SKOR Edisi 008 [Jan-Feb 2013]

Laporan buat Bupai Wajo Sekwan Kab. Wajo PEMBOHONG Dan MISKIN ETIKA

Sekwan Kab. Wajo PEMBOHONG Dan MISKIN ETIKA

Laporan untuk Gubernur Sulbar: 1. Setwan DPRD Sulbar SARANG KORUPTOR 2. LPJ PALSU Biro Hukum Prov. Sulbar

yang gede keretaapi

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Taufiq Rachman, SH, SSos Lasman Siahaan, SH, MH H. Thamrin Pawani Pemimpin Umum: Arman Buraeri. SS Pemimpin Redaksi: RD. Darwis Pemimpin Perusahaan RD. Darwis Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Sudirman Umar, S.Pd Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Irvan, Haryadi, Abdullah Ganing, A. Nhella, Yusuf Djabir Photografer/Sirkulasi: Hari Setiawan Udin Gondrong Wahyu Wibowo Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Mandar Marketing: ADI Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Ropaun Rambe, SH. MH Abdi Segara, SH

B

enar adanya bahwa kondisi suatu bangsa berbeda-beda dengan bangsa lain. Realita kualitas pendidikan dan ekonomi suatu bangsa tentu akan sangat mempengaruhi kemajuan peradaban bangsa itu sendiri. Kualitas pendidikan juga akan menghasilkan apakah peserta didik mempunyai kreatifitas, inovasi, keahlian dan prestasi yang gemilang.

Di tengah pusaran globalisasi seperti sekarang ini tentu iklim persaingan menjadi sangat nyata.

Siap tidak siap seorang manusia harus mempunyai keahlian, kreativitas dan inovasi agar mampu beradaptasi dengan pasar dunia kerja. Sudah menjadi syarat mutlak bahwa kualitas sumber daya manusia harus mampu memiliki etos kerja tinggi dan disiplin yang teguh. Hal ini bertujuan agar SDM mampu bersaing dan dapat bertahan di tengah globalisasi yang bernuansa kompetitif ini.

Namun tampaknya dunia pendidikan bangsa ini belum mampu menghasilkan insan cendekia yang dapat bertahan dari arus globalisasi. Kampus atau universitas tampak kesulitan menerapkan pendidikan karakter. Belajar dari pesan yang dititipkan Bung Karno pada generasi mudanya tentang “Berdikari” (Berdiri di atas kaki sendiri).

Dalam konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam kepercayaan akan kemampuan sendiri. Krisis kepercayaan diri yang dialami beberapa generasi muda memang menyedihkan, mental manusia jajahan yang terbentuk dari kondisi penjajahan selama ratusan tahun memang belum sepenuhnya lepas, watak tidak dapat menentukan nasib sendiri (self determination) – menjadi lemah dan pengekor.

Operasionalisasi dari kemandirian atau Berdikari adalah dengan menciptakan inovasi dan Id Card baruuuuu

kreatifitas. Entrepreneur adalah sangat relevan untuk mensiasati minimnya lapangan pekerjaan dan banyaknya jumlah angkatan kerja di Indonesia. Peran negara dalam hal ini dituntut untuk pro aktif menciptakan jiwa Enterpreunership di kalangan mahasiswa. Negara wajib memberikan akses pasar dan proteksi bagi inovasi atau produk hasil para Entrepreneur muda Indonesia. Karakter kemandirian dalam jiwa Entrepreneur akan menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif dan dapat dijadikan modal awal perkembangan suatu bangsa, bangsa yang merdeka dan tidak mengekor.

Dengan semangat budaya mencipta dalam Entrepreneurship sekarang adalah momentum yang tepat untuk menerapkan proses terbentuknya “Nation and Character Building” generasi muda selama ini, karena boleh jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal “Kebangsaan” yang menjadi fondasi ke-Indonesiaan. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan Sukarno, “Menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa.”

Bahkan, mungkin yang lebih buruk lagi dari kekuatiran Sukarno, “Menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsabangsa.” ©S/n0e

ucapan duka cita

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Cempaka Putih barat XIX No. 30 Jakarta Pusat Telp. (021) 2409 5520 Fax. (021) 420 2545 Bank BRI. 3230.01001273.50.1 Mobile. 0853 1116 6156 email. redaksi@skornews.com website. www.skornews.com

Penerbit:

Yayasan IPJI Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Terdaftar di Dewan Pers No.18 Depdagri No.04/D.I/II/2001

DKI: S. Hasan AL (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa Timur: Agus Budianto (Korwil), Adien, Wito, Sunaryo (Surabaya), Yudi (Blitar,Malang,Kediri), Jawa Barat: Yandi Arifiandi (Korwil), Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan & Cirebon), Safrudin, Irvan (Bekasi) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulsel: Hamdani Hasan, Heriyanto SE, Ismail L (Sulsel), Suardi, Nasruddin, Andi Haeril Akbar (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) Sulbar: Abdullah (Mamuju, Majene), Muh. Ilham (Polman), Zainuddin (Biro Mamuju Utara), Safri, SE. Gerzon, S.Th (Mamasa) Sulut: Andy Riadhy (Kepala Perwakilan Bolmong Raya,Kotamobagu,Bolsel,Bolmut,Bolmong Induk,Boltim), Randy Idrus (Biro Kotamobagu), Sandi Parasana (Biro Bolmong Induk,Boltim). Gorontalo/Sulteng: Juma Usman (Korwil) Sultra: Asmi (Pembina), Sarman, S.Ag (Biro Kolaka), Andi Mashar, SE (Bombana) NTB: Saridin (Korwil) Sumatera Utara: Makhmud Juneidi Lubis, SH (Kepala Perwakilan), Aceh: Basri (Koordinator Wartawan/Liputan Wil. Sumatera & Aceh), M. Rosuli (Korwil Aceh), Syarifuddin (Wartawan Aceh Timur, AcehTamiang, Langsa),

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber Edisi 08/Jan-Feb 2013

03

Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, “ Pagar ini akan didaftar ke Museum Record Indonesia sebagai pagar pembatas terpanjang baik di Indonesia maupun dunia”.

Sebelumnya pada tahun lalu, Wamenhub juga sempat mengajak sejumlah pengamat transportasi seperti Darmaningtyas dari Masyarakat Transportasi Indonesia dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio untuk bersamasama meninjau pembangunan rel ganda itu.

Double track yang ditargetkan rampung akhir tahun ini itu menghubungkan Cirebon-Brebes, Pekalongan-Semarang, Semarang-Bojonegoro, dan Bojonegoro-Surabaya.

SKOR, Jabar-Jateng

Pembangunan jaringan rel ganda jalur Jakarta-Surabaya melalui pantai utara Jawa ditargetkan tuntas tahun 2014.

Dengan beroperasinya jaringan ini, diharapkan kapasitas transportasi kereta api meningkat hingga dua kali lipat dan mengurangi beban jalan yang kelebihan kapasitas hingga 30 persen.

U

ntuk melihat langsung proyek pembangunan tersebut, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono meninjau proyek pembangunan jalur ganda Kereta Api di Cirebon, Jawa Barat, didampingi Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan beserta rombongan.

Dalam kesempatan kali ini, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengajak sejumlah analis keuangan dan bankir untuk meninjau pembangunan rel ganda jalur utara Jawa setelah sebelumnya juga mengajak sejumlah pengamat transportasi dan kebijakan publik. Rombongan yang terdiri dari sedikitnya 23 orang termasuk wartawan itu berangkat tepat pukul 08.10 WIB menggunakan kereta api khusus inspeksi dari Stasiun Gambir Jakarta menuju Semarang.

Sejumlah analis dan bankir tersebut di antaranya Ryan Kiryanto ekonom dari BNI, Rino Bernando dari Bank Mandiri, Harry Su dari riset Bahana Sekuritas, Ferry Wong dari Citigroup Sekuritas, William Kho dari Deutche Sekuritas, dan Priscillia Tjitra dari Credit Suisse Securities.

Tampak pula dalam daftar rombongan tercantum Chandra Pasaribu dari Danareksa Sekuritasekuritas, Timotius Alamsjah dari UBS Sekuritas, dan Ahmad Subhan dari LPS. Adapun Norico Gaman dari BNI Securities, David Sumual dari BCA, dan Aldian dari Mandiri Sekuritas tak hadir.

Dihadapan para wartawan, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susanto mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terkait proyek pembangunan jalur ganda kereta api yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

"Jalur ganda Jakarta Cirebon akan membantu arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri karena setiap tahun jumlahnya meningkat cukup tinggi, harapannya lalu lintas darat berkurang,"katanya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, pihaknya menargetkan pengerjaan fisik pembangunan rel ganda Jakarta-Surabaya dapat dimulai 2012. Untuk mencapai target tersebut, saat ini disiapkan permesinannya, inventarisasi lahan-lahan yang perlu dibebaskan, dan disiapkan

DIRJEN PERKERETAAPIAN nge-TRAIL 70 KM

analisis dampak lingkungan.

Proyek pembangunan rel ganda atau double track Jakarta-Surabaya tersebut merupakan proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Total kebutuhan anggaran untuk proyek ini sekitar Rp 9,1 triliun.

Terkait dengan adanya kendala daerah rawan bencana pada jalur yang akan dilalui rel ganda, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengantisipasi. Berdasarkan pemetaan, wilayah pantura Jatim relatif aman. Sementara ini, jalur rawan ditemukan di wilayah Semarang, Jateng, yakni di bagian barat terdapat tebing yang sebagian mengarah ke laut dan sebagian lagi mengarah ke darat.

Ditempat yang sama, Kepala Satker PLU Zamrides mengatakan, “Proyek pembangunan double track untuk lintas selatan akan segera selesai, sejalan dengan pembangunan double track untuk lintas utara”.

Disepanjang jalan dari Cirebon menuju Semarang Wamenhub sempat melihat secara langsung pagar pembatas di sepanjang rel kereta api, yang memang dibuat mulai dari Stasiun Cirebon hingga Breber Jawa Tengah.

Diperkirakan pagar pembatas ini merupakan pagar terpanjang di dunia, selain untuk menjaga kenyamanan dan keamanan sekaligus pula dapat dijadikan obyek wisata bagi para penumpang kereta api.

Dalam sebuah kesempatan di Semarang, Direktur Jenderal Perkeretaapian

Sementara itu menjelang akhir tahun 2012 lalu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub RI, Tundjung Inderawan melakukan gebrakan baru dalam melakukan inspeksi ke berbagai proyek pembangunan kereta api double track di Jawa Tengah. Cara unikpun dilakukan untuk meninjau langsung proyek yang sedang dikerjakan, mengingat lokasi proyek yang cukup sulit dilalui dengan kendaraan roda empat.

Karena harus melintasi kawasan perkampungan, perbukitan bahkan bibir laut.

Bak seorang crosser handal, Tundjung Inderawan dengan mengendarai motor trail mendatangi lokasi-lokasi dimana proyek pembangunan kereta api Double Track yang sedang dikerjakan. Inspeksi “trabas” gaya Tundjung dimulai dari Kaliwungu (Kabupaten Kendal) yakni lokasi proyek JG 32 hingga stasiun Batang lokasi pekerjaan proyek JG 3. Total jarak yang diinspeksi tidak main-main, Dia menelusuri sisi jalan rel kereta api sepanjang kuranglebih 70 km.

Jalur yang dilalui bukanlah jalan beraspal melainkan jalur yang penuh tanah merah becek dan batu-batu kerikil, yang memiliki resiko kecelakaan cukup lumayan tinggi. Tundjung Inderawan dan Ir Sutrisno Kasatker TegalPekalongan-Semarang, beberapa kali singgah dibeberapa titik proyek yang sedang dikerjakan. Dia memeriksa langsung proyek yang s e - dang dikerjakan. Kepada Site manager dan pekerja, Tunjung memberikan pengarahan, memb e r i

semangat agar kinerja semakin baik dan meningkat. Disisi lain Tundjung juga mengkritisi beberapa pekerjaan yang dianggapnya kurang pas. Antara teguran dan pujian, silih berganti terlontar dari mulut sang Dirjen, kepada para pekerja dan mandor dilapangan.

Di desa Plabuan, Kecamatan Gringseng, Kabupaten Kendal, Tundjung Inderawan sempat memuji para pekerja yang sedang mengerjakan proyek disana. Pekerjaan Proyek JG 17 di KM 46+400 hingga KM 53+500 antara Stasiun Krengseng-Stasiun Plabuan yang dikerjakan oleh PT Asta Perdana dengan Dirutnya Bambang Indriyanto.

“Lha ini pekerjaan PT Asta Perdana punya saya pak di JG 17 yang petak jalannya antara stasiun Krengseng hingga Stasiun Kuripan lintas Semarang-Pekalongan,” lapor Bambang Indriyanto kepada Dirjen Perkeretaapian. Sambil senyum, Dirjen memberi semangat, agar kinerja makin ditingkatkan. Maklum lintas tersebut terbilang berat, sebab selain harus memapas bukit, lintas ini juga berbatasan langsung dengan bibir pantai laut Jawa.

Berkat kepiawaian dan kelincahannya, setelah berkendara 6 jam lebih, motor trail yang dikendalikan oleh Tundjung tiba di Stasiun Batang, diikuti oleh Kasatker Double Track TegalPekalongan-Semarang Ir Sutrisno, beberapa Kontraktor Pelaksana diantaranya Bambang Indriyanto Dirut PT Asta Perdana, Rusbandi dari PT Yasa Pola JG 16, Asta Danika ST Dirut PT bhakti Karya Utama JG 12, H Hikmat JG 3, H Widodo BE, Dion, Wirawan SE, Broto Jaya, Ir Soebono dan Team Konsultan Pengawas serta Konsultan Supervisi Satker Tegal-PekalonganSemarang. Serta dikawal oleh puluhan motor trail dari komunitas Asta Motor Trail 88 Semarang, dibawah pimpinan Bambang Indriyanto.

“Hingga akhir tahun 2012 diperkirakan pekerjaan fisik dapat diselesaikan 100 %, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah menyerap sekitar 74 persen anggaran yang tersedia,” ucap Tundjung di sela-sela meninjau Proyek kepada Deteksi.

“Proyek lintas Pekalongan-Semarang merupakan bagian dari kerja besar Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dalam merealisasi tersambungnya jalur Double Track lintas Jakarta-Surabaya. Memang masih banyak bagian dari lintas tersebut yang baru memiliki satu track”, ungkap Sutrisno kepada wartawan.

Satker Tegal-Pekalongan-Semarang dibentuk sejalan dengan nomenklatur yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI, dimulai tahun 2011 dan saat ini memasuki tahun kedua berjalan, yang penyerapan dananya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Semarang. Selain proyek regular, Satker ini juga mendapat tambahan tanggung jawab, yakni melaksanakan proyek multi-year, yang merupakan bagian dari double track Jakarta-Surabaya.

Sebelumnya, yakni tahun 2007-2010, ada yang namanya Satker Tegal-Pekalongan (sesuai nomenklatur Kemenkeu), dan telah merampungkan pekerjaannya, Satker ini penyerapannya dananya melalui KPPN Pekalongan.

Sementara itu proyek double track lintas Jawa dari Surabaya-Jakarta saat ini sudah selesai sekitar 60 persen dari target multi year.

Ada proses yang alot, yaitu proses negosiasi pembebasan lahan. Ada yang bersedia melepas tanahnya namun ada juga yang bertahan dengan harapan bisa mendapat penawaran harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan pemerintah. “Yang pasti secara fisik tidak ada hambatan yang berarti,’’ tukas Tundjung Pemerintah sendiri sudah mentargetkan, sebelum lebaran 2013 proyek lintas JakartaSemarang, sudah selesai pengerjaannya dan pada akhir tahun 2013 sudah dapat selesai secara keseluruhan sampai Surabaya, sehingga pada tahun 2014 sudah dapat di fungsikan.

Bagaimana dengan tahun 2013 ? Menurut Tundjung sebagian masih merupakan kelanjutan dari proyek-proyek 2012, karena proyek ini sifatnya multi year. Adapun proyek-proyek lainnya adalah pembangunan dalam rangka MP3EI dan pembangunan lintas Selatan Jawa yang sebagian sudah dalam pengerjaan.

Mengenai adanya anggaran yang kurang terserap di berbagai proyek perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan menjelaskan, ada beberapa hal penyebab tidak terserapnya anggaran, seperti pendanaan yang tidak bisa di cairkan segera, bahkan ada bantuan luar negeri yang tidak bisa terserap karena prosesnya lama.

“Ada dana yang harusnya sudah dapat dicairkan pada bulan September-oktober lalu, tapi karena ada beberapa perubahan, baru dapat dicairkan pada Januari-Februari tahun depan,’’ ujarnya.

Tetap Berlanjut Mengikuti inspeksi Tundjung Inderawan menggunakan motor Trail di lintas Kaliwungu-Batang, wartawan menangkap kesan mendalam selama dalam perjalanan. Seperti biasanya, Dirjen Perkeretaapian yang berpenampilan atletis ini menunjukan karakter aslinya, bersikap tegas, bicaranya ceplasceplos dan apa adanya. Disisi lain dia tetap realistis, memuji yang berprestasi dan memelototi yang

kurang pas, agar segera diperbaiki.

Perangai dan sikapnya pun jauh dari formal, kesan sebagai pejabat penting dari Jakarta sangat tertepis. Betapa tidak ? Selain membaur dengan para pekerja, Tundjung tak sungkan makan nasi kotak bereng, termasuk makan di wartegpun dilakoni bahkan di stasiun Batang tempat finish inspeksi, Tunjung Inderawan dengan rilek merebahkan tubuhnya diatas bantalan beton, beristirahat melepas lelah.

Soal inspeksi trabas dengan Motor Trail, Dirjen Perkeretaapian mengaku inspeksi ini terus dilakukan bukan hanya jalur yang menjadi tanggung jawab Satker Tegal-PekalonganSemarang saja, tetapi akan terus berlanjut ke berbagai lintas lain. Yakni lintas Cirebon-Tegal, lintas Semarang-Bojonegoro-Surabaya, juga lintas Serpong-Maja di Propinsi Banten serta Cirebon-Kroya-Jogyakarta dilintas selatan.

Diakui oleh Tunjung Inderawan, untuk lintas Serpong-Maja sudah secara rutin melakukan inspeksi. Caranya pun cukup unik, yakni dengan menggunakan sepeda, usai sholat subuh.

Harap dimaklum, lantaran kediamannya di kawasan Bintaro, Tundjung kerap menelusuri lintas Serpong tanpa diketahui dan dikenali warga bahkan pekerja proyek sekalipun.

Ditanya soal jadwal Inspeksi trabas menggunakan motor Trail selanjutnya. Dengan senyum, Tunjung mengatakan sebagai hal yang rahasia.

“Saya baru akan memberi tahu Ka Satker 24 jam sebelumnya. Biar tidak ada rekayasa, saya ingin melihat dengan mata-kepala, apa adanya.

Tidak dibuat-buat dengan persiapan ini itu”, tegasnya. ©Tim

S

SKOR, Bekasi engketa lahan yang telah berlangsung lama antara PT Godang Tua Jaya dengan Ginyong Bin Kosim telah berlangsung cukup lama, tanah milik Direktur PT GTJ, Rekson Sitorus yang dibuktikan dengan surat hak kepemilikan (sertifikat tanah) diklaim milik tanah adat atas nama Ginyong Bin Kosim yang merupakan mantan karyawan PT GTJ selama bertahun-tahun, namun klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan lahan yang syah. Pihak PT Godang Tua Jaya telah menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib un-

tuk diselesaikan secara hukum.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Kepolisian Resort Bekasi melalui AKP. Radjiman Harda yang manangani kasus penyerobotan itu saat ditanyakan tentang bukti yang dimiliki Ginyong Bin Kosim mengatakan, kasus tersebut benar sedang ditangani dan pihak Polres Bekasi dan telah dilakuan panggilan namun tidak diindahkan, “kami telah melakukan panggilan kedua, kita tunggu kalau tetap tidak diindahkan, kami akan melakukan pemanggilan paksa sebagaimana ketentuan yang berlaku, kata AKP Radjiman melalui telepon selulernya. ŠYadi, HS

Edisi 08/Jan-Feb 2013

06

SKOR, Sulawesi Barat

Untuk lebih meningkatkan kwalitas pelayanan kepada Masyarakat, Pemerintah rela menggelontorkan anggaran hingga Miliaran Rupiah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang serta memudahkan pekerjaan dan memberikan kenyamanan kepada para pegawai dalam mencapai tujuan tersebut.

N

amun hal tersebut seringkali disalahgunakan oleh Oknum pejabat nakal yang bermental “PENCURI” (nama lain dari KORUPTOR) untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Demikian halnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada Sekretariat DPRD Sulbar, dimana pada Tahun anggaran 2011, telah dianggarkan belanja modal pengadaan printer sebesar Rp 29.750.000, dan pengadaan lemari arsip sebesar Rp 37.500.000 dan telah tere-

alisasi sesuai dengan SP2D No. 06314/SP2D – LS/XI/2011 Tanggal, 29 Nopember 2011 sebesar Rp 29.050.000, dan SP2D No. 06517/SP2D – LS/XII/2011 Tanggal, 2 Desember 2011 sebesar Rp 37.250.000, Berdasarkan data yang ada pada Redaksi Skor, bahwa pengadaan printer dan lemari arsip dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh panitia pengadaan barang dan dilaksanakan oleh CV. RR, dari sumber yang dapat dipercaya, sesuai dengan

pengakuan dari pemilik perusahaan tersebut diketahui bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai pelaksana atas pengadaan printer dan lemari arsip pada Sekretariat DPRD. Perusahaannya tersebut dipinjam oleh “Y” (oknum bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD). Dokumen pengadaan lemari arsip dan printer tersebut dibuat sendiri oleh Bendahara Pengeluaran dan pengadaan barangnya dilaksanakan sendiri oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

3. 1 unit printer LAN = Rp 5.000.000,00 4. 10 buah Lemari arsip dengan harga sebesar @ Rp 3.725.000,00/Unit (x10) = Rp 37.250.000,00.

Pengadaan yang dimaksudkan tersebut adalah : 1. 8 unit printer laser jet merk HP @ Rp 2.200.000,00/Unit (8 x Rp 2.200.000,00) = Rp 17.600.000,00 2. 3 unit printer laser jet merk Samsung @ Rp 2.150.000,00/ Unit (3 x Rp 2.150.000,00) = Rp 6.450.000,00

Bahwa pengadaan Printer Laser Jet tersebut hanya terealisasi 1 Unit (seharusnya 3 Unit), Printer LAN tidak pernah ada dan lemari Arsip hanya terealisasi 3 Unit. Sehingga patut diduga telah terjadi penyalahgunaan keuangan Daerah dan ada Oknum pejabat di lingkup Sekretariat DPRD Prov. Sulbar yang memperkaya diri sendiri.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, pada Tanggal 14 Desember 2012 Redaksi Skor mengirimkan surat konfirmasi kepada Sekretaris DPRD Sulbar dengan nomor : 064/PU-PR/Skor/Konf/ XII/2012, namun hingga berita ini ditulis belum ada jawaban dari yang bersangkutan. ©S02

berita ini ditulis belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Dihubungi melalui nomor telepon pribadinya, Kepala Biro Hukum Prov. Sulbar, Dominggus mengatakan “Kami tidak perlu menjawab surat anda karena itu tidak benar dan saya akan melaporkan anda ke Dewan Pers karena itu adalah rahasia negara” kata dominggus mengancam.

Pernyataan Dominggus tersebut tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pejabat publik, ancaman terhadap Wartawan Skor tersebut diduga menunjukkan sebuah arogansi dan ketakutan

akan terbongkarnya suatu rahasia korupsi bukannya rahasia negara seperti yang disebutkan dalam ancaman tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2) jelas-jelas mengatur tentang kewajiban suatu Badan Publik untuk memberikan informasi yang benar, akurat serta tidak menyesatkan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Sangat jelas diatur barang siapa yang melanggar undang undang tersebut dikenakan hukuman pidana. ©S02

SKOR, Sulawesi Barat

Pada Tahun Anggaran 2011 lalu, Biro Hukum Sekeretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 6.043.082.932, untuk membiayai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

U

ntuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang dikeluarkan tidak sesuai ketentuan, Biro hukum memanipulasi laporan pertanggungjawabannya (LPJ) untuk tahun anggaran 2011.

Dimana diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan pada Biro Hukum terdapat pemberian biaya transportasi kepada para peserta yang besarannya antara Rp 200.000,00 - Rp 300.000,00.

Hasil konfirmasi kepada peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis diketahui bahwa biaya transportasi yang didapatkan hanya sebesar Rp 100.000 Total kelebihan pembayaran biaya transport sebesar Rp 147.500.000, Untuk peserta yang berasal

dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seharusnya tidak mendapatkan sewa penginapan, sehingga terdapat kelebihan biaya sewa hotel sebesar Rp 211.190.000. Berdasarkan hasil investigasi Skor, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPRD dan sekitar 40% dari realisasi biaya kegiatan-kegiatan tersebut diberikan kepada oknum anggota DPRD terkait. Untuk menutupi dana yang telah diserahkan tersebut, dibuatlah pertanggungjawaban seolah-olah seluruh biaya digunakan untuk kegiatan.

Redaksi Skor telah mengirimkan surat konfirmasi pada Kepala Biro Hukum Prov. Sulbar pada Tanggal, 14 Desember 2012 dengan nomor : 063/PU-PR/Skor/ Konf/XII/2012 namun hingga

Edisi 08/Jan-Feb 2013

07

SKOR, Medan-Sumut

Berbagai modus untuk memperkaya diri sendiri dan menimbun harta sebayak-banyaknya dipertontonkan oleh oknum pejabat, baik di lingkup Pemerintah maupun BUMN. Sebagaimana halnya yang terjadi di lingkup PT Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara.

Sebagaimana data yang ada pada Redaksi Skor, Pihak PTPN IV berbuat sewenang-wenang terhadap Masyarakat, khususnya Petani di perkebunan sawit. Beberapa permasalahan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan diduga terus berlanjut sampai sekarang pada masa kepemimpinan Direktur PTPN yang baru.

Beberapa permasalahan yang berhasil di investigasi Skor serta sejumlah informasi dari berbagai

narasumber adalah; 1. Terkait penggusuran dan gantirugi lahan Masyarakat di kampung Timuran yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan belum selesai hingga saat ini.

2. Dugaan manipulasi pembelian Sawit Milik Masyarakat yang tidak sesuai dengan standar ketentuan harga yang telah ditetapkan.

3. Dugaan manipulasi biaya sewa Rumah Jabatan salah satu Bu-

pati yang menempati Rumah Dinas pejabat di lingkup PTPN IV. Terkait permasalahan tersebut, Skor telah mengirimkan surat konfirmasi dan permintaan wawancara dengan Direktur PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara, Erwin Nasution dengan nomor surat 067/PU-PR/Konf/I/2013 Tanggal, 07 Juni 2013. Namun hingga berita ini ditulis belum ada jawaban terkait hal tersebut.

Saat menerima konfirmasi tersebut, pihak PTPN IV melalui staf perwakilannya di Jakarta, Suhery mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan nada mengancam “Jangan teror lagi Direksi kami, apapun saya mau”, demikian

bunyi sms yang diterima Redaksi Skor. Sehingga patut diduga, bahwa permasalahan dimaksud benar adanya dan telah terjadi dugaan tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan di lingkup PTPN IV Medan sumatera Utara.

Terkait surat Skor dan sikap dari staf perwakilan PTPN IV di Jakarta tersebut, Skor telah menghubungi Humas PTPN IV di Medan, Syahrul dan berjanji akan segera mengecek surat tersebut, namun hingga kini belum juga ada konfirmasi dari pihak humas. ©S02, Hari Setiawan, Mahmud J. Lubis

Tunggu berita Skor Edisi berikutnya dengan judul, “ MENGUNGKAP SKANDAL OKNUM PEJABAT PTPN IV “

SKOR, Luwu - Sulsel

S

Seorang Pejabat publik seyogyanya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya bawahan dilingkup tempat Ia bekerja namun pemandangan lain terlihat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Luwu (Belopa), Provinsi Sulawesi Selatan.

ekretaris Dewan, Muhammad Syam beserta beberapa Oknum Staf sangat miskin ETIKA. Diharapkan Bupati Luwu segera mencopot Sekretaris Dewan dari jabatannya karena dapat merusak dan memberikan pengaruh buruk terhadap bawahannya.

Saat Wartawan Skor berkunjung ke Kantor DPRD Kab. Luwu (9/1) lalu, untuk menanyakan perihal surat dan proposal berlangganan Media di bagian Sekretariat Dewan yang telah dikirimkan beberapa waktu lalu, seorang staf di bagian Umum mengatakan “saya tanyakan dulu ke Pak jamal di bagian perundang-undangan yang menangani masalah terse-

but” kata staf tersebut.

“Proposalnya tidak dapat direalisasikan karena dananya terbatas dan tidak mencukupi” terang staff tersebut setelah menemui pak jamal. mendengar alasan tersebut, Wartawan skor bermaksud menemui Sekwan, Muhammad Syam untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Staf di bagian umum mengatakan “silahkan ke ruangannya (Sekwan,red) mungkin sekwan ada di ruangan” terangnya.

Staf di Ruangan Sekwan mengatakan “Sekwan sedang keluar”. Penasaran dengan sikap staf pada sekretariat dewan tersebut, wartawan skor mencari tau dan ternyata Muhammad Syam (Sekwan) berada di bagian umum sejak awal saat staf mengatakan

“silahkan cari di ruangannya”.

Saat dipergoki di bagian umum, Sekwan didampingi Jamal akhirnya bersedia memberikan keterangan setelah terlebih dulu menyampaikan keberatan jika diambil potonya “Dana yang ada di DPRD Kab. Luwu sangat sedikit sehingga tidak dapat mengakomodir permintaan sebagian proposal berlangganan media, terangnya. Dilanjutkan, untuk diketahui bahwa DPRD Kab. Luwu memiliki anggaran paling sedikit dibandingkan DPRD

diseluruh Sulawesi Selatan”, kata Sekwan menjelaskan.

Bercermin dari peristiwa itu, Sekwan Kab. Luwu, Muhammad Syam jelas-jelas tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan tidak pantas menduduki jabatan di Kantor Perwakilan Rakyat. Diharapkan Bupati Luwu memberikan sanksi yang tegas dan segera mencopot Sekwan miskin etika tersebut agar tidak mempengaruhi sikap dan mental pegawai lainnya. ©Suardi Edisi 08/Jan-Feb 2013

08

SKOR, Jakarta

Pertamina telah salah dalam melakukan kontrak penyewaan dengan PT KAI karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan mengakibatkan pembayaran sewa lahan tidak memiliki dasar hukum karena pemilik prasarana perkeretaapian masih dalam status milik kementerian perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.

B

ahwa rencana penanaman pipa BBM milik Pertamina pada ruang milik jalur Kereta Api telah direalisasikan dengan penanaman pipa sepanjang 97 Km, sesuai ijin dari kementerian Perhubungan Nomor HK.501/SK.33/DJKA/05/07 Tanggal 15 Mei 2007, izin penanaman pipa tersebut sejajar dan melintasi jalur kereta api antara GESING - BABAT dan BABAT-SURABAYA PASAR TURI lintas TUBAN – BABAT dan BOJONEGORO – SURABAYA PASAR TURI yang telah direvisi dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor HK.501/ SK.32/DJKA/05/08 Tanggal 30 Mei 2008.

Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian, menetapkan jalur yang sejajar dan melintasi jalur rel aktif dan rel non aktif, ketentuan teknis penanamannya serta kewajiban penerima izin (PERTAMINA) membayar uang sewa atas penggunaan lahan tanah milik pemerintah sesuai perjanjian/kontrak pemanfaatan lahan milik pemerintah antara pemberi izin (Kemenhub) dengan pemegang izin (Pertamina).

Sebagaimana diketahui, bahwa kontrak kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dan PT Kereta Api (Persero) atas penyewaan lahan sepanjang rel Tuban-

Surabaya untuk penanaman pipa BBM pertamina yang akan dialirkan ke Terminal Transit Utama (TTU) Tuban bertentangan dengan SK Menteri Perhubungan No. HK.501/SK.32/DJKA/05/08. Pasalnya, Pada tanggal 3 juli 2008, berdasarkan surat permohonan pertamina kepada kepala divisi Properti PT Kereta Api (persero) No. 099/E25300/2008-S5 Tang-

gal 21 Februari 2008, Pertamina telah mengikat kerjasama dengan PT Kereta Api (Persero) dengan No. V.3/8.208/T/VII/2008/Nomor SPB: 006/S33200/IMV/2008/BI. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa biaya sewa penggunaan lahan selama 5 Tahun adalah senilai Rp 5.868.500.000 dan telah dibayarkan pada rekening milik PT Kereta Api (Persero).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian menyatakan bahwa Prasarana Perkeretaapian berupa jalur kereta api meliputi (ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api), satasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api, diselenggarakan oleh penyelenggara prasarana perkereta apian (Pemerintah) sedangkan penyelenggara sarana perkereta apian yaitu kendaraan yang bergerak diatas rel adalah milik badan usaha

yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum, yakni PT Kereta Api (Persero).

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, PT Kereta Api (Persero) melalui Humasnya, Sugeng Priyono menjelaskan melalui rilis yang dikirim ke Email Redaksi Skor bahwa, pembayaran tersebut telah benar sesuai dengan undangundang, dimana penanaman pipa tersebut berada pada ruang jalur milik PT Kereta Api, yaitu lebih 6 Meter disamping Rel jalur kereta api. Bahwa pemilik prasarana perkeretaapian dalam hal ini Kemenhub hanya menguasai 6 Meter sebelah kiri dan kanan rel jalur Kereta Api. Lebih memperjelas hal tersebut, Skor mencoba menanyakan kepada pemerhati sarana transportasi perkeretaapian, “ secara logika, yang memberikan Ijin itu berarti pemilik dan tentu dia yang berhak menerima pembayaran “ katanya sambil meminta agar namanya tidak ditulis. ©S02

Edisi 08/Jan-Feb 2013

09

SKOR, Jakarta Sebelum 1970-an, faktor alam sangat dominan dalam bencana banjir di Jakarta. Namun, setelah 1970-an ke sini, giliran faktor manusia yang menjadi penyebab utama.

Setelah itu, kedua faktor itu saling terkait dan membuat masalah banjir di Jakarta makin kompleks.

Sebanyak 10 kecamatan yang terkena banjir meliputi 16 kelurahan, 36 RW, dan 58 RT. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur adalah daerah yang terparah terkena banjir. Terdapat sekitar 1.508 KK (3.426 jiwa) yang tersebar di 8 RW terendam banjir hingga ketinggian 30-250 cm. Banjir di kawasan ini mencapai 2-3 meter, bahkan sampai atap rumah penduduk.

Menurut keterangan BNPB, pihaknya bersama BPBD DKI Jakarta telah mendirikan posko penanganan darurat dan dapur umum.

Warga yang terendam banjir, meski wilayah mereka memang sudah menjadi langganan banjir tahunan,

tentu berharap bukan sekadar bantuan sesaat. Mereka pasti mengharapkan adanya perubahan segera berupa solusi permanen. Maklum, tekanan psikologis jauh lebih berat mereka pikul ketimbang sekadar banjir sesaat karena bisa diantisipasi.

Ekspektasi warga tentu masih tinggi kepada Jokowi yang mendulang suara signifikan. Warga memberikan suaranya kepada Jokowi, tentu berharap ada solusi problematikanya secara signifikan pula. Inilah yang harus dibalas Jokowi dengan kerja nyata, dengan program yang realistis.

Mengenai penanganan banjir oleh Pemprov DKI, Cece Ketua Karang Taruna Bendhil merasa kasihan kepada Gubernur DKI, Joko Widodo, karena warga masyarakat terlalu menuntut Gubernur DKI agar segera menuntaskan banjir.

"Saya jadi kasihan sama Pak Jokowi, banjir ini kan proses alam, tapi dia terlalu dituntut sama warga untuk menghilangkan banjir." Ujarnya.

Pilih Kasih Apakah banjir yang melanda Jakarta yang membuat partai-partai politik terjun membantu korban, memang murni untuk membantu? Sama sekali tidak ada motif melakukan pencitraan?

Seperti yang terjadi di Kelurahan Bendungan Hilir, tepatnya di RW.07 yang terdiri dari 13 Rt, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya posko partai politik yang hanya mementing-

kan anggotanya saja. " Masa minta popok buat anak kecil aja ga boleh, percuma dirikan posko, mendingan tutup saja." ketus seorang ibu dengan nada kesal.

Dari pengamatan Skor di lapangan memang banyak keluhan-keluhan warga yang merasa adanya pilih kasih dalam memberikan bantuan, Deddy salah seorang tokoh pemuda menuturkan kalau RW sudah mendirikan posko dan dapur umum, idealnya posko yang didirikan partai berkoordinasi dengan pihak wilayah (Pengurus RW-red).

"Berilah bantuan dengan tulus dan jujur. Jangan ada udang di balik batu. Jangan tebar pesona dalam bencana. Tapi haruslah dengan tulus dan murni karena ini bantuan kemanusiaan". ujarnya. dia menambahkan kalau Lurah Bendhil peka dan cepat tanggap terhadap kejadian diwilayahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mengeluarkan imbauan, tidak boleh ada lagi parpol atau lembaga lainnya yang mendirikan posko-posko di lokasi bencana banjir. Kebijakan ini diambil bukan untuk melarang parpol

memberikan bantuan kepada korban bencana banjir atau bencana lainnya, melainkan agar penyaluran bantuan lewat satu pintu melalui posko yang didirikan Pemprov DKI. “Saya sampaikan itu dalam rapat, bukan melarang parpol memberikan bantuan kepada korban bencana, melainkan agar penyaluran bantuan lewat satu pintu. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah-red) DKI membuat manajemen yang jelas dalam menerima dan mendistribusikan bantuan. Intinya, bantuan dalam satu komando dan satu pintu,” kata pria yang disapa akrab Jokowi itu.

Kenyataannya, imbauan dari penanggung jawab wilayah Jakarta itu, benar-benar diabaikan parpol.

Sejumlah parpol mendirikan posko bantuan banjir. Padahal, Jokowi sangat menginginkan hanya ada satu posko tiap wilayah yang terkena bencana yang didirikan atas bendera Pemprov DKI Jakarta. “Biar tidak semua pihak bikin posko dan bantuan diberikan lebih terkoordinasi.

BPBD DKI sudah punya manajemen terpadu dalam menanggulangi bencana,” jelas dia. ©n0e

Wawancara khusus bersama Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI, terkait pemisahan Aset milik Pemerintah dengan PT Kereta Api (Persero) pada sarana dan prasarana Perkeretaapian.

Menguak Ratusan Juta Rupiah SPPD SILUMAN dan LPj PIKTIF Tahun 2011 pada Sekretariat DPRD Prov. Sulbar

Investigasi tuntas dugaan Korupsi Program Gernas kakao dan manipulasi kandungan pupuk di Prov. Sulbar.

Edisi 08/Jan-Feb 2013

10

SKOR, Palopo-Sulsel

Prestasi membanggakan kembali ditunjukkan jajaran Polsek Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pelaku Curanmor kembali dibekuk oleh personil dari Polsek Wara, Kota Palopo, Baru-baru ini.

D

itemui di kantornya, Kapolsek Wara, Kompol Abidin mengatakan bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) ada 5 orang, satu diantaranya ditangkap di daerah sekitar kota Palopo dan 4 lainnya dibekuk di daerah Wawondullah Kab. Luwu Timur beserta barang bukti yaitu satu unit motor hasil curian, terang Kompol Abidin kepada Skor.

Dengan modus mencegat pengendara bermotor di

SKOR, Kotamobagu-Sulut Kita wajib acungkan jempol atas kinerja dari bank sulut cabang kotamobagu, karena saat ini di era Globalisasi, perbankan akan senantiasa dihadapkan dengan tantangan multi dimensi, karena itu eksitensi Bank Sulut harus didukung oleh struktur dan kultur organisasi yang kuat dan dinamis dengan kinerja yang optimal serta dukungan lintas aspek.

Oleh karena itu dengan kerja keras selama ini, Bank sulut cabang kotamobagu dibawah pimpinan bapak Abdullah Arbie, SE. Bank sulut mendapatkan pengharagaan dari Direksi Bank sulut yakni piagam pengharhagaan peringkat pertama atas penyelesaian Kredit Non Performing Loan (NPL) pada triwulan pertama tahun 2012 dengan pencapaian 146 % dari 36 jumlah keseluruhan cabang.

Atas pencapainya tersebut, Direksi Bank Sulut memberikan

tengah jalan dan berpura-pura meminjam Motor dengan alasan akan membeli bensin karena kendaraanya kehabisan bahan bakar, pelaku langsung kabur dengan motor curian tersebut.

Ditambahkan, awalnya setelah pelaku ditangkap di daerah palopo, Polisi mengembangkan penyelidikan berdasarkan keterangan yang berhasil dikorek dari pelaku bernama Didi, bahwa motor tersebut dibawa ke daerah Wondulla dan menjualnya disana.

Dengan sigap, Anggota Polsek Wara langsung mengejar pelaku dan berhasil membekuk 4 orang kawanan pelaku lainnya beserta barang buktinya.” Ungkap Kapolsek. ©Suardi

penghargaan tersebut kepada Bank Sulut cabang kotamobagu.

Dengan penghargaan tersebut, pimpinan Bank Sulut cabang kotamobagu, Abdullah Arbie, SE bertekad agar bank sulut cabang kotamobagu bisa mendapatkan lagi pengharagan yang sama pada tahun 2013.

Dengan pencapaian Ini, Bank sulut akan terus tampil sebagai bank yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta mampu menjawab kebutuhan rakyat serta melihat kinerja dari bank sulut dan semakin sehatnya kondisi Bank sulut cabang kotamobagu, sudah seharusnya masyarakat yang ada di wilayah bolmong raya khususnya kota kotamobagu memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh Bank sulut cabang kota kotamobagu, karena sangat disayangkan jika peluang tersebut tidak dimanfaatkan masyarakat sulut khususnya yang ada di wilayah kota kotamobagu, “jangan sampai kita hanya menjadi penonton di rumah kita sendiri karena tidak memanfaatkan peluang dari Bank sulut, torang pe bank (kita yang punya bank, red)” kata Abdullah Arbie. ©Andy,Randi

SKOR, Pahuwato – Gorontalo Sebagian besar warga Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo, menolak rencana pembukaan kebun sawit. Warga khawatir kehadiran kebun sawit akan merusak lingkungan sekitar. Burhan, tokoh masyarakat Desa Dudewulo mengatakan, tidak mau bencana menghantam desa ini. “Kami sudah memiliki berbagai buku juga video referensi yang menjelaskan sawit hanya menguntungkan sesaat namun tidak menjamin masa depan anak cucu kami,” katanya kepada Tabloid Skor.

Kini, sudah ada dua perusahaan sawit masuk ke desa itu, PT Sawit Tiara Nusa dan PT Sawindo Cemerlang. Perusahaan itu, kata burhan , sudah memasuki kebun rakyat. Umar (warga) mengatakan, meskipun perusahaan sawit menyatakan masyarakat akan mendapatkan keuntungan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja, mereka tetap menolak. Sebab, dampak lingkungan dari perkebunan sawit menelan biaya besar.

“Keuntungan secara ekonomi oleh perusahaan kepada masyarakat, tetap tidak mampu mengganti biaya bencana yang akan ditimbulkan nanti.” umar mencontohkan, jauh hari sebelum sawit datang, sudah ada perusahaan kayu mengelola kayu di itu. Yang mereka dapat hanyalah banjir dan tanah longsor. “Bahkan 2009, ada enam rumah warga terbawa arus banjir karena aktivitas perusahaan kayu,” ucap umar.

Penolakan warga dengan cara berunjuk rasa. Aksi ini akan terus dilakukan sampai perusahaan sawit angkat kaki dari tanah mereka. Di Kabupaten Pohuwato, perusahaan sawit memiliki usaha perkebunan, yakni PT Wiramas

Permai, PT Wira Sawit Mandiri, PT Sawindo Cemerlang, dan PT Sawit Tiara Nusa.

Jumadi Giono, Kepala Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato berupaya meyakinkan warga. Menurut dia, dampak ekologis sudah dipikirkan matang-matang. “Perusahaan sawit sudah mengantongi analisis dampak lingkungan. Jadi tidak perlu masyarakat khawatir.” Namun, jika masyarakat di Dudewulo, bersikeras menolak perkebunan sawit, tetap akan dipertimbangkan dengan mencari lokasi atau desa lain.

Beberapa Warga lain justru berharap perkebunan sawit beroperasi. “Saya sudah dua bulan menjadi security dengan gaji Rp1,7 juta per bulan.” Kata Idan. Awalnya, Idan bersama warga lain sempat menolak perkebunan sawit tersebut. Setelah perusahaan melakukan sosialisasi, akhirnya bisa menerima. “Perusahaan sawit tidak akan mengganggu lahan warga.

Desa kami justru akan dijadikan sentral ekonomi.” Katanya.

Ungkapan Idan dipatahkan Ahmad Bahsoan, Ketua Perkumpulan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Gorontalo. Bahsoan mengatakan, perkebunan sawit hanya membawa keuntungan sesaat setelah itu, tanah yang sudah ditanami akan rusak dan hanya memberikan petaka ekologi.

Apalagi, pembukaan hutan besar-besaran hingga mengakibatkan deforestasi, keragaman hayati dan budaya masyarakat sekitar hilang. “Sudah banyak kasus terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Sawit hanya membawa bencana ekologi dan menciptakan konflik sosial. ©Juma Edisi 08/Jan-Feb 2013

11

Kalender Syahrul Limpo

Edisi 07/Desember 2012

12

Edisi 07/Desember 2012

13

SKOR, Medan-Sumut, isaat pemerintah mensosialisasikan penghapusan BBM Bersubsidi, hal berbeda dilakukan beberapa oknum supir truk tangki milik Pertamina, mereka dengan seenaknya menjual muatan BBM kepada para penampung BBM Bersubsidi ini.

Perusahaan Milik Negara PT. Pertamina (Persero) diduga tutup mata terhadap mobil tangki yang ngobyek menjual muatannya dipinggir jalan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa mobil tangki bermuatan BBM mempertontonkan kencing dipinggir jalan raya (menjual BBM di jalan, red).

Dari pantauan Skor, pada(29/12) sedikitnya ada empat lokasi penampung BBM bersubsidi sepanjang jalan

D

SKOR, Mamasa–Sulbar Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM MP adalah wadah pelatihan di PNPM untuk peningkatan kapasitas pengetahuan bagi pelaku PNPM dan masyarakat yang ada disetiap Kabupaten diseluruh Indonesia. Lembaga ini terbentuk sejak tahun 2011 lalu dan berada dibawa koordinasi Dirjen PMD Depdagri.

Pengurus RBM Kab. Mamasa Gerzon S.Th. (Ketua) Marthinus, S.Pd (Sekretaris) Ruben Rande, SE. (Bendahara) Bidang Pemeliharaan Turbin PLTMH, Ir. Linggi. Bidang Sarana Prasarana Mahayuddin, ST MT. Bidang Pemberdayaan Ardiansyah, ST.Pdn. Bidang Pendidikan Agustina Toding S.Pd. Bidang Ekonomi Amiruddin, SE M.Pd. Bidang Kesehatan, Naomi, Bidang Hukum/Advokasi, Semuel, SH. Bidang Media/budaya, Theodorus apri s.

HUT Pada hari Selasa tanggal, 14 Februari 2012 telah melaksanakan Seminar Sehari Ekonomi Kerakyatan dengan Tema “PROSPEK PENGEMBANGAN PRODUK USAHA KECIL BERBASIS KEARIFAN LOKAL”. Ada 6 pembawa materi pada acara ini yaitu 1. Marselius L. domini, S.Sos, Amiruddin, SE M.Pd. Pelipus Mairi SP, Ir. Mambu MT, KCB. BPD Sulsel Mamasa, Haris ST Faskeu Mamasa.

Seminar ini menghasilkan beberapa rekomendasi, yakni; 1. Semboyan. BANGUN MAMASA TANPA KORUPSI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP. 2. Bidang Pertanian, tumbuh kembangkan komoditi pertanian sesuai kondisi dan iklim Mamasa (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar).

3. Bidang Pariwisata, membenahi dan menata obyek wisata alam dan budaya.

4. Tingkatkan pembangunan jalan dan jembatan sebagai urat nadi perekonomian.

5. Bidang kehutanan, pelihara dan kembangkan tumbuhan endemik dan satwa langka untuk pariwisata dan penelitian ilmu pengetahuan.

6. Bidang perbankan, beri kemudahan masyarakat untuk mendapatkan modal dari bank'.

7. Bidang pendidikan, Tingkatkan kemampuan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan non formal dan formal'.

8. Bidang pemberdayaan, Berikan wewenang pada masyarakat untuk berperan aktif pada perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan. ©Ilham, Gerzon

P

KL. Yos Sudarso: pertama di kilo meter 20 tepatnya sekitar 100 meter dari depot Suplayer dan Distributor Pertamina, kedua kilo meter 15,5, ketiga 14,5 dan yang keempat kilo meter 10,2 yaitu 50 meter dari kantor Lurah Kota Bangun.

Sedikitnya 50 liter BBM yang dijual para supir dalam satu lokasi penjualan, hal ini sudah tentu akan mengurangi jatah BBM bagi SPBU tujuan truk tangki tersebut. Para supir tangki dan penampung BBM dalam menjalankan bisnis ilegal mereka dengan terang-terangan di tempat terbuka, hal ini sudah menjadi pemandangan umum bagi warga sekitarnya. Disinyalir bisnis jual beli BBM yang akan didistribusikan ke SPBU ini dibekingi oleh aparat. ©Makhmud

SKOR, Tana Toraja – Sulsel enerapan program E-KTP secara Nasional diharapkan dapat selesai tepat waktu, namun pelaksanaan di daerah molor disebabkan peralatan yang dikirim dari pusat mengalami kerusakan.

SKPD yang menangani pelaksanaan program tersebut harus bekerja keras untuk menyelesaikan program tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian halnya di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Kadis Catatan Sipil saat ditemui diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu mengatakan proses pembuatan E-KTP di Tana Toraja tetap berjalan sampai sekarang. hanya saja, peralatan yang dikirim dari pusat bermasalah dan terdapat peralatan bekas sehingga proses pelaksanaan e-KTP sedikit terhambat, terangnya.

Bahkan dari bulan Oktober sampai Desember 2012 e-KTP terekam baru mencapai 117.251 orang. Untuk itu, kami berharap ada perbaikan alat karena kegiatan pembuatan e-KTP seharusnya selesai pada 31 oktober 2012, namun hingga target yang sudah ditentukan belum selesai, akan tetapi sampai sekarang pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Dikatakan pula, penyelesaian E-KTP di kecamatan rata-rata sudah mencapai 60 -75 %, saat ini jajarannya melakukan pelayanan mobile ke desa - desa, namun beberapa kecamatan tidak dapat dilakukan pelayanan karena terkendala medan dengan jalanan yang extrim yang cukup berat dijangkau seperti kecamatan Mappa, Karandeng dan Simboa, ungkap Kadis Capil Tana Toraja. ©Suardi Edisi 08/Jan-Feb 2013

14

SKOR, Wajo-Sulsel Terkait Pilkada Kabupaten Wajo Tahun 2014 mendatang, Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu mengatakan, “dia belum berpikir kesana, saat ini fokus pada masalah pembangunan dan bagaimana mensejahterahkan masyarakatnya, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, kata Bupati pada Skor.

Dibawah kepemimpinan Andi burhanuddin Unru, geliat pembangunan di kabupaten Wajo mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal tersebut disampaikan

SKOR, Pohuwato – Gorontalo Proyek peningkatan jalan bukit tingki dan tunas harapan Cs saat ini menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya, namun berharap pembangunan proyek jalan Cs wangarasi bisa selesai sesuai target yang direncanakan.

Pasalnya, pembangunan yang sudah dilaksanakan mulai 2012 lalu, hingga kini sudah menelan anggaran miliaran rupiah.

Kalau tidak selesai sesuai target kan itu hanya menghabisi anggaran saja. Sedangkan ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi kita tidak mau melihat proyek ini molor terus, karena ini bukan proyek mainmain. Apalagi ini amanah rakyat yang sudah diperdakan," kata A suleman, Menurutnya, pelaksanaan proyek peningkatan jalan Cs 2012 ini harus menyesuaikan diri

T

beberapa Tokoh masyarakat saat dimintai tanggapannya terkait masalah pembangunan infrastruktur, terutama pada pembangunan jalan. “ selama kepemimpinan Bupati sekarang ini, memang sangat nampak pembangunan terutama disektor jalan” terang seorang Tokoh yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Menyinggung masalah Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan,Dia mengatakan bahwa masyarakat Wajo sudah siap menghadapinya dengan aman, jujur dan adil. Bupati yang juga ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Wajo ini menga-

takan, akan fokus untuk memenangkan gubernur yang diusung Partainya, yakni calon Gubernur incumbent, DR. Syahrul Yasin Limpo, SH MH M.Si yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, berpasangan dengan Wagub Agus Arifin Nu’mang. ©Suardi,Andi Haeril

dengan perda yang telah disepakati dan bukan perda yang menyesuaikan diri dengan pengerjaan proyek tersebut, mengingat perda merupakan produk hukum yang sama dengan Undang-undang.

Ditambahkan, "Makanya ditegaskan kepada kontraktor, pekerjaan proyek harus di taati, Apa

guna Perda dibuat antara legislatif dan eksekutif, jika perda tidak kita taati. Maka Taatilah aturan. Yang Harus dikejar sesuai target kontrak, karena itu adalah koridor kita," tegasnya ahmat. Disinggung lewat Pu apakah kontraktor optimis melajutkan pekerjaan sesuai dengan target akhir Desember 2012, kepala bidang bina marga enggan berkomentar lebih jauh. "Saya tidak dapat mengatakan optimis atau tidak pekerjaan jalan CS dapat selesai dalam tahun anggaran 2012. Karna masih ada PP No.70 yang mengatur Tapi saya juga mengharapkan karena

SKOR, Bolmong-Sulut erobosan baru dilakukan Samsat wilayah Bolmong raya untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) dengan mewujudkan pelayanan dengan proses yang mudah, cepat dan memuaskan.

Masyarakat mengakui pelayanan di samsat mengalami kemajuan drastis, bahkan semakin tertib dan rapi serta para wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk memperpanjang STNK atau membayar pajak.” Kata para wajib pajak saat diminta komentarnya, “kami hanya menyerahkan STNK di loket pendaftaran ,tidak sampai dua puluh menit sudah jadi” katanya pada Skor.

Terobosan ini tidak terlepas dari peran kasat lantas, AKP Leo Dedy de Fretes, SH SIK. Saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya akan terus melakukan terobosan untuk peningkatan pelayanan bagi Wajib

ada target waktu, pekerjaan dilaksanakan dengan asal-asalan," pintanya sembari mengingatkan persoalan ini harus menjadi perhatian bagi kontraktor dan pengawas agar memperhatikan kualitas proyek. "Jangan asal asalan. Siapa yang melanggar itu kan jelas ada sanksinya, pemborong itu harus taat aturan. Dan Pemda harus tegas juga,".

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) pohuwato menambahkan, pihaknya optimis jika pembangunan jalan Cs dapat selesai Desember 2012. Sebab, hingga akhir Maret 2012 pembangunan jalan jembatan tersebut sudah mencapai 80 persen untuk paket. "Sedangkan Target kita tetap 2012, selesai sesuai dengan masa tahun anggaran 2012 yakni akhir Desember,atau sesuai dengan kontrak yang di tentukan. ©Juma

Pajak karena ini juga merupakan petunjuk dan arahan dari Kapolres Bolmong, AKBP. Hisar Siallagan, SIK. menyarankan agar memberikan pelayanan yang prima, bahwa seluruh pelayanan di samsat harus berjalan sesuai aturan.”Pelayanan perlu dinomor satukan dan melayani Wajib Pajak harus dengan ramah dan santun”, terangnya.

Kasat Lantas juga menghimbau kepada masyarakat agar setiap pengurusan STNK maupun pajak, untuk langsung datang di kantor samsat di daerah masing-masing, sekaligus mencegah beroperasinya para calo, ”Silahkan datang langsung karena samsat yang ada di Bolmong Raya siap melayani para pembayar pajak dan pengurusan STNK kendaraan” ucap Perwira yang murah senyum tersebut. ©Andy, Randy Edisi 08/Jan-Feb 2013

15

Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri. Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang pria. Survei menunjukkan wanita jenis ini mampu berfantasi yang mengundang gairah. Misalkan, mengandaikan diri telanjang atau setengah telanjang di tempat umum atau di mana saja, sehingga mata lelaki menjadi jelalatan atau penasaran.

Tubuhku Istana Kenikmatanku. Slogan ini merupakan keyakinan diri wanita jenis ini. Ia memandang dirinya sebagai tambang kenikmatan. Bilamana pria tidak atau kurang mampu memuaskan, ia akan membimbing menunjukkan tempat-tempat yang harus dirangsang dan dioptimalkan. Misalnya menunjukkan tempat G-spot. Bahkan ia suka mengambil inisiatif .

Akulah Dewi Seks. Dengan pengakuan sebagai Dewi Seks, ia suka striptis atau tarian erotis di depan pria sebelum hubungan intim.

Ia mau melakukan apa saja demi kepuasan bersama. Terkadang ia mengelabuhi sesuatu yang pada akhirnya ingin hubungan intim dengan pria. Ia suka pura-pura meminta sesuatu tetapi tersirat ajakan hubungan intim.

Memberikan Desahan Erotis. Biasanya suka menjerit atau teriak ketika dirangsang. Ia pun tidak segan-segan mendesah sambil minta dicium organnya. Misal, payu dara, kaki, leher, telinga, dll.

Ekspresi erotis banyak diungkapkan oleh tipe wanita ini.

Berorientasi Pada Proses Menuju Orgasme. Biasanya wanita tipe ini tidak berorientasi pada orgasme, tetapi pada proses menuju Orgasme. Wanita yang berupaya semaksimal mungkin mencapai titik klimaks, tidak menganggap orgasme sebagai bonus. Ia beranggapan rangkaian menuju orgasme penuh dengan kenikmatan dan keasyikan. Orgasme atau tidak sebenarnya tergantung pada keyakinan wanita sendiri. Dengan beranggapan dan yakin akan orgasme, maka apa pun rangkaian hubungan intim akan membuahkan orgasme.

Selalu Membuat Hubungan Intim Penuh Gairah dan Penuh Nuansa Baru. Wanita tipe ini selalu memberikan gairah baru dan nuansa baru dalam hubungan intim. Adakalanya ia mencari inspirasi dengan menyewa video blue agar gairah seks bertambah. Bilamana gairah menurun, ada saja siasat yang dimiliki wanita ini. Misal, hubungan intim di tempat baru, foreplay dengan aneka variasi baru, membaca majalah "HOT", dll.

Seks Merupakan Prioritas Utama. Wanita tipe ini tidak pernah enggan atau menolak hubungan intim.

Tidak ada kata-kata, "Saya sedang capai," ataupun ungkapan lain yang senada. Ia tahu bahwa seks merupakan obat pertama sebagai penawar capai, stress, enggan, dll. Meskipun sedang ogah-ogahan melayani suami, wanita jenis ini mampu mengatasinya dengan baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Keengganan dapat diubah menjadi kenikmatan.

SKOR, Surabaya-Jawa Timur

Proyek pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 yang anggarannya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya, melalui Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar kurang lebih Rp 14 Miliar, diduga tidak memiliki dokumen pertanggung jawaban yang valid.

D

ari data yang diperoleh Redaksi Skor, bahwa pengadaan satu unit mobil tangga pemadam kebakaran min 52 m tersebut dilaksanakan oleh CV. KJ – Surabaya, sesuai perjanjian kontrak nomor 027/1822/436.6.6/2010 tanggal, 15 April 2010. Kontrak tersebut mengalami satu kali addendum dengan Nomor 027/09/436.6.6/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditentukan sejak tanggal 15 April 2010 dan serah terima paling lambat 27 Desember 2010.

Pencairan anggaran untuk pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran tersebut dilakukan pada tanggal 29 Desember 2010, yaitu

Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00169/1.04.0100/ LS/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 kepada Kepala Dinas Kebakaran. Selanjutnya, Kepala Dinas Kebakaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00169/1.04.0100/LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 kepada Kuasa BUD yang dilampiri: 1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 027/1822.1/436.6.6/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. KJ selaku Penyedia Barang.

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor

SKOR, Kediri-Jatim Dana misterius sebesar Rp 386.921.862 di Lima rekening pada Bank Jatim atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri, tidak dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah dan di luar rekening yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri, namun sesuai informasi yang dapat dipercaya yang berhasil didapatkan Tim Skor, bahwa sejumlah dana tersebut tersaji dalam laporan Keuangan Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kediri.

027/1822.3/436.6.6/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Direktur CV. KJ selaku Penyedia Barang.

3. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/1822.2/436.6.6/2010 tanggal 29 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPKm, bahwa nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang adalah

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada Pasal 8 yang menyatakan antara lain bahwa wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan uang daerah adalah memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan Uang Daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah. ŠM Yudi

sejumlah Rp 13.999.898.000 Berdasarkan SPM yang diajukan oleh Kepala Dinas Kebakaran tersebut, Bendahara Umum Daerah (BUD) merealisasikan pembayaran 100% melalui SP2D Nomor 18709/ LS/2010 tanggal 31 Desember 2010. Bahwa proses pencairan dana pengadaan satu unit mobil tangga pemadam kebakaran tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang valid, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai dasar pencairan anggaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Sampai dengan akhir masa kontrak pada tanggal 27 Desember 2010, penyedia barang belum dapat menyerahkan kendaraan tersebut kepada Dinas Kebakaran.

Kadis Kebakaran Kota Surabaya melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pada terbitan edisi mendatang, Redaksi Skor akan berusaha memuat klarifikasi dari Kadis Kebakaran Kota Surabaya dan pihakpihak terkait mengenai pengadaan mobil tangga kebakaran tersebut. ŠTeam

Edisi 08/Jan-Feb 2013

17

M

SKOR, Pohuwato - Gorontalo asyarakat meminta pihak manajemen memetakan kawasan tambang ke DPRD untuk mempermudah pencapaian target pontesi Pemetaan lokasi tambang akan lebih efektif dalam melakukan studi kelayakan, karena tidak semua kawasan harus dilakukan studi kelayakan ataupun pertambangan dalam tahap expolrasi.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat unjuk rasa, menanggapi realisasi studi kelayakan explorasi ke-2 milik PT GSM yang tersebar di gunung pani dan langee botudulanga dan sekitarnya, Sebagian kolong penambangan menuju menciptakan teknologi exploitasi tersebut, karena selama ini para aktivis pohuwato sudah melakukan penelitian lingungan dan sekitarnya,

Alasan tidak tercapainya target studi kelayakan, Kenyataan ekonomi dan sosial, meliputi kondisi masyarakat yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan.

Kenyataan ekonomi dan sosial yang lain adalah keberadaan investasi swasta yang bertumpu pada hasil sumberdaya alam (seperti: perkebunan, pertambangan, dan kegiatan ekonomi lainnya) yang ada di sekitar atau bahkan di dalam kawasan sepajang alur sungai.

Dengan kondisi demikian, keutuhan kawasan tidak dapat dipertahankan tanpa menyediakan sumberdaya pengganti serta peluang untuk mendapat penghasilan bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan disebabkan beberapa faktor per izinan WPR seperti menerapkan sistem baru pada penambang sehingga pelaksanaan di beberapa lokasi

masih terdapat aktivitas tambang inkonvensional (TI) notabene milik masyarakat. Kemudian pada beberapa area perencanaan studi kelayakan yang merupakan bekas penambangan KUD yang di latar belekangi masyarakat, karena daerah tersebut masih akan mereka tambang secara manual, Sementara pada thn 2012, PT GSM menargetkan akan ada persiapan perpanjangan studi kelayakan ke2 di kawasan milik perusahaan ungkap enci dan sekarang ini sudah beroprasi, untuk memperbaiki setruktur agragat tanah. "Selain dijadikan sebagai lokasi kawasan pertambangan, produksi, exploitasi atau memiliki dan melakukan penelitian guna mencari komoditas yang sesuai dengan kondisi dan kadar emasnya, Melalui pemetaan kawasan tambang tersebut bukan hanya memudahkan dalam mereklamasinya, namun juga bisa menjaga

dampak lingkungan yang dibutuhkan penambang dalam aktivitas tersebut, ©Juma

SKOR, Langsa-Aceh

tukan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) putaran dua. Sehingga putaran dua pemko Langsa tidak memakai dana dari APBK,” katanya.

Ditambahkan M Zulfri, dari Rp 525.903.664.655 APBK tahun 2013 tersebut, untuk belanja pegawai terpakai mencapai 68 persen, dan ini jauh berkurang dari belanja pegawai pada APBK tahun 2012 lalu yang mencapai 77 persen. Sedangkan biaya publik hanya 32 persen saja.

Seperti belanja pegawai untuk item kegiatan yang awalnya ditargetkan sampai Rp 900 juta lebih, diperirit (dipangkas) hingga berkurang menjadi sekitar 800 juta, dan lainnya. Ketua DPRK menambahkan, selain itu tahun 2013 ini kegiatan banyak difokuskan pada kegiatan ini syariat seperti untuk kegiatan MTQ tahun 2013 dianggarkan senilai Rp 1,3 miliar, dana pembugaran Masjid Darul Fallah Langsa sekitar Rp 1 miliar, dan lainnya. Namun untuk pengadaan mobil hanya satu unit Pemko Langsa, yaitu mobil jenis Avanza yang diperuntukan untuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Langsa.

Sedangkan jumlah jumlah qanun yang telah disahkan menjadi qanun Kota Langsa tahun 2012 mencapai 8 qanun, dari 10 raqan yang diajukan Pemko Langsa. Namun dua raqan tidak disahkan yaitu raqan bangunan gedung dan raqan pelabuhan, dikarenakan pengkajian kedua raqan tersebut belum memenuhi syarat atau be-

lum sempurna menurut undangundang. Sehingga harus dilakukan evaluasi ulang.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, Kamis (27/12) malam, memparipurnakan rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun 2013 menjadi qanun. APBK 2013 ditetapkan Rp 525.903.664.655.

Namun, anggaran untuk biaya publik hanya diberikan 32 persen, sedangkan untuk belanja aparatur pemerintah mencapai 68 persen.

Sidang paripurna penetapan qanun APBK tahun 2013 ini berlangsung di aula Sekretariat Pemko Langsa dimulai pukul 20.00WIB dan berakhir pukul 23.15 WIB malam yang dipimpin Ketua DPRK Langsa, M Zulfri ST MM MT, Wakil Ketua II DPRK, Ir HT Hidayat, dan dihadiri Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, Kapolres AKBP Hariadi SH SIK, Dandim 0104/ Atim Letkol Inf M Hasan, dan para kepala SKPK. Ketua DPRK Langsa, M Zulfri kepada Skor merincikan, pendapatan Kota Langsa untuk tahun 2013 senilai 525.903.664.655, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 58.660.699.809, pendapatan pajak daerah Rp 6.837.181.680, hasil retribusi daerah Rp 7.592.756.165, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 350.000.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 43.880.761.964.

Sedangkan dana perimbangan senilai Rp 426.901429.387, dengan rincian, bagi ahsil pajak/bagi ahsil bukan pajak Rp 15.739.617.387, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 381.240.982.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29.920.830.000.

Kemudian lain-lain pendapatan

yang sah Rp 40.341.535.459, dengan rincian dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya Rp 6.603.058.459, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp Rp 33.738.477.000.

Sementara itu untuk belanja Rp 524.480.463.091, dengan rincian surplus/defisit sekitar 1.423.201.564. Untuk pembiyaan daerah tidak ada, namun pengeluaran pembiyaan daerah sekitar Rp 1.423.201.564 dengan dirincikan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 500.000.000, pembayaran pokok utang Rp 923.201.564 dan pembiyaan netto Rp 1.423.201.564.

Kemudian sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan Rp 0 (tidak ada).

Menurut M Zulfri, setelah disahkan, selanjutnya Pemko Langsa mengevaluasi Qanun APBK tahun 2013 tersebut ke Pemerintah Aceh. disebutkannya, pengesahan APBK tahun 2013 tepat waktu, sehingga Pemko Langsa tidak akan terkena teguran dari Pemerintah Pusat.

“Pada tahun 2012 Pemko Langsa juga memperoleh dana bantuan dari Pemerintah Aceh sekitar Rp 10 miliar, yag diperun-

Delapan Qanun yang disahkan yaitu: * Qanun Kota Langsa tentang perpakiran, * Qanun pengelolaan barang milik kota * Qanun perubahan atas qanun Kota Langsa No.4 tahun 2008 tentang susunan organisasi tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan dalam kota Langsa. * Qanun Kota Langsa tentang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan * Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa tahun 2012-2017 * Qanun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa 2007-2027 * Qanun pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Keistimewaan Kota Langsa * Qanun PT Pelabuhan Kota Langsa. ©Rosuli/Syafruddin

Edisi 08/Jan-Feb 2013

18

SKOR, Kuala Simpang – Aceh

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah melantik Hamdan Sati ST dan Drs Iskandar Zulkarnain masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2012-2017, Jumat (28/12) lalu di Kuala Simpang. Gubernur meminta bupati dan wakilnya mengoptimalkan semua potensi alam di kabupaten itu guna menopang sistem pemerintahan dan menjadi motor pembangunan ekonomi Aceh.

P

elantikan dan pengambilan sumpah bupati dan wakilnya itu berlangsung dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRK Aceh Tamiang yang dipimpin Ketua Dewan, Ir Rusman.

Dalam arahannya, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, Aceh Tamiang memiliki posisi strategis di Aceh. Baik karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, maupun karena keunikan dan potensi sumber daya alam cukup kaya yang dimilikinya. “Salah satu keunikan itu adalah kemajemukan masyarakatnya. Kondisi ini tentu menghadirkan dinamika tersendiri bagi Pemkab Aceh Tamiang,” ulas Gubernur Zaini.

Potensi lainnya, Aceh Tamiang juga dikenal sebagai salah satu basis pertanian dan perkebunan berbagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, seperti

kelapa sawit, karet, kakao, jagung, dan buah-buahan. “Semua sumber kekayaan itu merupakan penunjang utama bagi pendapatan asli daerah,” kata Zaini. Saat ini, Tamiang dikenal sebagai kawasan perkebunan yang cukup berhasil. Setidaknya ada 21 perusahaan besar yang mengembangkan usaha perkebunan kabupaten ini.

Di sisi lain, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Tamiang berpotensi sebagai kawasan investasi dan tempat industri pengolahan dan perdagangan. Semua potensi itu adalah sumber daya yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan. “Adalah tugas bupati dan wakil bupati untuk tetap mengoptimalkan semua potensi itu demi menopang sistem pemerintahan yang berjalan,” ujarnya lagi.

Secara khusus Gubernur

SKOR, Pohuwato – Gorontalo Tampaknya nasib pekerja non formal di Kab. Pohuwato, Provinsi gorontalo masih terkatung-katung bahkan hal itu berlaku secara nasional. Kondisi tersebut diakui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Pohuwato, bahwa belum ada regulasi yang jelas terhadap kesejahteraan bagi pekerja non formal seperti penambang, petani dan nelayan. “Kita akui, pekerja yang masih berstatus diluar hubungan kerja atau yang bersifat non formal, masih belum diperhatikan.

Demikian pula Pekerja Harian Lepas (PHL) dibawah naungan perusahaan. Sehingga aturan untuk menjangkau para pekerja tersebut masih terganjal dengan berbagai macam aturan yang ada ,ungkap pengawas Disnakertrans saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Menurut pengawas, regulasi mengenai ketenagakerjaan yang ditegakkan pihaknya hanya mencakup pekerja formal. Oleh sebab itu, Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kini tengah menggodok regulasi bagi pekerja non formal untuk diaplikasikan kepada seluruh daerah.

Dalam UU nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, masih mencakup pekerja yang formal, maka dari itu pekerja non formal belum sepenuhnya tercakupi. Akan tetapi, saat ini kita sedang menunggu rekomendasi terhadap hasil pendataan oleh nakertrans pohuwato dalam mengatur kebijakan yang meliputi kesejahteraan para pekerja non formal ini, Diyakinkan pengawas Disnakertrans pohuwato tidak akan lepas tangan terkait persoalan antara perusahaan dan pekerja harian lepas (PHL). Bahkan dirinya siap menerima laporan dari kedua belah pihak agar segera menindaklanjuti tanpa adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan langkah tersebut dilakukan guna memperkecil potensi konflik dalam masyarakat. Melalui

Aceh meminta bupati dan wakilnya yang baru dilantik untuk memimpin secara bijaksana, adil, dan amanah, dengan menjadikan kemajemukan sebagai modal penting pembangunan. Gubenur juga meminta bupati dan wakil bupati menaruh perhatian terhadap enam hal. Antara lain, bekerja dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi.

Kedua, lakukan konsolidasi demi terlaksananya pemerintahan daerah yang efektif dan iklim kerja yang kondusif, serta bangunlah kerja sama dengan kabupaten kota lain dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi daerah.

tenaga teknis yang dimiliki oleh Pemkab saat ini, kita tetap mengadakan pembinaan sampai penindakan kepada perusahaan yang membandel. Oleh karena itu, kita juga mengharapkan para pekerja segera melaporkan permasalahan ketenagakerjaan kepada Disnakertrans pohuwato dan jangan takut terhadap ancaman PHK karena kita akan menegakkan aturan, ungkap stea pohuwato riskal kepada wartawan. ©Juma

Kerja sama ekonomi dengan Sumatera Utara, menurut Gubernur Zaini, juga harus terus ditingkatkan, mengingat Tamiang merupakan gerbang Aceh di pesisir timur. Meski demikian, Tamiang diharapkan kelak sebagai motor untuk pembangunan ekonomi Aceh yang mandiri.

Dengan dilantiknya pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Aceh Tamiang itu kemarin, maka tuntaslah seluruh rangkaian agenda pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di 20 kabupaten/kota di Aceh hasil pilkada selama tahun 2012. Tinggal tiga daerah lagi di Aceh yang akan melaksanakan pilkada, yakni Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam. ©Rosuli/Syafruddin

SKOR, Luwu-Sulsel BELOPA, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) baru-baru ini kembali melakukan pergantian Kapolres di jajaran Polres Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kapolres baru Belopa (Kab. Luwu) mengatakan bahwa akan melanjutkan programprogram kerja kapolres sebelumnya, terutama dalam pemberantasan perjudian, perampokan, narkoba dan tindak pidana Korupsi (Tipikor). ©Suardi Edisi 08/Jan-Feb 2013

19

Puji syukur kehadirat Allah, SWT senantiasa kami haturkan, kiranya limpahan Rahmat dan HidayahNya selalu menyertai dalam hidup dan kehidupan kita semua, Amin.

Saat diminta untuk memberikan komentar atau pengantar atas penyusunan buku bertema “Personifikasi Doktrin Tri Karma Adhyaksa (SatyaAdhi-Wicaksana) dalam perilaku Mantan Jaksa Agung Almarhum Baharuddin lopa, saya berpikir apakah layak dan pantas untuk memberikan komentar karena dikhawatirkan akan menyebabkan ketidak obyektifan terhadap substansi yang akan dicapai sebab menyangkut pembahasan “APA DAN BAGAIMANA SOSOK BAHARUDDIN LOPA”.

Mengenang atau menulis sesuatu tentang Baharuddin Lopa yang kebetulan adalah ayah kandung saya, tentu tak bisa terlepas dari sumber dan pengalaman emosional saya yang cukup lama bersama beliau.

Kalau mau jujur, saya dan saudarasaudara saya yang lain pertama-pertama sangat berbangga karena ayah saya telah menjadi tokoh dan pejabat penting sejak masih usia muda.

B

eliau membangun karier sejak awal sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi pada usia 23 Tahun dan masih kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Sebagai Jaksa muda yang menonjol, Beliau kemudian diminta menjadi Bupati Majene (wilayah administrative Prov. Sulawesi Barat saat ini) pada usia 25 tahun. Bupati termuda di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Menjadi Bupati bukanlah keinginannya, tetapi demi suatu misi khusus dari Panglima Penguasa Perang Daerah Sulawesi, Brigadir Jenderal M. Yusuf. Hanya Dua Tahun menjadi Bupati dan misinya berhasil, Beliau kembali ke habitatnya sebagai Jaksa dan bertugas di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Irian Barat sebelum menjadi Kepala Kejaksanaa Negeri Maluku Utara di Ternate.

Paling tidak, itulah sepenggal kecil riwayat yang disampaikan oleh beliau kepada saya ketika dengan lugu saya bertanya mengapa menjadi Bupati dan beralih menjadi Jaksa.

Beliau dengan tegas menyatakan bahwa menjadi Jaksa adalah panggilan nurani karena tugasnya mulia yakni menegakkan hukum.

Hanya sekitar Tiga Tahun menjadi Kepala Kejaksanaa Negeri, Beliau dipromosikan menjadi Kepala Kejaksanaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, kemudian di Aceh dan selanjutnya Kalimantan Barat sebelum menjadi Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung pada tahun 19761982. Perjalanan karier Beliau ini saya ungkap untuk menunjukkan bahwa sejak masih bayi hingga remaja, saya telah menjadi anak seorang “pejabat penting” yang bernama Baharuddin Lopa. Saya ungkapkan ini bukan karena bangga sebagai anak pejabat tetapi karena kami telah mendapatkan sejumlah peristiwa dan pengalaman hidup yang luar biasa nilainya. Kalau mau jujur, sebagai anakanak maupun sebagai remaja di berbagai tempat dimana almarhum bertugas, saya tak sedikitpun merasakan arti dari fasilitas seorang pejabat penting.

Perkembangan fsikologis saya sebagai anak, menyatakan bahwa mestinya saya hidup dengan limpahan fasiltas dan “kemewahan” sebagaimana yang dinikmati oleh anak-anak pejabat lain pada umumnya. Tetapi angan-angan itu jauh panggang dari api karena kami semua anakanaknya, tidak jarang menghadapi kekurangan fasilitas, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan penting tertentu.

Sebagai seorang murid sekolah SD, SMP dan kemudian SMA di berbagai tempat yang saya nikmati ialah “kesederhanaan hidup” dengan garis yang sangat tegas yakni menikmati apa yang ada dan yang mampu disiapkan. Setelah duduk di bangku SMA saya baru sadar, bahwa ayah saya berbeda dengan kebanyakan pejabat lainnya. Sebagai Jaksa, secara tidak langsung kami diberitahu bahwa seorang Jaksa harus bersih sebersih-bersihnya karena tugasnya ialah menegakkan hukum dan membersihkan yang kotor-kotor.

Menurutnya, sumber keberanian seorang Jaksa terletak pada iman dan kejujuran. SeEdisi 08/Jan-Feb 2013

20

bagai Jaksa, secara tegas kami diberitahu bahwa kami tak mungkin diberi kemewahan, selain kemewahan itu tidak Islami juga karena karena penghasilannya sebagai Jaksa tak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan yang seperti itu. “Saya tak mungkin memberimu lebih dari apa yang aku mampu, apalagi memberimu makan dari sumbersumber yang haram dan melanggar hukum”, demikian jawabnya setiap kami menuntut sesuatu yang menurut hemat kami masih wajar-wajar saja. Namun lambat laun perkembangan kami yang semakin dewasa membuat kami semakin mengerti pula bahwa beliau adalah seorang yang sangat kuat prinsipnya tentang hal-hal yang dilarang oleh agama (Islam) dan hukum. Kami juga semakin menyadari bahwa menjadi anakanak Baharuddin Lopa tidak perlu bangga karena beliau seorang pejabat, tetapi karena beliau berhasil memelihara dan menerapkan prinsip-prinsipnya yang dipegangnya dengan kuat. Dalam beberapa kesempatan, kami anak-anak beliau sering diwejangi beberapa prinsip antara lain “kalian harus memegang teguh prinsip kejujuran baik sikap, perkataan dan hati karena dengan itu kalian akan berani mengambil sikap terhadap kebenaran dan penyimpangan“, demikian juga kami sering disampaikan bahwa kejujuran tidak bisa kalian pegang dengan teguh jika tidak dilandaskan pada keimanan serta akhlaq yg kuat. Dan apa yang disampaikan kepada kami tidak sekedar retorika belaka namun almarhum memberi contoh dalam sikap dan perilaku kesehariannya.

Ketika beliau “kembali” menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan setelah memimpin Pusdiklat Kejaksaan Agung pada tahun 1982, sejumlah pertanyaan muncul di kepala saya yang mulai sedikit mengenali fenomena negara, kekuasaan, pemerintahan dan bahkan politik. Pertama ialah mengapa beliau masih diberi jabatan sebagai Jaksa Tinggi padahal beliau sudah menjadi Jaksa Tinggi tiga kali? Bukankah seorang yang berprestasi harus dipromosikan? Akal sehat saya sebagai mahasiswa waktu itu mengatakan bahwa beliau sudah pantas dan sangat layak menjadi salah seorang Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung, bahkan untuk menjadi Jaksa Agung sekalipun.

Pertanyaan kedua ialah mengapa beliau terkesan menerima saja tugas itu padahal beberapa temannya, bahkan juniornya sudah dipromosikan? Pertanyaan ini kemudian terjawab dengan beberapa kenyataan. Pertama, bahwa beliau ternyata ingin menunjukkan arti sebuah tanggung jawab dan loyalitas terhadap institusinya dan atasannya. Kedua, karena beliau ternyata masih ingin melanjutkan obsesinya memberantas korupsi di Sulawesi Selatan, daerah dimana beliau memulai karier awalnya sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Makassar sebelum dikaryakan sebagai Bupati Majene. Ketiga, ialah bahwa beliau

adalah tipe pekerja keras dan penuh tanggung jawab apapun jenis dan tingkatan jabatan yang disandangnya.

Sejarah “Operasi November” oleh Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan sekitar Tahun 1982-1986 telah membuktikan bahwa Baharuddin Lopa adalah simbol sikap seorang Jaksa yang berani, jujur, konsisten dan kokoh dalam pendirian. Gebrakannya di Sulawesi Selatan telah mengangkat citra Kejaksaan, tetapi justru gebrakan inilah yang membuat beliau “diasingkan” ke Departemen Kehakiman dan ditampung oleh Menteri Kehakiman, Ismail Saleh (mantan atasannya). Ismail Saleh lalu untuk sementara memarkirnya sebagai Staf Ahli Menteri sebelum diangkat sebagai Dirjen Pemasyarakatan pada Tahun 1988. Setelah menjadi Menteri Kehakiman pada zaman pemerintahan Presiden Gus Dur, saya sempat berpikir dan mengetahui bahwa jabatan itu dahulu yang pernah ditawari oleh pemerintahan Orde Baru jauh sebelumnya, tetapi beliau dengan tegas menolaknya karena menyangkut hal-hal prinsip yang dipegangnya.

Akhir hayat beliau berakhir pada saat jabatan puncak Jaksa Agung dipundaknya. Obsesinya begitu banyak untuk membangun Corps Adhyaksa yang berwibawa, disegani dan bermartabat. Menurut beliau visi itu hanya bisa dicapai jika seluruh Corps Adhyaksa memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. Keberaniaan untuk menegakkan hukum hanya ada pada orang-orang yang bersih dan jujur, anti suap dan menjadi teladan pada lingkungannya. Dan menurut kami semua itu tergambar dan tercermin pada perilaku dan jatidiri ayahanda kami almarhum Baharuddin Lopa Sebagai anak, saya sangat terharu pada saat membuat tulisan ini, kami semua ingin menyatakan bahwa beliau adalah teladan kami yang nyaris paripurna dan apa yang diwariskan oleh beliau seperti prinsip-prinsip KEJUJURAN, KESEDERHANAAN, KOMITMEN/TEGAS dan RASA KEADILAN semoga dapat men-

jadi pedoman, tidak hanya bagi kami anakanaknya tetapi bagi seluruh penegak hukum dan tentu terkhusus bagi para JAKSA. Harapan saya semoga buku ini dapat segera terwujud dan bermanfaat bagi seluruh Korps Kejaksaan, Amin...

Jakarta, 07 Mei 2012 Ir. Iskandar Muda Baharuddin Lopa

SKOR, Jakarta

Usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Rektor dan sejumlah pengurus Unsulbar untuk memperjuangkan proses penegerian Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) tidak lama lagi akan menuai hasil. Pasalnya, pada Selasa (15/01/13) PihakKementerian Pendayagunaan dan Aparatus Negara (Kemenpan) mengundang Gubernur Sulawesi Barat, Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Rektor beserta sejumlah petinggi Unsulbar untuk membicarakan proses perubahan status tersebut.

G

ubernur hadir di Kemenpan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulbar, Jamil Barambangi, Bupati Majene, Kalma Katta, Kepala Kantor penghubung Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Muh. Hamzih, MM dan sejumlah pengurus teras Universitas Sulawesi Barat.

Ditemui Skor usai rapat, Gubernur memberikan penjelasan bahwa pihak Kemenpan menyambut baik dan akan segera merealisasikan Unsulbar untuk beralih status menjadi Universitas Negeri, “Insya Allah Tahun 2013 ini Unsulbar akan jadi Universitas Negeri, mudah-mudahan pada Bulan Maret mendatang sudah terealisasi� terang Gubernur dengan penuh semangat sembari berjalan menuju Mobil Tyota Camry warna

hitam yang sudah siap di Loby Kemenpan.

Ditambahkan, sebagai Gubernur dan sekaligus Ketua Yayasan Unsulbar, sangat senang dan bangga dengan perkembangan ini.

Ditanyakan mengenai status pegawai/staf Unsulbar setelah peralihan status tersebut, "nantinya secara administrasi akan diproses, bagi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tentunya, Unsulbar akan ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat setelah menyandang status Universitas Negeri, ungkap Gubernur.

Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Sulbar di Jakarta, Drs. H. Muhammad Hamzih, MM. yang juga calon Bupati

Polewali Mandar "dengan beralihnya status Unsulbar menjadi Universitas Negeri, tentunya berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) terutama pada generasi muda di Sulbar, kata Tokoh muda Pejuang pembentukan Sulbar ini, menambahkan. ŠS02,Hari S

Edisi Edisi 07/Desember 08/Jan-Feb 2012 2013

22 22