1
Informasi APBN 2018
Republik Indonesia
INFORMASI A
P
B
N
2
0
1
8
Pemantapan pengelolaan ďŹ skal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
2
Informasi APBN 2018
-Halaman ini sengaja dikosongkan-
3
Informasi APBN 2018
INFORMASI A
P
B
N
2
0
1
8
Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Penanggung jawab: Direktur Jenderal Anggaran Editor: Direktur Penyusunan APBN Kontributor: Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lantai 12 Jalan Dr Wahidin Raya No.1 www.anggaran.kemenkeu.go.id
4
Informasi APBN 2018
Daftar Isi Kata Pengantar Alur Penyusunan APBN
1
Ringkasan APBN 2018
2
Keadaan Perekonomian
3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
4
Postur APBN 2018
5
I Account APBN 2018
6
Pendapatan Negara
7
Transfer ke Daerah & Dana Desa
24
Dana Transfer Umum
25
Dana Transfer Khusus
27
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta
29
Dana Desa
30
DeďŹ sit Anggaran
31
Pembiayaan Anggaran
32
Penerimaan Perpajakan
8
Pembiayaan Utang
33
Penerimaan Negara Bukan Pajak
11
ProďŹ l Utang Pemerintah
34
Pembiayaan Investasi
35
Belanja Negara
13
Belanja Pemerintah Pusat
14
Pembiayaan untuk Infrastruktur
36
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
15
Pemberian Pinjaman
37
Belanja K/L
16
Kewajiban Penjaminan
Anggaran Pendidikan
17
37
Anggaran Kesehatan
18
Anggaran Infrastruktur
19
Anggaran Perlindungan Sosial
20
Subsidi
21
Glossary
38
5
Informasi APBN 2018
Kata Pengantar Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 22 November 2017, Rancangan Undang-undang APBN tahun 2018 telah resmi disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018. Sebagai penjabaran tahun keempat rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, posisi APBN tahun 2018 semakin strategis sebagai instrumen Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga diharapkan sebagai stimulan bagi perekonomian untuk tumbuh lebih baik. Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2018 yaitu “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilanâ€?. Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2018 yaitu: pertama, melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini. Pajak akan menjadi alat pemerintah untuk melakukan distribusi pendapatan sekaligus stimulus untuk memacu dunia usaha agar lebih kompetitif. Kedua, melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan. Belanja negara akan diarahkan terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program perlindungan sosial untuk pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air. Ketiga efisiensi pembiayaan anggaran, melalui defisit dan rasio utang yang terkendali, pengembangan creative ďŹ nancing, serta alokasi untuk Sovereign Wealth Fund (dana abadi) untuk pendidikan sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dijalankan pemerintah melalui APBN. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN dan dapat mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan oleh APBN, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel, kami berharap buku Informasi APBN ini dapat menjadi salah satu sumber yang valid dan terpercaya dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai APBN tahun 2018 kepada masyarakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga buku Informasi APBN ini dapat diterbitkan. Terima Kasih
Sri Mulyani
Menteri Keuangan Republik Indonesia
1
Informasi APBN 2018
Alur Penyusunan APBN 2018 Januari-Maret 2017
Penyusunan Kapasitas Fiskal
9 Mei 2017
SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
19 Mei 2017
Penyampaian KEM PPKF kepada DPR
19 Mei-5 Juli 2017
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018
16 Agustus 2017
Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN TA 2018
25 Oktober 2017
Sidang Paripurna Penetapan APBN 2018
22 November 2017 UU APBN
UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018
30 November 2017 Perpres APBN
DIPA
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018
6 Desember 2017 Penyerahan DIPA
2
Informasi APBN 2018
Ringkasan APBN 2018 Pendapatan Negara
Belanja Negara
Optimalisasi di bidang perpajakan di tahun 2018 dipertajam dengan terbitnya perundang-undangan terkait keterbukaan akses dan informasi data keuangan Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi Melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini
Mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas Melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan
Rp Defisit Anggaran
Pembiayaan Anggaran
Mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja terutama belanja konsumtif
Efisiensi pembiayaan anggaran, melalui defisit dan rasio utang yang terkendali, pengembangan creative financing, serta alokasi Sovereign Wealth Fund (dana abadi) bagi pendidikan sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan datang Mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (creative financing) Mendorong pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan
3
Informasi APBN 2018
Keadaan Perekonomian Pertumbuhan Ekonomi
5,12
5,0 4,94
4,9
4,93
5,0 4,8
Tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sehat dan stabil
5,18
5,17
5,01
4,92 4,74
4,77
Q2
Q3
5,0 5,01
4,94
5,01
5,0
Q2
Q3
Tahunan (%) YoY (%)
Q1
Neraca Perdagangan Kinerja sektor eksternal sepanjang 2017 menunjukkan perbaikan
Q2
Q3
Q4
2014
Q1
Q4
2015
Q1
Q4
Q1
2017
Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,9%
Investasi s.d Q3 tumbuh membaik 5,8%
Kinerja perdagangan internasional positif, ekspor tumbuh 9,8% dan impor tumbuh 6,7%
Surplus
Surplus
Surplus
USD
USD
USD
7,7 Bn
9,4 Bn
2015
2016
7,2
Laju inflasi terkendali sesuai dengan target sebesar 3,0 Âą 1,0 persen
Q3
2016
Permintaan domestik masih menjadi motor
Realisasi
5,0 4,3
2012
8,4 2013
2017
(Jan-Okt)
5,3
6,8 APBNP 2017
11,8 Bn
Secara kumulatif, Neraca Perdagangan Indonesia tercatat surplus USD11,78 miliar, melampaui surplus setahun di tahun 2016 yang sebesar USD9,42 miliar.
Neraca Perdagangan September 2017 tercatat mengalami surplus sebesar USD1,76 miliar, tercatat sebagai surplus tertinggi sejak tahun 2012.
Laju Inflasi
Q2
8,4
3,4
2014
2015
Inflasi cenderung lebih rendah
4,0
3,0 2016
4,3
3,6 2017
s.d Oktober
Komponen volative foods menjadi penyumbang utama rendahnya inflasi tahun 2017
4
Informasi APBN 2018
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,2 5,4 Inflasi (%)
4,3 3,5
Rp
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)
5,2 5,2 Rp
$
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)
13.400 13.400 Harga Minyak (US$/barrel)
48 48
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)
815 800 Lifting Gas (ribu barrel/hari)
1.150 1.200 Outlook 2017
APBN 2018
5
Informasi APBN 2018
Postur APBN 2018 (triliun Rupiah)
Outlook 2017
1.736,1 1.472,7 260,2 3,1
2.098,9
APBN 2018
Pendapatan Negara Penerimaan Perpajakan PNBP Penerimaan Hibah
Belanja Negara
1.343,1 Belanja Pemerintah Pusat - Belanja K/L 769,2 - Belanja Non-K/L 573,9 Transfer ke Daerah & 755,9 Dana Desa
1.894,7 1.618,1 275,4 1,2
2.220,7 1.454,5 847,4 607,1 766,2
Pembiayaan Anggaran 325,9 362,9 427,0 (59,7)
Rp
DeďŹ sit Anggaran (362,9)
(325,9)
Pembiayaan Utang Pembiayaan Investasi
399,2 (65,7)
Keseimbangan Primer (144,3) (87,3)
6
Informasi APBN 2018
Postur APBN 2018 Uraian (triliun Rupiah) A. PENDAPATAN NEGARA I.
PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
II. PENERIMAAN HIBAH B. BELANJA NEGARA I.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L a.l. a. Pembayaran Bunga Utang b. Subsidi c. Belanja Lain-lain
2017
2018
Outlook
APBN
% thd Outlook 2017
Selisih
109,1
158,7
1.736,1
1.894,7
1.733,0 1.472,7
1.893,5 1.618,1
109,3 109,9
260,2
275,4
105,8
15,2
3,1
1,2
38,5
(1,9)
2.098,9
2.220,7
105,8
121,7
1.343,1 769,2
1.454,5 847,4
108,3 110,2
573,9
607,1
105,8
33,2
218,6
238,6
109,2
20,0
168,9
156,2
92,5
(12,6)
56,0
67,2
120,1
11,2
755,9 697,7
160,6 145,4
111,4 78,2
766,2
101,4
10,3
706,2
101,2
8,5
95,4
89,2
93,5
(6,2)
b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Desa C. KESEIMBANGAN PRIMER
398,6 58,2 (144,3)
401,5 60,0 (87,3)
100,7 103,1 60,5
2,9 1,8 57,0
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)
(362,9)
(325,9)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB
(2,67)
(2,19)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)
362,9
325,9
427,0
399,2
93,5
433,0
414,5
95,7
II. PEMBIAYAAN INVESTASI
(59,7)
(65,7)
III. PEMBERIAN PINJAMAN
(3,7)
(6,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN
(1,0)
(1,1)
0,3
0,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah a.l. a. Dana Bagi Hasil
I.
PEMBIAYAAN UTANG a.l. Surat Berharga Negara (neto)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA
89.8 89,8
109,9 182,4 111,5 61,0
36,9 (36,9) (27,8) (18,4) (5,9) (3,0) (0,1) (0,1)
7
Informasi APBN 2018
Pendapatan Negara
Rp1.894,7 T Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Hibah
Pajak Sumber Utama Pendapatan
1.618,1
1,2
PNBP
275,4
Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBP terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat
(triliun Rupiah)
Perpajakan (%)
(triliun Rupiah)
Pendapatan Negara
Growth (%)
1600 1200
11,6 7,5
9,1
7,8
800 3,2
400 -2,7
2013
2014
2015
2016 Outlook APBN 2017 2018
Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,1% selama periode tahun 2013-2018. Di dalam APBN 2018, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun
PNBP (%)
Hibah (%)
2013
74,9
24,6 0,5
2014
74,0
25,7 0,3
2015
82,3
17,0 0,8
2016
82,6
16,8 0,6
Outlook 2017 APBN 2018
0
20
40
60
84,8
15,0 0,2
85,4
14,5 0,1
80
100
Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,5%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.
8
Informasi APBN 2018
Penerimaan Perpajakan Rp1.618,1 T
(triliun Rupiah)
1.618,1
1.146,9 Rp Rp
1.077,3
Rp Rp
Rp Rp
Melalui perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif dan mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan
1.240,4
Pertumbuhan (%)
Rp Rp
Ditargetkan Naik
Rp Rp
1.285,0
9,9
2013
6,5
2014
8,2
2015
3,6
Tax Ratio (arti sempit)
10,8
Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (Tax Ratio Arti Sempit) ditargetkan sebesar 10,9%
11,5 10,4
11,4
10,8
10,7
2013
(persen)
11,6
11,6 11,9
9,0
Tax Ratio (arti luas)
13,7
Tax Ratio
12,7
2016 Outlook APBN 2017 2018
14,3
Tax Ratio dalam Arti Luas (termasuk Penerimaan SDA Migas dan Pertambangan Minerba) ditargetkan sebesar 11,6%
Rp Rp
1.472,7
2014
2015
2016
10,9
Outlook APBN 2017 2018
9
Informasi APBN 2018
Penerimaan Perpajakan Rp1.618,1 T
Bea Masuk
Bea Keluar
35,7
(triliun rupiah)
Pajak Lainnya 9,7 Cukai
Pajak Penghasilan
3,0
855,1
155,4
PPh terbesar
PBB 17,4
Pajak penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbaikan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan tax amnesty berupa penambahan basis pajak
PPN
541,8
PPh Nonmigas Orang Pribadi
PPN Impor
168,1
421,7
Cukai MMEA
6,5
PPh Nonmigas Badan
(triliun rupiah)
PPN Dalam Negeri
373,5
PPh Nonmigas
0,2
Cukai Hasil Tembakau
(triliun rupiah)
0,2
Pendapatan Cukai Lainnya
(triliun rupiah)
148,2
PPN
0,5
Cukai
Kenaikan PPN didukung oleh upaya pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga
Kenaikan PPh Non Migas didominasi oleh PPN Nonmigas Orang Pribadi
Tax Amnesty
Cukai Etil Alkohol
Lainnya
395,3
Kenaikan cukai disebabkan oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau
89.540,0
Total Tebusan
Rp115,0 T
(milyar rupiah)
(Jul’16-Mar’17)
Tax amnesty dilaksanakan sejak Juli 2016 hingga Maret 2017 dengan total tebusan sebesar Rp115,0 T
130,0
4.940,0
Jul’ 16
Ags’ 16
1.000 1.150 Sep’ 16
Okt’ 16
Nov’ 16
7.860 Des’ 16
249,8
1.010,4
Jan’17
Feb’17
9.132,9 Mar’17
10
Informasi APBN 2018
Penerimaan Perpajakan Rp1.618,1 T
PPh Nonmigas, 2013-2018
Cukai, 2013-2018
630,1
742,2
817,0
458,7 20,5
9,5
14,0
144,6
14,1
552,6 417,7
PPN, 2013-2018
(triliun rupiah)
(triliun rupiah)
143,5
153,2
(0,8)
PPh Nonmigas
Pertumbuhan (%)
PPh Nonmigas naik rata-rata 13,6%
2013
1,5
Pertumbuhan (%)
Cukai naik rata-rata 8,8%
2013
412,2
11,9 6,4
2014 2015 2016 Outlook APBN 2017 2018
Cukai
423,7
12,1
6,7
9,8
2013 2014 2015 2016 Outlook APBN 2017 2018
409,2
384,7
14,0
8,9
10,1
541,1 475,5
155,4
118,1
108,5
17,8
22,5
(triliun rupiah)
3,6
4,1
2014 2015 2016 Outlook APBN 2017 2018 PPN
Pertumbuhan (%)
PPN naik rata-rata 8,4%
Kebijakan Rp
Automatic Exchange of Information (AEoI)
Rp
up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, e-form dan e-faktur.
meningkatkan basis pajak mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)
Rp
Kepatuhan Wajib Pajak membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) a.l. melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.
Data dan Sistem Informasi Perpajakan
Rp
Insentif Perpajakan tax holiday dan tax allowance reviu kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN.
Rp
SDM dan Organisasi Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi
11
Informasi APBN 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp275,4 T
PNBP Lainnya 83,8
PNBP Naik
Pendapatan BLU 43,3
(triliun Rupiah)
Didukung Langkah Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan SDA, serta perbaikan pelayanan publik
Kekayaan Negara yang Dipisahkan 44,7
Pendapatan SDA
103,7
Kebijakan Penyempurnaan peraturan Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP.
Optimalisasi PNBP Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA Peningkatan kinerja BUMN Efisiensi operasional PNBP Revisi kontrak & efisiensi cost recovery Menggali potensi baru
Peningkatan Pengawasan pengelolaan Penyetoran sesuai penerimaannya Penagihan piutang Menindaklanjuti hasil audit
Perbaikan Pelayanan Publik Tranparansi dan kemudahan Pemanfaatan IT Perbaikan pengelolaan PNBP
12
Informasi APBN 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp275,4 T
PNBP K/L, 2013-2018
PNBP, 2013-2018
(triliun rupiah)
(triliun rupiah)
15,5
29,7
4,5
5,4
7,3
6,1
24,6 87,7
69,6
12,9
40,3
34,0
35,3
41,9
12,4%
2,5% 118,0
81,7 37,6
0,8%
226,4
240,8
43,3
38,5
0,7%
5,8% 2,5%
64,9
89,3
56,7
72,3
74,4
2013
2014
2015
78,7
80,6
77,6
44,7
41,0
37,1
101,0
85,1
95,6
103,7
-35,9%
2013
2014
2015
2016
Penerimaan SDA
Bagian Laba BUMN
Pendapatan BLU
Pertumbuhan
Outlook 2017
PNBP Lainnya
APBN 2018
PNBP K/L
2016 Outlook APBN 2017 2018 PNBP DMO
PNBP K/L ditargetkan sebesar Rp77,6 triliun, dengan kontribusi terbesar Kementerian Kominfo dan Kepolisian Negara RI
Pendapatan PNBP SDA cenderung menurun seiring dengan uktuasi penurunan harga komoditas (minyak bumi dan batubara) serta pergerakan nilai tukar
Potensi PNBP K/L masih dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat 13,8%
SDA Migas 2013-2018
(triliun rupiah) 106,0
12,6%
SDA Nonmigas 2013-2018
97,0
5,2%
(0,5)
(triliun rupiah)
49,0
203,6
216,9
78,2
2013
2014
2015
SDA Migas
40,0
44,1
48,0
72,2
2016 Outlook 2017 Harga ICP
(4,9%)
48,0 80,3
APBN 2018
Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan
Panas Bumi
(8,7%)
2013
2014
2015
2016 Outlook 2017
APBN 2018
18,6
19,3
17,7
15,8
17,9
3,1 0,2
3,7 0,2
4,2 0,1
3,8 0,4
4,0 1,0
4,2 0,6
0,9
0,8
0,9
0,9
0,7
0,7
17,9
13
Informasi APBN 2018
Belanja Negara
Rp2.220,7 T Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(triliun Rupiah)
766,2
Belanja K/L
847,4
Belanja Negara
diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga efisiensi
Belanja Non-K/L
607,1
Aparatur
Efisiensi & Kualitas Belanja
Mendukung Program Prioritas
Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui gaji ke 13 dan pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun
Melalui evaluasi kebijakan, penghematan belanja barang non-operasional dan penajaman belanja barang. Peningkatan kualitas belanja modal diarahkan kepada belanja produktif dan tetap memperhatikan efisiensi belanja
Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam bantuan sosial Refocusing anggaran prioritas Sinergi pembangunan antara Pusat dan Daerah Dukungan pemerintah terhadap creative financing
14
Informasi APBN 2018
Belanja Pemerintah Pusat Rp1.454,5 T
1.454.5
(triliun Rupiah)
1.137,2
1.203,6
1.343,1 1.183,3
Naik dan Tumbuh
1.154,0 16,4
Apabila dibandingkan dengan Outlook 2017, Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp111,4 T serta mengalami pertumbuhan sebesar 8,3%
12,5
2014
8,3
5,8
2014
(1,7)
(2,5)
2015
2016
Belanja Pemerintah Pusat (triiun rupiah)
Rp1.454,5 T
Rp1.343,1 T
607,1
573,9 769,2
Kebijakan Umum
Belanja K/L
Belanja Non-K/L
(triliun Rupiah)
(triliun Rupiah)
APBN 2018
Pertumbuhan (%)
APBN 2018
Outlook 2017
diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian sasaran pembangunan, dan antisipasi risiko
Outlook 2017
847,4
Penyelenggaraan Pemerintah Menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan efektivitas birokrasi
Mendukung Program Pembangunan Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2018
Antisipasi Risiko
Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko ďŹ skal dan mitigasi bencana
15
Informasi APBN 2018
Belanja Pemerintah Pusat
Menurut Fungsi Perlindungan Sosial 157,8
Pelayanan Umum 347,4
Pendidikan 143,1
1.343,1
Agama 7,7 Pariwisata 3,3
Peningkatan Signifikan
Kesehatan 60,8 28,5 Perumahan & Fasilitas Umum
pada beberapa fungsi disebabkan oleh Fungsi Pelayanan Umum untuk pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah termasuk pada pihak ketiga Fungsi Ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi Fungsi Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui penyediaan vaksin baru dan pengalihan penyuluh KB dan petugas lapangan KB dari pemda ke pempus
Pertahanan 120,0
Perlindungan Lingkungan Hidup 11,1
Ketertiban & Keamanan 139,8 Ekonomi 323,5
Outlook 2017
(triliun Rupiah)
Perlindungan Sosial 162,6 Pendidikan 147,6
Agama Pariwisata 9,5 7,5 Kesehatan 65,1 Perumahan & Fasilitas Umum 31,5 Perlindungan Lingkungan Hidup 15,7
Pelayanan Umum 435,9
1.455,0 Pertahanan 107,8
Ekonomi 335,5
APBN 2018 (triliun Rupiah)
Ketertiban & Keamanan 136,0
16
Informasi APBN 2018
Belanja K/L
Rp847,4 T 847,4 T 000 000
769,2 T 732,1 T 000 000
684,2 T
26,9 26,9
Meningkat
000 000
2015
577,2 T
Dalam APBN 2018, belanja K/L meningkat Rp78,2 T dari Outlook 2017. Belanja K/L 2014-2018 tumbuh rata-rata 10,2% per tahun
10,2 10,2
000 000
(6,5) (6,5)
APBN 2018
12,4 12,4
Outlook 2017
2016
000 000
Pertumbuhan Belanja K/L (%)
(1,0) (1,0)
2014
10 K/L dengan Anggaran Terbesar 114,2
Kementerian Pertahanan
107.7
Kementerian PU Pera
102,7 107.4 96,3 95,0
Polri 60,9 62,2
Kementerian Agama Kementerian Kesehatan
54,2 59,1
36,7
Kementerian Perhubungan Kementerian Sosial
48,2
17,2 41,3
Kementerian Ristek Dikti
36,9
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
37,8
Kementerian Keuangan
(tidak termasuk BLU SAWIT dan LPDP)
41,3
40,1
29,7 32,9
Outlook 2017 APBN 2018 (triliun Rupiah)
17
Informasi APBN 2018
Anggaran Pendidikan Rp444,1 T
Kebijakan
Transfer ke Daerah
279,5
Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
Pembiayaan
15,0
Pusat
Alokasi 2018
149,7
Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda. Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match). Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education. Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.
(triliun Rupiah)
444,1
Pertumbuhan (%)
390,1
(triliun Rupiah)
353,4
Anggaran Pendidikan Meningkat
419,8 370,4
332,4
11,8
6,3
10,4
-5,1
2013
2014
2015
2016
13,3
5,8
Komitmen pemerintah terhadap bidang pendidikan tetap berlanjut. Anggaran pendidikan meningkat Rp24,3 T dari Outlook tahun 2017
Outlook APBN 2017 2018
Sasaran Program Indonesia Pintar
19,7 juta jiwa
Bantuan Operasional Sekolah
Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas
61,2 ribu
56 juta jiwa
Beasiswa Bidik Misi
401,5 ribu mahasiswa
Tunjangan Profesi Guru - Non-PNS 435,9 ribu guru - PNS 257,2 ribu guru - PNS Daerah 1,2 juta guru
Indikator Pendidikan
APK
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
2018: 89,7% 2017: 88,1%
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah
APM 2018: 65,3% 2017: 63,4%
18
Informasi APBN 2018
Anggaran Kesehatan Rp111,0 T Transfer ke Daerah
Kebijakan
29,5
Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui Pusat
81,5
Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan
Alokasi 2018 (triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%) (triliun Rupiah)
Anggaran Kesehatan Meningkat
111,0
65,9
59,7
104,9
92,3
46,1
anggaran kesehatan meningkat Rp6,1 T dari Outlook tahun 2017 13,5
10,3
29,6
2013
2014
2015
13,7
40,1
2016
5,8
Outlook 2017
APBN 2018
Sasaran Program Indonesia Sehat
Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan
92,4 juta jiwa
92,5%
Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR
Sertifikasi obat dan makanan
74,0 ribu
1,8 juta orang
Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas
49 RS/Balkes
Indikator Kesehatan Stunting
2018: 28,8% 2017: 29,6%
Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
2018: 82% 2017: 81%
2018: 86% 2017: 83%
19
Informasi APBN 2018
Anggaran Infrastruktur Rp410,4 T
Kebijakan Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaanya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional.
antara lain: Melalui
Kemen PUPERA Melalui
104,7
Kemenhub
44,2
Dana Alokasi Khusus
33,9
Investasi Pemerintah (PMN dan LMAN)
41,5
Perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi untuk mengatasi hambatan teknis Memberdayakan peran swasta, BUMN,BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif atau skema KPBU atau non KPBU untuk menutup ďŹ nancing gap pendanaan infrastruktur.
Alokasi 2018 (triliun Rupiah)
Anggaran Infrastruktur Meningkat anggaran infrastruktur tumbuh 5,2% dari Outlook tahun 2017, untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
Pertumbuhan (%) 256,1
(triliun Rupiah)
155,9
410,4
390,2 269,1
5,2 45,0
154,7
5,1
65,6 7,2
(0,8)
2013
2014
2015
Outlook 2017
2016
Sasaran
APBN 2018
Pembangunan dan Preservasi Jalan - Pembangunan jalan baru - Pembangunan jalan tol - Pembangunan jembatan
832 km 33 km 15.373 m
Prasarana perkeretaapian
639 km’sp Pembangunan bandara udara baru
8 lokasi
(penyelesaian dan lanjutan)
Informasi dan Telekomunikasi Pembangunan desa broadband terpadu
100 Lokasi
Pembangunan BTS di daerah blankspot, terutama daerah 3T
380 Lokasi
Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pembangunan Rusun
13.405 unit
Bantuan Stimulan (peningkatan/pembangunan)
174.300 ribu unit
20
Informasi APBN 2018
Anggaran Perlindungan Sosial Rp283,8 T
Melalui
Subsidi
*)
145,5
*) diluar subsidi pajak
Melalui
Dana Desa
Kebijakan
60,0
Memperkuat program-program Perlindungan Sosial Penanggulangan Kemiskinan sebagai dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah
Melalui
Bidik Misi
4,1
Melalui
Sinergi antar program perlindungan sosial
Bantuan Pangan
Bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu
20,8
Melalui
JKN bagi warga miskin/PBI
25,5
Melalui
Program Indonesia Pintar
10,8
Melalui
PKH
Alokasi 2018
(triliun Rupiah)
17,1
Anggaran Perlindungan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, dan kesehatan)
Sasaran Program Keluarga Harapan
10 juta KPM (keluarga penerima manfaat)
Bantuan Pangan
15,6 juta KPM (keluarga penerima manfaat)
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka JKN
92,4 juta jiwa
Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
117,7 ribu KK
Program Indonesia Pintar
19,6 juta siswa Bidik Misi
401,7 ribu mahasiswa
In Dana Desa
74.958 desa
21
Informasi APBN 2018
Subsidi Rp156,2 T Subsidi Non Energi
61,7
Kebijakan Subsidi yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu Mendukung pengendalian inasi Mempertahankan daya beli masyarakat Meningkatkan produksi pangan
Subsidi Energi
94,5
Alokasi 2018 (triliun Rupiah)
392,0
355,0
Perkembangan Subsidi 2014-2018
10,4
(triliun Rupiah)
2,5
Pertumbuhan (%)
186,0
174,2
(52,6)
(6,3)
Anggaran Subsidi Menurun Alokasi 2018 menurun sebesar Rp12,7 T dari Outlook 2017
2013
2014
2015
2016
168,9
156,2
(3,1)
(7,5)
Outlook 2017
APBN 2018
341,8 310,0
Subsidi Energi Subsidi Non Energi (triliun Rupiah)
119,1 45,1
2013
50,2
2014
106,8 66,9
2015
67,4
2016
89,9 79,0 94,5
Outlook 2017
61,7
APBN 2018
22
Informasi APBN 2018
Subsidi Energi Rp94,5 T Subsidi Listrik
47,7
Kebijakan Diarahkan untuk masyarakat miskin Subsidi BBM & LPG
Pengendalian inflasi
46,9
Alokasi 2018 (triliun Rupiah)
46,9
Subsidi BBM dan LPG BBM
Anggaran Subsidi Energi
Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg
47,7
Subsidi Listrik
Anggaran subsidi energi meningkat 5,1% dari outlook 2017
Subsidi tepat sasaran untuk pelanggan yang kurang mampu (450 VA dan 900 VA)
240,0 210,0
Perkembangan Subsidi Energi 2014-2018 (triliun Rupiah)
Subsidi BBM & LPG
100,0
Subsidi Listrik
101,8 60,8 58,3
63,1 43,7
2013
2014
2015
2016
44,5 45,4 46,9 47,7
Outlook APBN 2017 2018
23
Informasi APBN 2018
Subsidi Non Energi Rp61,7 T Subsidi PSO
4,4
Kebijakan Integrasi subsidi non energi Subsidi Bunga Kredit Program
Sinergi dengan bantuan sosial dan transfer ke daerah
Subsidi Pupuk
Pengendalian kebutuhan pokok
28,5
18,0
Peningkatan produktiďŹ tas pangan
Subsidi Pajak
10,8
Alokasi 2018 (triliun Rupiah)
28,5
Subsidi Pupuk
10,8
Subsidi Pajak
Penyempurnaan data penerima dengan NIK
Peningkatan daya saing industri tertentu didalam negeri
Volume pupuk 9,55 ton
Insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah
Subsidi Bunga Kredit Program
18,0
4,4
Subsidi PSO
Akses permodalan UMKM
Pelayanan publik
Perumahan bagi MBR
79,0 66,9 45,1
2013
67,4
61,7
Perkembangan Subsidi Non Energi 2014-2018 (triliun Rupiah)
50,2
2013 2014 2015 2016
2014
2015
2016
Outlook 2017
APBN 2018
Outlook APBN 2018 2017
Pangan
20,3
18,2
21,8
22,1
19,8
-
Pupuk
17,6
21,0
31,3
26,9
31,2
28,5
Pajak
4,1
5,8
8,5
9,3
9,4
10,8
PSO
1,5
2,1
3,3
3,7
4,3
4,4
Benih
0,4
0,3
0,1
0,4
1,3
-
1,1
2,8
1,9
5,1
13
18,0
Bunga Kredit Program
24
Informasi APBN 2018
Transfer ke Daerah & Dana Desa Rp766,2 T
Kebijakan Dana Otsus dan Keistimewaan DIY
21,1
Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah
Dana Desa
60,0
Dana Insentif Daerah
8,5
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah
Dana Transfer Umum
Dana Transfer Khusus
Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana
490,7
185,9
Mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan infrastruktur dasar
melalui
Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih eďŹ sien, efektif, transparan, dan akuntabel
Dana Perimbangan
676,6
Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi
Alokasi 2018 (triliun Rupiah)
Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah
Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2014-2018 (triliun Rupiah)
623,1
573,7 513,3
20,8 602,4
573,7
60,0 706,2
58,2 697,7
46,7 663,6
766,2
755,9
710,3
Transfer ke Daerah
24,6
Dana Desa Pertumbuhan TKDD (%)
513,3 11,8
8,6 6,8
2013
6,4
2014
2015
2016
Outlook 2017
1,4
APBN 2018
25
Informasi APBN 2018
Dana Transfer Umum Rp490,7 T Dana Alokasi Umum
401,5
Arah Kebijakan
Mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DBH Pajak
56,7
DBH SDA
32,5
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Bagi Hasil
89,2
401,5
Pagu bersifat dinamis Bobot wilayah laut naik menjadi 100%
Alokasi 2018
25% untuk belanja infrastruktur
(triliun Rupiah)
Dana Bagi Hasil
89,2
Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau DBH Dana Reboisasi (DR) selain utk Rehabilitasi Hutan & Lahan, jg penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan & pembenihan 25% untuk belanja infrastruktur
Perkembangan Dana Transfer Umum 2013-2018 (triliun Rupiah)
494,0
475,9 445,2
430,9 90,5
399,6 78,1
103,9 88,5
490,7 89,2
95,4
401,5
385,4
398,6
352,9
Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil
341,2 311,1
11,4
Pertumbuhan Dana Transfer Umum (%)
10,4 -0,7
3,7 3,8 -3,2
2013
2014
2015
2016
Outlook 2017
APBN 2018
Rp13,5 T
Sumatera Barat
Bengkulu
Rp6,4 T
Rp14,7 T
Aceh
Rp24,1 T
Sumatera Utara
Rp4,3 T
Rp12,9 T
Lampung
Rp8,3 T Rp37,1 T
Jawa Tengah
Rp12,3 T
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Rp8,0 T
Jambi
Rp4,3 T
Kepulauan Riau
Banten
Riau
Rp8,4 T
Rp401,5 T
Rp34,4 T
Jawa Barat
Rp39,9 T
Jawa Timur
Rp5,6 T
DI Yogyakarta
Rp10,2 T
Kalimantan Tengah
Rp11,8 T
Kalimantan Barat
Dana Alokasi Umum
Bali
Rp7,1 T
Rp8,0 T
Kalimantan Selatan
Rp8,6 T
Nusa Tenggara Barat
Rp18,4 T
Sulawesi Selatan
Rp4,2 T
Sulawesi Barat
Rp5,1 T
Kalimantan Timur
Rp3,7 T
Kalimantan Utara
Gorontalo
Rp4,0 T
Rp13,5 T
Nusa Tenggara Timur
Rp9,8 T
Rp8,0 T
Maluku
Rp6,4 T
Rp22,5 T
Papua
Rp8,0 T
Rp8,5 T Maluku Utara
Papua Barat
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Rp9,5 T
Sulawesi Tengah
Informasi APBN 2018
26
27
Informasi APBN 2018
Dana Transfer Khusus Rp185,9 T DAK Non Fisik
123,5
Arah Kebijakan
Mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah dan nasional
DAK Fisik
Alokasi 2018
62,4
(triliun Rupiah)
DAK Fisik
62,4
Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
DAK Non Fisik
123,5
Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah BOS untuk 47,4 juta siswa TPG 1,2 juta guru BOK 9.785 Puskesmas
Kebijakan DAK Fisik
Kebijakan DAK Non Fisik
Berdasarkan usulan daerah (proposal based) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah
Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan
Memperhitungkan kinerja pelaksanaan 2 tahun sebelumnya
Penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan unit cost; dan
Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antardaerah dan antara kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L Perbaikan penyaluran
Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan) Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan
28
Informasi APBN 2018
Dana Transfer Khusus Rp185,9 T Anggaran Dana Transfer Khusus
DAK Fisik Rp62,4 T
Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
Dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
(triliun Rupiah)
DAK Reguler 31,4 Pendidikan 6,6 T Kesehatan dan KB 10,5 T Air Minum 0,5 T Sanitasi 0,5 T Perumahanan & Pemukiman 0,6 T Pasar 0,9 T Industri Kecil dan Menengah 0,5 T Pertanian 1,7 T Pariwisata 0,6 T Jalan 8,0 T Kelautan & Perikanan 0,9 T
DAK Penugasan 24,5
DAK Afirmasi 6,6
Pendidikan SMK 1,7 T Kesehatan 4,2 T T Air Minum 1,1 T Sanitasi 1,1 T Jalan 10,2 T Pasar 0,9 T Irigasi 4,2 T Energi skala kecil dan menengah 0,5 T Lingkungan Hidup dan kehutanan 0,5 T
Kesehatan 3,2 T T Perumahanan & Pemukiman 0,5 T Transportasi 1,1 T Air Minum 0,5 T Sanitasi 0,5 T Pendidikan 0,8 T
DAK Nonfisik Rp123,5 T Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46,7 T --> 47,4 juta siswa
Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Rp1,0 T --> 265 ribu guru
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Rp4,1 T --> 6,2 juta peserta didik
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB) Rp10,4 T --> 9.785 puskesmas dan 5.157 balai
Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Rp58,3 T --> 1,2 juta guru
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) Rp0,1 T -->23,5 ribu peserta
Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus Rp2,1 T --> 50,1 ribu guru
Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp0,8 T --> 34 provinsi dan 508 kab/kota
29
Informasi APBN 2018
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, & Dana Keistimewaan D.I.Y Rp8,5 T
Dana Insentif Daerah
Untuk mendorong peningkatkan kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah, kualitas pelayanan pemerintahan umum, kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan upaya pengentasan kemiskinan
Kriteria Pemberian DID Kriteria utama
opini BPK atas LKPD penetapan Perda APBD tepat waktu penggunaan e-government
Kriteria Kinerja
pengelolaan keuangan daerah pelayanan pemerintahan umum pelayanan dasar publik kesejahteraan masyarakat
Rp20,0 T
Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Rp8,0 T untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Rp8,0 T terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Rp4,0 T
Rp1,0 T
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan program prioritas nasional Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY Mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.
30
Informasi APBN 2018
Dana Desa
Rp60,0 T Arah Kebijakan
Mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada setiap desa yang dihitung dengan memerhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geograďŹ s
Prioritas Penggunaan Dana Desa Pembangunan Desa Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana Alam.
Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis.
Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa, dengan melakukan penyesuaian proporsi AD dan AF, serta memberikan aďŹ rmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin besar Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan memberikan bobot yang lebih besar kepada variabel berbasis angka kemiskinan, dan luas wilayah Meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output Melakukan penyaluran melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan pelayanan, meningkatkan efsiensi dan memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan pada upaya perbaikan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja
Prioritas Pelaksanaan Tenaga kerja setempat
Bahan baku lokal
Penyaluran
berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dilakukan melalui KPPN setempat. Dana Desa
74.958 desa
Swakelola
31
Informasi APBN 2018
Defisit Anggaran Rp325,9 T (2,19% thd PDB)
(triliun rupiah)
334,5
323,1
Defisit APBN Tahun 2018 Defisit APBN tahun 2018 dapat ditekan atau lebih rendah dari Outlook 2017 (2,67% terhadap PDB), tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan
-2,19
-2,25
-2,49
-2,59 -226,7
-2,67 -298,5
-308,3
-325,9 -362,9
2015
Outlook 2017
2016
Pembiayaan Anggaran
Defisit
(sumber data IMF, Oktober 2017)
325,9
248,9
2014
Defisit terhadap PDB Beberapa Negara
362,9
APBN 2018
Defisit thd PBD (%)
Kanada (1,8)
Rusia (1,5)
Britania Raya (2,3)
Amerika Serikat (3,7)
Perancis (3,0) Meksiko (2,5)
China -3,7 Thailand (1,6)
Brazil (9,3)
Malaysia (2,7)
Indonesia -2,19 Australia (1,8)
Kebijakan Mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, serta efisiensi subsidi dan belanja konsumtif Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali Mendorong keseimbangan primer menuju positif Mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (creative financing)
32
Informasi APBN 2018
Pembiayaan Anggaran Rp325,9 T
Pembiayaan Anggaran pembiayaran anggaran dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional
Outlook 2017 362,9
Pembiayaan Anggaran
APBN 2018 325,9
427,0
Pembiayaan Utang
399,2
433,0 -6,0
SBN (neto) Pinjaman (neto)
414,5 -15,3
-59,7
Pembiayaan Investasi
-65,7
-3,7
Pemberian Pinjaman
-6,7
-1,0
Kewajiban Penjaminan
-1,1
0,3
Pembiayaan Lainnya
0,2
(triliun rupiah)
Kebijakan Rasio utang manageable (27%-29% thd PDB) Utang untuk kegiatan produktif & menjaga keseimbangan makro ekonomi; SAL sebagai ďŹ scal buer untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian Mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur Pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional;
Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat Mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM Meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, melalui pemberian bantuan kepada negara sahabat.
33
Informasi APBN 2018
Pembiayaan Utang Rp399,2 T Outstanding Utang Pemerintah
Rp4.227,3 T
427,0
(angka sementara)
Pembiayaan Utang
380,9
403,0
399,2
(triliun rupiah)
Pembiayaan Utang
223,2
255,7
Diperoleh dari penerbitan SBN, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri. Digunakan juga untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan investasi 2013
2014
2015
2016 Outlook APBN 2017 2018
Kebijakan Pembiayaan Utang Prudent
Produktivitas
menjaga rasio utang dalam batas yang aman (27%-29% terhadap PDB) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah
pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur
Biaya Utang Minimum
Keseimbangan
mendorong eďŹ siensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan ďŹ skal
menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi
34
Informasi APBN 2018
Profil Utang Pemerintah Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2005-2018
persen (%) 47,3
39,0
2012
28,3
28,9
28,5
2018*
2011
27,4
2017*
23,0
24,7
2016
23,1
24,9
2015
24,5
2010
2009
2008
2007
2006
2005
28,3
2014
33,0
2013
35,1
*perkiraan
Perbandingan Profil Outstanding SBN
Rasio Utang Beberapa Negara Berkembang
(triliun Rupiah) 2007
(%)
2017
(%) 3.128,5
Indonesia
35,1
2.780,6 2410,0
28,1 1.661,0
38,2
Turki
1.361,1
29,8
Filipina
Thailand
Malaysia
Brazil
1.931,2
SBN
SBN
SBN
SBN SBN
SBN
44,6 32,6 36,0 41,8 39,9 56,0 63,7
2012
81,2
2013
2014
2015
2016
2017 *
* s.d Sept
35
Informasi APBN 2018
Pembiayaan Investasi Rp65,7 T AIIB 1,8
ICD 0,04 IDA 0,15
Investasi kpd Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
3,6
Investasi kpd Badan /Lembaga Lainnya PMN kpd BP Tapera
2,1
IFAD 0,05
2,5
IDB 0,07
Investasi kpd BLU
57,4 T
Dana Bergulir 6,0
Investasi kpd BUMN PMN kpd PT. KAI
LPDBI 1,0
Rp
DPPN 15,0
LMAN 35,4
Alokasi 2018 (triliun Rupiah)
Kebijakan Mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Mendukung peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan melanjutkan program dana bergulir FLPP dan melakukan pembiayaan investasi melalui dukungan pendanaan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas riset melalui program Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)
Memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang dengan membentuk SWF di bidang pendidikan melalui penguatan LPDP Memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal melalui pembiayaan investasi kepada BLU Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di LKI Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan secara lebih luas bagi UMKM sektor riil yang tepat sasaran Mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional
36
Informasi APBN 2018
Pembiayaan Untuk Infrastruktur
PMN kpd BP Tapera APBN 2018: Rp2,5 T
LMAN APBNP 2017: Rp32,1 T APBN 2018: Rp35,4 T
sebagai modal awal untuk pembentukan BP Tapera. BP Tapera diharapkan akan dapat mendukung program pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan dana uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional Sasaran Output: 12 proyek jalan tol 40 proyek infrastruktur sumber daya air 2 proyek infrastruktur perkeretaapian
BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan APBNP 2017: Rp3,1 T APBN 2018: Rp2,2 T
Kewajiban Penjaminan APBNP 2017: Rp0,9 T APBN 2018: Rp1,1 T
bantuan pembiayaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sasaran Output: bantuan pembiayaan KPR Sejahtera untuk 42.000 unit rumah
PMN kpd PT KAI APBNP 2017: Rp2,0 T APBN 2018: Rp3,6 T meningkatkan kemampuan leverage sehingga beban pembiayaan proyek LRT Jabodebek melalui APBN lebih rendah. Sasaran Output: LRT Jabodebek ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun 2019
Penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, terutama untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, percepatan penyediaan air minum, kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui BUPI, direct lending, dan percepatan pembangunan tol trans Sumatera.
37
Informasi APBN 2018
Pemberian Pinjaman
Rp(6,7 T)
Pinjaman kepada BUMN/Pemda Rp(10,6 T) Pemprov DKI Rp(3,7) T
PT PLN Rp(5,3) T
mendukungpenyelesaian proyek MRT Jakarta sebagai proyek infrastruktur strategis nasional untuk mengatasi permasalahan akut transportasi di Jakarta
proyek infrastruktur listrik tahun 2018 yang akan dibiayai dengan pinjaman antara lain Pangkalan Susu Coal Fired Power Plant dan Takalar Steam Coal Power Plant in South Sulawesi
PT SMI Rp(1,2) T
PT Pertamina Rp(0,4) T
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda
PT PII Rp(0,01) T
Rp3,9 T
Kewajiban Penjaminan
Rp1,1 T
Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama
Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera
284,7 miliar
Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara
297,4 miliar
Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN
Percepatan penyediaan air minum
1,1 miliar
148,6 miliar
Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
389,5 miliar
Informasi APBN 2018
38
GLOSSARY Keseimbangan primer
menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.
Pajak
Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.
Kepabeanan dan Cukai
Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.
PNBP
Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.
Penerimaan Hibah
Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Tax ratio pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratio penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.
Pembayaran Bunga Utang
Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.
Transfer ke Daerah
Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.
Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.
Belanja Non-K/L (BA BUN)
Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Dana Desa
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Subsidi
Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
39
Informasi APBN 2018
GLOSSARY Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari: Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain); Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara; Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas; Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi; Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri; Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha; Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan; Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
Subsidi Energi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi Nonenergi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/ atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus
diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh
Informasi APBN 2018
40
GLOSSARY Pembiayaan Anggaran
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Surat Berharga Negara
Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
Surat Utang Negara (SUN)
Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Penyertaan Modal Negara (PMN)
Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
Dana Bergulir
Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
Pinjaman Dalam Negeri
Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
Kewajiban Penjaminan
Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama
Pinjaman Luar Negeri Neto
Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
Pemberian Pinjaman
Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Anggaran Pendidikan
Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L, alokasi anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
PORTAL PORTAL DATA DATA APBN APBN
41
open data for us
data-apbn.kemenkeu.go.id portaldataapbn portaldataAPBN
43
Informasi APBN 2018
42
Informasi APBN 2018
fgfsgdfgdfg
43
Informasi APBN 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Jalan Dr Wahidin Raya No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lt.12 www.anggaran.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lantai 12 Jalan DR Wahidin Raya No.1 www.anggaran.depkeu.go.id
-Halaman ini sengaja dikosongkan-