

Di hadapan pengurus wilayah NU Sulsel, tokoh ulama dan warga Nahdiyyin, dalam acara silaturrahmi dan dialog alim ulama di Auditorium K.H. Muhiddin M. Zain Kampus Universitas Islam Makassar, Selasa

mala lalu, Irjen Pol Umar Septono mengatakan, tahun 2018 ini merupakan tahun politik, dimana di berbagai daerah di tanah air ini akan melangsungkan Pilkada dan Pilgub. Pesta demokrasi ini memang sangat rawan menimbulkan gesekangesekan dan ketegangan yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Umar, di dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada dan Pilgub di Sulsel pihaknya sudah melaksanakan tugas dengan persiapan yang paling optimal. Semua tahapan-tahapan pesta demokrasi sudah dikawal dengan baik dengan menurunkan anggota Polri sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Hanya saja memang harus diakui bahwa segala upaya pencegahan kita lakukan secara optimal, biar masyarakat tenang, pengguna jalan tenang, orang lain juga tenang, KPU juga bisa bekerja dengan tenang, namun kalau ditanya apakah saya mampu menjamin keamanan Pilkada selama berlangsung di Sulsel, tentu saja kami jawab bahwa tidak mungkin bisa kami beri jaminan selain berdoa kepada Allah SWT semoga tugas kami bisa dijalankan dengan baik. Fakta di lapangan banyak anggota polisi justru mengalami cedera

dan jadi sasaran lemparan batu dan benda tajam lainnya,” ungkapnya.

Umar mengharap dalam Pilkada dan Pilgub nanti dinamika politik tidak terlalu tinggi, situasinya lebih tenang dan masyarakat lebih dewasa, sehingga kalau semuanya sudah dijalankan dengan maksimal maka selanjutnya kita menyerahkan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa. “Jadi sekali lagi kalau ditanyakan kepada saya, apakah Kapolda bisa jamin keamanan Pilkada, terus terang saja kita tidak bisa menjamin. Kita hanya mampu bekerja seoptimal mungkin dan menangani setiap kasus dan kejadian dengan baik, hasilnya kita harus percaya kepada ketetapan Allah SWT setelah kita sudah berupaya keras. Tinggal kita mengambil hikmahnya yang terbaik,” tandasnya.

Agar tugas Polri diterima masyarakat dengan baik lanjut pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, 13 September 1962 yang sebelum tugas di Sulsel menjabat Kapolda NTB (2015), maka dia harus masuk ke hati masyarakat. Karena, tugas-tugas yang kita jalankan dengan baik belum tentu masyarakat juga menerimanya dengan baik. Maka langkah yang harus kita lakukan kita harus melayani masyarakat dengan hati, sehingga terkadang kita melakukan kegia-

Umar-H Andi Mappamadeng Dewang.

Begitu juga di Kabupaten Sidrap tercatat empat peserta pendaftar pilkada tahun 2018, di antaranya dua peserta jalur perseorangan masing-masing pasangan A Ikhsan Hamid-M Resky Jabir dan pasangan Soalihin-Muhammad Nasiyanto.

Peserta independen juga terdaftar pada pilkada Kabupaten Pinrang yakni pasangan H Hamka Mahmud-Ahsan, selebihnya tiga pasangan lainnya dari jalur Parpol.

Sementara di dua kota di Sulsel, yakni Kota Makassar terdaftar dua peserta pasangan, satu di antaranya dari jalur perseorangan yakni pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari, dan di Kota Palopo terdaftar tiga peserta, di antaranya satu bakal calon independen yakni pasangan H Buya Andi Ikhsan-A Togellangi Sulthani.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Firdaus Muhammad menyatakan

tan atau turut serta di dalam kehidupan masyarakat tidak terkait lagi dengan tugas-tugas polisi.

Tugas-tugas yang dilakukan anggota Polri diluar tugas yang menyentuh hati masyarakat lanjut Umar Septono, misalnya saja ada warga yang berduka atau melangsungkan pesta pernikahan maka anggota Polri yang bermukim atau berada di sekitar itu diminta ikut berbaur memasang tenda, bahkan anggota diminta untuk mengantarkan jenazahnya dan turun ke liang lahat membantu penggali kuburan. Begitula jika ada warga yang memperbaiki saluran air yang tersumbat, membersihkan majis atau tempat ibadah lainnya, diharapkan anggota Polri turut terlibat membantu warganya.

Selain meminta turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat lebih jauh Umar Septono menguraikan, anggota Polri juga dimintai meningkatkan budaya malu di dalam menjalankan aktifitasnya, seperti menumbuhkan budaya bersih dan tanggung jawab moril.

“Tugas dan tanggung jawab itu bukan sebatas anggota polisi saja tapi juga para pejabat kepolisian, Kapolsek, Kapolres dan bahkan Kapolda juga wajib memberi contoh di dalam melayani masyarakat,“ tandas Kapolda Sulsel.

Diakui Kapolda Irjen Umar, tanggung jawab kebersihan itu bukan hanya milik petugas kebersihan dan warga masyarakat tapi juga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga mungkin saja saat ini warga masyarakat sering melihat anggota Polri memungut sampah di jalur jalanan yang dilaluinya.

“Jadi kalau di jalan masih ada sampah yang bertebaran

bahwa bertambahnya jumlah peserta perseorangan dan adanya bakal kandidat yang melawan kotak kosong merupakan fenomena politik yang tidak biasa pada pilkada tahun ini.

"Adanya perilaku Parpol yang tidak konsisten membuat bakal calon memilih jalur perseorangan dan pragmatisme parpol pun menjadi salah satu indikatornya. Ketidakseimbangan pilihan parpol juga menjadi penyebabnya," papar dia.

Menurut dia, juga hadirnya calon perseroangan itu disebabkan sulitnya kandidat mendapatkan partai akibat ketidakonsistensinya parpol yang berubah-ubah, bahkan ada yang sudah mendapatkan parpol, namun belakangan memilih maju independen.

"Inilah yang menjadi fenomena baru, namun perlu dievaluasi karena adanya kesalahan partai, padahal Pilkada merupakan pelajaran pada Pemilu nanti bagi parpol, termasuk fenomena kotak kosong," ungkap Firdaus. • AJE-DKI

itu berarti belum ada anggota polisi yang lewat, karena jika ada sampah yang terlihat di jalan mereka pasti turun dari kendaraan memungutnya,” ungkapnya.

Sebetulnya kata Umar Septono, masih banyak kegiatan yang sudah dilakukan Polri yang terkait dengan kesulitan yang dialami warga masyarakat di daerah ini, termasuk di dalam memperbaiki rumah warga yang betul-betul dalam kondisi sangat memprihatinkan melalui gerakan Rp 1000 per hari. Sudah ada yang mampu direalisasikan dengan bekerjasama instansi terkait.

Terkait dengan tahun 2018 lanjutnya lagi, dimana bangsa Indonesia secara nasional menghadapi tahun politik yang cukup rawan menimbulkan gesekan dan konflik. Sebelumnya, kita diperhadapkan dengan teroris, sebelumnya ada kasus narkoba yang melibatkan orang yang kesehariannya tekun beragama, tampak sangat alim menggunakan cadar namun di dalam sakunya ditemukan 2 kg narkoba. Kita juga diperhadapkan dengan kasus-kasus ujaran kebencian di medsos-medsos, terakhir sekali ada kasus-kasus penculikan yang kesemuanya ini menjadi tugas kepolisian dalam melindungi semua warga masyarakat.

Diakui Umar, saat bertugas di NTB dia diperhadapkan dengan kasus Akhmadiyah yang harus mengungsi ke suatu tempat yang menunjukkan bahwa pihaknya gagal melindungi warga masyarakat, sebab seberapapun jumlahnya, dua atau tiga orang pun semuanya sama-sama harus diberi perlindungan karena mereka adalah warga Negara Indonesia.

• JURLAN EM SAHO’AS-DKI

Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Penasehat : Burhanuddin Amin, Ir. Andi Baso, Abdul Jurlan Pemimpin Umum/Redaksi : Anshar Abdullah Pemimpin Perusahaan : Uni Redaktur Pelaksana : M. Darwis, Redaktur : Ekbang, Tawakkal, SE Dewan Redaksi: Andi Baso Ishak, Sulfiah, Arifin, ST, Asmar P, Sudirman, Samsuddin, Andi Baso Staf Redaksi : H. Andi Sappaile, Andi Ardi S, Muh. Iqbal Sessu, Barhama Bendahara : Nuraeni, S.Sos. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Alamat Redaksi/Iklan : Jl. Salemba Makassar Sulsel Percetakan : Rajamawellang Jl. Cokonuri No. 15 D (Perumahan Grand Salemba)

WARTAWAN / PERWAKILAN Biro Makassar : Andi Nuralam Fajar, Lukman, Andi Muhammad Junaid Gowa : Risman Takalar : Abd. Rauf Ampa, Muh. Agus, Leo Jeneponto : Mansur DL / Master Bantaeng/Bulukumba : Iwan L Selayar : Herman Sinjai : Ruslan Maros : Adrian Pangkep : Bahar Barru : Syamsul, Musriadi Sidrap : Andi Riswan Parepare : Bahtiar, Nasruddin, Asdar Pinrang : Pangeran Risal Enrekang : Darman Bone : Yusman Soppeng : Triwulan Jaya Wajo : Baso Ridwan, Tator : Adi Palopo : Yoga Luwu Timur : M. Amor Polman : Sumarno Mamasa : Netu Tamankoa Majene: Hasriansyah, S.Pd Mamuju : Reski Palipuri Mamuju Utara : Hamsa, Tomi Mamuju Tengah : Wentriyani

4 LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

Kembangkan Budidaya Air Tawar, Pemkab Takalar Gandeng BPBAP

U

ntuk memaksimalkan potensi perikanan air tawar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar akan menggandeng Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Kabupaten Takalar.

Bupati Takalar Syamsari Kitta mengatakan, produktivitas tambak memang harus ditingkat secara bertahap sehingga bisa memaksimalkan potensi tambak yang ada di kabupaten Takalar.

Karena itu, dimasa pemerintahannya, diupayakan agar tidak ada lagi lahan tidur di daerah berjuluk Butta Panrannuangku itu. Selain itu

akan dilakukan kerjasama dengan BPBAP untuk pengembangan budidaya tambak agar mendapatkan hasil berkualitas.

"Saya berharap pembudidayaan ini dikembangkan dengan pola bisnis to bisnis yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kita ingin muaranya semua pada kesejahteraan masyarakat," ungkapnya saat mengunjungi BPBAP Takalar, Selasa (23/01/2018).

Di sela pertemuan dengan Kepala BPBAP Nono Hartanto, Bupati Syamsari menyempatkan diri untuk meninjau secara langsung proses pem-

budidayaan Rumput Laut dan Udang di Tambak milik BPBAP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu.

Kadis perikanan dan Kelautan Takalar M Asbar menambahkan, Potensi budi daya air payau di Takalar untuk tambak dan rumput laut seluas 4.500 Hektare.

Namun yang di manfaatkan saat ini baru sekitar 75%.

"Optimalisasi ini yang akan kita lakukan untuk mencapai hasil sebaik-baiknya, baik secara kualitas maupun kuantitas," katanya. •

Bupati Takalar Syamsari Kitta saat mengunjungi tambak udang yang dikelola oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) di Kecamatan Galesong.

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa, Pemkab Barru Bagi-bagi Ayam

P

emerintah Kabupaten (Pemkab) Barru mulai tahun ini akan menjalankan program sejuta ayam bukan ras (buras).

Program ayam Buras yaitu memberikan bantuan ayam kampung atau ayam bukan ras terhadap setiap desa se-Kabupaten Barru.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Barru, Suardi Saleh saat ditemui di Kantor Pemda Barru, Jumat (5/1/2018).

"Awal 2018 ini Pemkab Barru punya program sejuta ayam Buras yang sebentar lagi akan dijalankan. Lewat program itu pemerintah akan memberi bantuan ayam kam-

Bupati Barru, Ir Suardi Saleh

pung di Desa-desa yang ada di Barru," kata Suardi Saleh kepada tribunbarru.com.

Dalam program tersebut, kata Suardi, setiap warga miskin akan diberikan bantuan gratis di Desa-desa sebanyak 45 ekor bibit ayam Buras.

"Bantuan itu kita berikan secara bertahap yaitu selama tiga bulan. Selain itu, Pemkab Barru juga akan menyiapkan pakan serta tenaga pendamping yang akan memberikan pendampingan baik secara teknis maupun manajerial," ujarnya.

Langkah tersebut, kata Suardi, dilakukan sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kabu-

paten Barru.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Maros itu menyebut, program tersebut juga sekaligus menjadi second income atau pendapatan tambahan bagi masyarakat.

"Artinya kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan tetap berjalan tetapi bisa ada kegiatan lain yang tidak mengganggu aktivitas pokok dan bisa menghasilkan sesuatu. Dan salah satu usaha yang cocok untuk itu adalah memelihara ayam Buras," tuturnya.

Adapun teknis penyaluran bantuan ayam Buras tersebut yaitu setiap warga miskin di seluruh Desa di Barru akan

disalurkan 15 ekor ayam perbulannya.

"Jadi jika di bulan ini disalurkan 15 ekor maka itu akan berlanjut hingga tiga ke depan sampai cukup 45 ekor per Desa. Tujuannya untuk dibesarkan kemudian dijual atau dipasarkan," katanya.

"Dari hasil penjualan itulah perekonomian di Desa-desa bisa meningkat dan secara otomatis juga membantu masyarakat setempat," tutur Suardi.

Suardi berharap program tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga Kabupaten Barru juga akan menjadi sentra pengembangan ayam Buras di Sulsel. •

Dukungan Masyarakat Adalah Kunci Keberhasilan pemerintah Desa Timusu

Ego Lintas Komisi, Legislator Takalar Terancam Tak Terima Gaji 6 Bulan

S

eluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar terancam tidak bisa menikmati gajinya selama enam bulan ke depan. Jika mereka tak kunjung selesai pembahasan Rencangn Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 hingga batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan pada UU No 23

Tahun 2014.

Saat ini, rancangan APBD 2018 di DPRD Takalar masuk pada tahap evaluasi dari pemerintah provinsi. Namun, sebagian legislator di DPRD Takalar menganggap bahwa pembahasan RAPBD di tingkat komisi tidak sah disebabkan polemik pergantian pimpinan komisi.

Sekedar diketahui, sengketa kekuasaan di tingkat komisi

saat ini menjadikan legislator di DPRD Takalar berkubu-kubu serta tidak kompak, membuat banyak pihak menyesalkan sikap arogansi dan ego lintas komisi oleh sebagian anggota DPRD Takalar tersebut. Selain berimbas pada gaji anggota DPRD yang terancam tidak dibayarkan selama enam bulan, keterlambatan pengesahan APBD 2018 juga akan berimbas pada pem-

otongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen dari Pemerintan Pusat.

"Perlu diingat bila APBD 2018 sampai waktu yang telah ditentukan tidak kelar, maka akan ada konsekuensi seperti Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 10 persen dari pemerintah pusat," jelas Wakil Ketua DPRD Takalar dari Partai PKPI, Muh Idris Leo.

Soppeng - Bagi Pemerintah Desa, Warganya Adalah Segala Galanya,Setiap keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah,Pasti buah dari kerjasama dari semua pihak dan mustahil bisa diwujudkan sebuah keberhasilan tampa dukungan masyarakat.

Menurut Kades Timusu Firdaus Hal yang di capai Desa Timusu adalah Hasil kerja bersama dan Dukungan Masyarakat baik yang berdomisili di Desa itu sendiri maupun yang di luar yang sedang merantau.

"Menyenangkan hati Masyarakat suatu hal kenikmatan dan kepuasan yang tak terhingga, "Juga akan ada implikasi langsung ke pihak legislatif untuk tidak dibayarkan gajinya selama enam bulan karena RAPBD 2018 sdh diserahkan oleh pihak eksekutif ke legislatif untuk dibahas lebih lanjut," lanjut Idris Leo seraya

olehnya apapun dilakukan oleh Pemerintah khususnya Desa Timusu semuanya untuk kepentingan masyarakat" bahwa kalau Pemerintah sudah bisa membuat masyarakat tersenyum , itu sudah membuatnya sangat bahagia , boleh ia tak memiliki apa apa yang penting bisa membuat masyarakat tersenyum.Ungkap Firdaus Makanya ia terus berupaya maksimal untuk melahirkan ide ide dan berkreatif supaya masyarakat bisa tersenyum melihat perkembangan Desa yang mereka cintai.Jelasnya • TRI WULAN JAYA

menambahkan bahwa saat ini jadwal paripurna untuk pengesahan APBD 2018 masih belum ditentukan karena masih menunggu hasil evaluasi dan sikap dari Gubernur Sulsel. ***TRIB/DKI**

ADVETORIAL 5

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

DPRD SULBAR MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DPRD PAREPARE

K

omisi II DPRD Pare-Pare lakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Sulbar, yang di Pimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar Drs. H.Muhammad Tamrin Endeng, Ketua Komisi I DPRD Ir. Yahuda, Bersama Anggota H. Alimalik Pababari, H. Muhktar Belo, Ir. H. Abidin Abdullah, Rayu dan Drs. H. Itol Syaiful Tonra, Ijbar, Ir. Firman Argo Waskito, Hj. Marni Aryakati "Sementara Komisi II DPRD Pare-Pare dipimpin Ketua Tim Abdul Saka Latief, Andi Darmawansya, H. Moh. Yusuf Nonci dan M. Riad, dalam Rapat tetsebut saling Tukat Cendramata Antara DPRD Sulbar yangbdiwakili Plt. Ketua DPRD Sulbar Muhammad Thamrin Endeng dan DPRD Pare-Pare, Abdul Saka Latief, Jumat, 19/01/18 "Ketua Tim Koordinasi Abdul Saka Latief mengatakan bahwa kami dari Komi-

si II DPRD Kota Pare-pare sangat mengapresiasi kepada DPRD Provinsi Sulbar yang telah banyak memberikan maaukan kepada Kami.

"Ia mengatakan juga bahwa Rapat Koordinasi dan konsultasi, yang kita lakukan saat ini adalah terkait Medical Chek Up Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) "Ada beberapa hal yang kami bisa tangkap pertama dilakukan hal yang sama bahwa PP Pemendagri sudah dilakukan dan PP 18 yang kemudian ditahun yang sama juga sudah dilakukan.

Dan menariknya kemudian, kita diberi kelonggaran meskipun ada bajet bahwa ada pelapon anggaran sekian dan kami hanya disuruh untuk diperiksa dan hasilnya tidak ada yang istimewa.

Dan mengenai BPJS seluruh Indonesia sudah terintegrasi. BPJS setiap saat kalau sakit bisa digunakan.

"Sementara itu Plt. Wakil Ketua FPRD Provinsi Sulbar Muhammad Thamrin Endeng mengatakan bahwa, Kami sangat apresiasi kepada seluruh staf DPRD Sulbar bahwa ini hal yang baik buat kami untuk kamu di DPRD dan pemerintah Kota ParePare.

"Demikian Halnya Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulbar Ir. Yahuda mengatakan bahwa secara theknis bajet yang kita masukkan dalam, Medical Chek Up Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu, 7,5 juta, namun dalam penerapannya kadangkadang itu, tidak digunakan keseluruhannya.

"Contohnya ada dari anggota DPRD yang suda melakukan Medical Chek Up itu tidak mencapai jumlah yang ada, dan itu betfariasi, yang intinya jangan sampai melibihi anggaran yang ada. (*)

Plt. Wakil Ketua DPRD Sulbar Muh.Thamrin Endeng saat memberikan sambutan dalam diskusi.

Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sulbar saat menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Parepare

Komisi II DPRD Parepare menyerahkan Cndramata Kepada DPRD Sulbar.

Foto Bersama Anggota DPRD Sulbar dan Anggota DPRD Parepare saat usai Rapat.

6 LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

SAMBUNGAN HAL. 1

Puluhan Ribu Rakyat Jeneponto Mengawal Syarif Patta-Andi Tahal Mendaftar di KPU KPU sekitar pukul 10.00 wita dengan dikawal puluhan ribu massa pendukungnya.

Hadirnya puluhan ribu pendukung dan relawan tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat Jeneponto sudah sangat siap mengawal dan memenangkan Syarif Patta - Andi Tahal dalam Pilkada serentak Juni 2018 mendatang. Sebelumnya, dukungan warga masyarakat Jeneponto memang tidak terbendungkan yang sabang hari bergantian menemui alumni UMI dan komandan Menwa ini agar menyiapkan diri untuk bertarung dalam Pilkada. Mereka menilai sosok Karaeng Patta yang sangat merakyat dan merupakan putra daerah yang sudah memiliki pengalaman memimpin mulai dari kepala desa hingga sekarang menjabat Sekda Jeneponto. Jadi tidak dapat diragukan

lagi kemampuannya mengelola sumber daya alam, Sumber daya manusia dan birokrasi.

"Beliau memiliki pengalaman memimpin instansi yang dipercayakan kepadanya tidak hanya sebatas di Jeneponto saja, tapi sudah teruji di daerah lain, di Makassar hingga kembali ke kampung halaman membangun tanah kelahirannya," ungkap Rasyid Radjamakka salah seorang tokoh pemuda saat itu dimintai komentar dan penilaiannya terhadap Syarif Patta.

Rasyid juga mengakui, bahwa kehadiran puluhan ribu pendukungnya yang tampak menjadikan kota Jeneponto siang itu seperti lautan manusia yang bergerak rapi dan tertib, sekaligus membuktikan rasa syukur mereka karena semuanya hadir dengan kerelahan hati.

Salah seorang tokoh mas-

yarakat yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui, kalau dia datang bersama keluarga besarnya tanpa dipanggil dan diundang. Dia hanya mendengar dari mulut ke mulut lalu segera berkumpul tanpa dikomando datang memberi dukungan moril kepada Karaeng Patta.

Menurutnya, mereka sangat bersyukur karena kandidat yang selama ini diyakini sangat tepat dan memiliki kemampuan mewujudkan mimpi mereka akhirnya bisa mendaftar ke KPU dengan didukung tiga partai pendukung.

Sebelumnya, saat ditemui wartawan media ini di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah Jeneponto (Sekda) mengatakan, bahwa dirinya siap maju bertarung sebagai Bupati Jeneponto setelah memahami aspirasi warga masyarakat yang mende-

saknya maju dan selanjutnya senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberi petunjuk dan kekuatan di dalam memenuhi desakan yang datang dari berbagai kalangan itu.

Ia mengaku telah mendapat dukungan dari para mantan kepala desa serta masyarakat.

Sebelumnya, dirinya tak berfikir untuk siap maju. Namun karena adanya dorongan dan beberapa mantan Kades.

Mappasomba, mantan Kades Pallantikang Kecamatan Bangkala kepada wartawan menuturkan bahwa kehadiran mereka diruang kerja Sekda Jeneponto “Muh Syarif” yang akrab disapa Karaeng Patta ini membawa aspirasi dari warga Palantikang, “Kami dari Bangkala siap mendukung penuh Karaeng

Patta apabila dirinya lolos dari bakal calon Bupati Jeneponto mendatang, karena kami sudah tahu sifat dan karakter Pak Sekda,”ujar Mappasomba Selain Mappasomba, juga hadir mantan Kades Bontosunggu Tamalatea Rajamuddin dan mantan Kades Pallantikang serta, mantan Kades Marayoka Bangkala.

Rajamuddin, mantan Kades Bontosunggu juga memberi motivasi terhadap Sekda

ini untuk turut dalam pesta demakrasi nanti, “Kami ingin pemimpin bukan penguasa, kami rakyat biasa, kami ingin kesejahteraan khusunya para petani,”kata Rajamuddin dihadapan Muh Syarif waktu itu.

Terkait kedatangan beberapa mantan Kades diruang kerjanya, Muhammad Syarif menyampaikan terima kasihnya, “Terima kasih atas dukungan yang akan diberikan jika saya nantinya lolos pada seleksi balon Bupati mendatang, amanah dan bantuan kalian apa bila saya terpilih akan saya emban dan ingatkan saya apa bila saya tidak menepati janji lebih lebih yang namanya korupsi, laporkan saya”” Katanya Sekda.

petani dan bertentangan dengan program nawacita yang digagas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terutama soal kedaulatan pangan.

"Karena itu suatu yang tidak menginginkan untuk mensejahterakan petani kita," tandasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan partainya menolak rencana impor 500.000 beras yang bakal dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Menurutnya, produksi padi petani cukup melimpah, namun kemampuan serapan Bulog untuk mengisi stok pemerintah yang rendah.

"Dari Fraksi PDIP menolak impor beras. Kita cukup kaget," ungkapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun mempertanyakan soal keharusan impor. Sebab, data

Kementan dan Bulog yang diterimanya menunjukkan tidak ada kondisi mengharuskan impor beras.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menolak rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 500.000 ton beras.

Ketua Umum APKASI, Mardani Maming menyatakan, saat ini banyak daerah masih mengalami surplus beras sehingga rencana Kemendag mengimpor kebutuhan pokok itu justru mengancam perekonomian petani.

Menurut Mardani, mestinya ada data valid soal stok beras nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan. "Harus dipastikan dulu stok beras kita serta hasil panen ke depan, apakah benar-benar beras langka sehingga perlu dilakukan impor dari negara lain," tutur Mardani.

SAMBUNGAN HAL. 1

Keputusan Pemerintah Impor Beras Menuai Kritikan Kenapa kita tidak ubah dari Sulsel kesini. Misal Rp 9.800 tambah ongkos Rp 500 kan cuma Rp 10.300. Sudah bisa turun kan dari Rp 12.000. Hanya pindahkan stok di sana kesini," jelasnya.

Panen juga akan terjadi di daerah Jawa dengan prediksi hasil melimpah. Apalagi, stok Jawa juga terjadi surplus. Fathan menambahkan impor yang dilakukan pemerintah saat ini tidak tepat waktu. Sebab, pada Januari ini, beberapa daerah sudah mulai ada panen. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Saidah Sakwan, menilai masalah beras yang terus saja terjadi dapat diselesaikan bila pemerintah menerapkan manajemen perberasan yang baik. Salah satunya dengan memperbanyak daerah

sentra produksi.

"Persoalan beras terletak apakah Indonesia bisa menyelesaikan manajemen stok nasional, dari hulu dan hilir," ungkapnya.

Manajemen perberasan yang baik, kata Saidah amat diperlukan, sebab sebagian besar total kebutuhan beras nasional hanya berasal dari 6 provinsi. "Stok dari hanya dari 6 provinsi, padahal ada 32 provinsi di Indonesia. Di 6 provinsi ini terkonsentrasi 67 persen," jelasnya.

Ke-6 provinsi tersebut antara lain, Sumatera Utara yang memasok sekitar 5,4 persen atau 5,4 juta ton, Sumatera Selatan 6,6 persen atau 4,7 juta ton, kemudian Jawa yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur memasok hampir 50 persen, serta Sulawesi Selatan.

Manajemen perberasan harus diperbaiki agar pasokan dan proses distribusi 67 persen beras dari 6 provinsi tersebut tidak malah menaikkan biaya logistik yang berimbas pada naiknya harga beras di pasar. "(Beras) dari 6 provinsi semua pengiriman ke Pasar Induk Beras Cipinang. Dari Cipinang, beras kemudian dikirimkan misal ke Kalimantan dan daerah lainnya.

Ini akibatnya ada cost logistik mahal, karena kita tidak punya pasar beras sentral di masing-masing wilayah," kata dia.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan importasi beras sebanyak 500.000 ton. Sebab, menurutnya, kebijakan impor beras itu tidak sesuai yang dijan-

jikan Jokowi.

"Alangkah baiknya bila pak Jokowi segera menegaskan untuk batalkan impor beras.

Sekalipun hanya untuk stok saja," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras. Terlebih, beberapa daerah menyatakan surplus beras. Selain itu, banyak pula kepala daerah yang lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah lain.

"Dan penting juga bagi pak Jokowi untuk menegaskan akan segera panen raya karena banyak daerah surplus beras sekaligus meminta untuk tidak ada impor beras," tegasnya.

Kebijakan impor beras, kata Hidayat, tidak mensejahterakan

•

NA-ASS Akan Berkantor di Luar Kota Makassar Jika Terpilh Jadi Gubernur

S

alah satu teriakan Kampanye NA-ASS Kepada Masyarakat, Jika menang dalam perhelatan Pilgub Sulsel, bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Nurdin Abdullah, mengaku akan berkantor di tiga daerah, yakni Selayar, Luwu Raya dan Toraja.

Alasannya, ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan terluar dan terpencil di Sulsel.

"Saya mengunjungi beberapa daerah yang aksesnya sulit dijangkau, untuk melihat

langsung keinginan masyarakat di sana, yang perlu diperbaiki konektifitas antar wilayah, termasuk sektor pertanian," ujar Nurdin Abdullah lewat Tim Media Prof Andalan.

Menurutnya para petani yang ada di pelosok Sulsel harus dibantu meningkatkan kapasitasnya, dengan melihat potensi daerah yang sudah ada. "aya tidak menawarkan mimpi, tapi bila terpilih saya akan berkantor di tiga daerah yakni Luwu, Toraja dan Selayar,” ujar Prof Nurdin usai mengunjungi kawasan terpencil

Kisah Pengabdian Sulfiana Pada Orang Tuanya

S

ebuah Kisa pilu dan mengharukan datang dari seorang gadis lugu, Sulfiana Namanya, yang berada di sudut Kota Sengkang Kabupaten Wajo, tepatnya Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

Sulfiana adalah seorang Gadis yang berusia 16 tahun semasa hidupnya harus menerima Kerasnya Kehidupan dan hamparan Kebahagiaan hanya secuil yang ia dapatkan, Betapa tidak, Kala itu umurnya yang masih 6 tahun, Sulfi sudah kehilangan sang ayah yang meninggal akibat sakit yang dideritanya.

Sepeninggal ayahnya kehidupan Sulfiana semakin berat, karena menggantikan posisi sang ayah sebagai tulang punggung keluarganya, sebab ibunya, St Hadira sejak lama menderita lumpuh

yang memaksanya harus istirahat total. dalam usianya 16 tahun, tak ada yang pernah mengira bentuk pengabdian kepada sang ibu begitu besar, bahkan demi merawat sang ibu, Sulfiana harus mengorbankan sekolahnya yang masih duduk dibangku kelas 2 SD, Sulfiana tidak sempat lagi bermain dengan teman sekolahnya begitu pula dengan Pendidikannya. Terkadang rasa rindunya terhadap sekolahnya, Sulfiana sering kali meneteskan air mata saat menatap seragam sekolahnya.

Meski harus mengorbankan masa depannya, Sulfiana menyadari, pengabdian merawat ibu, tak sebanding kasih sayang ibu yang pernah merawatnya di waktu masih kecil. Hidup berdua bersama sang ibu yang

menderita Lumpuh, Sulfi Kecil pun harus banti tulang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama ibunya.

Hebatnya, meski hidup yang

dijalani itu sangat sulit, Sulfi kecil tidak pernah mengemis dan meminta belas kasih dari orang lain, Sulfi memilih bekerja keras, rela basah keringat mencari plastik rongsokan ditumpukan

di wilayah Luwu, yakni Bastem, Seko dan Mangkutana.

Selain itu pula, lanjut Prof Nurdin, sektor pariwisata di Toraja dan Selayar sangat mudah untuk dijual dengan adanya kelancaran konektifitas dan didukung infrastruktur yang memadai.

"Akses rute penerbangan ke Toraja dan Selayar harus ditambah, tidak hanya Makassar-Toraja, tapi juga Denpasar-Toraja, Jakarta-Toraja atau Singapura-Toraja, begitu juga ke Selayar, turis-turis bisa merasa nyaman di perjalanan, sampah untuk kemudian dijual.

"Dalam sehari saya hanya mampu mengumpulkan uang Rp 2.000-Rp 5.000 perhari dari penjualan sampah plastik". Ungkap Sulfiana dengan wajah Lugunya.

Namun sayang, uang yang didapat Sulfiana hanya pas untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya, itu pun Kurang, sehingga keinginan memberikan perawatan medis pada sang ibunda tak pernah kesampaian.

"Saya ingin sekali membawa ibu berobat, agar bisa sembuh seperti semula, Namun sayang, saya tidak pernah memiliki uang lebih untuk perawatan ibu".

Tutur Sulfiana dengan wajah sedih.

Di usianya sudah mulai beranjak Dewasa, sang ibunda menutup mata untuk selamanya, Pengabdian Sulfi pada orang yang paling disayangi harus berakhir, ibunda Sulfi yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang, dipanggil pada sang khalid, tepatnya hari

kalau pariwisata maju, sumber ekonomi lainnya bisa ikut maju". Pungkas Bupati Bantaeng dua periode ini.

Selama dua hari di beberapa lokasi di Toraja dan Luwu, selain bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, Prof Nurdin dan timnya menyerap aspirasi dan permasalahan masyarakat, bilamana Prof Nurdin terpilih, ia sudah mengetahui persoalan-persoalan masyarakat yang menjadi prioritas untuk diselesaikan secepatnya.

• AGUSH

Sabtu 13 Januari 2018 baru-baru ini. Kini Sulfiana harus hidup sebatang kara sebagai anak yatim piatu tanpa ada lagi belas kasih dari kedua orang tua.

Isak tangis dan deraian air mata mengalir di pipi Sulfi, kepedihan hati tergambarkan di wajah lugu Sulfi, tak ada lagi orang yang disayangi di dunia ini, harus pergi meninggalkan sulfi dengan kesendirian, jiwanya berkecamuk tak tahan membendung sedihnya luka yang dirasakan sulfi.

Mengulik Kisah sedih sulfi dan bentuk pengabdian kepada sang ibu, tersimpan makna kehidupan yang dapat menjadi inspirasi bagi anak yang masih hidup kedua orang tuanya, sayangilah mereka dan berikan bakti pengabdianmu serta kasih sayangmu kepada kedua orang tua sewaktu masih ada di dunia ini, sebab jika orang tuamu sudah tiada tidak ada lagi sosok yang paling istimewa dalam kehidupanmu. • AGUSH

LAPORAN DAERAH 7

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

Seorang Difabel Kabupaten Bone Menerima Perlakuan Intimidasi dari Pejabat Daerah

K

ejadian tak menyenangkan dialami oleh Andi Takdir seorang Difabel korban penganiayaan sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Akibat dari perlakuan negatif yang diterimanya, Andi Takdir melaporkan Oknum Satpol PP tersebut kepada yang berwajib, seusai dilaporkan mengaku kerap menerima intimidasi semacam ancaman keselamatan dari orang yang mengaku pejabat di pemerintah kabupaten setempat untuk segera mencabut laporan tersebut.

"Saya lagi dilobi beberapa orang pejabat Kabupaten Bone untuk meminta perdamaian, saya disuruh mencabut laporan. Tapi saya tetap bertahan, menolak tawaran mereka," ujar Andi Takdir saat dikonfirmasi. Kamis (4/1/2018).

Andi Takdir, seorang difabel yang juga Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone ini mengatakan, sejumlah orang yang mengatasnamakan pejabat di Pemkab Bone sering mendatanginya dan mencoba mengintimidasinya agar mencabut laporannya.

Akan tetapi, dirinya tetap

tegar dan kukuh untuk tetap memproses laporan tindak penganiayaan yang dialaminya oleh sejumlah pejabat dan anak buah Satpol PP Bone tersebut.

"Saya juga mau dipertemukan sama pak Bupati.

Tapi saya tidak mau karena pasti jawaban saya akan menolak tawaran ke saya," ujarnya.

Tawaran damai dengan sejumlah uang pun kerap terdengar dari mulut oknum itu.

Mulai tawaran puluhan juta

hingga ratusan juta rupiah.

Ia mengaku jika tindakan intimidasi verbal itu sudah dialaminya sejak laporan penganiayaan ini bergulir di meja penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bone atau sehari setelah peristiwa yang

Oknum Satpol PP, pelaku penganiayaan saat menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi di Polres Bone.

LIDIK support Sekda Soppeng Soppeng – LSM LIDIK (Lembaga Investigasi Dan Informasi Korupsi) dukung Drs.H.Andi Tenri Sessu M.Si untuk mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Soppeng sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA).

Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM LIDIK Kab. soppeng, Gasali Makkaraka SH, Saat ditemui di Warkop Samudra,Kel Botto, Kec Lalabata, Kab Soppeng, Sulawesi Selatan.

Rabu(17/1/2018).siang hari “ Kami mendukung sepenuhnya kepada sosok Andi Tenri Sessu untuk mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng dalam menjalankan roda Pemerintahan Kab. soppeng dengan beberapa alasan : Bersih dari Korupsi, Pamong senior, Kemampuan SDM yang dimiliki dan .Ketokohan" ungkapnya

Lanjut Gasali menyatakan pihaknya beserta seluruh pengurus LSM Lidik mensupport sepenuhnya terhadap kinerja Andi Tenri sessu untuk mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng terpilih sebagai Wujud amanah masyarakat Kabupaten Soppeng menjadi yang lebih baik.

Ditambahkan Gasali, Andi Tenri sessu sebaiknya di dukung oleh semua steacholder dan elemen masyarakat Kabupaten Soppeng secara utuh, karena jabatan Sekda mempunyai tanggung jawab yang Besar."jelasnya.

Melihat integritas dan rekam jejak H.Andi tenri sessu selama menjadi Pamong,Gasali yakin bahwa Beliau Mampu menjalankan amanah Bupati dan Wakil Bupati Soppeng serta Visi misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng.

• TRI WULAN JAYA

terjadi pada 24 Desember 2017.

Menurutnya, teror dan intimidasi itu makin menjadi-jadi setelah polisi menetapkan lima tersangka dari oknum yang melakukan kekerasan itu. Penetapan tersangka oleh polisi ini dikeluarkan pada 28 Desember 2017 lalu.

Beberapa hari kemudian, seperti yang dialaminya pada Senin, 1 Januari 2018 malam lalu, takdir menuturkan dua orang preman mendatangi rumahnya untuk meminta mencabut laporan itu dan mengancam keselamatan jiwanya.

"Ada dua preman datang ke rumah untuk membujuk saya dan bernada tinggi hingga mengatakan bahwa, 'Kau tidak akan tenang tinggal di kampung ini kalau persoalan

ini tidak selesai sampai di sini',". Papar Takdir menirukan ucapan preman itu.

Tak hanya malam itu, sejumlah orang mendatangi lagi, dan Takdir saat itu malah merekam video dan menyiarkannya secara langsung di media sosial Facebook, melalui akun pribadinya. Namun, Takdir menghapus rekaman itu karena orang itu menyebut sejumlah nama pejabat di Bone.

"Ada lagi, saya sempat siaran langsung, tapi saya hapus karena orang itu menyebut nama-nama penjabat Bone, saya hapus siaran langsung itu karena menyebut nama-nama pejabat-pejabat Bone, makanya saya tidak sebarluaskan ancaman tadi," ujarnya pula.

• AGUSH

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Soppeng

B

eberapa hari ini, masyarakat Kabupaten Soppeng mengeluhkan Kelangkaan Gas Elpiji 3 kg, Bahkan, masyarakat harus mencari tempat baru untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Akibat dari kelangkaan Gas tersebut terpaksa masyarakat membeli dengan harga yang cukup mahal dari harga sebelumnya yang biasanya hanya dijula16 ribu saja "Saat ini tabung gas elpiji sulit ditemukan dan langkah kalau pun ada ditemukan harganya cukup mahal dan kami terpaksa membelinya untuk keperluan memasak". Keluh Indra, salah seorang warga Soppeng, yang juga mengeluh lantaran harga gas sudah bervariasi, mulai dari Rp18 ribu hingga Rp20 ribu, yang biasanya cuma 16 ribu.

Kadis Koperindag dan UKM Kabupaten Soppeng, Ilham, mengatakan bahwa adanya kelangkaan gas elpiji ini, dikarenakan sebagian pangkalan terlambat menerima distribusi dan yang kedua kelangkaan tersebut diakibatkan karena penggunaannya tidaka hanya dipakai untuk memasak, tapi juga untuk keperluan pertanian, seperti masyarakat menggunakannya sebagai bahan bakan pompa air.

"Ada kelangkaan, tapi masih bisa didapatkan di pengecer. Namun, tidak seperti hari kemarin, selalu tersedia". Ujarnya, Jumat (5/1/2018).

Dia menambahkan, bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah menugaskan kepada Kabid Perdagangan untuk mengecek ke agen, terkait keterlambatan distribusi ke pengecer. • AGUSH

Pemkab Soppeng Lakukan Pelelangan Jabatan

S

etelah beberapa dari pejabat pemerintahan akan mengalami masa pensiun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, kembali membuka lelang jabatan, untuk delapan jabatan Kepala Dinas (Kadis) lingkup Pemda Soppeng. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan mengganti Pejabat yang sebentar lagi akan pensiun.

Diketahui ada delapan Jabatan strategis yang akan dilelang oleh Pemrintah Kabupaten Soppeng. Delapan jabatan yang dilelang tersebut masing-masing, staf

ahli bidang hukum dan politik, staf ahli bidang sosial dan SDM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kadis kesehatan, kadis koperindag, kadis tenaga kerja dan transmigrasi, dan kepala satpol PP dan Damkar. Dari delapan jabatan yang dilelang, enam di antaranya dijabat PLT, dan dua staf ahli saat ini, masih kosong.

Ketua tim Pansel Sekda Soppeng A Tenri Sessu mengatakan, pendaftaran lelang jabatan dimulai tanggal 15 29 Januari 2018, dalam rangka pengisian jabatan, kami mengundang Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada seleksi terbuka.

Lebih lanjutnya, Peserta yang mendaftar, akan mengikuti beberapa tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, penelusuran (rekam jejak calon), seleksi kompetensi, presentasi, dan wawancara.

Sementara ketua tim sekretariat seleksi A Mahmud mengatakan, pendaftaran peserta akan dilakukan di Sekretariat tim Pansel, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng. • AGUSH

Ketua tim Pansel Sekda Soppeng A Tenri Sessu.

8 ADVERTORIAL

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA

RAPAT PARIPURNA AWAL TAHUN DPRD MATRA

LAPORAN DAERAH 9

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

BANJIR DAN LONGSOR

Parepare – Wali Kota Parepare DR.HM Taufan Pawe,SH. MH, Senin (15/1) memantau beberapa titik longsor dan gorong-gorong yang amblas akibat intensitas dan curah hujan yang tinggi dalam sepekan terakhir. Masing-masing di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ujung dan kelurahan Batang Rappe, Kecamatan Bacukiki Barat serta goronggorong di jalan bau massepe

depan Supermarket Cahaya Ujung.

Sebagai langkah antisipasi, kata Taufan, dinas terkait langsung digerakkan untuk melakukan antisipasi bencana susulan dan meminimalisir resiko-resiko yang bisa berdampak pada warga. Pemerintah, kata Taufan, harus bergerak cepat mengatasi persoalan penanggulangan bencana Adanya informasi peker-

jaan gorong gorong pembuangan air yang amblas di Jalan Bau Massepe, yang tepatnya berada di depan toko Cahaya Ujung Kota Parepare beberapa hari lalu, langsung di pantau oleh Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe, SH.MH. Senin, 15/1/2018.

Walikota dengan didampingi beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Inspektorat

Daerah Kota turun langsung melihat gorong gorong yang amblas sebelum pekerjaan dirampungkan.

Walikota Parepare pada saat dilokasi langsung memerintahkan kepada Pihak Inspektorat untuk memeriksa langsung rekanan terkait kejadian yang terjadi.

“Pihak Inspektorat harus memeriksa langsung sebab musabab robohnya goronggorong dan laporkan langsung kepada saya,” ujar Walikota Parepare menginstruksikan kepada Inspektorat Daerah.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Parepare H. Ahmad Masdar menyampaikan akan langsung memanggil pihak rekanan dan PPK untuk mencari tahu penyebab terjadinya goronggorong yang ambruk.

“Kita akan melakukan pemeriksaan tujuan tertentu, dan mempelajari lebih dulu penyebab terjadinya goronggorong yang longsor, apa sudah sesuai atau tidak dengan RAB nya,” jelas Ahmad Masdar. •

Diguyur Hujan, Wilayah Atas Parepare Banjir PAREPARE, — Hujan yang terus terus mengguyur kota Parepare. Sulawesi selatan, mengakibatkan banjir di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lumpue. Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Selasa sore tadi.

Akibat hujan yang turun 2 hari berturut turut ini, mengakibatkan Wilayah Kelurahan Lumpue dan Watang Bacukiki Terendam Banjir, Rumah warga dan jalan Trans Sulawesi terputus.

Baharuddin, warga sekitar mengaku, banjir kali ini cukup parah, selain menutup jalan, Sawah Pertanian dan Hala-

man rumah, Banjir juga sudah menutupi daerah yang terbilang tinggi, ini diakibatkan tingginya curah hujan, yang mengakibatkan sungai Karajae meluap.

“Banjir kali ini parah, warga yang menggunakan motor harus beranikan diri terobos air setinggi lutut orang dewasa (50 cm), Parahnya Genangan air yang merugikan terjadi di daerah ketinggian, sudah ada pendataan dari BPBD Kota, tapi nilainya tidak sebanding dengan kerugian tanaman padi yang tenggelam, Harusnya dicarikan Solusi” harap Baharuddin. •

Parepare Menuju Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Parepare - Walikota Parepare DR. HM Taufan Pawe, SH.MH untuk mewujudkan Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Parepare dikatanakan akan di dukung oleh tiga sector, yang diantaranya Industri Kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.

“Konsep kota industry tanpa cerobong asap kedepan akan didukung dengan tiga sektor yang diantaranya kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan, atau medical torusim,” Papar Taufan Pawe.

Hal tersebut di kemukakan Walikota Parepare di depan peserta seminar Pengembangan Sektor Unggulan Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang di gelar di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare.

Rabu (17/1/2017). Untuk mewujudkan hal tersebut, Taufan menjelaskan melihat beberapa peluang besar yang sangat bisa untuk dikembangkan dalam memajukan Kota Parepare.

Peluang besar yang dilihat seorang Taufan Pawe yakni

dengan dijadikannya Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare menjadi rumah sakit rujukan untuk 14 kabupaten Kota. Selain itu juga Taufan juga menjelaskan sementara melakukan pembangunan Rumah Sakit Tipe B Plus Pendidikan dengan kapasitas 1000 tempat tidur yang dibangun dengan konsep medical tourism.

Selain membangun sector sector utama, Taufan juga gencar dalam membangun ikon ikon kota yang dapat menjadi destinasi baru di Kota Parepare yang diantaranya monumen cinta sejati Habibie Ainun, Taman Syariah dan Tonrangeng River Side. Tidak hanya sampai disitu, Walikota Parepare juga bertekad menjadikan Parepare sebagai mercusuar pendidikan dengan melahirkan Institut Teknologi BJ Habibie di Kota Parepare.

“Hal itu semua nantinya akan memicu orang untuk berkunjung ke Kota Parepare dan menjadikan Parepare sebagai kota tujuan,”

Jelas Taufan.

Walikota lulusan Doktoral Hukum ini lebih jauh menjelaskan, Kota Parepare yang minim potensi sumberdaya melakukan perkuatan untuk melahirkan inovasi inovasi baru untuk mendukung perkuatan ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam seminar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mendatangkan salah satu pakar ekonomi yakni Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof. H. Marsuki PhD yang memaparkan mengenai peran pemetaaan ekonomi dan keuangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pemaparannya Prof Marsuki memberikan apresiasi Apa yang disampaikan oleh bapak walikota, dan dinilai merupakan suatu yang sangat penting terkait pengembangan Kota Parepare kedepan dengan pola baru.

“Saya kaget karena banyak hal yang dilakukan Walikota Parepare untuk memban-

gun Parepare, dan bagi saya Walikota telah memenuhi nilai material dan nilai kema-

Aksi Cepat Tanggap Bupati Takalar Abrasi Pantai Galesong

S

ejumlah rumah di sepanjang pantai di Desa Jonggo Batu, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Takalar, Sulsel, nyaris amblas. Hal tersebut disebabkan abrasi pantai yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir melanda pantai Jonggo Batu. Tingginya curah hujan memperparah abrasi di Dusun Jonggobatu.

Dari penjelasan warga sekitar pantai, Dusun Jonggo Batu menjadi langganan abrasi setiap musim hujan tiba.

"Ini abrasi terjadi karena ombak naik (pasang) setiap tahun memamg abrasi, bahkan biasa itu sampai pas di belakang rumah," ujar Sulaiman, Rabu (22/11/2017).

Abrasi yang melanda Pantai di Dusun Maccini Desa Pa,lalakkang Kec.Galesong Kabupaten Takalar, nampaknya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

Bahkan, Bupati Takalar H. Syamsari Kitta S.Pt,MM didampingi Kadis Sosial Ridwan Tiro dan Kepala Badan Penanggulangan Bendacana Daerah (BPBD) Muh. Rusli langsung meninjau ke lokasi abrasi.

Selasa 23 Januari 2018.

Bupati Takalar dalam kunjungannya menyam-

nusiaan sudah tercakupi. Dan yang menarik adalah beliau berangkat dari permasalahan

paikan keprihatinannya atas parahnya abrasi yang terjadi di belakang pemukiman Dusun Maccini.

“Abrasi ini sudah parah dan harus segera ditindaklanjuti jika tidak pasir akan terus tergerus sampai ke pemukiman warga, untuk itu Pemerintah daerah akan segera melakukan penangangan secepatnya. ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menekankan kepada pemerintah Kecamatan dan Desa untuk bertindak lebih peduli terhadap kondisi yang menimpa warga dengan menanam Bakau untuk mencegah terjadinya Abrasi yang lebih Parah kedepan.

"Langkah yang akan diambil adalah melakukan normalisasi yaitu upaya penanaman Tanaman Bakau, kita juga sudah tekankan juga ke Pak Desa, menurutnya, Apabila tidak dicegah, maka 5 tahun kedepan ditakutkan akan habis rumah warga dipesisir pantai ini.Imbuhnya.

Sekedar diketahui, abrasi pantai di Dusun Maccini, Desa Pa'lalakkang tersebut sudah mengorbangkan satu buah rumah milik H. Tuju, 36 tahun.

• AGUSH

yang ada dan kemudian mencari solusi,” Papar Prof Marsuki.. • MARNI DKI

10 LIPUTAN SULSEL

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

Bupati Bone Perintahkan OPD dan Camat Bentuk Badan Amil Zakat

B

upati Bone Andi Fahsar M Padjalangi, meminta dan memerintahkan segenap pimpinan Organisasi Perang-

10 K

kat Daerah (OPD) dan camat se- Kabupaten Bone agar segera membentuk Badan Amil Zakat (Basnaz) di lingkup kerjanya.

Perintah itu, disampaikan Andi Fahsar saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ dan LPPD Kabupaten Bone tahun anggaran

2017 dirangkaikan dengan sosialisasi badan amil zakat (basnaz) Kabupaten Bone di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat baru saja ini.

Selain itu, Andi Fahsar berterima kasih kepada semua OPD dan camat karena atas kerjasamanya sehingga LKPJ dapat diterima dengan baik di DPRD Bone beberapa waktu lalu. "Alhamdulillah, saya kembali menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh kepala OPD dan pimpinan kecamatan, berkat diterimanya dengan baik

laporan anggaran kita oleh DPRD Bone beberapa waktu lalu. Saya juga meminta agar dilingkup OPD dan pimpinan kecamatan segera membentuk Badan Amil Zakat," kata Fashar.

Dia juga menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD dan pimpinan kecamatan agar terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan menciptakan suasana yang nyaman dan tetap kondusif apalagi tahun ini merupakan tahun politik 2018 dan 2019 ini.

Terkait dengan tahun poli-

tik, Fashar mengaku, Kabupaten Bone merupakan zona merah dalam Pilkada serentak di 2018 ini. Karena itu, dia meminta dan menghimbau agar kita bisa memperlihatkan bahwa Bone adalah daerah yang bermartabat dan berbudaya sehingga tidak ada gesekan dalam Pilkada nantinya. Ingat, Bone pernah menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Pilkades serentak dan semoga itu bisa terulang di Pilkada serentak, 27 Juni 2018 nantinya. ***SIN/DKI**

PNS di Jeneponto OTT Terkait Pengangkatan Guru Tetap atau non PNS

ejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada 10 ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, terkait dengan Penyelewengan tugas mengenai pengangkatan Guru teta atau non PNS. Senin (22/1/2018).

"Kami dapatkan informasi adanya oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang, dengan meminta sejumlah uang ketika guru-guru akan mendapatkan SK pengangkatan," kata Kajari Jeneponto, Darmukit.

Proses penyelidikan berawal dari laporan masyarakat, terkait putusan Bupati Jeneponto tentang penetapan dan pengangkatan guru tetap atau guru non PNS.

Juga telah diterbitkan surat perintah penyidikan, sehingga tim akan langsung bergerak cepat untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.

"Penyidik yang bekerja dilapangan juga telah mengamankan yang diduga sebagai pelaku, lengkap beberapa dokumen serta barang bukti sejumlah uang yang pada saat ini," tambahnya.

Sedangkan uang yang diduga hasil pelanggaran hukum berjumlah Rp 15 juta untuk hari ini, sebetulnya merupakan hasil yang telah dilakukan sejak hari Kamis lalu.

Juga telah diperiksa pihak-pihak terkait sebanyak 10 orang saksi yang kita mintai keterangan dan dimungkinkan masih banyak lagi, karena dalam SK Bupati ada sekita

1.125 guru tidak tetap.

"Kemungkinan saksi-saksi yang perlu kita mintai keterangan masih banyak. Sedangkan hasil penyidikan sementara diperoleh," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut juga diperlihatkan sejumlah uang pecahan Rp 100 ribu, dua ampol yang sudah terbuka masing-masing amplop berisi uang untuk SK Bupati dan SK Diknas.

Sejumlah dokumen yang disita pun diantaranya adalah SK Bupati dan SK Kepala Dinas Pendidikan, dengan motif untuk meminta sejumlah uang.

"Yang patut diduga sebagai pelaku pungli baru satu orang yaitu SR (Kepala Seksi PTK SD dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto)," paparnya. •

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Darmukit, saat konferensi pers terkait OTT Kasi PTK SD.

Kementerian Desa PDTT Gelar Bursa Inovasi Desa

D

inas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Maros bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) Kementerian Desa PDTT menggelar Bursa Inovasi Desa di Aula Serba Guna Pemkab Maros, Kamis 28/12/2017.

Kepala Dinas PMD, Mustafa, mengatakan bahwa kegiatan Bursa Inovasi Desa ini merupakan program nasional Kemetarian Desa PDTT, yang dilaksanakan di bulan Desember kemarin.

Untuk mengakhiri tahun 2017 menuju 2018 tentu kita butuh inovasi-inovasi, karena selama ini di Desa Sumber Daya Manusia atau SDM nya terbatas.

Lebih lanjutnya, Meskipun mereka selalu melakukan musyawarah Desa, terkadang mereka bingung mau belanja apa, mau bikin kegiatan apa, maka dari itu melalui Bursa Inovasi Desa ini semua kepala desa memperoleh inspirasi atau ide dari praktek inovasi dari desa lain untuk selanjutnya direflikasi di Desa nya, kata Mustafa.

Ia menambahkan, program-program yang ada di daerah lain ditampilkan atau dipamerkan adalah program yang telah sukses khususnya

ide,sehingga desa yang ada di Maros dapat mereflikasi atau mencontohnya.

Sementara itu Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Maros, Andi Mappisona mengatakan bahwa kehadiran Program Inovasi Desa melalui Bursa Inovasi desa, agar desa memanfaatkan Dana Desa sesuai potensi yg dimiliki oleh desa, agar berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yg diamanahkan oleh UU No. 6/2014 tentang Desa.

Mappisina menambahkan, bahwa kegiatan Bursa Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Maros 2017 ini diharapkan memberi sebanyak mungkin inspirasi bagi seluruh Kepala Desa dan BPD terkait ide-ide inovasi maupun praktek-praktek inovasi yang sudah desa-desa miliki.

Di acara Bursa Inovasi Desa ini, satu sama lain desa bisa saling tukar fikiran, saling berdiskusi terkait praktek-praktek terbaik (Best Practice) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa masing-masing sehingga menjadi inspirasi dan selanjutnya bisa direplikasi didesa nya jika sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, tandas A. Mappi. •

PENDIDIKAN 11

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

Fahri Hamzah Ingin Setarakan Pendidikan Kota di Kampung

S

aat Kunjungannya di SMP Muhammadiyah Sumbawa, Wakil DPR RI Fahri Hamzah mengatakan metode pendidikan sekolah hingga di pelosok Indonesia harus sama agar tidak menimbulkan kesenjangan mutu.

"Kita tidak bisa menerapkan ujian yang standar sampai kita sanggup menerapkan metode yang standar. Kalau metode belajarnya tidak sama bagaimana kita diuji dengan cara yang sama?" kata Fahri saat mengunjungi SMP Muhammadiyah Utan, Sumbawa, NTB, Selasa.

Jika memang kita meninjau dari segi metode pembelajaran sekolah di Kota dan di Kampung terdapat perbedaan, dimana modernisasi Pendidikan Kota tidak didapatkan bagi siswa-siswa yang berada di

kampung, boleh jadi sama mata pelajaran namun yang membedakan pembahasan yang ada dalam pelajaran tersebut.

Menurut Fahri, apabila standar pendidikan antara siswa di daerah dan pusat berbeda tetapi diukur dengan cara yang sama, hanya akan menimbulkan kegelisahan dan perasaan tidak adil.

Fahri mengungkapkan berdasarkan pengalaman pribadinya yang sekolah di sebuah desa di Kabupaten Sumbawa dari SD hingga SMP. Saat berhasil merantau ke Jakarta di bangku kuliah, Fahri menemukan ada banyak hal yang tidak ia dapat sewaktu mengenyam pendidikan di kampung.

"Saya dulu merasakan betul kenapa orang-orang di sini susah menjadi mahasiswa dari universitas-universitas terbaik, kaya saya. Dulu yang

namanya sekolah di sini dengan Jakarta jauh betul, semua terasa berjarak," kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

"Tapi begitu saya ke Jakarta dan melihat cara mereka diajarkan, saya langsung bisa masuk. Apa susahnya. Otaknya sama kok. Tapi lagi-lagi, soal metode," ujarnya.

Fahri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, termasuk mengunjungi sekolah tempat ia bernaung saat duduk dibangku SD dan SMP. Sebagai salah satu putra daerah di Sumbawa, ia memperjuangkan modernisasi sekolah-sekolah di desa.

Ia berharap dengan menunjang fasilitas-fasilitas modern, bisa membantu siswa-siswa di desa bahkan para guru untuk mengejar ketertinggalan informasi.

"Dengan fasiltas modern yang ada membuat mereka memiliki kesempatan yang sama. Maka seharusnya tiap sekolah sekarang dengan teknologi digital, internet, membuat fasiltas belajar bisa sama di Indonesia. Sebenarnya jarak dan waktu hilang sudah.

Ini yang saya harapkan dari modernisasi sekolah-sekolah yang punya sejarah, membuat pendidikan sama dan rata bagi banyak masyarakat kita," jelas Fahri.

Dalam kunjungan Fahri ke SMP Muhammadiyah Utan, yang juga almamaternya, bertepatan akan diresmikannya gedung baru sekolah tersebut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Hamid Muhammad.

Menurut Fahri, momentum

Wakil DPR RI Fahri Hamzah saat mengunjungi SMP Muhammadiyah Utan, Sumbawa peresmian gedung sekolah tersebut menjadi momentum untuk kebangkitan pendidikan Islam yang mengakar di wilayah itu.

"Dulu sekolah yang besar di sini itu adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kekosongan terutama pelajaran agama di sekolah umum sekarang kita tambah dengan perkuat kembali sistem Muhammadiyah di sini. Semoga sistem ini mengin-

spirasi sekolah negeri supaya konten agama diperkuat, itu ciri sekolah Muhammadiyah," kata Fahri yang juga berharap sekolah tersebut bisa melahirkan generasi baru yang bermutu dan hebat.

"Anak Indonesia semua sama. Cuma kontennya yang harus diperkaya dari awal, supaya mereka menjadi manusia kelas dunia," tambahnya. •

Serikat Guru Indonesia ikut Mengawasi Kurikulum yang Salah Konten

M

enanggapi Kurikulum dari kemendigbud yang selalu salah Konten dalam Penulisan isi Buku Pembelajaran Siswa, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud masih lemah dalam mengontrol buku pelajaran yang beredar sepanjang 2017. Ini menjadi salah satu catatan akhir tahun di dunia pendidikan.

"Kasus buku pelajaran yang menuai kontroversi, lantaran lemahnya kontrol dan penilaian buku oleh Puskubruk Kemendikbud RI," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, di kantor LBH Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Dia menuturkan, ada sejumlah masalah terkait buku pelajaran.

Seperti lolosnya buku berisi ajaran radikalisme, buku yang berisi kekerasan, dan pornografi.

"Terakhir yang sangat

heboh adalah kekeliruan penulisan buku IPS SD kelas Vl terkait penyebutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ini sangat memprihatinkan karena buku tersebut lolos penilaian perbukuan dalam program BSE (buku sekolah elektronik) oleh Pusat Perbukuan Kemdikbud RI," jelas Heru.

Selain itu, lanjut dia, ditemukan buku yang diduga kuat berisi konten yang mengampanyekan LGBT dengan judul, Balita Langsung Lancar Membaca. Buku ini viral setelah seorang pembaca mengeluhkan isinya.

"Buku yang dibelinya untuk sang anak ternyata berisi kata-kata 'ada waria suka wanita' atau 'Widya dapat menikahi Vivi', dan sebagainya," jelas Heru.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah harus bisa mengambil langkah

kongkrit. Salah satunya dengan memberdayakan Puskurbuk itu dengan baik.

"Pusat Kurikulum dan Perbukuan harus melakukan tugas dan fungsinya untuk mengontrol buku-buku pelajaran, agar berkualitas, agar tidak mengandung konten kekerasan, pornografi, dan radikalisasi," pungkas Heru.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji menyertifikasi semua penulis buku pelajaran sekolah. Wacana tersebut rencananya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang kini tahapannya masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

"Nanti harus jadi RPP-nya dulu disahkan menjadi PP, setelah itu punya dasar untuk sertifikasi penulis. Tidak semua orang bisa jadi penulis bersertifikasi. Hanya certified saja yang bisa menulis buku dan diakui oleh Kemendikbud, " tutur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017).

Totok menjelaskan, wacana sertifikasi penulis muncul karena mulai banyaknya kesalahan dalam segi konten buku pelajaran yang dibuat oleh penulis. Terakhir adalah kasus kesalahan dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Kurikulum 2006 yang ditulis oleh I. S. Sadiman dan Shendy Amalia. Dalam buku itu disebutkan kalau Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

Menurut Totok, sertifikasi itu nantinya untuk mencegah terjadinya kesalahan seperti saat ini.

"Bisa juga penulis ini hanya menggunakan satu literatur, sehingga apa yang dibaca itu dipercaya sebagai kebenaran lalu dituliskan sebagai bahan rujukan. Perlu diperluas wawasan penulisnya. Harus terbiasa membaca banyak sumber," ujar Totok.

Totok mengatakan, harus ada peningkatan kapasitas profesionalitas pelaku perbukuan. Mulai dari penulisnya, editornya, penelaahnya, dan sebagainya.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keputusan soal kriteria penulis buku pelajaran yang mendapat sertifikasi dari Kemendikbud. Sebab, masih digodok dalam RPP. "Seperti apanya (kriteria penulis buku pelajaran sekolah) masih dalam pembahasan," Totok menjelaskan. • AGUSH

Anggaran Sama, Kualitas Pendidikan Indonesia Tertinggal Jauh dari Vietnam

M

enteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, di tahun 2017 anggaran untuk pendidikan di Indonesia mencapai Rp 440 triliun. Artinya, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor ini. Menurutnya, angka ini meningkat dibandingkan 10 tahun lalu yang hanya Rp 140 triliun.

Meski begitu, pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Vietnam.

Padahal negara tetangga tersebut juga memiliki anggaran pendidikan yang sama dengan Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan tak membuat kualitas pendidikan di tanah

air menjadi lebih baik. Bahkan saat ini kualitas pendidikan Indonesia di mata dunia masuk kategori cukup rendah.

Sri mengatakan, kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan data dari Global Human Capital Report 2017 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) hanya berada pada posisi 53. Sementara, Vietnam menduduki peringkat 8 dunia.

Padahal, lanjut dia, Indonesia dan Vietnam merupakan negara dengan investasi anggaran yang cukup besar terhadap pendidikan. Sri mengatakan, kedua negara sama-sama memberikan porsi 20% dari anggaran pemerintah untuk porsi pendidikan.

"Tapi hasilnya untuk skor membaca kita peringkat 62 dari 66 negara, kemudian dari keseluruhannya kita peringkat

52 dari 55 negara. Vietnam ada di ranking 8," katanya dalam acara budget day di Kementerian Keuangan, Rabu (22/11).

Lebih lanjut, dari sisi tenaga pengajar atau guru, Indonesia juga masih banyak kekurangan.

Sebab, ada sekitar 25 persen guru yang kemampuan akademisnya kurang memadai.

"Kegiatan belajar mengajar kalau 25 persen guru yang dikatakan Pak Boediarso (Dirjen Perimbangan Keuangan) bahkan tidak qualified dari sisi pendidikannya dan kemampuan akademisnya," ujarnya.

Bahkan, ada 50 persen guru yang belum atau tidak tersertifikasi. Padahal menurut bank dunia, sertifikasi guru itu termasuk yang paling ringan dan mudah. Kendati begitu, guru yang tersertifikasi juga belum tentu bisa melaksanakan sebagai guru yang baik.

"Dan begitu dia disertifikat dia tidak disertifikat lagi," katanya.

Oleh karena itu dia berharap adanya sinergi dari Direktorat

Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk mengevaluasi

fiskal dari mulai alokasi, distribusi, hingga pelaksanannya.

Hal itu supaya Indonesia menjadi negata yang maju. • AGUSH

12 LAPORAN DAERAH

A

nregurutta Dr.KH Baharuddin As, MA. terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makasasar priode 2018-2022 dalam Musyawarah daerah (Musda) VII MUI yang digelar di Aula Rujab Walikota, Sabtu (27/2/2018).

Kiai Baharuddin pada priode 2014-2018 lalu sudah menjabat ketua pergantian antar waktu (PAW) sepeninggal Dr. KH Mustamin Arsyad yang berpulang ke Rahmatullah beberapa tahun silam.

Penetapan secara aklamasi itu dilakukan oleh tim formatur yang berjumlah sembilan orang, kendati seluruh peserta juga sudah menunjuk secara aklamasi saat memberikan tanggapan atas laporan pertanggung jawaban pengurus, namun pimpinan sidang tetap menyerahkan kepada tim formatur sesuai amanah AD/ ART. Tim formatur berjumlah sembilan orang masing-masing K.H.Muhiddin Quraisy, unsur dewan penasehat, pengurus sehingga seluruh peserta sepakat mengangkat kembali Kiai pembina sejumlah pesantren itu K.H. Muhiddin Quraisy, Dr. KH Muh. Thalib, KH Mustari Arsyad, Dr. KH Baharuddin AS, H. Masykur Yusuf, KH Jabbar Sanusi, H. Misbahuddin, M.Sg. dan HM. Yunus HJ. Ketua Umum MUI Sulsel Dr. KH Sanusi Baco, LC dalam arahannya mengingatkan, siapa pun yang terpilih hendaknya mampu meningkatkan peran MUI di tengah masyarakat makin sangat dibutuhkan terutama di dalam merespon kemerosotan moral yang melanda negeri ini, terutama di dalam menyelematkan generasi muda dari kehancuran sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi dewasa ini.

Menurut Rois Syuriyah NU Sulsel, jika saat ini ten-

SEMUT MERAH EDISI NO. 42 TAHUN 2018

KH Baharuddin As Terpilih Aklamasi dalam Musda VII MUI Makassar Citizen Reporter, H. Jurlan Em Saho'as (Sekretaris Komisi Infokom MUI Sulsel) melaporkan dari Makassar

Dr. KH Baharuddin As, MA. bergambar bersama tim formatur dan peserta Muscab VII MUI Kota Makassar seusai ditetapkan sebagai Ketua Umum priode 2017-2022, di Aula Rujab Walikota, Sabtu (27/01/2018) lalu. gah diributkan persoalan pergaulan bebas yang disebut LGBT maka MUI tidak perlu berlama-lama memutuskan, karena alasannya sudah jelas dalam Al Qur'an yang disebut perzinahan.

"Orang yang suka sesama jenisnya atau prilaku yang

menyimpan semuanya sudah masuk dalam perbuatan zina, jadi tak perlu lagi mencari-cari hukumnya karena sudah jelas diuraikan dalam kitab suci Al Qur'an," tandasnya.

Walikota Makassar Danny Pomanto sesaat sebelum membuka resmi Musda VII MUI

mengatakan, pelecehan seksual yang disebut LGBT dan terjadi dimana-mana sudah sangat parah kondisinya, sehingga dihimbau kepada seluruh orang tua agar betul-betul menjaga dan mengawasi pergaulan anaknya.

"85 persen pelecehan seksual terjadi pada anak laki-laki, bukan pada anak perempuan, sehingga pemahaman yang dulunya menganggap anak laki-laki itu tidak perlu dijaga maka sekarang ini justru semuanya harus dijaga baikbaik," pintanya penuh harap.

Dalam kaitan itu pula lanjut Danny Pomanto, kede-

pan dia akan mencantumkan salah satu program unggulannya adalah "jagai anakta".

Anak-anak kita harus dijaga baik-baik. Penghancuran generasi muda itu sudah sangat mencemaskan karena mereka sudah mempersiapkan sejak anak-anak kita masih kecil lewat relaksasi otak dan sensasi-sensasi yang tidak disadari melalui teknologi medik.

"Saya sangat cemas melihat anak-anak kita di kota-kota besar, termasuk di Makassar ini. Saya harus curhat kepada para ulama, kepada MUI yang selama ini selalu mendampingi saya dan tempat untuk bertan-

ya," katanya.

Menurut Danny, sekarang ini di Thailand anak-anak kecil diculik tapi tidak dibunuh, mereka dimasukkan dalam gabus diberi es lalu diplaster untuk diperjualbelikan organ tubuhnya. Jadi menjaga anak ini harus menjadi gerakan bersama.

Diakhir sambutannya Danny memohon pamit karena pada tanggal 15 Pebruari nanti dia harus izin cuti untuk mengikuti tahapan-tahapan Pilkada sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang.

JENEPONTO JADI LAUTAN MANUSIA, MEREKA PARA PENDUKUNG DAN SUKARELAWAN SYARIF PATTA - ANDI TAHAL

(*)