1
SEMUT MERAH
Edisi
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
46
Tahun 2018
SULFIAH,ST.
"DI TENGAH HARAPAN MASYARAKAT, SAYA MERASAKAN KERINDUAN" Bacaleg DPRD Kabupaten Wajo Priode 2019-2024 JUJUR saya katakan, dukungan dan harapan besar yang diperlihatkan masyarakat sejak awal, menjadi energi bagi jiwa saya untuk kembali bertarung dalam Pemilu mendatang. Sulfiah, ST., tokoh pemuda Rajamawellang dan politisi Gerindra ini akhirnya resmi sudah tercatat sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Wajo Priode 2019-2024. Pendiri beberapa media cetak yang cukup populer di wilayah timur Indonesia yang tergabung di bawah bendera PT Dinamika Indonesia Grup ini memang bukan orang baru di partai Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto, tapi sejak awal melangkah di dunia politik Gerindra adalah pilihan sejatinya, sehingga sekalipun pada pemilu priode sebelumnya hanya terpaut sangat tipis
dengan rivalnya dia tetap berjiwa besar dan bersemangat bersama para pendukungnya menunggu impian itu datang kembali, sehingga dengan berhasilnya terdaftar sebagai Bacaleg Gerindra maka harapan masyarakat di Dapil V Kabupaten Wajo betul-betul makin bertambah kuat. Mereka yang diwakilinya sudah bersiap sejak awal mengawal dan memberi dukungan sepenuh hati agar impian kemenangan selama ini dapat terwujud dalam Pemilu 2019 mendatang. “Jujur saya katakan, dukungan dan harapan besar yang diperlihatkan masyara-
Sulfiah, ST bersama sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tonrobola
kat sejak awal menjadi energi bagi jiwa saya untuk kembali bertarung dalam Pemilu mendatang. Kami semua punya satu impian, bahwa di tengah harapan masyarakat saya merasakan kerinduan mereka adanya keterwakilan di legislatif yang betul-betul mampu mewujudkan impian mereka, ada tempat bertanya dan sekaligus memperoleh jawaban atas segala persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi di daerahnya,� ungkap Sulfiah, Bacaleg Gerindra Dapil V (Kecamatan Bola, Takalala, Penrang dan Sajoanging) Kabupaten Wajo kepada wartawan media ini saat ditemui seusai melengkapi berkasnya di Kantor Sekretariat Gerindra Kabupaten Wajo pekan kemarin.
Sulfiah, ST Besarnya harapan rakyat dan tidak pupusnya impian masyarakat untuk tetap bersama Sulfiah menyongsong kemenangan pada Pemilu 2019 mendatang menunjukkan betapa kepercayaan itu tidak pernah pudar sekaligus membuktikan sikap optimis dan komitmen masyarakat dan para relawannya tak
tergoyahkan dalam kondisi apa pun. Kepercayaan dan komitmen masyarakat itu juga menunjukkan bahwa sosok Sulfiah sangat mereka butuhkan di dalam mewujudkan impian mereka yang boleh dikata sebahagian besar adalah masyarakat petani. “Kita butuh sosok yang Bersambung ke Hal 2
2
SEMUT MERAH
LIPUTAN KHUSUS Dari Hal 1
betul-betul sudah dikenal dekat dan memang selama ini berada di tengahtengah masyarakat. Kita butuh tokoh yang energik dan memiliki idealisme dan mampu mewujudkan impian yang kita rindukan selama ini, bukan sekedar Bacaleg yang hanya pandai menguber janji-janji tapi setelah terpilih melupakan rakyat yang diwakilinya. Kita yakin Sulfiah tetap konsisten dengan komitmennya dan sudah terbukti bahwa sekalipun selama ini tidak terpilih atau belum berhasil lolos beliau tetap bersama masyarakat, padahal dia juga memiliki kesibukan mengurus usahanya di Makassar,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang pernah menjabat kepala desa tanpa mau dipublikasikan identitasnya. Sosok yang sudah lama jadi impian masyarakat di Kabupaten Wajo, terutama yang bermukim di wilayah Dapil V yang diwakilinya, memang tidaklah berlebihan jika selalu dirindukan untuk berhasil lolos duduk sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 mendatang. Sebagai salah satu kader partai yang mampu memenuhi krateria sebagaimana yang disyaratkan kepada setiap Caleg Gerindra, Sulfiah memang memiliki kemampuan mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Jiwa kepemim-
pinan yang dimiliknya itu sudah terlihat dan teruji semasa masih berada di kampus UMI tempatnya menuntut ilmu pengetahuan semasa kuliah dahulu. Di organisasi kampus namanya tercatat sebagai aktifis dan fungsionaris lembaga mahasiswa, bahkan berhasil menjabat sebagai Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) UMI. Sebagai tokoh mahasiswa tentu saja tidak diragukan lagi idealismenya sebagai pemikir sekaligus pemimpin yang tidak pernah kehabisan ide dan gagasan dalam merealisasi setiap program yang dibutuhkan oleh anggotanya. Kesuksesannya di kampus selanjutnya teruji setelah kembali di tengah masyarakat saat meraih titel sarjana dari Fakultas Teknik pada tahun 2003. Sebelum memasuki mahligai rumah tangga pemuda Sulfiah menguji ilmu yang diperoleh selama kuliah. Dia bekerja pada sebuah perusahaan percetakan dan penerbitan. Dia tidak sekedar bekerja mencari uang disitu, tapi dia mengutamakan pengalaman dan menguji pengetahuan mesin yang selama ini dipelajari secara formalitas serta segala sesuatunya yang terkait dengan kegiatan perusahaan, termasuk program komputer dan marketing atau menjalin hubungan kerja dengan pihak lain. Rupanya, Sulfiah, ST mempunyai skill tersendi-
ri dan tidak pernah kehabisan akal, yang mampu mengerjakan pekerjaan apa saja hanya dengan melihat dan mengamati terlebih dahulu. Keahliannya itu menjadi motivasi dan bahkan selalu membuatnya gelisah untuk bekerja mandiri. “Karena di tempat kerja kami itu banyak mencetak surat kabar dan majalah maka saya belajar melayout di komputer selanjutnya berusaha menguasai proses produksi, membuat plat sampai mencetak, bahkan jika mesin rusak saya perhatikanlah orang yang datang memperbaiki,” ungkapnya kepada wartawan Dinamika Indonesia saat ditanya perjalanan pengalamannya sampai mendirikan perusahaan percetakan dan menerbitkan media cetak. Didukung oleh kemampuan olah pikir dan kecerdasan berkreasi serta jiwa kepemimpinan yang bersemayam dalam marwah jiwanya tidaklah mengherankan kalau kesuksesannya dalam menjalankan bisnis penerbitan dan percetakannya tidaklah terlepas dari skill dan pengalaman yang selalu dikembangkan dalam dirinya. Ketika ditanya soal kesuksesannya mendirikan sejumlah media cetak di bawah bendera PT Dinamika Indonesia Grup dengan memiliki mesin cetak yang juga dikelola secara professional dibawah perusahaan CV
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
HERMAN ARIF, SH. :
“SAYA SUDAH SIAP MEWAKAFKAN DIRI” Bacaleg DPRD Dapil IV Wajo Dari Gerindra Mantan Presiden BEM STIH Lamaddukelleng
M
ewujudkan keadilan sosial menjadi motivasi utama bagi Herman Arif, SH. bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Wajo periode 2019-2014. Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Lamaddukelleng, yang ditempatkan di Dapil IV (Pitumpanua-Kera) mengendarai partai Gerindra. Herman Arif mengungkapkan alasan maju sebagai calon wakil rakyat didorong oleh keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial. Diakuinya, di daerah pemilihannya itu sungguh banyak hal yang perlu d i b e nahi di Pitumpanua d a n Kera a g a r pem-
bangunan dapat dinikmati secara merata. “Saya maju bertarung dengan niat yang suci untuk membantu masyarakat yang termarjinalkan agar tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama di alinea terakhir “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bisa tercapai khususnya untuk daerah pemilihan saya,” ungkapnya di hadapan wartawan media cetak dan online belum lama ini sehabis mendaftar sebagai Caleg Gerindra. Lewat perjuangan DPRD Wajo kelak lanjutnya, Herman akan mewakafkan diri kepada masyarakat banyak dalam bentuk nyata memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawal proses pembangunan yang berkeadilan. “ L e m b a g a DPRD salah satu lembaga perwakilan rakyat untuk melakukan pengabdian dan mewujudkan aspirasi masyarakat banyak merupakan cita-cita jika terpilih kelak,” tandasnya. AJE-DKI
Sulfiah, ST silaturahmi bersama Masyarakat di Desa Rajamawellang (Tonrobola)
Rajamawellang, politisi Gerindra ini hanya membeberkan bahwa nama percetakannya itu diambil dari tanah kelahirannya di Wajo. Perusahaan percetakannya ini rupanya tidak hanya mencetak medianya saja tapi juga melayani ratusan media cetak lainnya yang terbit di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua. Perjalanan menuju kesuksesan terasa memang tidaklah terlalu lama lanjut pria yang dikenal sangat familiar kepada siapa pun yang datang menemuinya, namun harus diakui bahwa tiada kesuk-
sesan tanpa kerja keras, tanpa jatuh bangun, tanpa tantangan dan rintangan. “Dan jangan lupa, kesuksesan seseorang itu harus dibangun dari kejujuran dan kepercayaan. Ucapan dan perbuatan harus seiya sekata. Satu kali kita menunda janji orang akan bergegas meninggalkan kita. Jangan berjanji kalau tidak mampu menepati,” ungkapnya mengakhiri perbincangannya di ruang meetingnya di Lantai IV Jalan Cokonuri No 15 Makassar.* JURLAN EM SAHO’AS-DKI
SEMUT MERAH
Tambal Sulam Jalan Rusak di Pusat Kota Jeneponto
J
alan pusat kota Kabupaten Jeneponto yang terletak di depan Lapangan Passamaturukang, Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, tak lupuk dari sorotan. Setiap kali jalan yang berlubang dapat dan ketika turun hujan lubang – lubang pada jalan tersebut kian membesar. Menurut sejumlah sumber, jika kualitas aspal jalan yang dimaksud tidak memenuhi spesifikasi konstruksi proyek jalan atau Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya sekedar menambal. Lubang – lubang tersebut tentunya dapat
ssemutmerah14@gmail.com
3
LAPORAN DAERAH
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
mencelakai pengendara roda dua yang melintas di Kabupaten Jeneponto. “Lubang – lubang yang ada ini sangat membahayakan kami pengendara roda dua, apalagi kalau ada pengendara yang buru – buru dan tidak memperhatikan jalan. Ini bisa mencelakai pengendara,” jelas salah satu pengendara yang tidak ingin disebutkan namanya. Jalan pusat kota ini harusnya dapat menjadi perhatian Pemkab Jeneponto. Apalagi letaknya adalah pusat kota yang setiap hari dilalui pengendara dari arah Makassar maupun dari arah Bulukumba. **RS/SM**
Dapat Bantuan 500 Ton Bibit, Petani Wajo Mulai Tersenyum BERKUNJUNG ke Sulsel, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi bantuan 500 ton bibit padi ke petani di Kabupaten Wajo, Senin lalu. SELAIN memberi bantuan bibit dan pupuk, Amran Sulaiman juga menyerahkan asuransi usaha tani kepada petani sekaligus memantau areal persawahan yang terkena dampak banjir di Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa. Dalam kesempatan ini, Amran mengatakan bantuan bibit dan pupuk tersebut diperuntukkan bagi petani yang sawahnya terkena banjir dan mengalami gagal panen (puso). "Saya tidak kasih secara simbolis, karena kita mau cek dan memastikan bibit dan bantuan tepat sasaran. Dan saya harap satu minggu sudah didrop semua ke petani yang terkena banjir,"
katanya. Untuk itu, kakak kandung Sudirman Sulaeman (Wagub Sulsel) terpilih 2018 ini berpesan agar bantuan sebanyak ratusan ton bibit itu tidak disalahgunakan. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ini tidak akan berbelit-belit. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Wajo, Ambo Epu menambahkan, sawah yang gagal panen (puso) karena terendam banjir di Kabupaten Wajo mencapai 7.591 hektare. "Satu hektare sawah itu bisa menghasilkan rata-rata sekitar 6.200 kg atau 6,2 ton gabah, dan harga gabah
sekarang Rp 4.200 per kg, jadi dikalkulasikan kerugiannya Rp190 miliar lebih," jelas Ambo Epu seraya menyebutkan, banjir yang melanda Kabupaten Wajo merendam tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Belawa, Tanasitolo, Majauleng, Tempe, Sabbangparu, Pammana, dan Bola. Dalam tempat terpisah, sejumlah petani dihubungi, justru mengkau tersenyum lantaran adanya bantuan bibit dari pemerintah. Mudah-mudahan bantuan itu, bisa menjadi penyemangat turun ke sawah setelah mereka dilanda banjiir dan gagal panen akibat puso. **SIN/SKC**
Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Penasehat : Burhanuddin Amin, Ir. Andi Baso, Abdul Jurlan Pemimpin Umum/Redaksi : Anshar Abdullah Pemimpin Perusahaan : Uni Redaktur Pelaksana : M. Darwis, Redaktur : Ekbang, Tawakkal, SE Dewan Redaksi: Ir Muhammad Nur, Andi Muhammad Nur Fadli, ST, M.AP, Andi Baso Ishak, Sulfiah, Arifin, ST, Samsuddin, Andi Baso Staf Redaksi : H. Andi Sappaile, Andi Ardi S, Muh. Nasir, Barhama Bendahara : Nuraeni, S.Sos. Design/Layout : Nur Mukhtadir Alamat Redaksi/Iklan : Jl. Salemba Makassar Sulsel Percetakan : Rajamawellang Jl. Cokonuri No. 15 D (Perumahan Grand Salemba)
WARTAWAN / PERWAKILAN Biro Makassar : Muh. David, Lukman, Andi Muhammad Junaid, Andi Batara Gowa : Ical Dg. Lewa, Muh. Asriel Takalar : Abd. Rauf Ampa, Muh. Agus, Leo Jeneponto : Mansur DL / Master Bantaeng/Bulukumba : Iwan L Selayar : Herman Sinjai : Ruslan Maros : Adrian Pangkep : Bahar Barru : Syamsul, Musriadi Sidrap : Andi Riswan Parepare : Asdar Pinrang : Andi Musawir Enrekang : Darman Bone : Yusman Soppeng : Triwulan Jaya Wajo : Baso Ridwan, Tator : Adi Palopo : Yoga Luwu Timur : M. Amor Polman : Ahmad S. Yamani, Nasir Mamasa : Joni, SP Majene: Hasriansyah, S.Pd, Sukri, SH Mamuju : Reski Palipuri Mamuju Utara : Hamsa, Tomi Mamuju Tengah : H. Yahya Palu (Sulteng) : Igas Yamani, Husain Morowali : Darman
4
SEMUT MERAH
LAPORAN DAERAH
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
PDAM RAIH PRESTASI
Soppeng Keciprat DBH-CHT Rp 4,2 Miliar KABUPATEN Soppeng keciprat Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH-CHT) 2018 sebesar Rp 4, 2 miliar. Hal ini diungkapkan Asisten II Pemda Soppeng A. Akbar Nur Tahir mengatakan Soppeng sebagai salah satu kabupaten penerima DBHCHT di Sulsel. Menurut Andi Akbar, Soppeng mendapatkan dana DBH-CHT karena salah satu daerah penghasil tembakau
dan cukai terbesar di Sulsel. Sehingga pada tahun 2018 mendapatkan Alokasi Anggaran DBH-CHT sebesar Rp. 4.220.593.000. “Dana ini telah dialokasikan pada beberpa SKPD diantaranya Setda bagian perekonomian, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pertanian dan RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng," jelas A Akbar saat acara sosialisasi ketentuan di bidang
cukai, di Kantor Bupati Soppeng, baru saja ini. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Since Erna Lamba mengatakan, di antara kabupaten di Sulsel, Soppeng yang tebesar mendapatkan DBH-CHT sebesar Rp. 4,2 M, dari anggaran Rp. 5 M. “Dana bagi hasil adalah, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah," tambah Since. **TRIB/SM**
Pondasi Bangunan Retak, Proyek Jembatan Bialo Diduga Salahi RAB
P
royek pembangunan Jembatan Bialo di Kabupaten Bulukumba menuai sorotan. Pasalnya, proyek nasional yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, namun pondasi bangunan ditemukan mengalami keretakan. Terhadap kondisi itu, Komisi C DPRD Bulukumba menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis lalu. Pada rapat tersebut terungkap, jika pembangunan jembatan tersebut menyalahi rancangan anggaran biaya (RAB). "Ini tidak sesuai RAB. Kita sudah survei ke sana. Ada retak-retak kita lihat," ungkap anggota komisi C DPRD Bulukumba, Andi Tenri Allang. Kondisi ini, menurutnya disebabkan oleh konsultan proyek yang terkesan ogah-ogahan dalam menilai pekerjaan pembangunannya
yang berperan penting dalam menyukseskan proyek jembatan yang diprediksi bakal menjadi ikon baru di Kabupaten Bulukumba. Jika salah, kata dia, konsultan harus menegur rekanan, bukan membiarkan rekanan bekerja diluar prosuder. "Iya, sekarang sudah saling menyalahkan. Sejak awal harus diiawasi bagus," katanya. Sementara, Anggota DPRD Bulukumba lainnya, Abd Thalid menjelaskan, sejak awal pihaknya telah menolak pembangunan Jembatan Bialo ini. Bagi dia, masih ada beberapa jembatan di desa yang membutuhkan perbaikan, apalagi anggaran yang digunakan buka sedikit, namun mencapai miliaran. "Sejak awal kami tidak sepakat. Kami lebih setuju jika pembangunan jembatan di desa dibenahi," tandas Abd Thalid dalam rapat.
BONE, SM -- Direktur PDAM Waemanurung Kabupaten Bone A.Sofyan Galigo, S.Sos sukses membangun PDAM Bone baik internalnya maupun eksternalnya " DI awal kepemimpinannya menjadi Direktur PDAM Bone mempunyai banyak tantangan dan problem yang dihadapinya namun tidak urung niatnya untuk diperbaiki karena PDAM Bone telah masuk kategori perusahaan yang sakit namun dengan kinerja yang baik dan didukung oleh personil PDAM maka telah berubah menjadi perusahaan air minum Bone menjadi normal namun kerja keras serta sinergitas yang baik maka memberikan tambahan gaji sebagai motivasi kerja dan kesejahteraan para pegawainya yakni memberikan gaji ke 13 dan gaji ke 14 mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 dan ini baru terlaksana sepanjang sejarah berdirinya PDAM di Bone, " tutur A.Sofyan Galigo, S.Sos saat ditemui diruang kerjanya pekan lalu. Lanjut A.Sofyan Galigo selain kesejahtraan pegawainya juga kedisiplinan, kebersihan, baju seragam pegawai dan santun serta ramah kepada pelanggang PDAM Bone. Masih kata A.Sofyan
Galigo kami telah sepakat kepada semua pegawai untuk taat dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati dan itu adalah prioritas yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik , dan semua pegawai mengabsensi tanpa ditentukan jadwalnya supaya dapat bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan," kata A.Sofyan tidak ada lagi pegawai yang main- main atau bermalas - malasan pasalnya hidup matinya PDAM Bone tergantung kita semua," tegasnya. Ketua LSM GERAK Bone ini pemberian gaji 13 dan gaji 14 bagi pegawainya adalah bentuk prestasi yang cukup besar untuk kesejahteraan terhadap pegawainya dan itu cerminan kesuksesan dan keberhasilan Direktur PDAM Bone dalam menahkodai perusahaan pemerintah ini. ( EDYS)
SEMUT MERAH EDISI NO. 46 TAHUN 2018
5
LAPORAN DAERAH
Proyek MRR Tahap II Tunggu Pembebasan Lahan dari Pemkot Makassar
KAWASAN ANJUNGAN PANTAI MANAKARRA DI MAMUJU.
Aroma Karnaval Pembangunan Warnai Peringatan HUT Mamuju
I PROYEK Middle Ring Road (MRR) yang direncanakan selesai 2018 ini, kini masih harus tertunda. Sebab, progres untuk kelanjutan tahap kedua sedang menunggu pembebasan lahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar Miftachul Munir menjelaskan, masalah pembebasan lahan memang masih menjadi kendala utama penyelesaian proyek ini. Untuk tahap pertama saja, masih ada yang belum diselesaikan. Tahap pertama MRR ini direncanakan akan diselesaikan sepanjang 1,20 kilometer (Km), dari rencana sebelumnya 3,05 Km akibat terkendala pembebasan lahan. Bukan hanya itu, lanjutnya, masa kontrak yang sedianya selesai Mei lalu, harus molor dan dilakukan perpanjangan masa kontrak karena belum bisa diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Meski begitu, Miftachul berdalih molornya proyek MRR juga dikarenakan sempat terjadi moratorium secara nasional atas proyek infrastruktur yang sifatnya elevated (melayang). "Akibat moratorum jembatan. Secara nasional dihentikan termasuk MRR karena harus dievaluasi struktur tapi sekarang sudah hampir selesai. Sebulan setengah kita off, tapi sekarang kita sudah
bisa jalan lagi," beber Miftachul saat dihubungi sejumlah awak media ini. Saat ini, pihaknya tengah fokus menyelesaikan jembatan yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Dr Leimena, sembari menunggu penyelesaian jembatan, pembebasan lahan di kawasan Leimena juga terus dilakukan. "Jadi perpanjangan itu akibat adanya moratorium. Itu sampai Leimena tahun ini sudah bisa kita fungsionalkan. MRR September akhir bisa selesai. Penangananya sampai 1,2 kilometer dulu," lanjut dia. Sementara untuk kelanjutan proyek tahap kedua, kata Miftachul, belum ada kepastian rencana kapan dimulai. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemkot Makassar untuk melanjutkan masalah pembebasan lahannya lagi. Pasalnya, penyelesaian pembebasan lahan ini menjadi wewenang Pemkot Makassar. Makanya, proyek tahap pertama hanya berhenti sejauh sekitar 1,2 kilometer saja sembari menunggu hal tersebut dirampungkan.
"Jadi nanti Jalan Leimena yang sampai Jalan Syekh Yusuf (Gowa) sejauh 7,6 kilometer itu, kita tunggu perkembangan pemda. Kalau pemda bisa bebaskan baru kita usulkan programnya lagi," pungkasnya lagi. Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III BBPJN XIII Makassar, Malik menambahkan, berdasarkan kontrak perampungan tahap pertama MRR seharusnya selesai Mei lalu. Karena berbagai hambatan, sebut dia, maka diadakan perpanjangan kontrak baru hingga Oktober 2018. Pembebasan lahan, sambung dia, segera akan diselesaikan. Masih ada satu bidang lahan lagi yang perlu dirampungkan, agar pengecoran di kawasan Jalan Dr Leimena bisa maksimal dilakukan kedepannya. Kini pihaknya masih menunggu eksekusi perampungan pembebasan tanah ini. Termasuk juga pihaknya tetap fokus merampungkan pengerjaan jembatan. Karena target prioritas Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Dr Leimena bisa terhubung. **SIN/SM**
bukota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-478 tahun ini. Perhelatan kegiatan pun dapat terencana setelah Pemkab Mamuju menyelenggarakan Pameran Karnaval Pembangunan yang terjadwal pada Sabtu 14 Juli lalu Ajang ini mengusung tema ‘Mamuju Membangun’. Bupati Mamuju, Habsi Wahid meminta setiap organisasi perangkat daerah menampilkan progres masingmasing. Seluruh instansi vertikal, perbankan, kerukunan masyarakat dan kerukunan umat beragama pun diharap berkontribusi memeriahkan even tersebut. Nantinya, arak-arakan karnaval akan mengelilingi Kota Mamuju. Diantaranya, bakal melintasi Jalan Ahmad Yani-Sam Ratulangi-Andi Dai-Soekarno Hatta-Jendral Sudirman-KS Tubun lalu kembali ke titik start. Karnaval dilepas usai rapat paripurna di DPRD Mamuju. “Saat rapat semua mengenakkan busana adat. Setelah itu, baru pameran karnaval dilepas. Dihadiri seluruh instansi pemerintah, gubernur Sulbar dan masyarakat,” tambah Habsi. Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Suaib Kamba, puluhan instansi akan menampilkan kendaraan hias berdasarkan yang menggambarkan tugas pokok masing-masing. “Misalnya Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, akan menunjukkan potensi perkebunan dan pertanian lokal Mamuju. Apakah itu kakao atau hasil bumi lain, itu kreasi OPD. Tidak boleh keluar dari tupoksi OPD,” terang Suaib. **RS/SM**
6
Tanpa Izin Operasi, MUI Makassar Minta Pemkot Tutup THM Publiq
T
empat Hiburan Malam (THM) berkedok resto, Publiq yang berlokasi di Jalan Arif Rate masih tetap beroperasi tanpa ijin. Apalagi tempat beroperasi THM ini berdekatan dengan lokasi pendidikan dan kesehatan yang dalam regulasi sangat dilarang. Terkait itu hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menutup tempat yang diduga menjual barang haram minuman keras dan mempertontonkan aurat perempuan yang menjurus tempat maksiat. “Dalam aturan pemerintah kan kalau dekat tidak boleh, kalau jauh masih dibolehkan tapi dalam islam kalau itu tempat maksiat tentu tidak boleh, apalagi dekat dengan sekolah, pemerintah harus tegas menutup, lebih-lebih lagi kalau tidak memiliki izin,” jelas Ketua MUI Kota Makassar, KH Baharuddin As kepada sejumlah awak media. Menurut KH Baharuddin, setiap orang berhak memiliki usaha, namun demikian yang menjadi permasalahan tersebut apakah mengantongi izin atau tidak. Peran Pemerintah Kota Makassar harus hadir menyikapi dengan tegas jika benar-benar tidak memberi kenyamanan bagi kemasalahan warga di sekitar. Apalagi dalam perjalanan usahanya ditemukan pelanggaranpelanggaran utamanya pelanggaran agama. “Pemerintah (Pemkot) harus mencegah itu agar tidak terjadi atau pemkot melarang untuk
SEMUT MERAH
HUKUM
beroperasi,” ujarnya sembari menambahkan, tempat hiburan malam seperti publiq harus patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu lantaran THM tersebut berdekatan dengan sarana pendidikan dan kesehatan. “Aturannya kan jelas, itu dilarang (THM berdekatan dengan sekolah), jika memang dia (Publiq) melanggar, pemerintah harus tegas itu menjalankan peraturan, kan sudah ada aturannya, berarti dia (publiq) melanggar jadi harus tegas (Pemkot),” tegas Baharuddin. Sementara itu, Kabid Pengawasan dan Penindakan Disdag Kota Makassar, Syahruddin mengatakan, keberadaan THM Publiq sudah lama beroperasi tanpa izin, namun belum ada tindakan dari pemerintah. Untuk itu Ia pastikan akan memberikan sanksi tegas kepada Publiq. Kalau Perizinan sudah tak beri toleransi, maka kita akan tindaki juga mereka (Publiq), tetapi harus duduk bersama dengan instansi terkait,” ucap Syahruddin, Kata Allu, sapaan akrabnya, pihaknya tidak serta merta menindaki tempat usaha yang tak berizin. Pasalnya pihaknya harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Seperti Dinas PTSP dan Satpol PP Kota Makassar. “Ini menyangkut usahanya orang, sekarang kalai sudah seperti itu, kita tunggu PTSP untuk menyampaikan ke Disdag lalu dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan juga disampaikan ke Satpo PP seba-
gai penegak perda,” kata Allu “Semua instansi terkait itu (pemberian sanksi ke Publiq) harus satu bahasa, karena kalau penindakan tetap kita akan tindaki sesuai aturan yang ada,” tambahnya Ia menambahkan, rapat koordinasi dengam SKPD terkait juga akan mengundang asosiasi hiburan malam yang mewadahi mereka (Publiq). Karena ini kan sudah lama beroperasi, bahkan dewan sudah turun tangan tapi tetap beroperasi. “Dari kemarin-kemarin itu beroperasi dan kita juga tindaki terus ada lagi, inikan tanda tanya, Jangan sampai ada pihak tertentu dibelakangnya, sehingga THM Publiq ini jalan terus,” tukas salah seorang warga tak jauh dari lokasi tersebut. Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), Andi Bukhti Jufri mengatakan, pihaknya tidak bakalan mengeluarkan Izin Hiburan dan izin minuman beralkohol (minol) kepada Publiq. Pasalnya lokasi mereka melanggar regulasi. “Menyangkut izin, kita tidak perpanjang karena diminta Bar tapi tidak sesuai aturan, izinnya itu Cafe Resto, silahkan. Kalau ada Bar itu yang harus dihentikan, tidak ada toleransi lagi,” tegas Bukhti Diketahui, THM Publiq berkedok resto sebelumnya sudah diberikan sanksi berupa penutupan pada November 2017 lalu. Meski sudah beri sanksi (penutupan) oleh Pemerintah Kota, aktivitas mereka berupa
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
Pemilik KM Lestari Maju Ditahan Polda Sulsel PENYIDIK Subdit IV Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Sumdaling) resmi menahan pemilik KM Lestari Maju, pasca karam saat berlayar di perairan Bira, hingga menelan puluhan korban jiwa belum lama ini. Kabid Humas Polda Sulsel. Kombes Pol. Dicky Sondani mengungkapkan pemilik kapal KM Lestari Maju, Hendra Yuwono Njo telah ditetapkan sebagai tersangka pasca kecalakan laut yang menyebabkan puluhan orang penumpang meninggal dunia. “Dit Reskrimsus telah melakukan penahanan terhadap tersangka Hendra Yuwono Njo (48) selaku pemilik Kapal KM Lestari Maju,” ungkap Dicky melalui keterangan tertulisnya,Selasa lalu. Kombes Dicky menambahkan, pria kelahiran Pontianak itu langsung ditahan usai ditetapkan
sebagai tersangka oleh penyidik. Penahana terhadap warga Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut dikarenakan kelalaian yang mengakibatkan puluhan penumpang meninggal dunia saat kapal KM Lestari Maju karam di sekitar Pulau Pabadillang. “Hendra ditahan karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan atau mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi,” terangnya. Akibatnya, kini Hendra mendekam di Rutan Polda Sulsel sejak Selasa 10 hingga Minggu 29 Juli mendatang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHPidana jo Pasal 310 subsider pasal 135 UU RI No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. **RS/SM**
THM tetap beroperasi hingga sekarang. Ditambah, pihak Publiq telah membuat pernyataan untuk menutup sendiri usahanya apabila masih melakukan operasi dibidang usaha Bar sejak dilakukan sidak oleh DPRD didampingi oleh Satpol PP dalam surat pernyataan pertanggal 24 Oktober 2017 lalu. *RS/TIM**
SEMUT MERAH
LIPUTAN KHUSUS
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
7
TAK BERPALING DARI JANJI
Sahabat AIA Iwan Darmawan di Barru
OPTIMIS RAIH PERIODE II DI SENAYAN
A
ndi Iwan Darmawan (AIA) petahana anggota DPR RI dari partai Gerindra kembali bertarung menuju Senayan pada pemilihan Bacaleg DPR RI 2019 mendatang. Langkah pasti itu dibuktikan setelah kembali mendaftar dengan tetap mengendarai Gerindra. Pertarungan kali ini memang terasa cukup berat, maklum di wilayah Dapil Sulsel II AIA akan bersaing dengan sejumlah tokoh nasional asal Sulawesi Selatan yang juga sudah mendaftarkan diri ikut bertarung. Sebut saja diantaranya, Syahrul Yasin Limpo (mantan Gubernur Sulsel), Andi Rudiyanto Asapa (mantan Bupati Sinjai) dan Hj Andi Citta Maroagi dan Hj drg Hasnah Syam, MARS. Mereka akan bertarung melalui daerah pemilihan Sulsel II, meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai dan Bulukumba. Hadirnya sejumlah tokoh kuat yang namanya juga sudah menasional dan cukup diperhitungkan tentu saja membutuhkan kerja keras dan dukungan yang lebih solid. Hanya saja diakui para relawan AIA yang tergabung dalam Tim Sahabat di Barru tetap yakin dan optimis kalau AIA akan kembali lolos Periode
II ke Senayang dalam Pemilu 2019 mendatang. Sikap itu tentu saja tidak berlebihan, pasalnya perolehan suara terbesar yang ikut menentukan kemenangan AIA pada periode I lalu adalah Kabupaten Barru. Kerja keras dari para anggota Tim Sahabat dalam memberi dukungan kepada AIA memang sudah ter-
penambahan dan pembenahan struktur tim yang nantinya bekerja untuk pemenangan AIA pada Pileg 2019 mendatang,” ungkap Koordinator Tim Sahabat Barru Gunawan Yunus DL kepada wartawan media cetak maupun eletronik. Khusus di Kabupaten Barru, AIA diprediksi akan memperoleh suara cukup signifikan bahkan melebihi perolehan suara sebelumnya pada pemilihan legislatif periode 2014 lalu. “Kami dan sahabat AIA yang tersebar di 7 kecamatan se-Kabupaten Barru akan bekerja lebih maksimal lagi dan meyakinkan kepada calon pemilih bahwa AIA tokoh politik nasional yang masih mudah, namun sudah teruji kerjanya di lembaga legislatif,” tandasnya semangat. Pada Pileg 2014 lalu, Andi Iwan mampu meraih suara terba-
masih duduk di DPR RI, sudah tidak diragukan lagi kemampuan dan integritasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat di Dapil Sulsel II yang diwakilinya. “Kami tidak meragukan lagi kemampuan AIA, kami juga bangga sebagai tim AIA di Barru selama 5 tahun menjalankan fungsi dan tugasnya selaku anggota DPR RI. Selain itu, hubungan silaturahmi dan komunikasi kami
tidak pernah terputus tanpa mengenal waktu dan tempat serta tetap menjadi corong aspirasi masyarakat Barru di pusat,” tutup Gunawan. Sementara itu, Andi Iwan Darmawan Aras kepada sejumlah jurnalis membenarkan jika dirinya sudah mendaftar kembali untuk mengikuti tahapan pencalonan anggota DPR RI melalui Partai Gerindra. “Bicara soal Tim sepenuhnya saya serahkan kepada Sahabat saya semua, saya sudah melihat dan mengetahui hasil k e r j a mereka,
kemampuan yang mereka miliki sangat luar biasa, pencapaian yang lalu tidak semata-mata hasil kerja saya pribadi, melainkan hasil kerja keras tim yang solid dan kompak serta dukungan masyarakat luas,” jelas Andi Iwan Darmawan Aras Pengusaha Muda asal Sulawesi Selatan melalui telpon selulernya. Di hadapan Tim Sahabat Andi Iwan Darmawan di Barru, dirinya hanya berharap restu dan doa masyarakat Kabupaten Barru termasuk masyarakat yang berada Dapil Sulsel II, jika nantinya tetap mempercayakan amanah sebagai wakil rakyat yang duduk di Senayan akan lebih bekerja, berjuang keras dan memberi atensi besar terhadap kegiatan pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahtraan masyarakat khususnya para petani dan nelayan secara umum di Sulsel. JURLAN EM
bukti dan m a k i n membuatnya optimis meraih kemenangan pada Periode II mendatang. “Pertarungan di Dapil Sulsel II ini memang sangat ketat. Meski begitu, Tim Sahabat Andi Iwan Darmawan tetap optimis dan meyakini tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab, jauh sebelumnya sudah melakukan berbagai
SAHO’AS-DKI
nyak. Jadi, Tim Sahabat AIA di Barru akan mengulangi torehan pencapaian tersebut. Bahkan, Gunawan Yunus mengakui, bahwa Andi Iwan Darmawan Aras yang kini
8
SEMUT MERAH
POLITIK
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
Menang Kotak Kosong di Makassar Jadi Pukulan Telak bagi Parpol
R
ealitas kemenangan dan keunggulan kotak kosong menjadi perbincangan hangat dan menarik, menyusul dinyatakannya hasil perhitungan cepat (quick count) hasil Pilkada Wali Kota Makassar 27 Juni 2018 dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Makassar beberapa hari lalu. Bila kemenangan kotak kosong itu benar, maka bibit-bibit perlawanan kekuatan rakyat (people power) sesungguhnya mulai menggeliat. Dan hal ini merupakan cerminan ketidakpuasan dan tergerusnya kepercayaan rakyat kepada elit penguasa, politisi maupun partai politik. Ada tiga hal yang patut dipertanyakan yakni : Pertama, mengapa calon tunggal dalam Pilkada itu muncul? Padahal secara realitas kita memiliki segudang kader-kader pemimpin baik yang lahir dari partai maupun non partai. Kedua, Mengapa usungan calon tunggal dalam Pilkada harus disandingkan dengan kotak kosong? Bila ingin fair, kotak kosong pun dapat "diadakan" pada usungan beberapa calon dalam Pilkada untuk mengukur kualitas proses politik dalam demokrasi. Ketiga, apakah kemenangan kotak kosong dapat dikatakan mimpi buruk bagi demokrasi d i
Indonesia?
Dalam pengamatan berbagai pihak, calon tunggal dalam Pilkada adalah produk rekayasa politik yang seringkali lahir secara prematur. Produk ini terlahir karena adanya kekuasaan politik efektif yang dimonopoli sejumlah kelompok elit kecil dari masyarakat dengan merujuk pada status sosial, kekayaan maupun dari buah politik kekerabatan. Kondisi ini tercipta karena peran elit penguasa yang berada di tangan kelompok tertentu yang memiliki keistimewaan. Kekuasaan tersebut dimiliki kalangan yang menduduki posisi penting dalam hierarki kekuasaan negara maupun wilayah tertentu, kemudahan dalam mempengaruhi proses rekrutmen dan usungan partai politik pada setiap pesta demokrasi dapat dikendalikan. Dalam setiap proses rekrutmen politik, situasi ini dapat melahirkan sejumlah kompetitor-kompetitor baru dalam menyiapkan pemimpin daerah yang mumpuni. Lemahnya pemahaman makna demokrasi yang dilakonkan oleh partai politik maupun para politisi mendorong munculnya berbagai siasat politik untuk meringankan persaingan. Munculnya calon tunggal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari produk peri-
laku politik oligarki-aristokrat. Dalam praktik Pilkada yang mengusung calon tunggal, sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebuah pemilihan atau kontestasi politik bila tidak dihadapkan dengan petanding lainnya. Mekanisme kontestasi dalam demokrasi seharusnya menyediakan sejumlah alternatif pilihan calon agar opsi dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas dapat terwujud. Secara teoritis, calon tunggal dalam Pilkada dapat dipastikan menjadi pemenang karena ketunggalannya lahir dari proses politik yang bersifat elitis, tidak adanya calon lain yang terjaring oleh partai politik (krisis kader) dan tidak adanya pesaing dari jalur independen. Hal yang menarik dalam kontestasi politik ini, calon tunggal yang hadir dan disokong oleh mayoritas partai politik ini tidak serta merta boleh berdiri sendiri, karena secara regulasi dibutuhkan kontestan dengan membuat pilihan alternatif kotak kosong. Pentingnya kotak kosong dilihat dari sisi pemilihan dan kompetisi, pada dasarnya bertujuan untuk memastikan calon tunggal yang tersedia dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan telah memenuhi syarat mekanisme kontestasi dalam Pilkada. Merujuk dari mekanisme kontestasi melalui kotak kosong, sebenarnya dapat dikembangkan dalam sistem pemilihan yang tidak saja dalam menghadapi usungan calon tunggal, tetapi juga bagi usungan beberapa calon dalam Pilkada dan bahkan
dalam Pilpres, yang tentu butuh perubahan regulasi. Hal ini beralasan karena dari sejumlah calon yang diusung bisa terkalahkan oleh kotak kosong karena tidak sesuai harapan rakyat. Keunggulan kotak kosong dalam Pilkada dapat menjadi 'lesson learned' dalam menata sistem pemilihan umum di Indonesia. Setidaknya, pelajaran yang sangat berharga adalah, bagaimana partai politik dapat membenahi diri dan menjalankan fungsinya secara baik dan berkualitas dalam konteks rekrutmen dalam kaderisasi pemimpin masa depan. Partai politik hendaknya tidak sekedar mengedepankan pragmatisme, tetapi pentingnya memastikan pengawalan demokrasi yang dapat memberikan jaminan kepada rakyat bahwa secara aspiratif, selektif, dan artikulatif meletakkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan kelompok. Adanya pengaruh sekelompok elit penguasa atau kaum oligarkis yang cenderung berperan dalam proses politik seharusnya mulai memahami kemajuan pemikiran masyarakat di era keterbukaan. Bahwa kini kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi semakin kritis dan dapat mendorong respons perlawanan rakyat menentang kekuasaan. Fenomena kemenangan kotak kosong terutama di Kota Makassar ini memberi manfaat bermakna bagi pembelajaran demokrasi yang konstruktif. Karena itu, makna kemenangan ini memiliki manfaat penting bagi masa depan bangsa. Kotak kosong dapat menjadi wadah aspirasi bagi rakyat yang tidak menjatuhkan pilihannya kepada siapapun, dan dapat menjadi alat ukur bagi kualitas proses politik dalam
Agus Harimurti Yudhoyono
Demokrat Mulai Merapat ke Prabowo
P
asca Pilkada serentak 2018 ini, Partai Demokrat langsung mengambil inisiatif merapat ke Probowo. Alasannya, putra Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) layak menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang. Apalagi, AHY dianggap ganteng dan cerdas bisa mendorong pemilih pemula pada Pilpres 2019 mendatang dapat menggunakan hak pilihnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengakui, jarak usia antara AHY dengan Prabowo Subianto sangat jauh. AHY jauh lebih muda ketimbang mantan Danjen Kopassus pada era Orde Baru itu. "Selain cakap, ganteng, tapi juga punya jaraknya usia yang tidak terlalu jauh," kata Rachland Nashidik. Tidak hanya itu, lanjutnya, jarak usia Prabowo Subianto dengan para pemilih pemula sangat jauh. Sehingga, menurut dia, Prabowo memerlukan Cawapres yang mampu menggaet suara pemilih pemula. "Dan dianggap AHY adalah orang yang tepat," ujarnya dengan nada optimis. **SIN/AD**
demokrasi, khususnya untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga politikdemokratis. **KPC/AD**
SEMUT MERAH
9
POLITIK
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
Pilkada Empat Daerah di Sulsel, Paslon Pemenang Diputuskan MK
E
mpat daerah resmi menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Empat daerah itu yakni, Makassar, Parepare, Sinjai dan Bantaeng. Praktis penetapan kepala daerah terpilih akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa bulan kedepan. Di Parepare, pasangan calon (Paslon) yang mengajukan gugatan ialah Paslon Faisal Andi Sapada-Asriady Samad. Paslon nomor urut 2 ini mendaftar 6 Juli 2018 dengan nomor perkara 2/PAN/PHPKOT/2018. Adapun di Pilkada Sinjai, Paslon yang mengajukan gugatan ialah Takyuddin Masse-Mizar Roem. Paslon TAKBIR ini mendaftar 9 Juli 2018 dengan nomor perkara 13/PAN/PHPBUP/2018. Kemudian bergeser ke Bantaeng, Paslon yang menggugat ialah Andi Sugiarti Mangun Karim-Andi Mappatoba. Pasangan ini mendaftar 9 Juli 2018 dengan nomor perkara 19/PAN/PHPBUP/2018. Sementara di Makassar, Paslon tunggal, Munafri ArifuddinAndi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang tidak menerima hasil pilkada juga menggugat ke MK. Paslon yang diusung 10 parpol ini mendaftar 10 Juli 2018 dengan nomor perkara 33/PAN/PHPKOT/2018. Juru bicara AppiCicu, Arsony membenarkan adanya gugatan paslon tunggal itu di MK. “Ia benar, tim
kami sudah mengajukan gugatan ke MK dan telah teregistrasi,” ujar Arsony. Politisi PDIP itu optimis jika MK akan menerima gugatan Appi-Cicu. Adapun materi gugatan yakni soal kecurangan yang dilakukan oleh oknum dibelakang kolom kosong. “Jadi kami akan buktikan semua. Ada bukti segala macam, ini membuat kami optimis MK kabulkan gugatan kami,” tuturnya. Jubir TAKBIR, Ellia Oscar mengatakan, pihaknya menggugat KPU perihal pembatalan paslon nomor urut 2, Sabirin Yahya-Mahyanto, namun tetap diikutkan dalam pemilihan suara. Poin penting dalam laporan atau gugatan ke MK, kata Ellia yaitu mempersoalkan cacat prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU Sinjai. “Jadi KPU mengeluarkan hasil putusan yang cacat hukum karena mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon (KPU) sendiri sehingga mempengaruhi terpilihnya pemohon (Paslon TMSMizar Roem) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai,” jelas Ellia Oscar. Menurut Ellia, objek perkara dalam gugatan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai 81/PL.03.6Kpt/7307//KPU-Kab/ VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan
wakil bupati Sinjai tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018. “Berdasarkan keseluruhan pelanggaran yang telah diuraikan dalam laporan maka kita meminta kepada MK untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan rekap hasil perhitungan perolehan suara di pilkada Sinjai cacat hukum dan meminta MK untuk memerintahkan kepada termohon (KPU Sinjai) untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai atau menetapkan perolehan suara Pilkada Sinjai yang benar menurut pemohon (TMS-Mizar),” ucap Ellia. Tim Hukum FAS, Makmur M Raona mengatakan, ada perbedaan selisih suara antara hasil rekapitulasi KPU dan tim FAS. Dimana menurut perhitungan Tim FAS selisih suara itu seharusnya tidak mencapai angka 2 persen. Apalagi yang paling f a t a l adalah ter-
dapat 3.000 surat keterangan (suket) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) yang berakibat bertambahnya jumlah pemilih. “Jadi materi gugatan itu kita terkait dengan kecurangan. Bahkan, dari kecurangan yang ada itu mencoba menawarkan materi gugatan itu terkait dengan perselisihan perolehan suara. Ada suatu akibat di situ, sehingga kami menganggap bahwa persentasinya itu tidak sampai 2 persen,” beber dia. Makmur sangat yakin bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi unsur untuk dapat diterima di MK atas temuan dilapangan. “Kita sangat yakin materi gugatan itu akan dikabulkan, karena sangat-sangat terpenuhi. Sudah memenuhi syarat, tentu mahka-
mah konstitusi itu tentu akan menolak sekiranya syarat korwil dan syarat materinya tidak terpenuhi,” terangnya. Bahkan, ia mengaku timnya telah menyiapkan sekitar 50 orang saksi untuk memberikan keterangan perihal kecurangan yang terjadi. “Menurut hitungan kami, diluar dari surat keterangan yang ada itu selisih tidak mencapai 2 persen. Kita juga sudah siapkan barang bukti, kita juga sudah siapkan sekitar 50 saksi yang ada pada TPS-TPS itu yang akan memberikan keterangan nanti, yang mengetahui tindak pelanggaran pilkada itu,” tandasnya. Sementara Tim Hukum Paslon Andi Sugiarti – Andi Mappatoba, Fajri mengatakan, jika materi gugatan yang dilayangkan yakni dugaan rekayasa DPT, pemilih ganda
dan money politics. Ia memohon kepada MK untuk membatalkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang digelar oleh KPU Kabupaten Bantaeng. Sekadar diketahui, hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bantaeng, menempatkan pasangan nomor urut tiga Ilham Azikin – Sahabuddin (IlhamSAH) pada posisi teratas dengan perolehan sebanyak 48.549 suara. Disusul pasangan nomor urut dua, Andi Sugiarti Mangun Karim – Andi Mappatoba (Sumanga’NA) dengan perolehan 40.027 suara. Posisi terakhir ditempati oleh paslon nomor urut satu Muh. Alwi – Nurdin Halim (Siana’ta) dengan perolehan 17.267 suara. **RS/SM**
10
SEMUT MERAH
NASIONAL
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
DPR Pertanyakan Pemerintah Soal Kebijakan Rumah Dinas PNS
M
enanggapi kebijakan pemerintah membangun rumah dinas untuk PNS eselon I, II, dan III menerima tanggapan dari DPR khususnya Komisi II. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilainya sarat muatan politis dan setengah hati. Pasalnya jumlah PNS eselon III sangat banyak dan dinilai mustahil dapat dilaksanakan. "Eselon III itu sangat banyak jumlahnya ribuan sampai puluhan ribu, belum tentu bisa terwujud," kata Ahmad Riza. "Yang jadi pertanyaaan maksud tujuannya apa, negara sedang tidak punya uang, sedangkan harga tanah mahal, belum lagi mesti dibangun yang tentunya menghabiskan dana
banyak,"tukasnya. Menurutnya, kebijakan tersebut terlalau politis di mana presiden ingin mengambil hati PNS lantaran mendekati waktu pemilihan presiden yang sebentar lagi. "Membangun itu butuh waktu, Presiden jangan beri harapan palsu, banyak kebijakan pemerintah ini berlebihan masuk tahun politik," tegasnya. Riza menegaskan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama pemerintahnya mewujudkan dulu janjijanjinya saat 2014 yang belum terwujud dari sekarang, mulai dari membuka lapangan pekerjaan hingga kebijakan prorakyat yang akan memperbaiki garis kemiskinan di Indonesia. "Penuhi saja janji Jokowi 2014 silam, jangan membuat janji
baru yang tidak relevan," ujarnya. Begitupun dengan Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Sutriyono yang menilai kebijakan membangun rumah dinas merupakan kebijakan pencitraan Jokowi yang tak sudah-sudah. "Itu pencitraan lagi, mau bangun rumah dinas, perlu sediakan tanah, mau di mana bangunnya, kapan, apa maksud tujuannya, kan enggak jelas," ucapnya saat dihubungi. Menurutnya, kebijakan rumah dinas untuk
pejabat PNS itu bukan hal yang urgen, mereka yang berada di eselon I, II, dan III, secara mayoritas memiliki rumah pribadi. Pemerintah, sambungnya, harus pro pada rakyat kecil yang masih belum memiliki rumah yang layak. Sejatinya, pemerintah dapat memikirkan lagi, lebih baik pikirkan rakyat kecil, kebutuhan rumah rakyat untuk pejabat bukan hal yang primer. sadarlah kita, inikan mau pilpres yah. **SIN/SM**
Seleksi CPNS 2018
Tak Ada Pengangkatan, Guru Honorer Wajib Tes KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan tidak akan mengangkat guru honorer secara langsung. Untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para guru honorer di berbagai unit kerja dalam lingkup pemerintahan daerah tetap harus mengikuti seleksi CPNS 2018. Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan mengusulkan mengangkat 100.000 guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2018. “Kemendikbud menyampaikan ada kekurangan guru, maka kita prioritaskan pengangkatan guru baru. Tapi pesertanya harus tes. Jadi, kalau guru honorer yang umurnya 35 tahun ke bawah silakan ikut tes,” tandas Menpan-RB Asman Abnur di Jakarta pekan lalu. Sebagaimana yaang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU)
Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa untuk menjadi CPNS harus melalui seleksi. Termasuk bagi tenaga-tenaga honorer di daerah. “Kalau tidak tes, maka melanggar UU,” ujarnya. Asman mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan formasi yang akan dibuka untuk seleksi CPNS tahun ini. Dia menilai Kemendikbud hanya menghitung kekurangan guru saja. “Jangan disalahartikan. Belum diputuskan. Lagi difinalisasi,” katanya. Meski begitu, Asman menargetkan kebutuhan formasi dapat diputuskan segera mungkin. Sehingga pada akhir tahun seluruh tahapan seleksi dapat dituntaskan. “Kita targetkan paling lama akhir bulan atau awal bulan Agustus itu sudah putuslah (jumlah formasi),” ujarnya. Ditanyakan jumlah usulan tenaga pendidik, Asman mengatakan masih mengumpulkan data
baik dari Kemendikbud ataupun pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan jumlah yang ditetapkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Karena yang menggunakan guru kan daerah. Jadi ada di kabupaten/kota harus jadi perioritas. Sementara itu, Sekretaris Deputi SDM Kemenpan-RB Herman Suryatman mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi atas usulan kebutuhan pegawai yang masuk. Dia memastikan bahwa pemerintah akan membuka seleksi tahun ini, meskipun belum diputuskan waktunya. “Kita sedang mengkaji usulan. Seperti yang pak menteri katakan semoga segera selesai,” ujarnya sembari menambahkan, siapapun bisa mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS selama memenuhi syarat. Termasuk juga para tenaga honorer yang ingin menjadi CPNS. **SIN/SM**
Menteri PAN RB: Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka Akhir Juli KABAR gembira bagi anda yang menunggu kepastian pendaftaran CPNS 2018 ini, nyaris di depan mata. BERDASARKAN hasil Rapat Koordinasi Kepegawaian Nasional di Jakarta, Rabu (11/7) lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokorasi Asman Abrar pendaftaran CPNS dibuka akhir Juli ini. Asman Abrar mengharapkan, mereka yang mau mendaftarkan diri ikut seleksi CPNS 2018 ini, maka bersiap-siaplah. Kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akhirnya terungkap saat ia memimpin rapat koordinasi kepegawaian nasional. Jadwal penerimaan CPNS 2018 diungkapkan Asman usai Rakornas Kepegawaian 2018 itu di gedung Indonesia Convention Exhi-
bition (ICE), BSD, Tangerang. Dijelaskannya, prioritas formasi CPNS 2018 untuk tenaga pendidik atau guru dan kesehatan. Bahkan, menurutnya, seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terbuka. “Ada 220 ribu ASN yang pensiun, oleh sebab itu dalam waktu dekat ini akan diumumkan formasinya untuk menempati posisi di pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga. Seleksi akan dilakukan oleh BKN,” jelasnya. Pihaknya memakai sistem minus growth sehingga jumlah yang diterima bakal kurang dari 220 ribu orang Khusus tahun ini, bakal ada formasi khusus untuk posisi guru dan kesehatan. **RS/SM**
SEMUT MERAH
11
LIPUTAN KHUSUS
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
Dr. H, Firdaus Perkesi, M,Si
PENGABDIAN TIADA AKHIR Menuju DPRD Sulsel
F
irdaus Perkesi seharusnya sudah menikmati masa istirahatnya setelah tahun kemarin mengakhiri masa tugasnya sebagai pejabat pemerintahan dengan jabatan terakhir Sekda Kabupaten Wajo, namun nyatanya warga masyarakat, terutama yang bermukim di Kabupaten Soppeng dan Wajo, masih menghendaki bahkan mendesaknya agar dirinya tetap berada di tengah-tengah masyarakat sekalipun bukan lagi sebagai pegawai negeri, tapi tetap sebagai pejabat negara yang mampu menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat banyak dengan tampil sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Sulsel.
ADANYA keinginan dan desakan masyarakat terhadap Dr. H, Firdaus Perkesi, M,Si. Pria kelahiran 13 Agustus 1957 silam itu tentu saja tidaklah lepas dari karya dan pengabdian serta prestasi yang telah diperlihatkan ketika menjabat sebagai Sekda kabupaten Wajo dahulu. Pria berpredikat doktor yang kesemua jenjang pendidikannya diselesaikan di kampus Unhas ini sudah sangat tak asing lagi di dunia pemerintahan yang menata karirnya selama 39 tahun menjadi abdi pemerintahan telah mampu mencapai puncak kepegawaian dengan skala kabupaten yang mengantarnya menduduki jabatan pemerintahan tertinggi yaitu Sekda dengan pencapaian prestasi yang luar biasa pada saat menjabat. Salah satu prestasi sekaligus prestise yang sangat membanggakan bagi rakyat dan daerahnya adalah beliau mampu memberikan prestasi yang luar biasa untuk pemerintah Kabupaten Wajo yaitu keberhasilan daerah yang dijuluki Kota Sutera ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemampuan didalam mengelola SDM di pemerintahan dan kedekatannya dengan masyarakat selama menyandang status pegawai negeri, tentu saja tidaklah lepas dari prestasi yang sudah diperlihatkan selama menuntut ilmu yang kesemuanya, dari jenjang S1 hingga S3 ditempuh di Unhas, dengan keaktifannya dalam berorganisasi, baik organisasi intra maupun organisasi diluar kampus. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sospol Unhas sampai pada saat ini dan juga masih aktif menjabat sebagai salah satu presidiun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
(KAHMI) Kabupaten Wajo. Rupanya harapan masyarakat tersebut makin menguatkan hati Firdaus untuk tetap mengabdikan diri kepada masyarakat sekaligus kepada negara sekalipun tidak lagi sebagai pegawai negeri namun posisinya lebih di atas lagi karena hal itu dilakukan melalui kursi DPRD yang merupakan jabatan yang hanya dapat diperoleh lewat dukungan suara rakyat sekaligus merupakan pengabdian terhadap bangsa dan Negara. Tentu saja dengan bersamaan bangsa dan rakyat Indonesia tengah menghadapi Pemilu maka Firdaus tentu saja tidak melewatkan peluang itu dengan turut mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Sulsel periode 2019-2024. Firdaus sendiri memilih partai besutan Prabowo Subiyanto, Gerindra, sebagai kendaraan pwolitiknya. “Saya memang berpikir bahwa karier di ASN selama ini tidaklah cukup untuk menyempurnakan ibadah yang diperintahkan Allah SWT selama kita masih dianugerahi kemampuan dan kekuatan serta kesehatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan juga dirasakan oleh banyak orang, dimana pengabdian itu merupakan salah satu wujud dari perintah memperbaiki hubungan horizontal, yang dalam bahasa agamanya disebut hablum minannas,” ungkapnya serius. Dalam hidup ini lanjutnya, Islam mengajarkan bahkan memerintahkan sebagai perintah atas tanggung jawab yang perlu disempurnakan yaitu berbuat baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama buat kampung halaman yaitu Tanah Wajo.
Bersama rakyatnya. “Setelah perjalanan panjang untuk berbuat pada tatanan pemerintahan kini saatnya kami mewakili suara-suara rakyat sebagai penyambung lidahnya demi satu tujuan suci yaitu terciptanya masyarakat adil, makmur yang di ridhoi oleh ALLAH SWT,” ungkapnya semangat. Maka dengan niat dan motivasi tersebut lanjutnya lagi, dia berharap dukungan serta doa kepada segenap lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Wajo bersama menyempurnakan niatan suci ini. Insya Allah kita sama niat ini, adalah ikrar janji yang wajib dipenuhi karena “Loyalitas Saya Akan Sebuah Kebaikan Sungguh Tanpa Batas Dan Tak Terbatas,” tambahnya. Berdasarkan catatan perjalanan karier Firdaus sebelum dilantik menjadi pejabat definitif Sekda, Firdaus sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo. Sementara jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo yang lowong dijabat secara rangkap oleh Firdaus Perkesi sebagai pejabat pelaksana tugas. Kemampuan yang tulus dan prestasi kerja yang sudah diperlihatkan saat menjabat Sekda sekaligus menjabat Sekretaris Dewan tersebut maka sudah tidak diragukan lagi kemampaun Firdaus di dalam mengabdikan diri tiada akhir lewat kehadirannya sebagai Caleg DPRD Sulsel dengan mengendarai Gerindra. Selamat berjuang, semoga niat untuk mewakafkan diri kepada rakyat dapat terwujud melalui dukungan rakyat pada Pemilu 2019 mendatang.* JURLAN EM SAHO’AS-SM
12
SEMUT MERAH
LIPUTAN KHUSUS
EDISI NO. 46 TAHUN 2018
HERMAN ARIF, SH. :
Dr. H, Firdaus Perkesi, M,Si
“SAYA SUDAH SIAP MEWAKAFKAN DIRI”
PENGABDIAN TIADA AKHIR Menuju DPRD Sulsel Hal 11
Hal 2
ANDI IWAN DARMAWAN ARAS Legislator Gerindra Komisi V DPR RI
Mengharumkan Kampung Halaman Lewat Beasiswa
P
endidikan merupakan kunci utama dalam pembentukan kecerdasan dan karakter seorang anak bangsa. Pendidikanlah memegang peran penting di dalam mengantar seseorang mewujudkan impian dan cita-citanya. Hanya saja, tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang sama di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, terutama pada pendidikan formalitas, disebabkan lantaran biaya pendidikan cukup mahal baginya, apalagi jika dia hanya seorang petani kecil di desanya, sementara di pihak lain, tidak sedikit anak-anak yang memiliki kecerdasan atau kemampuan otaknya luar biasa namun sangat lemah dari sisi finansial orang tuanya. Mereka tidak mampu mengecap pendidikan yang lebih tinggi lantaran kemampuan orang tua sangatlah terbatas. Kenyataan itulah yang selalu menjadi perhatian utama bagi legislator Gerindra asal Wajo yang kini duduk pada Komisi V DPR RI. Keseriusannya itu terlihat tampak jelas ketika melakukan reses (kunjungan kerja Red.) awal Juli pekan lalu di kampung halamannya yang memang merupakan kantong-kantong suaranya di Dapil yang diwakilinya menuju Senayan. Saat berada di Sengkang ibukota Kabupaten Wajo, politisi Partai Gerindra ini tidak hanya
bertemu dengan Bupati Wajo H. Andi Burhanuddin Unru, tapi juga menyempatkan diri bersilaturrahmi dengan warga masyarakat sambil berkopi ria di Warkop 99 Jl. Andi Paggaru Sengkang. Selain itu, Andi Iwan Darmawan ternyata tidak lupa akan janji-janji kampanyenya dahulu yang sangat berkeinginan melihat anak-anak petani dan masyarakat tak mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak yang beruntung lainnya di dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui penyerahan bantuan beasiswa kepada sejumlah siswa pada sekolah SD dan SMP di Wajo. Diakui Andi Iwan Darmawan, kehadirannya yang sengaja dikemas dalam bentuk kopi bareng tiada lain selain bermaksud mempererat silaturrahmi juga sekaligus adanya keinginan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat Wajo dan sejumlah Kepala Desa di dalam suasana kekeluargaan. “Kami sengaja melangsungkan silaturrahmi yang dikemas dalam suasana yang sangat santai, sederhana dan jauh dari kesan formalitas agar keakraban dan keterbukaan itu betul-betul bisa menghapus kesan adanya sekat-sekat yang membatasi antara kami dan warga masyarakat yang memang selama ini
mengamanahkan aspirasinya kepada kami,” ungkap Andi Iwan Darmawan santai. Menurut Andi Iwan Darmawan, dia sengaja datang ke Wajo untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, sekaligus menyalurkan bantuan aspirasi kepada masyarakat sebagai wujud perhatian kepada dunia pendidikan. “Saya datang ke sini yang merupakan daerah pemilihan saya ke Senayan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dan saya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Wajo jika saya dapat terpilh lagi menjadi anggota DPR RI 2019 mendatang,” tegasnya. Pada pertemuan dengan warga masyarakat di tempat yang berbeda, H. Andi Iwan Darmawan menyerahkan langsung bantuan beasiswa kepada sejumlah siswa yang masingmasing diterima langsung didampingi para orang tua dan kepala sekolah. Terkait dengan bantuan beasiswa tersebut dia berharap, bantuan beasiswa kepada sejumlah pelajar tersebut dapat bermanfaat bagi penerimanya. Jangan dilihat dari nilai angka nominalnya, tapi lihatlah dari atensi dan kepedulian seorang wakil rakyat kepada dunia pendidikan. "Semoga penerimanya dapat memanfaatkan beasiswa ini sehingga dapat berprestasi membanggakan buat daerah Wajo. Saya percaya,
anak-anak kita akan memanfaatkan bantuan beasiswa itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Andi Iwan. Sementara sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda Wajo ditemui dalam berbagai tempat mengaku, Andi Iwan dikenal sebagai tokoh muda yang setiap tahun datang di daerah pemilihannya. “Beliau bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan pemuda sekaligus bertatap muka mendengar aspirasi kita di sini. Termasuk juga mendatangi sejumlah sekolah dengan memberi bantuan apa adanya sebagai bukti bahwa dirinya adalah wakil rakyat yang peduli dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat Wajo terutama dalam bidang pendidikan,” ungkap salah seorang tokoh pemuda dari Kecamatan Bola yang minta tak usah disebutkan namanya. Bukan hanya itu, dimata masyarakat Wajo, Andi Iwan adalah sosok muda yang memiliki jiwa pendekar dan sarat pengalaman dalam berbagai kegiatan organisasi profesi dan organisasi sosial lainnya di Makassar. Sehingga dengan dasar itulah masyarakat Wajo kembali mengharapkan Andi Iwan maju melalui Partai Gerindra pada Pileg DPR RI 2019 mendatang. Andi Iwan Darmawan Aras duduk di DPR RI periode 2014-2019 pada Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dari Dae-
rah Pemilihan Sulawesi Selatan III. Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menamatkan pendidikan dasarnya pada SD Negeri Komplek IKIP Ujungpandang (1982); lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Islam Athirah Ujungpandang (1987) dan SMA Negeri 2 Ujungpandang (1990), selanjutnya S1 berhasil diselesaikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin (1998). Sebelum terpilih sebagai wakil rakyat, AIA pernah memimpin PT GIA Lestari (RS Bersalin GIA Lestari) dengan jabatan Direktur Utama (2009); Ketua Yayasan Pendidikan Sema Insan Akademik Makasar (Tahun: 2007 – 2015). Pengalaman organisasi diperoleh saat dipercayakan sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Makasar (2013), Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Sulsel ( 2012), Bendahara Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) Liga Remaja (2010). Dalam kurun waktu sama, dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua
Komite Tetap Wakil Bidang Infrasruktur PSM Liga Remaja ( 2010), Sekretaris Bidang Perusahan pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPKJD) Sulawesi Selatan (2008 – 2012), Wakil Ketua OKK (2008 – 2010), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Sulawesi Selatan, sebagai: Wakil Ketua (2007 – 2012), BPD Hipmi Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Dewan Pembina (2006 – 2009), DPD Ardin Provinsi Seulawesi Selatan sebagai Ketua (2004 – 2009), BPD Asosiasi Perusahaan Jasa & barang Teknik Elektronik Provinsi Sulawesi Selatan menjabat Sekretaris Umum (2001 – 2007), BPD Hipmi Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Ketua Kompartemen Pariwisata & Lingkungan Hidup (2000 – 2006), PD Ardin Provinsi Sulawesi Selatan menjabat Bendahara (1999 – 2004), Persatuan Sepak Bola Makasar (PSM), sebagai Pengurus Inti (1999 – 2003) dan menjadi Sekretaris Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) pada 1998 – 2006.* JURLAN EM SAHO’AS-DKI