Lk kpk ta 2016 audited by nasrulrizal

BAGIAN ANGGARAN 093

LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016 (Audited)

Jln. H.R Rasuna Said Kav. C.1 Kuningan Jakarta Selatan 12920 Telepon (62-21) 2557 8300, Faks (62-21) 528 92456, http://www.kpk.go.id

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

TA 2016 Uraian

Catatan

1 PENDAPATAN

TA 2015

Anggaran

Realisasi

% Real. Angg.

Realisasi

B.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak

532.406.843.397

0,00

211.950.483.827

JUMLAH PENDAPATAN

532.406.843.397

0,00

211.950.483.827

B.2

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai

B.3

395.049.867.000

382.289.355.877

96,77

309.316.249.798

Belanja Barang

B.4

316.840.438.000

216.972.627.312

68,48

143.146.788.869

711.890.305.000

599.261.983.189

84,18

452.463.038.667

Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Peralatan dan Mesin

B.5

221.957.646.000

194.657.922.722

87,70

99.430.296.643

Belanja Gedung dan Bangunan

B.6

35.323.929.000

29.911.735.908

84,68

169.677.302.928

Belanja Modal Lainnya

B.7

22.696.108.000

15.086.496.675

66,47

6.976.201.504

Jumlah Belanja Modal

279.977.683.000

239.656.155.305

85,60

276.083.801.075

JUMLAH BELANJA

991.867.988.000

838.918.138.494

84,58

728.546.839.742

Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

II. NERACA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) Nama Perkiraan

Catatan

31 Desember 2016

31 Desember 2015

ASET Aset Lancar

C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

500.000.000

600.000.000

Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2

504.270.428

C.1.3

1.864.453.581

Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

C.1.4

530.435.855.479

534.231.138.102

C.1.5

(3.888.094.053)

(3.678.314.321)

C.1.6

259.557.021

30.357.380

C.1.7

(1.297.785)

(151.787)

Belanja Dibayar Di Muka

C.1.8

1.380.246.728

1.005.762.308

Persediaan

C.1.9

449.084.142.333

308.287.063.016

979.634.863.304

840.980.125.126

Jumlah Aset Lancar Aset Tetap

C.2

Tanah

C.2.1

453.819.842.500

Peralatan dan Mesin

C.2.2

335.218.989.697

257.389.629.778

Gedung dan Bangunan

C.2.3

394.022.525.206

79.208.112.060

Jalan. Irigasi. dan Jaringan

C.2.4

111.998.080.217

102.189.074.090

Aset Tetap Lainnya

C.2.5

8.006.185.982

6.536.859.829

Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6

163.548.472.705

369.524.671.764

Akumulasi Penyusutan Aset tetap

C.2.7

(287.783.850.414)

(248.702.761.845)

1.178.830.245.893

1.019.965.428.176

C.3.1

402.621.204

C.3.2

(2.013.106)

400.608.098

0 38.490.057.783

Jumlah Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Jumlah Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya

C.3

C.4

Aset Tak Berwujud

C.4.1

48.938.310.428

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

C.4.2

1.527.146.500

486.407.806

Aset Lain-lain

C.4.3

4.937.267.823

1.871.994.974

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4.4

(31.892.155.778)

(1.849.357.780)

23.510.568.973

38.999.102.783

2.182.376.286.268

1.899.944.656.085

7.304.542.664

7.072.120.741

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

C.5

Utang Kepada Pihak Ketiga

C.5.1

Uang Muka Dari KPPN

C.5.2

500.000.000

600.000.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

7.804.542.664

7.672.120.741

JUMLAH KEWAJIBAN

7.804.542.664

7.672.120.741

2.174.571.743.604

1.892.272.535.344

JUMLAH EKUITAS

2.174.571.743.604

1.892.272.535.344

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2.182.376.286.268

1.899.944.656.085

EKUITAS

C.6 Ekuitas

201 19521107.197901.1.001 Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

III. LAPORAN OPERASIONAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) URAIAN

Catatan

31 Desember 2016

31 Desember 2015

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

641.810.380.135

683.508.590.892

641.810.380.135

683.508.590.892

BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai

D.2

381.893.302.837

309.193.626.269

Beban Persediaan

D.3

3.276.602.250

4.056.449.885

Beban Barang dan Jasa

D.4

133.170.376.956

84.999.584.988

Beban Pemeliharaan

D.5

10.251.442.877

11.333.896.213

Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.6

61.947.168.799

44.502.016.314

D.7

7.283.550.453

15.440.104.277

D.8

47.434.435.885

28.922.169.106

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.9

212.938.836

152.406.109.847

645.469.818.893

650.853.956.899

(3.659.438.758)

32.654.633.993

(443.000)

90.078.280

973.370.317

(86.324.971)

972.927.317

3.753.309

Pendapatan PNBP

SURPLUS /DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

(2.686.511.441)

32.658.387.302

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non lancar Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO

D.10

201 19521107.197901.1.001

Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) URAIAN

Catatan

31 Desember 2016

31 Desember 2015

EKUITAS AWAL

E.1

1.892.272.535.344

982.762.161.555

SURPLUS/DEFISIT LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.2

(2.686.511.441)

32.658.387.302

Penyesuaian Nilai Aset

E.3

3,318,983,599

Koreksi Nilai Persediaan

E.4

(590.698.602)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.5

(1.476.491.301)

(44.430.715.860)

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

E.6

(21.875.857.985)

Lain-lain

E.7

1.750.419.750

(20.060.734)

(21.601.929.536)

(41.722.491.597)

E.8

306.587.649.237

918.574.478.084

282.299.208.260

909,510,373,789

E.9

2.174.571.743.604

1.892.272.535.344

JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

201 19521107.197901.1.001

Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Profil dan Rencana Strategis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah landasan legal bagi pelaksanaan tugas KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (represive), mendorong pencegahan (preventive) tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas KPK meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Visi “Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia yang Bersih Dari Korupsi”. Misi

”Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa” Fokus Area Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra KPK 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan Aparat Penegak Hukum (APGAKUM). Pengertian Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut: a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi. b. Melibatkan aparat penegak hukum. c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional. d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi. 2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (national interest), meliputi: a. Ketahanan pangan plus. Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

b. Ketahanan energi dan lingkungan. c. Penerimaan negara. d. Bidang infrastruktur. 3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN). 4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas. 5. Persiapan Fraud Control. Tujuan Strategis â&#x20AC;&#x153;Menurunnya Tingkat Korupsiâ&#x20AC;? Sasaran Strategis 1. Menurunnya Tingkat Korupsi (Ultimate Goal). 2. Efektifnya Penegakan Hukum Bidang Tipikor. 3. Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan Swasta. 4. Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif. 5. Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor. 6. Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor. 7. Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor. 8. Terlaksananya Koordinasi, Supervisi dan Monitor Pemberantasan Korupsi. 9. Terwujudnya Organisasi yang Efektif. 10.Terbentuknya SDM yang Berkinerja Optimal. 11.Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif. 12.Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel. Tabel 2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tujuan/Sasaran Strategis

Inisiatif Strategis

PERSPEKTIF STAKEHOLDER Seluruh Sasaran Strategis

1. Menyelaraskan program lembaga untuk perbaikan Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan hasil studi 2. Menyiapkan instrumen dan melakukan pengukuran Indeks Penegakan Hukum, Indeks Integritas KLOPS, Indeks Kerjasama dan Indeks Partisipasi Masyarakat 3. Menyiapkan infrastruktur komunikasi data penanganan TPK apgakum dan seluruh komponen untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor

1. Memadukan database penanganan TPK (dumas s.d eksekusi). 2. Meningkatkan kapasitas SDM KPK dalam penanganan TPK. 3. Melakukan penindakan yang proaktif, kuat, dan efektif. 4. Meningkatkan peran dan kualitas pengaduan masyarakat terhadap dugaan TPK. 5. Mengoptimalkan asset recovery.

Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor

1. Membangun database pencegahan KPK yang terintegrasi dengan KLOPS. 2. Meningkatkan kapasitas SDM KPK dalam pencegahan TPK. 3. Melakukan piloting / implementasi Sistem Pencegahan Korupsi pada beberapa KLOPS (sesuai fokus area). 4. Melibatkan dan memberdayakan Stakeholder dalam pencegahan korupsi pada KLOPS. 5. Memperkuat peran jejaring KPK dalam pencegahan korupsi.

Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor

1. Melakukan telaahan/kajian pencegahan korupsi dengan memanfaatkan kasus-kasus tipikor. 2. Memberikan bimbingan/ pendampingan kepada KLOPS (sesuai fokus area) dalam rangka piloting / implementasi sistem pencegahan dan penindakan terintegrasi. 3. Menyusun rencana aksi dengan KLOPS terkait dan memantau implementasinya.

Terlaksananya Koordinasi, Supervisi, dan Monitor Pemberantasan Korupsi

1. Melakukan koordinasi dengan APGAKUM lain secara berkala. 2. Menfasilitasi peningkatan kapasitas SDM APGAKUM dalam penanganan TPK (melalui Diklat Korsup). 3. Melakukan eksaminasi dan gelar perkara bersama APGAKUM terhadap perkara TPK yang menarik perhatian publik. 4. Memberikan supervisi dan bantuan kepada APGAKUM dalam penanganan TPK. 1. Melakukan pendampingan (advokasi) kepada K/L (termasuk APH) dan Pemda (sesuai fokus area) dalam pencegahan korupsi. 2. Memperkuat dan memberdaya-kan APIP/ Itjen/ Bawasda dalam Sistem Pencegahan Korupsi. 3. Melibatkan mitra/stakeholder (BPKP, Kemenpan-RB, ORI, dan CSO) dalam program aksi pencegahan 1. Melakukan kajian komprehensif terhadap sistem/bisnis proses pada KLOPS (sesuai fokus area). 2. Memberikan rekomendasi kepada KLOPS (sesuai fokus area) dan memantau implementasinya. 3. Menyusun rencana aksi bersama KLOPS terkait dan memantau implementasinya.

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH Terwujudnya Organisasi yang Efektif

1. Melakukan survei integritas KPK secara berkala dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi. 2. Membentuk dan memperkuat champion integritas pada masing-masing unit. 3. Meningkatkan kualitas manajemen risiko pada semua level. 4. Meningkatkan/menjaga kapasitas integritas pegawai KPK. 1. Menyusun rencana aksi pemenuhan komponen RB dan memantau implementasinya. 2. Melakukan koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam rangka implementasi RB 1. Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja, termasuk melakukan reviu kinerja internal 2. Mengintegrasikan manajemen kinerja korporat dan pegawai. 3. Meningkatkan kapasitas Struktural dan PIC dalam manajemen strategi dan kinerja

Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Terbentuknya SDM yang Berkinerja Optimal

Audited

1. Mengoptimalkan pembinaan oleh atasan langsung. 2. Meningkatkan kapasitas / kompetensi pegawai KPK sesuai fokus area. 3. Memperbaiki sistem manajemen SDM KPK (9 Pilar) menggunakan kerangka PCMM 1. Menyelaraskan Blueprint MSDM KPK dengan kebutuhan organisasi (Renstra KPK); 2. Melakukan survei berkala dan memantau hasilnya.

Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif

1. Mempercepat (akselerasi) kelengkapan SOP 2. Melakukan evaluasi berkala terhadap SOP dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi 3. Melakukan pengujian kepatuhan terhadap SOP 1. Melakukan identifikasi dan updating seluruh layanan utama internal KPK 2. Melakukan pengukuran pemenuhan SLA secara berkala 3. Melakukan perbaikan atas layanan utama internal KPK 1. Melakukan pembaruan Blue Print IT KPK yang selaras dengan perencanaan strategis KPK. 2. Mengoptimalkan kerjasama eksternal untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi 3. Melakukan analisis data dan informasi utk pengambilan keputusan, baik by design maupun by request. 4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan SMKI secara konsisten.

PERSPEKTIF FINANSIAL Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel

1. Memperbaiki/meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/reviu kegiatan dan anggaran. 2. Menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran KPK dalam melaksanakan tugas dengan fokus area periode 2015-2019 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut: Gambar 1. Strategy Map-KPK

Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Pendapatan-LRA

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan LK KPK adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan-LRA â&#x20AC;˘ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). â&#x20AC;˘ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan-LO

2. Pendapatan-LO • Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 3. Belanja

Belanja

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). • Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Beban

Beban

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar • Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Khusus Uang Pengganti, pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan. • Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. • Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

 Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

b. Aset Tetap • Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. • Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. • Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: 1)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. • Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Untuk BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat didalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap • Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. • Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. • Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. • Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) Piutang Jangka Panjang

Masa Manfaat

5 s.d 40 tahun 4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang • Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. • Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. • Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. • Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. • TPA dan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya • Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. • Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. • Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. • Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Masa Kelompok Aset Tak Berwujud

Manfaat (tahun)

Software Komputer

Franchise

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I

50 70

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 6. Kewajiban Kewajiban

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. • Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek • Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. • Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest), dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang • Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. • Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. 7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Audited

8. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih â&#x20AC;˘ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. â&#x20AC;˘ Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5. Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo

0,5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Karena kekhasan jenis piutang KPK, maka kebijakan penggolongan kualitas piutang di KPK adalah: a.

Piutang Gratifikasi Piutang gratifikasi dikategorikan lancar dan macet. Piutang gratifikasi dikategorikan lancar sampai piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan disisihkan sebesar 0.5%. Piutang gratifikasi dikategorikan macet jika telah diserahkan ke PUPN dan disisihkan sebesar 100%.

Piutang Uang Pengganti Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan macet. Piutang Uang Pengganti dikategorikan lancar dan disisihkan sebesar 0.5%, jika: 1. Para terpidana mengangsur pembayaran Uang Pengganti, atau. 2. Para terpidana masih/sedang menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang Pengganti. Piutang Uang Pengganti dikategorikan macet dan disisihkan sebesar 100%, jika Para terpidana telah menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang Pengganti.

9. Kebijakan Akuntansi Terkait Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang Untuk Kegiatan yang Bersifat Rahasia Aset Tetap dari Belanja Barang Untuk Kegiatan yang Bersifat Rahasia

Khusus pembelian alat-alat untuk kegiatan rahasia, yang dimaksudkan sebagai barang habis pakai, tidak untuk dipelihara, dan bukan untuk operasional KPK seharihari, maka atas pembelian tersebut dikategorikan sebagai Belanja Barang.

Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

10. Kebijakan Akuntansi Terkait Kontrak-kontrak Konstruksi Kontrak-kontrak Konstruksi

Kontrak-kontrak Konstruksi dicatat sebagai aset sesuai dengan prestasi fisik pengerjaan pada tanggal periode pelaporan keuangan, bukan berdasarkan nilai pembayaran yang telah diterima oleh pihak vendor. Selisih nilai pembayaran dengan prestasi fisik akan dikembalikan melalui mekanisme pencairan bank garansi atau melalui Surat Setoran bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara dan dicatat sebagai piutang.

Catatan atas Laporan Keuangan - Umum

Audited

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016

B. PENJELASAN ANGGARAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

REALISASI

Selama periode berjalan, KPK telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: Tabel 6. Perubahan DIPA KPK TA 2016 per Jenis Pendapatan/Belanja ANGGARAN TA 2016 SETELAH AWAL REVISI

URAIAN Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Belanja Pegawai

395.049.867.000

Belanja Barang

329.933.566.000

316.840.438.000

Belanja Modal

336.486.551.000

279.977.683.000

1.061.469.984.000

991.867.988.000

Belanja

Jumlah Belanja

Sedangkan apabila dilihat dari program KPK maka perubahannya adalah sebagai berikut:

B.1. Pendapatan Realisasi PNBP

Rp532.406.843.397,00

Realisasi PNBP KPK pada pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp532.406.843.397,00. KPK tidak dapat menetapkan estimasi PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran, mengingat PNBP yang akan disetorkan ke kas negara tergantung pada putusan pengadilan dan materialitas perkara. Rincian Realisasi PNBP KPK sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 7. Rincian Realisasi Pendapatan No

Jenis Pendapatan

Realisasi

Pemindahtanganan dari BMN Lainnya

Jasa Giro

Hasil Denda

Ongkos Perkara

Penjualan Hasil Lelang TPK

Uang Sitaan TPPU

Uang Sitaan TPK

49.037.314.503

Gratifikasi

14.687.803.617

Uang Pengganti TPK

57.098.518.066

Hasil Pengembalian Uang Negara

Denda Keterlambatan Peny. Pekerjaan Pemerintah

861.934.465

Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL

352.555.857

Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL

573.261.741

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Realisasi Anggaran

34.068.000 11.029.357.946 9.573.333.400 969.500 4.036.879.000 366.836.343.213

30.150.000

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016

Penerimaan kembali Belanja Modal TAYL

Pelunasan Ganti Rugi (TP/TGR)

Anggaran Lain-lain

Audited

18.073.029.288 177.907.159 3.417.642

Jumlah

532.406.843.397

Perbandingan realisasi PNBP Fungsional maupun Umum TA 2016 dan 2015, disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini: Tabel 7. Rincian Realisasi PNBP Fungsional TA 2016 dan 2015 Jenis Pendapatan

TA 2016

Jasa Giro

NAIK (TURUN) %

TA 2015

11.029.357.946

9.206.247.929

19,80

9.573.333.400

4.165.000.100

129,85

969.500

867.500.0

11,76

4.036.879.000

14.425.100

27885,10

366.836.343.213

5.775.061.445.0

6252,08

Uang Sitaan TPK

49.037.314.503

175.587.406.548

(72,07)

Gratifikasi

14.687.803.617

2.513.530.724

484,44

Uang Pengganti TPK

57.098.518.066

11.931.057.599

378,57

512.300.519.245

209.193.596.945

144,89

Hasil Denda Ongkos Perkara Penjualan Hasil Lelang TPK Uang Sitaan TPPU

JUMLAH

Dari tabel di atas terlihat bahwa PNBP Fungsional pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 144,89% dibandingkan TA 2015. Kenaikan yang signifikan atas Pendapatan Uang Sitaan TPPU diperoleh dari Terpidana FA, MN dan LHI. Tabel 9. Rincian Realisasi PNBP Umum TA 2016 dan 2015 Jenis Pendapatan Pemindah tanganan dari BMN Lainnya

TA 2016

NAIK (TURUN) %

TA 2015

34.068.000

1.043.120.000

(96,73)

Denda Keterlambatan Peny. Pekerjaan Pemerintah

861.934.465

21.989.051

3819,83

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

352.555.857

371.564.708

(5,12)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

573.261.741

134.095.669

327,50

18.073.029.288

27.528.430

65552,23

177.907.159

45.518.624

290,84

3.417.642

1.113.070.400

(99,69)

30.150.000

0,00

20.106.324.152

2.756.886.882

629,31

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Penyelesaian TGR Non Bendahara Anggaran Lain-lain Hasil Pengembalian Uang Negara JUMLAH

Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp18.073.029.288,00 diperoleh dari setoran pengembalian sisa pekerjaan kontrak-kontrak pengadaan pembangunan gedung baru dan fasilitas penunjang yang belum terselesaikan per 31 Desember 2015. Penjelasan tambahan terkait Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK menjadi Milik Negara dan Pendapatan Anggaran Lain-lain diketahui bahwa:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Realisasi Anggaran

Audited

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016



Terdapat keuntungan selisih kurs sebesar Rp10.306,00 yang diakui sebagai realisasi Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK menjadi Milik Negara dengan rincian sebagai berikut: Tabel 10. Keuntungan atas Pembayaran Gratifikasi No.

Gratifikasi

Nama

Nomor

Keuntungan atas Selisih Kurs pada Pendapatan Gratifikasi

KEP 996/01-13/10/2015

KEP 1281/01-13/12/2015

Keuntungan atas Kelebihan Pembayaran

2. 3.

Untung

7.624.120

7.631.000

6.880

735.274

738.700

3.426

8.359.394

8.369.700

10.306

KEP 1249/01-13/12/2015

2.034.500

2.035.000

500

KEP 1299/01-13/12/2015

13.000.000

15.395.100

2.395.100

KEP 416/01-13/04/2016

1.658.000

1.658.042

Jumlah B

16.692.500

19.088.142

2.395.642

Jumlah

25.051.894

27.457.842

2.405.948

Jumlah A



Setor

Nilai

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp3.417.642,00 terdiri atas keuntungan atas kelebihan pembayaran gratifikasi sebesar Rp2.395.642,00 dan keuntungan selisih kurs atas sisa perjalanan dinas sebesar Rp1.022.000,00 sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan NTPN D6DC7510MTJEOJS2 tanggal 8 Desember 2016.

B.2. Belanja Realisasi Belanja

Rp838.918.138.494,00

Realisasi Belanja KPK pada TA 2016 adalah sebesar Rp838.918.138.494,00 atau 84,58% dari anggaran belanja sebesar Rp991.867.988.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut: Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

Belanja Pegawai

395.049.867.000

383.152.347.029

96,99

Belanja Barang

316.840.438.000

226.413.006.274

71,46

Belanja Modal

279.977.683.000

239.658.896.979

85,60

Total Belanja Kotor

991.867.988.000

849.224.250.282

85,62

10.306.111.788

991.867.988.000

838.918.138.494

Pengembalian Belanja Jumlah

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran

84,58

Audited

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016

Gambar 2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk TA 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2016 Kode

Anggaran

Realisasi Belanja

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK

586.556.032.000

516.273.897.335

88,02

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

405.311.956.000

322.644.241.159

79,60

991.867.988.000

838.918.138.494

84,58

Jumlah

Terjadi hambatan dalam realisasi penyerapan anggaran pada TA 2016 yang disebabkan oleh:  Keterbatasan jumlah SDM KPK yang secara akumulatif berdampak pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran yang kurang optimal.  Terdapat anggaran yang diusulkan Self Blocking sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 sebesar Rp13,011 Milyar (tidak mengurangi pagu).  Kebutuhan anggaran kegiatan penyelidikan yang tidak dapat diprediksi karena tergantung kondisi dan lokasi, Realisasi kegiatan penyelidikan TA 2016 sebagian besar di pulau jawa sehingga tidak membutuhkan biaya besar. Namun demikian, realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp110.371.298.752,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015 Realisasi Belanja Uraian TA 2016

TA 2015

Naik (Turun) %

Belanja Pegawai

382.289.355.877

309.316.249.798

23,59

Belanja Barang

216.972.627.312

143.146.788.869

51,57

Belanja Modal

239.656.155.305

276.083.801.075

(13,19)

838.918.138.494

728.546.839.742

15,15

Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016

Audited

Pengembalian Belanja Pengembalian Belanja

Rp10.306.111.788,00

Sampai dengan akhir TA 2016, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp10.348.784.090,00 berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Rincian pengembalian belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 14. Pengembalian Belanja TA 2015 Kode Jenis Belanja 5113 5115 5212 5221 5241 5242 5361

Realisasi Pengembalian

Uraian Jenis Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Modal Lainnya

77.463.970 785.527.182 482.580.792 425.682.692 6.324.770.534 2.207.344.944 2.741.674

JUMLAH

10.306.111.788

Pengembalian belanja yang terkait dengan Belanja Pegawai diantaranya disebabkan oleh pegawai yang keluar dari KPK tidak pada akhir bulan, sehingga gaji yang telah dimintakan ke Kas Negara tidak dapat ditransfer seluruhnya ke pegawai yang keluar tersebut. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional diantaranya berasal dari kegiatan perekaman persidangan oleh beberapa universitas di daerah. Sedangkan pengembalian belanja perjalanan dinas disebabkan terutama oleh penggunaan metode SPM-LS Bendahara.

B.3 Belanja Pegawai Belanja Pegawai

Rp382.289.355.877,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp382.289.355.877,00 dan Rp309.316.249.798,00 atau terjadi kenaikan sebesar 23,59%. Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 Jenis Belanja

Tahun 2016 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara

Naik/ (Turun)

Realisasi Belanja Tahun 2015

329.280.000

387.840.172

(15,10)

Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara

1.387.334.000

1.135.138.250

22,22

Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara

1.216.770.320

1.133.232.762

7,37

Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara

142.116.000

115.644.500

22,89

4.791.414.800

4.145.403.575

15,58

Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS

206.735.119.204

152.704.115.526

35,38

Belanja Tunj. Pegawai Non PNS

108.738.510.225

101.230.303.883

7,42

1.174.914

1.141.845

2,90

59.810.627.566

50.220.636.219

19,10

Belanja Tunj. Fasilitas KPK

Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS Realisasi Belanja Bruto

383.152.347.029

311.073.456.732

23,17

Pengembalian Belanja

862.991.152

1.757.206.934

(50,89)

Realisasi Belanja Neto

382.289.355.877

309.316.249.798

23,59

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Realisasi Anggaran

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016

Audited

Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai dan pergeseran tingkat kompetensi dari para pegawai. Terdapat Pendapatan Pelunasan TP/TGR Tahun 2016 sebesar Rp112.930.825,00 yang disetorkan ke Kas Negara melalui mekanisme pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS dimana diantaranya sebesar Rp42.672.302,00 telah dikoreksi menjadi Pendapatan Pelunasan TP/TGR sedangkan sisa Pengembalian Belanja sebesar Rp70.258.523,00 tidak dapat dikoreksi karena penyetoran Pengembalian Belanja untuk pelunasan TP/TGR dilakukan sekaligus dengan Pengembalian Belanja dalam satu Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

B.4 Belanja Barang Belanja Barang Rp216.972.627.312,00

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp216.972.627.312,00 dan Rp143.146.788.869,00. Kenaikan Belanja Barang antara lain disebabkan oleh kenaikan Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 Realisasi Belanja Jenis Belanja TA 2016

TA 2015

Naik (Turun) %

Barang Operasional

10.772.480.690

9.524.240.529

13,11

Barang Non Operasional

56.720.630.828

28.449.401.139

99,37

5.025.830.723

2.235.924.262

124,78

Jasa

73.022.090.274

47.558.671.247

53,54

Pemeliharaan

10.392.689.482

10.997.712.306

(5,50)

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

62.513.262.175

44.088.018.644

41,79

7.966.022.102

2.681.570.498

197,07

Realisasi Belanja Bruto

226.413.006.274

145.535.538.625

55,57

Pengembalian Belanja

9.440.378.962

2.388.749.756

295,20

216.972.627.312

143.146.788.869

51,57

Barang Persediaan

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Jumlah Belanja

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp194.657.922.722,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp194.657.922.722,00 dan Rp99.430.296.643,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 95,77% dibandingkan realisasi TA 2015. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015 Realisasi Belanja Jenis Belanja TA 2016 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

194.657.922.722

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Realisasi Anggaran

TA 2015 99.430.296.643

Naik (Turun) % 95,77

LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016

Realisasi Belanja Bruto

194.657.922.722

99.430.296.643

95,77

0,00

194.657.922.722

99.430.296.643

95,77

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Neto

Audited

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp29.911.735.908,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp29.911.735.908,00 dan Rp169.677.302.928,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar 82,37% dibandingkan realisasi TA 2015. Hal ini dikarenakan proses pembangunan gedung baru KPK telah selesai pada akhir tahun 2015. Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015 Realisasi Belanja

Naik (Turun) %

Jenis Belanja TA 2016 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Bruto

29.911.735.908

169.677.302.928

(82,37)

29.911.735.908

169.677.302.928

(82,37)

0,00

29.911.735.908

169.677.302.928

(82,37)

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Neto

TA 2015

B.7 Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya Rp15.086.496.675,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.086.496.675,00 dan Rp6.976.201.504,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 116,26% dibandingkan realisasi TA 2015. Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015 Realisasi Belanja

Naik (Turun) %

Jenis Belanja TA 2016 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Neto

TA 2015

15.089.238.349

6.976.201.504

116,26

15.089.238.349

6.976.201.504

116,26

2.741.674

0,00

15.086.496.675

6.976.201.504

116,26

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Realisasi Anggaran

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. ASET LANCAR C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Rp500.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 merupakan kas yang berasal dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1064/PB/2016 tanggal 23 Desember 2016, KPK diberikan dispensasi penggunaan sisa UP TA 2016 untuk membiayai kegiatan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada awal bulan Januari 2017 sebesar Rp500.000.000,00. Dengan demikian, KPK tidak menyetorkan sisa UP tersebut ke Kas Negara, namun akan diperhitungkan dengan pemberian UP TA 2017. C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp504.270.428,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Terdapat uang rampasan a.n. Terpidana Muhammad Nazarudin sebesar 200 Mil Peso Kolombia yang belum dapat dibukukan dan disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Penerimaan per tanggal neraca. Belum dibukukan dan disetorkan ke kas negara disebabkan oleh: 1. Bank dan Money Changer tidak ada yang bersedia melayani penukaran konversi mata uang tersebut ke rupiah. 2. Bank Indonesia tidak menyediakan nilai kurs atas mata uang Peso Kolombia, sehingga Bendahara Penerimaan tidak dapat membukukan dengan nilai yang pasti per tanggal neraca atas valuta asing tersebut. C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp1.864.453.581,00

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.864.453.581,00 dan Rp0,00 merupakan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Jasa Giro rekening uang titipan yang belum disetorkan ke Kas Negara yang terdiri dari Pendapatan Jasa Giro s.d. 31 Desember 2015 sebesar Rp1.738.471.461,00 dan Pendapatan Jasa Giro Tahun 2016 sebesar Rp125.982.120,00 C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp530.435.855.479,00

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp530.435.855.479,00 dan Rp534.231.138.102,00 yang merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak KPK per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 20. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Akun per 31 Desember 2016 dan 2015 Jenis Piutang Gratifikasi Uang Pengganti Biaya Perkara Penerimaan Kembali Belanja TAYL Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah Jumlah

31 Des 2016

Kenaikan/(Penurunan)

31 Des 2015

338.851.388

267.603.761

71.247.627

26,62

502.925.725.579

517.911.668.584

(14.985.943.005)

(2,89)

422.500

345.000

77.500

22,46

27.158.885.881

16.051.520.757

11.107.365.124

69,20

11.970.131

0,00

530.435.855.479

534.231.138.102

(3.795.282.623)

(0,71)

C.1.4.1. Piutang Pendapatan Gratifikasi Piutang Pendapatan Gratifikasi sebesar Rp338.851.388,00 merupakan gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum ada penyetoran ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 21. Rincian Piutang Bukan Pajak-Gratifikasi Surat Keputusan No.

Nama Pelapor Nomor

Tanggal

Saldo (Rp)

ALT

KEP 374/01/X/2008

KEP 120/01-13/03/2010

8-Mar-10

2.500.000

KEP 54/01-13/02/2012

2-Feb-12

6.686.296

IHA

KEP-500/01-13/07/2013

16-Jul-13

200.000

KEP 800/01-13/11/2013

4-Nov-13

500.000

AAN

KEP 970/01-13/12/2013

31-Dec-13

5.000.000

CJFM

KEP-1229/01-13/10/2014

23-Oct-14

200.000

KEP-1360D/01-13/11/2014

28-Nov-14

78.000.000

KEP 134/01-13/02/2015

10-Feb-15

35.000.000

KEP-066/01-13/01/2016

12-Jan-16

765.000

KEP-067/01-13/01/2016

12-Jan-16

765.000

KEP-173/01-13/01/2016

27-Jan-16

3.200.000

AAA

KEP-625/01-13/05/2016

25-May-16

100.000

SIA

KEP-692/01-13/06/2016

17-Jun-16

500.000

KEP-738/01-13/06/2016

28-Jun-16

550.000

KEP-760/01-13/07/2016

1-Jul-16

300.000

KEP-764/01-13/07/2016

1-Jul-16

1.434.000

HBS

KEP-770/01-13/07/2016

13-Jul-16

200.000

KEP-815/01-13/07/2016

25-Jul-16

1.500.000

MHJ

KEP-850/01-13/08/2016

11-Aug-16

500.000

KEP-900/01-13/08/2016

16-Aug-16

1.500.000

YIMN

KEP-1041/01-13/09/2016

20-Sep-16

4.000.000

GMR

KEP-1074/01-13/09/2016

30-Sep-16

100.000

KEP-1154/01-13/10/2016

24-Oct-16

200.000

KEP-1155/01-13/10/2016

24-Oct-16

565.000

Jumlah Dipindahkan

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

20.650.000

164.915.296

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

No.

Nama Pelapor

Surat Keputusan No

Tgl

Jumlah Pindahan

Saldo (Rp) 164.915.296.00

DMS

KEP-1158/01-13/10/2016

24-Oct-16

300.000

KEP-1167/01-13/10/2016

28-Oct-16

20.000.000

NDA

KEP-1187/01-13/10/2016

31-Oct-16

1.000.000

ASB

KEP-1214/01-13/11/2016

9-Nov-16

1.666.064

HAP

KEP-1218/01-13/11/2016

14-Nov-16

200.000

KEP-1254/01-13/11/2016

28-Nov-16

50.000

KEP-1255/01-13/11/2016

28-Nov-16

500.000

KEP-1256/01-13/11/2016

28-Nov-16

6.000.000

KEP-1275A/01-13/11/2016

28-Nov-16

309.028

DBE

KEP-1297/01-13/12/2016

15-Dec-16

200.000

KEP-1303/01-13/12/2016

19-Dec-16

500.000

BAW

KEP-1306/01-13/12/2016

21-Dec-16

100.000.000

KEP-1322/01-13/12/2016

30-Dec-16

5.000.000

RRS

KEP-1328/01-13/12/2016

30-Dec-16

150.000

KEP-1329/01-13/12/2016

30-Dec-16

77.000

KEP-1330/01-13/12/2016

30-Dec-16

750.000

KEP-1331/01-13/12/2016

30-Dec-16

2.000.000

KAM

KEP-1332/01-13/12/2016

30-Dec-16

255.000

KEP-1333/01-13/12/2016

30-Dec-16

1.000.000

KEP-1334/01-13/12/2016

30-Dec-16

1.300.000

KEP-1336/01-13/12/2016

30-Dec-16

400.000

KEP-1338/01-13/12/2016

30-Dec-16

1.792.000

CDN

KEP-1339/01-13/12/2016

30-Dec-16

1.500.000

KEP-1340/01-13/12/2016

30-Dec-16

9.000.000

RCKP

KEP-1342/01-13/12/2016

30-Dec-16

400.000

KEP-1349/01-13/12/2016

30-Dec-16

1.000.000

KEP-1358/01-13/12/2016

30-Dec-16

1.000.000

KEP-1359/01-13/12/2016

30-Dec-16

475.000

KEP-1360/01-13/12/2016

30-Dec-16

600.000

MMT

KEP-1361/01-13/12/2016

30-Dec-16

3.760.000

DDH

KEP-1362/01-13/12/2016

30-Dec-16

100.000

KEP-1363/01-13/12/2016

30-Dec-16

697.000

DHS

KEP-1364/01-13/12/2016

30-Dec-16

70.000

ATG

KEP-1365/01-13/12/2016

30-Dec-16

200.000

JJL

KEP-1366/01-13/12/2016

30-Dec-16

2.350.000

RES

KEP-1367/01-13/12/2016

30-Dec-16

1.200.000

KEP-1368/01-13/12/2016

30-Dec-16

4.375.000

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

MMT

KEP-1369/01-13/12/2016 Total

30-Dec-16

Audited

3.760.000 338.851.388

Saat laporan ini selesai disusun, sebanyak 39 orang Pelapor gratifikasi telah menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp178.134.064,00 ke Kas Negara. Rincian pada Lampiran 2.g . C.1.4.2. Piutang Uang Pengganti Uang Pengganti sebesar Rp502.925.725.579,00 merupakan uang yang harus dibayar terpidana sehubungan dengan korupsi yang dilakukannya. Rincian Uang Pengganti selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 1. Piutang Uang Pengganti dicatat berdasarkan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. KPK melakukan upaya penagihan Piutang Uang Pengganti selama Terpidana menjalani masa hukuman pokok. Untuk memantau masa hukuman Terpidana, KPK melakukan pemantauan dengan mendasarkan pada data masa penahanan Terpidana yang diperoleh dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan c.q. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat Beban Lain-Lain Selisih Kurs Terealisasi sebesar Rp1.888.724.130,00 terkait Piutang Uang Pengganti atas perkara AU per 31 Desember 2015 sebesar Rp57.592.330.580,00 dan USD$5.261.070,00. Kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp13.795,00 dan Rp13.436,00 sehingga Piutang Uang Pengganti atas valuta asing tersebut per 31 Desember 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp72.576.460.650,00 dan Rp70.687.736.520,00. Atas perbedaan kurs tersebut, Piutang Uang Pengganti atas perkara AU mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.888.724.130,00. C.1.4.3. Piutang Biaya Perkara Biaya perkara sebesar Rp422.500,00 merupakan biaya yang dikenakan terhadap para terpidana sehubungan dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rincian biaya perkara selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 1. C.1.4.4. Penerimaan Kembali Belanja TAYL Piutang Penerimaan Kembali Belanja TAYL per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.158.885.881,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 22. Rincian Piutang Bukan Pajak- Penerimaan Kembali Belanja TAYL No.

Penyedia Barang/Jasa

Jumlah (Rp)

PT. Daya Tunas Mekar Wangi

1.924.812.403

CV. Bounga Solusi Informatika

164.576.940

PT. Berca Hardaya Perkasa

5.854.356.189

PT. Astra Graphia Information Technology

4.413.888.315

PT. Rohde & Schwarz Indonesia

PT. Pandu Persada

116.214.000

PT. Artefak Arkindo

26.302.984

PT. Pakar Solusi Telematika

86.902.200

YPB

26.006.237

10.

PT. Nusantara Card Semesta

41.432.945

11.

Yayasan Bumi Manira

62.699.476

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

13.201.231.186

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

12.

Jasa EO Konser Musikal Anak

13.

PT. PPA Consultans

136.810.273

14.

PT. BNI Life

174.198.422

15.

PT. Grha Humaindo Manajemen

16.

CV. Century Utama Lestari

17.

PT Prima Sarana Dekorindo

53.439.794

18.

PT. Persada Sapta Gemilang

4.756.000

19.

Yayasan Satunama

570.192.572

20.

BPS

191.814.445

21.

Systel

Audited

5.742.000

1.204.500 918.000

101.387.000 Total

27.158.885.881

Saat laporan ini selesai disusun pada tanggal 20 Januari 2017, Penyedia yang telah menyelesaikan kewajibannya ke Kas Negara adalah CV. Bounga Solusi Informatika, PT. Berca Hardaya Perkasa, PT. Astra Graphia Information Technology, dan PT. Artefak Arkindo. C.1.4.5. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Piutang Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.970.131,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 23. Rincian Piutang Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah No.

Penyedia Barang/Jasa

Jumlah (Rp)

PT. PPA Consultans

2.285.428

PT. Mitra Buana Komputindo

3.163.545

PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP)

6,521,158

Total

11.970.131

Pada saat laporan ini disusun seluruh penyedia telah menyelesaikan kewajibannya ke Kas Negara. C.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih â&#x20AC;&#x201C; Piutang Bukan Pajak Rp3.888.094.053,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.888.094.053,00 dan Rp3.678.314.321,00 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat dalam Lampiran 2.a s.d. 2.f. C.1.6. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar TP/TGR Neto Rp250.535.280,00

Bagian Lancar Tuntutan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp259.557.021,00 dan Rp30.357.380,00 merupakan nilai pembayaran yang akan diterima dalam 12 (dua belas) ke depan atas ganti kerugian hilangnya BMN dan kelebihan pembayaran gaji/tunjangan oleh pegawai KPK. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.297.785,00 dan Rp151.787,00. Dengan demikian, Bagian Lancar TP/TGR neto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp258.259.236,00 dan Rp30.205.593,00. Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Pada Tahun 2016 terdapat pembayaran pelunasan TP/TGR sebesar Rp248.165.682,00 terdiri atas Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara sebesar Rp135.234.857,00 dan Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS sebesar Rp112.930.825,00. Atas pembayaran pelunasan TP/TGR sebesar Rp112.930.825,00 diantaranya telah dilakukan koreksi menjadi PNBP sebesar Rp42.672.302,00. Rincian Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada Lampiran 3. C.1.7. Belanja Dibayar Di Muka Belanja Dibayar Di Muka Rp1.380.246.728,00

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.380.246.728,00 dan Rp1.005.762.308,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 4. C.1.8. Persediaan

Persediaan Rp449.084.142.333,00

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp449.084.142.333,00 dan Rp308.287.063.016,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 24. Rincian Persediaan Jenis Persediaan

31 Des 2016

31 Des 2015

Barang Konsumsi

2.096.502.911

1.585.763.454

Amunisi

408.379.235

Bahan Untuk Pemeliharaan

235.491.461

234.165.632

Suku Cadang

5.599.750

5.992.750

Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

412.622.786.303

Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat

30.100.875.504

13.326.221.004

Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

3.374.084.766

292.571.185.072

Bahan Baku

217.034.159

132.127.361

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

9.059.500

Persediaan Lainnya

23.388.244

14.169.008

449.084.142.333

308.287.063.016

Total

dijual

atau

Persediaan Lainnya untuk Dijual atau diserahkan ke Masyarakat adalah persediaan yang berasal dari barang rampasan para terpidana KPK yang telah inkracht dan perangkat sosialisasi Direktorat Dikyanmas. Rincian barang persediaan dan kondisinya dapat dilihat dalam Lampiran 5.

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

C.2. ASET TETAP Aset tetap Rp1.178.830.245.893

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.178.830.245.893,00 dan Rp1.019.965.428.176,00 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap KPK adalah sebagai berikut: Tabel 25. Rincian Aset Tetap No.

Aset

31 Des 2016

31 Des 2015

Kenaikan/ (Penurunan)

Tanah

453.819.842.500

335.218.989.697

257.389.629.778

77.829.359.919

394.022.525.206

79.208.112.060

314.814.413.146

111.998.080.217

102.189.074.090

9.809.006.127

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan. Irigasi. dan Jaringan Aset tetap lainnya:

8.006.185.982

6.536.859.829

1.469.326.153

KDP

3 4

Jumlah

163.548.472.705

369.524.671.764

(205.976.199.059)

1.466.614.096.307

1.268.668.190.021

197.945.906.286

(287.783.850.414)

(248.702.761.845)

(39.081.088.569)

1.178.830.245.893

1.019.965.428.176

158.864.817.717

Akumulasi Penyusutan Jumlah

Daftar rincian aset tetap dan penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 6. Penambahan Aset Tetap dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal terdapat perbedaan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 26. Rincian Penambahan Aset Tetap Realisasi Belanja Modal TA 2016

239.656.155.305

Penambahan:

315.519.492.966

Reklas Masuk KDP ke Gedung dan Bangunan

314.920.513.206

Hibah Masuk

57.100.260

Reklas Akun dari Belanja Barang

136.781.000

Koreksi Masuk atas Audit BPK

405.098.500

Pengurangan:

(357.229.741.985)

Reklas keluar KDP ke Gedung dan Bangunan

(314.920.513.206)

Koreksi Keluar Audit BPK

(20.217.333.513)

Reklas Keluar atas Roller Blind

(6.112.480)

Reklas Keluar ke Aset Lainnya

(2.934.407.085)

Koreksi kurang nilai KDP

(1.707.318.124)

Koreksi Pekerjaan Akhir tahun

(8.626.175.962)

Reklas Ke Aset Tak Berwujud

(8.817.881.615)

Mutasi Penambahan Aset 2016

197.945.906.286

Daftar rincian aset tetap dan penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 6. Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 27. Rincian Aset Tetap di Neraca dan SIMAK BMN No.

Uraian

Aset Tetap dalam Neraca (Rp)

Aset Tetap dalam SIMAK BMN (Rp)

Selisih (Rp)

Tanah

453.819.842.500

Peralatan dan Mesin

335.218.989.697

Gedung dan Bangunan

394.022.525.206

Jalan. Irigasi. dan Jaringan

111.998.080.217

8.006.185.982

163.548.472.705

Jumlah

1.466.614.096.307

Akumulasi Penyusutan

(287.783.850.414)

Nilai Buku Aset Tetap

1.178.830.245.893

Aset Tetap Lainnya

KDP

C.2.1. Tanah Tanah Rp453.819.842.500,00

Nilai Tanah per 31 Desember 2016 tidak terdapat perubahan dengan nilai per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp453.819.842.500,00. Rincian nilai Tanah tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 28. Rincian Nilai Tanah No

Letak

Luas (m2)

Nilai (Rp)

Keterangan

Jl. H.R. Rasuna Said No. 565 Guntur Setiabudi Jakarta Selatan

8.663

128.412.767.500

BAST-02/KN/2009 tanggal 17 Februari 2009 oleh DJKN

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Karet Setiabudi Jakarta Selatan

6.531

325.407.075.000

BAST-110/KN/2016 tanggal 22 September 2016 oleh DJKN

453.819.842.500

Tanah KPK seluas 8.663 m2 terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Nomor 565 Guntur Setiabudi Jakarta Selatan diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST02/KN/2009 tanggal 17 Februari 2009. Pada tanggal 2 November 2010, KPK telah menerima Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 atas tanah tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Tanah KPK seluas 6.531 m2 terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Karet Setiabudi Jakarta Selatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret 2015 ditetapkan status penggunaan Barang Milik Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. C.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai Buku Peralatan dan Mesin Rp97.712.886.411,00

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp335.218.989.697,00 dan Rp257.389.629.778,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp97.712.886.411,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Tabel 29. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Saldo per 31 Desember 2015

257.389.629.778

Mutasi Masuk: Realisasi Pembelian belanja modal

87.306.942.977

HIbah

57.100.260

Reklas KDP

13.000.000.000

Reklas Masuk

136.781.000

Reklas Masuk Temuan BPK

276,148,500.00

Jumlah Mutasi Masuk

100.776.972.737

Mutasi Keluar: Koreksi Nilai Kurang

6.112.480

Penghentian Aset dari Penggunaan

2.830.266.885

Reklas Keluar Berdasarkan Audit BPK

20.111.233.453

Jumlah Mutasi Keluar

(22.947.612.818)

Saldo per 31 Desember 2016

335.218.989.697

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016

(237.506.103.286)

Nilai Buku Per 31 Desember 2016

97.712.886.411

Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut: Tabel 30. Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin Jenis

Saldo Awal

Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

Saldo Akhir

Alat Besar Darat

131.037.500

Alat Bantu

222.808.653

40.755.000

263.563.653

14.751.915.699

2.601.796.000

17.353.711.699

Alat Angkut Darat Tak Bermotor

143.347.757

31.979.000

1.567.500

173.759.257

Alat Bengkel Bermesin

142.445.960

201.080.000

343.525.960

Alat Bengkel Tak Bermesin

130.032.163

346.365.100

476.397.263

Alat Ukur

160.126.725

Alat Kantor

28.317.110.028

8.484.997.419

270.760.281

36.531.347.166

Alat Rumah Tangga

16.692.305.324

14.884.711.551

43.034.301

31.533.982.574

Alat Studio

17.724.609.357

4.900.139.024

10.999.511

22.613.748.870

Alat Komunikasi

72.102.631.194

45.271.015.879

17.478.021.936

99.895.625.137

Peralatan Pemancar

13.341.377.626

491.912.788

13.833.290.414

3.750.000

Alat Kedokteran

32.158.086

58.322.000

90.480.086

Unit Alat Laboratorium

72.974.697

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

20.025.000

Unit Alat Laboratorium Elektronika

59.400.000

1.661.000

61.061.000

Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

625.116.470

3.918.750

1.130.390.167

Alat Angkut Darat Bermotor

Peralatan Komunikasi Navigasi

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Senjata Api

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Persenjataan Non Senjata Api

918.325.000

Alat Khusus Kepolisian

155.978.975

3.097.767.775

3.253.746.750

Komputer Unit

43.382.470.293

9.869.910.989

2.099.566.420

51.152.814.862

Peralatan Komputer

46.943.501.894

10.164.294.212

2.800.367.869

54.307.428.237

8.360.000

3.960.000

12.320.000

21.660.210

142.436.250

2.310.000

144.746.250

Alat SAR

7.700.000

57.020.000

64.720.000

Unit Peralatan Proses/ Produksi

1.716.000

23.680.000

257.389.629.778

100.533.677.737

22.704.317.818

335.218.989.697

Alat Eksplorasi Topografi Alat Deteksi Alat Pelindung

Peralatan Olahraga Total

Audited

Transaksi penambahan berupa penambahan dari pembelian peralatan penunjang operasional gedung. peralatan rumah tangga. peralatan perkantoran. dan sistem pusat pemantauan. C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai Buku Gedung dan Bangunan Rp79.208.112.060,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp394.022.525.206,00 dan Rp79.208.112.060,00. Rincian mutasi nilai Gedung dan Bagunan dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 31. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Saldo per 31 Desember 2015

79.208.112.060

Mutasi Masuk: Reklas Masuk Berdasarkan Audit BPK

314.920.513.206

Jumlah Mutasi Masuk Mutasi Keluar: Reklas Keluar Berdasarkan Audit BPK

314.920.513.206 106.100.060

Jumlah Mutasi Keluar

106.100.060

Saldo per 31 Desember 2016

394.022.525.206

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016

(24.776.191.861)

Nilai Buku Per 31 Desember 2016

369.246.333.345

Penambahan Gedung dan Bangunan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modalnya terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut: Tabel 32. Penambahan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

29.911.735.908

Mutasi: Reklas Masuk dari KDP 2015

314.920.513.206

Reklas Keluar Temuan BPK (Pagar Semi Permanen) Saldo Mutasi 2016

(106.100.060) (314.814.413.146)

Selisih

29.911.735.908

Selisih sebesar Rp29.911.735.908,00 menjadi realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 33. Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan Jenis

Saldo Awal

Mutasi Tambah

Bangunan Gedung Tempat Kerja

79.102.012.000

314.920.513.206

394.022.525.206

Tugu/Tanda Batas

106.100.000

79.208.112.000

314.920.513.206

106.100.000

394.022.525.206

Total

Mutasi Kurang

Saldo Akhir

C.2.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp86.496.524.950,00

Nilai Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp111.998.080.217,00 dan Rp102.189.074.090,00. Sedangkan nilai buku Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp86.496.524.950,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp25.501.555.267.00. Tabel 341. Tabel Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Jenis Aset Tetap

Man faat

Nilai Bruto

Instalasi Pertahanan

111.365.001.705

Jaringan Telpon

Jumlah

Akm. Penyusutan Awal 21.139.315.373

Penyusutan TA 2016

AKM Penyusutan s.d TA 2016

Nilai Buku Per 31 Des 2016

3.973.858.453

25.113.173.826

86,251,827,879

633.078.512

364.294.242

24.087.199

388.381.441

244,697,071

111,998,080,217

21.503.609.614

3.997.945.652

25.501.555.267

86.496.524.950

C.2.5. Aset Tetap Lainnya Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Rp8.006.185.982,00

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp8.006.185.982,00 dan Rp6.536.859.829,00 terdiri dari Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp4.799.681.391,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.206.504.591,00. Tidak ada penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya. C.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp4.799.681.391,00 dan Rp4.589.108.391,00. Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 35. Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2016 URAIAN

Jumlah

Aset Renovasi Gedung Uppindo

Aset Renovasi Gedung Wisma Pertamina

99.841.500

Aset Renovasi Gedung Kemen BUMN

705.118.484

Aset Renovasi Rutan Guntur

1.791.378.708

Aset Renovasi Gedung Kemenkumham

48.049.658

Aset Renovasi PN Jakarta Pusat

210.573.000

4.799.681.391

JUMLAH

1.944.720.041

C.2.5.2. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar dan Rp3.206.504.591,00 dan Rp1.947.751.438,00. Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 36. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 1.947.751.438

Saldo per 31 Desember 2015 Penambahan:

1.258.753.153

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya (536111) Pengurangan

3.206.504.591

Saldo per 31 Desember 2016

Penambahan Aset Tetap Lainnya tersebut diperoleh dari belanja Modal lainnya berupa pengadaan buku perpustakaan dan film serial kumbi, film sahabat pemberani dan video augmented reality di Direktorat Dikyanmas. C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp163.548.472.705,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp163.548.472.705,00 dan Rp369.524.671.764,00 yang merupakan total biaya yang dapat dialokasikan sampai dengan 31 Desember 2016 untuk pembangunan serta nilai peralatan dan mesin penunjang kebutuhan di gedung baru KPK. Rincian tersebut terdiri dari: Tabel 37. Rincian Aset Tetap â&#x20AC;&#x201C; Konstruksi Dalam Pengerjaan No. 1 2

Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2016 (Rp)

Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan

143.298.971.604 20.249.501.101 163.548.472.705

31 Desember 2015 (Rp) 59.916.205.468 309.608.466.296 369.542.671.764

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Piutang Tagihan TP/TGR Rp402.621.204,00

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp402.621.204,00 merupakan nilai pembayaran yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) ke depan atas ganti kerugian hilangnya BMN dan kelebihan pembayaran gaji/tunjangan oleh pegawai KPK. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR dapat dilihat dalam Lampiran 3. C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR

PenyisihanPiutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Rp2.013.106,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.013.106,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagihâ&#x20AC;&#x201C;Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan dapat dilihat dalam Lampiran 3.

C.4. ASET LAINNYA Nilai Buku Aset Lainnya Rp23.510.568.973,00

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp23.510.568.973,00 dan Rp38.999.102.783,00 merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 38. Rincian Aset Lainnya No.

Aset

Aset Tak Berwujud

2. 3.

31 Desember 2016

31 Desember 2015

48.938.310.428

38.490.057.783

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

1.527.146.500

486.407.806

Aset Lain-lain

4.937.267.823

1.871.994.974

55.402.724.751

40.848.460.563

(31.892.155.778))

(1.849.357.780)

23.510.568.973

38.999.102.783

Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Rp48.588.940.428,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp48.938.310.428,00 dan Rp38.490.057.783,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud di KPK berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 39. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Saldo per 31 Desember 2015

38.490.057.783

Penambah Realisasi Belanja Modal

10.098.882.645

Reklas masuk

349.370.000

Nilai Buku Per 31 Desember 2016

48.938.310.428

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 7. C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp1.527.146.500,00

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.527.146.500,00 dan Rp486.407.806,00 merupakan pengadaan BAS/ISS. C.4.3. Aset Lain-Lain

Nilai Buku Aset Lain-lain Rp18.729.250,00

Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.937.267.823,00 dan Rp1.871.994.974,00. Sedangkan nilai buku Aset Lainâ&#x20AC;&#x201C;Lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp115.740.308,00. Rincian per Jenis Aset Lain-lain adalah sebagai berikut: Tabel 40. Rincian per Jenis Aset Lain-lain Jenis Alat Bantu

Saldo Awal

Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

Saldo Akhir

725.816

13.807.000

1.573.340

1.567.500

3.140.840

Alat Kantor

148.329.490

270.760.281

419.089.771

Alat Rumah Tangga

967.370.373

36.921.821

1.004.292.194

Alat Angkut Darat Bermotor Alat Angkut Darat Tak Bermotor

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Alat Studio

384.371.586

10.999.511

395.371.097

Alat Komunikasi

49.489.939

174.723.499

224.213.438

Peralatan Pemancar

12.483.250

Alat Kedokteran

10.357.768

Senjata Api

12.009.833

227.202.280

2.099.566.420

2.326.768.700

44.274.299

364.633.757

408.908.056

1.871.994.974

3.065.272.849

4.937.267.823

Komputer Unit Peralatan Komputer Total

Audited

C.4.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp31.892.155.778,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp31.892.155.778,00 dan Rp1.849.357.780,00. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya sebagai berikut: Tabel 41. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya No

Aset Lainnya

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan & Amortisasi

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud

Software

25.376.440.083

(15.988.253.114)

9,388,186,969

Lisensi

21.583.473.893

(11.082.375.149)

10.501.098.744

Jumlah

46.959.913.976

(27.070.628.263)

19.889.285.713

Aset Lainnya

4.937.267.823

(4.821.527.515)

115.740.308

Jumlah

4.937.267.823

(4.821.527.515)

115.740.308

Jumlah

51.897.181.799

(31.892.155.778)

20.005.026.021

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga Rp7.304.542.664,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.304.542.664,00 dan Rp7.072.120.741,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut: Tabel 42. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Akun

Uraian

Rupiah

511512

Kompensasi Insentif Tidak Tetap Pegawai bulan s.d Desember 2016

511511

Kekurangan Gaji Desember 2016

522111

Tagihan PT. PLN (Listrik) Bulan Desember 2016

522112

Tagihan Telpon Bulan Desember 2016

522113

Tagihan Air Bulan Desember 2016

9.944.242

521119

Tagihan DSP

8.297.811

Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

6.516.197.000 40.289.977 692.584.315 37.229.319

7.304.542.664

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

C.5.2. Uang Muka dari KPPN Uang muka dari KPPN Rp500.000.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.6. EKUITAS Ekuitas Rp2.174.571.743.604

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.174.571.743.604,00 dan Rp1.892.272.535.344,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Neraca

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan PNBP Rp641.810.380.135,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp641.810.380.135,00 dan Rp683.508.590.892,00. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 43. Rincian Pendapatan PNBP-LO TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Pendapatan

TA 2016

TA 2015 Rp

Penjualan Lainnya

34.068.000

0,00

13.979.710.407

9.206.247.929

4.773.462.478

51,85

9.573.333.400

4.165.000.100

5.408.333.300

129,85

1.047.000

495.000

552.000

111,52

4.036.879.000

14.425.100

4.022.453.900

27885,08

366.836.343.213

5.775.061.445

361.061.281.768

6252.08

Uang Sitaan TPK

49.037.314.503

175.587.406.548

(126.550.092.045)

(72,07)

Gratifikasi

13.824.040.938

2.029.026.356

11.795.014.582

581,31

Uang Pengganti TPK

41.608.304.633

203.093.975.054

(161.485.670.421)

(79,51)

30.150.000

0.00

830.203.596

19.342.241

810.861.355

4192,18

2.395.642

454.496.600

(452.100.958)

(99,47)

142.016.589.803

283.163.114.519

(141.146.524.716)

(49,85)

641.810.380.135

683.508.590.892

(41.698.210.757)

(6,10)

Jasa Giro Hasil Denda Ongkos Perkara Penjualan Hasil Lelang TPK Uang Sitaan TPPU

Hasil Pengembalian Uang Negara Denda Keterlambatan Peny. Pekerjaan Pemerintah Anggaran Lain-lain Pendapatan Sitaan/Rampasan JUMLAH

Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan-LO yang berasal dari bunga bank atas saldo pada rekening giro KPK dan rekening penampungan sementara uang sitaan dari para terpidana KPK yang telah ditutup. Pendapatan Hasil Denda adalah pendapatan yang berasal dari denda terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht. Pendapatan Ongkos Perkara adalah pendapatan dari ongkos perkara yang dibebankan kepada para terpidana KPK mulai Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat pengadilan yang menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap. Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK adalah pendapatan hasil penjualan atas barang sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht. Pendapatan Uang Sitaan TPK merupakan pendapatan atas setoran Uang Sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht. Pendapatan Gratifikasi adalah pendapatan atas gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK. Pendapatan Uang Pengganti TPK adalah pendapatan yang berasal dari pidana tambahan kepada terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas Pekerjaan Pemerintah adalah Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

pendapatan yang berasal dari denda kepada penyedia barang/jasa yang melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati. Pendapatan Anggaran Lain-lain merupakan pendapatan yang diterima KPK dari kenaikan selisih kurs atas perjalanan dinas luar negeri. Pendapatan Sitaan/Rampasan adalah pendapatan yang berasal dari barang sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara.

D.2. Beban Pegawai Beban Pegawai Rp381.893.302.837,00

Jumlah Beban Pegawai untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp381.893.302.837,00 dan Rp309.193.626.269,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, dan Pegawai Tidak Tetap. Tabel 44. Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Beban Gaji

206.387.270.287

152.303.024.377

54.084.245.910

35,51

Beban Tunjangantunjangan

175.506.032.550

156.890.601.892

18.615.430.658

11,87

381.893.302.837

309.193.626.269

72.657.004.266

23,51

JUMLAH

D.3. Beban Persediaan Beban Persediaan Rp3.276.602.250,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.276.602.250,00 dan Rp4.056.449.885,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 45. Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban Persediaan

TA 2016

TA 2015 Rp

Konsumsi

2.381.067.913

2.498.719.658

(117.651.745)

(4,71)

Bahan untuk Pemeliharaan

220.793.088

(220.793.088)

0,00

Suku Cadang

285.000

(285.000)

0,00

1.002.000

0,00

851.924.213

1.225.964.869

(374.040.656)

(30,51)

9.059.500

71.825.690

(62.766.190)

(87,39)

Persediaan Lainnya

33.548.624

38.861.580

(5.312.956)

(13.67)

JUMLAH

3.276.602.250

4.056.449.885

(779.847.635)

(19,22)

Pita cukai, materai dan leges Bahan Baku Persediaan utk Tujuan Strategis

D.4. Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa Rp133.170.376.956,00

Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp133.170.376.956,00 dan Rp84.999.584.988,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 46. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Barang Operasional

9,393,167,298

20.762.747.979

(11,369,580,681)

(54,76)

50,260,920,434

15.904.868.132

34,356,052,302

216,01

Langganan Daya dan Jasa

8,930,303,705

6.372.524.013

2,557,779,692

40,14

Jasa Pos dan Giro

1.062.033.881

906.021.554

156.012.327

17,22

Jasa Profesi

14,564,601,014

6.614.813.925

7,949,787,089

120,18

Sewa

20.214.452.696

18.965.822.134

1.248.630.562

6,58

Jasa Lainnya

28.744.628.428

15.472.787.251

13.271.841.177

85,78

269.500

0,00

133.170.376.956

84.999.584.988

48,170,791,968

56,67

Barang Non Operasional

Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin JUMLAH

D.5. Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Rp10.251.442.877,00

Beban pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.251.442.877,00 dan Rp11.333.896.213,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 47. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.321.156.591

1.246.768.715

1.074.387.876

86,17

6.613.693.565

9.401.041.438

(2.787.347.873)

(29,65)

Pemeliharaan Lainnya

818.807.726

465.007.972

353.799.754

76,08

Bahan untuk Pemeliharaan

497.391.995

220.793.088

276.598.907

125,28

393.000

285.000

108.000

37,89

10.251.442.877

11.333.896.213

(1.082.453.336)

(9,55)

Suku Cadang JUMLAH

D.6. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Rp61.947.168.799,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp61.947.168.799,00 dan Rp44.502.016.314,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 48. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Perjalanan Biasa

36,549,711,518

32.054.564.731

4,495,146,787

14,02

935,369,900

1.025.225.004

(89,855,104)

(8,76)

Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

5,207,737,738

1.845.807.596

3,361,930,142

182,14

Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

13,495,672,485

7.668.411.947

5,827,260,538

75,99

5,758,677,158

1.908.007.036

3,850,670,122

201,82

61.947.168.799

44.502.016.314

17,445,152,485

39,20

Perjalanan Dinas Dalam Kota

Perjalanan Dinas Lainnya JUMLAH

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.283.550.453,00

Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7.283.550.453,00 dan Rp15.440.104.277,00. Beban tersebut merupakan bagian dari program dikyanmas untuk kegiatan anti korupsi. Tabel 49. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Tanah utk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Peralatan dan Mesin utk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda JUMLAH

3.002.002.000

0,00

157.130.000

0,00

4.124.418.453

15.440.104.277

(11.315.685.824)

(73,29)

7.283.550.453

15.440.104.277

(8.156.553.824)

(52,83)

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp47.434.435.885,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp47.434.435.885,00 dan Rp28.922.169.106.00,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 50. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Peny. Peralatan dan Mesin

31.139.675.502

23.569.237.325.00

7.570.438.177

32,12

Peny. Gedung dan Bangunan

6.844.011.676

1.866.589.424.00

4.977.422.252

266,66

Peny. Jaringan

4.006.017.503

3.633.134.638.00

372.882.865

10,26

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Peny. Aset Lainnya

Audited

155.277.326

(146.792.281.00)

302.069.607

(205,78)

Jumlah Penyusutan

42.144.982.007

28.922.169.106.00

13.222.812.901

45,72

Amortisasi Software

3.755.276.013

0,00

Amortisasi Lisensi

1.534.177.865

0,00

Jumlah Amortisasi

5.289.453.878

0,00

JUMLAH

47.434.435.885

28.922.169.106.00

18.512.266.779

64,01

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih Rp212.938.836,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp212.938.836,00 dan Rp152.406.109.847,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 51. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Penyisihan Piutang Jk. Pendek

210,925,730

152.406.109.847

(152.195.184.117)

(99,86)

Penyisihan Piutang Jk. Panjang

2.013.106

0,00

212.938.836

152.406.109.847

(152.193.171.011)

(99,86)

JUMLAH

Sedangkan rincian beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek sebagai berikut: Tabel 52. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek Uraian

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2016

Penyisihan Piutang UP

Tahun 2015

75.086.435

192.207.533

356.238

(2.375.689)

387

(263.051)

134.276.821

(369.276)

59.851

(13.234)

152.217.140.196

209.779.732

152.406.326.479

Penyisihan TGR

1.145.998

(216.632)

Penyisihan Piutang Jk. Panjang TGR

2.013.106

212.938.836

152.406.109.847

Penyisihan Piutang Gratifikasi Penyisihan Piutang Biaya Perkara Penyisihan Piutang Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pemerintah Beban atas Penghapusan Piutang UP Tahun 2015 Sub Total

Total

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Operasional

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

D.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Rp972.927.317,00

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 53. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015 Kenaikan/Penurunan Jenis Beban

TA 2016

TA 2015 Rp

Penyelesaian TGR Non Bendahara

799.078.004

2.192.199

796.885.805

36350,92

54.925.353

71.673.335

(16.747.982)

(23,37)

567.370.431

56.609.840

510.760.591

902,25

2.325.030.345

27.528.430

2.297.501.915

8345,92

1.338.170.686

0,00

1.032.306

0,00

(1.890.668.630)

0,00

(2.221.568.178)

0,00

1.043.120.000

(100,00)

Beban Pelepasan Aset

(443.000)

(1.197.370.495)

1.196.927.495

(99,96)

JUMLAH

972.927.317

3.753.309

969,174,008

25821,86

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Pendapatan Selisih Kurs yang Terealisasi Beban Lain-lain Selisih Kurs yang Terealisasi Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah pendapatan atas penjualan kendaraan yang tidak digunakan dalam operasional. Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah beban atas nilai buku penjualan kendaraan yang tidak digunakan dalam operasional Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan atas pelepasan aset, penyelesaian TGR, penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah beban atas penghapusan persediaan barang konsumsi yang telah rusak/usang (pelepasan aset), beban penyesuaian nilai persediaan, dan beban selisih kurs. Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi sebesar Rp1.890.668.630,00 terdiri dari selisih kurs Piutang Gratifikasi sebesar Rp1.944.500,00 dan Piutang Uang Pengganti atas perkara Anas Urbaningrum sebesar Rp1.888.724.130,00. Rincian beban selisih kurs atas Piutang Gratifikasi sebesar Rp1.944.500,00 sebagai berikut: Tabel 54. Rincian Beban Selisih Kurs No.

Nama

Gratifikasi Nomor

Nilai

Setor

Rugi

TYA

KEP 1087/01-13/10/2015

425.714

425.600

114

KEP 1196/01-13/12/2015

36.789.614

34.952.578

1.837.036

No. 3

Nama DM

Gratifikasi Nomor

Nilai

Setor

Rugi

KEP 1270/01-13/12/2015

12.617.670

12.510.320

107.350

Jumlah A

49.832.998

47.888.498

1.944.500

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Operasional

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1. Ekuitas Awal Ekuitas Awal Rp1.892.272.535.344

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.892.272.535.344,00 dan Rp982.762.161.555,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO Surplus(Defisit) LO Rp(2.686.511.441)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Defisit sebesar Rp(2.686.511.441),00 dan Surplus Rp32.658.387.302,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Tabel 55. Rincian Surplus (Defisit) LO TA 2016 dan 2015 Kenaikan/ (Penurunan) URAIAN Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

TA 2016

TA 2015

(3.659.438.758)

32.654.633.993

(36.314.072.751)

(111,21)

972.927.317

3.753.309

969.174.008

25821,86

(2.686.511.441)

32.658.387.302

(35.344.898.743)

(108,23)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional JUMLAH

E.3. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Penyesuaian Nilai Aset TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.318.983.599,00 merupakan penyesuaian nilai saldo akhir persediaan atas kebijakan akuntansi pemerintah yang menggunakan metode nilai perolehan terakhir.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,00

Koreksi Nilai Persediaan TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp590.698.602,00 merupakan koreksi nilai saldo persediaan berdasarkan pemeriksaan fisik barang.

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp(1.476.491.301)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar minus Rp(1.476.491.301),00 dan minus Rp(44.430.715.860),00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap yang bukan karena revaluasi nilai.

E.6. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp(21.875.857.985)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar minus Rp(21.875.857.985),00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.7. Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain Rp1.750.419.750,00

Koreksi lain-lain Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.750.419.750,00 dan minus Rp20.060.734,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, beban, hibah, piutang dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain sebesar Rp1.750.419.750,00 sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Audited

Tabel 56. Rincian Koreksi Lain-lain No.

Uraian

Nilai

Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi

Piutang Gratifikasi

Bagian Lancar TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Pendapatan Jasa Giro â&#x20AC;&#x201C; LO

1.890.668.630 935.000.000 7.762.770 2.887.230 1.738.471.461 (2.824.370.341)

Jumlah

1.750.419.750

E.7. Transaksi Antar Entitas Transaksi Antar Entitas Rp306.587.649.237,00

Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp306.587.649.237,00 dan Rp918.574.478.084,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 57. Rincian Transaksi Entitas Kenaikan/ (Penurunan) Uraian

Tahun 2016

Tahun 2015

Ditagihkan ke Entitas Lain

838.918.138.494

728.546.839.742

110.371.298.752

15,15

Diterima Dari Entitas Lain

(532.406.843.397)

(211.950.483.827)

(320.456.359.570)

151,19

Pengesahan Hibah Langsung

76.354.140

13.715.989.328

(13.639.635.188)

(99,44)

388.262.132.841

(388.262.132.841)

(100,00)

306.587.649.237

918.574.478.084

(611.986.828.847)

(66,62)

Reklas Masuk Tanah dan Gedung & Bangunan C-1 Jumlah

Nilai

E.8. Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir Rp2.174.571.743.604

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.174.571.743.604,00 dan Rp1.892.272.535.344,00.

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1. Lokasi dan Status Kantor KPK Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK menempati beberapa gedung, yaitu: a.

Gedung Merah Putih di Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Gedung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan KMK Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, gedung dan tanah menjadi milik KPK serta BAST Nomor BA-110/KN/2016 tanggal 21 September 2016.

Lantai 3 dan sebagian lantai dasar Gedung eks Bank Uppindo di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan. Izin penempatan sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-07/ MK.06/2008 tanggal 14 Januari 2008.

Lantai 4, 5, dan 15 Gedung Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13. Izin pinjam pakai sesuai surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-613/MBU/2009 tanggal 7 September 2009.

F.2. Hibah yang Diterima KPK Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, hibah yang dicantumkan dalam DIPA adalah hibah yang diterima dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, sedangkan hibah dalam bentuk barang/jasa dicantumkan dalam Neraca dan diungkap dalam CaLK.  Hibah Dalam Bentuk Barang Pada Tahun 2016 KPK menerima hibah barang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 58. Rincian Hibah Dalam Bentuk Barang No

Donor

Nilai (Rp)

Jenis Barang

GIZ

19.253.880,00

Persediaan yang Diserahkan Untuk Masyarakat

GIZ

57.100.260,00

Paket Peralatan Whiteboard

Total

76.354.140,00

 Hibah Dalam Bentuk Jasa Hibah dalam bentuk jasa merupakan hibah yang diterima KPK berupa kegiatan yang pelaksanaan dan pengelolaan dananya dilakukan oleh negara donor. Hibah dalam bentuk jasa yang diterima KPK tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) USAID – Strengthening Integrity and Accountability Program 1 Berdasarkan USAID Agreement Nomor 497-026 tanggal 30 September 2009, KPK menerima hibah berupa bantuan penelitian untuk road map, kampanye pembuatan film K vs K, bantuan court monitoring, e-learning gratifikasi, dan pengembangan SDM KPK. Pelaksana proyek (implementing agency) adalah Management System International (MSI). Periode proyek hibah dari 30 September 2009 s.d. 31 Agustus 2016, dengan nilai proyek keseluruhan adalah USD 5.152.109,00. 2) AUSAID - Australia Indonesia Partnership for Justice Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 2 Mei 2011, KPK menerima hibah untuk proyek Australia Indonesia Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Partnership for Justice dengan Nomor Register 2D76N3G8, berupa kegiatan kajian hukum dan internalisasi penyidik KPK, kegiatan kampanye anti korupsi terutama untuk kaum perempuan (SPAK), dukungan promosional produk pencegahan KPK, Enterprise Architecture, Assessment NTB. Pelaksana proyek (implementing agency) adalah CARDNO. Periode proyek hibah ini dari 2 Mei 2011 s.d. 2 Mei 2016 dengan nilai proyek keseluruhan adalah AUD 1.300.000,00. 3) Jerman - Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia Fase I Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia tanggal 21 September 2007, KPK menerima hibah untuk proyek Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia dengan Nomor Register 70745701, berupa Kegiatan peningkatan pelayanan Manajemen KPK melalui Training, penyediaan peralatan multimedia, buku perpustakaan, server, software, ACLC Bus, kerja sama KPK-CAC Timor Leste-Pemerintah Jerman, dsb. Pelaksana proyek (implementing agency) adalah GIZ. Periode proyek hibah ini dari 21 September 2007 s.d. 30 Juni 2016 dengan nilai proyek keseluruhan adalah EUR 5.950.000,00. 4) Jerman - Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia Fase II Berdasarkan perjanjian antara GIZ dan KPK tanggal 6 Juni 2016, KPK menerima hibah untuk proyek Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia Fase II dengan Nomor Register 22GF34VA, berupa kegiatan penyediaan tenaga ahli, pengembangan kapasitas internal KPK, pengembangan standar kompetensi untuk trainer anti-korupsi, pengembangan modul antikorupsi pada sektor tertentu (pendidikan, kehutanan, dan kesehatan), pengembangan e-learning untuk Anti-Corruption Learning Center (ACLC), penyediaan technical assistance untuk implementasi e-planning/e-budgeting pada pemerintah daerah, dan pengembangan modul untuk CSO dengan topik implementasi social audit. Periode proyek hibah ini dari 3 Juni 2016 s.d. 30 Juni 2018 dengan nilai proyek keseluruhan adalah EUR 2.000.000,00. F.3. Titipan Uang Sitaan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi Terdapat titipan uang sitaan dan gratifikasi yang belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat disetorkan ke Kas Negara. Titipan tersebut, diadministrasikan di Biro Perencanaan dan Keuangan untuk uang sitaan dan gratifikasi, serta Kedeputian Penindakan untuk titipan uang tindak pidana korupsi. Sampai dengan 31 Desember 2016, rincian titipan uang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut: Tabel 59. Rincian Titipan Uang Yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kas di Brankas Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari: Rupiah IDR 13.286.841.850,00 Dolar Amerika USD 924.971,00 Dolar Singapura SGD 929.155,00 Riyal Saudi Arabia SAR 11.453,00 Dolar Australia AUD 60,00 Euro EUR 1.390,00 Poundsterling GBP 3.785,00 Franc CHF 10,00 Peso Colombia (Mil) 200,00 Jepang Yen JPY 170.000,00 Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Kas di Bank, dititipkan oleh Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari: Rupiah IDR 396.814.126.354,96 Dolar Amerika USD 3.162.939,49 Jepang Yen JPY 1.714.339,00

F.4. Denda yang Belum Dibayar Dari kurun waktu 2005 s.d. 31 Desember 2016, terdapat Uang Denda yang belum dibayar para terpidana. Sesuai fatwa Ketua MA Nomor: 040/KMA/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 pembayaran denda merupakan pilihan dan dapat diganti dengan subsider pidana penjara. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dengan surat Nomor PAS.7.PK.01.01.02-1244 tanggal 7 Desember 2012 dan Nomor PAS.5.TI.01.04-171 tanggal 17 Maret 2015 beberapa terpidana telah bebas/bebas bersyarat. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut, denda dari tahun 2005 s.d 31 Desember 2016 yang dapat ditagihkan adalah sebagai berikut: Tabel 60. Rincian Denda Per 31 Desember 2016 Uraian Saldo Denda Terutang Per 31 Desember 2016

Rp 48.511.666.600

Penghapusan Denda (Subsider) 2016

Saldo Denda Per 31 Desember 2016

48.511.666.600

F.5. Benda Sitaan Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Benda-benda sitaan yang bernilai ekonomis yang disita dari para tersangka dan saksi dapat dilihat dalam Lampiran 8. F.6. Benda Sitaan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terdapat benda-benda sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap baik barang rampasan yang sampai saat ini belum terlelang maupun barang rampasan yang dipergunakan untuk perkara lain serta yang akan dikembalikan kepada yang berhak. Daftar barang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 9. F.7. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan ke Kementerian Keuangan Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik negara namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum diserahkan ke Kementerian Keuangan. Barang tersebut dikelola oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 10. F.8. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan oleh Pelapor Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik negara namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum diserahkan oleh pelapor ke Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 11. F.9. Pengelolaan Tunjangan Hari Tua (THT) Pimpinan dan Pegawai KPK Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 15 Ayat (3a) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Audited

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK diberikan Tunjangan Hari Tua (THT). THT tersebut dikelola pihak ketiga dan akan dibayarkan kepada pimpinan/pegawai saat pimpinan/pegawai selesai menjalani tugas di KPK. Sampai dengan 31 Desember 2016, THT 664 peserta dengan nilai sebesar Rp56.702.814.419,00 dikelola dengan metode syariah oleh PT BNI Life, sedangkan THT 479 peserta dengan nilai sebesar Rp39.152.597.02,00 dikelola dengan metode konvensional oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). F.10. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Sesuai Surat BPK Nomor 211/S/XIV/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2016 pada KPK, menunjukkan bahwa dari dua belas LHP (10 LHP Laporan Keuangan, 1 LHP Kinerja Fungsi Penindakan, dan 1 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Barang dan Modal, Barang Bukti, Barang Sitaan dan Barang Rampasan) dengan 79 temuan dan 157 rekomendasi, 121 rekomendasi telah ditindaklanjuti KPK, 27 rekomendasi belum sesuai, 6 rekomendasi belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut, dan 3 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Monitoring Tindak Lanjut LHP Laporan Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 12. F.11. Rekening Pemerintah Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d 2015, tidak ditemukan rekening pada KPK yang tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Laporan Keuangan KPK. Rekening yang ditutup untuk periode Januari s.d Desember 2016 sebanyak rekening. Rekening-rekening ditutup karena:

Perkara yang terkait dengan rekening tersebut telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau

Rekening tersebut batal menerima transaksi.

Saldo dari rekening yang ditutup diperlakukan sesuai amar putusan majelis hakim. Daftar rekening yang dipertahankan dan ditutup dapat dilihat pada Lampiran 13. F.12. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pemeliharaan Berdasarkan Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9284/PB/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Jaminan Pemeliharaan/Garansi Bank. Sesuai dengan surat tersebut terdapat Jaminan Bank sebagai berikut: Tabel 61. Rincian Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pemeliharaan No 1.

Vendor

Nomor Jaminan

Nilai (Rp)

Keterangan

PT. Vivastor Techno Logica

1111423121600 016

67.274.845

Pengadaan Sistem Perkabelan IT Gedung Baru KPK 2016

PT. Data Proteksindo

01.1104.16.000 04.SIG.K

304.920.000

Pengadaan Server dan Storage KPK 2016

PT. Nusantara Compnet Integrator

1111423021600 004-0695314

673.086.400

Pengadaan Pembangunan Jaringan Infrastruktur Eksternal

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016

F.13. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pekerjaan Selain jaminan pemeliharaan, terdapat juga jaminan dan bank garansi atas pelaksanaan pekerjaan pada KPK dengan rincian pada Lampiran 14. F.14. Piutang Uang Pengganti Terpidana Meninggal Dunia Terdapat dua terpidana a.n. Hamdani Amin (2006) dan Sutan Bathogana (2016) yang meninggal dunia ketika menjalani proses hukuman kurungan pidana. Terpidana dimaksud masih mempunyai kewajiban kepada Negara berupa Uang Pengganti sebesar masing-masing Rp1.068.092.902,00 dan Rp50.000.000,00 serta USD7.500,00. Untuk kepastian hukum atas kewajiban Uang Pengganti dimaksud, saat ini KPK sedang dalam proses permintaan pendapat Jaksa Pengacara Negara apakah kewajiban membayar Uang Pengganti akan hapus seiring dengan meninggalnya seorang terpidana atau masih melekat ke ahli waris. F.15. Penyelesaian Kerugian Negara yang Masih Berupa Informasi Terdapat 25 kasus berupa informasi kerigian negara yang terdiri dari 9 kasus yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kedeputian PIPM dan 16 kasus yang berasal dari LHP BPK masih dalam proses penyelesaian ganti kerugian negara dengan rincian pada Lampiran 15.

Catatan atas Laporan Keuangan â&#x20AC;&#x201C; Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Audited