20170119 kein

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

MENGELOLA POTENSI EKONOMI 2018 Disampaikan dalam Seminar KEIN 17 Januari 2018

KONDISI EKONOMI

2

Kondisi Ekonomi Global Perekonomian diperkirakan meningkat namun beberapa tantangan global masih membayangi World Bank Januari 2018

IMF Oktober 2017

2017

2018

2017

2018

Dunia

3.0

3.1

3.6

3.7

Negara Maju

2.3

2.2

2.2

2.0

Amerika Serikat

2.3

2.5

2.2

2.3

Uni Eropa

2.4

2.1

2.1

1.9

Jepang

1.7

1.3

1.5

0.7

4.3

4.5

4.6

4.9

6.4

6.2

6.5

6.5

India

6.7

7.3

6.7

7.4

China

6.8

6.4

6.8

6.5

Indonesia

5.1

5.3

5.2

5.3

Negara Berkembang Negara Berkembang Asia

Risiko Ekonomi Global Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama

Proses penyeimbangan (rebalancing) ekonomi RRT

Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit

Kebijakan fiskal ekspansif di AS

Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia

Fenomena aging population di negara maju

Ketegangan antara AS dengan Korea Utara

Pergerakan harga komoditas

Risiko Geopolitik Timur Tengah

• Kebijakan fiskal ekspansif di AS mendorong peningkatan suku bunga acuan AS di periode ke depan sehingga berpotensi memicu tekanan pada capital flow. Namun demikian, dikarenakan kondisi likuiditas global masih cukup tinggi akibat kebijakan quantitative easing di Uni Eropa dan Jepang, dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu outflow • Risiko kenaikan suku bunga acuan AS akan memperkecil ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga lebih jauh • Konsesus perkiraan harga minyak dunia sebagai acuan pada kisaran US$ 55-60 per barel. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi termasuk minyak mentah dunia.

3

Ekonomi Indonesia Stabil, Inflasi Terkendali Pada TW 3-2017, perekonomian Indonesia tumbuh 5,06% yoy, stabil dan masih berada di atas tren global. Perekonomian domestik juga didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan terjaga di kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia 4±1%.

Inflasi (%yoy)

PDB (%yoy)

7.4 6.9

18.00

6.4

IHK Inti Administrated Price Volatile Food

13.00

5.9 8.00

5.4 3.00

2014

PDB Per Kapita (Juta Rupiah)

2015

2016

Nov

Sept

Juli

Mei

Mar

Jan

Nov

Sep

Jul

May

Mar

Jan

Nov

Sep

Jul

May

Mar

Jan

Nov

Sep

Jul

May

Mar

-2.00 Jan

4.4

Q1-…

Q2-…

Q3-…

Q4-…

Q1-…

Q2-…

Q3-…

Q4-…

Q1-…

Q2-…

Q3-…

Q4-…

Q1-…

Q2-…

Q3-…

Q4-…

Q1-…

Q2-…

Q3-…

Q4-…

Q1-…

Q2-…

Q3-…

Q4-…

Q1-…

Q2-…

Q3-…

Q4-…

Q1-…

Q2-…

Q3-…

4.9

2017

2014

2015

2016

2017

IHK

8,36

3,35

3,02

3,61

Inti

4,93

3,95

3,07

2,95

AP

17,57

0,39

0,21

8,70

VF

10,88

4,84

5,92

0,71

48.0 28.8

2010 Sumber: BPS

2011

2012

2013

2014

2015

2016 4

Perekonomian Indonesia Masih Tumbuh Baik Pertumbuhan Ekonomi (%)

Pertumbuhan Menurut Sektor Q3 - 2017(%yoy)

6.00 19.93

Industri Pengolahan

5.50

4.84

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

5.01 5.01 5.06 5.00

2.92

Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor

5.50

Konstruksi Pertambangan

4.50

5.56

5.01

4.88

7.13 1.76

Transportasi dan Pergudangan

5.02

4.00

8.27

Jasa Keuangan dan Asuransi

6.44

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Informasi dan Komunikasi

2013

2014

2015

2016

2017

Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Q3 - 2017(%yoy)

Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan Akomodasi dan Makan Minum

55.68

Real Estate

31.87

0.43

15.09

18.82

7.11

Sumber: BPS

PMTB

Pertumbuhan (%yoy)

4.96 3.64 9.45

Jasa Perusahaan

3.46

8.80

6.01

1.16

Listrik dan Gas

9.24 4.88

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Konsumsi RT

Share (%)

3.70

Jasa lainnya

17.27 20.49 4.93

9.35

Ekspor

Pertumbuhan (%yoy)

Impor

Share (%)

Konsumsi Pemerintah

7.44

LNPRT Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang

4.83

5

Sektor Eksternal Masih Stabil Transaksi berjalan mencatatkan penurunan defisit menjadi (negatif) US$4,3miliar (Q3-17) dari sebelumnya (negatif) US$5,0 miliar (Q2-17). Rupiah mengalami apresiasi pada awal 2018 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal pada triwulan IV 2017. Rasio utang terhadap GDP meningkat disebabkan pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

CAD (% GDP) dan Cadangan Devisa 0.00

140

-0.50

Debt to GDP Ratio Indonesia

Nilai Tukar Rupiah 47.3

13700

120 13600

-1.00

39.0

100

-1.50

13500

80

-2.00

35.1 13400

60 13300

-3.50 13200

0

13100

24.9 24.7 24.5 23.123.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2017

2016

2015

2009

2008

2007

2006

2005

1/2/2018

12/2/2017

11/2/2017

10/2/2017

9/2/2017

8/2/2017

7/2/2017

Cadangan Devisa

6/2/2017

Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)

13000

5/2/2017

2017

4/2/2017

2016

3/2/2017

2015

2/2/2017

2014

1/2/2017

2013

2014

-4.50

20

2013

-4.00

[VALUE]* 28.0 27.4

28.3

2012

40

33.0

13353

2011

-3.00

2010

-2.50

Sumber : Bank Indonesia, Kemenkeu, Bloomberg

6

Surplus Perdagangan Terus Berlanjut 80.0

Akhir 2016, ekspor Impor Indonesia mulai mengalami perbaikan.

Neraca perdagangan tahun 2017 (Jan-Des) surplus 11,8 miliar USD (tertinggi dalam 6 tahun terakhir).

60.0

4.0

3.0

Neraca Perdagangan (Miliar USD) - RHS Ekspor (%yoy) Impor (%yoy)

40.0

2.0

-40.0

11/2017

09/2017

07/2017

05/2017

03/2017

01/2017

11/2016

09/2016

07/2016

05/2016

03/2016

01/2016

11/2015

09/2015

07/2015

05/2015

03/2015

01/2015

11/2014

09/2014

07/2014

05/2014

03/2014

01/2014

11/2013

09/2013

07/2013

05/2013

03/2013

01/2013

11/2012

09/2012

07/2012

05/2012

03/2012

01/2012

11/2011

09/2011

07/2011

05/2011

03/2011

01/2011

11/2010

09/2010

07/2010

05/2010

03/2010

01/2010

11/2009

09/2009

-20.0

07/2009

0.0

05/2009

0.0

03/2009

1.0

01/2009

20.0

-1.0

-2.0 26.06

-60.0

Neraca Perdagangan Jan-Des (USD bn)

7.67

-1.66 Sumber: BPS

-4.08

-3.0 9.53

11.84

-2.20

Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7

Aliran Dana Asing Hingga Desember 2017, aliran dana asing saham mencapai -2,96 miliar USD sedangkan aliran dana asing obligasi mencapai 12,06 miliar USD. Namun total aliran dana asing yang masuk (capital inflow ke Indonesia) dari Januari hingga Desember 2017 mencapai 9,1 miliar USD atau setara dengan Rp123,5 triliun Ekuitas (USD bn) 2017

Obligasi (USD bn) 2017 Monthly

YTD

Monthly 1050.0

12062.07

759.0

-47.5

-72.6 -60.3

-324.6

2331.71767.0 478.4

635.9 1219.5

-844.2

2560.92

2197.62 379.6 651.7

-318.745

-458.9

-468.2

-797.9 1490.9

YTD

-1376.13

58.38 -1393.2

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Oct

-2960.09

Nov

Des Jan

Sumber: Bloomberg

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Oct

Nov

Des

8

Peningkatan Daya Tarik Investasi Indonesia Opini Positif dari Lembaga Rating Moody’s: mengubah outlook dari Stable ke Positive

Jan

Feb

Fitch: mengubah outlook dari Stable ke Positive

R&I: mengubah outlook dari Stable ke Positive

Mar

Apr

May

Jun

Jul

S&P: menaikkan peringkat ke Investment Grade

JCR: mengubah outlook dari Stable ke Positive

Ease of Doing Business

Global Competitiveness Index 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

High rank is better 36 72

41 91 106

China Thailand

India Philippines

Indonesia Vietnam

Peringkat GCI Indonesia naik dari 41 di 2016/2017 menjadi 36 di 2017/2018.

Perbaikan tersebut dapat dilihat di semua pilar daya saing, meskipun kesiapan teknologi, individu, dan perusahaan masih rendah dimana mencerminkan penyebaran indovasi yang belum merata.

Indonesia

Thailand

Vietnam

Philippines

Malaysia

Brunei

Ranking EoDB Indonesia meningkat secara signifikan dalam kurun 2 tahun terakhir, naik dari 106 di 2016 ke 72 di 2018 (meningkat 34 peringkat).

9

OUTLOOK EKONOMI INDONESIA

10

Outlook Perekonomian 2018 Proyeksi Institusi

2017

2018

World Bank (Jan, 18)

5.1

5.3

IMF (Okt,17)

5.2

5.3

ADB (July, 17)

5.1

5.3

OECD (July, 17)

5.1

5.2

Concensus Forecast (Juni, 17)

5.2

5.4

Fitch (Juli, 17)

5.3

5.6

Sumber: RKP 2018, Kemenkeu

RAPBN P 2017

RKP 2018

BI 2018

WB 2018

PDB

5.2

5.2-5.6

5.1 – 5.5

5.3

Konsumsi RT

5.1

5.1-5.2

4.9 – 5.3

5.2

Konsumsi Pemerintah

4.6

3.8-4.0

3.1 – 3.5

3.8

Investasi

5.4

6.0-6.6

5.8 – 6.2

6.0

5.3 – 5.7 KONSUMSI PEMERINTAH

2.4

Proyeksi 2018

Sisi Permintaan Ekspor

KONSUMSI RT & LNPRT Impor 1. Peningkatan daya beli masyarakat melalui upaya menjaga stabilitas harga dan alokasi anggaran ketahanan pangan 2. Belanja sosial masyarakat dengan perbaikan skema belanja PKH, Rastra, KIP, belanja kesehatan 3. Persiapan pelaksanaan Asian Games dan Pemilu

INVESTASI 1. Pembangunan proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta 2. Deregulasi peraturan dan perbaikan iklim investasi terutama di daerah 3. Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi 4. Perbaikan iklim tenaga kerja 5. Optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi

4.8

5.0-5.5

3.9 4.4.-4.8 untuk 4.5 mengatasi – 2.0 1. Kebijakan belanja diarahkan 4.9 ketimpangan 2. Percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran pemerintah 3. Perbaikan pola belanja Pemerintah Daerah 4. Dukungan peningkatan sumber-sumber penerimaan negara

Sisi Penawaran Industri Pengolahan 1. Harga energi yang lebih kompetitif  Implementasi Perpres No.40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi 2. Peningkatan aktivitas kawasan industri dalam PSN 3. Harmonisasi kebijakan industri, perdagangan, fiskal untuk mendukung pengembangan industri pendukung Perdagangan

1. Perbaikan sistem logistik nasional 2. Kebijakan mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru Pertanian 1. Bantuan sarana dan prasarana produksi (benih, mesin, pupuk) & peningkatan luas lahan tanam 2. Peningkatan perikanan budidaya, pengolahan produk rumput laut dan Revitalisasi Hutan Tanaman Industri Konstruksi

EKSPOR IMPOR 1. Penambahan pasar ekspor baru 2. Peningkatan kerjasama bilateral untuk ekspor produk utama (bernilai tambah tinggi) 3. Peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata

1. Realisasi pembangunan infrastruktur 2. Pembangunan jalan, rel 3. Penyediaan mobile power plant dan PLTU Informasi dan Komunikasi 1. Perluasan jaringan 4G 2. Implementasi tarif telekomunikasi yang terjangkau 3. Pemanfaatan e-commerce melalui gerakan startup 11 digital dan 8000 UMKM go digital

Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2018 Tema RKP 2018

Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 2018 MENCAPAI PERTUMBUHAN 5,2- 5,6 %

Sisi Permintaan

MENJAGA STABILITAS EKONOMI

Stabilitas Harga

Produktivitas Ekonomi

Kebijakan meningkatkan produktivitas ekonomi :

• Konsumsi • Investasi Stabilitas Sistem Keuangan

Sisi Penawaran

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural.

Neraca Pembayaran Terjaga

Reformasi Struktural Inklusif dan pemerataan Keberlangsungan lingkungan

Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar Sektor prioritas yang akan ditingkatkan terhadap pertumbuhan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan • Industri pengolahan terutama non migas • Informasi dan Komunikasi • Industri Pengolahan • Pertanian • Pertanian • Konstruksi • Pariwisata • Perdagangan • Jasa Keuangan

(1) pembangunan infrastruktur secara masif untuk konektivitas antar wilayah, (2) pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis, (3) pembenahan pasar tenaga kerja, (4) reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar modal, (5) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, dan (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia

12

Peningkatan Pengeluaran Investasi dan Belanja Pemerintah pada Tahun 2018 APBNP 2017

APBN 2018

PEMBIAYAANANGGARAN

397,2

325,9

PEMBIAYAAN UTANG

461,3

399,2

Uraian (Triliun Rupiah)

Perkembangan Investasi Kepada BUMN, 2013 – 2017 (Triliun Rupiah) Uraian

Investasi Kepada BUMN

PEMBIAYAAN INVESTASI

(59,7)

(65,7)

PEMBERIAN PINJAMAN

(3,7)

(6,7)

KEWAJIBAN PENJAMINAN

(1,0)

(1,1)

PEMBIAYAAN LAINNYA

0,3

0,2

Sumber: Kementerian Keuangan

2013

2014

2015

2016

2,0

3,0

64,5

50,5

Outlook 2017

6,4

2018

3,6

13

KEBIJAKAN EKONOMI

14

Strategi Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi.

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KE SELURUH DAERAH Infrastruktur

Industri

Kawasan Ekonomi

245 Proyek Strategis Nasional dan 2 Program*

Industri Dasar : Besi/Baja, Petrokimia, dan Kimia Dasar

11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Meningkatkan iklim investasi

Industri Hilirisasi SDA, Agro, dan Mineral

Kawasan Industri

Meningkatkan efisiensi logistik

Reformasi 15 PKE

Stimulasi ekspor

Mendorong daya saing industri Promosi pariwisata Memperkuat daya beli masyarakat

Kebijakan Pemerataan Ekonomi Lahan

Kesempatan

Kapasitas SDM

TARGET : Reforma Agraria: legalisasi aset, redistribusi tanah, akses *) Program Kelistrikan dan Programlegalitas Pesawat Jarak Menengah

Pemberian kesempatan pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR

Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi 15

Kebijakan Pemerataan Ekonomi Perbaikan kesejahteraan masyarakat A tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung dengan kebijakan pemerataan ekonomi

• Pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat • Penetapan prioritas penerima TORA berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan, kebutuhan lahan • Pengembangan usaha pertanian dengan metoda aglomerasi atau cluster

Pertanian (Landles Farmer)

• Penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian • Land consolidation untuk sawah • Riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain

Perkebunan

• • • •

Pendataan dan penegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan land bank Pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya Mengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai tambah Dukungan riset, sinergi pasar, off-taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi

Urban Poor & Perumahan Terjangkau

• • • •

Social Housing Housing financing Land bank dan harga tanah yang terjangkau Pemerintah menegakkan kebijakan tata ruang

Nelayan & Budidaya Rumput Laut

• Integrasi nelayan dan rumput laut • Aquaculture dan rantai nilai nelayan • Investasi swasta untuk pengolahan dan off-taker rumput laut

Sistem Pajak Berkeadilan

• Pajak progresif, capital gain tax dan unutilized asset tax • Belanja pemerintah yang berkadilan

Lahan

B KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

Reforma Agraria

Kesempatan

Manufaktur dan ICT

Ritel dan Pasar Pembiayaan dan Anggaran Pemerintah

C Kapasitas SDM Prioritas

Vokasi, Entrepreneurship dan Pasar Tenaga Kerja

• Mengembangkan industri dengan basis SDA dan rantai nilai • Memperkecil gap bunga pembiayaan perusahaan besar dan perusahaan kecil • Melindungi segmen pasar tertentu dari bisnis terintegrasi dan bermodal kuat • Penataan dan pendataan dari pasar tradisional / modern, toko tradisional dan toko modern • Pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern • Kewajiban menyerap produk setempat • Fair access ke dalam sistem distribusi • Penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable • Program pengadaan yang lebih aksesible untuk pengusaha menengah ke bawah • • • •

Identifikasi dan prioritasi sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesi Skema job matching antara industri dan vokasi Early childhood intervension Fokus pada skill, collaborative, flexibility dan impact (bukan semata-mata gelar)

16

PKE Untuk Mendorong Iklim Investasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi telah diluncurkan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian domestik Tahap I, 9 Sept ‘15

Tahap II, 29 Sept ‘15

Tahap III,

Meningkatkan daya saing industri nasional

Mempermudah persyaratan perizinan dan menyederhanakan prosedur eskpor

Fasilitasi jasa keuangan, pendanaan ekspor dan mengeliminasi hambatan bisnis

Tahap IV, 15 Okt ‘15

Tahap V, 22 Okt ‘15

Tahap VI, 6 Nov ‘15

Jaminan sosial dan perbaikan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan iklim industri dan investasi melalui tax incentives dan deregulasi perbankan syariah

Menstimulasi aktivitas ekonomi di daerah terluar dan memfasilitasi avalibilitas komoditas strategis

Tahap VII, 7 Des ‘15

Tahap VIII, 21 Des ‘15

Menstimulasi aktivitas bisnis untuk industri labor-intensive yang berskala nasional melalui insentif dalam bentuk proses sertifikasi lahan untuk individu

Menyelesaikan perselisihan akuisisi tanah, mengintensifkan produksi minyak lokal, menstimulasi industri pesawat domestik

Tahap X, 11 Feb ‘16

Tahap XI, 29 Mar ‘16

Tahap XII, 28 Apr ‘16

Menstimulasi perekonomian nasional melalui fasilitasi UMKM dan industri

Meningkatkan ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB)

Merevisi Daftar Negatif Investasi dan meningkatkan proteksi untuk UMKM

7 Okt ’15

Tahap IX, 27 Jan ‘16 Mempercepat kelistrikan, stabilisasi harga daging dan meningkatkan sektor logistic untuk rural-urban

233

INITIAL TOTAL REGULATIONS

DELETED/ REVOKED

11 222 TOTAL REGULATIONS

COMPLETED

5

UNDER DISCUSSION

Tahap XIV, 10 Nov ‘16

Low Cost Housing untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Roadmap untuk E-commerce

Tahap XV, 15 Jun ‘17 Perbaikan Logistik

3%

97%

170

PRESIDENTIAL PRESIDENSIAL

4752

Tahap XVI, 31 Agust ‘17

97%

GOVERNMENT INSTITUTIONS TOTAL

Tahap XIII, 24 Agust ‘16

I–XV

4250

TOTAL TOTAL COMPLETED SELESAI

96 %

Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha dari Tingkat Pusat hingga Daerah

UPDATE: 22 September, 2017

17 17

Konsepsi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha 1.

Pada dasarnya Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres No. 91/2017) dilakukan dengan:

a.

Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

b.

Memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.

c.

Menerapkan sistem data sharing.

2.

Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (leading sector dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha.

3.

Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi.

4.

Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

MENATA ULANG 18

Konsep Alur Perizinan Sistem Online Single Submission 19





Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP

Investor

Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Uji coba penerapan OSS perizinan end-to-end sektor industri akan dilakukan di DPM-PTSP Purwakarta dan DPM-PTSP Sulawesi Tengah, serta sektor pariwisata dan industri di PTSP BP Batam pada bulan Januari 2018

Online



SKPD Pemprov SKPD Pemkab/ Pemkot

Offline

• PTSP • DPM-PTSP • MALL PELAYANAN PUBLIK Perizinan • K/L (untuk industri tertentu)

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik • Online Single Submission • Data Sharing • Helpdesk/Klinik

19

Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berdasarkan Perpres 91 Tahun 2017 Keterangan

•

SATGAS Nasional bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.

•

SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota Wajib: (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan); dan (3) melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada SATGAS Nasional.

•

SATGAS Leading Sector adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.

•

SATGAS Pendukung adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh Leading Sector untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

Up/Down Line Presiden Garis Koordinasi

PTSP/ BKPM

L

Garis Pendukung

SATGAS Nasional

Garis Penugasan L

Laporan Per Bulan

L DMPTSP

DMPTSP

SATGAS K/L Pendukung

Eselon I

DMPTSP

SATGAS Leading Sector

Eselon I

DMPTSP

SATGAS Provinsi

Sekretaris Daerah

SATGAS Kab/Kota

Sekretaris Daerah

20

TERIMA KASIH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

21

22

LAMPIRAN

Proyek Strategis Nasional terdiri dari 245 Proyek dan 2 Program – Estimasi Total Investasi Rp 4.417 T (Per 19 Desember 2017) SULAWESI SUMATERA

KALIMANTAN

Rp638 T

Rp563 T

MALUKU & APUA

Rp328 T

Rp448 T

NATIONAL

Rp1.333 T BALI & NUSA

JAWA

Rp10 T

Rp1.094 T

Program

Project

PSN mencakup 15 sektor di tingkat proyek dan 2 sektor di tingkat program

ROAD

RAILWAY

SEAPORT

AIRPORT

INDUSTRIAL ZONE

HOUSING

74

23

10

8

30

3

Projects

Projects

Projects

Electricity

1

PROGRAM

Projects

Projects

SmallMedium Airplane

1

Projects

HOUSING

3 Projects

WATER & SANITATION

9 Projects

DAM

54 Projects

IRRIGAIRIGASI TION

77 Projects

TECHNOLOGY

SMELTER

OIL REFINERY

FISHERY

SEA DIKE

4

6

12

1

1

Projects

Project

Project

Projects

Projects

PROGRAM

23

Status Kemajuan 37 Proyek Prioritas per Desember 2017 Status kemajuan 37 proyek prioritas

32%

12 Proyek dalam tahap Preparation penyiapan 5 Proyek dalam tahap Transaction stage transaksi

54% 14%

20 Proyek dalam Construction stage tahap konstruksi

Skema Pendanaan untuk 37 Proyek Prioritias

10% Rp 235,97 Triliun APBN/APBD

APBN/D (termasuk pinjaman)

51% 39%

Milestone yang baru dicapai Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur SelatanUtara: Komposisi pembebanan pinjaman MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara untuk tambahan Fase I dan Fase II telah diputuskan dalam Rapat KPPIP tingkat Menteri, yaitu 49% Pemerintah Pusat dan 51% Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelabuhan Patimban: Loan Agreement telah ditandatangani pada 15 November 2017.

RDMP Cilacap: Surat Rekomendasi terkait tata ruang dan pengalihan trase jalan telah diterbitkan. Izin Lingkungan sudah diterbitkan oleh Kementerian LHK.

BUMN/D Rp 968,92 Triliun BUMN/BUMD Rp 1.247,13 Triliun Swasta swasta/KPBU

SPAM Lampung: Konsorsium PT Bangun Cipta Sarana - PT Bangun Cipta Konstruksi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang KPBU.

24

24

Investor Swasta Memiliki Peluang Untuk Berkontribusi Lebih Dari Setengah Dari Total Nilai Investasi PSN Nilai Investasi PSN

APBN 13%

PSN membutuhkan dana dari berbagai sumber, termasuk anggaran negara, BUMN / BUMD, dan swasta Perkiraan dana1 yang dibutuhkan untuk PSN 245 Proyek + 2 Program: Total Nilai Investasi2

USD 327.2 Miliar 1Exclude

US$ 40.6 Billion

APBN BUMN/D

US$ 92.9 Billion

Swasta

US$ 193.7 Billion

Swasta 59%

BUMN/D 28%

12 projects which investment value are still unknown rate: US$ 1 = IDR 13,500

2Exchange

5 Sectors dengan Nilai Investasi Tertinggi:

Energi 12 Proyek US$ 93 Miliar

Listrik 1 Program US$ 76.7 Miliar

Jalan 74 Proyek US$ 52.2 Miliar

Kereta 23 Proyek US$ 46.2 Miliar

KEK dan KI 30 Proyek US$ 28.7 Miliar

Note: Nilai investasi didasarkan pada update per bulan Oktober 2017. Data mengenai nilai investasi sedang dalam proses verifikasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan BPKP

25

Alokasi Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sumber Pembiayaan (USD Miliar)1,2,3

1Tidak

Realisasi Pembiayaan ≤2016

Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2017

2018

2019

≥2020

Total

1. APBN

6.4

4.4

4.1

4.3

21.5

40.6

2. BUMN

6.5

8.4

12.0

17.4

48.6

92.9

3. Swasta

25.1

16.2

26.5

25.8

100.1

193.7

TOTAL

38.0

29.0

42.6

47.5

170.2

327.2

termasuk 12 proyek, yang nilai investasinya masih belum diketahui: smelter, perumahan, Zona Ekonomi Khusus, dan Jalan

2Dana

sebesar USD 37 Juta (CAPEX dan OPEX) dari 30 proyek yang tidak memiliki informasi mengenai persyaratan alokasi tahunannya, digolongkan di ≥2020 3Exchange

rate: US$ 1 = IDR 13,500

Asumsi penggolongan alokasi dana: 1. Untuk proyek dengan skema PPP namun tidak memiliki informasi alokasi di APBN / APBD, total dana dialokasikan ke Swasta 2. Untuk proyek dengan penugasan BUMN namun tidak memiliki informasi alokasi BUMN / BUMD, total dana dialokasikan ke BUMN Catatan: Data ini masih akan diverifikasi oleh KSP dan BPKP 26

Pembangunan 16 Zona Industri Kuala Tanjung

Tanjung Buton

Landak

Tanggamus

Ketapang

Wilmar Serang

Tanah Kuning

Kendal

Jorong

Gresik

Morowali

Batulicin

Buli, Halmahera Timur

Bantaeng

Bintuni

Konawe

27

Pembangunan 11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoksumawe

Sei Mangkei

Tanjung Api-api

Maloy Batuta Trans Kalimantan

Bitung

Sorong

Tanjung Lesung

KEK Manufaktur KEK Pariwisata

Hingga 31 Juni 2017, Pemerintah telah mendirikan 11 KEK: 7 KEK Manufaktur 4 KEK Pariwisata

Tanjung Kelayang

Mandalika

Palu

Morotai

28

Pembangunan 10 Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Danau Toba

Tanjung Lesung

Tanjung Kelayang

Borobudur

Kepulauan Seribu

Bromo Tengger Semeru

Wakatobi

Mandalika

Morotai

Labuan Bajo

29

Pencapaian PSN sektor IPTEK, Telekomunikasi, dan Industri Pesawat per September 2017 PALAPA RING BROADBAND WESTERN PACKAGE

Palapa Ring Broadband

PALAPA RING BROADBAND MIDDLE PACKAGE

PALAPA RING BROADBAND EASTERN PACKAGE

Paket Barat: Konstruksi fisik telah mencapai 74% dan ditargetkan dapat beroperasi pada 11 Februari 2018.

Paket Tengah: Konstruksi fisik telah mencapai 26%.

Telah dilakukan Factory Acceptance Test kabel laut di pabrik NSW Jerman pada tanggal 1-5 Agustus 2017.

Kabel laut ditargetkan sampai di Indonesia pada Oktober 2017.

Paket Timur: Konstruksi fisik telah mencapai 17% dan ditargetkan beroperasi pada September 2019.

Catatan: Proyek Percepetan Pembangunan Technopark, Satelit Multifungsi dan Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245 dan R80 tidak dicantumkan dalam peta karena merupakan proyek skala Nasional

Percepatan Pembangunan Technopark

Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245 dan R80

Proyek ini merupakan bagian dari Program Revitaslisasi Puspitek dan Pengembangan Indonesia Science and Technology Park (STP).

Kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp20 triliun. PT Dirgantara Indonesia akan memproduksi pesawat jenis N-245 dan produksi pesawat jenis R80 akan dilakukan oleh PT Regio Aviasi Industri.

30

Pencapaian Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Percepatan Pembangunan 7 PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015) Progress

100%

Aruk

Progress

100%

Entikong

Progress

100%

Badau

Progress

100%

Wini

Progress

Progress

100%

100%

Motaain

Motamasin

Progress

100%

Skouw

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sekitar PLBN (Arahan Dalam Ratas Tanggal 14 Maret 2017) Pembangunan Kawasan IKM berbasis pertanian di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dekat PLBN Entikong. Pembangunan kawasan peternakan sapi terpadu yang berlokasi di Kawasan Sonis Laloran, Kabupaten Belu dekat PLBN Motaain.

Rencana Pembangunan 9 PLBN Gelombang 2 (Pasca Inpres No. 6 Tahun 2015): 1.Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; 2.Jasa - Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; 3.Long Nawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; 4.Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; 5.Labang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; 6.Sei Nyamuk - Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; 7.Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8.Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9.Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Kepada Menteri PUPR No. 050/1733/BNPP tanggal 15 September 2017)

Diresmikan Diresmikan

Belum Diresmikan Belum Diresmikan

31

Konsep Reforma Agraria – Obyek/Lahan Dan Subyek/Masyarakat (1/3) TORA

KELOMPOK PETANI

 Strata title atas konsolidasi lahan (50Ha)

 Lahan transmigrasi belum bersertifikat  PRONA/PTSL  Lahan hasil penyelesaian konflik

Diberikan hak alas atas tanah

 Ex-HGU/HGB dan tanah terlantar  Pelepasan kawasan hutan (20% Plasma, Pencadangan Pangan, dsb) PERHUTANAN SOSIAL

Diberikan hak akses atas lahan

 Sertifikasi lahan negara strata-title kepada kelompok tani (50 KK)  Setiap KK berhak atas kepemilikan lahan 1 Ha  Tidak diperjualbelikan  Kelompok tani memiliki bukti hak milik  Tidak diberikan koordinat atas hak milik  Dilarang dijual  Pengelolaan oleh kelompok  Kelompok tani dibina dengan pendekatan “korporasi koperasi”  Ada pendampingan dari “Agen Perubahan”

 Kawasan Hutan

Tatanan Sosial Baru “Desa dibangun dan Tanah dikelola bersama” *) PRONA: Proyek Operasi Nasional Agraria yaitu tanah-tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak atas tanah (misalnya tanah hibah perusahaan)

32

Konsep Reforma Agraria – Subyek/Masyarakat Penerima Reforma Agraria (2/3) Subyek dari Reforma Agraria dibagi dalam 5 (lima) kategori: (a) para buruh pertanian, petambak, pekebun dan

peternak yang tidak memiliki lahan (landless); (b) buruh pertanian, petambak, pekebun dan peternak yang lahannya terbatas; (c) buruh berpenghasilan rendah, penduduk pada area rawan bencana, dan pengangguran; (d) penduduk di area rawan bencana yang harus di pindahkan; dan (e) pengangguran.

2 Petani, pekebun, petambak lahan kecil dan peternak dengan jumlah ternak terbatas

4 Penduduk pada area rawan bencana yang harus di resettle Diberikan kepada penduduk di area rawan bencana disekitar TORA.

Diberikan kepada petani, petambak, dan pekebun yang memiliki lahan kecil, sehingga akan menambah pendapatan.

1

Petani, petambak, pekebun tanpa lahan (landless) dan buruh ternak

Buruh Berpenghasilan Rendah Diberikan kepada petani, petambak, dan pekebun, buruh penggarap atau penyewa lahan, agar mereka dapat memiliki hak lahan garapan untuk meningkatkan taraf hidup.

Kriteria Tambahan • • • • •

3

Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat maksimal sersan/brigadir Diutamakan sudah menikah atau berkeluarga Tinggal dilokasi dekat TORA/Perhutanan Sosial Memiliki pengalaman bercocok tanam Penerima TORA/Perhutanan sosial diutamakan memiliki semangat yang tinggi untuk mengelola lahan agar lahan yang diberikan dapat dimaksimalkan

Diberikan kepada buruh yang berpenghasilan rata-rata UMR atau di bawah UMR dan masuk kategori miskin

5 Pengangguran Diberikan kepada pengangguran untuk mengurangi kemiskinan serta pengangguran.

Prioritas Untuk Transmigrasi • Penduduk miskin di lokasi potensi transmigrasi baru • Penduduk daerah asal transmigrasi baru yang menjadi masyarakat miskin perkotaan • Penduduk miskin yang berasal dari pulau yang sama dengan pulau daerah transmigrasi baru • Penduduk miskin yang berasal dari luar pulau transmigrasi baru

33

Konsep Reforma Agraria - Norma Dan Standar (3/3) • •

Golden Rule untuk pemberian lahan/akses reforma agraria adalah lahan harus diusahakan (tidak menjadi idle land atau diperjualbelikan), ada batasan kepemilikan/penguasaan lahan, dan pengelolaannya dilakukan secara klaster Batasan kepemilikan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, ketimpangan kepemilikan lahan, dan jenis pemanfaatan lahan

TORA

Perhutanan Sosial

Hak Milik atas Tanah

Hak Akses/Izin/Kemitraan Pengelolaan Hutan

Tanah tidak untuk diperjualbelikan atau dipecah melalui sistem waris

Tidak merusak ekosistem hutan dan penebangan kayu hanya diperbolehkan di Hutan Produksi

Lahan untuk diusahakan

Luasan Maksimum Penguasaan Lahan/Hutan ditentukan berdasarkan kriteria:

Uniformity & batasan kepemilikan lahan

Pengelolaan secara klaster/ kelompok

• Kepadatan Penduduk • Jumlah Penduduk Miskin • Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Pengelolaan dikonsolidasikan dalam satu klaster

• • • •

Kepadatan Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Fungsi Hutan (Konservasi, Lindung, Produksi) Jenis Pemanfaatan (Kayu/Non-Kayu)

Dikelola oleh kelompok masyarakat (koperasi)

Jenis tanaman sama untuk satu klaster

34

Link And Match Pendidikan Vokasi & Dunia Bisnis / Industri Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi isu prioritas nasional untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerja terampil TANTANGAN

51%

Suplai tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja tidak sesuai dibutuhkan dunia usaha

21%

Penganguran berasal dari lulusan SMK

Industri membutuhkan lulusan vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi

Bonus demografi penduduk Indonesia 2020, yang di dominasi usia muda

Lulusan vokasi memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan SKKNI

Bonus demografi Kebutuhan bidang yang penduduk Indonesia vokasional di pekerjaan dominasi usia muda dimasa mendatang (Future of Jobs)

Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Lahan

Kesempatan

SDM

Vokasi

Link & Match

Uji kompetensi lulusan vokasi

1. Perubahan Kurikulum SMK

Sekolah menerapkan kurikulum vokasi yang mengacu pada SKKNI

SKKNI sebagai acuan uji kompetensi lulusan vokasi

2. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi

4. Terlalu Banyak Program Studi

3. Kebutuhan Peralatan Minimal

5. Insentif Bagi Sekolah

35