KATA PENGANTAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik atas rilis buku Indikator Pembangunan Kota Palu tahun 2014 yang kami terbitkan ini. Buku yang dikemas dengan pendekatan infografis ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Palu. Buku ini merangkum intisari dari penerbitan rutin tahunan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), buku Kota Palu Dalam Angka, yang telah memiliki standar baku penyusunan buku yang berisi informasi primer tentang detail daerah. Pada buku ini, informasi detail itu dikombinasikan dengan data-data yang bersifat sekunder, baik dari buku BPS, data dari dinas, dan kliping pemberitaan media massa, baik cetak (koran, tabloid), maupun elektronik (website). Dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penyajian ragam informasi daerah, yang mana isi dari buku tersebut dirasakan dapat dibaca secara luas oleh siapa pun yang membutuhkan. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atas terbitnya buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyusunannya. Akhirnya, selamat membaca.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
Ir. DHARMA GUNAWAN M., M.Si
PALU 00,36” - 00,56”lintang selatan 1190,45” - 1210,1” bujur timur 395, 06 km persegi 39,504 ha kawasan lindung dan budi daya 10, 460 ha laut 8 kecamatan 45 kelurahan
PENDUDUK JUMLAH penduduk Kota Palu di tahun 2013 mencapai 356.279 jiwa, dengan komposisi pembagiannya menurut jenis kelamin yaitu 179.291 jiwa lelaki dan 176.988 jiwa perempuan. Peningkatan rata-rata jumlah penduduk Kota Palu per tahunnya adalah 1,71 persen. Jumlah itu tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Palu Timur sebesar 67.419 jiwa (18,92 persen), dan yang terendah berada di Kecamatan Tawaeli sebesar 19.412 jiwa (5,54 persen).
Jumlah Penduduk Kota Palu di tahun 2013
179.291
176.988 TAWAELI 5,45% PALU UTARA 6,11% ULUJADI 7,30% TATANGA 10,53% PALU BARAT 16,42% MANTIKULORE 16,74% PALU TIMUR 18,92% PALU SELATAN 18,53%
81.097
tertinggi
terendah
Perubahan komposisi jumlah penduduk berdasarkan kecamatan itu dikarenakan dimekarkannya kecamatan yang sebelumnya 4 (empat) kecamatan menjadi 8 (delapan) kecamatan. Kecamatan Palu Utara dimekarkan menjadi Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Timur menjadi Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan menjadi Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Palu Barat menjadi Kecamatan Ulujadi. Dari 8 (delapan) kecamatan itu, Kecamatan Mantikulore adalah kecamatan dengan wilayah terluas. Dari total jumlah penduduk itu, jumlah rumah tangga di Kota Palu adalah 81.087 rumah tangga. Jumlah rumah tangga ini mengikuti besaran jumlah penduduk berdasarkan kecamatan. Palu Selatan menjadi kecamatan yang paling banyak rumah tangganya (16.645 rumah tangga), dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Tawaeli (4.164 rumah tangga).
395,06 km2
105 jiwa per km2
7.734 jiwa per km2
Luas wilayah administrasi Kota Palu adalah 395,06 km2. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk di luas wilayah itu adalah 902 jiwa per km2. Secara lebih khusus, tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Palu berada di Kecamatan Palu Timur (7.734 jiwa per km2), dan yang terendah berada di Kecamatan Mantikulore (105 jiwa per km2).
PALU BARAT
TATANGa
ULUJADi
PALU SELATAN PALU TIMUR
932
652
612
805
279
274
224
195
MANTIKULORE
PALU UTARA
TAWAELI
Palu barat tatanga ulujadi palu selatan 935
1110
322
393
274
324
93
171
Palu timur mantikulore palu utara tawaeli KET kelahiran kematian
Sepanjang tahun 2013, jumlah kelahiran di Kota Palu mencapai 5.761 jiwa. Jumlah itu tertinggi berasal dari Kecamatan Mantikulore (1.110 jiwa), dan yang terendah adalah Kecamatan Palu Utara (322 jiwa). Angka kelahiran ini berbanding lurus dengan angka kematian. Di Kecamatan Mantikulore 324 jiwa, di Palu Utara 93 jiwa.
Secara umum, perbandingan komposisi penduduk Kota Palu menurut jenis kelamin adalah 101, yang bermakna di setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 101 penduduk lelaki. Namun secara khusus, perbandingan itu terlihat menonjol di Kecamatan Tawaeli sebagai kecamatan dengan penduduk lelaki terbanyak yaitu 104.
Perpindahan (migrasi) penduduk ke Kota Palu terbesar berada di Kecamatan Palu Selatan. Di kecamatan tersebut migrasi yang masuk sebesar 439 jiwa dan migrasi yang keluar 679 jiwa. Data menunjukkan indikasi migrasi tersebut kepada jumlah penduduk di Kecamatan Palu Selatan sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Palu. 18,53 persen penduduk Kota Palu berada di Kecamatan Palu Selatan.
75+ 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
30000
20000
10000
0
10000
20000
30000
Berdasarkan komposisi usia penduduk, Kota Palu dihuni paling banyak oleh penduduk usia muda produktif di rentang umur 20 – 24 tahun (43.324 jiwa) dan yang tertinggi kedua di rentang umur 15 – 19 tahun (42.058). Pada rentang umur remaja (15 – 19 tahun), diasumsikan belum produktif karena masih bergantung kepada orang tua. Hal mana dari data ini menjelaskan rata-rata 100 penduduk usia produktif di Kota Palu mempunyai tanggungan 39 penduduk yang termasuk dalam kategori belum produktif (anak dan remaja) dan yang sudah tidak produktif lagi (lanjut usia). Kelompok balita adalah usia signifikan ketiga tertinggi dalam komposisi (33.108 balita).
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN, dan termasuk kesehatan, adalah sektor prioritas kedua pembangunan Kota Palu periode 2010 – 2015, setelah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah sebagai prioritas pertama. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pendidikan dirasakan masih memiliki masalah khususnya pada persoalan akses warga miskin oleh karena biaya pendidikan yang tinggi.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak khususnya pemerintah daerah adalah optimalisasi penggunaan berbagai sumber pendanaan (penganggaran) di sektor pendidikan yang ditujukan untuk perluasan dan pemerataan akses publik, mutu/kualitas, dan sarana prasarana penunjang, baik untuk pendidikan formal maupun informal 窶電ikenal sebagai Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, disingkat PAUDNI. Untuk yang terakhir disebutkan itu, pelaksanaannya disebut sebagai pendidikan pra sekolah yang dilakukan melalui pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Di Kota Palu, fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak telah ada di semua kecamatan. Khusus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hanya di Kecamatan Tawaeli yang belum ada. Jumlah total PAUD di Kota Palu sebanyak 50, dan Taman Kanakkanak sejumlah 111.
Banyaknya Fasilitas Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah di Kota Palu Tahun 2013
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu
PAUD Untuk pendidikan formal, jumlah sekolah di Kota Palu berdasarkan jenjang pendidikan, baik yang dikelola oleh negeri maupun swasta adalah jumlah Sekolah Dasar (SD) 180 unit bangunan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 70 unit bangunan, Sekolah Menengah Umum (SMU) 33 unit bangunan, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 24 unit bangunan. Fasilitas di jenjang pendidikan formal ini, kecuali SD, diselenggarakan paling banyak oleh swasta. Kecuali Kecamatan Ulujadi yang belum memiliki fasilitas bangunan SMA atau SMK, fasilitas bangunan sekolah di semua jenjang pendidikan telah ada di masing-masing kecamatan.
TK/RA 14
Terdapat 4 (empat) Perguruan Tinggi negeri di Kota Palu (Universitas Tadulako, Institut Agama Islam Negeri Palu, Akademi Keperawatan, Politeknik Kesehatan), dan 21 (dua puluh satu) perguruan tinggi swasta. Jumlah siswa menurut jenjang pendidikan di Kota Palu baik dari sekolah negeri maupun swasta, yang tertinggi adalah siswa Sekolah Dasar (SD) sebanyak 39.606, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 18.904 siswa, Sekolah Menengah Umum (SMU) 10.911 siswa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 7.368 siswa.
Perguruan Tinggi
jumlah
negeri 1 2 1 4
swasta 2 2 9 7 2 21 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu
Untuk menjawab tantangan akan kebutuhan akan dunia kerja, Pemerintah Kota Palu telah berkonsentrasi untuk meningkatkan animo masyarakat atas keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan yang berorientasi kepada kompetensi lokal. Potensi sumber daya alam dari sektor kelautan, pertambangan, dan hasil bumi dan hutan, ke depannya akan membutuhkan tenaga kerja siap pakai yang telah mendapatkan pendidikan kejuruan dari SMK. Tidak hanya itu, lulusan dari perguruan tinggi pun diharapkan dapat menjadi pengusaha muda yang kreatif yang tidak hanya berorientasi untuk menjadi Pegawai Negeri
Banyaknya Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota PaluTahun 2013
SD SLTP Smk slta
SUMBER: DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
500 400 300 200 100 0
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palu Tahun 2013
swasta
NEGERI
SD
SLTP
smu
smk
Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar dan Rasio Murid terhadap Guru, Tahun 2013
Kecamatan
Sekolah
Murid
Guru
Rasio Murid terhadap Guru
Palu Barat
31
7.548
400
19
Tatanga
20
4.364
200
22
Ulujadi
19
2.287
219
10
Palu Selatan
21
6.306
257
24
Palu Timur
33
8.775
492
18
Mantikulore
26
6.368
405
16
Palu Utara
16
2.697
154
18
Tawaeli
18
2.871
187
15
Kota Palu 2013
184
41.216
2314
18
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta menurut Kecamatan Tahun 2013
Kecamatan
Sekolah
Murid
Guru
Rasio Murid terhadap Guru
Palu Barat
11
4.112
273
15
Tatanga
10
983
98
10
Ulujadi
4
444
89
5
Palu Selatan
6
3.038
310
10 14
Palu Timur
17
6.655
478
Mantikulore
10
1.649
197
8
Palu Utara
5
1.067
85
13
Tawaeli
7
1.388
110
13
Kota Palu 2013
70
19.336
1.551
12
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta menurut Kecamatan Tahun 2013
Kecamatan
Sekolah
Murid
Guru
Rasio Murid terhadap Guru
Palu Barat
6
2.051
192
11
Tatanga
5
686
60
11
Ulujadi
1
235
38
6
Palu Selatan
2
2.095
164
13
Palu Timur
10
3.664
324
11
Mantikulore
6
1.370
170
8
Palu Utara
1
129
36
4
Tawaeli
3
980
85
12
Kota Palu 2013
34
11.210
1.069
10
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta menurut Kecamatan Tahun 2013
Kecamatan
Sekolah
Murid
Guru
Rasio Murid terhadap Guru
Palu Barat
3
411
14
31
Tatanga
3
276
22
13
Ulujadi
-
-
-
-
Palu Selatan
4
2.002
163
13
Palu Timur
8
4.862
420
12
Mantikulore
6
989
135
7
Palu Utara
1
537
90
6
Tawaeli
2
216
14
15
Kota Palu 2013
7
9.323
858
11
Sipil (PNS). Wacana moratorium pengangkatan PNS menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Palu untuk menyiapkan perangkat pendidikan yang baik, yang bisa menjawab tantangan tersebut. Jumlah tenaga pengajar (guru) untuk pendidikan formal di semua jenjang pendidikan telah tersebar di semua kecamatan. Namun khusus di Kecamatan Palu Timur, jumlah tenaga pengajar menjadi yang tertinggi jumlahnya dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Jumlah sekolah di kecamatan tersebut menjadi indikasi penyebaran guru tersebut terlihat tidak merata.
KESEHATAN
MUARA dari indikator pembangunan kesehatan di Kota Palu adalah meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Indikator ini terbangun dari upaya pemerintah daerah Kota Palu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan dan Kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
Khusus Rumah Sakit Bersalin, di Kota Palu terdapat 9 unit Rumah Sakit Bersalin yang berada di Kecamatan Palu Barat 1 unit, Kecamatan Palu Selatan 2 unit, Kecamatan Palu Timur 5 unit, dan Kecamatan Mantikulore 1 unit.
Sama halnya dengan pelayanan pendidikan, sektor kesehatan menitikberatkan kepada tingkat aksesibilitas publik, khususnya bagi masyarakat miskin, dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang memadai. Fasilitas dan tenaga medis menjadi yang terpenting dalam pembangunan di sektor kesehatan. Fasilitas terbanyak untuk sektor ini adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah berjumlah 212 unit dan merata di seluruh kecamatan. Selain Posyandu, dukungan fasilitas juga datang dari 11 unit Pos Bersalin Desa (Polindes), 44 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 30 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 10 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan 10 unit Rumah Sakit. Seperti yang sama kita ketahui, Posyandu di tingkat kelurahan, telah menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk kelompok lanjut usia. Kader Posyandu sebagai tenaga kesehatan lainnya, telah ikut memberikan sumbangsih bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Palu.
Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2013
rumah sakit
PUSKESMAS
Kecamatan
UMUM
Bersalin
RAWAT INAP
Palu Barat
1
1
-
Tatanga
-
-
-
Ulujadi
1
-
Palu Selatan
-
Palu Timur
Tanpa Rawat Inap
Pustu
Poskesdes
Polindes
Posyandu
1
4
1
4
6
-
29
6
1
-
1
23
6
8
-
2
1
27
2
3
6
-
5
5
21
-
1
-
6
-
Mantikulore
1
33
1
-
2
7
2
9
Palu Utara
37
1
-
-
1
4
4
-
19
Tawaeli
-
-
1
1
2
6
1
23
Jumlah
10
9
10
10
30
44
11
212
Semua kecamatan di Kota Palu telah memiliki layanan Puskesmas. Puskesmas di Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tawaeli bahkan telah memberikan pelayanan rawat inap seperti halnya Rumah Sakit. Khusus Kecamatan Tawaeli yang berada di utara kota, akses penduduk untuk pelayanan rawat inap, termasuk pelayanan persalinan memang dibutuhkan, karena Rumah Sakit Umum dan Bersalin berada jauh dari sana.
PRAKTIK KESEHATAN PERORANGAN DI KOTA PALU
133
85 42
1
153 Di Kota Palu, praktik kesehatan perorangan berdasarkan data tercatat ada 133 dokter umum, 85 dokter spesialis, 42 dokter gigi, 1 dokter gigi spesialis, dan 153 bidan.
Khusus Rumah Sakit Bersalin, di Kota Palu terdapat 9 unit Rumah Sakit Bersalin yang berada di Kecamatan Palu Barat 1 unit, Kecamatan Palu Selatan 2 unit, Kecamatan Palu Timur 5 unit, dan Kecamatan Mantikulore 1 unit.
MANTIKULORE PALU TIMUR
PALU BARAT
PALU SELATAN
Praktek Kesehatan Perorangan Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2013
Praktek Perorangan Kecamatan
Dokter Umum
Dokter Spesialis
Dokter Gigi
Dokter Gigi Spesialis
Bidan
Palu Barat
21
7
4
-
22
Tatanga
9
2
4
-
23
Ulujadi
1
-
-
-
10
Palu Selatan
33
3
9
1
36
Palu Timur
52
69
20
-
35
Mantikulore
15
2
3
-
22
Palu Utara
-
2
1
-
3
Tawaeli
2
-
1
-
2
Jumlah
133
85
42
1
153
Praktik kesehatan perorangan ini, khusus untuk Kecamatan Palu Utara belum memiliki dokter umum, dan Kecamatan Tawaeli belum memiliki dokter spesialis. Penyiapan tenaga kesehatan oleh Pemerintah Kota Palu seperti dokter, perawat, dan bidan di tahun 2013 ini seluruhnya berjumlah 2.745 orang dari beragam latar belakang pendidikan kesehatan. Dari jumlah ini kemudian terlihat rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk Kota Palu adalah sebesar 8, yang bermakna di setiap 1000 orang penduduk terdapat 8 tenaga kesehatan
Oleh tingkat pelayanan yang baik di bidang kesehatan, Kota Palu mendapatkan penghargaan nasional dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan yang telah diraih sebanyak empat kali itu, untuk kali terakhir diterima oleh Wali Kota Palu Rusdy Mastura dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konferensi Nasional Promosi Kesehatan yang keenam, yang diselenggarakan pada Bulan Nopember 2013 di Jakarta. Prestasi itu diharapkan dapat semakin memberi motivasi bagi peningkatan fasilitas di semua tingkat pelayanan, khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Anutapura, dan mutu pelayanan kesehatan di Kota Palu.
Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Jenis Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2013 akademi
dokter Asisten Apoteker
paramedis
Kecamatan
Spesialis
umum
gigi
Farmasi/ Apoteker
Kesehatan
Non Kesehatan
Perawat
non Perawat
Lainlain
Palu Barat
2
8
1
3
3
44
3
11
7
26
Tatanga
-
3
1
-
2
29
-
5
8
-
Ulujadi
18
43
7
3
21
219
17
48
16
39
Palu Selatan
-
19
5
2
5
169
9
24
13
84
Palu Timur
4
8
1
3
13
122
24
39
19
69
Mantikulore
30
42
8
22
26
481
37
52
31
155
Palu Utara
6
21
4
14
17
180
9
37
8
141
Tawaeli
-
7
2
2
1
47
12
6
12
13
Kota Palu
60
151
29
49
88
1291
111
222
144
527
Jumlah
120
302
58
98
176
2.582
222
444
208
1.054
Terhadap aksesibilitas publik atas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Palu mengupayakannya melalui pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga, yang direplikasi dari program nasional Jamkesmas. Komitmen pemberian jaminan kesehatan bagi warga tersebut untuk mendukung program-program pelayanan kesehatan lainnya yang telah dilaksanakan secara nasional.
KETENAGAKERJAAN
DI tahun 2013, dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu, tercatat ada 5.855 orang pendaftar yang dikategorikan sebagai pencari kerja. Sebagian besar dari daftar pencari kerja dalam data ini adalah mereka yang mendaftar untuk pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Seperti yang telah diuraikan dalam bagian kependudukan, jumlah penduduk usia produktif yang dominan di Kota Palu berkorelasi dengan lowongan atau kesempatan kerja yang mewadahi segmentasi terbesar usia penduduk tersebut. Lapangan kerja terbesar adalah untuk tingkat pendidikan di usia itu, SMU dan sederajat. Hal yang mana berdampak kepada angka pengangguran yang signifikan pada tingkat pendidikan yang lebih di atas (diploma, sarjana, dan pasca sarjana). Secara lebih umum Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat persentase antara penduduk Kota Palu yang bekerja sebanyak 92,97 persen dan yang menganggur sebanyak 7,03 persen.
Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan menurut Sektor Kegiatan Ekonomi, Tahun 2013
8400 8200 8100
2009
2010
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2009 - 2013
2011
2012
2013
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Berdasarkan Eselon, Tahun 2013
SD
51
Eselon 1
0
SLTP/sederajat
62
Eselon 2
34
SLTA/sederajat
1.898
Eselon 3
156
Diploma I
142
Eselon 4
737
Diploma II
646
Eselon 5
32
Diploma III/Akademi
712
JFT
712
S1
4.425
JFU
4.984
S2
187
Kota Palu
2.181
S3
1 8.124
8.124
Atas pembukaan lapangan kerja itu gambaran kegiatan sektor ekonomi yang membutuhkan angkatan kerja terbesar adalah Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel. Kebutuhan di sektor kegiatan ekonomi yang menyerap angkatan kerja terbesar ini memang masih lebih tinggi kebutuhannya pada tenaga kerja yang tingkat pendidikannya SMU dan sederajat. Sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbesar lainnya adalah keuangan asuransi, usaha persewaan bangunan, jasa perusahaan, lalu jasa kemasyarakatan, sosial, perorangan, dan sektor kegiatan ekonomi pertanian, peternakan kehutanan, perkebunan, perikanan
Persentase Tenaga Kerja pada Hotel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013
17%
DIPLOMA
7%
SD/SLTP
UNIVERSITAS
71%
Perkembangan Jumlah Kamar, Tempat Tidur dan Tenaga Kerja Tahun 2009-2013
SLTA
Investasi swasta ikut memberikan andil bagi tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Palu. Meningkatnya dari tahun ke tahun jumlah perusahaan-perusahaan industri dari beragam sektor (Industri Aneka, Industri Logam, Mesin, Elekronik, dan Kimia, dan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan), membuat ragam lapangan kerja menjadi terbuka. Dari total 3.219 perusahaan industry di tahun 2013 (tahun sebelumnya 3.178) yang tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu, sektor Industri terbesar adalah Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Kimia.
Dari keseluruhan perusahaan industri tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap di Kota Palu sebanyak 16.733 orang, dan sektor industri yang paling tinggi menyerap tenaga kerja tersebut adalah industri hasil pertanian dan kehutanan.
Pada bagian lain, serapan tenaga kerja secara khusus terserap di kegiatan perhotelan. Ada 74 unit hotel dan penginapan yang telah beroperasi di Kota Palu. Jumlah kamar dan tempat tidur hotel berkorelasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Tercatat ada 1.015 orang yang bekerja di sektor perhotelan dari 1.784 jumlah kamar dan 2.671 Ditetapkannya Kota Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), ke depannya akan lebih membuka lapangan kerja yang luas bagi warga Kota Palu.
tempat tidur. Dari jumlah tenaga kerja itu, tingkat pendidikan SMU sederajat adalah yang paling dominan (71 persen). Kecakapan dan keterampilan tenaga kerja menjadi bagian penting yang integral dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Menjawab tantangan akan kebutuhan tenaga kerja yang siapa pakai dan terampil, terlebih tantangan global Masyarakat Ekonomi ASEAN yang semakin dekat, penyikapannya oleh Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan itu diterjemahkan melalui fokus pendidikan formal di Sekolah Menengah Kejuruan dan secara informal melalui lembaga-lembaga kursus terapan.
SOSIAL MEMASUKI tahun 2014, Pemerintah Kota Palu berfokus kepada upaya penanggulangan kemiskinan, sebagai bagian dari program nasional di bawah kendali Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di daerah, kebijakan nasional itu dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Selanjutnya program itu bersinergi dengan komitmen Wali Kota Palu Rusdy Mastura yang menggagas lahirnya program Zero Poverty, program yang diperkenalkan untuk kali pertama dalam pertemuan Forum KTI (Kawasan Timur Indonesia) di Palu pada September 2012. Program itu bersemboyan “Berusaha, Berdaya, Mandiri�. Program Zero Poverty menyasar warga miskin yang sebelumnya terdata secara nasional. Data itu dikombinasikan dengan program stimulan lainnya yang serupa di masing-masing kementerian dan menjadi program di di daerah melalui dinas. Kompilasi data kemiskinan itu ditujukan untuk pembagian (clustering) tahapan dan kelompok penerima bantuan.
Jumlah rumah tangga miskin di Kota Palu dari data TNP2K adalah 13.673 rumah tangga. Angka itu didapatkan dari lembaga resmi pendataan yang ada di semua daerah di seluruh Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS).
13.673
Program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Palu itu akan dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan: Padat Karya, Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), dan kredit usaha daerah (kurda). Terkecuali PDPM yang telah dilaksanakan sejak 2008 hingga sekarang, dua kegiatan lain dalam program itu adalah kegiatan baru yang salah satunya (Padat Karya) dilaksanakan selama 9 bulan sepanjang April hingga Desember 2014. Memasuki tahun 2015 nanti, kegiatan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) telah disiapkan skemanya untuk segera dikucurkan bagi warga miskin yang terdata di kelompok (clustering) penerima bantuan.
KEGIATAN
ALOKASI DANA (RP)
Pelatihan Kewirausahaan
20.000.000,-
Infrastruktur
28.500.000,-
Ekonomi
38.000.000,-
Sosial
28.500.000,-
Biaya Operasional KMS Total BLM PDPM
5.000.000,120.000.000,-
Jumlah Masyarakat Miskin (Rumah Tangga Dan Individu Sasaran) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Sumber : Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K
Sasaran Palu 2015: Zero Poverty Terbukanya lapangan kerja bagi 51.542 jiwa masyarakat miskin usia produktif; Berkembangnya lapangan usaha bagi 22.623 jiwa masyarakat rentan miskin; Terbukanya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Pangan dan Gizi); Terintegrasinya lembaga/institusi dalam penanggulangan kemiskinan; Tertatanya wilayah kumuh pada 45 kelurahan; Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan.
Telah ditetapkan angka 2.165 rumah tangga miskin sasaran kegiatan Padat Karya dari 45 kelurahan se Kota Palu. Angka di setiap kelurahan beragam, dari yang terendah, 13 rumah tangga miskin (Poboya dan Siranindi), sampai yang tertinggi di Birobuli Utara (95 rumah tangga miskin). Setiap rumah tangga sasaran itu akan mendapatkan dana setiap bulannya Rp. 500.000, setiap kepala rumah tangga sasaran itu akan bekerja di masingmasing wilayah domisili (kelurahan) untuk tiga hal: kebersihan, penghijauan, dan perawatan infrastruktur perkotaan. Tiga hal itu
menjadi pilihan (opsi) bagi penerima dana dan prosesnya selama 9 bulan akan diawasi oleh kelurahan dan kecamatan. Muara dari pembangunan di bidang sosial ini bertujuan untuk menjamin akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok masyarakat pra sejahtera
/bulan yang mesti diintervensi melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Palu menjadi koordinator teknis (leading sector) yang secara bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang terkait, seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Beberapa dinas terkait dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan itu memiliki program sektoral seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keberadaan SKPD yang terkoordinasi dalam pembangunan bidang sosial itu untuk menyatukan data dari program-program penanggulangan kemiskinan, agar tak tumpang tindih dan program berjalan berkesinambungan.
INFRASTRUKTUR
PENANDA paling riil dari pertumbuhan Kota Palu di tahun 2014 ini adalah pada sektor sarana dan prasarana (infrastruktur) baik yang dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun oleh investasi swasta. Pembangunan di sektor konstruksi itu dapat terlihat dari jumlah bangunan hotel, tempat perbelanjaan modern, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), dan perumahan (properti). Rehabilitasi bagi perbaikan jalan, pedestrian, drainase, taman, dan infrastruktur penunjang ruang publik kota lainnya juga menjadi prioritas yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Palu.
Sarana akomodasi hotel di Kota Palu adalah 74 hotel, mengalami kenaikan 6 hotel baru sejak tahun 2012.
Data Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Palu, tercatat ada 3.568 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan sepanjang tahun 2014, yang tentu saja data tersebut tidak mencakup keseluruhan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB. Izin Mendirikan Bangunan tersebut tertinggi berada di Kecamatan Palu Selatan (1.094 IMB) dan terendah berada di Kecamatan Palu Timur (147 IMB).
Di bagian transportasi udara, Kota Palu telah memiliki bandara yang baru saja diresmikan, Bandara Mutiara SIS Aljufri. Untuk transportasi laut, Pelabuhan Pantoloan dan Pelabuhan Feri Taipa telah melayani kebutuhan transportasi laut yang masuk dan keluar. Khusus bagi Pelabuhan Pantoloan, mengalami percepatan pengembangan seiring dengan ditetapkan Kota Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang lokasinya adalah bagian dari kawasan Pelabuhan Pantoloan.
PALU, KOMPAS — Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mulai memanfaatkan energi terbarukan dari sampah. Pada tahap pertama, energi yang dihasilkan mencapai 50 kilowatt untuk menerangi sekitar 60 rumah tangga yang ada di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Kawatuna di Kecamatan Mantikulore. ”Dengan karakter sampah berbeda, 1 hektar lahan tumpukan yang mulai dimanfaatkan ini diperkirakan menghasilkan 190 kW. Jadi, pemanfaatan pada proyek pertama ini baru sekitar seperempatnya,” kata Wakil Wali Kota Palu Andi Mulhanan Tombolotutu, di Palu, Jumat (23/5), seusai peresmian instalasi biogas di TPA Kawatuna. Instalasi biogas itu diresmikan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, dihadiri Wali Kota Palu Rusdy Mastura, Deputi IV Menteri Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani, Wakil Wali Kota Boras (Swedia) Tom Enderson, dan sejumlah pejabat dari Kedutaan Besar Swedia untuk Indonesia. Proyek biogas merupakan kerja sama antara Pemkot Palu dan Boras. Proyek mulai dikerjakan tahun lalu. Potensi energi biogas dari sampah di TPA Kawatuna mencapai 804 kW. Volume ini bisa bertambah mengingat tingkat konsumsi masyarakat akan terus meningkat. Saat ini, sampah yang masuk ke TPA rata-rata 380 ton per hari
atau 138.700 ton per tahun. Selain itu, dengan sistem penampungan, energi listrik juga bisa juga bertambah. Menurut Andi, pada tahap kedua akan dibangun lagi sekitar 10 sumur untuk menyalurkan lebih banyak metana ke mesin pengolah sehingga menjangkau lebih banyak rumah tangga. Keenam puluh rumah yang dialiri listrik dari biogas TPA Kawatuna sejauh ini dibebaskan dari biaya. Proyek itu akan dibarengi dengan edukasi kepada rumah tangga untuk memilah sampah organik dari non-organik. Ini dimaksudkan untuk mempermudah lokalisasi sampah yang memiliki kandungan metana tinggi. Secara nasional, kata Ridho Sani, volume sampah yang dihasilkan mencapai 200.000 per hari atau 73 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, baru sekitar 7 persen yang diolah menjadi kertas dengan produk turunannya, plastik, kompos, dan energi biogas. ”Di Swedia, pemanfaatan sampah sudah 99 persen. Tantangan kita ke depan adalah terus meningkatkan pemanfaatan sampah menjadi produk inovatif,” ujar dia. Menurut Ridho, proyek kerja sama Pemkot Palu dan Boras bisa dijadikan replikasi bagi daerah lain di Sulteng dan Indonesia. Kabupaten lain yang memanfaatkan biogas dari sampah adalah DKI
Jakarta, Kota Bogor (Jabar), dan Kota Surabaya (Jatim). Enderson menilai, sampah merupakan salah satu masalah besar di Indonesia. Padahal, masalah persampahan menjadi bagian penting dari isu krisis ekologis dan perubahan iklim. ”Pemanfaatan biogas memiliki dampak besar terhadap aspek kehidupan lain, mulai dari lingkungan hingga ekonomi,” kata dia. Karena itu, Gubernur Longki berharap, kabupaten lain di Sulteng mencontoh proyek ini. ”Semua pihak harus mendukung, termasuk PLN,” ujarnya. Dalam rencana, Pemkot Palu akan berkoordinasi dengan PLN memanfaatkan energi terbarukan tersebut. Tak menyebutkan waktunya, tetapi Andi memastikan akan dibuatkan nota kesepahaman antara Pemkot Palu dan PLN guna memperluas jangkauan pemanfaatan biogas. Terkait pendanaan proyek, Andi menjelaskan, jumlah anggaran yang dipakai mencapai Rp 24 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6 miliar digelontorkan Pemkot Palu dari APBD 2013. Sisanya disediakan Pemerintah Kota Boras. Namun, dengan tidak menyebut nilai, Enderson menyatakan, dana yang dikucurkan Boras sangat kecil. (VDL)
km, jalan propinsi 37,34 km, dan jalan kota 828,71 km. Kebutuhan akan ruang (jalan) ke depannya akan menjadi semakin bertambah oleh tingginya angka kepemilikan kendaraan baik roda dua maupun Ruas jalan yang ada di Kota Palu
roda empat. Pembenahan bagi
adalah 918,60 km. 25,52 persen
moda transportasi publik untuk
dari jalan tersebut dalam keadaan
menjawab masalah tersebut
baik, 28,99 persen sedang,
adalah kebutuhan prioritas bagi
16,01 persen rusak, dan 24,49
Pemerintah Kota Palu.
persen rusak berat. Di sepanjang infrastruktur transportasi darat itu, status jalan terbagi dalam jalan negara sepanjang 52,56
66
Kendaraan Khusus Umum
Mobil Penumpang Umum
877 Mobil Bus Umum
10 Kendaraan Khusus BUKAN Umum
-
-
Mobil Bus BUKAN Umum
1.222
Kereta Gandeng
58
Mobil bARANG Umum
695
Kereta Gandeng / Kereta Tempel bukan Umum
Mobil BUKAN bARANG Umum
Kendaraan Bermotor (Tiga Roda) Bukan Umum
Bertambahnya sarana dan prasarana (infrastruktur), termasuk rehabilitasi bagi pemeliharaannya, akhirnya ditujukan semata untuk kepentingan publik. Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pemerintah pusat bagi hal tersebut tercermin pada pembangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan, dan pembangunan perumahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau rumah susun sederhana milik (rusunami) khususnya bagi warga miskin. Sarana dan prasarana itu juga terkait dengan air bersih, kebersihan, dan sanitasi. Taman kota menjadi salah satu perhatian khusus yang menjadi prioritas bagi pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) perkotaan. Di Kota Palu kebutuhan bagi meningkatnya jumlah taman sebagai salah satu sebagai
unsur penting ruang terbuka hijau itu, telah menentukan beberapa titik lokasi sebagai taman baru. Sejak Januari hingga Nopember 2014, telah diresmikan dua taman baru yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat (Taman Datokarama) dan di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur (Taman Ntovea), selain tentu saja lokasi di sepanjang Anjungan yang masih menjadi bagian dari wilayah Kelurahan Besusu Barat. Dibutuhkan taman-taman baru di lokasi yang berpotensi untuk menambah ruang terbuka hijau Kota Palu. Dua taman yang telah ada sebelumnya adalah Taman Gelanggang Olah Raga dan Taman Bundaran Nasional yang berdekatan adalah taman di tengah kota yang dijaga kelestariannya. Potensi pengembangan hutan kota (arboretum) di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore adalah juga bagian penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Palu.
EKONOMI INDIKATOR bagi pembangunan makro ekonomi dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Data aktual atas indikator tersebut di Kota Palu dapat terlihat dari infografis berikut.
Peningkatan yang terlihat secara signifikan dalam pembangunan ekonomi di Kota Palu, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik, perbaikan taraf ekonomi masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, dan nilai investasi, dapat dilihat dari kegiatan penunjang perekonomian seperti pembangunan sarana jalan, jembatan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pembangunan terminal induk, peningkatan status bandara dan pelabuhan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palu meningkat dari tahun ke tahunnya. Tiga tahun terakhir sejak tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Kota Palu mencapai angka 9,96 persen, dari tahun sebelumnya (2012) 9,61 persen, dan tahun 2011 sebesar 9,44 persen.
9.61 9.4 8.2 7,59
9.96
Hal positif tersebut berkaitan dengan dua hal yang sama saling membutuhkan, kebijakan pemerintah daerah dalam hal kemudahan pada izin penanaman modal/investasi dan dukungan pihak swasta dalam mengoptimalisasikan factor-faktor produksi yang berdampak pada nilai tambah ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Menurut Sektor Tahun 2009 – 2013 (persen)
primer SEKUNDER TERSIER
Terdapat 9 (sembilan) sektor utama yang membentuk perekonomian daerah, berkontribusi bagi tingkat pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam hal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). 9 hal utama itu meliputi sektor pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan sektor jasa. Secara lebih terinci 9 sektor pembentuk perekonomian di tahun 2013 itu digambarkan dalam infografis berikut.
Nilai PDRB, Perkembangan PDRB dan Kontribusi Terhadap Total PDRB dari SEMUA SEKTOR EKONOMI DI KOTA PALU TAHUN 2013 Perkembangan PDRB (%)
SEKTOR
PDRB Harga Berlaku (Juta)
PDRB Konstan (Juta)
Harga Berlaku
Harga Konstan
Kontribusi Terhadap Total PDRB Harga Berlaku (%)
PERTANIAN Pertambangan
196.191 385.848
96.388 159.946
9,58 15,18
6,79 10,96
2,02 3,97
Industri Pengolahan LISTRIK DAN AIR BERSIH
1.063.433 254.947
422.321 80.719
14,39 11,00
9,82 11,18
10,93 2,62
BANGUNAN
1.245.641
34,96 11,92
10,21
1.247.178
371.323 474.893
14,22
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
9,78
12,82
ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
1.180.099 1.055.479
12,89 12,84
9,31 9,66
12.13
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
464.690 442.318
JASA-JASA
3.099.445
1.122.797
19,57
9,20
31.86
10.85
Perkembangan ekonomi Kota Palu periode 2009 -2013 mengalami perkembangan yang lebih baik, dengan indikasi angka PDRB ADHB tahun 2013 mencapai Rp. 9,73 Trilyun rupiah dari Rp. 5,33 Trilyun rupiah pada tahun 2009.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Milyar)
Berdasarkan angka PDRB Angka Di atas Harga Berlaku (ADHB) di seluruh kabupaten, termasuk Kota Palu, sebagai bagian dari Propinsi Sulawesi Tengah, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 Kota Palu menduduki peringkat kedua terbesar setelah Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2013 menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Tengah.