SEMUT MERAH EDISI SEPTEMBER 2017

Edisi

37

Tahun 2017

I M A K N A “HARAP

Gubernur ABM : Saya Tidak Lindungi ASN yang Korupsi

K

ejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar terus menggarap kasus dugaan penyimpangan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016. Penyidik Kejati telah memeriksa 26 Kabag Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan Gubernur Ali Baal Masdar dan Wagub Enny Anggraeni Anwar.

Gubernur sendiri tak ingin mencampuri masalah tersebut. Ia memercayakan sepenuhnya pada pihak berwenang. Jika ada yang terbukti Ali Baal menjanjikan sanksi. Mulai dari penundaan kenaikan jabatan hingga pemecatan jika memenuhi persyaratan.

“Berani melakukan penyimpangan, menyalahgunakan wewenang, harus

berani menanggung risiko.

Jika bersalah yah harus mempertanggungjawabkan kelakuannya,” ujar gubernur.

Itu sesuai visi pemerintahan Sulbar Maju dan Malaqbi yang kini ia nahkodai bersama Wagub Enny Anggraeni Anwar.

Karena itu gubernur tak akan main-main soal masalah ini. “Saya tidak mengampuni ASN yang melakukan korupsi, itu sudah menjadin komitmen saya sejak awal kampanye hingga sekarang,” tegas Ali Baal.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar Salahuddin mengungkap, bahwa penyidik kejaksaan telah memeriksa puluhan pejabat terkait kasus dugaan penyimpangan APBD tahun 2016.

K A D N DI PU ATTA” P G N E A KAR

D

ukungan kepada H. Muhammad Sarif Karaeng Patta mengalir terus tak terbendungkan lagi. Ratusan warga masyarakat datang silih berganti. Kalau tidak ke kantor, mereka datang ke rumah Karaeng Patta. Tidak siang, tidak pula malam, pokoknya selama pintu terbuka jam berapa pun warga yang bermaksud memberi dukungan kepada kandidatnya itu dengan sabar dan rela menunggu giliran. Kenyataan itu sekaligus menjadi bukti bahwa warga masyarakat sangat merindukan pemimpin idolanya meraih kemenangan dalam Pilkada nantinya.

Besarnya dukungan yang kian hari kian bertambah jumlahnya membuktikan bahwa pemimpin yang mereka dambakan selama ini sudah saatnya tampil. Mereka memang punya alasan tersendiri. Sebut saja diantaranya, adalah HM. Sarif Karaeng Patta dinilai sudah memiliki pengalaman sebagai birokrat yang sudah teruji oleh waktu dengan perjalanan karier sebagai abdi negara yang dimulai dari jabatan paling bawah hingga kini menjabat sebagai Sekda Jeneponto . Beliau memang pernah menjabat kepala desa dan kelurahan setelah sebelumnya menjadi staf biasa di Sulbar. Kariernya di pemerintahan yang juga pernah diamanahi tanggung jawab di berbagai instansi sebagai kepala dinas juga sekaligus membuktikan bahwa dia mampu menjalankan tugas negara dan amanah masyarakat dimanapun dia diposisikan. Tidak hanya itu, bahkan dengan berbagai jabatan kepala dinas tersebut sudah pasti HM. Sarif Krg. Patta sudah mengetahui betul apa sesungguhnya yang jadi kebu-

Lanjutan Hal 7

Loper Koran Ditolak di Universitas Negeri Makasar,

CUM LAUDE DI UNIVERSITAS NEGERI

ALI BAAL MASDAR

K

LEGISLATOR GERINDRA, AIA SIAP BERTARUNG PILKADA WAJO

egagalan adalah kesuksesan yang tertunda.

Kalimat bijak ini memang pas buat Jusman (23). Dia ditolak, tidak lulus tes di Universitas Negeri Makassar. Tidak putus harapan.

Mendapat informasi dari seorang kawan bahwa di Universitas Negeri Manado (Unima) lebih besar peluang untuk lulus, tanpa pikir panjang segeralah ia merantau mengejar kesempatan berharga itu. Betul, dinyatakan lulus setelah ikut tes pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Luar biasa kegembiraan hati loper Koran kelahiran Enrekang Sulawesi Selatan waktu itu. Tiga tahun kemudian, rasa syukur yang tak terukir kembali menyelimuti perasaannya, dia mampu menyelesaikan pendidikannya hanya dalam tempo 3 tahun dengan kelulusan “Cum Laude”.

Jusman berfoto saat mengenakan Toga di hari wisudanya bersama tiga wisudawan predikat Cum Laude.

A

nggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andi Iwan Aras (AIA) menambah daftar panjang nama bakal calon kepala daerah (Kada) Wajo 2018 mendatang. Kepastian AIA ikut bertarung Pilbup Wajo terungkap ketika mengikuti Fit and Profer Test di Kantor DPD PD-P Sulsel di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar baru saja ini.

Dalam internal PDI-P, AIA akan bersaing dengan Andi Undru Mario (AUM) yang juga rencana maju pada Pilkada Wajo 2008 mendatang dengan mengendarai partai berlambang kepala banteng itu. Meski begitu, AIA mengaku serius dan siap bertarung untuk memperebutkan jabatan bupati di Bumi Lamaddukelleng. Andi Iwan Aras mengatakan kehadirannya, mengiku-

Lanjutan Hal 4

ti tes kelayakan dan kepatutan itu sebagai bukti keseriusan untuk turut bertarung di Pilkada Wajo.

Menurut AIA, dirinya sudah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon Bupati Wajo 2018. “ Dukungan itu disampaikan langsung oleh Prabowo kepada saya dihadapan seluruh anggota DPR RI dan anggota Dewan Pembina Partai Ger-

indra di Kantor DPP Partai Gerindra beberapa waktu lalu di Jakarta,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, rekomendasi Partai Gerindra untuk AIA di Pilkada Wajo 2018 sudah dibuat dan tinggal diserah-

Lanjutan Hal 7

Kejari Soppeng Luncurkan

Program Jaga Desa, Bupati Beri Apresiasi

P

ada kegiatan sosialisasi Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kabupaten Soppeng yang dihadiri unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah meliputi) Bupati, Kodim, Polres dan Kejari dan kepala desa se- Kabupaten Soppeng baru saja ini. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng, Andi Hairil Akhmad meluncurkan program “Jaga Desa” sebagai bentuk komitmen TP4D untuk mengawal penggunaan Dana Desa (DD) di Bumi Alatamamma.

Peluncuran program “Jaga Desa” singkatan dari Jaksa Galang Desa disambut baik oleh Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak dan semua kepala desa

se- Kabupaten Soppeng. Kepala Desa Ganra Haeruddin yang mewakili para kepala desa se- Soppeng dalam sambutannya, menyatakan peluncuran Program Jaga Desa merupakan pelipur lara atas keresahan dan kecemasan para kepala desa terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa akan tersangkut permasalahan hukum. Sehingga, melalui program ini dibawah kendali TP4D, maka tak perlu lagi kepala desa khawatir karena sudah ada tempat atau wadah untuk menkosultasikan dan mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para kades terkait penggunaan dana desa.

Bahkan, 49 desa yang hadir pada kegiatan sosialisasi TP4D itu dengan kompak mengucapkan fakta

Lanjutan Hal 7

2 NASIONAL

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

PEMAKAIAN ELPIJI 3KG DIBATASI Diharapkan Gunakan Bright Gas

M

asyarakat yang selama ini sudah merasa senang menggunakan Elpiji 3 Kg kini dalam waktu dekat bakal sedikit terusik. Hal itu boleh jadi lanhtaran PT Pertamina berupaya menekan angka konsumsi gas elpiji bersubsidi, dengan mensosialisasikan penggunaan elpiji non-subsidi, berupa Bright Gas tabung 5,5 kilogram di Pulau Sulawesi. Pertamina berharap, agar masyarakat yang mampu secara ekonomi, mulai meninggalkan penggunaan elpiji bersubsidi.

Menurut GM Marketing Operation Region VII PT Pertamina, Joko Pitoyo, hingga kini, pemakaian elpiji subsidi berupa tabung gas 3 kilogram masih san-

gat mendominasi dan menjadi beban negara.

Kendati begitu, ia mengaku bahwa sejak Bright Gas diluncurkan pada tahun lalu, pihaknya terus melakukan sosialisasi.

Hasilnya, penggunaan Bright Gas mulai terus meningkat, meski belum signifikan.

“Sejak dilaunching setahun lalu, ada peningkatan penggunaan (Bright Gas). Tentunya secara bertahap karena masih pengenalan. Nah, kenaikan penggunaan bisa lebih tinggi lagi kalau disosialisasikan,” terang Joko, usai bertemu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu lalu.

Khusus kalangan pemerintahan, manajemen PT Pertamina sudah keliling Pulau Sulawesi untuk menemui pimpinan daer-

ah guna mensosialisasikan Bright Gas. Syahrul menjadi Gubernur terakhir yang ditemui manajemen Pertamina.

“Seluruh provinsi di Sulawesi sudah disosialisasikan. Mulai dari Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo dan Sulbar. Terakhir Sulsel, karena kesibukan gubernur baru kita bisa temui sekarang,” katanya.

Sesuai data Pertamina, pemakaian elpiji subsidi berupa tabung gas 3 kilogram di Sulawesi mencapai 92%. Jumlah itu, menurut Joko, tergolong tinggi dan berupaya ditekan dengan melakukan konversi pengunaan ke Bright Gas. Joko menyebut untuk meningkatkan minat masyarakat, pihaknya memudahkan migrasi penggunaan elpiji subsidi ke elpiji non-subsidi dengan penukaran tabung gas.

P BUPATI TERCANTIK INDONESIA TERSANGKA KPK Rita: Negeriku Dimanakah Ini Keadilan

B

upati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari kini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Dengan status tersangka itu tentu saja membuat konstelasi politik di Kaltim bisa saja berubah. Untuk diketahui, Rita adalah calon tunggal dari Partai Golkar Kaltim untuk maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 mendatang. Tak pelak, ada anggapan bahwa “tersandungnya” Rita dalam kasus ini, ada motif dari lawan politik. Rita pun menyiratkan demikian. Saat dihubungi wartawan Rita mengatakan “Angin politik memang kejam. Dalam hidupku, selalu ingin perubahan yang lebih baik,” ujarnya melalui pesan WhatsApp. Benarkah ini motif lawan politik yang ingin menjatuhkan Golkar dan Rita? Lutfi Wahyudi, pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda berkomentar kasus yang menjerat Rita membuat publik bertanya-tanya. “Mau enggak mau publik ada yang mengaitkan itu (serangan lawan politik). Apalagi, momennya jelang pilgub (pemilihan gubernur). Sebelum ada penjelasan KPK, dugaan itu

menjadi sesuatu yang lumrah, tidak bisa dihindarkan,” ucapnya akhir pekan kemarin.

Menurut Lutfi agar dugaan tak menjadi liar, KPK harus menjelaskan segera duduk persoalan.

Terlebih, waktu penetapan status tersangka mendekati pilgub. “Dengan lekas ada kejelasan dari proses hukum, isu miring penetapan bahwa punya motivasi tertentu bisa dihilangkan,” katanya. Upaya dari lawan politik, terang Lutfi, juga tak bisa dinafikkan. Lawan politik tak mesti dari kontestasi pilgub. Bisa jadi, lawan politik yang dimaksud dari sebelum pilgub.

Dalam persaingan berebut kursi ketua DPD Golkar Kaltim juga merupakan lawan politik Rita. Atau kemungkinan lain, bisa pula salah seorang kandidat yang hendak bergandengan dengan Rita. Namun, ketika melakukan pendekatan, tak membuahkan sesuatu yang diharapkan atau tidak menemui kata sepakat.

“Bisa jadi, orang tersebut adalah yang paham hukum. Sudah tahu kasus sejak lama, tapi dijadikan barang sanderaan supaya dimunculkan,” ujarnya.

Terkait dengan “petaka” yang menimpa Bupati Kutai Kartanegara

ssemutmerah14@gmail.com

usat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) bekerjasama Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar workshop peran jurnalis dalam upaya pencapaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Workshop National Consultation Meeting JKN-KIS Reportage tersebut dalam rangka mendukung peran media massa sebagai kontrol sosial, sumber informasi, edukasi serta sosialisasi program JKN-KIS, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, tanggal 26-27 September 2017.

Workshop tersebut juga dihadiri puluhan wartawan dari berbagai daerah yang dinilai masih minim tingkat pemahamannya tentang program JKN. Oleh karena itu, para wartawan dirasa perlu dibekali pengetahuan yang komprehensif agar sanggup mensosialisasikan dengan benar program pemerintah tersebut.

Director Social Protection Programme GIZ, Cut Sri Rozanna mengatakan, bahwa saat ini masyarakat masih ada yang belum bisa membedakan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan JKN. “Sebagai contoh, masyarakat sering salah kaprah dengan menya-

Rita Widyasari tersebut ternyata dia sendiri sudah merasa “dibidik”. Hal ini diungkapnya dalam akun Twitter-nya. Dalam cuitan pukul 6.46 itu, Rita menulis “Saya dengar kabar-kabar memang semalaman, makanya saya buat status ini, negeriku dimanakah yang namanya keadilan” Di akun Facebook-nya, Rita juga menulis “Kalau

Ia melanjutkan, pihaknya juga menggandeng pemerintah daerah untuk membantu peningkatan penggunaan elpiji non-subsidi.

Berdasarkan aturan, lanjut dia, pemakaian tabung gas 3 kilogram hanya ditujukan bagi masyarakat tidak mampu. Batas penghasilan maksimal Rp1,5 juta bagi mereka yang berhak membeli tabung gas 3 kilogram.

“Di tabung gas elpiji 3 kilogram itu ada tulisan untuk masyarakat miskin. Jadi ya kalau Anda mampu lantas tetap membeli itu, ya harusnya kan malu. Mari bersama saling mengingatkan, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang cukup, harusnya beralih ke elpiji non-subsidi, seperti Bright Gas,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo,

mengatakan penga-

wasan terhadap distribusi tabung gas 3 kilogram merupakan hal yang penting.

Sebab, penggunaan elpiji di tengah masyarakat menjadi keniscayaan. “Mana ada lagi yang tidak pakai gas. Bukan hanya di kota, orang di kampung saja pakai,” singkat Syahrul.

Syahrul juga menegaskan, kesiapannya mengawasi distribusi tabung gas 3 kilogram yang merupakan subsidi dari pemer-

intah.

Ia bahkan menyarankan pembentukan satgas monitoring. “Buatkan satgas monitoring untuk mengawasi ini, dan lakukan koordinasi dengan dinas terkait dan langsung lakukan aksi,” tegasnya.

(AJE/SM).

Jurnalis Berperan Besar Sukseskan Program JKN

makan JKN dengan BPJS. Padahal, keduanya tidak sama. JKN adalah program negara, sedangkan BPJS adalah Badan yang diamanatkan UU untuk mengelola program tersebut,” katanya.

Dengan pengetahuan yang memadai, lanjut Rozanna, diharapkan wartawan bisa melahirkan tulisan yang atraktif dan konstruktif sehingga terbentuk pemahaman yang komprehensif tentang JKN. “Silakan mengkritisi sesuai peran wartawan sebagai agent of change, namun harus konstruktif,” ujarnya.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Ansyori menuturkan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) termasuk di dalamnya JKN, hadir dengan berlandaskan lima hal.

Yakni, hak konstitusional warga negara, tanggung-

ada berita OTT tentang saya, itu salah, kalau penggeledahan kantor benar.

Doakan tetap semangat”.

Seperti diberitakan, Rita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa sore.

jawab negara, perkembangan setiap orang secara utuh, asas kemanusiaan dan martabat manusia, serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak.

Tujuan SJSN adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut, atau meninggal dunia.

“Yang jadi pertanyaan, apakah para wartawan sudah menjadi bagian dari solusi sistem (SJSN) ini? Jika tidak berarti para wartawan merupakan bagian dari masalah,” tuturnya.

DJSN, kata dia, baru-baru ini melakukan penelitian terhadap hasil "Ya (benar) kalau dia tersangka,” ujarnya.

Namun Laode Syarif kembali menegaskan, politikus Golkar itu bukan terjaring operasi tangkap tangan. Rita tersangka setelah dilakukan pengembangan kasus biasa. Saat ditanya lebih detail, Syarif maupun Ketua KPK Agus Rahardjo belum bisa menjelaskan secara rinci kasus apa yang

liputan 10 wartawan media nasional. Hasilnya, sembilan dari 10 liputan memberitakan hal negatif mengenai JKN. “Ini membuat pemberitaan mengenai JKN menjadi terakumulasi negatif. Padahal, jika dari sudut pandang yang lain sebenarnya banyak orang bersyukur atas keberadaan program ini,” katanya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY, Sihono mengungkapkan, sebenarnya keberadaan program JKN telah banyak meringankan dirinya sebagai salah satu wartawan peserta program tersebut. Hal tersebut ia rasakan saat sang anak harus melakukan operasi jantung yang menghabiskan biaya hingga Rp125 juta.

Oleh karena itu, ia mendukung langkah Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) Fakultas Kedokteran UGM yang didukung Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar pelatihan bagi para wartawan.

Ia berharap forum seperti itu bisa meningkatkan kepekaan wartawan terhadap persoalan-persoalan menjerat Rita. Ia hanya mengatakan, semua detail akan dijelaskan dalam jumpa pers KPK nanti.

Sebelumnya publik Kaltim dikejutkan KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Pemkab Kukar, Selasa siang. Penggeledahan dilakukan oleh tim KPK sebanyak 21 orang yang terbagi dalam lima

di sekitarnya khususnya terkait JKN. Kedua, seandainya sudah peka maka wartawan harus kritis, caranya dengan rajin berdiskusi tentang isu tersebut dengan para narasumber terkait. “Sehingga wartawan bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah tersebut. Jangan justru menjadi bagian dari masalah,” katanya.

Sedangkan PLH Pusat KP MAK FK UGM dr.

Diah Ayu Puspandari, menekankan, petingnya demografi bagi pembangunan Indonesia, Dokter dan Wartawan sama-sama memberikan kontribusi, sesuai dengan kapasitas dan profesi masing-masing sebagai garda depan pemberi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kesempatan untuk akses pelayanan kesehatan tanpa ada beban finansial.

“Wartawan dan Dokter harus memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing sebagai garda terdepan pemberi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk tahu hak dan kewajibannya,” tutupnya.

(AJE/SM)

tim.

Adapun lokasi yang digeledah yakni rujab Kantor Bupati, Wakil bupati Sekda Kukar, dan kantor Dinas Perkebunan.

Setelah dari lokasi tadi tim melanjutkan penggeledahan ke rumah dinas Bupati Kukar, rumah pribadi Bupati Kukar, rumah orang tua bupati, dan rumah Khairuddin. (AJE/SM).

Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Penasehat : Burhanuddin Amir, Ir. Andi Baso, Abdul Jurlan Pemimpin Umum/Redaksi : Anshar Abdullah Sekretaris Redaksi : Andi Mustari Hersandy Pemimpin Perusahaan : Abdul Rahim Redaktur Pelaksana : M. Darwis, Nur Tenri Cahya, SH Redaktur : Ekbang, Tawakkal, SE Dewan Redaksi: Andi Baso Ishak, Sul, Arifin, ST, Asmar P, Sudirman, Samsuddin, Andi Baso Staf Redaksi : H. Andi Sappaile, Andi Ardi S, Muh. Iqbal Sessu, Barhama Bendahara : Nuraeni, S.Sos. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Alamat Redaksi/Iklan : Jl. Salemba Makassar Sulsel Percetakan : CV. Rajamawellang Jl. Cokonuri No. 15 D (Perumahan Grand Salemba)

WARTAWAN / PERWAKILAN Biro Makassar : Andi Nuralam Fajar, Lukman, Andi Muhammad Junaid Gowa : Risman Takalar : Abd. Rauf Ampa, Muh. Agus, Leo Jeneponto : Syahuddin Amphi S Allatu, SH.SHI, Mansur DL Bantaeng/Bulukumba : Iwan L Selayar : Herman Sinjai : Ruslan Maros : Adrian Pangkep : Bahar Barru : Syamsul, Musriadi Sidrap : Andi Riswan Parepare : Bahtiar, Nasruddin, Asdar Pinrang : Pangeran Risal Enrekang : Darman Bone : Yusman Soppeng : Rahman Wajo : Anjer P. Nabba, Baso Iwan Tator : Adi Palopo : Yoga Luwu Timur : M. Amor Polman : Sumarno Mamasa : Netu Tamankoa Majene: Hasriansyah, S.Pd Mamuju : Nathan, S.Pd, Reski Palipuri Mamuju Utara : Hamsa, Edison Mamuju Tengah : Wentriyani

LAPORAN DAERAH 3

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

Lempong ‘Desa Santri’ Menyajikan Wisata Syariah Racikan Prof Wahyuddin

S

uatu kesyukuran yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lempong, Kecamatan Bola atas kehadiran Prof. Dr Wahyuddin Latunreng. Seorang putra daerah (Lempong-red) yang kembali membangun kampung halamannya. Dulu Lempong hanya menjadi kampung ternak kerbau dan sapi dan sekarang telah “disulap” menjadi desa yang bernuansa perkotaan melalui inovasi dan racikan pemikiran Prof. Wahyuddin.

Tidak hanya itu, Lempong sudah menjadi desa santri sejak hadirnya Pesantren Nurmilad of Boarding School yang berdiri di jantung Desa Lempong.

Kini Pesantren Nurmilad of Boarding School telah menjadi pesantren pavorit dan banyak diminati oleh para pelajar lokal maupun pelajar di luar Kabupaten Wajo bahkan dari berbagai daerah di Sulsel.

Selain dari Pesantren Nurmilad pf Boarding School kini telah hadir kolam Renang Wisata telaga biru Syariah yang telah diresmikan oleh Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru bersamaan dengan peresmian Asrama Putra Imam Syafii dan peletakan

batu pertama pembangunan Asrama Putra Ibnu Khaldum baru saja ini.

Prof. Wahyuddin Latunrena menjelaskan, peresmian Asrama Putra Imam Syafii dan peletakan batu pertama pembangunan Asrama Putra Ibnu Khaldum, kemudian pemecahan Kendi oleh Bupati Wajo sebagai tanda dimulainya penggunaan NBS Syariah SWIMMING POOL dan kawasan wisata telaga biru. Asrama Imam Syafii adalah Hibah Pemda Wajo dan peletakan batu pertama pembangunan Asrama Putra Ibnu Khaldum adalah Hibah donatur yang disponsori oleh Ir. Heldiansyah dari Brunei Darussalam.

NBS Syariah SWIMMING POOL dan kawasan wisata telaga biru sebagai fasilitas santri NBS yang juga boleh digunakan masyarakat secara komersial untuk membiayai operasional NBS. “Kolam renang syariah penting buat umat agar mereka berolahraga renang dengan tetap menutup aurat. Kolam renang wanita

dan pria terpisah, kawasan wisata telaga biru juga akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti pengkaran rusa, kuda, sapi, anoa, berbagai jenis ikan, pohon kurma, dan tempat bermain anak serta fasilitas perkemahan, semua orientasi dari konsep syariah,” jelas Prof Wahyuddin dengan nada setengah promosi.

Menurut Prof Wahyuddin, kehadiran Kolam Renang Wisata telaga Biru di Desa Lempong telah menjadi kebahagiaan dan kesenangan tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat Lempong dan sekitarnya.

Karena mereka tidak jauhjauh lagi pergi berwisata dan berlibur bersama keluarga ditambah dengan biaya untuk masuk cukup murah hanya dengan membayar 10 ribu saja sudah bisa menikmati fasilitas dan panorama keindahan alam telaga biro serta dapat berenang sepuasnya. Pokoknya, kolam renam tersebut cukup fantastis dan para penjunjung wisata syariah akan merasakannya cukup enjoy.

Masih terkait wisata kolam renang , lanjut Prof Wahyuddin, diberi nama Telaga Biru tersebut akan dipadukan dengan wisata pertanian dan wisata hewan

W

akil rakyat di Takalar kini bisa tersenyum bahagia. Mereka bergaji bersih sekitar Rp 28 juta sebulan. Negara telah mengeluarkan kebijakan/aturan baru yang menambah pendapatan setiap anggota DPRD. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Anggota DPR dan DPRD. Kebijakan itu selanjutnya ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Takalar, yang akan segera membayarkan gaji dan tunjangan 30 anggota DPRD Takalar. Angkanyapun tak main main, para wakil rakyat di Takalar akan menerima gaji dan tunjangan sebesar 33 juta rupiah perorang sebelum di potong pajak.

Perlu diketahui, selama ini para wakil rakyat di Takalar hanya menerima gaji/pendapatan yang berkisar Rp. 12 Juta. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tersebut, wakil rakyat akan menikmati kenaikan gaji yang sangat signifikan.

Sekretaris DPRD Takalar, Abbas Tola yang di konfirmasi terkait hal tersebut, menjelaskan bahwa kenaikan tunjangan anggota DPRD Takalar sebagai pelaksanaan regulasi pemerintah. “Perbup Nomor 19 Tahun 2017 tentang kenaikan gaji anggota Dewan sudah rampung. Perbup itu sebagai turunan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan anggota DPRD. Olehnya itu gaji dan tunjangan anggota Dewan sebesar 33 Juta perorang akan segera dibayarkan dan dananya pun sudah dipersiapkan,” Jelas Abbas Tola, Selasa lalu di ruang kerjanya.

Abbas menambahkan dari 33 Juta gaji termasuk tunjangan yang akan diterima oleh setiap anggota DPRD Takalar belum termasuk pajak, sehingga dengan demikian gaji bersih yang diterima anggota dewan sebanyak 28 Juta perbulan.

“Gaji dan tunjangan yang bersih diterima anggota DPRD Takalar setiap bulannya setelah dipotong pajak sebesar 28 Juta gaji beserta tunjangan dewan ini dibayarkan melalui belanja langsung. Sudah efektif bulan ini,” Urai H Abbas Tola.

Jika dikalkulasi, untuk menggaji 30 orang anggota DPRD Takalar, pemerintah harus merogoh setidaknya 990 juta perbulan.

Kepala Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, H Saripuddin Tangnga mengungkapkan di sisa tahun 2017 ini atau sekira 4 Bulan kedepan, gaji dan tunjangan 30 anggota DPRD Takalar secara keseluruhan mencapai 2, 4 Miliar.

“Di tahun 2017 ini, yang tersisa 4 Bulan kedepan gaji dan tunjangan dewan mencapai 2, 4 Miliar semua ini bersumber dari APBD murni,” Kata H Saripuddin Tangnga. (AJE/DINAMIKA).

renang dan memiliki pesantren. Ini juga sesuatu yang luar biasa dan tidak lumrah dan saya bisa katakan telah dimulai masa peradaban dan kejayaan Desa Lempong, “ jelasnya.

Diakuinya, hadirnya pesantren ini telah banyak putra daerah yang sudah lanjut sekolah. Tidak seperti dulu banyak anak-anak di sini putus sekolah sesudah tamat SD berhenti sekolah dan memilih untuk bertani dan berternak kerbau dan sapi. “Alhamdulillah saat ini Lempong telah menjadi desa pendidikan dan desa santri. Tentu hal ini merupakan efek positif dan buah pikir dan kerja keras oleh Prof. Wahyuddin," ujar Agus, salah seorang tokoh Desa Lempong.

Sudah menjadi pengetahuan banyak pihak bahwa pendidikan dapat memberikan sebuah perubahan yang berarti bagi masyarakat.

Dinamika ini dibuktikan oleh Prof. Wahyuddin setelah menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi, kemudian setelah tamat kembali ke kampung halamannya untuk berbuat dan melakukan sebuah perubahan dan menata kampung halaman menjadi nuansa perkotaan dipadukan dengan konsep Islam modern tanpa mengurangi nilai –nilai holistic Islam itu sendiri yang berakar kuat pada ketauhidan dan akhlakul karimah. ***

Sengketa Balla Lompoa Gowa, Ibarat Api Dalam Sekam

P Anggota DPRD Takalar Bergaji Rp. 28 Juta Sebulan

ternak atau agrowisata.

"Kita konsepnya perpaduan antara wisata air dan agrowisata. Jadi bisa berenang, nanti ada kebun kurma, bisa juga melihat penangkaran rusa atau sapi. Tempat ini kita beri nama Kawasan Wisata NBS Syariah," ujar Prof Wahyuddin.

Lokasi wisata ini berjarak sekitar 30 km dari Kota Sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo, dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

Untuk menjangkaunya harus menggunakan kendaraan pribadi karena belum tersedia angkutan umum menuju kawasan tersebut.

Selain menyuguhkan wisata air, juga menyuguhkan pemandangan alam yang indah karena dikelilingi pegunungan dan persawahan.

Prof Wahyuddin menargetkan, pembangunan kawasan wisata seluas 15 hektare tersebut akan rampung 2019. Agustan, S.Sos salah satu masyarakat Lempong mengaku senang atas dibangunnya Wisata Kolam Renang Telaga Biru dan pesantren Nurmilad of Boarding School "Kehadiran Wisata Kolam Renang Telaga Biru dan pesantren Nurmilad of Boarding School tentu ini telah menjadi kesenangan dan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Lempong karena Desa yang dianggap terpencil ini bisa memiliki wisata kolam

ara leluhur (raja) pendiri Museum Balla Lompoa, telah berhasil meletakkan simbol keemasan pemerintahan kerajaan Gowa dengan harapan generasinya kelak dapat melestarikannya sebagai ikon spirit untuk membangun Gowa yang lebih beradab. Namun, kini kehadiran Museum Balla Lompoa di era otonomi daerah ini, sepertinya kehilangan magis dan tak bertuah lagi lantaran adanya kisruh terkait status kepemilikan antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan generasi pelanjut Kerajaan Gowa Satu tahun terakhir ini setelah keluarnya Perda Lembaga Adat Gowa, Museum Balla Lompoa berada pada pusaran Pemerintah Kabupaten Gowa yang kemudian berujung pada aksi pembakaran Kantor DPRD Gowa yang diduga melibatkan orang suruhan dari pihak kerajaan.

Itu berdasarkan versi dari berbagai pihak terutama yang pro pada Pemkab Gowa. Kini, Museum Balla Lompoa beserta isinya, diklaim sebagai aset daerah oleh pihak Pemerintah Kabupaten Gowa, sedagkan pihak Kerajaan Gowa sendiri harus mempertahankan Museum Balla Lompoa tersebut sebagai symbol kerajaan yang hanya diurus oleh keluarga kerajaan.

Pelaksanaan ritual Accera Kalompoang (pencucian benda-benda pusaka) di Museum Balla Lompoa) yang sudah mentradisi di lingkup kerajaan Gowa dapat berlangsung sejak 424 tahun silam. Tetapi, ritual Accera Kalompoang di rumah adat Gowa pada Idul Adha 1438 kemarin tidak dilakukan karena masih dalam kondisi sengketa.

Polemik tersebut bermula pada September 2016 lalu.

Sejumlah konflik terjadi pasca pelaksanaan Accera Kalompoang tahun lalu.

Mulai dari aksi saling serang antara pihak kerajaan dan Satpol PP dalam hal ini sebagai representasi Pemkab Gowa. Kedua belah pihak masing-masing menyelenggarakan ritual adat tahunan di Kerajaan Gowa tersebut.

Masing-masing mengklaim berhak melaksanakan ritual Accera Kalompoang atau pencucian benda pusaka kerajaan.

Pasca terjadinya konflik tersebut, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo melaporkan adanya dugaan pencurian benda pusaka ke Polda Sulsel pada 13 September 2016 lalu. Adnan mengklaim benda pusaka yang merupakan aset Pemkab Gowa telah dihilangkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Sehari setelahnya, Rabu 14 September 2016 lalu, giliran pihak Keturunan Raja Gowa dalam hal ini Raja Gowa ke-37, Andi Maddusila melaporkan adanya pencurian dan pengrusakan yang terjadi di Balla Lompoa. Laporan tersebut merupakan lanjutan atau kedua kalinya dilakukan pihak Maddusila terkait polemik Kerajaan Gowa.

Masuk ke ranah hukum, Museum Balla Lompoa pun disegel beserta sejumlah benda pusaka. Termasuk Mahkota Raja Gowa, Salokoa yang berlapis emas 1.768 gram dengan taburan 250 permata.

Berkepanjangan, masalah tersebut berimbas dengan tidak dilaksanakannya ritual Accera Kalompoang tahun ini. Kedua belah pihak kini sama-sama tidak bisa berbuat banyak. Brankas penyimpanan benda pusa-

ka di Balla Lompoa masih dikalungi Police Line.

Pihak Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan akan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian. Apalagi, telah ada keputusan dari Mabes Polri bahwa Balla Lompoa kini berstatus quo.

Menanggapi hal itu, pihak kerajaan juga tidak dapat berbuat banyak.

Meski berniat mempertahankan tradisi Accera Kalompoang yang telah dilestarikan selama empat abad, keluarga kerajaan terpaksa mengelus dada.

“Keyakinannya keluarga (Kerajaan Gowa) sebenarnya kita ini sangat-sangat takut dikutuk oleh leluhur karena tidak melaksanakan (Accera Kalompoang) itu.

Jadi kita takut sebenarnya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,” kata Juru Bicara Keluarga Kerajaan Gowa Andi Baso Mahmud baru saja ini.

“Tapi apa daya, kendalanya bukan atas kemauan kita. Pasti leluhur tahu sendiri siapa penyebabnya, kenapa tidak bisa dilaksanakan. Kami kan sudah berusaha,” ujar Baso Mahmud menambahkan.

Ia berharap polemik tersebut dapat segera terselesaikan. Supaya ritual Accera Kalompoang dapat kembali digelar pada Idul Adha tahun depan. Penyelesaian sebenarnya sederhana, bagaimana supaya pihak kepolisian menangkap pelaku perusakan Museum Balla Lompoa tahun lalu itu. Kalau sudah diputuskan bersalah itu pelakunya, berarti sudah selesai persoalan. **PP/NET/DKI**

DARI KEPDES KE ANGGOTA LEGISLATIF KEMBALI KE KEPDES

S

etiap desa memiliki karakter yang berbeda dan unik, tergantung relasi yang terbangun antara Pemerintah, Lembaga Desa dan Masyarakat. Desa yang berpikir strategis mempelopori praktik transparansi anggaran.

Mereka bekerja keras untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran.

Seperti yang telah dilakukan seorang mantan anggota TNI ini, Abdullah Bali, yang saat ini menjabat selaku Kepala Desa Moncong Komba Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

Awal karirnya selaku pejabat pemerintahan desa setelah lepas dari institusi TNI, lalu dipercayakan oleh masyarakat selaku kepala Desa memimpin Desa Moncong Komba kurang lebih dua periode. Atas keberhasilannnya, kemudian diusulkan pula oleh masyarakat untuk maju sebagai calon anggota di DPRD Takalar dan alhasil, berhasil pula mewakili masyarakat Desa Moncong Komba di legislative selama satu periode.

Usai masa jabatan selaku anggota DPRD, Abdullah Bali diminta oleh masyarakat untuk kembali memimpin Desa Moncong Komba untuk lima tahun kedepan dan saat ini dirinya menjabat kepala desa atas dukungan masyarakat.

Dalam kepemimpinan Abdullah Bali, senantiasa mengutamakan transparansi anggaran duduk bersama masyarakat membahas prioritas

belanja pembangunan dan pemberdayaan, sehingga masyarakat tetap mempertahankan dirinya selaku kepala Desa Moncong Komba.

Abdullah Bali, sadar betul bahwa desa terus menjadi primadona pasca kelahiran UU No. 6 tahun 2014, tentang desa. Namun sebaliknya, bila salah menggunakan anggaran yang dikucurkan pemerintah melalui ADD dan DD untuk desa, tentu berakibat vatal karena berurusan dengan hukum, dan hal tersebut menjadi perhatian publik, dikalangan supradesa ada yang pesimis dan ada pula yang optimis. Itulah sebabnya Abdullah Bali, berkerjasama dengan masyarakat sebagai relasi membangun desa dengan transparansi anggaran agar tidak ada penyalahgunaannya.

Seperti diketahui selama Abdullah Bali, memimpin Desa Moncong Komba ini, telah membangun infrastruktur jalan tani, membangun gedung sekolah untuk anak pra sekolah atau TK, karena dia berpikir anak usia dini perlu diberi pengetahuan dasar dan awal pembangunan karakter agar memudahkan untuk kejenjang berikutnya.

Kemudian membangun Talut dan penataan ekologi atau lingkungan desa sehingga Nampak bersih.

Dana ADD dia gunakan sesuai proporsinya dan secara transparansi sehingga tak ada celahan bagi dirinya, dan wajar jikalau dia didaulat sebagai kepala Desa Moncong Komba periode lima tahun kedepannya.

Festival Kota Hijau Digelar BONE, DKI -- Festival kota hijau kembali digelar dan di buka oleh Kepala Bappeda dan Statistik Bone Drs.H.Abu bakar, MM, namun pemerintah daerah sangat merespon P2KH ( Program Pengembangan Kota Hijau ) yang Dilaksanakan Forum Komunitas Kota Hijau bekerjasama dengan sakker penataan bangunan dan lingkungan dan Dinas Perumahan dan Pertanahan Bone Menurut H.Abu Bakar adapun kegiatan aksi adalah penanaman pohon oleh Bupati Bone, pengecetan pohon , daur ulang , Lounching Go Green, dan festival kota hijau acaranya digelar dilapangan merdeka Watampone, Minggu 10 September 2017 . acara ini dihadiri Kabid Perumahan dan pertanahan Dra.A.Asni

Pawawoi, MM, Camat Lappa Riaja Drs A.Hafid, Sakker Provinsi Sul Sel Kota hijau dan Ketua pelaksana Ir.Asia Pananrangi,MH .

A.Asia Pananrangi mengatakan festival kota hijau ini bertujuan untuk mencintai tanaman hijau yang ada di Bone dan kegiatan ini sudah digelar beberapa kegiatan.

Menurut A.Asni Pawawoi festival kota hijau harus dilestarikan pasalnya memberikan rasa kesejukan , menyegarkan dan kenyamanan bagi warga masyarakat dan menimbulkan rasa rileks kepada seseorang dan kota hijau merupakan simbol dari alam, keberungtungan dan sebuah kesehatan serta penuh keindahan warna. ( EDYS)

4 PENDIDIKAN

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

Sambungan Halaman 1 ......

Loper Koran Ditolak di Universitas Negeri Makasar,

CUM LAUDE DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO Didampingi orang tuanya, tanggal 9 Agustus 2017 lalu dia ikut wisuda bersama wisudawan lainnya.

Jusman memang pantas terharu biru saat toga sarjana disematkan di kepala. Ia hanyalah seorang anak petani dengan latar belakang keluarga tak mampu. Ia memiliki tiga saudara yang juga harus berjung seperti dirinya, membantu meringankan beban hidup kedua orang tuanya, bahkan kakaknya sempat menganggur 3 tahun sebelum mampu melanjutkan kembali pendidikannya.

Demi cita-cita dan mewujudkan impian orang tua ia rela berakit-rakit dahulu, bahkan sudah siap mengerjakan apa saja yang dapat menunjang kuliahnya. Yang penting halal dan bisa mengatur waktu.

Tersebutlah loper koran

sebagai profesi yang mengantarnya meraih Cum Laude.

Jusman kuliah dalam segala keterbatasan.

Alih-alih tinggal di sebuah kamar kos sewaan, Jusman dan sejumlah mahasiswa perantauan lainnya memilih tinggal di sebuah ruangan yang ada di kawasan kampus Unima, tanpa perlu membayar pakai uang, tapi pakai tenaga mereka untuk ikut membbantu membersihkan lingkungan sekitar kampus. Itu, dilakukan Jusman untuk menghemat biaya hidupnya.

Keterbatasan keluarga yang kesulitan mengirim biaya untuknya kuliah dan menjalani hidup di Tondano membuat Jusman berusaha hidup secukupnya. Baginya, kuliah lebih penting, makan urusan belakangan. Jusman bahkan rela hanya makan nasi dan sayur yang ia

dapat dari kebun dan hutan yang ada di dekat kawasan Kampus Unima untuk sekedar mengisi perutnya yang lapar.

"Kadang, tiga hari tidak makan lauk, cuma nasi dan sayur," ungkapnya.

Biaya kuliah yang tidak sedikit dan kebutuhan perut yang harus diisi membuat Jusman memutuskan untuk bekerja sebagai loper koran. Jadi teknisnya Senin sampai hari Kamis ia kuliah, sedangkan Jumat sore hingga Minggu ia ke Manado untuk jualan koran di wilayah sekitar Paal 2.

"Sehari biasanya dapat Rp 50 ribu, kalau ramai bisa sampai Rp 100 ribu sehari," tuturnya.

Uang ini dihemat Jusman untuk membiayai kuliah hingga keperluan untuk skripsinya di Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Pen-

didikan Jasmani dan Kesehatan. Sambil kerja jualan koran, Jusman pun membagi waktu untuk belajar.

"Biasanya saya membawa bahan kuliah hingga bahan skripsi saat jualan koran," ujarnya.

Dirinya mengaku tak mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara belajar dan jualan koran.

Semua itu dilakukan Jusman dengan sukacita, demi membanggakan keluarganya dan demi meraih cita-citanya menjadi seorang dosen suatu hari nanti.

"Yang terpenting adalah ketekunan dan kerja keras.

Jaga pergaulan karena itu juga sangat menentukan," ungkapnya.

Pemuda ini berencana untuk kembali ke kampung halamannya usai diwisuda untuk bertemu dengan keluarga. Masih ada impian yang

Bersama kedua adiknya saat usai wisuda.

masih ingin ia kejar setelah jadi sarjana.

"Masih ingin lanjut kuliah lagi. Karena biayanya besar, jadi berusaha untuk dapat beasiswa," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, pria ini juga menceritakan keterbatasannya dalam dana saat berkuliah karena keluarganya bisa dibilang tidak mampu.

Kedua orangtuanya adalah petani. Jadi sulit untuk membiayai pendidikan empat orang anaknya. Uang hanya cukup untuk membeli makan sehari-hari.

"Saya empat orang bersaudara bersamaan menjalani pendidikan. Bahkan untuk menghemat, kakak saya harus menganggur tiga tahun," katanya. itulah yang menyebabkan dirinya nekat merantau dan tinggal sanak keluarga di kampung. (AJE/DINAMIKA).

Tempat Jusman Belajar .

Dihadapan Kuliah Umum Maba UIN Alauddin Kapolda Sulsel Bicara Bahaya Hoax dan Hate Speech

K

epala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Muktiono membawakan kuliah umum dihadapan ribuan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,

di Kampus II UIN Samata. Kabupaten Gowa, baru saja ini.

Dihadapan sekitar lima ribuan mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018, Kapolda Muktiono membawakan kuliah umum dengan materi

wawasan kebangsaan dan potensi rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat, termasuk menjaga atau memelihara keberagaman di Indonesia.

Bukan hanya ittu, ia juga menyampaikan bahaya hoax dan hate speech di media sosial yang provokatif serta bisa merusak tatanan masyarakat dan keberagaman bangsa Indonesia.

Muktiono menilai media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif. Alasannya, siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis dan menyebarkan atau men-

Siswa Ngelem dan Judi saat Jam Belajar, Kadisdik Tapsel Ancam Kasek Dipecat

share di media sosial apa saja yang diinginkannya.

"Masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload dan menshare berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya,"kata Muktiono dihadapan maba dan jajaran pimpinan universitas dan fakultas lingkup UIN Alauddin Makassar.

Dalam pandangan dia, media sebagai tantangan keberagaman, penting dikenali oleh masyatakat khususnya mahasiswa.

Beberapa diantaranya, lanjutnya, konten intoleransi yang memicu permusuhan dalam bentuk info hoax bisa juga memicu konflik

K

epala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tapanuli Selatan (Tapsel) Ibrahim Lubis mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil seluruh kepala sekolah (Kasek) tingkat SMA sederajat, untuk mempertanyakan metode belajar mengajar dan pengawasan yang diterapkan sekolah.

Pemanggilan ini buntut dari penangkapan belasan siswa SMP dan SMA sederajat saat mengisap lem dan berjudi.

Pemanggilan seluruh kepala sekolah itu bertujuan untuk mengantisipasi agar peristiwa itu tidak terulang lagi.

Kalau sampai ada oknum kepalah sekolah lalai, akan dipecat. “Segera saya akan kumpulkan seluruh kepala sekolah di Tapsel, guna mempertanyakan sistem pendidikan yang diterapkan,�ujar Ibrahim Lubis

horizontal, radikelisme pro kekerasan yang menjadi penyebab paham radikal melalui propaganda kemudian menjurus pada terorisme.

Selain itu, Cybercrime seperti pornografi, judi online dan lain-lain menjadi atensi jajaran Polda Sulsel untuk dicegah sekaligus menjadi musuh bersama agar tidak merusak tatanan masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena itu, dia mengharapkan kepada mahasiswa baru agar lebih selektif dan kritis terhadap penggunaan media sosial yang lebih mencerahkan masyarakat. ***TRIB/MET/DKI**

kepada wartawan.

Menurut Ibrahim, kepala sekolah mempunyai hak untuk memanggil para orang tua siswa, sehingga pencegahan tidak hanya dilakukan pihak sekolah, namun ada peran orang tua. Kedua orang tua harus maksimal mengawasi anaknya, karena pengawasan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan dibebankan sematan kepada pihak sekolah.

Ibrahim Lubis juga mendukung tindakan Satuan Polisi Pemong Praja (Satpol PP) yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga citra pendidikan kedepannya dapat sama-sama dijaga.

Namun, dia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap adanya peristiwa tersebut, karena mereka diamankan pada saat menggunakan lem dan bermain judi saat berlangsung kegiatan belajar. **SIND/DKI**

Di Brebes, Siswa Miskin Brebes Terancam Ikut Ujian Semester

P

rogram bantuan pendidikan siswa miskin dari Pemkab Brebes dihentikan. Siswa harus membayar sendiri tagihan uang komite bulanan sejak Januari hingga September 2017 ini. Yang menunggak uang komite tidak bisa ikut ujian tengah semester (UTS) pada Oktober mendatang.

Program dari Pemkab Brebes melalui Kartu Brebes Cerdas (KBC) ini diperuntukan untuk siswa mulai dari SD hingga SMA/SMK. Pemegang kartu dijamin mendapatkan layanan pendidikannya hingga SMA/SMK. Semua biaya ini akan ditanggung oleh Pemkab Brebes. Namun faktanya, bantuan tersebut terhenti sejak Januari 2017.

Mandeknya bantuan ini tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para wali murid. Mereka mengaku kaget saat pihak sekolah menagih iuran bulanan komite sekolah selama sembilan bulan. "Anak saya dapat KBC tapi kenapa dipungut biaya dari sekolah. Sedangkan pada putaran pertama tidak dipungut biaya.

Menjelang UTS kami disuruh bayar bulanan.

Kami disuruh bayar selama 9 bulan sejak Januari 2017," ujar Winarto (54) warga Kelurahan Pasarbatang Brebes.

Winarto mengaku terpaksa mengangsur pembayaran iuran bulanan selama 3 bulan karena sebagai persyaratan untuk mengikuti ulangan

harian bersama (UHB).

"Teman-teman khawatir kalau belum membayar iuran terancam tidak akan ikut UHB atau UTS. Karena pihak sekolah tidak akan memberikan kartu ujian bagi yang belum bayar iuran," ujar Sri Putri Setiawan, salah satu siswi SMA pemegang KBC. Plh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Diding Setiadi, mengaku tidak mengetahui permasalahan tersebut.

"Saya ini kan pelaksana harian, terus terang saya tidak mengetahui program KBC itu sudah berhenti," jawabnya singkat.

Sedangkan Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Wijanarto membenarkan soal mandeknya program KBC oleh Pemkab Brebes. Alasannya karena adanya efesiensi anggaran daerah. "Program ini terhenti sejak awal tahun 2017, karena adanya efesiensi anggaran,�ungkapnya.

Hanya saja, pemegang KBC tidak ada yang tahu, karena tidak adanya sosialisasi. Sebelumnya di sekolah Sehingga mereka menyangka program ini masih berjalan, namun kenyataannya sudah terhenti. **DTC/NET**

Bolos Sekolah, Puluhan Pelajar Diamankan Satpol PP dari Warnet

T

ercatat sekitar puluhan pelajar SMP di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, karena bolos belajar.

Mereka diamankan dari sejumlah warung internet (warnet) di Jalan Sutan Soripada Mulia, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, baru saja ini.

Saat diamankan, mereka tidak melarikan diri dan pasrah ketika dibawa ke kantor Satpol PP, Jalan Sutan Koimah, Padangsidimpuan. "Hari ini, kami mengamankan 37 orang pelajar yang membolos ketika jam pelajaran," ujar Kasat Pol PP Padangsidimpuan Arbiuddin Syahputra Hakim Harahap.

Dia menegaskan, operasi kasih sayang itu akan digelar berkesinambungan, sehingga menimbul-

kan efeck jerah kepada siswa. "Salah satu mencegah siswa bolos dengan operasi kasih sayang yang berkesinambungan," imbuhnya.

Para pelajar yang terjaring tersebut akan dilakukan pendataan di Kantor Satpol PP sebelum diserahkan ke Dinas Pendidiman Kota Padangsidimpuan.

Koordinator Pengawas Sekolah tingkat SMP Disdik Padangsidimpuan, Rahmat Haholongan Pohan mengatakan, langkah yang saat ini dari Dinas Pendidikan adalah merupakan pendataan, memanggil kepala sekolah agar dibimbing sehingga pelajar yang terjaring dilakukan pembinaan langsung oleh pihak sekolah yang bersangkutan.

"Setelah didata, kepala sekolah masing-masing akan dipanggil, sebelum mereka dipulangkan," pungkas Rahmat Haholongan Pohan. **SIND/DKI**

SULSELBAR 5

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

Gubernur ABM Boyong Dua Pejabat Loyalisnya ke Pemprov

G

erbong mutasi pejabat dalam lingkup Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulbar kembali bergulir setelah Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melantik empat pejabat eselon II Pemprov Sulbar. Dua diantaranya pejabat asal Polewali Mandar (Polman) yang merupakan loyalisnya saat menjabat Bupati Polman

selama dua periode.

Mereka yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur ABM adalah Arifuddin. Sebelumnya menjabat Kepala BKDD Polman, menjadi menjadi Kepala Dinas Dokumentasi dan Kearsipan Daerah Sulbar. Satu lagi adalah Amujib, Asisten I Pemkab Polman ditarik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sul-

Wakil Ketua 2 DPRD Matra Hadiri Acara Suku Bunggu

M

atra - Kegiatan Adat duduk bersama antara Suku Bunggu yang bermukim di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlangsung di Rumah Rembuk Suku Bunggu, Dusun Kalibamba, Desa Polewali Kab Matra dihadiri langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kab Matra H Yaumil Ambo Djiwa,SH, Minggu (10/09-2017). Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Anggota DPRD Matra, Saipuddin Andi Baso, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kab Matra Inyoman Suandi, Kadis Tata ruang dan Perumahan Rakyat Drs Achmad Sibali, Kepala Desa (Kades) Polewali, Sekcam Pasangkayu, Kapolsek Bambalamotu, beberapa Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Sekertaris Bappeda dan Masyarakat sekitar.

H Yaumil Ambo Djiwa dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya sangat berterimakasih kepada Suku Bunggu yang telah memberikan dirinya penghargaan. Selain iti, H Yaumil juga meminta agar Suku bunggu turut andil dalam membantu pemerintah Daerah (Pemda) dalam sukseskan pembangunan serta ketentraman di Daerah.

"Semoga Suku Bunggu tetap menjaga persatuan dan kebersamaan antar Masyarakat tanpa

melihat Suku, rhas dan Agama, sehingga dapat terjalin ketentraman dalam bermasyarakat", ujarnya.

Yaumil Adj juga menambahkan agar kedepannya Suku Bunggu dapat berkembang dan maju sehingga mampu bersaing dengan Suku lainnya."Kita berharap Suku Bunggu dapat maju bersama dengan suku-suku lainnya", harapnya.

Selain itu, Yaumil juga menjelaskan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Matra telah mampu merubah taraf hidup Suku Bunggu, yang awalnya tidak tersentuh Dunia Pendidikan, mampu memasukkan Pendidikan dan mampu merubah pola fikir Suku Bunggu sehingga dirinya berjanji akan terus menjaga kemurnian kebudayaan Adat Suku Bunggu.

Sementara itu, salah satu Masyarakat Suku Bunggu Yosef saat diwawancarai mengatakan dirinya sangat berterimakasih dengan kehadiran H Yaumil Adj. Selain itu, Yosep juga menjelaskan bahwa keterikatan antara Suku Bunggu dan H Yaumil Adj tidak dapat terpisahkan.

"Antara kami Suku Bunggu dan pak Yaumil itu tak dapat terpisahkan pak, dan kami sangat berharap beliau mampu membimbing kami untuk lebih maju tanpa menghilangkan Budaya asli kami", ungkapnya.

LAPORAN : EDISON S

bar.

Sedangkan Muh Jaun adalah mantan Kepala Bidang Pemberdayaaan Masyarakat Desa DPMD Sulbar bergeser menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar serta Bujaerami Hasan, menempati posisi Kepala biro Hukum Sekprov Sulbar. “Promosi jabatan ini murni kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepa-

da masyarakat,” sebut Ali Baal Masdar.

Menurut ABM, pelantikan sudah sesuai mekanisme. Pengangkatan empat pejabat tersebut telah ditembuskan serta dikoordinasikan ke Dirjen Keuangan Pusat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). **RS/NET/DKI**

GUBERNUR SULBAR MELANTIK PEJABAT PRATAMA PEMPROV SULBAR DI RUANG RAPAT LANTAI III GUBERNUR SULBAR, SELASA 5 SEPTEMBER 2017.

PHBI JADIKAN HADIAH SEBAGAI MEDIA SYIAR

P

anitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mamuju berinovasi dalam menyampaikan syiar Islam, salah satu yang dilakukan adalah menjadikan hadiah sebagai media dalam menggaet masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari besar Islam.

Hal tersebut ditunjukkan dalam acara Pawai Ta’aruf yang merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Tahun Baru Islam yang ke 1439 H. Dalam kegiatan yang melibatkan kurang lebih 4700 peserta dari berbagai kalangan tersebut menawarkan hadiah atau door prize yang menarik, diantaranya 3 buah sepeda yang disumbang pihak perbankan dan tiket pesawat yang dipersembahkan maskapai Sriwijaya Air dengan rute Mamuju-Makassar (PP) sebanyak dua tiket dan rute Mamuju-Jakarta (PP) sebanyak satu tiket, selain hadiah tersebut ada juga hadiah hiburan yang diberikan kepada peserta yang beruntung. “kegiatan pawai taaruf kali ini akan membagikan

door prize berupa tiga buah sepeda yang dipersembahkan dari pihak perbankan, masing-masing satu unit sepeda dari Bank Indonesia, satu unit dari BPD Sulselbar dan satu unit dari Bank Muamalat, selain itu ada juga door prize berupa tiket Mamuju-Jakarta (PP) dan Mamuju-Makassar (PP) yang dipersembahkan Maskapai Sriwijaya Air perwakilan Mamuju” terang Ketua PHBI Kabupaten Mamuju, H. Rusli Muis.

Sementara itu, Bupati Mamuj, H. Habsi Wahid mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan syiar agama, menurutnya momentum peringatan tahun baru Islam dapat dimaknai dengan melakukan introspeksi dan evaluasi diri. “mari kita jadikan momentum ini untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan baik itu pada diri, pada Daerah kita ataupun terhadap bangsa dan negara kita” ajak Bupati Mamuju.

Selain membagikan door prize, PHBI juga menyelenggarakan lomba dengan berbagai kategori bagi para peserta Pawai Ta’aruf, untuk Kategori Sekolah, Juara 1 diraih oleh MTs.N Binanga Mamuju, Juara 2 diraih MT.s Al-Khaeriyah Simboro dan juara 3 diraih SD Negeri 2 Mamuju, untuk tingkat Remaja Masjid, juara 1 diraih Remaja Masjid Al-Hijriah Kali Mamuju, Juara 2 Remaja Masjid Inpres Karema, dan juara 3 diraih Remaja Masjid DDI Sumare, untuk kategori Majelis Taklim, Juara 1 diraih oleh Majelis Taklim

Al-Ikhlas Mamuju Depag, Juara 2 diraih oleh BKMT Mamuju dan Juara 3 diraih Majelis Taklim Masjid Suada Mamuju, sementara untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Juara 1 diraih Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Juara 2 diraih Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan juara 3 diraih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemenag RI Dorong Pengembangan STAIN Majene

K

ementerian Agama (Kemenang) RI terus mendorong pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Sulawesi Barat.

Bahkan, Kemenag siap mengucurkan Rp 50 miliar untuk perguruan tinggi negeri kedua di Sulbar setelah Unsulbar (Universitas Sulawesi Barat).

Syaratnya, Pemkab Majene menyiapkan tambahan lahan untuk STAIN. “Jika lahan siap, bantuan Rp 50 miliar akan dikucurkan tahun depan. Tahun ini, juga ada tapi hanya berkisar Rp 5 milar,” sebut Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag RI Kamaruddin Amin di Majene saat berkunjung di Majene baru saja ini.

Guru besar UIN Alauddin Makassar ini, berharap STAIN sebagai kampus baru di Majene dapat berkontribusi mencerdaskan dan menyebarluaskan nilai-nilai agama serta bersama-sama membangun daerah Sulbar yang lebih kompetitip dan SDM berskala global.

Terkait tenaga pengajar, pihaknya telah berupaya mendorong penambahan dosen. Beberapa putra Mandar yang mengabdi di

Rombongan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Prof Kamaruddin Amin, Civitas Aakademika STAIN Majene dan Kepala Kanwil Sulbar Muhdin beserta Jajaran di Hotel Villa Bogor Majene, Jumat. luar daerah diminta kembali ke daerahnya membesarkan STAIN. Tahun depan, lanjutnya, Kementarian Agama berencana membuka penerimaan dosen kontrak non ASN. “Jumlahnya sesuai kebutuhan di STAIN Majene ini,” tambah Kamaruddin

usai menghadiri workshop penyusunan Rencana Strategis (Renstra) STAIN Majene 2017.

Sementara itu, Bupati Majene Fahmi Massiara menyebut bahwa sebelumnya Pemkab telah membebeskan belasan hektar untuk pembangu-

nan STAIN. Kebutuhan 50 hektar akan diupayakan. “Kita akan penuhi itu, tapi bangun dulu yang sekarang, lalu kita tambah anggarannya,” tegasnya.

Seperti pembangunan kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Majene. Lahan hibah

hanya 30 hektar, tapi PTN pertama di Sulbar itu sudah memulai pembangun. Fahmi berharap dana yang dijanjikan Dirjen kucur tahun ini demi mendukung kelancaran belajar mahasiswa STAIN Majene. **RS/DKI**

6 ADVETORIAL

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

RAPAT BANGGAR, TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR, TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016

SAMBUNGAN 7

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

Sambungan Halaman 1 ......

“HARAPAN KAMI DI PUNDAK KARAENG PATTA” tuhan masyarakat sekaligus memahami persoalan yang dihadapi masyarakat selama ini.

Antusiasme yang diperlihatkan masyarakat Turatea itu kembali diperlihatkan oleh masyarakat akar rumput. Warga Kampung Batu Le'leng, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala menyatakan tekatnya untuk memilih dan memenangkan pasangan HM. Sarif Krg. Patta-Andi Tahal Pasni pada Pilkada 2018 mendatang.

Hal yang sama juga datang dari pengurus dan warga Peguyuban Keluarga Jawa Jeneponto. Kedua komunitas ini hampir datang secara bersamaan di hari yang sama, Senin kemarin.

Pemandangan yang sama boleh dikata terlihat setiap hari bahkan malam hari. Ratusan warga dari berbagai desa dan dusun di sebelas kecamatan di Jeneponto bergantian datang menyatakan dukungannya.

Mereka datang sendiri berbondong-bondong untuk membuktikan bahwa mereka berada di belakang Karaeng Patta.

Menurut Daeng Nyikko, salah seorang tokoh masyarakat dari Batu Le'leng kepada wartawan seusai diterima Syarif Patta mengatakan, dia sudah lama mengenal sosok dan kepribadian Karaeng Patta. Jauh sebelum jadi pejabat kepribadiannya tidak berubah. Sifat kekeluargaannya sangat menonjol dan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya karena status sosial. Dia juga rendah hati dan tidak

menonjolkan jabatannya, dimana saja bisa ditemui.

“Pokoknya beliau memiliki kepedulian kepada siapa saja yang butuh petunjuk dan pertolongan.

Dan itu sejak kami mengenal beliau sampai jadi pejabat tidak berubah.

Jadi harapan kami saat ini ada pada Karaeng Patta,” ungkap Daeng Nyikko bersemangat.

Menurutnya, dirinya memang terpaksa beralih dukungan karena janji-janji pemimpin yang dipilihnya dahulu tidak ditepati di dalam mewujudkan kesejahteraan mas-

yarakat, sehingga menyatakan dukungan kepada Karaeng Patta sapaan akrab Syarif Patta yang saat ini menjabat Sekda Jeneponto.

"Saya secara pribadi dan Keluarga besarku nyatakan sikap kepada bakal calon bupati Jeneponto Muhammad Syarif Krg. Patta dengan visi misi barunya. Saya tidak ingin mendukung lagi bakal calon bupati yang banyak janji tapi tidak pasti di hadapan masyarakat pada saat ingin diberi dukungan, " tegas Daeng Nyikko saat bertandang di rumah

Sekda.

Diakui Daeng Nyikko, kampung halamannya jauh dari kota, bahkan berada di pelosok perbatasan Bantaeng. Dia bersama puluhan warga hadir menemui kandidat cabup tidak diundang, tapi memang inisiatif sendiri hanya satu tekat untuk membuktikan agar Karaeng Patta tidak ragu-ragu dengan dukungan masyarakat paling bawah sekalipun.

"Saya mendukung Muhammad Syarif Patta yang akrab disapa Kareng Patta itu karena panggilan jiw, beliau memiliki

kepribadian sederhana dan kelihatan merakyat," tambah Daeng Nyikko.

Sementara itu Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Mas Podo Kurniawan mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Syarif Patta sebagai bakal balon Bupati Jeneponto dalam acara silaturahmi dan hal bi halal sebagai bagian dari ungkapan dukungan yang diberikan kepada pasangan Muh Syarif Patta dan Andi Tahal Fasni.

Dalam acara silaturrahmi halal bi halal yang dilangsungkan Sabtu lalu, ratusan warga perantau

yang sudah bermukim puluhan tahun turut hadir sekaligus dengan suara bulat memberi dukungan utuh kepada Syarif Patta dan Andi Tahal Fasni.

Diakui Mas Podo, warga Jawa yang sudah bermukim tetap di Jeneponto sekitar 15-20 tahun yang jumlahnya berkisar 2000an orang yang tersebar di sejumlah kecamatan di Jeneponto. Jadi mereka yang hadir pada kesempatan ini hanya merupakan perwakilan dari masing-masing desa dan kecamatan. Mereka memiliki profesi yang beragam,

ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang dituakan bahkan ada tokoh pencak silat.

"Saya sendiri sudah 30 tahun di Jeneponto dan kawan kawan lain ada yang sudah 15 tahun dan 5 tahun. Paguyuban ini terbagi dalam tiga Morodadi, Kerukunan Keluarga Jawa Jeneponto (KKJJ) dan Jeneponto Jawa (Jenewa) kalau ini semua berkumpul ada kurang lebih 3500 orang dan Muh Syarif Patta ini diangkat sebagai bapak Angkat kita selama ini," tandasnya.

(JURLAN EM SAHO’AS).

Sambungan Halaman 1 ......

LEGISLATOR GERINDRA, AIA SIAP BERTARUNG PILKADA WAJO kan. “Penugasan langsung semacam ini sudah lumrah di Partai Gerindra. Bapak Prabowo selalu percaya bahwa kader-kader Gerindra mampu untuk menjadi pemimpin baik di daerah maupun di tingkat nasional,” ujar Dasco.

Perihal dukungan partainya sendiri, Andi Iwan Aras mengatakan Gerindra akan selalu memberi

ruang seluas-luasnya bagi kadernya untuk berkontribusi dalam mengabdikan diri bagi masyarakat.

“Kalau Gerindra memerintahkan ke saya untuk berkontribusi di daerah Wajo, kenapa tidak. Pasti kita siap,” tutur Andi Iwan Aras dengan nada optimis.

Kini Andi Iwan Aras mulai intens memban-

gun komunikasi politik di daerah termasuk sosialisasi bakal calon. Secara empris di lapangan, AIA belum terlalu ramai pemasangan baliho dan poster di jalan-jalan utama dalam wilayah Kabupaten Wajo, dibandingkan bakal calon bupat lainnya, seperti AUM nyaris menguasai berbagai lini masyarakat. Tapi selaku

legislator yang duduk di Senayan, sudah punya suara riil khususnya di Kabupaten Wajo. Dasar itulah, dirinya mulai didatangi berbagai pihak serta memberi dukungan politik khususnya Partai Gerindra, untuk berkompetisi pada ajang lima tahunan sekali di Kabupaten Wajo. ***

Sambungan Halaman 1 ......

Kejari Soppeng Luncurkan

Program Jaga Desa, Bupati Beri Apresiasi integritas terkait penyaluran dan penggunaan Dana Desa dihadapan Bupati Soppeng dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng serta anggota Forkopimda.

Fakta integritas tersebut diucapkan dan selanjutnya ditandatangani secara simbolis saat bersamaan peluncuran Program Jaga Desa tersebut.

Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak mengungkapkan, apresiasinya kepada pihak Kejaksaan Negeri Soppeng atas kepedulian terhadap Dana Desa dengan melakukan pengawalan dan pengamanan atas kebijakan Dana Desa melalui TP4D. Dengan harapan, pogram Jaga Desa diharapkan

mejadi wadah pendampingan yang selalu mendekatkan diri kepada kepala desa, sehingga penyerapan anggaran dan meningkatkan pembangunan di desa dapat tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Harapan serupa, juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Andi Hairil Akhmad.

Hanya saja, Andi Hairil Akhmad yang juga Ketua TP4D Soppeng menjelaskan, dalam penanganan permasalahan dana desa yang diterima akan dikoordinasikan penyelesaiannya oleh para pihak terkait.

Termasuk melakukan rapat-rapat yang bersifat

rutin maupun insidentil serta melakukan pemantauan lapangan bersama antara TP4D Kejari Soppeng, BPM Pemdes Kabupaten Soppeng, Inspektorat Soppeng dan Tenaga Ahli P3MD untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul pada Penyerapan dan Penggunaan Dana Desa.

Adapun program Jaga Desa, menurut Andi Hairil Akhmad, nama itu dipilih untuk lebih mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat sebagai bagian dari pihak di luar TP4D ikut dalam melakukan kontrol kegiatan pembangunan yang menggunakan uang negara khususnya dana desa. ***

8 SOROTAN

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

BNN Palopo Bekuk Pengedar Narkoba di Luwu Dikendalikan dari Lapas

L

ima terduga pengedar narkoba di Luwu dibekuk oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) Palopo. Mereka masuk kategori pengedar dan memasarkan barang terlarang tersebut ke Luwu Raya, Morowali, Bone, dan Bombana. Bahkan, pihak BNN Palopo menyebut kelima terduga dikendalikan dari salah satu Lapas di Sulawesi Selatan (Sulsel). ”Ya, kelimanya diduga kuat merupakan jaringan lapas. Artinya, kelima pelaku tersebut dikendalikan jaringan yang ada di Lapas,” ujar Kepala BNN Palopo, Maximiliam Sahese, dalam konfrensi persnya, beberapa hari lalu. Hanya saja, BNN Palopo belum bisa mengumbar ke publik dari Lapas mana para pelaku dikendalikan.

Dari lima pelaku itu, BNN berhasil mengamankan sebanyak 54 gram sabu, “ ujarnya. Kelima tersangka itu diringkus di waktu yang berbeda. Yakni, penangkapan pertama terjadi pada tanggal 14,15,16, dan 17 September 2017. BNN juga berhasil menggagalkan transfer hasil transaksi jual beli sabu dengan nilai Rp33 juta. Kelima pelaku yang dibekuk, masing-masing, Hs alias Pl, 34 tahun, warga Bassiang, Kecamatan Pon-

rang, Kabupaten Luwu.

Selanjutnya, tangkapan kedua yakni pelaku Drs alias Umg, 29 tahun, warga Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

Ketiga pelaku lain yakni Sy alias Brz, 32 tahun, warga Padang Sappa, Kabupaten Luwu. Keempat S, 31 tahun, warga Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Dan terakhir yang ditangkap, Mry alias Wn, 33 tahun, warga Jalan A Yani km 06 atau depan Al Famart Kota Pare-Pare.

Sekedar diketahui, pelaku pertama Hs alias Pl, BNN menangkapnya tanggal 14 September 2017. Saat itu, HS melakukan transkasi narkotika jenis sabu di poros Padang Sappa-Belopa, tepatnya di depan Rumah Makan (RM) Algi Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan (Ponsel).

Setelah dilakukan penggeledahan, di tubuh pria berkulit hitam itu, ditemukan 1 paket kecil sabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2 sachet plastik klip kecil bekas tempat penyimpanan sabu dan satu unit HP samsung warna putih. Dari keterangan Hs tanggal di Desa Padang Sappa, dibekuk lelaki Drs alias Umg. Dari tangan Drs, polisi menemukan 1 timbangan digital warna silver, 6 sachet

plastik klip kecil bekas tempat penyimpanan sabu, 1 batang pipet sebagai sendok sabu, 1 unit HP android Xiomi warna coklat muda dan uang tunai sebanyak Rp 582.000.

Selanjutnya dilakukan pengembangan, masih di hari yang sama, menyusul lelaki Sy alias Brz yang ditangkap. Dari tangan Sy, BNN menyita 6 batang pirex kaca bekas tempat pembakaran sabu, 1 alat hisap sabu (bong), 1 alat gulungan kecil aluminium foil rokok sebagai sumbuh pembakaran sabu dan 1 unit HP samsung lipat warna putih.

“Jadi kami ringkus secara bergiliran. Semua TKP di Kabupaten Luwu.

Memang Hs alias Pl ini sudah lama kami intai.

Barang yang mereka punya ini dipasarkan di Luwu Raya,” kata Kepala BNN Palopo, Maximilian Sahese AP, saat konfrensi pers di kantor BNN Kota Palopo baru saja ini.

Dari keterangan Sy tanggal 16 September 2017, berhasil dibekuk lelaki Hms alias At. Hms ini dibekuk dua jam setelah Sy ditangkap, yakni di Padang Sappa, Kabupaten Luwu. Masih di hari yang sama, kembali dikembangkan dan ditangkaplah lelaki Mry alias Wn di Ponsel Kabupaten Luwu.

Kemudian tanggal 17 September 2017, pelaku inisial Hms alias At dibekuk di Poros Padang Sappa, Kabupaten Luwu. “Otak dari pengederan narkoba di Luwu Raya ini adalah berasal dari sebuah Lapas yang berada di Sulawesi Selatan,” terang Maximiliam.

BNN Palopo menduga jaringannya ini berada di Lapas. Jadi ada tahanan yang pegang kendali di Lapas itu. ”Namun sementara ini kami akan terus selidiki,” kata Maximiliam sembari menambahkan, masih kata dia, dalam pengakuan kelima tersangka tersebut tiga bal sabu atau seberat 150 gram sudah berhasil diedarkan di wilayah Luwu Timur (Lutim), Bombana, Bone, dan sebagian ke Morowali. “Kami hanya berhasil mengamankan 50 gram. Selebihnya 150 gram sudah berhasil diedarkan oleh pelaku ini,” terang Maximilian.

Sementara itu, Wali Kota Judas Amir, melalui Kepala Bappeda Kota Palopo, Firmanza DP, berharap dengan ditangkapnya jaringan-jaringan narkoba lintas apapun, memberikan trend positif menyangkut pembasmian narkoba di Kota Palopo dan Indonesia secara umum.

“Alhamdulillah, kita apresiasi kinerja BNN, TNI, dan polri dalam menumpas peredaran narkoba. Ini menjadi PR bagi kita semua bagaimana barang haram ini dimusnahkan dari Indonesia,” ujar Firmanza.

Kini Pemerintah Kota Palopo sudah komitmen dengan BNN, TNI, dan Polri untuk membentuk pemuda anti narkoba di tiap-tiap kelurahan. Turut hadir Kasi Ops Kodim 1403 Sawerigading Letnal 1 Syarifuddin, Kasat Narkoba, AKP Maulud SH, dan Hakim PN Palopo, Raden Nurhayati SH MH. **PP/NET/DKI**

Hj Fatmawati Rusdi, calon Bupati Sidrap

Pengusaha HIPMI Bersatu Menangkan Fatmawati-Majid

T

ak ada pilihan lain, semua dukungan bersatu kepada Fatmawati Rusdi-Abdul Madjid. Pernyataan sikap itu datang dari para pengusaha Sidrap yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) dengan satu bahasa menyatakan komitmennya untuk memenangkan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Sidrap, Fatmawati Rusdi-Abdul Majid pada Pilkada Sidrap 2018.

"Kami dari BPC HIPMI Sidrap menyatakan mendukung penuh dan siap memenangkan paket Fatmawati Rusdi-Abdul Majid di Pilkada Sidrap 2018," ujar Ketua BPC HIPMI Sidrap, Abdul Rahman Mustafa, di Pangkajene, Kamis, akhir pekan September lalu.

Pria yang akrab disapa Dedhi Berdhy itu, menilai, keputusan Fatmawati Rusdi maju didampingi oleh pamong senior Abdul Majid, sudah sangat tepat dalam menopang kinerja peningkatan pembangunan Sidrap periode 20182023.

"Secepatnya kami di BPC HIPMI Sidrap akan melakukan rapat internal untuk membahas hal itu, ada banyak yang perlu dibicarakan untuk berkontribusi langsung membantu pencalonan

Bu Fatmawati agar bisa memenangkan Pilkada Sidrap tahun depan," kata Dedhi.

Sementara itu sehari sebelumnya, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidrap, Andi Ikhsan Hamid juga memberikan apresiasinya terhadap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Sidrap, Fatmawati Rusdi-Abdul Majid. Informasi yang dihimpun, pasangan ini tinggal menunggu diresmikan.

"PAN secara khusus memberikan apresiasi kepada pasangan Ibu Fatmawati-Majid. Inilah pasangan yang saling melengkapi dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas," klaim Ikhsan.

Dia mengatakan, setelah penetapan pasangan ini nantinya, PAN bersama partai pengusung lainnya akan bekerja secara maksimal untuk memenangkan pasangan politisi-birokrat ini di Sidrap.

Ditemui terpisah, Majid yang Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap mengaku heran namanya bisa muncul di media sebagai pasangan pendamping Fatmawati.

Namun, dia mengaku siap jika betul memang diberikan amanah sebagai calon wakil bupati.

Penilaian yang sama

juga datang dari Ketua PKPI Sidrap Wahyuddin Bandu menyambut baik paket pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidrap Hj Fatmawati Rusdi-Abdul Majid. Pasangan politisi birokrat ini dinilai pasangan paling cocok dan saling melengkapi satu sama lain.

"Ibu Fatmawati memiliki wawasan global, sedangkan wawasan tata kelola pemerintahan yang profesional ada pada Pak Majid," ujar Wahyuddin Bandu, kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, sebagai partai politik pengusung Hj Fatmawati, PKPI Tentu memiliki tanggung jawab untuk memenangkan pasangan ini.

Bagi PKPI, Hj Fatmawati bersama Abdul Majid adalah sebuah harga mati yang harus dimenangkan.

Karena pasangan inilah yang menjadi harapan masyarakat Sidrap.

"Paduan yang sangat serasi saling melengkapi untuk sebuah tatanan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat luas," ujar Wahyuddin.

Sekadar diketahui, Hj Fatmawati sudah final berpasangan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap Abdul Majid. (AJE/SM)

Empat Professor Bedah Buku Karya Amran Mahmud di Sengkang

B

uku Amran Mahmud (Amanah) dengan Judul Birokrasi Pemerintahan Bersih resmi dilaunching pada Kamis 21 September 2018 M bertepatan 1 Muharram 1439 Hijiriyah berlangsung di Gedung As'Adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo.

Dalam Launching buku tersebut dirangkaikan dengan seminar bedah buku karya Amran Mahmud dengan menghadirkan sejumlah nara sumber dari berbagai perguruan tiinggi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Mereka diantaranya, Prof.

Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si (Guru Besar Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar), Prof.

Dr. Indar Arifin, M.si (Ketua CEPP/Center For Election Political Partly, LP2M Unhas, Prof.

Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A (Ketua DPP IMMIM & MDI Sulsel, Prof. Dr. H. juanda Nawawi, M.Si. (Guru Besar FISIP Unhas), Dr. Muh. Yunus Pasanreseng Andi Padi, M.Ag (Rektor IAI As'Adiyah Sengkang) dan Ruslan Ramli, M.Si., PhD (Pimpinan Redaksi Harian Fajar).

Tulisan Amran Mahmud

dalam Buku Birokrasi Pemerintahan Bersih mengungkapkan, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan bersifat universal mengakomodasi nilai-nilai lokal sebagai wujud akulturasi budaya. Ini juga menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya dibentuk oleh teks-teks wahyu, tetapi juga berkorelasi dengan tradisi sehingga melahirkan kearifan lokal.

Lokalitas Islam pada etnis bugis terakumulasi dalam empat karakter orang bugis, yaitu: Lempu atau Kejujuran, Acca (Kecerdasan), Warani (Keberanian), dan Appisonang ri Dewata Sewae (Berserah diri kepada tuhan yang maha esa). Aplikasi karakter itu dalam birokrasi pemerintahan, menjadikan seorang birokrat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Pemerintahan akan bersih dari berbagai sifat dan sikap penyalagunaan kewenangan yang menciderai amanah rakyat dan untuk menciptakan Good Govermance atau pemerintahan yang baik. Salah satu kuncinya budaya lokal harus dipegang teguh dan senantiasa menjadi dasar tindakan dalam mengam-

bil sebuah kebijakan.

Dalam Buku Birokrasi Pemerintahan Bersih karya Amran Mahmud, menurut sejumlah guru besar Unhas yang ikut membedah bukut tersebut, Amran Mahmud yang kini masuk bakal calon bupati Wajo 2018 memiliki kelebihan. Selain, mengetahui betul, birokrasi pemerintahan sebagai tertuang dalam karynya, juga mampu menghadirkan sebuah maha karya ilmiah yang berkualitas yang bisa menjadi referensi ataulLiteratur bagi kalangan akademis, mahasiswa dan para birokrasi yang ada dalam dunia pemerintahan dan perguruan tinggi.

Amran Mahmud dengan judul Birokrasi Pemerintahan Bersih bukanlah buku biogarafi tentang dirinya yang kesannya berkampanye lewat tulisan, melainkan buku tersebut merupakan hasil dari literasi-literasi ilmiah dan disertasi dan penelitiannya selama ini yang diwejawantahkan melalui buku karyanya.

Hal ini diakui Prof. Dr. Indar Arifin, salah satu narasumber dalam bedah Buku. Bahkan, dia meniilai buku yang ditu-

lis Amran Mahmud merupakan suatu karya yang luar biasa.

“Saya katakan itu tidak semua alumni Doktor yang bisa menerbitkan hasil disertasinya lewat buku seperti yang ditulis Arman Mahmud. Tapi Amran Mahmud sendiri bisa menulis dan menuangkannya dalam satu karya buku yang luas biasa,” kata Prof Indar.

Pada acara launching buku dan Bedah Buku Amran Mahmud, selain dihadiri para akademis, mahasiswa, politisi dan tokoh masyarakat. Acara Ini juga dihadiri banyak dari kalangan masyarakat petani dan pedagang yang ada di Kabupaten Wajo.

Mereka berharap Amran Mahmud bisa Amanah dan bisa menciptakan pemerintahan yang bersih yang bebas dari penyalahgunaan wewenang seperti yang tertulis dalam bukunya berjuudl Birokrasi Pemerintahan yang bersih.

Usai acara launching, Amran Mahmud membagikan buku karya tulis miliknya secara gratis

kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Semoga buku tersebut dibaca banyak pihak dan berguna bagi studi penelitian khususnya referensi bagi praktisi (birokrat) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta bebas dari praktek korupsi. ***

LINTAS DAERAH 9

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

Kadis Pertanian Soppeng Minta Bantuan Bibit Jagung Dikawal

B

antuan subsidi pemerintah berupa bibit jagung dan kedelai kepada petani berpotensi disalahgunakan oleh banyak pihak untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin. Indikasi penjualan bibit jagung bantuan pemerintah yang diduga melibatkan oknum tertentu di Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, membuat Kadis Pertanian Kabupaten Soppeng A. Fajar harus mengambil langkah tegas agar pihak atau oknum tertentu jangan mencoba-co-

ba melakukannya karena pasti berhadapan dengan hukum.

Sikap tegas yang diambil diambil A. Fajar bukan tanpa alasan.

Sebab, pihaknya telah mencium kalau ada dugaan penyalagunaan bantuan pemerintah tersebut.

Makanya, langkah itu patut diapresiasi sebagai upaya mengantisipasi penyalahugunaaan bantuan pemerintah akan datang. Meski begitu, bantuan benih jagung yang diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sungguh tidak dibenarkan oleh pemer-

intah. Karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Wajo melakukan berbagai antisipasi, sebagai berikut; mengidentifikasi calon lokasi/calon petani dengan pengawalan PPL, sosialisasi kepada pengurus kelompok penerima bantuan, pengawalan dari PPL pada saat distribusi benih oleh rekanan.

Antisipasi selanjutnya, melibatkan seluruh pihak terkait seperti kades, lurah, KTNA, pers dan LSM untuk membantu pengawalan, menyuruh petani penerima bantuan untuk mengumpulkan kemasan benih sebagai bukti bahwa benih betul betul ditanam, dan membuat laporan harian luas tanam dari kelompok penerima bantuan bibit jagung.

Andi Fajar menegaskan, untuk kelompok tani maupun pihak lain yang sengaja maupun tidak sengaja menjual bantuan bibit jagung kepada

pihak lain, dirinya tidak akan mentolerir. “Jika ada pihak tertentu yang terbukti melakukannya, maka kami minta pihak kepolisian segera menindak tegas kepada oknum bersangkutan,” ujar Andi Fajar.

Bukan hanya itu, dia juga meminta kepada masyarakat, Aktivis LSM termasuk wartawan untuk mengawal bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian agar tepat sasaran. “Kami punya keterbatasan untuk mengawal bantuan-bantuan pemerintah. Karena itu, masyarakat, LSM dan Pers adalah mitra pemerintah yang memiliki peran kontrol cukup strategis untuk mengawal bantuan pemerintah supaya tepat sasaran dan dapat digunakan sebaik mungkin demi memajukan pertanian di Kabupaten Soppeng,” demikian Andi Fajar. ***

Sejumlah Jalan di Sidenre Rusak Parah, Pemkab Jeneponto Diminta Peduli

S

idenre, satu diantara kelurahan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto butuh perhatian dari Pemerintah Kabupaten. Pasalnya, kondisi jalan di sejumlah titik terutama disamping Kantor Kelurahan Sidenre menghubungkan ke jalan Lingkungan Kunjunmange Timur rusak parah.

“Saya sebagai masyarakat Sidenre bermohon kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pekerjaan Umum Jenepoto agar dapat turung langsug memantau di Lngkungan Kunjungmange Timur karena ada beberapa titik akses jalan yang perlu mendapat skala prioritas seperti jalan yang dekat Kantor Lurah Sidenre, “ ujar salah seorang

tokoh masyarakat Kelurahan Sidenre yang berdomisili di Lingkungan Kunjungmange Timur.

Menurut, dia jalan yang di Kunjungmange Timur sudah rusak parah sejak beberapa tahun lalu, hingga kini tak ada perbaikan dari pihak terkait. Di titik ini, lanjutnya, tidak ada selokan atau draenase, sehingga bahu badan jalan terkikis akibat genangan air hujan yang tidak mengalir.

Bukan hanya itu, dari Kantor Lurah Sidenre ke Jalan Bosalia juga rusak parah. Karena itu, mereka mengharapkan perhatian Pemkab Jeneponto untuk segera memperbaiki jalan tersebut. “Memang di Kecamatan Binamu sebagian besar jalan sudah bagus, tapi khusus jalan

di Lingkungan Kunjungmange Timur dan Jalan Bosalia rusak parah.

Pihak Pemkab Jeneponto tidak boleh menutup mata karena akses jalan yang baik sangat membantu masyarakat untuk melakukan aitivitas ekonomi mereka. Kami juga ini adalah warga Jeneponto butuh perhatian yang sama dari Pemkab Jeneponto,” ungkap sejumlah warga kepada awak media ini beberapa waktu lalu.

Sementara warga Kelurahan Sedenre lainn-

ya menuturkan, kalau ada jalan rusak yang di kelurahan tersebut, Lurah Sidenre yang harus melaporkan ke pihak terkait melalui usulan program dalam Musrenbang (Musyawarah Rencanca Pembangunan) tingkat kelurahan. “Melalui Musrenbang tingkat kelurahan, masyarakat mengajukan atau mengusulkan program fisik yang amat mendesak, seperti pembangunan draenase untuk diteruskan ke Musrenbang tingkat kecamatan hingga Musrenbang tingkat kabupaten. Seperti itu, mekanismenya untuk mendapatkan perhatian dari pihak terkait,”jelas salah seorang penggiat masalah pembangunan di Kecamatan Binamu. **MANSUR/SM**

Syamsul Bahri: 26 Desa Pilkades Serentak di Kabupaten Wajo WAJO, - Setelah digelar pilkades serentak gelombang pertama pada 108 desa sekabupaten wajo tahun 2015,Kini Pemdes wajo akan selenggarakan pilkades serentak untuk gelombang kedua yang akan di lansungkan 21 Oktober mendatang.

Syamsul Bahri yang menjabat kadis PMD kab.Wajo mengatakan, “sebanyak 26 desa akan melakukan pilkades serentak gelombang kedua

yang terbagi 14 desa hasil pemakaran,8 desa berakhir masa jabatan kepala desanya dan 3 desa dimajukan pemilihannya”Kamis(14/9/2017).

“26 desa ini tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Wajo meliputi Kecamatan Sabbamparu 2 desa, Kec.Pammana 2 desa, Kec. Takkalala 2 desa, Kec.Bola 1 desa, Kec.Belawa 1 desa, Kec.Tanasitolo 2 desa, Kec.Petungpanua 13 desa, Kec.Penrang 2 desa, Kec.

Kera 2 desa”.

Samsul Bahri juga menambahkan Pemilihan yang digelar nanti masih mengacu pada (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dia berharap dalam pemIlihan pilkades serentak untuk gelombang kedua ini bisa berjalan sesuai harapan Aman dan terkendali dan untuk para calon kepala desa selamat bertanding dan jaga sportifitas dalam pemilihan.

TRIWULANJAYA/YONK

Taufan Pawe Sebut Plt Kada Bisa Menjabat Hingga 5 Tahun

R

encana lelang jabatan yang akan dilakukan secara terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong di Kota Parepare dipastikan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Masalahnya, aturan mutasi di lingkup pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi)

sudah tidak dibolehkan hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 selesai kecuali ada persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Demikian diungkapkan Wali Kota Parepare, Dr H Taufan Pawe, SH, MH. Bahkan, dia mengatakan, jika untuk penempatan jabatan bisa dilakukan sebatas Pelaksana Tugas (Plt).

"Menteri Dalam

Negeri bahkan memberikan ruang jabatan Pelaksana Tugas (Plt) bisa hingga 5 tahun,"jelas Ketua DPD II Golkar Parepare ini.

Jabatan kepala OPD di Parepare yang dijabat Plt dan diduduki pejabat eselon II yang rangkap jabatan ada beberapa.

Diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan, Kadarusman Mangurusi yang sekaligus menjabat Plt Kadis PUPR,

Kadis Sosial, Muhlis Salam sekaligus. Plt Dinas Satpol PP, Staf Ahli Wali Kota Parepare, Damilah Husain sekaligus Plt Kadis Ketahanan Pangan.

Sementara posisi lain yang masih dijabat Plt yakni Direktur RSUD Andi Makkasau yang diduduki dr Reny Anggraeni Sari dan Plt Dinas PKP, Rostina. **TRIB/NET**

Supriansa: Olahraga Jadi Wadah Perekat Kesatuan Bangsa

P

embinaan sejak dini termasuk kompetisi olahraga dengan berbagai jenisnya, selain memberi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi menuju pencaian prestasi. Olahraga juga menjadi wadah perekat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, olahraga adalah bagian dari cerminan suatu bangsa yang bermartabat dan merupakan harga diri suatu negara yang berdaulat.

Pandangan ini secara implisit disampaikan Wakil Bupati Soppeng, Supriansa, SH, MH sesaat usai memimpin upacara peringatan Hari Olahraga Nasional di Lapangan Kantor Bupati Soppeng, Senin (11/9) lalu di Watangsoppeng.

Supriansa dalam membacakan sambutan seragam dari Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa budaya olahraga tidak timbul dengan sendirinya, tetapi harus melalui proses yang berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari usia dini dan lingkungan keluarga kita harus membiasakan untuk berolah-

raga.

Supriansa mengatakan, olahraga itu sangat diperlukan dalam membangun bangsa termasuk masyarakat dan keluarga. Karena olahraga memiliki peran cukup srategis dalam mengatur pola hidup yang sehat. “ Dalam berolahraga juga memberi dukungan aktif lingkungan yang sehat dan seluruh masyarakat sangat diperlukan dalam memfasilitasi dan mengedukasi pentingnya olahraga sebagai gaya hidup,” ujar Supriansa.

Bukan hanya itu, lanjut Supriansa, olahraga juga dapat menyatukan elemen masyarakat dari perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan.

Bahkan, olahraga akan

nilai-nilai sportivitas, persaudaraan dan kerjasama, fair play serta rasa saling menghargai dan menghormati sehingga mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebelum menutup sambutannya, Supriansa mengingatkan bahwa tahun 2018 bangsa Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN Games di Jakarta dan Palembang. Pesta olahraga itu diadakan 2 tahun sekali sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan perhelatan internasional tersebut demi kebesaran, kejayaan dan martabat Indonesia di mata dunia luar. **TRIWULANJAYA/YONK**

SLB Syahrial Al Muadsir Jeneponto Butuh RKB & Ruang Keterampilan

S

ekolah Luar Biasa (SLB) Syahrial Almuadsir Jeneponto yang membina dua satuan pendidikan, yakni tingkat sekolah dasar dan SMP serta berdiri pada 2010 lalu.

Kini nenampung peserta didik, SD sebanyak 53 orang dan SMP berjumlah 16 orang serta dibina tenaga pendidik sebanyak sembilan orang termasuk kepala SLB Syahrial Almuadsir.

Demikian diungkapkan Kepala SLB Syahrial Almuadsir, Jeneponto, Kasmawati, S.Pdi. Meski begitu, lanjutnya, dari sembilan tenaga pendidik, satu diantaranya berstatus PNS dan delapan orang lainnya adalah guru suka rela.

Menurut Kasmawati, paling penting dibutuhkan di SLB ini adalah ruang kelas baru (RKB) dan ruang keterampilan atau tempat bermain anak – anak yang kategori penyandang cacat atau disabilitas.

SLB Syahrial Almuadsir yang berada di di Dusun Mallasoro, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Kasmawati mengaku, SLB yang dipimpinannya itu, butuh perhatian dari pemerintah. Karena

faasilitas dan sarana pembelajaran di satuan pendidikan ini, masih jauh dari harapan.

“Buktinya kami hanya punya satu ruang kelas belajar, itu pun digabung dengan ruang kerja kepala sekolah.

Idealnya, kami butuh dua ata tiga RKB untuk dua tingkatan satuan pendidikan di SLB ini,” ujar Kasmawati kepada wartawan Semut Merah yang ditemui di ruang kerjanya.

Terhadap kondisi SLB Syarial Almuadsir itu, Kasmawati mengharapkan perhatian Provinsi Sulsel melalui Dinas Pendidikan Sulsel segera memberi bantuan sarana berupa RKB. “Kami beserta para guru di sekolah ini sudah berkerja keras, tapi kalau tidak didukung dengan sarana yang memadai, maka peningkatan kualitas anak didik bisa terhambat. Karena itu, kehadiran sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di SLB Syahrial Almuadsir dinilai sangat mendesak untuk meningkatan mutu pendidikan agar bisa bersaing dengan SLB yang ada di Sulsel,” jelas Kasmawatii sembari menyebutkan komitmennya. **MANSUR/SM

10 RAGAM

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

Kodim 1414 Tana Toraja Putar Film G30S/PKI di 46 Titik

S

ebagai respon positif dan perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengenal sejarah terhadap pembantaian sejumlah Jenderal TNI oleh oknum PKI pada tahun 1965 di Kalibata, Jakarta. Kodim 1414 Tana Toraja mulai memutar film G30S/PKI di 46 lokasi atau titik di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Film G30S/PKI diputar mulai 20 sampai 30 September 2017.

"Pemutaran perdana film G30S/PKI pada 20 September 2017 di Kan-

tor Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Film G30S/PKI akan diputar di 46 lokasi di Toraja hingga 30 September 2017 mendatang," ujar Komandan Kodim (Dandim) 1414 Tana Toraja Letkol Jimmy Sirait di Makale.

Dandim mengatakan, pemutaran perdana film G30S/PKI di Kelurahan Rantepao ditonton lebih 100 warga. Kodim 1414 Tana Toraja juga sudah berkoordinasi dengan panitia pelaksana Praya PPGT X untuk pemutaran film G30S di lokasi Praya yang dipusatkan di Museum

Ne'Gandeng Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara, mulai 25 September 2017.

Pemutaran film G30S/ PKI merupakan perintah langsung Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Tujuannya agar masyarakat mengetahui sejarah bahwa pernah terjadi pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ingin merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1965. Dengan menonton film G30S/PKI, masyarakat pun bisa memiliki kewaspadaan jika PKI ingin eksis sebagai bahaya

laten yang dapat merusak keutuhan dan tatanan bangsa ini.

"Hari terakhir pemutaran film G30S/PKI akan di pusatkan di Makodim 1414 Tana Toraja pada 30 September 2017," katanya.

Muhajir, salah satu warga yang ikut nonton bareng film G30S/PKI di Kantor Kelurahan Rantepao mengatakan, film G30S/PKI menambah pengetahuan masyarakat khususnya pemuda sebagai generasi penerus bahwa di Indonesia pernah terjadi peristiwa pemberontakan PKI. Menurut Dandim,

Amanah Resmi Kantongi Rekomendasi PDIP Sulsel Ketua DPD PAN Wajo Amran Mahmud (Amanah) salam komando dengan Ketua DPC Hanura Wajo Andi Syahrial Makkuradde.

D

PD PDIP Sulsel telah menyerahkan surat rekomendasi kepada Ketua DPD PAN Wajo Amran Mahmud (Amanah) di Pilkada Wajo 2018.

Amanah mengaku bahwa dukungan atau surat rekomendasi dari partai Besutan Megawati Soekarnoputri itu diserahkan langsung Wakil Ketua Bappilu DPD PDIP

Sulsel, I Made Merada dan disaksikan Wakil Sekretaris DPD PDIP Sulsel Husain Djunaid, Ketua Bappilu DPD PDIP Sulsel Ikbal, serta Ketua DPC Kabupaten Wajo Ambo Upe. Menurutnya, dengan bertambahnya pendukung tentu akan semakin menyemangatkan para tim-tim. Mulai tingkat desa, kecamatan, hingga di kabupaten, guna memaksimalkan

memenangkan Amanah.

"Sejauh ini tim telah lama bekerja membangun jaringan di daerah masing-masing dan masih terjaga sampai sekarang ini," ujar Amanah kepada wartawan melalui WhatsApp, usai menerima surat rekomendasi di Sekretariat DPD PDIP Sulsel, Kamis lalu.

Dengan keluarnya surat dukungan tersebut, kata mantan Wakil Bupati Wajo

itu. Pihaknya segera mungkin menentukan wakil guna memenangkan Pilkada Wajo.

"Secepatnya kita akan tentukan siapa yang akan menjadi wakil bupati. Sesuai arahan PDIP yang memberikan paling lama dua Minggu," imbuhnya.

Sementara, Ketua Bappilu DPD PDIP Sulsel, Ikbal mengatakan, keluarnya surat dukungan sebagai syarat diterbitkannya rekomendasi dari DPP PDIP. Secepatnya harus dilengkapi bakal calon bupati dan wakil bupati, sebagai kelengkapan berkas yang akan diteruskan ke DPP PDIP. "Jadi kalau rekomendasi telah keluar, maka diwajibkan seluruh kader PDIP untuk memenangkan calon usungan partai nantinya," jelasnya.

Sebelumnya Amanah sudah mengunci 14 suara setelah mendapatkan surat rekomendasi dari empat partai yakin PAN (4 kursi), PBB (1), PKS (2), dan PPP

Kodim 1414 Tana Toraja mendeteksi sekitar 1.500 eks pengikut organisasi terlarang (OT) golongan B dan golongan C di Toraja. Ribuan eks pengikut organisasi terlarang yang ada di Toraja sudah tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Mereka melakukan aktivitas normal seperti masyarakat lainnya.

Meski begitu, lanjutnya, eks pengikut organisasi terlarang tetap dalam pantauan Kodim 1414 Tana Toraja. **SIND/DKI**

(7) untuk maju bertarung di Pilkada Wajo.

Perolehan kursi tersebut, membuat Ketua DPD PAN Wajo Amran Mahmud (Amanah) semakin memiliki daya tarik untuk berkoalisi dengan partai lainnya.

Lantaran syarat kursi untuk mendaftar di KPUD Wajo sudah dikantongi.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Tim Pilkada DPD Hanura Sulsel, Supriadi Arif menilai bahwa 14 kursi yang dikantongi Amanah adalah salah satu daya tarik. Lantaran kursi Partai Hanura hanya dua, pastinya membutuhkan koalisi untuk ikut di Pilkada Wajo.

"Pastinya 14 kursi harus dipikirkan, karena jumlah tersebut sudah melewati syarat untuk mengusung," terangnya kemarin di Hotel Sermani Sengkang.

Selain itu kata Arif, pihaknya juga tidak memaksakan kehendak untuk mengusung kader internal Partai Hanura di Pilkada Wajo.

Sebab hitungan-hitungan kemenangan adalah prioritas partai.

"Kalau survei Asmara'ta tidak memastikan kita tidak dorong kader. Tetapi kalau survei kandidat lain (Amanah, red) lebih bagus, kita dorong itu," tukasnya.

(AJE/SM).

Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap terus digenjot.

PLTB Sidrap Akan Suplai Listrik di Sulsel

P

embangunan pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap terus digenjot. Satu tiang kincir angin telah berdiri mengawali pemasangan 30 tiang kincir angin rencananya akan dibangun di perbukitan Pabbaresseng, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu.

Proyek PLTB Sidrap ini

akan menyuplai kebutuhan listrik di sejumlah daerah di Sulsel.

Progres ini disampaikan Press Officer PT UPC Sidrap Bayu Energi Yermia Riezky. Malah dia mengatakan, pihaknya kini telah mempersiapkan pendirian tiang kincir angin kedua.

"Teknisi masih mempersiapkan pendirian tiang

kincir angin kedua. Kami usahakan dalam waktu dekat segera terpasang," kata Yermia Riezky.

Yermia menyebutkan, dari 16 buah pisau kincir angin (blade) telah tiba di lokasi proyek PLTB Sidrap. Sedangkan, delapan buah pisau kincir angin lainnya masih berada di Pelabuhan Cappa Ujung, Kota

Parepare untuk menunggu jadwal pengangkutan ke Sidrap.

Untuk gelombang pertama pisau kincir angin yang tiba di Parepare sejumlah 24 buah. Blade lainnya akan menyusul, setelah yang tersisa sudah diangkut ke Sidrap. PLTB Sidrap berkapasitas 75 Megawatt (MW), dengan jumlah kincir angin 30

unit, masing-masing unit berkapasitas, 2,5 MW. Menurut Yermia, PLTB Sidrap rencananya bakal menyuplai kebutuhan listrik sejumlah daerah di Sulsel dan Sidrap pada khususnya. Dan PLTB Sidrap ini rencana akan rampung paling cepat tahun depan. ***TRIB/NET/DKI**

Lantai Jembatan Tello Segera Dicor

B

alai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII tak ingin proyek middle ring road (MRR) atau jalur lingkar tengah, terhenti hanya karena beberapa pemilik lahan yang bertahan. Jalur konsinyasi akan ditempuh.

Kepala BBPJN XIII, Bastian Sihombing mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan konsinyasi untuk mempercepat proses pembebasan lahan MRR yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Jl Dr Leimena.

Menurutnya, sekarang ada kemajuan dari 28 bidang lahan yang bersoal. Sisa tujuh bidang lahan belum sepakat. Ini akan dikonsinyasi atau ganti ruginya dititip di pengadilan.

Karena perhitungkan waktu pengerjaan hingga akhir Desember yang sisa tiga bulan lebih,” ungkapnya, kemarin.

Menurut Bastian, bidang lahan yang belum bebas ini terpisah-pisah atau spot-spot sehingga menyulitkan kelanjutan pembangunan. Idealnya, seluruh lahan yang dibutuhkan mesti dibebaskan untuk mempermudah pengerjaan fisik. “Ini upaya terakhir lewat konsinyasi. Pemilik lahan dipaksa menjual lahan dan menerima pembayaran di pengadilan. Kami sudah beberapa kali melakukan upaya lain tetapi buntu,” bebernya.

Lurah Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Syamsurijal, mengatakan, hingga saat ini belum semua pemilik lahan dapat didata.

Pasalnya, keberadaan mereka tidak diketahui. “Tetapi kita terus imbau kepada warga untuk membantu mencari informasi pemiliknya. Yang sudah ketahuan pemiliknya akan kita klarifikasi secepatnya untuk berkasnya,” katanya.

Syamsurijal melanjutkan bahwa pihaknya akan berupaya agar tidak ada kesalahpaha-

man setelah lahan dibebaskan. “Kita sudah bicara sama Balai Jalan agar dilakukan saja konsinyasi jika pemilik tak kunjung muncul hingga minggu ini,” katanya.

Divisi Teknik PT Sumbersari Cipta Marga, Adang Jakalaksana mengatakan, untuk beton dari arah Perintis ke jembatan Tello II, sisa 300 meter. Sementara progres jembatan Tello II sudah hampir 50 persen. “Abutment dan pier jembatan di arah Perintis sudah dicor.

Sisa abutment jembatan arah Leimena persiapan pengecoran.

Piernya sementara dibor sisa 21 titik,” bebernya.

Adang menambahkan untuk jembatan Tello II dijamin sudah bisa dilalui tahun ini.

Kata dia, jembatan Tello II sangat lebar mencapai 42 meter. Dan sempat terkendala karena ada bidang dekat sungai yang belum bebas.

“Pembetonan dari arah jembatan Tello II ke Leimena tetap akan diusahakan kendati ada spot belum bebas.

Mungkin dua lajur tetap dibeton. Yang belum bebas, hanya ditutupi timbunan pasir,” tuturnya.

Sementara proyek pelebaran jembatan Tello sudah hampir rampung, abutment dan pier jembatan akan segera dicor. PPK III Metro Makassar, Malik mengatakan progres proyek pelebaran jembatan Tello sudah mencapai 67 persen. “Abutmen dan pier jembatan sisa dicor.

November kemungkinan sudah rampung proyek ini,” terangnya.

Divisi Teknik PT Sumbersari Cipta Marga, Adang Jakalaksana menambahkan setelah pengecoran abutment dan pier jembatan akan dilakukan pemasangan balok jembatan.

“Kemungkinan pekan depan.

Jadi pengecoran lantai jembatan Tello paling lambat pertengahan Oktober. Setelah itu sisa diaspal,” jelasnya. (AJE/SM)

SEMUT MERAH

EDISI NO. 37 TAHUN 2017

LINTAS DAERAH 11

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH BAPENDA KABUPATEN MAMUJU

RAPAT EVALUASI CAPAIAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

RAPAT BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) DI RUANGAN WAKIL KETUA III DPRD SULBAR