KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
MENGELOLA POTENSI EKONOMI 2018 Disampaikan dalam Seminar KEIN 17 Januari 2018
KONDISI EKONOMI
2
Kondisi Ekonomi Global Perekonomian diperkirakan meningkat namun beberapa tantangan global masih membayangi World Bank Januari 2018
IMF Oktober 2017
2017
2018
2017
2018
Dunia
3.0
3.1
3.6
3.7
Negara Maju
2.3
2.2
2.2
2.0
Amerika Serikat
2.3
2.5
2.2
2.3
Uni Eropa
2.4
2.1
2.1
1.9
Jepang
1.7
1.3
1.5
0.7
4.3
4.5
4.6
4.9
6.4
6.2
6.5
6.5
India
6.7
7.3
6.7
7.4
China
6.8
6.4
6.8
6.5
Indonesia
5.1
5.3
5.2
5.3
Negara Berkembang Negara Berkembang Asia
Risiko Ekonomi Global Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama
Proses penyeimbangan (rebalancing) ekonomi RRT
Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit
Kebijakan fiskal ekspansif di AS
Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia
Fenomena aging population di negara maju
Ketegangan antara AS dengan Korea Utara
Pergerakan harga komoditas
Risiko Geopolitik Timur Tengah
• Kebijakan fiskal ekspansif di AS mendorong peningkatan suku bunga acuan AS di periode ke depan sehingga berpotensi memicu tekanan pada capital flow. Namun demikian, dikarenakan kondisi likuiditas global masih cukup tinggi akibat kebijakan quantitative easing di Uni Eropa dan Jepang, dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu outflow • Risiko kenaikan suku bunga acuan AS akan memperkecil ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga lebih jauh • Konsesus perkiraan harga minyak dunia sebagai acuan pada kisaran US$ 55-60 per barel. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi termasuk minyak mentah dunia. 3
Ekonomi Indonesia Stabil, Inflasi Terkendali Pada TW 3-2017, perekonomian Indonesia tumbuh 5,06% yoy, stabil dan masih berada di atas tren global. Perekonomian domestik juga didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan terjaga di kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia 4±1%. Inflasi (%yoy)
PDB (%yoy)
7.4 6.9
18.00
6.4
IHK Inti Administrated Price Volatile Food
13.00
5.9 8.00
5.4 3.00
2014
PDB Per Kapita (Juta Rupiah)
2015
2016
Nov
Sept
Juli
Mei
Mar
Jan
Nov
Sep
Jul
May
Mar
Jan
Nov
Sep
Jul
May
Mar
Jan
Nov
Sep
Jul
May
Mar
-2.00 Jan
4.4
Q1-… Q2-… Q3-… Q4-… Q1-… Q2-… Q3-… Q4-… Q1-… Q2-… Q3-… Q4-… Q1-… Q2-… Q3-… Q4-… Q1-… Q2-… Q3-… Q4-… Q1-… Q2-… Q3-… Q4-… Q1-… Q2-… Q3-… Q4-… Q1-… Q2-… Q3-…
4.9
2017
2014
2015
2016
2017
IHK
8,36
3,35
3,02
3,61
Inti
4,93
3,95
3,07
2,95
AP
17,57
0,39
0,21
8,70
VF
10,88
4,84
5,92
0,71
48.0 28.8
2010 Sumber: BPS
2011
2012
2013
2014
2015
2016 4
Perekonomian Indonesia Masih Tumbuh Baik Pertumbuhan Ekonomi (%)
Pertumbuhan Menurut Sektor Q3 - 2017(%yoy)
6.00 19.93
Industri Pengolahan
5.50
4.84
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
5.01 5.01 5.06 5.00
2.92
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
5.50
Konstruksi Pertambangan
4.50
5.56
5.01
4.88
7.13 1.76
Transportasi dan Pergudangan
5.02
4.00
8.27
Jasa Keuangan dan Asuransi
6.44
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Informasi dan Komunikasi
2013
2014
2015
2016
2017
Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Q3 - 2017(%yoy)
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan Akomodasi dan Makan Minum
55.68
Real Estate
31.87
0.43
15.09
18.82
7.11
Sumber: BPS
PMTB
Pertumbuhan (%yoy)
4.96 3.64 9.45
Jasa Perusahaan
3.46
8.80
6.01
1.16
Listrik dan Gas
9.24 4.88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Konsumsi RT
Share (%)
3.70
Jasa lainnya
17.27 20.49 4.93
9.35
Ekspor
Pertumbuhan (%yoy)
Impor
Share (%)
Konsumsi Pemerintah
7.44
LNPRT Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang
4.83
5
Sektor Eksternal Masih Stabil Transaksi berjalan mencatatkan penurunan defisit menjadi (negatif) US$4,3miliar (Q3-17) dari sebelumnya (negatif) US$5,0 miliar (Q2-17). Rupiah mengalami apresiasi pada awal 2018 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal pada triwulan IV 2017. Rasio utang terhadap GDP meningkat disebabkan pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. CAD (% GDP) dan Cadangan Devisa 0.00
140
-0.50
Debt to GDP Ratio Indonesia
Nilai Tukar Rupiah 47.3
13700
120 13600
-1.00
39.0
100
-1.50
13500
80
-2.00
35.1 13400
60 13300
-3.50 13200
0
13100
24.9 24.7 24.5 23.123.0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2017
2016
2015
2009
2008
2007
2006
2005
1/2/2018
12/2/2017
11/2/2017
10/2/2017
9/2/2017
8/2/2017
7/2/2017
Cadangan Devisa
6/2/2017
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)
13000
5/2/2017
2017
4/2/2017
2016
3/2/2017
2015
2/2/2017
2014
1/2/2017
2013
2014
-4.50
20
2013
-4.00
[VALUE]* 28.0 27.4
28.3
2012
40
33.0
13353
2011
-3.00
2010
-2.50
Sumber : Bank Indonesia, Kemenkeu, Bloomberg
6
Surplus Perdagangan Terus Berlanjut 80.0
Akhir 2016, ekspor Impor Indonesia mulai mengalami perbaikan. Neraca perdagangan tahun 2017 (Jan-Des) surplus 11,8 miliar USD (tertinggi dalam 6 tahun terakhir).
60.0
4.0
3.0
Neraca Perdagangan (Miliar USD) - RHS Ekspor (%yoy) Impor (%yoy)
40.0
2.0
-40.0
11/2017
09/2017
07/2017
05/2017
03/2017
01/2017
11/2016
09/2016
07/2016
05/2016
03/2016
01/2016
11/2015
09/2015
07/2015
05/2015
03/2015
01/2015
11/2014
09/2014
07/2014
05/2014
03/2014
01/2014
11/2013
09/2013
07/2013
05/2013
03/2013
01/2013
11/2012
09/2012
07/2012
05/2012
03/2012
01/2012
11/2011
09/2011
07/2011
05/2011
03/2011
01/2011
11/2010
09/2010
07/2010
05/2010
03/2010
01/2010
11/2009
09/2009
-20.0
07/2009
0.0
05/2009
0.0
03/2009
1.0
01/2009
20.0
-1.0
-2.0 26.06
-60.0
Neraca Perdagangan Jan-Des (USD bn)
7.67
-1.66 Sumber: BPS
-4.08
-3.0 9.53
11.84
-2.20
Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7
Aliran Dana Asing Hingga Desember 2017, aliran dana asing saham mencapai -2,96 miliar USD sedangkan aliran dana asing obligasi mencapai 12,06 miliar USD. Namun total aliran dana asing yang masuk (capital inflow ke Indonesia) dari Januari hingga Desember 2017 mencapai 9,1 miliar USD atau setara dengan Rp123,5 triliun Ekuitas (USD bn) 2017
Obligasi (USD bn) 2017 Monthly
YTD
Monthly 1050.0
12062.07
759.0
-47.5
-72.6 -60.3
-324.6
2331.71767.0 478.4
635.9 1219.5
-844.2
2560.92
2197.62 379.6 651.7
-318.745
-458.9
-468.2
-797.9 1490.9
YTD
-1376.13
58.38 -1393.2
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Ags
Sept
Oct
-2960.09
Nov
Des Jan
Sumber: Bloomberg
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Ags
Sept
Oct
Nov
Des
8
Peningkatan Daya Tarik Investasi Indonesia Opini Positif dari Lembaga Rating Moody’s: mengubah outlook dari Stable ke Positive
Jan
Feb
Fitch: mengubah outlook dari Stable ke Positive
R&I: mengubah outlook dari Stable ke Positive
Mar
Apr
May
Jun
Jul
S&P: menaikkan peringkat ke Investment Grade
JCR: mengubah outlook dari Stable ke Positive
Ease of Doing Business
Global Competitiveness Index 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
High rank is better 36 72
41 91 106
China Thailand
India Philippines
Indonesia Vietnam
Peringkat GCI Indonesia naik dari 41 di 2016/2017 menjadi 36 di 2017/2018. Perbaikan tersebut dapat dilihat di semua pilar daya saing, meskipun kesiapan teknologi, individu, dan perusahaan masih rendah dimana mencerminkan penyebaran indovasi yang belum merata.
Indonesia
Thailand
Vietnam
Philippines
Malaysia
Brunei
Ranking EoDB Indonesia meningkat secara signifikan dalam kurun 2 tahun terakhir, naik dari 106 di 2016 ke 72 di 2018 (meningkat 34 peringkat).
9
OUTLOOK EKONOMI INDONESIA
10
Outlook Perekonomian 2018 Proyeksi Institusi
2017
2018
World Bank (Jan, 18)
5.1
5.3
IMF (Okt,17)
5.2
5.3
ADB (July, 17)
5.1
5.3
OECD (July, 17)
5.1
5.2
Concensus Forecast (Juni, 17)
5.2
5.4
Fitch (Juli, 17)
5.3
5.6
Sumber: RKP 2018, Kemenkeu
RAPBN P 2017
RKP 2018
BI 2018
WB 2018
PDB
5.2
5.2-5.6
5.1 – 5.5
5.3
Konsumsi RT
5.1
5.1-5.2
4.9 – 5.3
5.2
Konsumsi Pemerintah
4.6
3.8-4.0
3.1 – 3.5
3.8
Investasi
5.4
6.0-6.6
5.8 – 6.2
6.0
5.3 – 5.7 KONSUMSI PEMERINTAH
2.4
Proyeksi 2018
Sisi Permintaan Ekspor
KONSUMSI RT & LNPRT Impor 1. Peningkatan daya beli masyarakat melalui upaya menjaga stabilitas harga dan alokasi anggaran ketahanan pangan 2. Belanja sosial masyarakat dengan perbaikan skema belanja PKH, Rastra, KIP, belanja kesehatan 3. Persiapan pelaksanaan Asian Games dan Pemilu
INVESTASI 1. Pembangunan proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta 2. Deregulasi peraturan dan perbaikan iklim investasi terutama di daerah 3. Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi 4. Perbaikan iklim tenaga kerja 5. Optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi
4.8
5.0-5.5
3.9 4.4.-4.8 untuk 4.5 mengatasi – 2.0 1. Kebijakan belanja diarahkan 4.9 ketimpangan 2. Percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran pemerintah 3. Perbaikan pola belanja Pemerintah Daerah 4. Dukungan peningkatan sumber-sumber penerimaan negara
Sisi Penawaran Industri Pengolahan 1. Harga energi yang lebih kompetitif Implementasi Perpres No.40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi 2. Peningkatan aktivitas kawasan industri dalam PSN 3. Harmonisasi kebijakan industri, perdagangan, fiskal untuk mendukung pengembangan industri pendukung Perdagangan
1. Perbaikan sistem logistik nasional 2. Kebijakan mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru Pertanian 1. Bantuan sarana dan prasarana produksi (benih, mesin, pupuk) & peningkatan luas lahan tanam 2. Peningkatan perikanan budidaya, pengolahan produk rumput laut dan Revitalisasi Hutan Tanaman Industri Konstruksi
EKSPOR IMPOR 1. Penambahan pasar ekspor baru 2. Peningkatan kerjasama bilateral untuk ekspor produk utama (bernilai tambah tinggi) 3. Peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata
1. Realisasi pembangunan infrastruktur 2. Pembangunan jalan, rel 3. Penyediaan mobile power plant dan PLTU Informasi dan Komunikasi 1. Perluasan jaringan 4G 2. Implementasi tarif telekomunikasi yang terjangkau 3. Pemanfaatan e-commerce melalui gerakan startup 11 digital dan 8000 UMKM go digital
Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2018 Tema RKP 2018
Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 2018 MENCAPAI PERTUMBUHAN 5,2- 5,6 %
Sisi Permintaan
MENJAGA STABILITAS EKONOMI
Stabilitas Harga
Produktivitas Ekonomi
Kebijakan meningkatkan produktivitas ekonomi :
• Konsumsi • Investasi Stabilitas Sistem Keuangan
Sisi Penawaran
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural.
Neraca Pembayaran Terjaga
Reformasi Struktural Inklusif dan pemerataan Keberlangsungan lingkungan
Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar Sektor prioritas yang akan ditingkatkan terhadap pertumbuhan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan • Industri pengolahan terutama non migas • Informasi dan Komunikasi • Industri Pengolahan • Pertanian • Pertanian • Konstruksi • Pariwisata • Perdagangan • Jasa Keuangan
(1) pembangunan infrastruktur secara masif untuk konektivitas antar wilayah, (2) pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis, (3) pembenahan pasar tenaga kerja, (4) reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar modal, (5) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, dan (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia
12
Peningkatan Pengeluaran Investasi dan Belanja Pemerintah pada Tahun 2018 APBNP 2017
APBN 2018
PEMBIAYAANANGGARAN
397,2
325,9
PEMBIAYAAN UTANG
461,3
399,2
Uraian (Triliun Rupiah)
Perkembangan Investasi Kepada BUMN, 2013 – 2017 (Triliun Rupiah) Uraian
Investasi Kepada BUMN
PEMBIAYAAN INVESTASI
(59,7)
(65,7)
PEMBERIAN PINJAMAN
(3,7)
(6,7)
KEWAJIBAN PENJAMINAN
(1,0)
(1,1)
PEMBIAYAAN LAINNYA
0,3
0,2
Sumber: Kementerian Keuangan
2013
2014
2015
2016
2,0
3,0
64,5
50,5
Outlook 2017
6,4
2018
3,6
13
KEBIJAKAN EKONOMI
14
Strategi Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi.
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KE SELURUH DAERAH Infrastruktur
Industri
Kawasan Ekonomi
245 Proyek Strategis Nasional dan 2 Program*
Industri Dasar : Besi/Baja, Petrokimia, dan Kimia Dasar
11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Meningkatkan iklim investasi
Industri Hilirisasi SDA, Agro, dan Mineral
Kawasan Industri
Meningkatkan efisiensi logistik
Reformasi 15 PKE
Stimulasi ekspor
Mendorong daya saing industri Promosi pariwisata Memperkuat daya beli masyarakat
Kebijakan Pemerataan Ekonomi Lahan
Kesempatan
Kapasitas SDM
TARGET : Reforma Agraria: legalisasi aset, redistribusi tanah, akses *) Program Kelistrikan dan Programlegalitas Pesawat Jarak Menengah
Pemberian kesempatan pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR
Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi 15
Kebijakan Pemerataan Ekonomi Perbaikan kesejahteraan masyarakat A tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung dengan kebijakan pemerataan ekonomi
• Pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat • Penetapan prioritas penerima TORA berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan, kebutuhan lahan • Pengembangan usaha pertanian dengan metoda aglomerasi atau cluster
Pertanian (Landles Farmer)
• Penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian • Land consolidation untuk sawah • Riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain
Perkebunan
• • • •
Pendataan dan penegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan land bank Pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya Mengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai tambah Dukungan riset, sinergi pasar, off-taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi
Urban Poor & Perumahan Terjangkau
• • • •
Social Housing Housing financing Land bank dan harga tanah yang terjangkau Pemerintah menegakkan kebijakan tata ruang
Nelayan & Budidaya Rumput Laut
• Integrasi nelayan dan rumput laut • Aquaculture dan rantai nilai nelayan • Investasi swasta untuk pengolahan dan off-taker rumput laut
Sistem Pajak Berkeadilan
• Pajak progresif, capital gain tax dan unutilized asset tax • Belanja pemerintah yang berkadilan
Lahan
B KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI
Reforma Agraria
Kesempatan
Manufaktur dan ICT
Ritel dan Pasar Pembiayaan dan Anggaran Pemerintah
C Kapasitas SDM Prioritas
Vokasi, Entrepreneurship dan Pasar Tenaga Kerja
• Mengembangkan industri dengan basis SDA dan rantai nilai • Memperkecil gap bunga pembiayaan perusahaan besar dan perusahaan kecil • Melindungi segmen pasar tertentu dari bisnis terintegrasi dan bermodal kuat • Penataan dan pendataan dari pasar tradisional / modern, toko tradisional dan toko modern • Pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern • Kewajiban menyerap produk setempat • Fair access ke dalam sistem distribusi • Penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable • Program pengadaan yang lebih aksesible untuk pengusaha menengah ke bawah • • • •
Identifikasi dan prioritasi sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesi Skema job matching antara industri dan vokasi Early childhood intervension Fokus pada skill, collaborative, flexibility dan impact (bukan semata-mata gelar)
16
PKE Untuk Mendorong Iklim Investasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi telah diluncurkan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian domestik Tahap I, 9 Sept ‘15
Tahap II, 29 Sept ‘15
Tahap III,
Meningkatkan daya saing industri nasional
Mempermudah persyaratan perizinan dan menyederhanakan prosedur eskpor
Fasilitasi jasa keuangan, pendanaan ekspor dan mengeliminasi hambatan bisnis
Tahap IV, 15 Okt ‘15
Tahap V, 22 Okt ‘15
Tahap VI, 6 Nov ‘15
Jaminan sosial dan perbaikan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan iklim industri dan investasi melalui tax incentives dan deregulasi perbankan syariah
Menstimulasi aktivitas ekonomi di daerah terluar dan memfasilitasi avalibilitas komoditas strategis
Tahap VII, 7 Des ‘15
Tahap VIII, 21 Des ‘15
Menstimulasi aktivitas bisnis untuk industri labor-intensive yang berskala nasional melalui insentif dalam bentuk proses sertifikasi lahan untuk individu
Menyelesaikan perselisihan akuisisi tanah, mengintensifkan produksi minyak lokal, menstimulasi industri pesawat domestik
Tahap X, 11 Feb ‘16
Tahap XI, 29 Mar ‘16
Tahap XII, 28 Apr ‘16
Menstimulasi perekonomian nasional melalui fasilitasi UMKM dan industri
Meningkatkan ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB)
Merevisi Daftar Negatif Investasi dan meningkatkan proteksi untuk UMKM
7 Okt ’15
Tahap IX, 27 Jan ‘16 Mempercepat kelistrikan, stabilisasi harga daging dan meningkatkan sektor logistic untuk rural-urban
233
INITIAL TOTAL REGULATIONS
DELETED/ REVOKED
11 222 TOTAL REGULATIONS
COMPLETED
5
UNDER DISCUSSION
Tahap XIV, 10 Nov ‘16
Low Cost Housing untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Roadmap untuk E-commerce
Tahap XV, 15 Jun ‘17 Perbaikan Logistik
3%
97%
170
PRESIDENTIAL PRESIDENSIAL
4752
Tahap XVI, 31 Agust ‘17
97%
GOVERNMENT INSTITUTIONS TOTAL
Tahap XIII, 24 Agust ‘16
I–XV
4250
TOTAL TOTAL COMPLETED SELESAI
96 %
Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha dari Tingkat Pusat hingga Daerah
UPDATE: 22 September, 2017
17 17
Konsepsi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha 1.
Pada dasarnya Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres No. 91/2017) dilakukan dengan:
a.
Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).
b.
Memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.
c.
Menerapkan sistem data sharing.
2.
Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (leading sector dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha.
3.
Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi.
4.
Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).
MENATA ULANG 18
Konsep Alur Perizinan Sistem Online Single Submission 19
Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP
Investor
Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Uji coba penerapan OSS perizinan end-to-end sektor industri akan dilakukan di DPM-PTSP Purwakarta dan DPM-PTSP Sulawesi Tengah, serta sektor pariwisata dan industri di PTSP BP Batam pada bulan Januari 2018
Online
SKPD Pemprov SKPD Pemkab/ Pemkot
Offline
• PTSP • DPM-PTSP • MALL PELAYANAN PUBLIK Perizinan • K/L (untuk industri tertentu)
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik • Online Single Submission • Data Sharing • Helpdesk/Klinik
19
Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berdasarkan Perpres 91 Tahun 2017 Keterangan
•
SATGAS Nasional bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.
•
SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota Wajib: (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan); dan (3) melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada SATGAS Nasional.
•
SATGAS Leading Sector adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.
•
SATGAS Pendukung adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh Leading Sector untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.
Up/Down Line Presiden Garis Koordinasi
PTSP/ BKPM
L
Garis Pendukung
SATGAS Nasional
Garis Penugasan L
Laporan Per Bulan
L DMPTSP
DMPTSP
SATGAS K/L Pendukung
Eselon I
DMPTSP
SATGAS Leading Sector
Eselon I
DMPTSP
SATGAS Provinsi
Sekretaris Daerah
SATGAS Kab/Kota
Sekretaris Daerah
20
TERIMA KASIH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
21
22
LAMPIRAN
Proyek Strategis Nasional terdiri dari 245 Proyek dan 2 Program – Estimasi Total Investasi Rp 4.417 T (Per 19 Desember 2017) SULAWESI SUMATERA
KALIMANTAN
Rp638 T
Rp563 T
MALUKU & APUA
Rp328 T
Rp448 T
NATIONAL
Rp1.333 T BALI & NUSA
JAWA
Rp10 T
Rp1.094 T
Program
Project
PSN mencakup 15 sektor di tingkat proyek dan 2 sektor di tingkat program
ROAD
RAILWAY
SEAPORT
AIRPORT
INDUSTRIAL ZONE
HOUSING
74
23
10
8
30
3
Projects
Projects
Projects
Electricity
1
PROGRAM
Projects
Projects
SmallMedium Airplane
1
Projects
HOUSING
3 Projects
WATER & SANITATION
9 Projects
DAM
54 Projects
IRRIGAIRIGASI TION
77 Projects
TECHNOLOGY
SMELTER
OIL REFINERY
FISHERY
SEA DIKE
4
6
12
1
1
Projects
Project
Project
Projects
Projects
PROGRAM
23
Status Kemajuan 37 Proyek Prioritas per Desember 2017 Status kemajuan 37 proyek prioritas
32%
12 Proyek dalam tahap Preparation penyiapan 5 Proyek dalam tahap Transaction stage transaksi
54% 14%
20 Proyek dalam Construction stage tahap konstruksi
Skema Pendanaan untuk 37 Proyek Prioritias
10% Rp 235,97 Triliun APBN/APBD
APBN/D (termasuk pinjaman)
51% 39%
Milestone yang baru dicapai Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur SelatanUtara: Komposisi pembebanan pinjaman MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara untuk tambahan Fase I dan Fase II telah diputuskan dalam Rapat KPPIP tingkat Menteri, yaitu 49% Pemerintah Pusat dan 51% Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelabuhan Patimban: Loan Agreement telah ditandatangani pada 15 November 2017. RDMP Cilacap: Surat Rekomendasi terkait tata ruang dan pengalihan trase jalan telah diterbitkan. Izin Lingkungan sudah diterbitkan oleh Kementerian LHK.
BUMN/D Rp 968,92 Triliun BUMN/BUMD Rp 1.247,13 Triliun Swasta swasta/KPBU
SPAM Lampung: Konsorsium PT Bangun Cipta Sarana - PT Bangun Cipta Konstruksi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang KPBU.
24
24
Investor Swasta Memiliki Peluang Untuk Berkontribusi Lebih Dari Setengah Dari Total Nilai Investasi PSN Nilai Investasi PSN
APBN 13%
PSN membutuhkan dana dari berbagai sumber, termasuk anggaran negara, BUMN / BUMD, dan swasta Perkiraan dana1 yang dibutuhkan untuk PSN 245 Proyek + 2 Program: Total Nilai Investasi2
USD 327.2 Miliar 1Exclude
US$ 40.6 Billion
APBN BUMN/D
US$ 92.9 Billion
Swasta
US$ 193.7 Billion
Swasta 59%
BUMN/D 28%
12 projects which investment value are still unknown rate: US$ 1 = IDR 13,500
2Exchange
5 Sectors dengan Nilai Investasi Tertinggi:
Energi 12 Proyek US$ 93 Miliar
Listrik 1 Program US$ 76.7 Miliar
Jalan 74 Proyek US$ 52.2 Miliar
Kereta 23 Proyek US$ 46.2 Miliar
KEK dan KI 30 Proyek US$ 28.7 Miliar
Note: Nilai investasi didasarkan pada update per bulan Oktober 2017. Data mengenai nilai investasi sedang dalam proses verifikasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan BPKP
25
Alokasi Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sumber Pembiayaan (USD Miliar)1,2,3
1Tidak
Realisasi Pembiayaan ≤2016
Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2017
2018
2019
≥2020
Total
1. APBN
6.4
4.4
4.1
4.3
21.5
40.6
2. BUMN
6.5
8.4
12.0
17.4
48.6
92.9
3. Swasta
25.1
16.2
26.5
25.8
100.1
193.7
TOTAL
38.0
29.0
42.6
47.5
170.2
327.2
termasuk 12 proyek, yang nilai investasinya masih belum diketahui: smelter, perumahan, Zona Ekonomi Khusus, dan Jalan
2Dana
sebesar USD 37 Juta (CAPEX dan OPEX) dari 30 proyek yang tidak memiliki informasi mengenai persyaratan alokasi tahunannya, digolongkan di ≥2020 3Exchange
rate: US$ 1 = IDR 13,500
Asumsi penggolongan alokasi dana: 1. Untuk proyek dengan skema PPP namun tidak memiliki informasi alokasi di APBN / APBD, total dana dialokasikan ke Swasta 2. Untuk proyek dengan penugasan BUMN namun tidak memiliki informasi alokasi BUMN / BUMD, total dana dialokasikan ke BUMN Catatan: Data ini masih akan diverifikasi oleh KSP dan BPKP 26
Pembangunan 16 Zona Industri Kuala Tanjung
Tanjung Buton
Landak
Tanggamus
Ketapang
Wilmar Serang
Tanah Kuning
Kendal
Jorong
Gresik
Morowali
Batulicin
Buli, Halmahera Timur
Bantaeng
Bintuni
Konawe
27
Pembangunan 11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoksumawe
Sei Mangkei
Tanjung Api-api
Maloy Batuta Trans Kalimantan
Bitung
Sorong
Tanjung Lesung
KEK Manufaktur KEK Pariwisata
Hingga 31 Juni 2017, Pemerintah telah mendirikan 11 KEK: 7 KEK Manufaktur 4 KEK Pariwisata
Tanjung Kelayang
Mandalika
Palu
Morotai
28
Pembangunan 10 Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Danau Toba
Tanjung Lesung
Tanjung Kelayang
Borobudur
Kepulauan Seribu
Bromo Tengger Semeru
Wakatobi
Mandalika
Morotai
Labuan Bajo
29
Pencapaian PSN sektor IPTEK, Telekomunikasi, dan Industri Pesawat per September 2017 PALAPA RING BROADBAND WESTERN PACKAGE
Palapa Ring Broadband
PALAPA RING BROADBAND MIDDLE PACKAGE
PALAPA RING BROADBAND EASTERN PACKAGE
Paket Barat: Konstruksi fisik telah mencapai 74% dan ditargetkan dapat beroperasi pada 11 Februari 2018. Paket Tengah: Konstruksi fisik telah mencapai 26%. Telah dilakukan Factory Acceptance Test kabel laut di pabrik NSW Jerman pada tanggal 1-5 Agustus 2017. Kabel laut ditargetkan sampai di Indonesia pada Oktober 2017. Paket Timur: Konstruksi fisik telah mencapai 17% dan ditargetkan beroperasi pada September 2019.
Catatan: Proyek Percepetan Pembangunan Technopark, Satelit Multifungsi dan Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245 dan R80 tidak dicantumkan dalam peta karena merupakan proyek skala Nasional
Percepatan Pembangunan Technopark
Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245 dan R80
Proyek ini merupakan bagian dari Program Revitaslisasi Puspitek dan Pengembangan Indonesia Science and Technology Park (STP).
Kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp20 triliun. PT Dirgantara Indonesia akan memproduksi pesawat jenis N-245 dan produksi pesawat jenis R80 akan dilakukan oleh PT Regio Aviasi Industri.
30
Pencapaian Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Percepatan Pembangunan 7 PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015) Progress
100%
Aruk
Progress
100%
Entikong
Progress
100%
Badau
Progress
100%
Wini
Progress
Progress
100%
100%
Motaain
Motamasin
Progress
100%
Skouw
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sekitar PLBN (Arahan Dalam Ratas Tanggal 14 Maret 2017) Pembangunan Kawasan IKM berbasis pertanian di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dekat PLBN Entikong. Pembangunan kawasan peternakan sapi terpadu yang berlokasi di Kawasan Sonis Laloran, Kabupaten Belu dekat PLBN Motaain.
Rencana Pembangunan 9 PLBN Gelombang 2 (Pasca Inpres No. 6 Tahun 2015): 1.Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; 2.Jasa - Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; 3.Long Nawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; 4.Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; 5.Labang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; 6.Sei Nyamuk - Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; 7.Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8.Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9.Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Kepada Menteri PUPR No. 050/1733/BNPP tanggal 15 September 2017)
Diresmikan Diresmikan
Belum Diresmikan Belum Diresmikan
31
Konsep Reforma Agraria – Obyek/Lahan Dan Subyek/Masyarakat (1/3) TORA
KELOMPOK PETANI
Strata title atas konsolidasi lahan (50Ha)
Lahan transmigrasi belum bersertifikat PRONA/PTSL Lahan hasil penyelesaian konflik
Diberikan hak alas atas tanah
Ex-HGU/HGB dan tanah terlantar Pelepasan kawasan hutan (20% Plasma, Pencadangan Pangan, dsb) PERHUTANAN SOSIAL
Diberikan hak akses atas lahan
Sertifikasi lahan negara strata-title kepada kelompok tani (50 KK) Setiap KK berhak atas kepemilikan lahan 1 Ha Tidak diperjualbelikan Kelompok tani memiliki bukti hak milik Tidak diberikan koordinat atas hak milik Dilarang dijual Pengelolaan oleh kelompok Kelompok tani dibina dengan pendekatan “korporasi koperasi” Ada pendampingan dari “Agen Perubahan”
Kawasan Hutan
Tatanan Sosial Baru “Desa dibangun dan Tanah dikelola bersama” *) PRONA: Proyek Operasi Nasional Agraria yaitu tanah-tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak atas tanah (misalnya tanah hibah perusahaan)
32
Konsep Reforma Agraria – Subyek/Masyarakat Penerima Reforma Agraria (2/3) Subyek dari Reforma Agraria dibagi dalam 5 (lima) kategori: (a) para buruh pertanian, petambak, pekebun dan
peternak yang tidak memiliki lahan (landless); (b) buruh pertanian, petambak, pekebun dan peternak yang lahannya terbatas; (c) buruh berpenghasilan rendah, penduduk pada area rawan bencana, dan pengangguran; (d) penduduk di area rawan bencana yang harus di pindahkan; dan (e) pengangguran.
2 Petani, pekebun, petambak lahan kecil dan peternak dengan jumlah ternak terbatas
4 Penduduk pada area rawan bencana yang harus di resettle Diberikan kepada penduduk di area rawan bencana disekitar TORA.
Diberikan kepada petani, petambak, dan pekebun yang memiliki lahan kecil, sehingga akan menambah pendapatan.
1
Petani, petambak, pekebun tanpa lahan (landless) dan buruh ternak
Buruh Berpenghasilan Rendah Diberikan kepada petani, petambak, dan pekebun, buruh penggarap atau penyewa lahan, agar mereka dapat memiliki hak lahan garapan untuk meningkatkan taraf hidup.
Kriteria Tambahan • • • • •
3
Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat maksimal sersan/brigadir Diutamakan sudah menikah atau berkeluarga Tinggal dilokasi dekat TORA/Perhutanan Sosial Memiliki pengalaman bercocok tanam Penerima TORA/Perhutanan sosial diutamakan memiliki semangat yang tinggi untuk mengelola lahan agar lahan yang diberikan dapat dimaksimalkan
Diberikan kepada buruh yang berpenghasilan rata-rata UMR atau di bawah UMR dan masuk kategori miskin
5 Pengangguran Diberikan kepada pengangguran untuk mengurangi kemiskinan serta pengangguran.
Prioritas Untuk Transmigrasi • Penduduk miskin di lokasi potensi transmigrasi baru • Penduduk daerah asal transmigrasi baru yang menjadi masyarakat miskin perkotaan • Penduduk miskin yang berasal dari pulau yang sama dengan pulau daerah transmigrasi baru • Penduduk miskin yang berasal dari luar pulau transmigrasi baru
33
Konsep Reforma Agraria - Norma Dan Standar (3/3) • •
Golden Rule untuk pemberian lahan/akses reforma agraria adalah lahan harus diusahakan (tidak menjadi idle land atau diperjualbelikan), ada batasan kepemilikan/penguasaan lahan, dan pengelolaannya dilakukan secara klaster Batasan kepemilikan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, ketimpangan kepemilikan lahan, dan jenis pemanfaatan lahan
TORA
Perhutanan Sosial
Hak Milik atas Tanah
Hak Akses/Izin/Kemitraan Pengelolaan Hutan
Tanah tidak untuk diperjualbelikan atau dipecah melalui sistem waris
Tidak merusak ekosistem hutan dan penebangan kayu hanya diperbolehkan di Hutan Produksi
Lahan untuk diusahakan
Luasan Maksimum Penguasaan Lahan/Hutan ditentukan berdasarkan kriteria:
Uniformity & batasan kepemilikan lahan
Pengelolaan secara klaster/ kelompok
• Kepadatan Penduduk • Jumlah Penduduk Miskin • Ketimpangan Kepemilikan Lahan
Pengelolaan dikonsolidasikan dalam satu klaster
• • • •
Kepadatan Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Fungsi Hutan (Konservasi, Lindung, Produksi) Jenis Pemanfaatan (Kayu/Non-Kayu)
Dikelola oleh kelompok masyarakat (koperasi)
Jenis tanaman sama untuk satu klaster
34
Link And Match Pendidikan Vokasi & Dunia Bisnis / Industri Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi isu prioritas nasional untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerja terampil TANTANGAN
51%
Suplai tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja tidak sesuai dibutuhkan dunia usaha
21%
Penganguran berasal dari lulusan SMK
Industri membutuhkan lulusan vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi
Bonus demografi penduduk Indonesia 2020, yang di dominasi usia muda
Lulusan vokasi memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan SKKNI
Bonus demografi Kebutuhan bidang yang penduduk Indonesia vokasional di pekerjaan dominasi usia muda dimasa mendatang (Future of Jobs)
Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Lahan
Kesempatan
SDM
Vokasi
Link & Match
Uji kompetensi lulusan vokasi
1. Perubahan Kurikulum SMK
Sekolah menerapkan kurikulum vokasi yang mengacu pada SKKNI
SKKNI sebagai acuan uji kompetensi lulusan vokasi
2. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
4. Terlalu Banyak Program Studi
3. Kebutuhan Peralatan Minimal
5. Insentif Bagi Sekolah
35