Majalah Target Tuntas Edisi September 2018

Harga Eceran Rp. 50.000,-

Edisi No. 194 / Tahun 2018

INDONESIA MERDEKA

BUKAN HADIAH JEPANG

KPK Siap Bongkar Dugaan Jaringan Mafia Cawapres Jokowi di Tikungan Akhir

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

1

ADVERTORIAL

SEMINAR NASIONAL, PILKADA LANGSUNG ATAU DPRD, SOLUSI TERBAIK. PELAKSANA MEDIA MATAHARI TIMUR GROUP

Pembukaan Seminar Nasional, Pilkada Langsung atau DPRD

Seminar Nasional Pilkada Langsung Atau DPRD Tema Mencari Solusi Terbaik, dipandu oleh Ibu Dewi Suspaningrum produser senior METRO TV, Pelaksana Media MATAHARI TIMUR Group, pimp. Andi Tonra Mahie Ikut hadir anggota DPD RI Ajip Padindang.

Peserta Seminar Nasional Pilkada langsung atau DPRD

2

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LAPORAN UTAMA

INDONESIA MERDEKA BUKAN HADIAH JEPANG

P

ada 6 Agustus 1945, Kota Hiroshima koma setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat (AS), disusul Kota Nagasaki yang mengalami nasib serupa tiga hari berselang. Jepang sadar sudah berada di ambang kekalahan dalam Perang Dunia II dalam menghadapi Sekutu.

Upaya menyelamatkan harga diri segera dilakukan, Jepang tentu saja pantang kehilangan muka. Tiga tokoh Indonesia yang dianggap paling berpengaruh kala itu pun dipanggil: Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pun dibentuk. Dai Nippon ingin meyakinkan mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bahkan, seolaholah, kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang.

Sebagai penguat keyakinan akan janji itu, Jepang menerbangkan Sukarno, Hatta, dan Radjiman ke Dalat, Vietnam, pada 12 Agustus 1945, untuk membahas rencana penyerahan kemerdekaan dengan pemimpin militer tertinggi mereka di kawasan Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Dua hari setelah pertemuan tersebut, Jepang ternyata benar-benar kalah perang dan menyerah kepada Sekutu. Akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 1945, atau lebih cepat tanpa harus menunggu penyerahan dari Jepang.

HARAPAN PALSU Pada 9 Agustus 1945 malam, hari yang sama dengan luluh-lantaknya Kota Nagasaki akibat bom atom, otoritas pendudukan Jepang di Indonesia segera bergerak, menerbangkan tiga tokoh PPKI yakni Sukarno, Hatta, dan Radjiman ke Kota Dalat, Vietnam.

Perjalanan udara dari Indonesia ke Vietnam memang tidak terlalu jauh, tapi sangat berbahaya kala itu.

Pesawat Sekutu sewaktu-waktu bisa datang menyergap. Rombongan kecil ini terpaksa mampir sejenak di Singapura untuk transit dan menginap semalam.

Penerbangan dilanjutkan keesokan harinya, pada 10 Agustus 1945.

Rombongan mendarat dengan selamat di Kota Saigon, Vietnam—kini bernama Ho Chi Minh City. Perjalanan langsung dilanjutkan menuju Kota Dalat. Dalam buku Mohammad Hatta: Memoir (1979), Hatta menuturkan

jarak antara Saigon ke Dalat kira-kira 300 km ke arah utara (hlm. 437).

Di Dalat, ketiga tokoh bangsa Indonesia itu bertemu dengan Marsekal Terauchi. Jepang menyadari bahwa mereka sudah di ambang kekalahan dan fakta tersebut tidak mungkin bisa ditutup-tutupi lagi.

Terauchi selaku pemimpin militer tertinggi Dai Nippon di kawasan Asia Tenggara, berencana memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Terauchi menyampaikan pesan kepada Sukarno, Hatta, dan Radjiman, bahwa kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh segera dinyatakan, tergantung kinerja PPKI. Namun, putra sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake ini sebetulnya sudah menyusun rencana.

Dikutip dari buku Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1991) yang ditulis A.J. Sumarmo, Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945 (hlm. 74). Menurut Terauchi, diperlukan waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan. Sukarno dan kawan-kawan saat itu menyatakan sepakat dengan tawaran Terauchi.

Sebenarnya, iming-iming kemerdekaan yang dijanjikan akan diberikan 24 Agustus 1945 itu hanya merupakan akal-akalan Jepang. Di satu sisi, Dai Nippon tentu saja tidak ingin kehilangan Indonesia, tapi di sisi lain, situasi mereka di Perang Asia Timur Raya semakin terdesak.

Dengan jarak waktu yang cukup, Terauchi masih berharap Jepang mampu membalikkan keadaan dan bangkit sehingga mereka tidak perlu memenuhi janji kepada Indonesia.

Namun, jika pada akhirnya memang harus kalah, maka Jepang bisa mengklaim kemerdekaan Indonesia bisa terwujud berkat pemberian.

3

LAPORAN UTAMA

Ini bukan kali pertama Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia.

Tahun sebelumnya, pertengahan 1944, pemerintah Dai Nippon juga pernah menjanjikan hal serupa setelah menelan kekalahan di sejumlah front perang. Tujuan Jepang menjanjikan itu hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia dengan harapan mendapatkan bantuan jika musuh sewaktu-waktu datang, sekaligus memperkuat posisi politik mereka di Asia Tenggara.

Melalui Deklarasi Koiso pada September 1944, Kekaisaran Jepang mengumumkan akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kabar ini disambut dengan suka-cita oleh Sukarno dan kawankawan (Suhartono W. Pranoto, Kaigun: Angkatan Laut Jepang, Penentu Krisis Proklamasi (2007: 73), Namun, janji itu tidak pernah dipenuhi. Sempat terjadi silang-pendapat di kubu pemerintahan militer Dai Nippon di Indonesia terkait janji.

Kenyataannya, Indonesia belum merdeka juga hingga pemanggilan Sukarno, Hatta, dan Radjiman, ke Dalat setahun setelahnya.

Kemerdekaan Indonesia Hadiah Jepang?

Setelah tiba ke Tanah Air dari Dalat, Sukarno dan Hatta segera mengabarkan hasil pertemuan mereka dengan Teraichi kepada tokoh lain di Indonesia pada 14 Agustus 1945. Dituliskan oleh Aboe Bakar Lubis dalam KilasBalik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi (1992), mereka belum yakin Jepang sudah menyerah kepada Sekutu (hlm. 96).

Namun, beberapa tokoh bangsa lainnya, terutama Soetan Sjahrir dan dari golongan muda, meyakinkan bahwa Jepang memang sudah terdesak dan hampir dipastikan bakal kalah perang. Sjahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan. Ia curiga pertemuan di Dalat itu hanyalah tipu-muslihat Jepang.

Sikap Sjahrir yang berani mengata-

4

kan demikian, memang bukan tanpa alasan. Saat Sukarno dan kawankawan terbang ke Dalat, ia sudah mengetahui kondisi terkini Jepang melalui radio. Sjahrir pun menunggu kepulangan mereka di rumah Hatta untuk mengabarkan bahwa Jepang memang telah sekarat (Said Efendi & B. Doloksaribu, Revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1950 (2005: 105).

Namun, Sukarno maupun Hatta tetap percaya Jepang belum benarbenar terkapar. Kepada Sjahrir, mereka mengatakan bila Jepang ternyata kalah, kemerdekaan Indonesia cepat atau lambat bisa segera diumumkan.

Namun, itu membutuhkan persiapan yang matang. Sjahrir nyaris murka menghadapi kebebalan dua tokoh itu.

Sukarno dan Hatta berusaha mencari kepastian terkait situasi terkini ke kantor penguasa militer Jepang (Gunseikan) di Koningsplein (Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat).

Namun, tidak ada siapapun di kantor itu (Rhien Soemohadiwidjojo, Bung Karno Sang Singa Podium (2013:14) Sukarno dan Hatta, bersama Achmad Soebardjo, bergegas menemui Laksamana Muda Maeda Tadashi, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang.

Maeda memberikan selamat atas pertemuan di Dalat, tapi ia belum bisa memberikan keterangan yang pasti terkait status dan kondisi Jepang dan masih menunggu konfirmasi dari Tokyo.

Di hari yang sama, kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu akhirnya terdengar dari siaran radio. Sukarno dan Hatta masih bersikukuh tidak perlu terburu-buru menyatakan merdeka karena diperlukan proses. Bagi keduanya ihwal kemerdekaan Indo-

nesia apakah hadiah dari Jepang atau tidak, bukan persoalan.

“Soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang toh sudah kalah,” ujar Hatta saat itu, dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1975), suntingan Nugroho Notosusanto (hlm. 24).

“Kini, kita menghadapi Sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi,” katanya.

Sukarno dan Hatta menginginkan agar proses persiapan kemerdekaan Indonesia dirancang oleh PPKI, seperti keinginan Terauchi dan Jepang.

Mereka juga tidak ingin terjadi bentrokan dengan tentara Jepang jika Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan.

Namun, Sjahir dan kawan-kawan menolak karena menganggap PPKI hanya merupakan hasil akal-akalan Jepang. Golongan muda juga menegaskan mereka siap menghadapi risiko apapun, termasuk jika harus mengangkat senjata melawan serdadu Dai Nippon.

Pada 15 Agustus 1945, desakan kepada Sukarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia semakin menguat. Namun, dwitunggal itu tetap bertahan pada pendirian mereka. Perbedaan kemauan antara dua golongan tersebut kian memanas. Situasi ini menorehkan apa yang dikenal sebagai peristiwa Rengasdengklok.

Tokoh muda terpaksa mengamankan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk meyakinkan keduanya agar tidak terpengaruh oleh siasat licik Jepang. Sukarno-Hatta akhirnya menyerah, dan disusunlah rencana kemerdekaan Indonesia yang kemudian diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

•

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

REDAKSI

Laporan Utama Terbit Eksis Sejak Tahun 1998 BADAN PENDIRI : Yayasan Mentari Makassar SIUPP:No.919/MENPEN/SIUPP/11JAN/1999 Pendiri: ANDI AFDAL NURMAN Penasehat/Pembina: Drs. H. A BURHANUDDIN UNRU, MM, dr..BASO RAHMANUDDIN M.Kes,MM, ANDI PASAMANGI WAWO, ANDI AMRAN Pemimpin Umum: ANDI AFDAL NURMAN Pemimpin Redaksi : ANDI AFDAL NURMAN Wakil Pemimpin Umum: ANDI GUNTUR NOERMAN Wakil Pemimpin Redaksi: RUSTANG, SW. Redaktur Pelaksana AAN KIRANA Dewan Redaksi: A.AFDAL NURMAN, A.GUNTUR NURMAN, S.SOENARDJO, HJ.SUDAERI, MT. TAJUDDIN, DAUD GALA, DEDI BONGGA, A.RASYID MORDANI, A.YUSUF BAHARUDDIN Redaktur Kota: A. UMAR, A. NUR INTAN Redaktur Kriminal: SULAIMAN Redaktur Daerah: ANDI IKSAN Staf Redaksi: ANDI AKBAR AFDAL, DANAWIR, MUH. HARUDDIN, Hj. SUMARNI JAMAL, EMMA YAHYA, GUSMAN, ANDI DEWA MAPPANGILE P. S.SOS Koordinator Daerah: ANDI FIRMAN.T , ANDI ARHAM Pemimpin Perusahaan: ANDI AFDAL NURMAN Wakil Pemimpin Perusahaan: Ir. Mariah, LK Sekretaris Redaksi: SATRIANI MALIK Sirkulasi: ANDI BUDIAWAN, A. ANGGARA Iklan: ANDI SURYA BATARA, ANDI SASTRA Peliputan: HAMKA GENDONG, AKBAR, KAMIL A. SAPPAILLE, ANDI MAPPAJERU, A. Barlian Nurman, AKSAN ALI SURIADI, SARWONO, BASRI DADO, MUH. SAID, ENAL, ANDY, MUH. IRFAN, ICAL DG.LEWA', ANTO MASLAN Lay Outer NUR MUKHTADIR Alamat Redaksi: JL. MULA BARU BELAKANG SMAN 6 MAKASSAR, SULSEL HP. 085 242 444 447 085321875747 Bank: BRI Unit Paccerakang Makassar No. Rek.4987-01-003745-53-4 An: ANDI AFDAL NURMAN Alamat Email: majalahtargettuntas@yahoo.co.id Percetakan: CV. RAJAMAWELLANG Isi diluar tanggung jawab percetakan

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Cawapres Jokowi di Tikungan Akhir

Nasional Perusahaan Sandi & IHSG Terkerek Diantara Drama Deklarasi Capres ........................................................................... 15

Kriminal Dukun Cabul Sekap Korban 15 Tahun dalam Gua ............................... 22

Liputan Sulsel Pemprov Kirim Bantuan Secara Bertahap Ke Lombok ...................... 42

Liputan Sulbar Kejari Polewali Kawal 12 Proyek Bernilai Rp 68,4 Miliar ..................... 44 Wartawan kami dibekali kartu pers dan namanya tercantum dalam boks redaksi.

Terima kasih atas pelayanan dan kesediaannya menerima wartawan kami untuk melakukan wawancara atau peliputan.

BIRO-PERWAKILAN JAKARTA: Alamsyah S.J. Silaban, SURABAYA: Akbar, GORONTALO: Taib Lamula, KORWIL NABIRE-PAPUA: Firdaus H.R, JAMBI-MEDAN: Ridwan Sagala, SULTENG: Syawal, MANGGRAI: Viktor (non aktif) BALIKPAPAN: Anwar Syam, JAYAPURA- MIMIKA: Amrianus, TERNATE, Wahyuddin, SULBAR: Jumri :Laica, BIAK, SERUI, WAROPEN: Ahmad Sudirman.

KORWIL II: Zaenal Abidin (Kepala), Drs. Danawir (Wakil) meliputi: Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, BIRO: MAKASSAR ; A.Umar, Andi Akbar Afdal, MAROS,Emma Yahya LUWU RAYA: Drs.Daud Gala,MM, Aksan Ali BONE: Rustam, SW, SINJAI-BULUKUMBA: Andi Riswan Febriadi, MAROS-PANGKEP: Emma Yahya, ENREKANGTATOR:..... SULTENG: Syamad, BUALEMO GORONTALO: Sumanto Ibrahim, LADONGI: Makka, YAPEN DAN WAROPEN: M.Rais Rasyid, MATRA: Wawan, SULTRA: Hasan Basri TANA TORAJA: Marthen Kala TORUT; Drs. Dedi Bongga, Aldrin Tanduk Langi, Herianto Parrangan.

PERWAKILAN: GOWA; Ical Dg. Lewa, Haeruddin; PANGKEP-MAROS: Emma Yahya TAKALAR; Muh. Haruddin, M. Kasim, BANTAENG: Mulyadi JENEPONTO: Kamal Tahir WAJO; Andi Mappajeru, Muslimin Ceppi; SOPPENG: Anto Maslan, A. Ikhsan; LUWU: Abbas Syam, POLMAN: Jumri Laica JAYAPURA: Sofyan SORONG: Ir.A.Samid, PINRANG: Gusman, MAJENEMAMUJU: Sarwono LUWU: ......... TORAJA UTARA, Drs. Dedi Bongga, TANA TORAJA: Marthen Kala Lembang, S.Th, MM KORESPONDEN: GOWA: Andi Awang Arif, SINJAI: Andi Bangsawan, S.Pd, Andi Riswan Febriadi, S.Sos, BONTANG-SANGATA: Firmansyah, NABIRE-PAPUA: Rante Tandung, SH WAJO: Muslimin Ceppi, Suriadi, BONE: .......

5

LAPORAN UTAMA

KPK Siap Bongkar Dugaan Jaringan Mafia

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap membongkar dugaan jaringan mafia di Komisi XI DPR terkait dengan pengurusan susulan dana perimbangan daerah untuk sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penanganan kasus dugaan suap pengurusan usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2018 untuk tiga tersangka penerima suap yang masih di tahap penyidikan mengalami perkembangan signifikan.

Dia menjelaskan, sebagaimana yang disampaikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya bahwa kasus ini tidak hanya tentang usulan dana perimbangan daerah dari RAPBNP 2018 untuk dua proyek senilai Rp25 miliar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Dia mengungkapkan tiga tersangka penerima suap yang masih ada di tahap penyidikan yakni pertama, Anggota Komisi XI DPR sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Demokrat (nonaktif) Amin Santono.

Kedua, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo. Ketiga, Eka Kamaluddin (swasta) sebagai perantara penerima suap.

6

Febri menegaskan, dari temuan KPK di tahap penyidikan ini ada berbagai pihak termasuk sejumlah anggota Komisi XI DPR yang ikut melakukan pengurusan usulan tersebut. Penyidik menemukan sejumlah anggota Komisi XI DPR dan pihak terkait tersebut yang masuk jaringan Amin Santono atau jaringan Yaya Purnomo atau jaringan Amin dan Yaya atau jaringan lainnya.

"KPK tentu melakukan pengembangan pihak lain terkait pengurusan anggaran dan juga menikmati aliran dana terkait pengurusan dana perimbangan daerah. Yang teridentifikasi dalam kasus ini, ada dugaan kerja sama unsur DPR RI (Komisi XI) di sana. Dan itu tentu tidak berlatar belakang (partai) politik yang sama. Ada juga unsur pejabat-pejabat daerah dan unsur di Kementerian Keuangan. Tiga titik inilah yang interaksinya sedang kita dalami lebih lanjut," tegas Febri saat dikonfirmasi SINDO, Senin (6/8/2018).

Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini mengatakan, untuk saat ini belum bisa disampaikan siapa saja di Komisi XI jaringan yang diduga sebagai mafia pengurusan anggaran untuk usulan dana perimbangan daerah. Yang jelas untuk sementara yang diidentifikasikan terbagi dua bagian.

Pertama, yang berasal dari daerah pemilihan (dapil)-nya diduga mengurusi anggaran daerah terkait. Kedua, yang tidak berasal dari dapilnya tapi diduga mengurusi. Febri menuturkan, dalam proses penyidikan maka penyidik berupaya memastikan dan memvalidasi kebenarannnya.

"Yang pasti terhadap sejumlah daerah memang kami temukan ada dugaan pemberian. Sejumlah pejabat dari dae-

rah tersebut termasuk beberapa kepala Bappeda sudah kami periksa. Itu yang sedang kami telusuri," tegasnya.

Berdasarkan data yang ditemukan KPK sebagaimana pemberitaan KORAN SINDO‎ dan fakta persidangan terdakwa pemberi suap Rp500 juta Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast di Pengadilan Tipikor Jakarta, ada belasan hingga puluhan daerah yang menjadi ladang bancakan pengurusan usulan dana perimbangan daerah.

Di antaranya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung; Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; hingga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat; Kota Dumai, Provinsi Riau; Provinsi Bali; Kota Tual, Provinsi Maluku; Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan; hingga Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Febri melanjutkan, fakta persidangan terdakwa Ghiast dengan kesaksian Amin Santono pada Kamis (2/8) lalu bahwa ada tiga daerah lain yakni Kota Tual, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Lampung Tengah yang diurus Amin dengan nilai penerimaan uang dengan total Rp2,6 miliar merupakan fakta baru.

Karena memang sebelumnya Amin bersama Yaya dan Eka hanya dijerat sebagai penerima Rp500 juta dari Ghiast, sebagaimana hasil operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya.

"Kalau fakta persidangan tentu kita lihat saja bagaimana proses pembuktiannya satu per satu. Nanti kita akan dalami lagi kalau memang ada buktibukti yang menguatkan ke daerah-daerah lainnya," tegasnya. HA

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

CAWAPRES JOKOWI DI TIKUNGAN AKHIR

M

engenakan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam,Mahfud MD duduk dengan kaki kanan menyilang di atas kaki kirinya pada sebuah ruangan di kantornya, Jakarta, Kamis (9/8). Rambutnya masih klimis disisir menyamping ke arah kanan.

Mata Mahfud tertuju ke arah televisi yang menyiarkan langsung konferensi pers Presiden Joko Widodo, bersama elite partai politik pendukung, saat mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendampingnya.

Melalui layar kaca itu, Mahfud mengetahui bila Jokowi memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Am Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Kiai Ma'ruf Amin, sebagai pendampingnya.

Mendengar nama Ma'ruf yang keluar dari mulut Jokowi, seketika Mahfud bertepuk tangan sembari menyatakan, "Ini yang terbaik bagi bangsa ini," demikian tulis Mohamad Guntur Romli dalam akun twitter priTARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

badinya, @GunRomli.

Beberapa jam sebelumnya, memang nama Mahfud yang mencuat bakal menjadi cawapres mendampingi Jokowi. Ia bahkan telah menunggu di sebuah restoran yang berada tak jauh dari lokasi Jokowi dan para elite parpol berkumpul, di Menteng, Jakarta Pusat.

Ia hampir satu jam menunggu di restoran tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dibilang hampir pasti bakal mendampingi Jokowi. Pasalnya, ia telah menyiapkan sejumlah berkas pencalonan.

Mahfud telah mengajukan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana di Pengadilan Negeri Sleman,

Yogyakarta. Ia pun turut menyerahkan riwayat hidup kepada Jokowi, serta membuat SKCK dan surat keterangan sehat.

Bahkan, anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi pancasila (BPIP) ini sudah diminta untuk mengukur seragam yang bakal dikenakannya saat proses pendaftaran capres dan cawapres di KPU, Jumat (10/8).

Tak ketinggalan, Mahfud ternyata telah mendapatkan susunan acara pengumuman cawapres dan pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU. Namun, takdir berbicara lain.

Mengetahui namanya tak jadi dipilih, Mahfud beranjak meninggalkan restoran tempat ia menunggu. Ia memilih memantau deklarasi di kantornya yang memang tak begitu jauh dari sana.

Setelah mendengarkan pengumuman lewat layar kaca di kantornya, Mahfud ternyata bertemu dengan Jokowi. Mereka terlibat pembicaraan empat mata mengenai perubahan nama yang menjadi cawapres mantan Wali Kota Solo itu.

"Saya sampaikan ke Pak Jokowi, saya tidak kecewa, tetapi memang kaget," ujar Mahfud kepada wartawan di kantornya.

TUDINGAN YENNI WAHID Perubahan nama bakal calon wakil presiden itu diduga karena manuver elite parpol tertentu di tikungan terakhir. Dalam hal ini PKB. Apalagi, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid sudah melihat gelagat 'tidak baik' oleh PKB sehari sebelum pengumuman cawapres. Yenny menuding PKB di balik sikap PBNU yang ngotot agar wakil Jokowi dari kalangan NU, namun bukan Mahfud.

Menurut Yenny, yang juga menjabat Direktur Wahid Institute itu menegaskan bahwa jutaan warga nahdliyin tak bisa diwakili oleh orang-orang partai yang aktif juga di PBNU. "NU itu kan jutaan orangnya, tidak

7

NASIONAL

bisa diwakili oleh orang-orang partai yang ada di PBNU. PBNU macammacam. Ini bukan PBNU. Ini adalah orang-orang PKB yang kebetulan menjadi pengurus PBNU," kata Yenny.

Yenny menyoroti manuver Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang terus mendesak agar Jokowi memilih sosok dari kalangan NU. Cak Imin dinilai 'bermain' lewat PBNU untuk mempengaruhi pilihan Jokowi, tapi bukan Mahfud.

Hal ini karena sehari sebelum pengumuman, Cak Imin memang melakukan pertemuan dengan Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dan sejumlah kiai di Kantor PBNU. Usai pertemuan, nada-nada agar Jokowi tak memilih Mahfud pun keluar. Termasuk suara-suara yang menyebut bahwa Mahfud bukan bagian dari NU. Misalnya Ketua PBNU Robikin Emhas yang menyatakan warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi, bila calon wakil presiden yang dipilih

8

bukan berasal dari kalangan NU. "Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Robikin.

Kemudian Said Aqil yang berkomentar soal Mahfud secara lugas. Ia bahkan terang-terangan menyebut Mahfud bukan kader NU. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU. "Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU," ujar Said.

KEPENTINGAN POLITIK Hilangnya nama Mahfud pada detik terakhir menjelang pengumuman oleh Jokowi diduga tak terlepas dari tindak-tanduk Cak Imin yang bergerak lewat para pengurus PBNU jelang deklarasi oleh Jokowi.

Selain Cak Imin, Ketua PPP M Romahurmuzy atau Romi juga ditengarai 'bermain' lewat PBNU lantaran ada sejumlah kadernya yang aktif di organisasi Islam terbesar di Indonesia

itu.

"Ya yang paling berpengaruh dalam konteks ini (penunjukan Ma'ruf Amin) jelas teman-teman yang berada pada level politik praktis tapi menggunakan background NU, ini bisa PKB dan PPP," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Jumat (10/8).

Ahmad mengajak semua pihak melihat lebih dalam lagi persoalan berubahnya nama cawapres pendamping Jokowi dari Mahfud menjadi Ma'ruf. Bahwa perubahan ini bukan sekadar Mahfud yang kurang NU atau tak pernah menjabat pada struktural PBNU. Menurut Ahmad, ada kepentingan politik Cak Imin dalam perubahan pada tikungan terakhir tersebut. Ia menduga muncul kekhawatiran tertentu dalam hitung-hitungan politik terutama di PKB, yang kini dimotori Cak Imin.

"Karena Pak Mahfud itu dianggap sebagai potensi bagi celah masuknya, entah keluarga Gus Dur untuk masuk

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

di dalam kekuatan PKB," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding membantah soal ini.

Menurut dia, tak ada perubahan nama cawapres dari Jokowi. Yang terjadi justru hanya dinamika politik yang tidak diketahui oleh pihak luar.

"Jadi semua orang nggak tahu kan apa masalahnya sehingga ada persepsi seperti itu di masyarakat. Kalau menurut saya tidak ada perubahan, hanya dinamika politik. Toh dari awal presiden punya 10 nama Jadi naik turun Pak Mahfud, Pak Ma`ruf itu biasa," ujar Karding kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (11/8).

Karding juga membantah Cak Imin menolak Mahfud untuk menjadi cawapres Jokowi. Dia mengaku Cak Imin dan Mahfud siang hari sebelum pengumuman cawapres sudah bertemu. Keduanya diklaim Karding saling mendukung sebagai kandidat cawapres.

"Bahwa ada persepsi Mahfud menguat ya mungkin saja. Pak Imin tidak pernah melakukan penolakan.

Siang hari Pak Muhaimin ketemu dengan pak Mahfud dan mereka kesepakatannya saling mendukung sesama cawapres. Yang jelas menolak waktu itu PBNU," ujar dia.

MAHFUD DAN KEDEKATANNYA DENGAN GUS DUR Bila melihat ke belakang, Mahfud memang memiliki kedekatan dengan Gus Dur, salah satu inisiator pendirian PKB. Medio 2000-2001, mahfud pernah diangkat menjadi Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Gus Dur semasa jadi Presiden.

Mahfud salah satu yang setia menemani Gus Dur saat posisinya sebagai presiden berada di unjung tanduk.

Pria kelahiran Sampang, Madura itu juga diminta masuk PKB oleh Gus Dur. Saat Gus Dur menjadi Ketua Umum Dewan Syuro PKB, Mahfud dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum partai. Mahfud pun melenggang ke

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

DPR dengan membawa bendera PKB yang kelahirannya dibidani kalangan NU. Ahmad melanjutkan bila benarbenar Mahfud yang dipinang Jokowi dan terpilih sebagai wakil presiden, hal tersebut dapat membuat Yenny berpotensi melakukan konsolidasi ulang di PKB. Posisi ini, kata Ahmad yang nantinya dapat mengubah stabilitas politik di internal partai yang turut dibidani Gus Dur. "Oleh karena itu kita bisa memahami kenapa Cak Imin, misal benarbenar 'kekeh' untuk lebih menyodorkan Kiai Ma'ruf daripada Pak Mahfud MD," ujarnya.

Ahmad mengatakan banyak pihak yang menyayangkan PBNU secara terbuka terlibat politik praktis dalam hajatan Pilpres 2019 ini. Menurut Ahmad, seharusnya PBNU bisa menjaga 'Khittah NU 1984', yang menyebut secara organisatoris tak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.

Semangat ini juga penguatan dari 'Khitttah NU 1926' yang berisi pedoman perjuangan NU adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

PENYUSUPAN KADER PKB Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan menambahkan

Cak Imin sejak menjadi Ketua Umum PKB pada 2005, yang tahu persis bahwa NU memiliki basis massa, telah jauh-jauh hari memikirkan bagaimana untuk bisa mempengaruhi PBNU secara struktural.

"Paling tidak memasukkan orangorang di dalamnya, di posisi strategis sehingga diharapkan punya dampak elektroral dalam di berbagai kontestasi," kata Bakir kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Bakir, salah satu upaya Cak Imin yang berhasil adalah menempatkan Helmy Faishal Zaini, yang sempat menjabat Ketua Fraksi PKB, menduduki posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Bakir menilai keberadaan Helmy ini merupakan keberhasilan Cak Imin melakukan lobi-lobi.

"PKB berhasil itu paling tidak Sekjen PBNU orang PKB, walaupun ada pengurus lainnya dari partai lain. Tapi kan posisi sekjen saya kira sangat strategis," tuturnya.

Lebih lanjut, Bakir mengakui bila PKB adalah organisasi struktural yang sangat dekat dengan PBNU. Bahkan, kata Bakir, pada Muhktamar PBNU yang terakhir, PKB menjadi bagian sukses melanggengkan Said Aqil terpilih kembali menjadi ketua umum.

"Bahkan pada mukhtamar yang kemarin dianggap menjadi bagian penting untuk menggolkan Said Aqil, menunjukkan kedekatan yang luar biasa," kata Bakir.

9

NASIONAL

Akan Gelar Ijtima Ulama II

G

erakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) akan menggelar ijtima ulama II untuk menyikapi langkah ulama dalam Pilpres 2019. Ketua GNPF-U Yusuf Martak memastikan ijtima akan digelar dalam waktu dekat.

"Dalam 10 hari kita akan maksimalkan," kata Martak dalam keterangan tertulis, Senin (13/8/2018).

Martak berharap, ijtima ulama tidak sebatas pelengkap, tetapi juga diikuti para partai politik. Ia berkaca pada hasil ijtima ulama I yang merekomendasikan Prabowo-Salim Segaf Al-Jufri atau Prabowo-Abdul Somad sebagai pasangan capres cawapres. Akan tetapi, Martak mengklaim kedua nama, yakni Salim Segaf dan Abdul Somad menolak permintaan menjadi cawapres Prabowo.

Setelah mendapat penolakan, pihak ulama langsung melakukan musyawarah untuk merekomendasikan nama lain

10

setelah ditolak partai koalisi. Dalam musyawarah internal, mereka mengusulkan Aa Gym atau Ustaz Arifin Ilham untuk mendampingi Prabowo.

Sayang, Prabowo justru berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilpres.

"Kami tidak ingin ulama diminta mendorong mobil mogok, tetapi setelah mobil jalan ternyata ulamanya ditinggal," kata Martak.

Menurut Martak, pilihan partai politik bisa saja merugikan bila tidak mengikuti ulama. Mereka bisa tidak mendapat dukungan maksimal baik berbentuk relawan, posko pemenangan, hingga logistik.

"Itu [bantuan] semua akan terjadi saat HRS [Habib Rizieq Shihab] dan para ulama sudah memberikan komando," tegasnya.

Martak mengaku, hasil ijtima ulama II bisa beragam. Namun, ia tidak menutup kemungkinan GNPF-U tidak mendukung Prabowo-Sandi.

"Hasilnya akan banyak kemungkinan.

Bisa saja kami menyatakan abstain, artinya umat dipersilakan memilih sesuai keinginannya masing-masing, tidak dikomando ulama," tegas Martak.

GNPF Ulama menggelar Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Menara Peninsula, Jakarta Barat, pada 27-29 Juli 2018. Hasil ijtima merekomendasikan nama Prabowo Subianto sebagai capres serta Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai pendamping Prabowo.

Rekomendasi itu disampaikan ke sejumlah partai, yakni Gerindra, PKS, dan PAN. Ketiga partai itu turut diundang dalam pembukaan Ijtima Ulama.

Meski Prabowo mengapresiasi rekomendasi itu, ia mengaku tak bisa berjanji akan mengikutinya.

Prabowo pun memilih Sandiaga Uno sebagai wakilnya di Pilpres 2019.

Pilihan itu dideklarasikan Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018) pada pukul 23.29 WIB.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

Takut Diperalat, Partai Garuda Abstain di Pilpres 2019

P

artai Garuda menyatakan tak akan memberikan dukungan kepada bakal calon presiden dan wakil presiden, baik pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Aminmaupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansyuri khawatir partainya hanya diperalat untuk mendulang suara pada pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana enggan membeberkan alasan partainya abstain dalam Pilpres 2019.

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta penjelasan rinci, namun Ridha belum mau membeberkan.

"Sama sekali tidak [memberikan keuntungan bila mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden]. Justru kita diperalat," ujar Mansyuri saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (13/8).

Garuda merupakan salah satu pertai baru yang ikut dalam Pemilu 2019, namun, berbeda dengan partai baru lainnya yang turut mengambil sikap dukungan pada pilpres 2019.

Perindo dan PSI berada di kubu

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Presiden petahana Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara itu, Partai Berkarya berada di kubu rival yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga sendiri telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/8). Jokowi-Ma'ruf diusung enam partai parlemen yakni PDIP, NasDem, Golkar, PKB, Hanura, dan PPP. Pun didukung tiga partai nonparlemen yakni PKPI, Perindo, dan PSI. Sementara itu, Prabowo Sandiaga diusung empat partai parlemen yakni Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan satu parpol nonparlemen yakni Partai Berkarya.

11

NASIONAL

Sri Mulyani Bantah PP 37/2018 Membuat Setoran Freeport Menyusut perusahaan tambang, yang sedang dalam masa transisi sebagai pemegang IUPK dan masa izin KK belum berakhir, diatur secara khusus pada Pasal 15 ayat 1 huruf d PP 37/2018.

Ketentuan itu mengatur bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah 25 persen. Dengan begitu, perusahaan seperti Freeport Indonesia akan mendapat keringanan nilai PPh Badan, yang selama puluhan tahun sebelumnya ialah 36 persen, menjadi 25 persen.

Aturan baru itu lantas menuai kritikan dari pihak non-pemerintah, karena kewajiban pembayaran berkala dari Freeport Indonesia kepada pemerintah secara nominal menurun.

M

enteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membantah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2018 membuat nilai setoran PT Freeport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah Indonesia menyusut.

Dia mengklaim tidak ada penyusutan nilai kewajiban bayar Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia dengan penerbitan PP tentang Perlakuan Perpajakan dan Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus 2018.

"Kewajiban PT FI itu dimasukkan di dalam PP adalah spiritnya sesuai dengan pasal 169 UU Minerba, bahwa penerimaan negara harus

12

lebih besar dari rezim sebelumnya dan itulah yang coba dilihat dan kami lihat,” kata Sri Mulyani di Kompleks Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, pada Kamis (9/8/2018).

“Jadi, kami tidak melihat hanya [dari nilai setoran] pajaknya [Freeport]," Sri Mulyani mengimbuhkan.

PP 37/2018 mengatur kewajiban pembayaran pajak oleh seluruh perusahaan di sektor Minerba, baik yang memiliki perizinan berupa izin Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun yang sedang dalam proses transisi dari KK ke IUPK seperti Freeport Indonesia.

Ketentuan khusus mengenai kewajiban perpajakan bagi

Akan tetapi, Sri Mulyani mengunkapkan sejumlah alasan untuk menampik anggapan itu.

Menurut dia, PP 37/2018 membahas seluruh kewajiban bayar perusahaanperusahaan sektor Minerba kepada pemerintah, baik dalam bentuk pajak, perpajakan dan non-pajak, termasuk royalti.

"Kalau mengikuti PPH sekarang dan sesuai dengan UU Minerba bahwa dia [Freeport Indonesia] mengikuti yang prevailing (berlaku),” ujar dia.

“UU PPh sekarang, adalah 25 persen korporat, sementara kalau di Kontrak Karya, mereka masih di atas 35 persen. Berarti kan kalau hanya lihat itu sepertinya turun, tapi komponennya, dari penerimaan perpajakan keseluruhan dan nonpajak, kami masukkan dalam PP itu," dia menambahkan.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

KPK Usut Suap Dana Otsus Aceh

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) ‎Provinsi Aceh terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor BPKS Provinsi Aceh yang terletak di Jalan Teuku Panglima Polem Nomor 1, Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang.

Penggeledahan tersebut berlangsung dari pukul 09.30 WIB hingga ‎sore hari.

Penggeledahan di kantor BPKS dilakukan dengan beberapa alasan.

Pertama, lokasi tersebut diduga terkait peristiwa yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Kedua, ada bukti-bukti yang diduga berhubungan dan dapat memperkuat penyidikan yang sedang dilakukan KPK. "Dari penggeledahan di kantor BPKS, tim KPK menyita dokumen terkait perkara DOKA," tegas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Dia menuturkan, selepas penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa dokumen maka penyidikan menelaah lebih dulu dokumen tersebut. Kemudian penyidik akan melihat siapa saja dari unsur pejabat BPKS yang akan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi.

Fadhil sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.

Di sisi lain Febri mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya belum mau membuka siapa saja dari sejumlah pejabat BPKS yang diduga terlibat.

"Pengembangan tentu dilakukan, sepanjang ada bukti-bukti yang memperkuat hal tersebut. Yang pasti aliran dana dan alokasi DOKA menjadi fokus KPK dalam kasus ini," tegasnya.

Dalam kasus dugaan suap ini, KPK sudah menetapkan dan menahan empat orang tersangka. Mereka yakni tiga tersangka penerima suap, Gubernur Aceh nonaktif sekaligus Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal (swasta sekaligus ajudan pribadi Irwandi), dan Direktur PT Tamitana Teuku Syaiful Bahri sebagai tersangka penerima suap dari tersangka pemberi suap‎ Bupati Bener Meriah Ahmadi.‎ Saat operasi tangkap tangan (OTT) Selasa (3/7/2018), terjadi se‎rah terima uang yang diduga suap Rp500 juta.

Sebelumnya sudah ada penyerahan Rp1 miliar untuk Irwandi Yusuf.

menghubungkan BPKS, DOKA, dan kasus yang sedang ditangani KPK. Pertama, penyelenggaraan Aceh Marathon 2018. Sesaat sebelum Irwandi Yusuf ditangkap pada Selasa (3/7) lalu, ada rapat di kantor BPKS yang membahas tentang penyelenggaraan Aceh Marathon 2018.

Dalam rapat hadir beberapa orang di antaranya Irwandi, Kepala BPKS Sayid Fadhil, dan model dan artis sekaligus Event Organizer dan Tenaga Ahli Aceh Marathon International 2018 Fenny Steffy Burase alias Steffy Burase.

Masih terkait dengan Aceh Marathon 2018, pelaksananya ada tiga unsur yakni BPKS, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Provinsi Aceh, dan ‎Dispora Kabupaten Sabang. BPKS bertugas melaksanakan tender pengadaan medali dan jersey dengan nilai Rp2,7 miliar. Sedangkan Dispora Pemprov Aceh bertanggung jawab atas hadiah Rp3 miliar. Dana untuk dua kepentingan itu bersumber dari APBN atau DOKA yang berasal dari APBN.

Dari data dan informasi yang berhasil diperoleh, ada sedikitnya dua hal yang

Yang pasti Febri mengungkapkan, pada akhir Juli lalu penyidik sudah memeriksa Kepala BPKS Sayid

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

13

NASIONAL

Istana Bantah Mainkan

Politik Agama S

ekretaris Kabinet Pramono Anung membantah pihak Presiden Joko Widodo memulai mempolitisasi agama atau politik identitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Ya enggak lah beliau masa (mempolitisasi agama). Yang di sana mau mempolitisasi enggak apa-apa," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/8).

Hal ini disampaikan menyikapi pandangan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menuding Istana mulai memainkan politik identitas karena calon wakil presiden Ma'ruf Aminmenyinggung koalisi pasangan Prabowo Subianto

14

dan Sandiaga Uno. Ma'ruf berpendapat kubu Prabowo tidak menghargai keputusan Ijtimak Ulama yang saat itu mengajukan Abdul Somad serta Salim Segaf Al-Jufri untuk menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2019.

Pramono menyatakan ijtimak ulama bukan bagian dari pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Menurutnya, masyarakat selama ini juga mengikuti perkembangan politik dari dulu hingga kini.

"Sehingga tidak perlu kemudian partai pendukung manapun terutama dari dalam kita sendiri atau mereka menggunakan ini untuk

menuduh dan sebagainya," ucap politikus senior PDI Perjuangan ini.

Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan sempat mengonfirmasi langsung mengenai hal ini kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

"Kemarin saya komplain juga loh Pak Kiai ngapain ngomong kayak begini, ah enggak saya enggak pernah ngomong begitu," kata Cak Imin menirukan Ma'ruf Amin.

Ia menyatakan tidak mengetahui maksud sebenarnya pembicaraan dan tudingan itu. Cak Imin hanya menegaskan Ma'ruf Amin dapat menjembatani umat Islam dengan pemerintah.

"Sebetulnya Kiai Maruf kan tidak mau (menjadi Cawapres), tapi terpaksa mau karena beliau pintu yang bisa menyerap aspirasi umat.

Makanya jembatannya beliau kepada pemerintah dan kekuasaan," tuturnya.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

Perusahaan Sandi & IHSG Terkerek Di Antara Drama Deklarasi Capres

R

eza adalah investor saham pasar modal yang tinggal di Jakarta. Pria 30 tahun ini tak begitu peduli dengan ingar bingar dan drama proses penentuan capres dan cawapres yang beberapa hari terakhir cukup menghangat. Ia lebih khawatir soal sentimen global yang bisa mempengaruhi pasar saham di dalam negeri ketimbang urusan politik domestik.

"Menurut saya sih [pilpres] agaknya enggak ngaruh-ngaruh amat.

Sentimen lebih kuat dari pasar global yang tidak tentu. Jadi, sepertinya untuk saat ini, saya tinggal dulu aja,� kata pria berumur 30 tahun ini kepada Tirto.

Apa yang jadi keyakinan Reza ada benarnya, berselang beberapa jam pasca deklarasi capres dan cawapres Pilpres 2019, pada Kamis Malam (9/8), saat Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo dengan Sandiaga Uno (Sandi), reaksi pasar malah positif. Pada perdagangan Jumat pagi (10/10/2018), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,31 persen ke level 6.084, dan makin menguat ke level6.093 saat penutupan perdagangan sesi siang. Gerak IHSG yang menguat juga diikuti nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Mata uang Garuda pada Jumat pagi dibuka menguat 0,02 persen menjadi Rp14.429 per dolar dari sebelumnya senilai Rp14.432 per dolar. Kondisi pasar yang positif ini ada analis pasar saham yang menganggap tak berkorelasi langsung dengan ingar bingar deklarasi capres dan Cawapres.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

“Menghijaunya IHSG pada perdagangan pagi ini, saya kira bukan disebabkan pengumuman capres dan cawapres. Secara teknikal, IHSG memang sedang mencoba menembus 6.250,� kata Kiswoyo Adi Joe, Kepala Riset Narada Aset Manajemen kepada Tirto.

Namun, tak bisa dipungkiri apa yang terjadi pasca deklarasi, punya sentimen terhadap pergerakan harga saham, setidaknya nampak dari pergerakan harga saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Harga saham Saratoga dibuka Rp3.800 per saham, naik 2,39 persen dari sebelumnya Rp3.710 per saham. Kondisi serupa juga terjadi sehari sebelumnya, saat isu pencalonan Sandi sudah beredar di media. Kepemilikan Sandi di perusahaan yang melantai di bursa 26 Juni 2013 ini, hingga per 31 Desember 2017 mencapai 27,797 persen saham. Pergerakan saham Saratoga menandakan ada sentimen positif bagi perusahaan milik wakil gubernur DKI Jakarta ini.

Di luar sentimen positif terhadap IHSG dan saham perusahaan milik Sandi, tetap saja ada anggapan bahwa proses politik seperti Pilpres maupun Pemilu bisa memberikan ketidakpastian bagi investor di pasar modal. Dengan asumsi, peluang adanya rezim baru yang membawa kebijakan baru sangat terbuka.

Artinya, arah ekonomi dan sektor keuangan juga bisa berpotensi berubah. Pasar menghendaki kepastian. Ihwal semacam ini cukup terasa di Amerika Serikat (AS). Masamasa pemilihan presiden membuat tingkat volatilitas pasar saham meningkat ketimbang hari normal.

Berdasarkan riset The Vanguard Group Inc mencatat adanya volatilitas pasar cenderung meningkat pada 100 hari sebelum hari pemilihan presiden AS 2016. Kala itu, tingkat volatilitas naik 0,39 persen dibandingkan dengan hari normal.

Tingkat volatilitas yang meningkat itu perlahan-lahan normal kembali usai masa Pilpres berakhir. Dari riset Vanguard, tingkat volatilitas pada 100

15

NASIONAL

hari setelah Pilpres hanya naik 0,04 persen, dan 200 hari setelah Pilpres hanya naik 0,02 persen.

“Pasar tidak suka ketidakpastian, dan pemilihan presiden secara definisi, menambah lapisan ketidakpastian lain,” kata Jonathan Lemco, Senior Strategist Vanguard Investment Strategy Group dikutip dari situs resmi Vanguard.

Selain tingkat volatilitas yang cenderung meningkat saat jelang Pilpres, riset Vanguard ini juga mengungkapkan bahwa pola pergerakan sebelum dan sesudah Pilpres sejak 1853 sampai dengan 2015 hampir identik, tidak peduli partai mana yang menang. Jika melihat pola pergerakan saham di masa pilpres, bisa dibilang efek momen Pilpres hanya bersifat jangka pendek. Untuk itu, investor dengan fokus investasi jangka panjang cenderung tidak khawatir dengan momen Pilpres.

Kepercayaan diri para investor itu juga terlihat dari pergerakan saham yang tumbuh positif. Dikutip dari Kiplinger, pergerakan saham indeks Dow Jones Industrial Average sejak 1833 rata-rata tumbuh 10,4 persen sebelum tahun Pilpres, dan 6 persen pada tahun Pilpres.

BAGAIMANA DENGAN DI INDONESIA, APAKAH MENGALAMI HAL SERUPA? BERGERAK POSITIF DI TAHUN PEMILU Bila melihat tahun-tahun sebelumnya, pergerakan IHSG pada saat periode Pilpres 2004, 2009, dan 2014 bergerak positif. Pada 2004, pergerakan IHSG sejak pendaftaran hingga pelantikan presiden tumbuh 13 persen. Pada 2009, pergerakan IHSG naik signifikan yakni 37 persen.

Namun, pola pergerakan IHSG pada Pilpres 2014 agak berbeda. Selain

16

lebih volatile, pergerakan IHSG juga hanya naik tipis 0,5 persen.

IHSG pada pertengahan 2014 memang bergerak cukup fluktuatif.

Bukan karena sentimen Pilpres, melainkan tingginya dana asing yang keluar (capital outflow). Pada Agustus, September dan Oktober, total arus modal yang keluar mencapai Rp11,9 triliun (PDF). Dalam tiga bulan tersebut, pergerakan IHSG memerah. Dari sebelumnya IHSG di level 5119, turun 0,58 persen menjadi 5.089,. Dalam tiga bulan itu juga, IHSG sempat mencapai level terendah di angka 4.913,.

Pada masa pemilihan presiden 2019, tantangan untuk mengerek angka IHSG agaknya cukup berat. Hal itu dikarenakan persoalannya yang dihadapi kurang lebih sama ketika Pilpres 2014, yakni tingginya capital outflow. Dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia sejak awal tahun hingga 3 Agustus 2018 sudah menembus Rp48 triliun. Pada saat bersamaan, kondisi tersebut membuat IHSG terperosok hingga 4 persen.

“Nah, dana asing yang balik lagi sedang kita tunggu. Karena biasanya, ketika mereka balik, dana yang dibawa lebih besar. Paling lambat November kalau asing ingin dapat profit,” tutur Kiswoyo.

Ihwal pengaruh proses Pilpres terhadap pasar saham, Kiswoyo termasuk yang meyakini pilpres tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG, termasuk saat pembukaan perdagangan Jumat (10/8) hari ini. Menurutnya, sentimen dana asing justru yang menjadi perhatian pelaku pasar saham saat ini.

Meski pengaruh Pilpres dianggap yang tidak sebesar sentimen lainnya, tapi proses Pilpres patut untuk terus diperhatikan investor,

terutama terkait dengan rencana dan kebijakan ekonomi dari masing-masing calon presiden.

Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada termasuk yang mengingatkan masalah ini. Ini karena reaksi pasar secara historis punya pertalian dengan program yang akan diusung masing-masing pasangan.

Pada Pilpres 2014, pasar sempat khawatir dengan program kerja Prabowo Subianto yang menyuarakan kemandirian ekonomi, dan menjaga jarak dengan asing.

“Ini yang dinantikan apakah sikap Prabowo jadi lebih soft. Sementara untuk Jokowi, apa saja yang masih perlu untuk diselesaikan atau adakah kebijakan tambahan lainnya,” kata Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada kepada Tirto.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

Sandiaga Bantah Berikan Mahar Politik Rp1 Triliun

B

akal cawapres pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno menegaskan tidak benar adanya pemberian mahar masing-masing Rp500 miliar kepada PAN dan PKS. Pemberian mahar untuk posisinya menjadi cawapres sebelumnya dilontarkan politisi Demokrat Andi Arief melalui twitternya.

"Kita bisa pastikan itu tidak benar.

Saya besok akan ke KPK sore setelah tes kesehatan. tentu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) harus diperbaharui," kata Sandiaga usai mengikuti lari di acara Ancol Triathlon di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (12/8/2018).

Ia kembali menegaskan, tidak benar mahar itu, karena semuanya harus sesuai undang-undang.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

menghitung jumlah biaya kampanye yang diperlukan. Selain itu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena adanya batasan biaya.

"Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi "hengki pengki" dalam politik. Masyarakat marah kalau ada "hengki pengki", masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," kata Sandiaga.

Sementara itu dikutip dari Antara, kinerja saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) cenderung menguat setelah Sandiaga Uno maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Dia bilang terbuka saja bilang ini ada biayanya. Bagaimana penyediaannya logistik untuk kampanye. Serta menyusun rencana pembiayaan kampanye dan akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Agustus 2018 berada di level Rp3.680 pada penutupan perdagangan, Rabu (8/8/2018). Pada hari selanjutnya, Kamis (9/8) berada di level Rp3.710 dan pada akhir pekan (Jumat, 10/8) harga saham SRTG di level Rp3.790.

"Dan mencoba menyusun anggaran seperti ini, sumbernya dari sini, ada LHKPN kira-kira berapa yang bisa saya sediakan, agar semua terbuka dan terang benderang, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi makanya saya ketemu KPK besok," jelas Sandiaga.

Saat ini timnya sedang melakukan penghitungan LHKPN dan

Sandiaga merupakan salah satu pendiri dari Grup Saratoga.

Berdasarkan laporan kepemilikan saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang dipublikasi di Bursa Efek Indonesia, dia memiliki 754.115.429 lembar saham atau setara 27,797 persen dari saham beredar.

17

NASIONAL

CAWAPRES TIDAK IDEAL, Mengapa PSI Tak Tinggalkan Jokowi?

P

endukung-pendukung Joko Widodo bergejolak usai sang Presiden memilih Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk bertarung dalam Pemilu Presiden 2019. Gejolak muncul lewat ancaman absen memilih atau memboikot Jokowi saat Pilpres 2019 mendatang di jagad dunia maya.

Menanggapi gejolak itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meminta pendukung Jokowi tidak kecewa lalu absen memilih alias golput.

Grace mengakui kondisi politik bagi pendukung Jokowi tidak ideal, akan tetapi tidak boleh membuat perjuangan menjadi kontraproduktif.

“Kami tidak kecewa, kaget iya, karena prosesnya sebelum keluar nama Pak Ma’ruf, sudah ada nama Pak Mahfud.

Kondisi memang tidak ideal, lebih baik kita merapatkan barisan untuk Pak Jokowi agar bisa melanjutkan pekerjaan di periode kedua,” kata Grace kepada Tirto, Jumat (10/8/2018).

Sejak awal, PSI memang mengajukan nama Mahfud MD sebagai cawapres, tetapi daya tawar PSI sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan. Nama Mahfud tersingkir oleh Ma’ruf Amin, yang diusulkan PKB dan PPP, pada menit-menit terakhir.

Grace mengatakan Jokowi tidak punya pilihan lain lantaran tersandera presidential threshold yang mengharuskan calon presiden mendapat dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPR. Kondisi inilah yang disalahkan PSI sebagai penyebab Jokowi tidak bisa

18

leluasa memilih calon terbaik dan harus berkompromi.

“PSI terus terang tidak bisa, karena kami belum punya kursi dan yang lain ternyata aspirasinya berbeda. Inikan harus jalan, harus ambil keputusan, dan harus mencari titik temu di dalam koalisi,” ujar Grace. Ketika Grace menganggap munculnya nama Ma’ruf karena upaya mencari titik temu, Ma’ruf justru berpendapat pilihan Jokowi itu atas dasar Jokowi menghargai ulama.

“Saya anggap Pak Jokowi betul-betul menghargai ulama. Penunjukan saya [sebagai cawapres], saya anggap itu penghargaan pada ulama,” ujar Ma'ruf di Kantor DPP PPP, Jakarta, kemarin.

saat Pilkada DKI Jakarta 2017, PSI adalah pendukung die hardBasuki Tjahaja Purnama sedangkan Ma’ruf Amin adalah Ketua Umum MUI. Grace dan teman-temannya mengampanyekan bahwa memilih pemimpin itu bukan karena agama, namun karena kemampuannya bekerja. Ma’ruf berposisi sebaliknya.

MUI sebagai lembaga yang dipimpinnya memainkan isu agama sebagai dasar memilih pemimpin di Jakarta. Salah satu dalil andalannya adalah QS Al Maidah ayat 51.

PSI VS MA’RUF

Pertarungan itu berakhir tragis.

Ucapan Ahok soal Al Maidah Ayat 51 akhirnya mengantarkan bekas Gubernur DKI itu pada kekalahan.

Apesnya lagi, Ahok harus mendekam dipenjara karena ucapannya yang dinilai menghina ayat suci Alquran.

PSI dan Ma’ruf punya cerita perseteruan sebelum akhirnya harus tergabung dalam satu koalisi. Pada

Saat itu, umat Islam berkali-kali berunjuk rasa besar-besaran agar Ahok dipenjara. Salah satu TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

dedengkot yang mengkoordinir aksi itu adalah Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin tidak hanya tampil di belakang layar saat melawan Ahok. Ia secara frontal menjadi saksi ahli di pengadilan. Ma’ruf pun menegaskan ucapan Ahok itu memang sudah menghina ayat suci.

“Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam,” kata Ma’ruf Amin saat membacakan fatwa pada 11 Oktober 2016.

Proses politik yang brutal di Jakarta itu tidak dilupakan Grace. Ia ingat bagaimana Ma’ruf Amin ada pada posisi berbeda pada Pilkada DKI Jakarta. Namun lagi-lagi, Grace dan teman-temannya tidak bisa banyak berbuat.

“Yes, kami memiliki aspirasi yang berbeda, dan kami juga belum lupa ada fakta politik, posisi yang diambil Kiai Ma’ruf ketika itu di Pilkada DKI, tapi lagi-lagi situasinya tidak ideal,” kata Grace.

MOVE ON ATAU MOVE OUT Meski masih mengingat perseteruan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, Grace tidak mau membawa cerita itu berlarut-larut. Ia meminta pendukung Ahok untuk move on.

“Ya itu dia, Jakarta itu punya konteks sendiri, Pak Ahok sekarang sudah masuk tahanan, bahkan sudah hampir selesai, sampai kapan kita mau enggak move on,” ujar Grace.

Ia khawatir jika terus larut dengan masalah di masa lalu, justru membuat rugi. Apalagi jika sampai ada gerakan golput karena kecewa dengan pilihan wapres Jokowi.

“Saya memahami perasaan itu, karena saya juga merasakan yang sama tapi memang kondisinya tidak ideal,” katanya.

Grace berkali-kali menyebutkan kondisi yang tidak ideal, lantas jika tidak ideal, mengapa PSI tetap memilih bersama Jokowi? Grace punya alasan sendiri, ia khawatir mereka tidak bisa melihat Jokowi melanjutkan pekerjaannya pada periode kedua.

“Apakah kita mau melihat Pak Jokowi tidak melanjutkan pekerjaannya?” ujar Grace.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Akan tetapi seberapa signifikan suara PSI untuk Jokowi?

Jika dilihat, Jokowi sudah membuktikan keberhasilannya tanpa PSI pada Pemilu 2014. Saat itu PSI bahkan belum lahir.

Bahkan pada saat Pilkada DKI Jakarta, keberadaan PSI tidak lantas membuat Ahok menang.

Bila melihat hasil survei selama menuju Pilpres 2019, elektabilitas PSI masih sangat kecil, berada di bawah 2 persen. Misalnya survei LSI pada Juli lalu PSI elektabilitasnya hanya 0,2 persen, sementara Y Publica pada bulan Mei merilis elektabilitas PSI mencapai 1,2 persen. Angka survei itu tentu tidak signifikan untuk mendongkrak Jokowi.

19

NASIONAL

KPK Tengah Mengkaji Pidana Korporasi Kasus Suap PLTU Riau 1

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji penerapan pidana korporasi dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.‎ Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyatakan, penanganan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 atau PLTU Riau1 dengan kapasitas 2x300 megawatt di Provinsi Riau tak hanya sekadar dugaan keterlibatan orang per orang.

Kata Laode, KPK memang menemukan adanya dugaan kesepakatan kontrak kerja sama tersebut untuk kepentingan perusahaan. Karenanya KPK saat ini sedang mengkaji upaya penerapan pidana terhadap korporasi.

"Ya kita lihat mana yang paling dominan dalam kasus itu. Kalau ternyata orang dan korporasi yang paling dominan, maka akan dikenakan dua-duanya baik orang maupun korporasinya," tegas Syarif, di Jakarta, Kamis (2/8/2018). Proyek pembangunan PLTU Riau-1 digarap konsorsium BlackGold Natural Resources Limited melalui mekanisme penunjukan langsung oleh PT PLN (persero).

Konsorsium BlackGold Natural Resources Limited terdiri atas BlackGold Natural Resources Limited sebagai leader dengan anggota PT Pembangkitan Jawa Bali (anak perusahaan PT PLN, persero), PT PLN Batubara (anak perusahaan PT PLN,

20

kasus korupsi sudah tertuang dalam Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Mekanisme penerapannya sudah dijabarkan secara rinci dan detil dalamm Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Meski begitu Syarif belum mau berandai-andai korporasi mana yang bisa menjadi tersangka dalam kasus ini.

persero), dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).

Sebelum kontrak dilakukan, BlackGold Natural Resources Limited lebih dulu menerima Letter of Intent (LOI) dari PT PLN (persero) pada Januari 2018.

Untuk pasokan batubara PLTU Riau-1, BlackGold Natural Resources Limited melalui anak perusahaannya yakni PT Samantakan Batubara mengalokasikan 3,5 juta ton batubara.

Dalam kasus dugaan suap ini KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya yakni tersangka pemberi suap Rp4,8 miliar pemilik saham BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan tersangka penerima suap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Syarif melanjutkan, konteks penerapan pidana korporasi akan dilihat bagaimana mekanisme pengambilan kebijakan dan keputusan direksi. Untuk penerapan pidana korporasi terkait

"Kalau memang ini (dugaan pemberian suap) adalah kebijakan perusahaan maka perusahaan akan diselidiki," ujarnya. Mantan Senior Adviser on Justice and Environmental Governance di Partnership for Governance Reform (Kemitraan) ini mengakui dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa beberapa saksi penting.

Di antaranya Direktur Utama PT PLN (persero) Sofyan Basir dan mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang kini menjadi Menteri Sosial Idrus Marham.

Syarif menggariskan, pemeriksaan Sofyan dan Idrus dilakukan karena penyidik menganggap keduanya mengetahui kasus dugaan suap ini.

Selain itu, ada beberapa hal yang didalami termasuk dugaan peran dan dugaan keterlibatan keduanya.

"Peran (Sofyan dan Idrus) kan nggak bisa saya jelaskan, kan materi penyidikan. Ya pertemuan- pertemuan itu juga saya nggak bisa jelasin," ucapnya.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

NASIONAL

Anies Baswedan, Siapa Jadi Wagub DKI, Mardani atau Aher?

G

ubernur DKI Anies Baswedan akan segera mempunyai wakil yang baru. Hal ini menyusul mundurnya Sandiaga Uno, yang maju menjadi calon wakil presiden, dari posisi Wakil Gubernur DKI.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Saat ini, sudah ada dua nama beredar sebagai calon pengganti Sandiaga Uno. Pertama, Mardani Ali Sera dan kedua Ahmad Heryawan (Aher).

Keduanya adalah politisi PKS yang digadang akan diajukan sebagai Wagub DKI. Lantas siapa yang akan dipilih Anies?

"Saya bisa kerja dengan semua, kalau kita bekerja profesional orientasinya kerja berkarya, there's no room for personal feeling," kata Anies di Lapangan Baseball Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/8/2018).

Proses pergantian Sandi diserahkan pada partai pengusung Anies-Sandi saat Pilkada DKI 2017. Dua partai itu yakni, Gerindra dan PKS. Namun, ada prosedur yang harusterlebih dulu dipenuhi.

"Mestinya di dalam internal partai sudah ada pembicaraan, tetapi ini semua (penggantian) tidak bisa dilakukan sampai ada ketetapan presiden," jelas Anies.

PROSEDUR KEPRES Anies menjelaskan, proses turunnya ketetapan presiden tidak instan. Usai Sandiaga Uno mengajukan surat pengunduran diri, DPRD DKI harus menggelar sidang paripurna.

Hasilnya, gubernur DKI akan mengirimkan hasil sidang itu kepada presiden sampai tahap penetapan.

"Jadi sebelum ada penetapan presiden, belum bisa ada proses pergantian ya," Anies menyudahi.

21

KRIMINAL

Dukun Cabul Sekap Korban 15 Tahun dalam Gua Hasni (28) korban kasus pencabulan selama 15 tahun diduga dilakukan Mbah Jago, 83, kini diamankan di Rumah Aman atau safe house-Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tolitoli, Sulteng.

22

Rumah aman yang baru saja dibangun “darurat” itu, disampaikan Kadis P2TP2A Tolitoli Lely Husna Bantilan SSos MM, lokasinya berada di bagian belakang kantornya.

Bangunan ini didirikan bertujuan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada korban untuk memulihkan diri, agar bisa cepat pulih dari trauma yang sudah dialaminya pasca penyekapan selama 15 tahun dalam gua batu.

Di Rumah Aman, P2TP2A memberikan pendampingan melalui konseling, spritiual, pendekatan emosional dengan keluarga, serta upaya lain agar Hasni bisa kembali beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, setelah pulang ke rumah.

“Hasni dan keluarganya kami tempatkan

di rumah aman. Dibantu oleh Dinas Sosial dan Polres Tolitoli. Pelayanan kesehatan juga diberikan. Pokoknya semua pelayanan dimaksimalkan, termasuk perawatan medis, kejiwaan, serta spiritual,” urai Lely yang menambahkan, Rumah Aman dibangun dengan modal seadanya, sebab anggaran yang dimiliki dinas yang baru terbentuk pertengahan 2017 ini, sangat minim.

Meski begitu, P2TP2A tak patah semangat, justru semakin terpacu untuk terus memberikan pendampingan kepada Hasni dan keluarganya yang kini berkumpul di Rumah Aman.

“Harapan kami, di tahun berikutnya ada perhatian dan prioritas pemerintah dengan memberikan anggaran yang lebih besar, sehingga kami bisa terus melaksanakan tugas dan tanggujawab dengan maksimal,” harapnya.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

IKLAN

Mengucapkan

DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE- 73 17 AGUSTUS 2018 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP Dra. Hj. Jumliati, M.Si. Kepala Badan

BALITBANGDA DAN STAF KABUPATEN PANGKEP Risnawaty Sakkirang, SE., M. Si. Kepala Badan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PANGKEP Dr. Hj. Hartini Djafar, M. Kes. Kepala Dinas

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGKEP Drs. Muhammad Idris Sira, MM. Kepala Dinas

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PANGKEP Firmansyah Subhan, SH., MH. Kajari

Mengucapkan

DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE- 73 17 AGUSTUS 2018 DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS Ir. Muh. Nurdin D., M. Si. Kadis

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS Ir. H. Takdir, MM. Kepala Badan

23

KRIMINAL

Ditinggal Makan, Uang Raib

A

ksi kejahatan pecah kaca mobil terjadi di Kota Pasuruan, Jatim.

Aksi kejahatan pecah kaca mobil bernopol N 1582 TB ini, terjadi di Jalan Kartini Kota Pasuruan.

Saat kejadian, korban Asyari (48), warga Desa Minggir sedang makan siang di sebuah rumah makan bersama istrinya.

Asyari, mengaku dia baru mengetahui uang di dalam mobilnya hilang saat mendengar ada warga yang berteriak jika ada pencuri.

"Saat keluar itulah, saya baru sadar jika kaca mobil sudah pecah dan uang Rp 100 juta yang baru di ambil dari bank, hilang dibawa kabur pencuri," jelas Asyari.

Mengetahui uang yang baru saja diambilnya dari bank tersbut hilang, korban Asyari langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota.

Kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Pasuruan Kota, untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

24

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

KRIMINAL

Siswi Korban Percobaan Pemerkosaan Sekarat Digorok Pelaku

S

eorang siswi SMP berinisial KS di Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Sumut, korban percobaan pemerkosaan bersimbah darah digorok penarik becak motor (betor) pada Rabu (1/8/2018).

Beruntung, nyawa korban berinisial KS itu harus menjalani perawatan

intensif di RSUP H Adam Malik Medan, Rabu (1/8/2018).

Pelaku adalah berinisial RGS alias Ocid, 30, warga Desa Bintang Meriah Dusun III Kecamatan Pancur Batu. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Informasi dihimpun, awalnya korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Suka Dame antara Desa Suka Dame dan Namo Rindang Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang pada Selasa (31/7) malam sekira pukul 21.00 WIB. Korban ditemukan seorang warga bernama Tia yang kebetulan melintas dan meminta tolong. Seketika, kor-

ban dibawa saksi ke Puskesmas Pancurbatu namun kemudian dirujuk ke RSUP H Adam Malik.

Selanjutnya, warga tersebut melaporkan kepada aparatur pemerintahan setempat dan diteruskan kepada pihak Polsek Kutalimbaru.

Kapolsek Kutalimbaru AKP Martualesi Sitepu mengatakan, korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit tersebut karena mengalami luka menganga di leher yang diduga akibat digorok benda tajam. “Dari hasil penyelidikan sementara ini, diketahui sebelum kejadian sekira pkl 16.00 WIB korban permisi kepada ibunya dengan alasan hendak ke warnet,� ungkap Martualesi.

PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN RI KE-73 MAROS BERLANGSUNG KHIDMAT DI LAPANGAN UPACARA PALLANTIKANG KABUPATEN MAROS

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

25

KRIMINAL

Tetangga Duel, Suami Ikut Bantu Istri

P

olsek Sukawati di Kabupaten Gianyar, Bali mengamankan pasangan suami istri (pasutri) Amak Sadikin (46) dan Murniati (30).

Keduanya diduga menganiata ibu rumah tangga bernama Jumayah (30).

26

Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Sabtu lalu (11/8). Mulanya, Murniati dan Jumayah terlibat cekcok mulut.

Puncaknya pada pukul 23.00 waktu Indonesia tengah (WITA). Keduanya saling pukul.

Namun, Sadikin turut campur.

Bukannya melerai, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu malah membantu istrinya menghajar Jumayah.

Sadikin memegangi Jumayah.

Sedangkan Murniati leluasa

menghajar tetangga indekosnya di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati itu.

Murniati juga menggigit jari manis tangan kiri Jumayah hingga putus.

Darah pun berceceran.

Sontak para penghuni indekos kaget.

Beberapa dari mereka berupaya melerai dan segera menghubungi aparat kepolisian.

Usai penganiayaan itu, Sadikin dan Murniati kabur ke Denpasar.

Sedangkan Jumayah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

Amru Saher Tutup Diklat Prajabatan Golongan II dan III tupoksi yang diemban. Ini artinya ASN selalu dituntut meningkatkan kemampuannya, khususnya ASN yang memiliki tugas sebagai bidan agar pelayanan kesehatan bisa lancar.

Untuk itu sangat penting ditingkakan potensi di bidang masing-masing dan senantiasa menjaga loyalitas kepada pimpinan. “Loyalitas sebagai ASN itu sangat penting. Tugas bidan memang sangat berat.

Dalam implementasi tugasnya di lapangan, peran bidan selalu berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat khususnya kalangam ibu-ibu. Tentu sangat dibutuhkan layanan prima,” kata Amru Saher

W

akil Bupati Luwu, Amru Saher secara resmi menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II & III angkatan 28, 29, 30, dan 31, Selasa (17/7/2018) lalu.

Penutupan juga dihadiri Asisten Pemerintahan Luwu, H Andi Mudzakkir, Kepala BKD yang juga selaku Ketua Panitia, H Sulaiman, Kepala Dinas Satpol PP Luwu Andi Iskandar, dan para kepala bagian lingkup SKPD Pemkab Luwu.

Di hadapan peserta, Amru Saher mengucapkan selamat kepada 158 orang peserta diklat yang lulus.

Amru juga berharap seluruh materi

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

yang diterima selama proses prajabatan agar dipedomani dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya berharap materi yang didapat bisa menjadi bekal kita agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Setiap ikatan pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Kualitas pelayanan menjadi penentu pemerintah di mata masyarakat. Kita harus mengedepankan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab tinggi,” kata Amru Saher.

Dia menambahkan, peran ASN ke depan dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan

Menurutnya, pelayanan dasar kesehatan yang diemban bidan sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, termasuk ibu hamil. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat.

“Bidan juga bertugas mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengembangkan program pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat,” kata Amru Saher.

27

LIPUTAN SULSEL

Dilepas 366 CJH Pinrang 366 Calon Jemah Haji (CHJ) Pinrang yang tergabung dalam kloter 6 dilepas, Kamis (19/7) di Masjid Agung Al Munawir Pinrang. CJH Pinrang meninggalkan Kota Pinrang pukul 24.00 dilepas Penjabat Sekretaris Daerah Pinrang H Islamuddin atas nama Bupati Pinrang disamping turut melepas Kepala Kantor Kemenag

Pinrang H Sudirman Daud.

Kabag Kesra Setda Pinrang Muhammad Nur selaku panitia pelaksana pemberangkatan dan pemulangan Haji menjelaskan CJH Pinrang 366 orang terdiri 360 orang asal Pinrang, 4 jemaah mutasi 2 Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) atas

KANTOR PERTANAHAN KAB. PINRANG BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan

HARI PROKLAMASI 17 AGUSTUS 2018 HJ. SUARNI, SH KEPALA 28

nama Abd Rahman Mahmud dan H Nawawi Lansa.

CJH perempuan 257 Jemaah dan laki laki 109 jemaah sedang untuk CJH termuda Ahmad Bahma Baharuddin 21 tahun dan tertua Latimbang Labunru Basaru 83 tahun, Nur juga menyebut 3 petugas kloter, yaitu Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH) Abd Rahman Hasan dari Kementerian Agama Pinrang, Prof Romli dari UIN Makassar dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dr Andi Bahri,SP TNT dari RSU Wahidin Makassar, Suriani dari Puskesmas Teppo dan Sutriani,S Kep,Ners dari RSU Wahidin Makassar.

Sekda Islamuddin mengingatkan para Jemaah agar menjaga kondisi utamanya masalah kesehatan hal itu terkait pelaksanaan proses ibadah haji membutuhkan tenaga yang fit, bagi para pembimbing dan tenaga kesehatan juga agar pro aktif turun memantau melihat kondisi jemaah, setidaknya jangan ada jemaah yang yang mendatangi pos pos pelayanan.

(HERMAN CHANDRA/HUMAS PINRANG)

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

FGD Angkat Budaya Daerah

F

ocus Group Discussion (FGD) diharapkan bisa mengangkat budaya daerah khususnya di Pinrang. Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang FGD di Aula Kantor Dikbud Pinrang, Kamis (20/7) dibuka Sekretaris Daerah Pinrang Islamuddin selaku kordinator penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Pembukaan dihadiri Kadis Dikbud Pinrang Andi Rudy Hamid dan Kadis Kominfo Zaenal Hafid.

Alimin Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Pinrang selaku Ketua panitia menjelaskan FGD merupakan tehnik pengumpulan data guna menggali potensi budaya di Pinrang melalui tim penyusun pokok pikiran

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

kebuadayaan Daerah dengan beberapa tim, diantaranya tim dokumentasi, tim publikasi, tim survei dan petugas input, tim tim itu akan memberi konsep berdasarkan masukan dari setiap pihak yang memberi input tentang kebudayaan daerah lalu disampaikan baik melalui propinsi maupun pusat untuk dibahas lebih lanjut.

FGD diikuti 100 lebih peserta berlangsung sehari dengan diskusi dan pegelaran seni budaya. Para pemateri dari Kebudayaan Dikbud Pinrang Tokoh budaya Andi Pabiseangi. Sekda Islamuddin mengatakan setiap daerah mempunyai budaya khas masing masing, yang perlu dipikirkan pelestariannya karena dikuatirkan

kalau tidak ada antisipasi untuk mencegah punahnya budaya lokal, hanya orang orang tua saja yang pernah merasakan dan generasi saat ini hanya mendengar ceritanya, digambarkan tradisi budaya permainan seperti Maggasing, Massallo tidak terlihat lagi dimainkan anak anak saat ini, Cuma Mappadendang dan Mattojang biasa muncul diacara acara tertentu seperti acara pesta panen. Seni budaya daerah seperti tari tetap bertahan hal itulah yang patut diapresiasi disamping seniseni rakyat yang terus digali untuk menambah khasanah kekayaan budaya daerah.

(HERMAN CHANDRA/HUMAS PINRANG)

29

LIPUTAN SULSEL

PJ SEKDA TUTUP PAMERAN PEMBANGUNAN SULSEL EXPO 2018

oleh peserta pameran kali ini.

Demikian diungkapkan Pejabat Sekretaris Daerah Prov. Sulsel. Tautoto Tana Ranggina saat menutup acara Pameran Pembangunan Sulsel Expo 2018 di Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Minggu (12/8/18).

“Patut kita syukuri pameran yang berlangsung selama 5 (lima) hari ini telah berlangsung dengan sukses,”terangnya.

‘Kesuksesan tersebut tidak lepas dari dukungan seluruh peserta yang dengan segala kemampuan menampilkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini dengan baik,”jelasnya.

P

eningkatan hasil pembangunann yang telah kita capai selama ini merupakan upaya bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang tercermin pada peningkatan beberapa indikator makro seperti

pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemajuan tersebut merupakan akumulasi dari kemajuan dalam berbagai bidang yang sebagian diantaranya telah tercermin pada materi pameran yang ditampilkan

“Keberhasilan pameran tidak hanya diukur dari segi penampilan dan materi semata tetapi dapat pula dilihat dari animo masyarakat untuk berkunjung melalui penyediaan informasi yang menarik dan akurat pada setiap stand pameran,”tutupnya.

Adapun Pemenang pada Pameran Sulsel Expo 2018 I. KATEGORI STAND TERBAIK A. SKPD Juara I : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Horicultura Prov.Sulsel Juara II : Dinas Bina Marga dan Kontruksi Prov. Sulsel Juara III : Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertahanan Prov. Sulsel B. Instansi Vertikal, BUMN dan Perbankan) Juara I : BKKBN Prov. Sulsel Juara II : Bank Sulselbar Juara III : BPN Sulsel C. Kabupaten/Kota Juara I : Kota Makassar Juara II : Kabupaten Maros Juara III : Luwu Timur D. TNI/Polri Juara I : TNI AL Juara II : Polda Juara III : TNI AD

30

F. Favorit - TNI AU - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sulsel - UNHAS II. KATEGORI KARNAVAL A. SKPD Juara I : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Horicultura Prov. Sulsel Juara II : Dinas Sosial Prov. Sulsel Juara III : BKKBN Prov. Sulsel B. TNI, POLRI, BUMN Juara I : Polrestabes Makassar Juara II : TNI/Lantamal C. Instansi Juara I : Kabupaten Barru Juara II : Kota Parepare Juara III : Kabupaten Sidrap

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

Bupati Lutra Hadirkan Solusi Hingga Pelosok

B

ukan Indah Putri Indriani jika mengunjungi masyarakat tanpa menghadirkan solusi, meski tak semua persoalan sekaligus teratasi.

Didampingi Kalak BPBD Alauddin Sukri, Kepala BPKAD Baharuddin Nurdin, Kepala DKP Armiady Rasyid, Kadis Perkimtan Anugerah Ali Anwar, Kadis Sosial Besse A Pabeangi, Kadis PMD Misbah, Sekretaris Disdik Muh. Aziz, Kabag Humas Protokol Suryadi, Kabag Umum Halik Hardi dan Camat Rongkong beserta rombongan, Bupati Luwu Utara menyambangi sekaligus meninjau lokasi longsor di Dusun Salukanan Desa Kanandede Kecamatan Rongkong, Sabtu (11/8).

Buku tulis, santunan uang tunai

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

kepada lansia, karung-karung penanggal longsor, juga selimut untuk memastikan masyarakat selalu merasa hangat diberikan kepada masyarakat Salukanan.

Pada kunjungan kerja tersebut juga digelar Dialog Bersama Masyarakat. Tak terlalu banyak yang diminta masyarakat Dusun Salukanan, perhatian pemerintah dengan kedatangannya hari ini cukup membuat haru sekaligus membuktikan kepedulian pada masyarakat.

"Pemindahan rumah dinas guru, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tempat persinggahan di jalan menuju Dusun, juga perbaikan rumahibadah menjadi permintaan masyarakat kali ini. Selebihnya kami

sangat senang dan bersyukur kedatangan ibu bupati," kata Kepala Dusun Salukanan, Anwar.

Di Dusun yang dihuni 60 KK tersebut, 47 merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Indah Putri meminta Dinas Sosial segera mengusulkan penambahan peserta tahun depan.

"Terkait semua permintaan dan kebutuhan masyarakat, kita usahakan untuk segera tangani paling lambat seminggu ke depan," tutur Indah.

"Memang kehadiran kami di sini tidak sekaligus menyelesaikan permasalahan, namun dengan penuh sukacita melalui perjumpaan ini paling tidak bisa memerdekakan hati-hati kita," harap Indah Putri. (RN/KOMINFO)

31

LIPUTAN SULSEL

Bupati Pinrang Lepas Mantan Sekwan

T

erhitung mulai 1 Agustus 2018 Drs H Ahmad Side,Msi mengakhiri masa tugasnya sebagai Sekretaris DPRD Pinrang dan juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjadi Purna Bhakti bersama Drs H Abd Fattah,Msi yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Pinrang.

Pelepasan kedua ASN itu dilakukan dalam upacara bendera di halaman kantor Bupati Pinrang, Senin (6/8) sebagai pembina upacara Sekda Pinrang H Islamuddin. Sementara penyerahan SK Pensiun dilakukan Bupati Pinrang Aslam Patonangi.

Bupati Pinrang Aslam Patonangi, menilai masa tugas Ahmad Side dan H Fattah 32 tahun telah memberikan konstribusi besar bagi pembangunan Pinrang, masa pensiun hanya simbolisasi, ASN akan hilang baik

32

struktural maupun kedinasan namun hubungan silaturahmi tidak akan pernah hilang, Bupati dan jajarannya mengungkapkan rasa terima kasih atas pengabdian. Mengabdi untuk rakyat bukan semata di pemerintahan namun ditempat lainpun dapat mengabdi lebih baik.

Ahmad Side dengan rasa haru mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan selama 32 tahun menjadi ASN. Pria lahir 5 Juli 1958 di Pinrang dikerunai 4 anak dari isteri Hajja Najmah punya kesan mendalam selama menjadi ASN, yaitu untuk pertama kalinya mengantarkan Kota Pinrang meraih piala Adipura waktu menjabat Kepala Lingkungan Hidup dan saat ini Pinrang telah meraih Piala Adipura yang ketujuh kalinya. Dikatakan sejak 2000 sudah menduduki jabatan penting sebagai

Kepala Bapelda kemudian menjadi Kepala Ketahanan Pangan, tidak sampai disitu Ahmad Side juga pernah menduduki Kadis Trantib dan Kepala Lingkungan Hidup sampai menjadi Kadis Kehutanan dan Perkebunan, terakhir 3 tahun lebih diangkat jadi Sekretaris daerah Pinrang. Kiprahnya di pemerintahan telah dilalui dengan segudang pengalaman, pengabdian akan terus berlanjut melalui jalur perlemen. Ahmad Side menyatakan akan siap masuk perlemen untuk bertarung sebagai calon Legislatif DPRD Pinrang melalui Partai Nasdem dengan Dapil III (Kecamatan Lanrisang-Mattiro Sompe).

Keberadaan di DPRD akan fokus untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebagaimana pengalaman sebagai mantan birokrat.

(HERMAN CHANDRA/HUMAS PINRANG)

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

ASN, Hindari Pelanggaran Hukum

B

elajar dari pengalaman pahit dari sejumlah oknum ASN yang telah terjerat hukum, asisten I Setda Palopo Drs.H.Burhan Nurdin,M.Si mengingatkan agar ASN jajaran Pemkot Palopo tidak mencoba-coba melakukan pelanggaran dan melawan hukum, sebab menurutnya jika itu hal itu sampai terjadi, maka pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi berat kepada ASN bersangkutran.

Penegasan itu disampaikannya saat bertindak selaku insepktur upacara awal bulan di halaman Kantor Wali Kota Palopo, senin (6/8/2018). Dirinya berharap agar terhindar dari ancaman jeratan hukum, maka setipa ASN hendaknya

bekerja secara profesional. “sedapat mungkin hindari perilaku dan sikap yang dapat menjerumuskan kita ke dalam proses hukum yang bisa menjerat kita menjadi orang yang bermasalah hukum “ ujarnya dengan nada serius.

Dalam kesempatan itu, ia juga menghimbau kepada seluruh ASN untuk menggunakan atribut

DIJUAL CEPAT Sebidang tanah di dusun Bilaiya Desa Pallantikan Kec. Pattalassang Kab. Gowa, Luas 1Hektar, Berminat Hubungi, N. Dg.Sijaya, HP. 0853 9603 3722, ICAL Dg.Lewa, 081 244247266-Dg. Nyarrang, 0823 4674 0289.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

lengkap sesuai pangkat dan jabatannya. Menurutnya, bahwa penggunaan atribut adalah salah satu bentuk kesyukuran atas amanah yang diemban. Selain itu,ia juga berpesan agar setipa aparatur senantiasa berkomitmen meningkatkan kedisiplinannya.

Ia menyarankan agar pimpinan perangkat daerah melakukan pola pengawasan sekaligus pemanatuan terhadap tingkat kehadiran ASN dimasing-masing OPD sehingga para pegawai dapat lebih aktiv dan bersemangat.Upacara awal bulan yang diikuti oleh sejumlah pejabat eselon II,III dan IV serta staf tersebut adalah untuk kali pertamanya dilaksanakan dipelataran kantor Wali Kota Palopo jalan Andi Djemma, setelah lima tahun lamanya tidak berkantor di tempat tersebut. ( NURUL HIKMAH_DISKOMINFO PALOPO )

33

LIPUTAN SULSEL

Bupati Barru Buka Bimtek Penerima Manfaat KUBE

B

upati Barru Ir H Suardi Saleh,Msi secara resmi membuka Bimtek Penerima Manfaat KUBE,RS-RUTILAHU DAN SARLING Kabupaten Barru Tahun 2018 yang diselenggarakan di aula Kantor Camat Tanete Rilau,jumat (10/8/2018) oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru bekerjasama dengan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir,Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Pada acara ini dihadiri oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir,Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Dr Abd Hayat Gani,Kadis Sosial Provinsi sul-sel yang diwakili oleh kasi fakir miskin Drs junaidi zainal,Kadis Sosial Kabupaten Barru Andi Makmun,SE.Msi,Camat Tanete Rilau Muhammad Hudri,Spd,para Kepala

34

Desa,Pendamping Desa,serta para penerima Manfaat KUBE,RSRUTILAHU DAN SARLING Tahun 2018 Dalam laporannya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Andi Makmun,SE Msi mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada pemerintah pusat atas bantuannya untuk Kabupaten Barru.Beliau juga melaporkan bahwa pada bantuan ini ada perbaikan rumah,usaha kelompok dan ada perbaikan sarana lingkungan di dua kecamatan yaitu Tanete Rilau dan Soppeng Riaja sebanyak 600 Kelompok KPM. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir,Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Dr Abd Hayat Gani dalam sambutannya menyatakan bahwa untuk tahun ini akan memberikan bantuan sekitar

500 kelompok untuk Kabupaten Barru kurang lebih 1,9 milyar ditahap berikutnya.

Bupati Barru Ir H Suardi Saleh,Msi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pak Direktur yang telah mengalokasikan bantuan untuk kabupaten Barru."upaya upaya pengentasan kemiskinan ini tidak bisa terselesaikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar saja seperti rastra,kita harus memberikan modal supaya bisa memancing peningkatan perekonomian kita".

"Pemerintah Kabupaten Barru juga punya program melalui dana desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat kecil yaitu pemberian ayam buras supaya ada penghasilan tambahan". jelasnya.

(HMS)

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

Diperingati Hari Bhakti Adhyaksa Di Pinrang

J

ajaran Kejaksaan Negeri Pinrang memperingati Hari Bahkti Adhyaksa ke 58 di Halaman Kejari Pinrang, Senin (22/7). Sebagai pembina upacara Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang Sri Heni Alamsari,SH,MH sekaligus membacakan sambutan tertulis Jaksa Agung Prasetyo.

Dikatakan selaku abdi negara dan abdi masyarakat, dalam kapasitas sebagai penegak hukum harus memahami sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan semata mata ditujukan untuk menciptakan perlindungan, rasa nyaman dan aman yang mampu menjamin berlangsungnya segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

dengan baik dan paripurna.

Itulah makna sumbangsih yang diharus diberikan bersama sama komponen lainnya dalam upaya menjaga negeri, untuk mewujudkannya, seluruh insan Adhyaksa diharapkan memaksimalkan pengabdian, mencegah berbagai bentuk kecurangan dan penyimpangan serta memastikan agar program pembangunan yang diarahkan menjangkau seganap pelososk, daerah pinggiran, kawasan terpencil, terluar dan terdepan, kota dan pedesaan diseluruh wilayah tanah air selesai dengan baik, utuh dan tepat waktu hasilnya segera dinikmati masyarakat, sesuai tujuan nasional

untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Ketua Panitia Hari Bhakti Adhyaksa Anton Sulaeman Kasi Pidum Kajari Pinrang mengatakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa telah dilaksanakan Ziarah ke Taman Makam pahlawan Palia, Anjangsana kerumah Purnaja organisasi pensiunan Kejaksaan.

Sementara dalam resepsi seusai upacara Hari Adhyaksa berlangsung penuh keakraban dihadiri Bupati Pinrang Aslam Patonangi, Muspida, Sekda Islamuddin, Pimpinan OPD dan Tokoh Masyarakat.

(HERMAN CHANDRA/HUMAS PINRANG)

35

LIPUTAN SULSEL

Pasar Sentral Malili Jadi Objek Karya Bakti Terpadu TNI

P

ara personil TNI Kodim 1403 Sawerigading yang bertugas di wilayah Kabupaten Luwu Timur melakukan kerja bakti di seputaran Pasar Sentral Malili.

Kerja bakti ini dilakukan dalam rangka menyongsong HUT RI ke-73 Tahun 2018 dan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-73 tahun 2018.

Sebelum melakukan kerja bakti. Kegiatan diawali dengan melaksanakan apel pagi yang dipimpin langsung Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler. Selain personil TNI, kerja bakti ini juga melibatkan personil Kepolisian dan segenap aparatur Pemerintah Daerah

36

setempat.

"Kerja bakti bersama seluruh elemen masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap salah satu fasilitas pelayanan publik seperti pasar," kata Husler, Jumat (10/08/2018).

Disamping itu, katanya lagi, kerja bakti atau juga gotong royong ini sejatinya merupakan budaya masyarakat yang sudah jarang dilakukan. Padahal banyak hal positif dari kerja bakti seperti membangun rasa kebersamaan, tolong menolong dan memperkuat toleransi antar sesama.

"Gotong royong ini warisan budaya

kita semua. Hal ini semestinya rutin kita laksanakan agar semangat kebersamaan itu tetap terjaga dan terpelihara," tambahnya.

Terkait Hari Jadi TNI, orang nomor satu di Luwu Timur ini menyampaikan ucapan selamat diiringi harapan agar TNI tetap solid menjaga keutuhan Negara dan tetap bersinergi dengan Pemerintah.

Usai apel pagi, kerja bakti mulai dilakukan. Semua elemen masyarakat terjun langsung membersihkan pasar mulai dari tumbuhan liar dihalaman parkir hingga pembersihan drainase pasar.

(HMS/IKP/KOMINFO)

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

Petani Dilatih Cara Budidaya Rumput Laut

adalah wadah yang tepat bagi masyarakat untuk mengetahui tata cara budidaya ikan dan rumput laut. “Dalam temu teknis ini nanti akan disampaikan secara teknis budidaya ikan dan rumput laut, guna mendorong peningkatan produksi ikan dan rumput laut serta pendapatan masyarakat itu sendiri,” jelas Indah.

“Setelah ini saya berharap kita semua mengetahui bagaimana cara budidaya ikan yang baik (CBIB) sehingga nantinya berdampak pada peningkatan produksi dan ini dapat ditindaklanjuti dengan latihan pengolahan pasca panennya,” harap Indah.

D

inas Perikanan Kabupaten Luwu Utara menggelar acara Temu Teknis Budidaya Rumput laut dan Sekolah Lapang Iklim, Minggu (12/8), di Desa Benteng Kecamatan Malangke. Acara temu teknis ini juga dihadiri dan dibuka langsung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

60 peserta ikut dalam acara ini.

Semuanya adalah petani rumput laut yang ada di Desa Benteng. Kegiatan ini merupakan rangkaian temu teknis ketiga setelah yang pertama di Desa Pao Malbar, dan kedua di Desa Salekoe, Malangke. Rencananya, masih ada lagi yang akan dilakukan di kecamatan pesisir lainnya.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Bupati Indah Putri Indriani dalam sambutannya berharap ada pelatihan tambahan yang diberikan kepada masyarakat petani sembari menunggu hasil panen rumput laut. “Biar ada aktivitas lain sembari menanti hasil panen rumput lautnya,” kata Indah.

Indah mengatakan, kegiatan ini

Sebelumnya, Kadis Perikanan, Muharwan, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi pemahaman teknis tentang tata cara budidaya rumput laut. “Ini juga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan rumput laut guna mendorong peningkatan produksi dan pendapatan,” ujar Muharwan.

Selain Bupati Indah Putri Indriani, dan Kadis PUPR, turut pula hadir Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Syamsul Syair, Camat Malangke Tasman), dan para Kepala Perangka Daerah lainnya. Usai acara temu teknis, Bupati melakukan panen rumput laut, serta meninjau pengerasan jalan di Desa Benteng.

(LH/MR/HMS)

37

LIPUTAN SULSEL

SULSEL - BALI KOLABORASI DESAIN MOTIF TENUN DAN SONGKET

P

emerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Bali menjalin kerjasama dalam pengembangan tenun dan songket, khususnya dalam menciptakan motif kolaborasi antara Sulsel dan Bali. Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemprov Sulsel dan Pemprov Bali tentang Pengembangan Tenun dan Songket Kolaborasi Motif Sulsel dan Bali, dilaksanakan di Lokasi Tenun Ikat Puteri Ayu, BlahBatu, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu (11/8).

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak, Pemprov Sulsel akan menyiapkan bahan baku setengah jadi dalam bentuk benang sutera, menyiapkan SDM untuk dilatih, dan menyiapkan sarana promosi dan pemasaran di Sulsel dan Bali. Sedangkan, Pemprov Bali akan menyiapkan desain khusus yang merupakan kolaborasi antara motif khas Sulsel dan Bali, menerima dan menampung SDM untuk dilatih dalam proses penenunan (magang), hingga memasarkan produk tenun dan songket di Bali dan di luar Bali.

Untuk kerjasama tersebut, Pemprov Sulsel menunjuk Anna Mariana, House of Marsya, Spesialis Kain Tenun dan Songket Nusantara, untuk membuat dan menciptakan desain kain tenun dan songket perpaduan motif Bali dan Sulsel, yang selanjutnya diberi nama Tenun dan Songket Bali Magis (Bali - Makassar Bugis). Selanjutnya, House of Marsya dimandatkan melalui nota kesepahaman tersebut, untuk melakukan pelatihan dan pembinaan para penenun melalui kerjasama dengan usaha pertenunan Puteri Ayu Gianyar Bali, yang merupakan mitra binaan dan partner dari House of Marsya.

38

Penjabat Gubernur Sulsel, Dr Sumarsono, mengatakan, Indonesia memiliki ribuan budaya yang harus tetap dijaga sebagai kekuatan pertahanan negara. Salah satu bagian dari upaya pelestarian budaya ini adalah melalui tenun dan songket.

"Melalui MoU ini, ada budaya Bali dan Sulsel yang kita ikat. Saya memberikan nama Bali Magis atau Bali Makassar Bugis," ujar Soni, sapaan akrab Sumarsono.

Soni yang didampingi Ketua TP PKK Sulsel Tri Rahaya, berharap, motif Bali Magis ini bisa menjadi motif tenun songket baru yang diminati masyarakat. Soni optimistis, Anna Mariana selaku Spesialis Tenun dan Songket Nusantara, mampu menciptakan desain yang laku di pasaran, sehingga bisa berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pasca MoU ini, harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), untuk mengkonkritkan MoU ini. Misalnya, secara substansi, kita harus mampu meningkatkan SDM penenun Bugis Makassar melalui pro-

gram magang, atau instruktur dari Bali didatangkan ke Sulsel. Kemudian juga dalam hal pemasarannya, harus secepatnya dibahas soal teknisnya," terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian Bali, I Putu Astawa, mengatakan, Bali merupakan daerah yang sangat kecil, hanya 0,29 persen dari seluruh Indonesia dan tidak memiliki tambang. Bali hanya memiliki pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan Usaha Kecil Menengah (UKM), yang mengenergi masyarakat Bali.

"Berbagai program telah dilakukan Pemprov Bali, mulai dari mengurangi beban orang miskin, dan untuk menambah pendapatannya. Selain itu, ada juga program untuk sekolah bagi warga miskin bertaraf internasional, yakni SMA/SMK Bali Mandara, yang berlokasi di Buleleng. Sekolah ini adalah boarding school yang dibiayai pemerintah, yakni Rp50 juta per orang per tahun," terangnya.

Khusus UKM, lanjutnya, ada anggaran khusus yang diberikan kepada setiap desa, khususnya desa yang miskin untuk peningkatan UMKM. TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar per tahun per desa. Program inilah yang kemudian berhasil menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Pengangguran di Bali terendah di Indonesia, hanya 0,86 persen.

Sedangkan kemiskinan di Bali turun menjadi 4,01 persen," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Owner House of Marsya, Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha, mengaku kagum dengan Sumarsono yang begitu mencintai Bali. Sebelumnya,

saat menjabat Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Sulawesi Utara, Sumarsono juga menggagas kerjasama budaya dengan Bali.

"Saya kenal dengan Pak Sumarsono sudah cukup lama. Kami sama-sama dilantik sebagai tokoh kehormatan Betawi. Kali ini, sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Sumarsono menggagas kerjasama dalam hal desain tenun dan songket, yang diberi nama Bali Magis, singkatan dari Bali - Makassar Bugis," tuturnya.

Ia berharap, motif tenun dan songket Bali Magis ini bisa menjadi motif baru yang diminati, dan bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Sekedar diketahui, penandatanganan MoU dilakukan Kepala Dinas Perindustrian Sulsel Ahmadi Akil dan Kepala Dinas Perindustrian Bali I Putu Astawa, disaksikan Penjabat Gubernur Sulsel Dr Sumarsono. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pertukaran cinderamata antara Pemprov Sulsel dan Pemprov Bali.

SENAM PAGI DAN TAKRAW MASSAL MEMPERINGATI HARI 17 AGUSTUS

B

upati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si di dampingi Ketua TP. PKK Kab. Barru Drg. Hj. Hasnah Syam, MARS Menghadiri Acara Senam Massal Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), Sekaligus Membuka Secara Resmi Pertandinagn Takraw Massal, Berlansung di Alun-Alun Kota Barru Jln.A.P.Pettarani, Sabtu (11-0818) Ir. H. Suardi Saleh M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

dalam rangka menyambut hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita, upaya kita, mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. GERMAS ini telah di launchingkan sejak beberapa tahun yang lalu,saya berharap akan terlaksana terus karna ini upaya pemerintah dalam rangka mengajak masyarakat untuk memelihara

kesehatan secara rutin.

Kegiatan takraw massal ini yang kita lakukan baru pemanasan atau intro, Karna kita mau lihat apa yang kurang dalam pertandingan takraw massal ini, dan Alhamdulillah kami melihat bahwa kegiatan ini kita bisa lakukan dan bisa Merakayasa bagai mana paling tidak membuat peralatan atau lapangan takraw sebanyak 30 tanpa merusak jalan umum. “Ungkapnya�

(HMS)

39

LIPUTAN SULSEL

Buat Inovasi Tanpa Plagiat !

D

alam rangka menghadapi pelaksanaan kompetesi inovasi dalam pelayanan publik tingkat Kota Palopo tahun 2018, Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda Palopo menggelar coaching clinic yang diikuti oleh sejumlah perwakilan OPD, BUMN, dan BUMD se-Kota Palopo.

Acara tersebut dibuka resmi oleh Pj.Wali Kota Palopo Andi Arwien Azis, S.STP di VIP room Mega Plaza, kamis(2/8/2018). Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di kota IDAMAN tersebut menguraikan bahwa kompetisi inovasi pelayanan publik diharapkan mampu menghasilkan sebuah terobosan yang dapat membantu peningkatkan kualitas dan metode pelayanan publik.

Ia berharap karya proyek perubahan yang pernah dipersembahkan oleh peserta Diklatpim kiranya dapat

40

diimplementasikan sebagai salah satu solusi dalam pelayanan publik.

Namun demikian, Andi Arwien mewanti-wanti agar inovasi yang dicetuskan sedapat mungkin dipastikan keasliannya. “ Jangan hanya menyalin saja dengan apa yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak lain. Jangan hanya plagiat saja “ tandasnya seraya berharap agar pelaksanaan coaching clinic tersebut dimanfaatkan untuk berdiskusi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang baik.

Sementara itu, Kabag Ortala Setda Palopo, Iwan Mursalim menjelaskan bahwa pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik adalah merupakan terobosan untuk melahirkan sebuah gagasan, ide kreatif orisinal dan atau adaptasi yang dapat mmberikan manfaat positif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Tujuan kegiatan ini ialah meningkatkan pelayanan publik.

Adapun peserta yang diikut sertakan ialah lembaga instansi vertikal, OPD lingkup Pemkot Palopo, BUMN dan BUMD “ ujarnya seraya menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan kompetisi akan berlangsung mulai 8 mei 2018 sampai 17 September 2018.

Kompol Woro Susilo ( Wakapolres Palopo ) yang didaulat sebagai salah satu narasumber menjelaskan bahwa salah satu prinsip utama kompetisi inovasi pelayanan publik ialah akuntabilitas dimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, transparan yang dapat diakses oleh semua pihak, baik pengusul, penilai dan masyarakat. Inovasi yang dihasilkan pun hendaknya bersifat independen, yakni tidak berpihak dan bebas kepentingan. ( YULIANTI ARSYAD_DISKOMINFO PALOPO )

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

Petani Dilatih Cara Budidaya Rumput Laut

D

inas Perikanan Kabupaten Luwu Utara menggelar acara Temu Teknis Budidaya Rumput laut dan Sekolah Lapang Iklim, Minggu (12/8), di Desa Benteng Kecamatan Malangke.

Acara temu teknis ini juga dihadiri dan dibuka langsung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

60 peserta ikut dalam acara ini.

Semuanya adalah petani rumput laut yang ada di Desa Benteng.

Kegiatan ini merupakan rangkaian temu teknis ketiga setelah yang pertama di Desa Pao Malbar, dan kedua di Desa Salekoe, Malangke.

Rencananya, masih ada lagi yang akan dilakukan di kecamatan pesisir lainnya.

Bupati Indah Putri Indriani dalam sambutannya berharap ada pelatihan tambahan yang diberikan kepada masyarakat petani sembari menunggu hasil panen rumput laut. “Biar ada aktivitas lain sembari menanti hasil panen rumput lautnya,” kata Indah.

Indah mengatakan, kegiatan ini adalah wadah yang tepat bagi masyarakat untuk mengetahui tata cara budidaya ikan dan rumput laut. “Dalam temu teknis ini nanti akan disampaikan secara teknis budidaya ikan dan rumput laut, guna mendorong peningkatan

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

produksi ikan dan rumput laut serta pendapatan masyarakat itu sendiri,” jelas Indah.

“Setelah ini saya berharap kita semua mengetahui bagaimana cara budidaya ikan yang baik (CBIB) sehingga nantinya berdampak pada peningkatan produksi dan ini dapat ditindaklanjuti dengan latihan pengolahan pasca panennya,” harap Indah.

Sebelumnya, Kadis Perikanan, Muharwan, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi pemahaman teknis tentang tata

cara budidaya rumput laut. “Ini juga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan rumput laut guna mendorong peningkatan produksi dan pendapatan,” ujar Muharwan.

Selain Bupati Indah Putri Indriani, dan Kadis PUPR, turut pula hadir Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Syamsul Syair, Camat Malangke Tasman), dan para Kepala Perangka Daerah lainnya. Usai acara temu teknis, Bupati melakukan panen rumput laut, serta meninjau pengerasan jalan di Desa Benteng.

(LH/MR/HMS)

41

LIPUTAN SULSEL

PEMPROV KIRIM BANTUAN SECARA BERTAHAP KE LOMBOK

D

alam bantuan korban bencana gempa lombok Pemerintah Provinsi Sulsel bergerak cepat, bahkan menjadi tim bantuan provinsi pertama yang tiba.

"Pemerintah Sulawesi Selatan cukup leading, jadi hari pertama yang kita kirim 21 dokter dan paramedis," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono, Rabu (8/8).

Ia menjelaskan bahwa, sekarang hampir 60 dokter disana, sementara itu dari jumlah tersebut IDI telah mengirimkan 40an dokter.

sukarela. Ini untuk membantu para korban dan trauma healing pasca gempa. Apalagi masih banyak korban meninggal dunia yang harus dievakuasi dari reruntuhan.

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya peralatan di sana juga kurang air, sehingga banyak mayat yang sulit dimandikan tanpa air.

Bantuan tenaga internasional juga telah berdatangan, terutama untuk suplai air dengan teknologi yang mereka miliki.

Jumlah ini dibutuhkan karena untuk operasi tulang jumlahnya banyak, sekitar 200-300 orang itu orang.

Apakah ada bantuan tambahan, lagi dari Sulsel karena banyak korban? Sumarsono menjelaskan bahwa Sulsel akan mengirim secara bertahap.

Sulsel juga mengirimkan tenaga

"Tergantung kebutuhan, untuk

42

mereka memang diidentifikasi jadi kita standby stok baik tenaga maupun peralatan, tetapi karena provinsi lain bergerak setelah sulsel mengirimkan. Kita juga tidak ingin over supply," ujarnya.

Karen kebutuhan dokter untuk di Sulsel juga penting. Untuk bencana tetapi secara prinsip siap mengirimkan secepatnya dalam bentuk bantuan berupa barang seperti selimut dan tikar.

Ia pun mengajak baik perusahaan pemerintah dan swasta juga untuk ambil bagian.

"Inikan soal keikhalsan dan komitmen kita untuk menangani bencana yang penting barangnya masuk ke sana," pungkasnya.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULSEL

Walikota Parepare Lepas Tiga Pendidik Berprestasi

T

iga orang pendidik yang terdiri dari seorang guru, dan dua orang Kepala Sekolah di jenjang yang berbeda berhasil mencatat sejarah sebagai guru dan kepala sekolah berprestasi terbaik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketiga pendidik berprestasi terbaik tersebut, yaitu Makmur Kepala SMPN 4, Thamrin Guru SMPN 4, dan Yusrianti Kepala TK Kartika XX-12 Parepare. Ketiganya dilepas Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe di Rujab Wali Kota, Rabu, (8/8/2018), untuk mewakili Sulsel ke tingkat nasional pada 11 hingga 18 Agustus di Jakarta.

Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadarusman Mangurusi mengatakan, prestasi tersebut merupakan kebanggaan untuk Parepare. Hal itu kata dia, merupakan wujudk sinkronisasi kebijakan dan kemauan kuat Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Parepare yang mampu diimplementasikan oleh leading sektor (Dinas Pendidikan, red.).

Dalam implementasinya, lanjut Taufan, proses belajar mengajar, ditunjang kualitas guru, siswa, serta didukung fungsi managerial dari Kepala Sekolah menjadi kunci keberhasilan pendidikan.

Oleh karena itu kata dia, hadirnya kerjasama dengan Gakken, sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang pendidikan merupakan wujud untuk mencapainya. Taufan berpesan, ketiga pendidik tersebut dapat menjaga kepercayaan Parepare, khususnya Sulsel di tingkat nasional. “Namun apapun yang terjadi nantinya di sana (tingkat nasional, red.) kita sudah membuktikan terbaik di tingkat regional.

Apa yang kita dapatkan ini merupakan keberhasilan bukan karena hasilnya,

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

tapi karena proses,” ucap Taufan memotivasi tiga orang pendidik terbaik itu.

Sementara, Kepala SMPN 4 Parepare Makmur mengaku, jika torehan prestasi yang berhasil mereka dapatkan tersebut tak lain dan tak bukan, berkat dorongan dan kebijakan Pemkot Parepare. “Kami tidak bisa seperti ini, kalau bukan dorongan dari Bapak Wali Kota.

Kami selalu terinspirasi dari setiap apa yang Bapak sampaikan kepada kami.

Itu pula yang membuat orang Provinsi mengapresiasi karena adanya sinkronisasi antara Pemkot, leading sektor, hingga di kalangan satuan pendidikan,” ungkap Makmur, yang diamini, dua rekannya, Thamrin dan Yusrianti.

Diketahui, ketiganya berhasil melalui beberapa tahapan penilaian dalam lomba Guru dan Kepala Sekolah berprestasi sehingga berhasil keluar menjadi terbaik di Sulsel. Penilaian tersebut seperti penilaian portofolio, tes tertulis, best practice, dan wawancara. Penilaian yang sama pun akan kembali dilakukan di tingkat nasional nantinya. Khusus best practice yang memuat inovasi berbeda dari pendidik lainnya, ketiganya memunyai keunikan masing-masing.

Makmur misalnya, sukses meningkat-

kan minat baca siswa melalui program managemen ‘Padamacca’.

Sementara Thamrin, Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 4 ini mengembangkan Keterampilan Berbicara Melalui Penerapan Teknik ‘Tudang Sipulung’. Tak hanya penanaman nilai budaya lokal dari ‘tudang sipulung’, namun nilai karakter, percaya diri dibentuk melalui teknik belajar tersebut. “Jadi bukan hanya kognitifnya saja yang kita bentuk, tapi melalui teknik ini kita ingin menanamkan nilai karakter percaya diri dan penghargaan sesama melalui teknik ‘Tudang Sipulung’,” urai Guru yang peraih penghargaan sebagai Pustakawan terbaik di Sulsel ini.

Sementara Yusrianti, Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini melalui program menanamkan pendidikan karakter bagi anak usia dini, dengan melibatkan orangtua dalam pembelajaran. “Dalam setiap program sekolah, orangtua siswa kita libatkan.

Mereka berperan aktif dalam setiap program sekolah. Di sekolah orangtua siswa punya komunitas, namanya Kelompok Persatuan Orangtua (KPO),” ungkap Yusrianti, Magister Pendidikan ini. (HMS)

43

LIPUTAN SULBAR

Kejari Polewali Kawal 12 Proyek Bernilai Rp 68,4 Miliar

W

alaupun baru empat bulan lebih menahkodai Kejaksaan negeri Polewali, Kejaksaan Tinggi Sulselbar, sejak Maret 2018, sosok Muhammad Ilham tampaknya mampu membuat warna tersendiri bagi jajaran kejaksaan negeri Polewali. Betapa tidak, hingga saat ini pihak kejaksaan negeri Polewali telah melakukan pendampingan 12 proyek dengan nilai Rp 68.460.180.000 yang bersumber dari APBN melalui program Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D) di Kabupaten Polewali Mandar dari empat instansi, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kementerian Agama dan Kantor BPN. Kepala Kejaksaan negeri Polewali, Muhammad Ilham, SH yang ditemui Jurnalis T.Tuntas usai acara syukuran dilakukan kejari Polewali dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa ke 58, Senin (23/72018) lalu mengatakan, ada beberapa kegiatan dilakukan sebelum puncak acara hari Bakti Adhyaksa ke 58 tahun 2018, diantaranya bakti sosial,mengunjungi panti asuhan, melakukan silaturahmi dengan purja( purnawirawan kejaksaan dan pegawai kejaksaan), penanaman kayu putih/penghijauan kota di sejumlahtitik dan pelepasan penyu di pantai Mampie kecamatan Wonomulyo termasuk kegiatan olahraga. Selain itu, tambah Ilham ada sejumlah program kerja dilakukan pihak keja-

44

ri Polewali sebagai bentuk program Jaksa Menyapa kepada masyarakat dan program yang lebih profesional, diantaranya, sosialisasi dan pembinaan serta edukasi.

Menurut Muhammad Ilham, tahun 2018 ini, pihaknya telah melakukan pengawalan 12 proyek dengan nilai Rp 68.460.180.000 bersumber dari APBN dengan empat instansi tehnis, yakni (1). Dinas Kehutanan, Tenaga kerja dan Transmigrasi, (2).Dinas Kesehatan, (3).

Dinas Perumahan dan Pemukiman, (4) Kementerian Agama dan (5) kantor BPN. Dikatakan, kerja dalam pengawalan itu, secara ketat, dan T4D telah tiga kali (3X) kelapangan melakukan pemantauan secara langsung tentang kondisi kegiatan fisik itu. Pertama, sosialisasi, rekanan, konsultan pengawas terkait proyek dikerjakan sesuai kontrak yang ada. Selain itu, tambah Ilham, bukan saja masalah aspek hukum tapi TP4D juga tetap melakukan pengawalan maupun pendampingan, apalagi prosedurnya adalah proyek nasional tetapi pihaknya tidak menolak kalau ada instansi lain meminta melakukan pengawalan untuk kepentingan masyarakat. “ Kalau proyek itu infrastruktur jalan, kejari Polewali memiliki alat untuk mendeteksi pekerjaan dilakukan kontraktor pelaksana�, ujar Ilham.

Lebih jauh mantan Koordinator Pidana Khusus ( Pidsus) Kejati Maluku mengatakan, dalam menegakkan supermasi hukum, pihaknya juga mela-

kukan kerjasama dengan Inspektorat.

Jika ada temuan kejaksaan, pihaknya memberi ruang pada Inspektorat untuk melakukan audit secara adminitrasi.

Jika hasil auditnya ditemukan adanya indikasi penyimpangan kerugian keuangan negara bagi rekanan/konraktor pelaksanan kegiatan proyek, kita minta agar dana itu segera dikembalikan ke negara, tegas Ilham.

Terkait dengan kegiatan di bidang pidana khusus(pidsus),Ilham mengatakan, saat ini pihaknya tengah menangani kasus pidsus di jajaran dinas Kesehatan penggunaan dana BPJS dengan nilai mencapai Rp 150 juta sedangkan bidang pidana umum (Datun), lebih cenderung pada pengacara Negara, bahkan phaknya juga sementara melidik kasus pengadaan hand Tarktor bantuan kelompok Tani yang diduga tidak sesuai spek merk mesin, di dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Polewali Mandar, Drs.HM.Natsir Rahmat, MM pada momen acaran Hari Bakti Adhyaksa ke 58, Senin (23/7-2018) menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan negeri Polewali bersama jajarannya karena menurutnya banyak peningkatan dan perubahan, baik dari sisi pembinaan dan dedikasi yang dilakukan terhadap OPD termasuk kepala desa maupun terhadap masyarakat melalui program Jaksa Menyapa kepada masyarakat.

Acara syukuran Hari Bakti Adhyaksa ke 58 tahun 2018, dengan tema : Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri�, yang dihadiri Wakil Bupati Polman, Ketua Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama serta inatansi vertikal lainnya maupun pihak perbankan termasuk mitra kejari lainnya juga dirangkaikan pemberikan penghargaan bagi Jaksa dan pegawai yang berprestasi serta hadiah para purnawirawan Jaksa dan pegawai.

LAPORAN : ANDI RASYID MOERDANI

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULBAR

“ Bupati Majene Tagih Janji Kemenpora ”

Dr.Fahmi Massiara,Bupati Majene & Stadion Prasamnya Majene

K

abupaten Majene telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga provinsi (Porprov) ke III Sulbar, yang digelar Oktober 2018, tetapi sejumlah kendala masih menghantui menjelang kegiatan event sepektakuler ini, diantaranya anggaran untuk pembenahan fasilitas olahraga masih minim, bahkan anggaran yang dijanjikan kementerian Pemuda dan Olahraga hingga sekarang belum kucur sementara dana itu dibutuhkan untuk pembenahan fasilitas porprov III tahun 2018 mendatang. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana olahraga masih dalam pembenahan seperti sport center di kelurahan Rangas kecamatan Banggae hingga sekarang masih dalam tahap penyelesaian sementara event digelar Oktober 2018 mendatang.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Bupati Majene, Dr.Fahmi Massiara ditemui Jurnalis TT mengatakan, pemda Majene bersama pemprov Sulbar terus berupaya secara maksimal membenahi pembangunan fasilitas dan pemprov Sulbar tetap mengucurkan anggaran dua kali untuk kegiatan pembangunan sarana fasilitas pendukung pelaksanaan porprov III Sulbar tahun 2018 di kabupaten Majene.

Bahkan pihaknya juga telah menghubungi Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta terkait persiapan Porprov III 2018 dan meminta bantuan dana dan kementerian Pemuda dan olahraga berjanji akan memberikan bantuan. Hanya saja, tambah Fahmi Massiara, hingga sekarang janji dari Kemenpora itu belum diwujudkan.Padahal Pemprov Sulbar telah dua kali mengucurkan bantuan dana untuk

pembenahan fasilitas pendukung suksesnya Porprov III Sulbar tahun 2018. “ Mungkin dana itu sementara dipending karena adanya event Asian Games dan mudah-mudah janji kemenpora itu dipenuhi”, ungkap Fahmi Massiara.

Lebih jauh Fahmi Massiara mengatakan, Gubernur Sulbar, HA.Ali Baal Masdar telah meninjau langsung stadion Prasamnya, tempat dibukanya Porprov III Sulbar.

Ada tiga Cabang olahraga tidak dipertandingkan di Majene karena fasilitas tidak mendukung kecuali dialihkan ke Polman, yakni Renang, pacuan kudan dan Motor Cross dan seluruh cabang olaharga sekitar 20., kata Fahmi Massiara sembari menambahkan, target Majene adalah juara. ( ANDI RASYID MOERDANI )

45

LIPUTAN SULBAR

SPBU Mini Menjamur, Langgar UU No.22/2001

K

ehadiran SPBU Mini di provinsi Sulbar khususnya di Polewali Mandar, yang menjual BBM Bersubsidi, dan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi jenis Permiun disetiap SPBU di daerah ini termasuk mempengaruhi tingginya harga BBM jenis Peremiun. Walaupun kegiatan bisnis BBM jenis Permiun bersubsi dinilai melanggar UU 22 Tahun 2001 tentang Minya dan Gas (migas) tetapi tampaknya ada pembiaran, bahkan tidak satupun institusi mampu menghentikan kegiatan yang diduga belum memiliki izin operasional dari instansi berwenang.

Penjual BBM Jenis Premium (Bersubsidi) dapat di Pidana dengan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas).

Syarat dan larangan menjual Menjual BBM eceran terkait pertamina mini dan pedagang BBM eceran perlu diketahui pula bahwa untuk dapat menjual BBM badan Usaha Wajib (harus,red) memiliki izin usaha niaga , tetapi Peraturan BPH Migas No. 6 tahun 2015 memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara illegal. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai Biofuel, meski peraturan BPH Migas UU No. 6 tahun 2015 itu memang menyebut bahwa Koperasi, usaha kecil maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub penyalur setiap orang melakukan : a) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin

46

tinggi Rp 60 Miliar.

Usaha Pengolahan dipidana Penjara paling lama (Maksimal) 5 tahun dan denda paling tinggi Rp 50 M b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp 40 M c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30 M d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp 30 M Sedangkan jika dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana dengan pasal 55 UU No. 22 tahun 2001, yakni setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara Paling lama 6 tahun dan denda Paling

Selain itu, harga LPG 3 Kg bersubsidi di Polewali Mandar juga mengalami kenaikan secara marathon dan tidak terkendali. Hal ini dipicu ulah para pangkalan LPG 3 Kg yang menaikan harga di luar ketentuan pemerintah, Pangkalan menaikkan antaran Rp 18.500 hingga Rp 19.500 per unit, padahal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, harga ditingkat pangkalan hanya Rp 16.500 perunit tetapi faktanya tidak demikian sehingga terpaksa pengecer juga ikut menaikkan yang tidak sesuai HET hingga Rp 25 ribu perunit.

Salah seorang pangkalan LPG 3 Kg, Suharto alias Apto dikonfirmasi media ini mengatakan, pihaknya menaikkan harga karena jatah diberikan Agen LPG 3 kg itu sangat berkurang, bahkan pengiriman dari Parepare juga sering terlambat tiba, Dari hasil investigasi Jurnalis media ini di sejumlah titik pangkalan LPG 3 kg di Polewali, Lantora dan Wonomulyo ditemukan adanya sejumlah pangkalan juga melakukan penjualan eceran kepada konsumen dengan cara, membuka kios tersendiri yang dikelola sanak keluarganya ( istri dan anaknya red), bahkan salah satu Agen, di Wonomulyo, Bapaknya Agen, dan kelurganya jadi pangkalan dan pengecer dengan harga diluar ketentuan HET. Harga LPG 3 kg tidak menentu lantaran kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

(ANDIRA MOERDANI)

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULBAR

n a k p a t e T r a b l u S a d l o 8 p 1 0 Ka 2 a r a t n i B s i s a C 1 8 1 Brigjen Pol.Baharuddin Djafar, Kapolda Sulbar

S

ebanyak 181 calon siswa (Casis) Bintara Polri terdiri dari 161 casis pria dan 20 casis wanita dinyatakan lulus dan akan mengikuti pendidikan calon Bintara Polri di SPN Batua Makassar. Penetapan dan peresmian kelulusan seleksi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2018 dilakukan langsung Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Baharuddin Djafat dan didampingi Karo SDM, Kombes Pol. Dra.Dien Irhastini bertempat di AulaKantor Gubernur Sulbar, Jumat (3/8-2018).

Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Baharuddin Djafar mengatakan, sidang penetapan calon siswa Bintara Polri ini sebagai bentuk wujud system transparansi dan tidak ada lagi main-main sembunyi dalam seleksi penerimaan calon siswa Bintradan, kita harus memperlihatkan system transparansi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada peserta calon siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus dan kepada peserta yang terpilih belum hendaknya tidak patah semangat, terus belajar dan belajar karena kesempatan masih terbuka dimasa mendatang.

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Sementara Karo SDM Polda Sulbar, Kombes Pol.Dra. Dien Irhastini menyampaikan, proses seleksi CasisBintara Polri hingga pengumunan, dilakukan secara transparansi oleh paitia seleksi.

Hal ini dimaksudkan akan mampu mereduksipraktek-praktek percaloan maupun praktek tidak terpuji lainnya. “ Penerimaan Casis Bintara 2018, menganut perinsip BETAH, yakni Bersih, Transparas Akuntabel dan Humonis guna mewujudkan penerimaan anggota Polri yang tetap Clear and Clear�, ungkap Dien Irhastini.

Dikatakan, transparan proses seleksi hasilnya cukup bagus guna menghindari prakte percaloan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab, apalagi telah dibuktikan, adanya salah seorang peserta Casis Bintara terpaksa digugurkan karena telah terbukti menyalahi ketentuan dan aturan seleksi casis Bintara dan menggunakan jasa salah seorang oknum anggota Polri dan oknum anggota Polri kita proses. bahkan akan dikenakan sanksi menuju pemecatan jika terbukti bersalah, tegas karo SDM. Dari 181 casis ditetapkan dan dinyatakan lulus itu mengikuti pendidikan di SPN Batua Makassar, tambah Kombes Dien Irhastini dan ada 5 casis sebelumnya dinyatakan tidak lulus dan penilaiannya sesuai dengan hasil rangking. Kelimanya dinyatakan tidak lulus adalah kelimanya casis Polwan karena keterbatasan Kuota untuk Polisi Wanita (Polwan). Hanya saja tidak disebutkan nama - nama kelima casis polwan itu yang tidak lulus karena kuota telah terpenuhi.

(ANDI RASYID MOERDANI)

47

LIPUTAN SULBAR

Terkait Kasus Dugaan “Mark Up” Pengadaan Listrik Tenaga Surya

Kejati Sulselbar Periksa Marathon Ratusan Kades

T

erkait dengan kasus dugaan “Mark Up” pengadaan listrik tenaga surya yang menggunakan anggaran dana desa (ADD), 144 kades di 16 kecadalam Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar secara marathon diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar di Makassar. Sejak awal tahun 2018, penyidik Kejati Sulselbar telah memeriksa kades dan hingga sekarang belum ada ditetapkan sebagai tersangka dan hanya sebagai saksi dari kasus dugaan “Mark Up” pengadaan listrik tenaga surya tahun anggaran 2015 hingga 2017.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, S.H.menyampaikan, para kades yang diperiksa itu untuk sementara hanya sebagai saksi dalam proyek pengadaan listrik tenaga surya, yang terindikasi korupsi sehingga pihaknya terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saks lain untuk mengusut proyek yang sekarang masuk dalam tahap penyididikan kejati Sulselbar.

Diketahui, proyek pengadaan listrik tenaga surya dengan sumber dananya dari ADD bermula tahun 2015 dan pemkab Polman mengucurkan anggaran sebenyak Rp 4.610.047.000.- melalui Sekretariat Daerah dengan rekanan pelaksana CV. Zamzam. Kemudian tahun 2016, Dinas Kesehatan

48

Salahuddin, S.H.-

Polewali Mandar ( Polman) juga menganggarkan proyek tersebut sebesar Rp 889.020.000.- dengan rekanan CV. Barman.

Selain itu, tahun 2016, Dinas Kesehatan Polman, juga menganggarkan sebanyak Rp 889.020.000.- dengan rekanan pelaksana CV. Barman serta melalui sekretariat daerah sebesar Rp 7.059.250.000 dengan kontraktor pelasana CV Barman serta melalui setda Polman sebesar Rp 7.059.250.000 dengan kontraktor pelaksana PT. Alif, kemudian CV.Binanga dengan anggaran sebesar Rp 16.920.000.- untuk pengadaan listrik tenaga surya di 144 desa di kabupaten Polewali

Mandar provinsi Sulbar.

Terakhir, tahun 2017, pemkab Polewali Mandar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kembali mengadakan proyek listrik tenaga surya sebesar Rp 118.000.000 serta melalui setda Polman sebanyak Rp 8.941.680.000.- dikerjakan oleh PT. Alif Pratama dan CV. Binanga sebesar Rp 13.536.000.- Dan setiap desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 23.500.000, sehingga total anggaran untuk pengadaan listrik tenaga surya selama tiga tahun berturut-turut ( 2015,2016 dan 2017) mencapai Rp 52.144.024.000.(ANDI RASYID MOERDANI)

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

LIPUTAN SULBAR

KPU Polman Tetapkan AIM-beNAR Jawara Pilkada 2018

M

elalui rapat pleno dipimpian langsung Ketua KPU Polewali Mandar, M.Danial kamis kemarin (26/7-2018) bertempat di Hotel Sinar Mas Polewali untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Nomor urut dua (2), HA.Ibrahim Masdar - Drs.HM.Natsir Rahmat, MM sebagai pemenang pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tanggal 27 Juni 2018.

Rapat pleno penetapan paslon Nomor dua (2), HA.Ibrahim Masdar- Drs. HM.Natsir Rahmat, MM, dihadiri seluruh komisioner KPU Polman, Panwaslih dan PPK maupun paslon Nomor dua, HM.Natsir Rahmat, yang juga masih menjabat wakil Bupati Polewali Mandar didampingi Tim pemenangannya sekaligus parpol pengusung, diantaranya Drs. Abubakar kadir, MH (Ketua Kimis II DPRD Polman dari partai Golkar) dan Hj.Nurbaeti,S.Sos ( Wakil Ketua DPRD Polman dari partai PDIP), Kapolres Polewali Mandar, AKBP Muhammad Rifai.

berdasarkan hasil prolehan suara.

Menurut Danial, dari jumlah suara sah sebanyak 219.217 dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut satu (1), Mayjen TNI (Purn) Salim S.Mengga dan Marwan, ST memproleh suara sebanyak 97.889 ( 44,64 %) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut dua (2), H.Andi Ibrahim Masdar dan Drs. HM.Natsir Rahmat, MM meraih suara sebanyak 121.328 ( 55,35 %). Dari hasil prolehan suara sah itu, KPU Polewali Mandar melalui rapat pleno, akhirnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut dua (2), HA.Ibrahim Masadr dan HM.Natsir

Rahmat ditetapkan sebagai bupati terpilih pada pemilukada serantak tanggal 27 Juni 2018.

Mantan Kabag Humas dan Pertokoler pemkab Polewali Mandar lebih jauh mengatakan, berdasarkan ketentuan UU KPU RI, setelah selesai rapat pleno, hasil penetapan pilkada diserahkan kepada DPRD Polewali Mandar untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (mendagri) untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah dan peresmian paslon Nomor urut dua (2) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar terpilih periode 2012-2023.

(ANDI RASYID MOERDANI)

Ketua KPU Polewali Mandar, Drs. M.Danial dalam kesempatan itu mengatakan, pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018, telah berada diakhir tahapan dan sesuai peraturan KPU RI Nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga pihaknya wajib menetapkan paslon yang terpilih

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

49

PENAWARAN IKLAN

SK MENPEN RI Siupp : No. 919/SK/Menpen RI/SIUPP/11jan/1999 Kantor : Jl. Mula Baru Belakang SMAN 6 Mks Hp 085242444447 Nomor Lampiran : - Perihal

: ……/TT/MKS/2018 : ................................. : PENAWARAN IKLAN

Assalamu’Alaikum Wr. Wb. Dengan Hormat, Dalam rangka pengembangan program pemerintah, dan eksistensi pers sampai ke lapisan masyarakat di wilayah Republik Indonesia, maka dengan ini MAJALAH INDEPENDEN “TARGET TUNTAS”, turut melaksanakan program tersebut.

Untuk itu, pimpinan MAJALAH INDEPENDEN “TARGET TUNTAS” menawarkan untuk pemasangan iklan, sebagai wujud partisipasi aktif pada media Alternative Kecintaan anda. Atas partisipasi dan Dukungannya kami hanturkan banyak terimah kasih. Billahi Taufik Wal Hidayah Assalamu’Alaikum Wr. Wb. A. SAMPUL WARNA 1. 1 (satu) halaman penuh Rp. 10.000.000,- 2. ½ halaman Rp. 5.000.000,- 3. 7 cm x 20 cm

Rp. 3.000.000,- 4. 5 cm x 10 cm Rp. 1.500.000,- 5. 5 sm x 5 cm Rp. 1.000.000,-

B. SAMPUL HITAM PUTIH 1. 1 (satu) halaman penuh 2. ½ halaman 3. 7 cm x 20 cm 4. 5 cm x 10cm 5. 5 cm x 5 cm

C. ADVENTORIAL 1. Warna : Rp. 3.000.000,2. Hitam Putih : Rp. 1.000.000.3. Sampul Depan : Rp. 15.000.000,-

Rp. 6.000.000,Rp. 3.000.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 500.000,-

Makassar, ……………........................…... 2018

Andi Afdal Nurman Pimpinan Umum

…………………………………………………………….....Potong disini…………………………………………............…………

ORDER IKLAN DAN ADVENTORIAL Mohon dicatat pada pemasangan iklan MAJALAH INDEPENDEN “TARGET TUNTAS” : Nama Pelanggan : …………………………………………………….............……………………….…………

Pekerjaan/Jabatan : ………....................................................................................................................................................................

Tarif Iklan : A. Sampul Warna :1 2 3 4 5

B. Sampul Hitam Putih :1 2 3 4 5

C.Adventorial :1 2 3 Yang Menerima Order

50

(………….…….....…………………..)

Pemohon

(……………………..…….….……….)

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

ADVERTORIAL

LOMBA LARI DALAM MEMERIAHKAN HUT RI KE-73 WARGA MULA BARU KEL. BIRA KEC. TAMALANREA KOTA MAKASAR KEGIATAN TAHUNAN WARGA MULA BARU MAKASSAR DALAM MEMERIAHKAN HUT RI

Warga Mula Baru adakan sejumlah perlombaan dalam memeriahkan HUT RI Ke-73 yg dikoordinir oleh ROMI

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018

Romi saat memberikan aba aba pada saat star

51

ADVERTORIAL

KEGIATAN RAPAT KOMITE SEKOLAH SDN 268 TANJONGE

Kades Marioriaja Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, KULITANG saat memberikan kata sambutan pd acara rapat komite sekolah dilanjutkan pemilihan ketua komite

Kepsek SDH 268 Tanjonge

52

Murid SDN 268 Tanjonge pentas sebelum pemilihan ketua komite

TARGET TUNTAS EDISI NO. 194 / TAHUN 19 / 2018