SAATNYA MEWUJUDKAN PROVINSI ACEH BEBAS DARI PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN KONDISI SAAT INI Fakta Sanitasi Provinsi Aceh
1 DARI 5 RUMAH TANGGA TIDAK MEMILIKI JAMBAN
PROVINSI DENGAN INSIDEN DIARE TERTINGGI DI INDONESIA
HANYA
3%
DESA DAN KELURAHAN YANG TELAH BEBAS DARI PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
Kondisi yang memprihatinkan ini diperlihatkan dalam Statistik
HINGGA TAHUN 2017, HANYA 3% DESA DAN KELURAHAN DI PROVINSI ACEH YANG BEBAS DARI PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Tahun 2017, jumlah
(BPS) Tahun 2017. Tanpa fasilitas jamban yang layak dan nyaman
desa yang sudah diverifikasi dan dinyatakan telah berstatus
di setiap rumah, kondisi ini akan mendorong anggota keluarga
stop BABS sampai dengan tahun 2017 adalah 195 desa dari
melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), baik di
total 6502 desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Aceh3.
SATU DARI LIMA RUMAH TANGGA DI PROVINSI ACEH TIDAK MEMILIKI TOILET/JAMBAN1
sungai, sawah, danau, pantai, kebun, atau tanah Lapang/kosong.
AKSES SANITASI DI DAERAH PERDESAAN SANGAT RENDAH
DI INDONESIA, KONDISI SANITASI YANG BURUK BERAKIBAT PADA KERUGIAN EKONOMI HINGGA 56 TRILYUN SETAHUN4
Sumber data BPS menunjukkan bahwa 24.7% atau satu dari
Kondisi sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan tingginya
empat rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan di Provinsi
angka balita yang meninggal dunia karena diare5 dan salah
Aceh tidak memiliki jamban. Meskipun kondisi di daerah perkotaan
satu penyebab utama terjadinya stunting pada anak6. Anak
jauh lebih baik, namun masih ada 5.6% rumah tangga yang
stunting adalah kondisi dimana tubuh seorang anak lebih
tinggal di perkotaan di Provinsi Aceh yang tidak memilki jamban.
pendek dan secara kognitif tidak berkembang dengan
KONDISI SANITASI YANG BURUK MERUPAKAN SALAH SATU PENYEBAB UTAMA TINGGINYA INSIDEN DIARE DI PROVINSI ACEH
baik dibandingkan dengan anak lain yang seusianya.
Tidak heran apabila Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan insiden diare tertinggi di Indonesia. Laporan Riskesdas 2013 menunjukkan insiden diare pada balita di Provinsi Aceh adalah 10,2 persen, yang merupakan insiden diare tertinggi di Indonesia2. Tiga kabupaten/kota dengan insiden diare tertinggi adalah Kabupaten Pidie Jaya (17,9%), Aceh Tenggara (17,3%), dan Aceh Timur (16,9%). Karakteristik diare balita tertinggi terjadi pada kelompok umur 12-23 bulan, perempuan, tinggal di daerah perdesaan, dan berasal dari keluarga miskin.
©UNICEF Indonesia/2014
PELUANG
REKOMENDASI
PROGRAM NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DAN LIMA PILARNYA MERUPAKAN KERANGKA KERJA YANG PENTING.
DIPERLUKAN KOMITMEN YANG KUAT DARI SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT UNTUK MEWUJUDKAN PROVINSI ACEH STOP BABS.
Kelima pilar tersebut adalah stop buang
Aceh dapat mencapai target sanitasi nasional Universal Access, yaitu
air besar sembarangan, mencuci tangan
100% akses sanitasi di Tahun 2019. Salah satu yang perlu didorong
dengan sabun, pengolahan air rumah
adalah terbitnya kebijakan Kepala Daerah seperti Peraturan Kepala
tangga, pengelolaan sampah padat
Daerah, Instruksi Kepala Daerah. Di sisi lain, pendampingan dalam
dan pengelolaan limbah cair. Peran
hal memicu perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
masyarakat masih sangat diperlukan.
Kondisi rendahnya akses sanitasi di Provinsi Aceh ini membutuhkan komitmen semua pihak, terutama para Kepala Daerah agar Provinsi
sangat strategis dalam mencapai target
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMENUHAN AKSES SANITASI.
100% akses sanitasi di Tahun 2019, target yang diamanatkan dalam Rencana
Diperlukan upaya agar sektor sanitasi menjadi prioritas dalam
Pembangunan Jangka Menengah
pembangunan desa. Apabila sudah menjadi prioritas, maka kebutuhan
Nasional (RPJMN). Kebijakan Pemerintah
pendanaan untuk meningkatkan akses sanitasi dapat dipenuhi dengan
Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi
memanfaatkan Dana Desa. Pemanfatan Dana Desa untuk peningkatan
dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur
sanitasi lingkungan dan jamban telah diatur dalam Peraturan Menteri
Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total
Desa7. Terdapat contoh praktik baik penggunaan Dana Desa untuk sanitasi.
Berbasis Masyarakat dan pengalaman
Misalnya di Kabupaten Luwu Utara, Bupati menerbitkan Peraturan Bupati
pelaksanaan STBM dari daerah-daerah
untuk memberikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk sanitasi8.
lain dapat dijadikan rujukan untuk
PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ, WAQAF DAN SHODAQOH (ZISWAF) UNTUK PEMENUHAN AKSES SANITASI.
mewujudkan Provinsi Aceh Bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan dana ZISWAF untuk air dan sanitasi9. Meskipun saat ini
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) MENDORONG PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH.
pembangunan Rumah Fakir Miskin melalui Baitul Mal di Aceh telah
Pemerintah Pusat mendampingi
Barat dan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat Nasional Daerah
Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam
(BAZNASDA) telah berkomitmen untuk menyalurkan ZISWAF untuk
menyusun Strategi Sanitasi Kota
pemenuhan akses sanitasi pada warga miskin.
memperhatikan sektor Air Bersih dan Sanitasi, namun perlu ada penyaluran khusus untuk membantu mengentaskan masalah sanitasi bagi warga miskin di Provinsi Aceh. Misalnya, di Provinsi Nusa Tenggara
atau Kabupaten (SSK), memperkuat
MENJADIKAN ANAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN.
mekanisme koordinasi, mendorong adanya kebijakan yang memprioritaskan
Target 100% akses sanitasi dapat dicapai melalui program sanitasi
pembangunan dan peningkatan
sekolah. Salah satunya yaitu melalui pembiasaan praktik hidup bersih
anggaran sanitasi. Hingga saat ini
dan sehat pada anak di sekolah, maka dapat mendorong mereka
seluruh kota dan kabupaten di Provinsi
menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Cara
Aceh telah memiliki dokumen SSK.
lain adalah mengarusutamakan Sanitasi Sekolah pada penyusunan
Sampai akhir 2017, 22 kota dan
dokumen SSK. Melalui cara ini, secara tidak langsung akan berkontribusi
kabupaten di Provinsi Aceh telah
pada peningkatan akses sanitasi yang lebih baik tidak saja di sekolah
melakukan pemutahiran dokumen
namun juga di tingkat masyarakat
SSK. Hanya Kabupaten Aceh Singkil yang belum melakukan pemutahiran dokumen SSK dan membutuhkan pendampingan teknis untuk pemutahiran SSK. Selain itu Pemerintah Provinsi
Badan Pusat Statistik (2016). Statistik Kesejahteraan Rakyat. Jakata
1 2
World Bank (2008). Economic Impacts of Sanitation in Indonesia. Jakarta
4
UNICEF (2016). One is too many: ending child deaths from pneumonia and diarrhoea. New York.
5
juga sedang menyusun Roadmap
6
Sanitasi Provinsi yang menjadi
7
acuan pembangunan sektor ini.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014). Laporan Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta.
Kementerian Kesehatan (2018). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - STBM Di Indonesia. Diakses tanggal 28 Jan. 2018. stbm-indonesia.org/monev/
3
Torlesse, H., Cronin, A. A., Sebayang, S. K., & Nandy, R. (2016). Determinants of stunting in Indonesian children: evidence from a crosssectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction. BMC public health, 16(1), 669. Kementerian DPDT (2017). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Jakarta UNICEF Indonesia (2017). Sanitation progress in Luwu Utara District, South Sulawesi. Video https://youtu.be/2HmIohDv4Fs
8
Majelis Ulama Indonesia (2015). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 001/Munas IX/ MUI/2015 tentang pendayagunaan harta Zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Jakarta
9