Janji materi pada pemilihan ok

PEMBERIAN JANJI/MATERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 2018

DASAR SIDIK ①

UU NO 8 / 1981 TTG KUHAP;

② ③ ④

UU NO 2 / 2002 TTG POLRI; UU NO 15 / 2011 TTG PENYELENGGARA PEMILU; UU NO 10 / 2016 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 1 / 2015 TTG PENETAPAN PERPU NO 1 / 2014 TTG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG; PP NO 58 / 2010 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO 27 / 1983 TTG PELAKSANAAN KUHAP; PERATURAN BERSAMA KETUA BAWASLU, KAPOLRI DAN JAKSA AGUNG RI TTG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 1 TAHUN 2016, NOMOR PER-013/A/JA/11/2016 TGL 21 NOVEMBER 2016; PERKAP NO 14 / 2012 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

⑤ ⑥

⑦

LAPORAN & PENYIDIKAN TP PEMILIHAN LAPORA N

NO

PASAL

GIAT

1

134 (1)

MENERIMA LAPORAN

2

134 (2)

PELAPOR

a. b. c.

WNI YG PUNYA HAK PILIH PD PEMILIHAN SETEMPAT; PEMANTAU PEMILIHAN; PESERTA PEMILIHAN.

a. b. c. d.

NAMA DAN ALAMAT PELAPOR; PIHAK TERLAPOR; WAKTU DAN TKP; DAN URAIAN KEJADIAN

3

134 (3)

ISI LAPORAN

4

134 (4)

WAKTU LAPORAN

5

134 (5)

WAKTU MENINDAK LANJUTI

6

134 (6)

WAKTU KET. TAMBAHAN

7

135 (2)

PENERUSAN

URAIAN

KET.

BAWASLU, BAWASLU PROV, PANWAS KAB/KOTA, PANWAS KEC, PPL, DAN PENGAWAS TPS

PALING LAMA 7 HR SEJAK DIKETAHUI DAN/ATAU DITEMUKAN PELANGGARAN

HARI KALENDER

PALING LAMA 3 HR SETELAH LAPORAN DITERIMA

HARI KALENDER

PALING LAMA 2 HARI

HARI KALENDER

DITERUSKAN KE POLRI PALING LAMA 1X24 JAM SEJAK DIPUTUSKAN OLEH PENGAWAS PEMILIHAN

PASAL 42 PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2015

PENYIDIKAN NO

PASAL

GIAT

URAIAN

KET.

1

146 (3)

SIDIK (TAHAP 1)

PALING LAMA 14 HR KERJA SEJAK LAPORAN DITERIMA

HARI KERJA

2

146 (4)

PRATUT

SIDIK BLM LENGKAP, PALING LAMA 3 HR KERJA, PU KEMBALIKAN BERKAS DISERTAI PETUNJUK (1KALI)

HARI KERJA

3

146 (5)

TAHAP 1 KE-2

PENYIDIK PALING LAMA 3 HR KERJA SEJAK SEJAK TGL PENERIMAAN HARUS KEMBALIKAN BERKAS

HARI KERJA

4

-

TAHAP 2

 PASAL 8 (2), (3) KUHAP;  BERKAS PERKARA  PASAL 110 (1) KUHAP  SEGERA DILIMPAHKAN

MEKANISME SAIKARA PERISTIWA TERIMA LAPORAN/TEMUAN

KAJIAN

MAKS 3 HARI

KET TAMBAHAN MAKS 2 HARI

PLENO PLENO

MAKS 7 HARI SEJAK DIKETAHUI / DITEMUKAN

DIHENTIKAN DIHENTIKAN DITERUSKAN DITERUSKAN

PENERUSAN/ PEMBUATAN LP TAHAP I

PUTUSAN PN

MAKS 14 HR KERJA

SIDANG

PRA PENUNTUTAN

MAKS 3 HARI KERJA

SIDIK SIDIK TAMBAHAN TAMBAHAN PENYERAHAN BERKAS KE PN MAKS 5 HARI KERJA

TAHAP I KE 2 BERKAS LENGKAP TAHAP II

MAKS MAKS 33 HARI HARI KERJA KERJA

JUKRAH SIDIK TP PEMILIHAN ST/2874/XI/2017 TGL 30 NOVEMBER 2017 

SGR BENTUK SENTRA GAKKUMDU BERSAMA DGN BAWASLU DAN JAKSA DGN KETENTUAN SBB: 

SYARAT/KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYIDIK TP PEMILIHAN YG DITEMPATKAN DLM SENTRA GAKKUMDU ADLH PENYIDIK YG BERPENGALAMAN LAK SIDIK



JML PENYIDIK YG TERGABUNG DLM SENTRA GAKKUMDU DI TK PUSAT, PROV DAN KAB/KOTA SBNYK 2 (DUA) SD 6 (ENAM) ORANG DISESUAIKAN DGN KEBUTUHAN



PENYIDIK TP PEMILIHAN TSB DITUNJUK DAN DITETAPKAN DGN SPRIN DR KABARESKRIM, KAPOLDA, KAPOLRES/TA YG BERTUGAS SLM TAHAPAN PEMILIHAN BERLANGSUNG



TUGAS PENYIDIK TP PEMILIHAN TSB YAITU LAK LIDIK SIDIK PD SENTRA GAKKUMDU SERTA BANTU DAN DAMPINGI PENGAWAS PEMILIHAN SEJAK PENERIMAAN LAP/TEMUAN DUGAAN TP PEMILIHAN



LAP/TEMUAN DISAMPAIKAN KPD PENGAWAS PEMILIHAN PALING LAMA 7 HARI SEJAK DIKETAHUI/ DITEMUKAN (VIDE PSL 134 AYAT (4) UU NO 10 THN 2016)



PENGAWAS PEMILIHAN WAJIB MENINDAKLANJUTI LAP PALING LAMA 5 HARI SEJAK LAP DITERIMA (VIDE PSL 134 AYAT (5) DAN (6) UU NO 10 THN 2016)



PENYIDIK SENTRA GAKKUMDU MENDAMPINGI PENGAWAS PEMILIHAN DLM LAK KLARIFIKASI



POLRI TDK MENERIMA LAP/DUMAS ATAS DUGAAN TP PEMILIHAN, MELAINKAN HANYA MENERIMA PENERUSAN LAP/TEMUAN DUGAAN TP PEMILIHAN DR PENGAWAS PEMILIHAN YG SBLMNYA SDH MELALUI PEMBAHASAN DI SENTRA GAKKUMDU



PENERUSAN LAP/TEMUAN KPD POLRI HRS MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIIL DIANTARANYA ADLH PLNG LAMA 5 (LIMA) HARI STLH DITERIMANYA LAP/TEMUAN (VIDE PSL 134 AYAT (5) DAN AYAT (6) UU NO 10 THN 2016



PENYIDIK TP PEMILIHAN LAK PENYIDIKAN DAN SAMPAIKAN HSL SIDIK DISERTAI BERKAS PERKARA KE JAKSA PLG LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK LAP DITERIMA



JAKSA LAK PENELITAN, APBL BERKAS BLM LENGKAP PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA MENGEMBALIKAN KE PENYIDIK UTK DILENGKAPI;



PENYIDIK PENUHI PETUNJUK JAKSA DAN PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BERKAS PERKARA HRS DIKEMBALIKAN KE JAKSA



PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA HANYA DILAK 1 (SATU) KALI

MONEY POLITIK

MONEY POLITIK (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a.

mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b.

menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c.

mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

MAHAR POLITIK

SANKSI PIDANA MONEY POLITIK Pasal 187A UU 10/2016 (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2)

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

MAHAR POLITIK Pasal 187B UU 10/2016 Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Â Pasal 187C UU 10/2016 Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

DANA KAMPANYE

DANA KAMPANYE

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PKPU NO. 5 TAHUN 2017 TTG DANA KAMPANYE Pasal 10 (1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

(2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan KPU ini Pasal 12 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

(2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut: a.

rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

b.

pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

c.

pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

d.

pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PKPU NO. 5 TAHUN 2017 TTG DANA KAMPANYE Pasal 12 e.

jasa manajemen/konsultan;

f.

alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

g.

bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

(3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan; (4) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

SANKSI PIDANA Pasal 187 UU 10/2016 (5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

SEKIAN & TRIMAKASIH