Outlook apbn 2018

1

Informasi APBN 2018

Republik Indonesia

INFORMASI A

P

B

N

2

0

1

8

Pemantapan pengelolaan ďŹ skal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

2

Informasi APBN 2018

-Halaman ini sengaja dikosongkan-

3

Informasi APBN 2018

INFORMASI A

P

B

N

2

0

1

8

Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Penanggung jawab: Direktur Jenderal Anggaran Editor: Direktur Penyusunan APBN Kontributor: Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lantai 12 Jalan Dr Wahidin Raya No.1 www.anggaran.kemenkeu.go.id

4

Informasi APBN 2018

Daftar Isi Kata Pengantar Alur Penyusunan APBN

1

Ringkasan APBN 2018

2

Keadaan Perekonomian

3

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

4

Postur APBN 2018

5

I Account APBN 2018

6

Pendapatan Negara

7

Transfer ke Daerah & Dana Desa

24

Dana Transfer Umum

25

Dana Transfer Khusus

27

Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta

29

Dana Desa

30

DeďŹ sit Anggaran

31

Pembiayaan Anggaran

32

Penerimaan Perpajakan

8

Pembiayaan Utang

33

Penerimaan Negara Bukan Pajak

11

ProďŹ l Utang Pemerintah

34

Pembiayaan Investasi

35

Belanja Negara

13

Belanja Pemerintah Pusat

14

Pembiayaan untuk Infrastruktur

36

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

15

Pemberian Pinjaman

37

Belanja K/L

16

Kewajiban Penjaminan

Anggaran Pendidikan

17

37

Anggaran Kesehatan

18

Anggaran Infrastruktur

19

Anggaran Perlindungan Sosial

20

Subsidi

21

Glossary

38

5

Informasi APBN 2018

Kata Pengantar Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 22 November 2017, Rancangan Undang-undang APBN tahun 2018 telah resmi disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018. Sebagai penjabaran tahun keempat rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, posisi APBN tahun 2018 semakin strategis sebagai instrumen Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga diharapkan sebagai stimulan bagi perekonomian untuk tumbuh lebih baik.

Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2018 yaitu “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan�. Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2018 yaitu: pertama, melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini. Pajak akan menjadi alat pemerintah untuk melakukan distribusi pendapatan sekaligus stimulus untuk memacu dunia usaha agar lebih kompetitif.

Kedua, melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan. Belanja negara akan diarahkan terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program perlindungan sosial untuk pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air. Ketiga efisiensi pembiayaan anggaran, melalui defisit dan rasio utang yang terkendali, pengembangan creative ďŹ nancing, serta alokasi untuk Sovereign Wealth Fund (dana abadi) untuk pendidikan sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan datang.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dijalankan pemerintah melalui APBN. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN dan dapat mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan oleh APBN, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel, kami berharap buku Informasi APBN ini dapat menjadi salah satu sumber yang valid dan terpercaya dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai APBN tahun 2018 kepada masyarakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga buku Informasi APBN ini dapat diterbitkan.

Terima Kasih

Sri Mulyani

Menteri Keuangan Republik Indonesia

1

Informasi APBN 2018

Alur Penyusunan APBN 2018 Januari-Maret 2017

Penyusunan Kapasitas Fiskal

9 Mei 2017

SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

19 Mei 2017

Penyampaian KEM PPKF kepada DPR

19 Mei-5 Juli 2017

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018

16 Agustus 2017

Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN TA 2018

25 Oktober 2017

Sidang Paripurna Penetapan APBN 2018

22 November 2017 UU APBN

UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018

30 November 2017 Perpres APBN

DIPA

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018

6 Desember 2017 Penyerahan DIPA

2

Informasi APBN 2018

Ringkasan APBN 2018 Pendapatan Negara

Belanja Negara

Optimalisasi di bidang perpajakan di tahun 2018 dipertajam dengan terbitnya perundang-undangan terkait keterbukaan akses dan informasi data keuangan Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi Melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini

Mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas Melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan

Rp Defisit Anggaran

Pembiayaan Anggaran

Mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja terutama belanja konsumtif

Efisiensi pembiayaan anggaran, melalui defisit dan rasio utang yang terkendali, pengembangan creative financing, serta alokasi Sovereign Wealth Fund (dana abadi) bagi pendidikan sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan datang Mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (creative financing) Mendorong pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan

3

Informasi APBN 2018

Keadaan Perekonomian Pertumbuhan Ekonomi

5,12

5,0 4,94

4,9

4,93

5,0 4,8

Tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sehat dan stabil

5,18

5,17

5,01

4,92 4,74

4,77

Q2

Q3

5,0 5,01

4,94

5,01

5,0

Q2

Q3

Tahunan (%) YoY (%)

Q1

Neraca Perdagangan Kinerja sektor eksternal sepanjang 2017 menunjukkan perbaikan

Q2

Q3

Q4

2014

Q1

Q4

2015

Q1

Q4

Q1

2017

Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,9%

Investasi s.d Q3 tumbuh membaik 5,8%

Kinerja perdagangan internasional positif, ekspor tumbuh 9,8% dan impor tumbuh 6,7%

Surplus

Surplus

Surplus

USD

USD

USD

7,7 Bn

9,4 Bn

2015

2016

7,2

Laju inflasi terkendali sesuai dengan target sebesar 3,0 Âą 1,0 persen

Q3

2016

Permintaan domestik masih menjadi motor

Realisasi

5,0 4,3

2012

8,4 2013

2017

(Jan-Okt)

5,3

6,8 APBNP 2017

11,8 Bn

Secara kumulatif, Neraca Perdagangan Indonesia tercatat surplus USD11,78 miliar, melampaui surplus setahun di tahun 2016 yang sebesar USD9,42 miliar.

Neraca Perdagangan September 2017 tercatat mengalami surplus sebesar USD1,76 miliar, tercatat sebagai surplus tertinggi sejak tahun 2012.

Laju Inflasi

Q2

8,4

3,4

2014

2015

Inflasi cenderung lebih rendah

4,0

3,0 2016

4,3

3,6 2017

s.d Oktober

Komponen volative foods menjadi penyumbang utama rendahnya inflasi tahun 2017

4

Informasi APBN 2018

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,2 5,4 Inflasi (%)

4,3 3,5

Rp

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)

5,2 5,2 Rp

$

Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)

13.400 13.400 Harga Minyak (US$/barrel)

48 48

Lifting Minyak (ribu barrel/hari)

815 800 Lifting Gas (ribu barrel/hari)

1.150 1.200 Outlook 2017

APBN 2018

5

Informasi APBN 2018

Postur APBN 2018 (triliun Rupiah)

Outlook 2017

1.736,1 1.472,7 260,2 3,1

2.098,9

APBN 2018

Pendapatan Negara Penerimaan Perpajakan PNBP Penerimaan Hibah

Belanja Negara

1.343,1 Belanja Pemerintah Pusat - Belanja K/L 769,2 - Belanja Non-K/L 573,9 Transfer ke Daerah & 755,9 Dana Desa

1.894,7 1.618,1 275,4 1,2

2.220,7 1.454,5 847,4 607,1 766,2

Pembiayaan Anggaran 325,9 362,9 427,0 (59,7)

Rp

DeďŹ sit Anggaran (362,9)

(325,9)

Pembiayaan Utang Pembiayaan Investasi

399,2 (65,7)

Keseimbangan Primer (144,3) (87,3)

6

Informasi APBN 2018

Postur APBN 2018 Uraian (triliun Rupiah) A. PENDAPATAN NEGARA I.

PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

II. PENERIMAAN HIBAH B. BELANJA NEGARA I.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L a.l. a. Pembayaran Bunga Utang b. Subsidi c. Belanja Lain-lain

2017

2018

Outlook

APBN

% thd Outlook 2017

Selisih

109,1

158,7

1.736,1

1.894,7

1.733,0 1.472,7

1.893,5 1.618,1

109,3 109,9

260,2

275,4

105,8

15,2

3,1

1,2

38,5

(1,9)

2.098,9

2.220,7

105,8

121,7

1.343,1 769,2

1.454,5 847,4

108,3 110,2

573,9

607,1

105,8

33,2

218,6

238,6

109,2

20,0

168,9

156,2

92,5

(12,6)

56,0

67,2

120,1

11,2

755,9 697,7

160,6 145,4

111,4 78,2

766,2

101,4

10,3

706,2

101,2

8,5

95,4

89,2

93,5

(6,2)

b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Desa C. KESEIMBANGAN PRIMER

398,6 58,2 (144,3)

401,5 60,0 (87,3)

100,7 103,1 60,5

2,9 1,8 57,0

D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)

(362,9)

(325,9)

% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB

(2,67)

(2,19)

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)

362,9

325,9

427,0

399,2

93,5

433,0

414,5

95,7

II. PEMBIAYAAN INVESTASI

(59,7)

(65,7)

III. PEMBERIAN PINJAMAN

(3,7)

(6,7)

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN

(1,0)

(1,1)

0,3

0,2

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah a.l. a. Dana Bagi Hasil

I.

PEMBIAYAAN UTANG a.l. Surat Berharga Negara (neto)

V. PEMBIAYAAN LAINNYA

89.8 89,8

109,9 182,4 111,5 61,0

36,9 (36,9) (27,8) (18,4) (5,9) (3,0) (0,1) (0,1)

7

Informasi APBN 2018

Pendapatan Negara

Rp1.894,7 T Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Hibah

Pajak Sumber Utama Pendapatan

1.618,1

1,2

PNBP

275,4

Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBP terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat

(triliun Rupiah)

Perpajakan (%)

(triliun Rupiah)

Pendapatan Negara

Growth (%)

1600 1200

11,6 7,5

9,1

7,8

800 3,2

400 -2,7

2013

2014

2015

2016 Outlook APBN 2017 2018

Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,1% selama periode tahun 2013-2018. Di dalam APBN 2018, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun

PNBP (%)

Hibah (%)

2013

74,9

24,6 0,5

2014

74,0

25,7 0,3

2015

82,3

17,0 0,8

2016

82,6

16,8 0,6

Outlook 2017 APBN 2018

0

20

40

60

84,8

15,0 0,2

85,4

14,5 0,1

80

100

Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,5%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

8

Informasi APBN 2018

Penerimaan Perpajakan Rp1.618,1 T

(triliun Rupiah)

1.618,1

1.146,9 Rp Rp

1.077,3

Rp Rp

Rp Rp

Melalui perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif dan mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan

1.240,4

Pertumbuhan (%)

Rp Rp

Ditargetkan Naik

Rp Rp

1.285,0

9,9

2013

6,5

2014

8,2

2015

3,6

Tax Ratio (arti sempit)

10,8

Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (Tax Ratio Arti Sempit) ditargetkan sebesar 10,9%

11,5 10,4

11,4

10,8

10,7

2013

(persen)

11,6

11,6 11,9

9,0

Tax Ratio (arti luas)

13,7

Tax Ratio

12,7

2016 Outlook APBN 2017 2018

14,3

Tax Ratio dalam Arti Luas (termasuk Penerimaan SDA Migas dan Pertambangan Minerba) ditargetkan sebesar 11,6%

Rp Rp

1.472,7

2014

2015

2016

10,9

Outlook APBN 2017 2018

9

Informasi APBN 2018

Penerimaan Perpajakan Rp1.618,1 T

Bea Masuk

Bea Keluar

35,7

(triliun rupiah)

Pajak Lainnya 9,7 Cukai

Pajak Penghasilan

3,0

855,1

155,4

PPh terbesar

PBB 17,4

Pajak penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbaikan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan tax amnesty berupa penambahan basis pajak

PPN

541,8

PPh Nonmigas Orang Pribadi

PPN Impor

168,1

421,7

Cukai MMEA

6,5

PPh Nonmigas Badan

(triliun rupiah)

PPN Dalam Negeri

373,5

PPh Nonmigas

0,2

Cukai Hasil Tembakau

(triliun rupiah)

0,2

Pendapatan Cukai Lainnya

(triliun rupiah)

148,2

PPN

0,5

Cukai

Kenaikan PPN didukung oleh upaya pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga

Kenaikan PPh Non Migas didominasi oleh PPN Nonmigas Orang Pribadi

Tax Amnesty

Cukai Etil Alkohol

Lainnya

395,3

Kenaikan cukai disebabkan oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau

89.540,0

Total Tebusan

Rp115,0 T

(milyar rupiah)

(Jul’16-Mar’17)

Tax amnesty dilaksanakan sejak Juli 2016 hingga Maret 2017 dengan total tebusan sebesar Rp115,0 T

130,0

4.940,0

Jul’ 16

Ags’ 16

1.000 1.150 Sep’ 16

Okt’ 16

Nov’ 16

7.860 Des’ 16

249,8

1.010,4

Jan’17

Feb’17

9.132,9 Mar’17

10

Informasi APBN 2018

Penerimaan Perpajakan Rp1.618,1 T

PPh Nonmigas, 2013-2018

Cukai, 2013-2018

630,1

742,2

817,0

458,7 20,5

9,5

14,0

144,6

14,1

552,6 417,7

PPN, 2013-2018

(triliun rupiah)

(triliun rupiah)

143,5

153,2

(0,8)

PPh Nonmigas

Pertumbuhan (%)

PPh Nonmigas naik rata-rata 13,6%

2013

1,5

Pertumbuhan (%)

Cukai naik rata-rata 8,8%

2013

412,2

11,9 6,4

2014 2015 2016 Outlook APBN 2017 2018

Cukai

423,7

12,1

6,7

9,8

2013 2014 2015 2016 Outlook APBN 2017 2018

409,2

384,7

14,0

8,9

10,1

541,1 475,5

155,4

118,1

108,5

17,8

22,5

(triliun rupiah)

3,6

4,1

2014 2015 2016 Outlook APBN 2017 2018 PPN

Pertumbuhan (%)

PPN naik rata-rata 8,4%

Kebijakan Rp

Automatic Exchange of Information (AEoI)

Rp

up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, e-form dan e-faktur.

meningkatkan basis pajak mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)

Rp

Kepatuhan Wajib Pajak membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) a.l. melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.

Data dan Sistem Informasi Perpajakan

Rp

Insentif Perpajakan tax holiday dan tax allowance reviu kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN.

Rp

SDM dan Organisasi Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi

11

Informasi APBN 2018

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp275,4 T

PNBP Lainnya 83,8

PNBP Naik

Pendapatan BLU 43,3

(triliun Rupiah)

Didukung Langkah Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan SDA, serta perbaikan pelayanan publik

Kekayaan Negara yang Dipisahkan 44,7

Pendapatan SDA

103,7

Kebijakan Penyempurnaan peraturan Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP.

Optimalisasi PNBP Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA Peningkatan kinerja BUMN Efisiensi operasional PNBP Revisi kontrak & efisiensi cost recovery Menggali potensi baru

Peningkatan Pengawasan pengelolaan Penyetoran sesuai penerimaannya Penagihan piutang Menindaklanjuti hasil audit

Perbaikan Pelayanan Publik Tranparansi dan kemudahan Pemanfaatan IT Perbaikan pengelolaan PNBP

12

Informasi APBN 2018

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp275,4 T

PNBP K/L, 2013-2018

PNBP, 2013-2018

(triliun rupiah)

(triliun rupiah)

15,5

29,7

4,5

5,4

7,3

6,1

24,6 87,7

69,6

12,9

40,3

34,0

35,3

41,9

12,4%

2,5% 118,0

81,7 37,6

0,8%

226,4

240,8

43,3

38,5

0,7%

5,8% 2,5%

64,9

89,3

56,7

72,3

74,4

2013

2014

2015

78,7

80,6

77,6

44,7

41,0

37,1

101,0

85,1

95,6

103,7

-35,9%

2013

2014

2015

2016

Penerimaan SDA

Bagian Laba BUMN

Pendapatan BLU

Pertumbuhan

Outlook 2017

PNBP Lainnya

APBN 2018

PNBP K/L

2016 Outlook APBN 2017 2018 PNBP DMO

PNBP K/L ditargetkan sebesar Rp77,6 triliun, dengan kontribusi terbesar Kementerian Kominfo dan Kepolisian Negara RI

Pendapatan PNBP SDA cenderung menurun seiring dengan uktuasi penurunan harga komoditas (minyak bumi dan batubara) serta pergerakan nilai tukar

Potensi PNBP K/L masih dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat 13,8%

SDA Migas 2013-2018

(triliun rupiah) 106,0

12,6%

SDA Nonmigas 2013-2018

97,0

5,2%

(0,5)

(triliun rupiah)

49,0

203,6

216,9

78,2

2013

2014

2015

SDA Migas

40,0

44,1

48,0

72,2

2016 Outlook 2017 Harga ICP

(4,9%)

48,0 80,3

APBN 2018

Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan

Panas Bumi

(8,7%)

2013

2014

2015

2016 Outlook 2017

APBN 2018

18,6

19,3

17,7

15,8

17,9

3,1 0,2

3,7 0,2

4,2 0,1

3,8 0,4

4,0 1,0

4,2 0,6

0,9

0,8

0,9

0,9

0,7

0,7

17,9

13

Informasi APBN 2018

Belanja Negara

Rp2.220,7 T Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(triliun Rupiah)

766,2

Belanja K/L

847,4

Belanja Negara

diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga efisiensi

Belanja Non-K/L

607,1

Aparatur

Efisiensi & Kualitas Belanja

Mendukung Program Prioritas

Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui gaji ke 13 dan pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun

Melalui evaluasi kebijakan, penghematan belanja barang non-operasional dan penajaman belanja barang. Peningkatan kualitas belanja modal diarahkan kepada belanja produktif dan tetap memperhatikan efisiensi belanja

Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam bantuan sosial Refocusing anggaran prioritas Sinergi pembangunan antara Pusat dan Daerah Dukungan pemerintah terhadap creative financing

14

Informasi APBN 2018

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.454,5 T

1.454.5

(triliun Rupiah)

1.137,2

1.203,6

1.343,1 1.183,3

Naik dan Tumbuh

1.154,0 16,4

Apabila dibandingkan dengan Outlook 2017, Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp111,4 T serta mengalami pertumbuhan sebesar 8,3%

12,5

2014

8,3

5,8

2014

(1,7)

(2,5)

2015

2016

Belanja Pemerintah Pusat (triiun rupiah)

Rp1.454,5 T

Rp1.343,1 T

607,1

573,9 769,2

Kebijakan Umum

Belanja K/L

Belanja Non-K/L

(triliun Rupiah)

(triliun Rupiah)

APBN 2018

Pertumbuhan (%)

APBN 2018

Outlook 2017

diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian sasaran pembangunan, dan antisipasi risiko

Outlook 2017

847,4

Penyelenggaraan Pemerintah Menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan efektivitas birokrasi

Mendukung Program Pembangunan Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2018

Antisipasi Risiko

Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko ďŹ skal dan mitigasi bencana

15

Informasi APBN 2018

Belanja Pemerintah Pusat

Menurut Fungsi Perlindungan Sosial 157,8

Pelayanan Umum 347,4

Pendidikan 143,1

1.343,1

Agama 7,7 Pariwisata 3,3

Peningkatan Signifikan

Kesehatan 60,8 28,5 Perumahan & Fasilitas Umum

pada beberapa fungsi disebabkan oleh Fungsi Pelayanan Umum untuk pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah termasuk pada pihak ketiga Fungsi Ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi Fungsi Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui penyediaan vaksin baru dan pengalihan penyuluh KB dan petugas lapangan KB dari pemda ke pempus

Pertahanan 120,0

Perlindungan Lingkungan Hidup 11,1

Ketertiban & Keamanan 139,8 Ekonomi 323,5

Outlook 2017

(triliun Rupiah)

Perlindungan Sosial 162,6 Pendidikan 147,6

Agama Pariwisata 9,5 7,5 Kesehatan 65,1 Perumahan & Fasilitas Umum 31,5 Perlindungan Lingkungan Hidup 15,7

Pelayanan Umum 435,9

1.455,0 Pertahanan 107,8

Ekonomi 335,5

APBN 2018 (triliun Rupiah)

Ketertiban & Keamanan 136,0

16

Informasi APBN 2018

Belanja K/L

Rp847,4 T 847,4 T 000 000

769,2 T 732,1 T 000 000

684,2 T

26,9 26,9

Meningkat

000 000

2015

577,2 T

Dalam APBN 2018, belanja K/L meningkat Rp78,2 T dari Outlook 2017. Belanja K/L 2014-2018 tumbuh rata-rata 10,2% per tahun

10,2 10,2

000 000

(6,5) (6,5)

APBN 2018

12,4 12,4

Outlook 2017

2016

000 000

Pertumbuhan Belanja K/L (%)

(1,0) (1,0)

2014

10 K/L dengan Anggaran Terbesar 114,2

Kementerian Pertahanan

107.7

Kementerian PU Pera

102,7 107.4 96,3 95,0

Polri 60,9 62,2

Kementerian Agama Kementerian Kesehatan

54,2 59,1

36,7

Kementerian Perhubungan Kementerian Sosial

48,2

17,2 41,3

Kementerian Ristek Dikti

36,9

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

37,8

Kementerian Keuangan

(tidak termasuk BLU SAWIT dan LPDP)

41,3

40,1

29,7 32,9

Outlook 2017 APBN 2018 (triliun Rupiah)

17

Informasi APBN 2018

Anggaran Pendidikan Rp444,1 T

Kebijakan

Transfer ke Daerah

279,5

Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.

Pembiayaan

15,0

Pusat

Alokasi 2018

149,7

Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match).

Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education.

Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

(triliun Rupiah)

444,1

Pertumbuhan (%)

390,1

(triliun Rupiah)

353,4

Anggaran Pendidikan Meningkat

419,8 370,4

332,4

11,8

6,3

10,4

-5,1

2013

2014

2015

2016

13,3

5,8

Komitmen pemerintah terhadap bidang pendidikan tetap berlanjut.

Anggaran pendidikan meningkat Rp24,3 T dari Outlook tahun 2017

Outlook APBN 2017 2018

Sasaran Program Indonesia Pintar

19,7 juta jiwa

Bantuan Operasional Sekolah

Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas

61,2 ribu

56 juta jiwa

Beasiswa Bidik Misi

401,5 ribu mahasiswa

Tunjangan Profesi Guru - Non-PNS 435,9 ribu guru - PNS 257,2 ribu guru - PNS Daerah 1,2 juta guru

Indikator Pendidikan

APK

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah

2018: 89,7% 2017: 88,1%

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

APM 2018: 65,3% 2017: 63,4%

18

Informasi APBN 2018

Anggaran Kesehatan Rp111,0 T Transfer ke Daerah

Kebijakan

29,5

Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui Pusat

81,5

Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan

Alokasi 2018 (triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%) (triliun Rupiah)

Anggaran Kesehatan Meningkat

111,0

65,9

59,7

104,9

92,3

46,1

anggaran kesehatan meningkat Rp6,1 T dari Outlook tahun 2017 13,5

10,3

29,6

2013

2014

2015

13,7

40,1

2016

5,8

Outlook 2017

APBN 2018

Sasaran Program Indonesia Sehat

Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan

92,4 juta jiwa

92,5%

Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

Sertifikasi obat dan makanan

74,0 ribu

1,8 juta orang

Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas

49 RS/Balkes

Indikator Kesehatan Stunting

2018: 28,8% 2017: 29,6%

Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

2018: 82% 2017: 81%

2018: 86% 2017: 83%

19

Informasi APBN 2018

Anggaran Infrastruktur Rp410,4 T

Kebijakan Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis.

Koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaanya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional.

antara lain: Melalui

Kemen PUPERA Melalui

104,7

Kemenhub

44,2

Dana Alokasi Khusus

33,9

Investasi Pemerintah (PMN dan LMAN)

41,5

Perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi untuk mengatasi hambatan teknis Memberdayakan peran swasta, BUMN,BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif atau skema KPBU atau non KPBU untuk menutup ďŹ nancing gap pendanaan infrastruktur.

Alokasi 2018 (triliun Rupiah)

Anggaran Infrastruktur Meningkat anggaran infrastruktur tumbuh 5,2% dari Outlook tahun 2017, untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur

Pertumbuhan (%) 256,1

(triliun Rupiah)

155,9

410,4

390,2 269,1

5,2 45,0

154,7

5,1

65,6 7,2

(0,8)

2013

2014

2015

Outlook 2017

2016

Sasaran

APBN 2018

Pembangunan dan Preservasi Jalan - Pembangunan jalan baru - Pembangunan jalan tol - Pembangunan jembatan

832 km 33 km 15.373 m

Prasarana perkeretaapian

639 km’sp Pembangunan bandara udara baru

8 lokasi

(penyelesaian dan lanjutan)

Informasi dan Telekomunikasi Pembangunan desa broadband terpadu

100 Lokasi

Pembangunan BTS di daerah blankspot, terutama daerah 3T

380 Lokasi

Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pembangunan Rusun

13.405 unit

Bantuan Stimulan (peningkatan/pembangunan)

174.300 ribu unit

20

Informasi APBN 2018

Anggaran Perlindungan Sosial Rp283,8 T

Melalui

Subsidi

*)

145,5

*) diluar subsidi pajak

Melalui

Dana Desa

Kebijakan

60,0

Memperkuat program-program Perlindungan Sosial Penanggulangan Kemiskinan sebagai dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah

Melalui

Bidik Misi

4,1

Melalui

Sinergi antar program perlindungan sosial

Bantuan Pangan

Bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu

20,8

Melalui

JKN bagi warga miskin/PBI

25,5

Melalui

Program Indonesia Pintar

10,8

Melalui

PKH

Alokasi 2018

(triliun Rupiah)

17,1

Anggaran Perlindungan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, dan kesehatan)

Sasaran Program Keluarga Harapan

10 juta KPM (keluarga penerima manfaat)

Bantuan Pangan

15,6 juta KPM (keluarga penerima manfaat)

Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka JKN

92,4 juta jiwa

Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

117,7 ribu KK

Program Indonesia Pintar

19,6 juta siswa Bidik Misi

401,7 ribu mahasiswa

In Dana Desa

74.958 desa

21

Informasi APBN 2018

Subsidi Rp156,2 T Subsidi Non Energi

61,7

Kebijakan Subsidi yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu Mendukung pengendalian inasi Mempertahankan daya beli masyarakat Meningkatkan produksi pangan

Subsidi Energi

94,5

Alokasi 2018 (triliun Rupiah)

392,0

355,0

Perkembangan Subsidi 2014-2018

10,4

(triliun Rupiah)

2,5

Pertumbuhan (%)

186,0

174,2

(52,6)

(6,3)

Anggaran Subsidi Menurun Alokasi 2018 menurun sebesar Rp12,7 T dari Outlook 2017

2013

2014

2015

2016

168,9

156,2

(3,1)

(7,5)

Outlook 2017

APBN 2018

341,8 310,0

Subsidi Energi Subsidi Non Energi (triliun Rupiah)

119,1 45,1

2013

50,2

2014

106,8 66,9

2015

67,4

2016

89,9 79,0 94,5

Outlook 2017

61,7

APBN 2018

22

Informasi APBN 2018

Subsidi Energi Rp94,5 T Subsidi Listrik

47,7

Kebijakan Diarahkan untuk masyarakat miskin Subsidi BBM & LPG

Pengendalian inflasi

46,9

Alokasi 2018 (triliun Rupiah)

46,9

Subsidi BBM dan LPG BBM

Anggaran Subsidi Energi

Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg

47,7

Subsidi Listrik

Anggaran subsidi energi meningkat 5,1% dari outlook 2017

Subsidi tepat sasaran untuk pelanggan yang kurang mampu (450 VA dan 900 VA)

240,0 210,0

Perkembangan Subsidi Energi 2014-2018 (triliun Rupiah)

Subsidi BBM & LPG

100,0

Subsidi Listrik

101,8 60,8 58,3

63,1 43,7

2013

2014

2015

2016

44,5 45,4 46,9 47,7

Outlook APBN 2017 2018

23

Informasi APBN 2018

Subsidi Non Energi Rp61,7 T Subsidi PSO

4,4

Kebijakan Integrasi subsidi non energi Subsidi Bunga Kredit Program

Sinergi dengan bantuan sosial dan transfer ke daerah

Subsidi Pupuk

Pengendalian kebutuhan pokok

28,5

18,0

Peningkatan produktiďŹ tas pangan

Subsidi Pajak

10,8

Alokasi 2018 (triliun Rupiah)

28,5

Subsidi Pupuk

10,8

Subsidi Pajak

Penyempurnaan data penerima dengan NIK

Peningkatan daya saing industri tertentu didalam negeri

Volume pupuk 9,55 ton

Insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah

Subsidi Bunga Kredit Program

18,0

4,4

Subsidi PSO

Akses permodalan UMKM

Pelayanan publik

Perumahan bagi MBR

79,0 66,9 45,1

2013

67,4

61,7

Perkembangan Subsidi Non Energi 2014-2018 (triliun Rupiah)

50,2

2013 2014 2015 2016

2014

2015

2016

Outlook 2017

APBN 2018

Outlook APBN 2018 2017

Pangan

20,3

18,2

21,8

22,1

19,8

-

Pupuk

17,6

21,0

31,3

26,9

31,2

28,5

Pajak

4,1

5,8

8,5

9,3

9,4

10,8

PSO

1,5

2,1

3,3

3,7

4,3

4,4

Benih

0,4

0,3

0,1

0,4

1,3

-

1,1

2,8

1,9

5,1

13

18,0

Bunga Kredit Program

24

Informasi APBN 2018

Transfer ke Daerah & Dana Desa Rp766,2 T

Kebijakan Dana Otsus dan Keistimewaan DIY

21,1

Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah

Dana Desa

60,0

Dana Insentif Daerah

8,5

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah

Dana Transfer Umum

Dana Transfer Khusus

Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana

490,7

185,9

Mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan infrastruktur dasar

melalui

Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih eďŹ sien, efektif, transparan, dan akuntabel

Dana Perimbangan

676,6

Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi

Alokasi 2018 (triliun Rupiah)

Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah

Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2014-2018 (triliun Rupiah)

623,1

573,7 513,3

20,8 602,4

573,7

60,0 706,2

58,2 697,7

46,7 663,6

766,2

755,9

710,3

Transfer ke Daerah

24,6

Dana Desa Pertumbuhan TKDD (%)

513,3 11,8

8,6 6,8

2013

6,4

2014

2015

2016

Outlook 2017

1,4

APBN 2018

25

Informasi APBN 2018

Dana Transfer Umum Rp490,7 T Dana Alokasi Umum

401,5

Arah Kebijakan

Mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DBH Pajak

56,7

DBH SDA

32,5

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Bagi Hasil

89,2

401,5

Pagu bersifat dinamis Bobot wilayah laut naik menjadi 100%

Alokasi 2018

25% untuk belanja infrastruktur

(triliun Rupiah)

Dana Bagi Hasil

89,2

Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau DBH Dana Reboisasi (DR) selain utk Rehabilitasi Hutan & Lahan, jg penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan & pembenihan 25% untuk belanja infrastruktur

Perkembangan Dana Transfer Umum 2013-2018 (triliun Rupiah)

494,0

475,9 445,2

430,9 90,5

399,6 78,1

103,9 88,5

490,7 89,2

95,4

401,5

385,4

398,6

352,9

Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil

341,2 311,1

11,4

Pertumbuhan Dana Transfer Umum (%)

10,4 -0,7

3,7 3,8 -3,2

2013

2014

2015

2016

Outlook 2017

APBN 2018

Rp13,5 T

Sumatera Barat

Bengkulu

Rp6,4 T

Rp14,7 T

Aceh

Rp24,1 T

Sumatera Utara

Rp4,3 T

Rp12,9 T

Lampung

Rp8,3 T Rp37,1 T

Jawa Tengah

Rp12,3 T

Sumatera Selatan

Bangka Belitung

Rp8,0 T

Jambi

Rp4,3 T

Kepulauan Riau

Banten

Riau

Rp8,4 T

Rp401,5 T

Rp34,4 T

Jawa Barat

Rp39,9 T

Jawa Timur

Rp5,6 T

DI Yogyakarta

Rp10,2 T

Kalimantan Tengah

Rp11,8 T

Kalimantan Barat

Dana Alokasi Umum

Bali

Rp7,1 T

Rp8,0 T

Kalimantan Selatan

Rp8,6 T

Nusa Tenggara Barat

Rp18,4 T

Sulawesi Selatan

Rp4,2 T

Sulawesi Barat

Rp5,1 T

Kalimantan Timur

Rp3,7 T

Kalimantan Utara

Gorontalo

Rp4,0 T

Rp13,5 T

Nusa Tenggara Timur

Rp9,8 T

Rp8,0 T

Maluku

Rp6,4 T

Rp22,5 T

Papua

Rp8,0 T

Rp8,5 T Maluku Utara

Papua Barat

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

Rp9,5 T

Sulawesi Tengah

Informasi APBN 2018

26

27

Informasi APBN 2018

Dana Transfer Khusus Rp185,9 T DAK Non Fisik

123,5

Arah Kebijakan

Mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah dan nasional

DAK Fisik

Alokasi 2018

62,4

(triliun Rupiah)

DAK Fisik

62,4

Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

DAK Non Fisik

123,5

Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah BOS untuk 47,4 juta siswa TPG 1,2 juta guru BOK 9.785 Puskesmas

Kebijakan DAK Fisik

Kebijakan DAK Non Fisik

Berdasarkan usulan daerah (proposal based) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah

Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan

Memperhitungkan kinerja pelaksanaan 2 tahun sebelumnya

Penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan unit cost; dan

Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antardaerah dan antara kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L Perbaikan penyaluran

Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan) Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan

28

Informasi APBN 2018

Dana Transfer Khusus Rp185,9 T Anggaran Dana Transfer Khusus

DAK Fisik Rp62,4 T

Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

Dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

(triliun Rupiah)

DAK Reguler 31,4 Pendidikan 6,6 T Kesehatan dan KB 10,5 T Air Minum 0,5 T Sanitasi 0,5 T Perumahanan & Pemukiman 0,6 T Pasar 0,9 T Industri Kecil dan Menengah 0,5 T Pertanian 1,7 T Pariwisata 0,6 T Jalan 8,0 T Kelautan & Perikanan 0,9 T

DAK Penugasan 24,5

DAK Afirmasi 6,6

Pendidikan SMK 1,7 T Kesehatan 4,2 T T Air Minum 1,1 T Sanitasi 1,1 T Jalan 10,2 T Pasar 0,9 T Irigasi 4,2 T Energi skala kecil dan menengah 0,5 T Lingkungan Hidup dan kehutanan 0,5 T

Kesehatan 3,2 T T Perumahanan & Pemukiman 0,5 T Transportasi 1,1 T Air Minum 0,5 T Sanitasi 0,5 T Pendidikan 0,8 T

DAK Nonfisik Rp123,5 T Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46,7 T --> 47,4 juta siswa

Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Rp1,0 T --> 265 ribu guru

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Rp4,1 T --> 6,2 juta peserta didik

Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB) Rp10,4 T --> 9.785 puskesmas dan 5.157 balai

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Rp58,3 T --> 1,2 juta guru

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) Rp0,1 T -->23,5 ribu peserta

Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus Rp2,1 T --> 50,1 ribu guru

Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp0,8 T --> 34 provinsi dan 508 kab/kota

29

Informasi APBN 2018

Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, & Dana Keistimewaan D.I.Y Rp8,5 T

Dana Insentif Daerah

Untuk mendorong peningkatkan kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah, kualitas pelayanan pemerintahan umum, kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan upaya pengentasan kemiskinan

Kriteria Pemberian DID Kriteria utama

opini BPK atas LKPD penetapan Perda APBD tepat waktu penggunaan e-government

Kriteria Kinerja

pengelolaan keuangan daerah pelayanan pemerintahan umum pelayanan dasar publik kesejahteraan masyarakat

Rp20,0 T

Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Rp8,0 T untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Rp8,0 T terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan

Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Rp4,0 T

Rp1,0 T

Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan program prioritas nasional Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY Mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

30

Informasi APBN 2018

Dana Desa

Rp60,0 T Arah Kebijakan

Mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada setiap desa yang dihitung dengan memerhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geograďŹ s

Prioritas Penggunaan Dana Desa Pembangunan Desa Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana Alam.

Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa, dengan melakukan penyesuaian proporsi AD dan AF, serta memberikan aďŹ rmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin besar Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan memberikan bobot yang lebih besar kepada variabel berbasis angka kemiskinan, dan luas wilayah Meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output Melakukan penyaluran melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan pelayanan, meningkatkan efsiensi dan memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan pada upaya perbaikan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja

Prioritas Pelaksanaan Tenaga kerja setempat

Bahan baku lokal

Penyaluran

berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dilakukan melalui KPPN setempat.

Dana Desa

74.958 desa

Swakelola

31

Informasi APBN 2018

Defisit Anggaran Rp325,9 T (2,19% thd PDB)

(triliun rupiah)

334,5

323,1

Defisit APBN Tahun 2018 Defisit APBN tahun 2018 dapat ditekan atau lebih rendah dari Outlook 2017 (2,67% terhadap PDB), tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan

-2,19

-2,25

-2,49

-2,59 -226,7

-2,67 -298,5

-308,3

-325,9 -362,9

2015

Outlook 2017

2016

Pembiayaan Anggaran

Defisit

(sumber data IMF, Oktober 2017)

325,9

248,9

2014

Defisit terhadap PDB Beberapa Negara

362,9

APBN 2018

Defisit thd PBD (%)

Kanada (1,8)

Rusia (1,5)

Britania Raya (2,3)

Amerika Serikat (3,7)

Perancis (3,0) Meksiko (2,5)

China -3,7 Thailand (1,6)

Brazil (9,3)

Malaysia (2,7)

Indonesia -2,19 Australia (1,8)

Kebijakan Mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, serta efisiensi subsidi dan belanja konsumtif Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali Mendorong keseimbangan primer menuju positif Mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (creative financing)

32

Informasi APBN 2018

Pembiayaan Anggaran Rp325,9 T

Pembiayaan Anggaran pembiayaran anggaran dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional

Outlook 2017 362,9

Pembiayaan Anggaran

APBN 2018 325,9

427,0

Pembiayaan Utang

399,2

433,0 -6,0

SBN (neto) Pinjaman (neto)

414,5 -15,3

-59,7

Pembiayaan Investasi

-65,7

-3,7

Pemberian Pinjaman

-6,7

-1,0

Kewajiban Penjaminan

-1,1

0,3

Pembiayaan Lainnya

0,2

(triliun rupiah)

Kebijakan Rasio utang manageable (27%-29% thd PDB) Utang untuk kegiatan produktif & menjaga keseimbangan makro ekonomi; SAL sebagai ďŹ scal buer untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian Mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur Pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional;

Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat Mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM Meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, melalui pemberian bantuan kepada negara sahabat.

33

Informasi APBN 2018

Pembiayaan Utang Rp399,2 T Outstanding Utang Pemerintah

Rp4.227,3 T

427,0

(angka sementara)

Pembiayaan Utang

380,9

403,0

399,2

(triliun rupiah)

Pembiayaan Utang

223,2

255,7

Diperoleh dari penerbitan SBN, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri.

Digunakan juga untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan investasi 2013

2014

2015

2016 Outlook APBN 2017 2018

Kebijakan Pembiayaan Utang Prudent

Produktivitas

menjaga rasio utang dalam batas yang aman (27%-29% terhadap PDB) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur

Biaya Utang Minimum

Keseimbangan

mendorong eďŹ siensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan ďŹ skal

menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi

34

Informasi APBN 2018

Profil Utang Pemerintah Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2005-2018

persen (%) 47,3

39,0

2012

28,3

28,9

28,5

2018*

2011

27,4

2017*

23,0

24,7

2016

23,1

24,9

2015

24,5

2010

2009

2008

2007

2006

2005

28,3

2014

33,0

2013

35,1

*perkiraan

Perbandingan Profil Outstanding SBN

Rasio Utang Beberapa Negara Berkembang

(triliun Rupiah) 2007

(%)

2017

(%) 3.128,5

Indonesia

35,1

2.780,6 2410,0

28,1 1.661,0

38,2

Turki

1.361,1

29,8

Filipina

Thailand

Malaysia

Brazil

1.931,2

SBN

SBN

SBN

SBN SBN

SBN

44,6 32,6 36,0 41,8 39,9 56,0 63,7

2012

81,2

2013

2014

2015

2016

2017 *

* s.d Sept

35

Informasi APBN 2018

Pembiayaan Investasi Rp65,7 T AIIB 1,8

ICD 0,04 IDA 0,15

Investasi kpd Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional

3,6

Investasi kpd Badan /Lembaga Lainnya PMN kpd BP Tapera

2,1

IFAD 0,05

2,5

IDB 0,07

Investasi kpd BLU

57,4 T

Dana Bergulir 6,0

Investasi kpd BUMN PMN kpd PT. KAI

LPDBI 1,0

Rp

DPPN 15,0

LMAN 35,4

Alokasi 2018 (triliun Rupiah)

Kebijakan Mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Mendukung peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan melanjutkan program dana bergulir FLPP dan melakukan pembiayaan investasi melalui dukungan pendanaan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas riset melalui program Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

Memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang dengan membentuk SWF di bidang pendidikan melalui penguatan LPDP Memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal melalui pembiayaan investasi kepada BLU Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di LKI Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan secara lebih luas bagi UMKM sektor riil yang tepat sasaran Mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional

36

Informasi APBN 2018

Pembiayaan Untuk Infrastruktur

PMN kpd BP Tapera APBN 2018: Rp2,5 T

LMAN APBNP 2017: Rp32,1 T APBN 2018: Rp35,4 T

sebagai modal awal untuk pembentukan BP Tapera. BP Tapera diharapkan akan dapat mendukung program pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan dana uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional Sasaran Output: 12 proyek jalan tol 40 proyek infrastruktur sumber daya air 2 proyek infrastruktur perkeretaapian

BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan APBNP 2017: Rp3,1 T APBN 2018: Rp2,2 T

Kewajiban Penjaminan APBNP 2017: Rp0,9 T APBN 2018: Rp1,1 T

bantuan pembiayaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Sasaran Output: bantuan pembiayaan KPR Sejahtera untuk 42.000 unit rumah

PMN kpd PT KAI APBNP 2017: Rp2,0 T APBN 2018: Rp3,6 T meningkatkan kemampuan leverage sehingga beban pembiayaan proyek LRT Jabodebek melalui APBN lebih rendah.

Sasaran Output: LRT Jabodebek ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun 2019

Penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, terutama untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, percepatan penyediaan air minum, kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui BUPI, direct lending, dan percepatan pembangunan tol trans Sumatera.

37

Informasi APBN 2018

Pemberian Pinjaman

Rp(6,7 T)

Pinjaman kepada BUMN/Pemda Rp(10,6 T) Pemprov DKI Rp(3,7) T

PT PLN Rp(5,3) T

mendukungpenyelesaian proyek MRT Jakarta sebagai proyek infrastruktur strategis nasional untuk mengatasi permasalahan akut transportasi di Jakarta

proyek infrastruktur listrik tahun 2018 yang akan dibiayai dengan pinjaman antara lain Pangkalan Susu Coal Fired Power Plant dan Takalar Steam Coal Power Plant in South Sulawesi

PT SMI Rp(1,2) T

PT Pertamina Rp(0,4) T

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

PT PII Rp(0,01) T

Rp3,9 T

Kewajiban Penjaminan

Rp1,1 T

Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama

Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera

284,7 miliar

Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara

297,4 miliar

Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN

Percepatan penyediaan air minum

1,1 miliar

148,6 miliar

Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

389,5 miliar

Informasi APBN 2018

38

GLOSSARY Keseimbangan primer

menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.

Pajak

Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

Kepabeanan dan Cukai

Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

PNBP

Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.

Penerimaan Hibah

Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Tax ratio pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratio penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

Transfer ke Daerah

Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

Belanja Non-K/L (BA BUN)

Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Subsidi

Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

39

Informasi APBN 2018

GLOSSARY Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari: Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain); Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara; Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas; Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi; Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri; Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha; Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan; Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).

Subsidi Energi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi Nonenergi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/ atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.

Dana Perimbangan

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Otonomi Khusus

diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

Informasi APBN 2018

40

GLOSSARY Pembiayaan Anggaran

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Surat Berharga Negara

Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Surat Utang Negara (SUN)

Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Dana Bergulir

Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pinjaman Dalam Negeri

Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama

Pinjaman Luar Negeri Neto

Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Pemberian Pinjaman

Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Anggaran Pendidikan

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L, alokasi anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

PORTAL PORTAL DATA DATA APBN APBN

41

open data for us

data-apbn.kemenkeu.go.id portaldataapbn portaldataAPBN

43

Informasi APBN 2018

42

Informasi APBN 2018

fgfsgdfgdfg

43

Informasi APBN 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Jalan Dr Wahidin Raya No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lt.12 www.anggaran.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lantai 12 Jalan DR Wahidin Raya No.1 www.anggaran.depkeu.go.id

-Halaman ini sengaja dikosongkan-