SKOR Edisi 032 [Mei 2015]

Kuryana:

Mari bersama kita tingkatkan kinerja dan produktifitas untuk kepentingan Masyarakat.

SKOR, OKU-Sumsel Drs. H. Kuryana Azis ditetapkan sebagai Bupati OKU (sisa masa jabatan 2010 – 2015) dalam Rapat Paripurna DPRD OKU, Sabtu (2/5).

Rapat Paripurna IV DPRD OKU masa persidangan ke-2, Tahun 2015 dalam rangka penetapan calon Bupati OKU (sisa masa jabatan 2010 - 2015) menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-744 Tahun 2015 tentang pemberhentian Drs. H. Yulius Nawawi dari jabatannya sebagai Bupati OKU dan menunjuk Drs. H. Kuryana Azis sebagai pengganti serta keputusan Gubernur Sumatra Selatan, H. Alex Noerdin Nomor 821/0920/11/2015 prihal usulan peneta¬pan Bupati OKU. Penetapan Drs. H. Kuryana Azis selaku Bupati OKU sisa massa jabatan 2010 - 2015 ditetapkan melalui rapat paripurna yang ditandatangani Ketua DPRD OKU, Drs. Johan Anuar, SH., MM. didampingi Wakil Ketua, Dra. Hj. Indrawati, MH bersama Wakil Ketua, Ferlan Yuliansyah ID Murod dan dihadiri Bupati OKU terpilih Kuryana Azis beserta unsur FKPD dan sejumlah kepala SKPD.

paripurna ini akan disampaikan ke Gubernur Sumsel untuk diteruskan ke Mendagri guna pengesahan,” terang Ketua DPRD. Dikatakan Johan, pihaknya selaku legislatif mendukung program kerja dan tetap amanah disisa masa jabatannya sebagai Bupati OKU. "Secara palitik kami mendukung sepenuhya program yang dicanangkan, untuk itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat OKU untuk bersama-sama bekerja guna mewujudkan OKU yang maju dan gemilang dimasa yang akan datang,” tutur Johan.

Bupati OKU, Drs. H. Kuryana Azis mengatakan untuk terus membangun kemitraan dan semangat kebersamaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat OKU. "Ayo kita Bekerja bersama-sama untuk kepentingan yang lebih luas, meningkatkan produktiRapat paripurna yang dihadiri 34 orang fitas dan kinerja sesuai dengan bidang tugas anggota DPRD OKU sepakat secara aklama- masing- masing untuk OKU yang lebih Maju si menyetujui Drs. H. Kuryana Azis untuk dan Gemilang,” pungkasnya. Asni/Humas ditetapkan sebagai Bupati OKU sisa masa jabatan 2010-2015.

Ketua DPRD OKU, Drs. Johan Anuar, SH., MM. mengatakan, dengan telah keluarnya keputusan Mendagri tentang pemberhentian Drs. H. Yulius Nawawi dikarnakan telah mendapat ketetapan hukum (Incrach) maka jabatan Kepala Daerah digantikan wakilnya untuk melanjutkan sisa masa jabatannya.

"Hasil ini akan kami sampaikan kepada Mendagri untuk mendapatakan penetapan sesuai dengan kententuan pasal 173 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015. Hasil

Terdaftar Di Dewan PERS

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Drs. H. Syahrir Hamdani Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Pelda Abd. Kadir Dewan redaksi RD. Darwis, Arman B, Nuhroji Penanggungjawab Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur: Noe Nemen Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: Bambang Siregar AK Tirta Kharista Design Grafis: Zahra/Adien Staf Redaksi: Alfi, Haryadi, Tirta, Abdullah Bayu, Yusuf, Wahyuni Bendahara: Sri Winingsih Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur

Untuk kesekian kalinya, redaksi Skor menyoroti dugaan adanya “MAFIA” yang bermain pada sektor pupuk besubsidi, ini kami lakukan berangkat dari kesadaran vitalnya masalah pupuk demi meningkatkan produktifas dan keberlangsungan kehidupan petani Indonesia. elain itu, kami ingin mendukung terwujudnya kedaulatan pangan sebagai salah satu program Nawacita Presiden Jokowi. Menurut kami salah satu elemen penting menuju kedaulatan pangan itu adalah terjaminnya kesediaan dan kualitas pupuk dalam hal ini pupuk bersubsidi.

Kita juga tentu tidak menginginkan anggaran subsidi pupuk yang digelontorkan pemerintah dari APBN yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, malah dimanfaatkan segelintir oknum secara sistematis untuk meraup keuntungan pribadi, sementara petani yang setiap harinya turun ke sawah, bergelut dengah lumpur dan keringat, hanya dijadikan komoditas politik anggaran, tanpa memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka.

Dalam catatan kami, setidaknya dari tahun 2013 anggaran subsidi pupuk terus meningkat dari Rp. 15,8 triliun, dan tahun 2014 menjadi Rp. 21,04 triliun, kemudian pada tahun 2015 meningkat tajam menjadi Rp. 35,7 triliun, namun ditingkat petani masih saja terjadi sejumlah persoalan pupuk subsidi.

Memang, sudah ada tindakan tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman terhadap puluhan pengusaha nakal yang menyalahgunakan pupuk subsidi beberapa waktu lalu, namun yang ditangkap itu hanyalah para mafia pupuk level lokal disektor distribusi dengan modus pengoplosan, penyimpanan dan penimbunan pupuk bersubsidi.

Padahal sesuai informasi yang kami terima, aksi mafia pupuk itu, justru lebih ganas terjadi pada sektor hulu yakni pada proses pengadaan yang diduga telah menggerus anggaran negara ratusan miliar rupiah, dengan modus yang sangat canggih, bahkan bisa bermain disela-sela peraturan yang terkait proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi.

Mafia pupuk disektor pengadaan ini, diduga melibatkan oknum pejabat di sejumlah kementerian terkait serta BUMN penerima penugasan (PSO) pengadaan pupuk subsidi yang bekerja secara terorganisasi dan sistematis melakukan penyelewengan sub-

sidi pupuk.

Suka atau pun tidak, negeri ini layak divonis sebagai "negeri mafia". Hampir semua sektor kehidupan selalu ada mafianya. Sebut saja ada yang namanya "mafia anggaran". Dalam hal ini kita diingatkan oleh keterlibatan beberapa Wakil Rakyat dalam menggoalkan proyek-proyek pembangunan. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ditambah dengan kehadiran para pengusaha, semakin memperjelas bagaimana praktek mafia anggaran berlangsung.

Kemudian, kita juga pernah dihangatkan oleh adanya "mafia pajak" dengan tokoh utamanya Gayus Tambunan. Betapa hebohnya bangsa ini ketika diketahui adanya perilaku aparat pajak yang sangat tidak terpuji.

Disamping mafia anggaran dan mafia pajak, kita juga sempat dibuat bengong dengan adanya "mafia beras" atau pun "mafia hutan".

Apa yang dilakukan Menteri Pertanian terkait dengan "pembongkaran" mafia pupuk itu, dinilai sejumlah kalangan hanyalah ‘isapan jempol belaka’, karena yang dilakukann hanyalah menindak mafia kelas teri. Kita belum melihat adanya usaha untuk mengungkap mafia kelas kakap yang justru diduga dilakukan orang-orang di sekitar Menteri Pertanian.

Mungkin terlalu berlebihan, apabila kita terus mengharapkan tindakan tegas dari Menteri Pertanian untuk membongkar aksi mafia pupuk kelas kakap ini, karena sedikit demi sedikit Menteri Pertanian juga kemungkinan akan ikut dalam mata rantai mafia dan bahkan menikmati hasil persekongkolan jahat mereka.

Untuk itu, Aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan terlibat aktif dalam upaya pemberantasan mafia pupuk. Itu kalau kita ingin menyelamatkan anggaran negara yang cukup besar pada program subsidi pupuk dan pada akhirnya target swasembada pangan tahun 2017 dapat terwujud.

Telp: (021) 2409 5520 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT Solusi Komunikasi Regional Penerbit:

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat

DKI JAKARTA: ■M. Alfi Yasin ■Nurhasanah ■Rizki ■Torman ■Herman Adiardhana, SE ■Irwan ■Sitor Siringoringo ■Ratis ■ Arman ■Taswin ■M. Akbar ■Sofyan ■Joko Kartono JAWA BARAT: ■Saskia ■Erwin ■Alfi ■Suryadi ■ Banten: ■ Mevi Amirulullah (korwil) ■Chandra JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Budiyono.

JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi.

SUMATERA UTARA: ■Hotman Toruan ■Asman Simaremare ■Dedi Gayo ■Patar Siagian (Asahan) SUMSEL: Pebri Ariyanto (Korwil) Muba: ■Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU: ■Asni Anwar (Kabiro).

Riau: -Indragiri Hulu: ■Dahlan Harahap Lampung: ■- Jambi: - Batam: Sulteng/Sulsel: ■Sudirman Umar ■Abdul Aziz, S.Ip. ■Achmad Faisal ■Aswad Amir ■Nur Amina ■Abustam Junaedi SULAWESI BARAT: Dewan Lembah ■ Arifuddin Haroen, SH (Polman).

SULAWESI TENGGARA: ■Nasrul Anas ■ SULUT/GORONTALO: ■Arham Licin.

KALIMANTAN TIMUR: ■Idris.

KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade C Anwarudin (Kabiro) ■Harsono MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan.

PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.

SKOR, Jakarta

Wacana Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman untuk menindak tegas “mafia” pupuk bersubsidi dinilai sejumlah kalangan hanyalah ‘isapan jempol belaka’. Pasalnya, Mentan hanya menindak pengoplos, sementara Menteri "pura-pura tidak tau" adanya permainan pada sektor pengadaan dan produksi yang diduga melibatkan oknum pejabat lingkup Kementan.

Hal itu disampaikan Aktivis LIK (Lembaga Informasi Korupsi), Bang Awi. Permasalahan terbesar dalam pengadaan pupuk bersubsidi terjadi pada proses pengadaan, “masalah di sektor distribusi dan pengoplos hanyalah bagian kecil dari permainan “besar” mafia pupuk bersubsidi,” tuturnya saat audiensi di kantor redaksi Tabloid SKOR, (4/5/15).

Pada pengadaan 2.282.843 Ton pupuk urea bersubsidi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2009 dengan sistem penunjukan langsung/penugasan (PSO) yang dilaksanakan oleh BUMN, PT Pupuk Sriwijaya Holding pada Tahun 2009 namun dibayarkan tahun Anggaran 2011, hingga kini Negara masih berutang Triliunan Rupiah kepada Produsen sebagaimana keterangan Direktur Pupuk, Dit PSP (kala itu, red), Ir. Suprapti, beberapa waktu lalu kepada SKOR. “sampai saat ini pemerintah masih berutang Triliunan Rupiah kepada Produsen,” kata Ir. Suprapti Tim investigasi Tabloid SKOR menemukan bahwa keuangan Negara tergerus hingga Ratusan Miliar Rupiah akibat pasokan pupuk urea bersubsidi dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang notabene adalah anak perusahaan pelaksana Public Service Obligation, PT PUSRI (Holding) dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang lebih tinggi dari HPP PT PSP sebagai pelaksana tugas pengadaan yang juga merupakan anak perusahaan pelaksana PSO. Diberitakan sebelumnya bahwa pelaksana tugas pengadaan, PT PSP tidak mampu memenuhi target produksi volume pupuk sesuai Permentan, akibatnya harus meminta bantuan pasokan kepada PT PIM dan PT PKT. Pada selisih HPP PT PSP

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

04

dan HPP PT PKT, PT PIM itulah terjadi pemborosan uang Negara hingga Ratusan Miliar.

“Jika PT PSP tidak mampu memenuhi target produksi sesuai volume yang akan diadakan dalam Permentan, kenapa ditunjuk sebagai pelaksana tugas pengadaan, apakah sebelumnya tidak ada Tim dari Kementan yang melakukan verifikasi..?,” ketus Awi. Patut diduga terjadi komplik kepentingan karena sejumlah Pejabat di lingkup Kementerian Pertanian juga merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT PUSRI (Holding), meskipun hal itu telah dibantah oleh pihak Kementan, “tidak ada komplik kepentingan, jabatan Komisaris bukan pengambil kebijakan sebagaina pada jabatan Direksi, justru adanya pejabat Kementan yang menjadi komisaris memudahkan Kementan melakukan pengawasan,” kata Direktur Pupuk Muhrizal Sarwani kepada SKOR saat audiensi beberapa waktu lalu.

LIK berjanji untuk melakukan investigasi dan mengungkap adanya dugaan kesengajaan memboroskan keuangan Negara pada pengadaan pupuk urea bersubsidi yang menggunakan APBN Tahun anggaran 2009 hingga Triliunan Rupiah itu. Awi

SKOR, Jakarta

Akibat kurang professional dalam memilih mitra kerjasama.

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam penjaminan kredit mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. erugian itu diakibatkan mitra yang dipilih ternyata tidak mampu membayar klaim asuransi yang ditagihkan kepada mitra kerjasama.

Berdasarkan data dan informasi yang Skor terima, pada tahun 2008 Perum Jamkrindo menjalin kerjasama dengan PT. Asuransi Syariah Mubarokkah (PT ASM) dalam hal Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) untuk meminimalisasi risiko penjaminan kredit yang diberikan kepada penerima jaminan (kreditur).

Namun dalam realisasi kerjasama itu, setiap tahunnya PT ASM memiliki outstanding yang tidak dibayarkan kepada Perum Jamkrindo, namun anehnya perjanjian kerjasama terus diperpanjang sampai tahun 2012.

Hingga Pada tahun ke lima itu (2012) akumulasi outstanding klaim PT ASM sebesar Rp. 72 miliar lebih, pada hal Perum Jamkrindo terus membayar premi Co Guarantee kepada PT ASM. Bahkan pada tahun 2009 Perum Jamkrindo membayar Premi kepada PT ASM sebesar Rp. 56 miliar lebih, kemudian pada tahun 2010 Perum Jamkrindo kembali membayar Premi sebesar Rp. 54 miliar lebih.

Kondisi itu menunjukkan pemilihan mitra kerjasama yang dilakukan Perum jamkrindo diduga tidak berdasarkan analisa yang baik untuk kepentingan perkembangan perusahaan, bahkan diduga dilakukan secara “asal-asalan”.

Dari penelusuran Skor juga diketahui pada tahun 2012, izin usaha PT Asuransi Syariah Mubarakah sebagai perusahaan asuransi jiwa telah dicabut oleh Menteri Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Agus D.W. Martowardojo berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-779/km, 10/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Terkait dugaan kurang professional itu, Skor telah berusaha mengkonfirmasi pihak Perum Jamkrindo dengan mengirim surat konfirmasi yang diterima tanggal 16 April 2015, namun

hingga berita ini ditulis Skor belum menerima klarifikasi dari Perum Jamkrindo.

Penjaminan bersama (co-guarante) merupakan salah satu cara yang dipilih Perum Jamkrindo dalam meminimalisasi risiko penjaminan kredit yang diberikan kepada penerima jaminan (kreditur) yang terdiri dari risiko kematian, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan macet.

Penjaminan bersama itu dilakukan dengan cara menggandeng mitra co-guarantee dengan cara mengalihkan risiko kematian kepada mitra co-guarantee sehingga apabila risiko kematian terjamin terjadi maka pembayaran klaim akibat kematian tersebut akan ditanggung oleh mitra coguarantee (bukan Perum Jamkrindo yang menanggung kerugian akibat adanya klaim). AR 021

SKOR, Polman-Sulbar Isu korupsi “berjamaah” pembangunan Kantor Departemen Agama Polman dibantah Kabag.

Tata Usaha Depag Polman, Junaidi, “saya tidak tahu menahu persoalan ini, saat itu saya masih menjabat Kepala Seksi,” elaknya.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Departemen Agama Polman, Imran “Saya belum bertugas di Polman saat proyek itu dikerjakan,” katanya berkelit.

Penelusuran Skornews lebih lanjut di Kanwil Agama Sulbar, Kabag FKUB (Forum Komunikasi Ummat Beragama) Kantor wilayah Kemenag, Sahlan didampingi Humas, Tauhid menerangkan bahwa pada Tahun 2012, awalnya anggaran dari pusat sebesar Rp 3 Miliar namun ada revisi anggaran yang akhirnya diperkecil menjadi Rp 1,9 Miliar.

“Prosesnya melalui mekanisme tender di ULP yang dimenagkan rekanan dengan penawaran terendah senilai Rp 1,698 M. Penjabat PemEdisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

05

www.skornews.com

buat Komitmen (PPK) adalah Servasius Gassi Palabo, SH, ” terangnya.

Pada Tahun 2013, anggaran pembangunan sebesar Rp 800 Juta dengan penawaran terendah senilai Rp 628.680.000, PPK-nya adalah Lukman, SE. sedangkan anggaran Tahun 2014 sebesar Rp 300 Juta dengan penawaran terendah sebesar Rp 239.570.000 yang dimenangkan oleh CV AD. PPK pada saat itu Sari Setiawati, SE. Dugaan korupsi pembangunan Kantor Depag Polman telah disidik Pihak Kejaksaan setempat namun hingga kini belum jelas penangananya, “kasusnya telah ditangani Kejaksaan namun tampaknya “melempem” di Jaksa,” kata aktivis LIK, Abdul.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Polman dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulbar, Drs. Muhiddin belum dapat dihubungi hingga berita ini ditulis. Ariefuddin

SKOR, Tangerang-Banten

Pencurian tenaga listrik yang selama ini banyak merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak hanya dilakukan konsumen rumah tangga, namun perusahaan besar pun berupaya dengan berbagai cara untuk menekan ongkos listrik mereka dengan penggunaan aliran listrik secara ilegal Seperti yang dilakukan PT Wira Paper.

encurian listrik yang dilakukan perusahaan yang berlokasi di Jln Sangego Bayur Pintu Air 10 No.8 Karawaci, Kota Tangerang itu terungkap akhir tahun 2014, dari hasil Inspeksi mendadak (Sidak)oleh petugas PLN pusat dan unsur terkait lainnya.

Informasi yang dihimpun Skor,Kuat dugaan adanya keterlibatan oknum PLN Cikokol atas aksi pencurian listrik itu, pasalnya PT Wira paper diketahui telah bertahun-tahun melakukan aksi pencurian listrik, namun anehnya aksi itu baru terungkap akhir 2014.

"Saya rasa dalam hal terjadinya pencurian tersebut ada oknum petugas dari PLN itu sendiri terlibat, mengingat kronologisnya bahwasanya terjadinya pencurian daya listrik tersebut berjalan dengan jangka waktu yang cukup lama bahkan informasi yang saya dapatkan pencurian daya listrik tersebut berjalan kurang lebih dua tahun” Ujar Toni salah seorang warga kepada Skor.

Selain dugaan keterlibatan oknum PLN Cikokol, Skor juga menerima informasi adanya aksi “main mata” antara PT Wira paper dan oknum PLN Cikokol untuk menyelesaikan kasus pencurian itu secara kompromi tanpa melalui jalur hukum.

“Pencurian itu kan masuk kategori pidana yang merugikan Negara, tapi kenapa belum ada

SKOR, Jakarta

Sengketa kepengurusan DPP Golkar hingga kini menimbulkan kerisauan di tingkat pengurus daerah. Hal itu disampaikan M. Roem kepada tokoh senior Golkar, JK saat telekonferensi dari Makassar dengan Istana Wapres.

Kamis, (7/5/2015).

elekonferensi pada acara peresmian gebyat perizinan gratis serentak di Sulsel, dimanfaatkan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Moh Roem dan mengharapkan Jusuf Kalla menemukan solusinya, "butuh suatu terobosan dari Pak Wapres untuk Golkar," kata Roem penuh harap.

Saat ini proses gugatan SK Menkumham oleh kubu Ical pada kubu Agung Laksono sedang berjalan di

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

06

proses hukum terhadap PT Wira paper” ungkap sumber Skor.

Pihak PLN Cikokol yang dikonfirmasi terkait pencurian listrik itu mengatakan akan memberikan sanksi denda kepada PT Wira Paper, namun hal itu telah dilimpahkan kekantor pusat PLN. “Yang pasti aka ada denda, namun kami belum ketahui karena ada hitung-hitungan tersendiri, kasus itu sudah kami laporkan ke kantor induk, sudah kami limpahkan ke kantor pusat di gambir” Ujar asisten menejer keuangan PLN cikokol, Raka kepada Skor beberapa waktu lalu.

Raka juga membantah adanya kabar Pihak PLN Cikokol melakukanpenyelesaian atau kompromi atas pencurian itu.

“Issu itu kami tidak tau, tapi saya yakin itu tidak ada” tegasnya.

Lebih lanjut Raka mengaku pihak PLN selama ini menjalankan sistem pengecekan atau kontrol secara rutin kepada konsumen pengguna listrik apalagi pengguna dengan daya tinggi.

“Setahu saya PLN memberikan tugas kepada petugas untuk mengadakan pengecekan setiap bulan dan petugas yang ditugaskan tidak gonta ganti, selalu petugas yang biasa melakukan pengontrolan atau pengecekan diperusahaan tersebutlah yang ditugaskan," jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, Skor masih berusaha mengkonfirmasi pilahk PLN Pusat. Mevi

PTUN, siapapun pihak yang kalah dapat dipastikan akan menggugat ke Mahkamah Agung, "Saya usulkan pencalonan pilkada jalan terus dan kalau perlu di tanda tangan berdua (oleh 2 kepengurusan saat ini), biar sah. Nanti diusahakan," kata JK menjawab kekhawatiran Moh Roem yang juga kader Golkar.

Upaya itu disampaikan JK karena dia yakin, salah satu dari kedua kubu Golkar itu akan banding ke Mahkamah Agung (MA) apapun keputusan PTUN. Golkar kini masih menunggu putusan PTUN yang akan menentukan Golkar kubu mana yang sah.

JK meminta para elit partai untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan lebih memperhatikan nasib para kader yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan wali kota.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe

Kamarulzaman menyatakan, boleh saja saran tersebut dilontarkan jika dinilai bisa menyelesaikan masalah.

Namun ia memperkirakan dalam pelaksanaanya sulit dilakukan.

"Bagaimana bisa kedua kubu yang sedang berkonflik itu menandatangani surat pencalonan, apakah harus ada kesepakatan bersama atau melalui peradilan. Itu harus jelas," ujar Rambe.

Lebih jauh Rambe menjelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang disiapkan untuk Pilkada 2015 tidak menyebutkan soal penandatanganan oleh dua kubu partai politik yang tengah berseteru. Dalam PKPU, lanjut Rambe, hanya dijelaskan soal islah dan atau menunggu putusan hukum berkekuatan hukum tetap.

Golkar harus tetap ikut Pilkada. Jika proses hukum belum selesai maka dapat diusulkan penandatanganan bersama kedua kubu pada surat pencalonan kepala daerah. Doel

SKOR, Palembang-Sumsel royek pembangunan jembatan layang simpang empat Jakabaring, Palembang yang menelan dana puluhan miliar rupiah menuai sorotan warga, diduga banyak penyimpangan anggaran yang menyebabkan kerugian negara serta proyek tidak sesuai bestek.

Dugaan itu semakin diperkuat, akibat ulah sejumlah oknum yang terkesan tidak transparan dalam memberikan informasi terkait proyek yang dikerjakan PT Wijaya Karya dengan anggaran Rp 92 miliar lebih dari APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2014 dan 2015.

Kepala Proyek, Joko Saputra yang dikonfirmasi Skor beberapa waktu lalu menolak berkomentar.

“Langsung saja tanyakan pada Kepala Dinas, di Jakarta sana,” katanya.

Rupanya, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Rizal Abdullah saat itu sedang tugas ke Jakarta.

Tidak puas dengan jawaban itu, Skor berusaha menemui PLT PU. Bina Marga, Rinhardi ST ke tempat kerjanya, namun petugas jaga yang mengetahui maksud kedatangan Skor, tidak memberikan izin kepada Skor untuk menemui pimpinannya.

“Bapak tidak mau ketemu. Bapak banyak urusan,” ujar petugas jaga kepada Skor.

Selain dugaan penyalahgunaan anggaran, para pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan itu juga mengeluhkan kemacetan arus lalu lintas akibat pembangunan jembatan layang itu.

Andi, salah satu pengguna jalan yang ditemui di lokasi menyampaikan kekesalannya atas belum selesainya proyek jembatan layang itu.

“Jangan-jangan anggapan masyarakat yang menduga adanya ketidakberesan atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek jembatan layang simpang Jakabaring, memang benar adanya,” katanya.

SKOR, Tangerang-Banten Praktek Dokter Eko di kediamannya, Kp. Grudug RT.05/RW.02 Kecamatan Sepatan, Tangerang menimbulkan keresahaan karena diketahui tanpa izin praktek “Ilegal”.

Penelusuran Tim Skornews ke kediaman dr.

Eko yang sekaligus sebagai tempat praktek yang saat itu sedang menerima sejumlah pasien, disambut Eko kurang bersahabat, “apa fungsi wartawan sampai datang ke tempat saya, harusnya dari dinas terkait bukan wartawan,” katanya dengan nada kesal.

Seseorang bernama Sutrisno tiba-tiba masuk dan mengaku sebagai orang tua dan anggota Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

07

Bahkan Andi berpendapat, jika memang benar dugaan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dalam proyek tersebut, hal itu bisa terjadi akibat ketidakpedulian instansiinstansi berwenang yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum tertentu, untuk memperkaya diri atau kelompoknya.

“Aku terlambat terus begawe dikarnoke melewati proyek yang dak jelas kapan selesainyo.”

Ujar Andi (red : Aku terlambat terus bekerja dikarenakan melalui proyek yang tidak jelas kapan selesainya). Pebri/S10 Nantikan Edisi SKOR Berikutnya!

Mengungkap Penyalahgunaan Anggaran Proyek Jembatan layang Jakabaring

TNI di satuan Koramil, "ini anak saya, biar bapak tahu, saya tugas di Koramil. Kalau dari media, mana surat tugasnya,” kata Sutrisno.

Setelah diperlihatkan legalitas wartawan, Sutrisno akhirnya melunak, "tolong kawan-kawan jangan dulu memberitakan masalah keberadaan usaha anak saya, nanti saya urus semua izin membuka prakteknya,” pinta Sutrisno.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia diharapkan segera mengambil tindakan tegas atas praktek “illegal” dr. Eko tersebut. Mevi/S10

www.skornews.com

SKOR, Jakarta

Saat masyarakat mulai menunjukkan minat terhadap pentingnya perlindungan asuransi maka perusahaan asuransi tentunya dituntut menjalankan manajemen dan memberikan manfaat/ hak nasabah dengan perofesional serta tidak mempersulit proses pencairan (klaim)

amun sayangnya, masih saja ada perusahaan asuransi yang menolak klaim asuransi nasabah (ahli waris) sebagai penerima manfaat, dengan berbagai alasan yang terkesan mengada-ada.

Seringkali nasabah yang mengajukan klaim dianggap tidak jujur pada saat pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) karena dianggap menyembunyikan penyakitnya.

PT Prudential Life Assurance digugat wanprestasi (cidera janji) oleh Ibu Hotmauli Manurung sebagai penerima manfaat dari pemegang polis No. 52635345 pada tanggal 10 Desember 2013 atas nama Tohap Napitupulu.

Sidang gugatan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (20/04/2015), sidang ketiga kalinya itu terkait kasus penolakan klaim asuransi oleh PT Prudential Life Assurance (tergugat) terhadap klaim Hotmauli Manurung selaku penggugat.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Nurul Hasana ini dihadiri kuasa hukum penggugat, Capt. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea dan Ridha Sjartina dari kantor pengacara Samuel Bonaparte & Partners. Pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya, Eri Edhi Satrio dan Herry Posma Sirait dari Hendro dan Kanon Law Firm yang tidak hadir dalam dua kali persidangan sebelumnya.

Menurut kuasa hukum penggugat, Samuel yang dijumpai SKORNEWS usai sidang, ketidakhadiran pihak Prudential pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang jelas.

Pada persidangan sebelumnya (kedua, Red) telah ditetapkan agenda sidang Senin (20/04/2015) pengumpulan bukti-bukti untuk kemudian dilakukan putusan verstek yakni putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir di persidangan namun Ketua Majelis Hakim menunda rencana tersebut dan menganjurkan kedua pihak untuk mediasi damai.

Kuasa hukum Hotmauli Manurung menjelaskan bahwa Prudential menolak mencairkan asuransi jiwa Hotmauli Manurung dengan dasar yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada, yaitu ‘menduga/menuduh’ tertanggung (suami penggugat) memiliki indikasi penyakit jantung yang tidak dilaporkan pada saat pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).

Menurut Capt. Ucok Samuel Bonaparte, keterangan dokter yang pernah memeriksa Almarhum Tohap Napitupulu (suami Penggugat) yang terjadi sekitar 2 tahun sebelum mengikuti asuransi dan berdasarkan rekam EKG saat itu, tertanggung tidak terindikasi memiliki penyakit jantung.

“Walaupun demikian pihak prudential tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan uang pertanggungan atas meninggalnya suami Penggugat, pada 31 Januari 2014 sesuai Surat Keterangan Kematian No. 010/RSEBRM/IGD/BD/I/2014 yang dikeluarkan oleh RS St.

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

08

www.skornews.com

Elisabeth,” jelasnya.

Lebih lanjut Samuel Bonaparte menjelaskan, dalam perjanjian asuransi dikenal asas utmost good faith (itikad baik). “Hal tersebut adalah kewajiban semua pihak dalam perjanjian asuransi dan bukan kewajiban salah satu saja.

Jika pada saat klaim asuransi diajukan nasabah, perusahaan asuransi mempermasalahkan formalitas dalam pendaftarannya maka hal tersebut menjadi tidak adil karena saat pencairan si tertanggung pasti sudah meninggal dan tidak bisa lagi memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi saat proses pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) terdahulu.

“Siapa yang tahu jangan-jangan agen dari asuransi sendiri yang justru menolak dilakukannya medical check up. Makanya, kalau ragu jangan diterbitkan polisnya,” tegasnya. yang mengherankan, kata pengacara penggugat. kenapa mudah sekali pihak asuransi mendapatkan rekam medik seseorang tanpa izin yang bersangkutan.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, kuasa hukum PT Prudential Life Assurance, Eri Edhi Satrio belum merespon telepon dan sms SKOR hingga berita ini ditulis.  Tirta/S10

Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan meninjau kembali izin perusahaan asuransi yang mempersulit/ menolak klaim nasabahnya

SKOR, Jakarta ncaman bagi PNS yang terbukti mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah di Pilkada tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sebagai Aparatur Sipil Negara dan Pelayan Masyarakat, PNS dituntut bersikap “netral” dalam setiap Pemilu termasuk Pilkada. Hal itu diatrur dalam UU. Nomor 43 Tahun 1999, Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 dan terakhir dirubah menjadi UU. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

SKOR, Jakarta

Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawah (BMW), Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang direncanakan menjadi tempat pembangunan stadion sepak bola oleh Pemprov DKI Jakarta, kini menjadi lahan tempat pembakaran sampah.

erdasarkan informasi dan pantauan Skor di sekitar Taman BMW beberapa waktu lalu, terdapat banyak sampah, mulai dari sampah plastik sampai pada bekas bongkaran bangunan, setiap hari dari pagi sampai malam asap hasil pembakaran sampah dari tempat itu membumbung tinggi sampai ke jalan RE Martadinata.

Asap hasil pembakaran sampah itu dikeluhkan warga sekitar dan pengendara baik sepeda motor dan mobil, pasalnya, akibat asap yang membumbung tinggi itu selain menggangu pernafasan juga meenghalangi jarak pandang terutama pengendara yang melintas di Jalan RE Martadinata.

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”.

Penegasan tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam Pilkada ditegaskan kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dikenakan sanksi Hukuman Disiplin Sedang hingga berat. Tirta

Menurut pengakuan warga, kondisi itu sudah berlangsung lama dan dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

“Ini sudah lama dan sangat mengganggu karena asap sampai masuk rumah, debu bakaran juga menumpuk masuk dalam rumah.

Yang paling penting lagi asap sangat mengganggu kesehatan.

Anak-anak kami menjadi batukbatuk dan sakit tenggorokan” Ujar Rahim, warga yang mengaku tinggal diperumahan sekitar Taman BMW Itu. Rahim menyayangkan belum adanya perhatian dari pemerintah, untuk itu dia meminta Pemkot Jakarta Utara segera mengambil langkah dan menin-

09

www.skornews.com

dak pembakar sampah tersebut.

“Setiap hari pasti ada asap, namun entah kenapa sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah” Tanya Rahim.

Keluhan yang sama juga disampaikan Imam, pengendara yang melintas di Jalan RE Martadinata. Menurutnya, akibat asap pembakaran sampah itu membuat jarak pandang pengendara terbatas sehingga pendara terpaksa mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi kecelakaan lalulintas.

“Kalau kita tidak melambatkan kendaraan dikhawatir akan terjadi kecelakaan, makanya hampir setiap kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan” ujarnya. AR 021

SKOR, Bekasi Kota

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Ali Fauzi mengapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi yang bersedia menggelontorkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bekasi.

Kesediaan mengucurkan dana ke Kota Bekasi sebagai respon terhadap usulan GP Ansor Kota Bekasi itu, disampaikan Imam saat menghadiri kegiatan Harlah Ansor ke 81, di Kantor Pusat GP Ansor, Jl Kramat Raya 65A, Jakarta Pusat, Jumat (24/4) lalu.

"Kami sangat antusias atas apa yang dilakukan oleh GP Ansor, apalagi Menpora menyatakan siap mengucurkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dilingkungan

SKOR, Maros-Sulsel

Aktivitas eksplorasi yang saat ini dilakukan oleh PT Conch di kecamatan simbangtompobulu mendapatkan penolakan dari AMUK (Aliansi Masyarakat Untuk Kars) Maros.

SKOR, Tangerang Dana hibah yang dikucurkan pada tahun 2014 oleh Biro Ekonomi & Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Banten, Yayasan MTs Al Husna sebesar Rp 283,5 Juta diduga diselewengkan karena hingga kini tidak jelas penggunaannya, Terkait hal tersebut, LSM PARI (Penyelamatan Aset Rakyat Indonesia) mempertanyakan penggunaan dan pertanggungjawabannya, “penggunaan dana hibah itu tidak jelas peruntukannya,” kata aktivis PARI, Candra .

GOR Kota Bekasi," ujar Ali Fauzi.

Ali mengaku akan mengundang pengurus Ansor untuk berdialog dan menyerap informasi terkait dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan agar Menpora dapat merealisasikan pembangunan.

"Kami akan mengajukan usulannya, tapi kami akan meminta Ansor untuk berdialog dengan kami terlebih dahulu, karena mereka yang bertemu langsung dengan Menteri,"katanya.

Selain itu, Ali menyebutkan sebagai salah satu tuan rumah dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON), Kota Bekasi nampaknya memang masih membutuhkan dorongan material untuk memenuhi fasilitas sarana Olahraga, seperti penyelesaian Stadion Kota Bekasi yang saat ini masih terus di genjot pembangunannya.

"Melihat pembangunan stadion, tentunya sarana pendukung harus seimbang, apalagi pembangunan fasilitas di GOR sudah terlihat tidak layak untuk menampung kebutuhan olahraga serta menyeimbangi pembangunan stadion yang kelasnya su-

Penolakan itu disampaikan sejumlah aktifis AMUK dengan cara melakukan aksi teatrikal di depan kantor bupati maros, juma'at 17 april 2015 lalu.

Aksi itu dimaksudkan untuk menyampaikan kepada bupati maros bahwa aktivitas eksplorasi PT Conch di desa sambueja, simbang dan toddolimae telah meresahkan masyarakat.

"Aksi ini merupakan reaksi atas keresahan masyarakat sambueja,

simbang dan toddolimae lantaran aktivitas eksplorasi Rencana pendirian pabrik semen disana" ungkap Amin salah satu peserta aksi.

Selain itu, pesan yang ingin disampaikan lewat aksi teatrikal itu agar bupati Maros membatalkan rencana pendirian pabrik semen PT Conch.

“Kami meyakini bahwa petani simbang akan kehilangan mata airnya yang selama ini menjadi

Berdasarkan informasi yang dihimpun skornews, Yayasan MTs Al Husna mendapat kucuran hibah karena diduga ada “kongkalikong” dengan oknum pejabat pada Biro Ekbang yang mengelola dana hibah tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Biro Ekbang dan pihak yayasan belum dapat ditemui hingga berita ini ditulis, “Ketua yayasan, H. Furqon sedang sakit,” kata salah seorang guru di yayasan itu. Mevi/S10

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

10

dah internasional," tambahnya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan rencana usulan pembangunan kepada menteri meliputi pembangunan gedung budaya, lapangan futsal, kolam renang, wisma atlet dan item lainnya yang dibutuhkan.

Untuk mencakup seluruh pembangunan itu, Ali mengaku harus mempersiakan lahan, karena lahan yang saat ini ada, lanjut Ali tidak mencukupi, terlebih untuk pembangunan gedung wisma atlet yang membutuhkan lahan yang cukup luas.

Sebelumnya Menpora, Imam Nahrawi mengatakan kesiapannya mengakomodir usulan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan GOR Kota Bekasi itu, selama usulan tersebut diajukan dari bawah dan sesuai dengan prosedur serta pengadministrasiannya.

Diperkirakan rencana pembangunan sarana dan prasarana olahraga dilingkungan GOR Kota Bekasi yang meliputi pembangunan wisma atlet, kolam renang, hall basket, dan beberapa sarana lainnya, diprediksikan bakal menyerap anggaran hingga Rp 100 milyar.

Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Yudistira mengakui bahwa usulan yang disampaikannya kepada Menpora, menyusul minimnya sarana yang tersedia di GOR Kota Bekasi. Alfi

www.skornews.com

sunber air bagi kehidupan dan pertanian masyarakat.

Terbukti saat ini petani di tiga desa tersebut saat ini terus berupaya menghalangi aktivitas eksplorasi PT Conch di desa mereka” tegas Amin. Azis

SKOR, Bitung-Sulut alikota Bitung, Hanny Sondakh, menandatangani dan menyerahkan Nota Hibah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bitung, Sammy Rumambi.

Senin, (04/05/2015) di Ruang Kerjanya, Dana hibah yang diserahkan senilai Rp 14.365.689.000 terdiri dari Rp 13.064.800.000 yang diserahkan tahun ini dan sisanya senilai Rp 1.300.899.000 akan diserahkan pada Tahun 2016. Dana tersebut untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang akan digelar serentak pada Tanggal, 9 Desember 2015 mendatang.

SKOR, Bitung-Sulut esuai isi pengumuman yang dikeluarkan PT Manadomina Citra Taruna yang ditujukan kepada seluruh karyawan tertanggal 02 Maret 2015 bahwa akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan mengalami kerugian Dua Tahun berturut turut. Terkait hal itu, pihak perusahaan secepatnya akan melakukan pembayaran hak-hak karyawan.

Hal itu sontak mendapat respon keras dari Ketua KSBSI Kota

Sondakh menyampaikan, dengan diserahkannya dana hibah ini berarti Kota Bitung siap melaksanakan Pilkada Tanggal, 9 Desember 2015.

“Agar kiranya pihak KPUD bersama Panwaslu Bitung segera mempersiapkan Pilkada sebaik-baiknya,” tuturnya.

Ketua KPUD menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Kota Bitung dalam pelaksanaan pilkada.

Penyerahaan dana hibah dihadiro Sekretaris Kota Bitung, Drs. Edison Humiang, MSi dan pejabat terkait lainnya. Arham L/S10

SKOR, Baturaja-Sumsel Sesuai tugas pokok Panti Rehabilitasi Sosial yakni memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Terkait dengan hal itu, pada Sabtu, 25 April 2015 lalu, Dinas Sosial Baturaja telah mengirimkan orang gila ke panti rehabilitasi yang ada di Palembang.

Kasi Pelayanan Rehabilitas dan

Nafza Baturaja, Mustopa Darwis kepada SKOR. membenarkan adanya pengiriman orang gila ke Palembang dengan didampingi Kepala Desa Gunung Meraksa, Dahlan dan petugas puskesmas setempat.

Adapun orang gila, Zarori (34) dikirim agar bisa mendapatkan pembinaan di panti rehabilitasi. “hal ini dilakukan agar orang gila yang ada di Baturaja dapat terbina dan diharapkan tidak ada lagi orang gila yang berkeliaran.”

Lebih lanjut Mustopa menuturkan, bukan hanya orang gila saja yang akan dibina melainkan juga

orang jompo dan anak cacat juga akan dilayani di panti agar nantinya tidak membebani orang tua atau keluarga mereka,” tandas Mustopa.

Dengan adanya program tersebut, ujarnya, harapan kami mudahmudahan akan berlanjut dan tak lupa juga diberitahukan kepada masyarakat apabila ada di lingkungan ataupun melihat orang gila kelayapan dan tahu sanak saudaranya, bisa langsung menghubungi Dinas Sosial Baturaja.

“Mereka akan didata dan dibina sekaligus dikirim ke Palembang untuk mendapat pelayanan di panti rehabilitasi,” pungkasnya. ASNI/S10

Bitung, Rusdiyanto Makahinda yang mengatakan bahwa itu hanya akal-akalan perusahaan untuk menghindari pembayaran UMP

2015, ”ini hanya akal-akalan saja karena sebelumnya disampaikan jika karyawan bersedia dibayar dengan UMP 2014 maka boleh kembali bekerja dan perusahaan kembali beroperasi,” ungkapnya.

Mediasi antara pihak PT Manadomina dengan karyawan yang difasilitasi oleh Dinas Tenagakerja hingga kini tidak menemui titik terang bahkan terkesan pihak perusahaan tersebut menghindar dari kewajiban yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Informasi yang berhasil dihimpun skornews bahwa ekspor PT

Manadomina selama Tahun (20132014), telah mengekspor ikan kayu ke Jepang setiap bulan rata-rata 7,5-10 Ton per Bulan.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Bitung bersama seluruh karyawan melakukan unjuk rasa di depan perusahaan karena tidak adanya kejelasan nasib mereka.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak perusahaan belum dapat ditemui, ”Bos lagi rapat dengan pihak manajemen,” kata keamanan perusahaan, Walder. Arham Licin/S10

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

11

www.skornews.com

SKOR, Tangerang-Banten

Penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang untuk bulan Juni sampai bulan Oktober 2014 tertunda akibat ulah nakal oknum Kepala Desa (Kades) Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur. alah satu staf Kecamatan Sepatan Timur yang sempat ditemui SKOR beberapa waktu lalu, membenarkan hal itu “Memang saya telah menegur dan memperingati Kepala Desa Kedaung Barat, Hendrik, jika dirinya harus bertanggung jawab sepenuhnya,” jelasnya.

Di tempat terpisah, salah satu staf Desa Kedaung Barat, Margono mengaku karena alasan takut dipecat, dirinya terpaksa tidak dapat menolak keinginan Kepala Desa Kedaung Barat yang minta uang raskin harus disetorkan kepadanya.

Terkait pengakuan Margono itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Kedaung Barat, Frengky menjelaskanuang yang diserahkan ke Kades Hendrik, pertama Rp. 4.000.000 dan kedua Rp. 4.100.000. Hingga total uang yang diserahkankepada Handrik sebanyak Rp. 9 juta lebih.

Adapun alokasi Raskin untuk Desa Kedaung Baratmencapai 11 ton 250 kg. untuk warga miskin yang tersebar pada yang tersebar di 26 RT dan 5 RW.

Frengky dapat memahami ulah Kadesnya, karena setiap orang pasti ada kebutuhan, namun seharusnya jangan berlarut-larut mengembalikannya, karena kasihan masyarakat Desa Kedaung Barat dari bulan Juni sampai bulan Oktober 2014 beras raskin tidak ada yang turun.

“Padahal, masyarakat tidak pernah ngutang alias bayar kontan.Keterlambatan terjadi, karena uangnya di pake sama Kades,” jelasnya.

Sebagai Sekdes Desa Kedaung Barat, Frengky mengakutelah berupaya menggunakan dana talangan pribadinya agar untuk bulan Januari – Februari 2015 beras raskin dapat kembali dinikmati oleh warga.

“Namun apa daya, karena ternyata tetap saja di bulan Maret sampai April, uang raskin kembali di pake oleh oknum kepala desa, dan cilakanya hingga kini belum beres,” tambahnya.

Frengky juga mengungkapkan Pemerintahan Desa Kedaung Barat hanya dijalankan oleh dirinya sendiri. Hal itu ia lakukan agar pemerintahan Desa Kedaung Barat tetap berjalan, mesti diakui kondisi itu

membuat dirinya harus memutar otak dan tenaga serta keuangan pribadi.

“Semua kerjaan kasih ke saya.

Saya mah tidak punya kepentingan, ini semua ada apa?” Tanya Frengky dengan nada bingung.

“Dia mau bener, mau tidak bener, mau aktif mau tidak aktif, itu mah urusan dia. Namun kan masyarakat perlu dilayani.Salah satunya contohnya, Bidan Desa ‘Nita’untuk nemui beliau aja sampe sebulan lebih gak bisa bertemu. Saya hanya tidak habis pikir kenapa keterpurukan Kades tidak diobati, sebab banyak yang memerlukan tanda tangan-

nya.Kenapa tidak pro aktif?”Tanya Frengky kembali.

Menyikapi kondisi pemerintaha desa Kedaung Barat, Frengky mengaku akan menggelar rapat dalam waktu dekat.

“Akan saya gelar rapat di Desa Kedaung Barat. Saya harap bidan desa menyampaikan keluhan semua program tugas yang tertunda terkait hak masyarakat. Untuk itu, para Ketua RT dan RW serta kepala desa saya harapkan hadir, untuk pembahasan pemerintahan mau dijalani apa mau mogok” Pungkasnya.  Chandra/Mevi Amrullah/S10

SKOR, Bitung-Sulut

Wakil Walikota, Max J. Lomban, SE,. M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemilihan Kepala Daerah serentak Desember 2015. Rapat koordinasi dibuka oleh Menkopolhukam, Tedjo Edhi Purdijatno, Selasa (04/05).

Hadir Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Ketua BPK, Ketua Komisi ll DPR RI, Gubernur SeIndonesia, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bupati, Walikota Ketua DPRD se-Indonesia.

Rakor tersebut lebih menitik beratkan pada materi persiapan pemilihan Kepala Daerah, “Pemerintah Daerah diharapkan membantu proses pilkada sampai selesai serta pertanggungjawaban,” terang Max Lomban.

Selain membahas tahapan pelaksanaan Pilkada oleh KPU, Bawaslu juga memberikan materi pengawasan, Polri dengan materi pengamanan,

Kejaksaan Agung dengan materi penanganan sengketa pilkada dan diakhiri dengan materi penanganan sengketa hasil pilkada dari dari Mahkamah Agung.

“Pemerintah Kota Bitung, menyetujui dan mendukung penuh pelaksanaan tahapan pilka-

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

12

www.skornews.com

da di Kota Bitung dan diharapkan masyarakat juga memberikan dukungan sehingga pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mendatang dapat berlangsung sukses,” tutur Max Lomban. Arham L/S10

SKOR, Tangerang-Banten

Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaikbaiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab serta Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat merupakan 2 dari 24 kewajiban pegawai negeri sipil (PNS). ewajiban utama pegawai negeri ialah mengedepankan kedisiplinan dalam menjalankan tugas, khususnya terkait dengan jam kerja. Apalagi jika yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena ketepatan waktu pelayanan sangat berpengaruh besar bagi

masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Selainitu, ketidak disiplinan pegawai pada suatu instansi pada dasarnya merupakan cerminan ketidak mampuan atasannya dalam memimpin anak buah.

Kasus ketidak disiplinan pegawai ini terjadi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Unit PelaksanaTeknis (UPT) Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang, yang beralamat Jalan MH Thamrin Blok G no 8 Warung Mangga Kelurahan Panunggangan Induk, Kecamatan Pinang KotamadyaTangerang, Banten.

Pada saat wartawan SKOR melintasi kantor tersebut (31/3), pada pukul 8.45 WIB melihat beberapa orang yang menunggu di depan kantor tersebut.

Ketika ditanya, salah satu penunggu dengan nada kesal mengatakan dirinya sedang menunggu Kantor UPT buka. Didalam kantor terlihat ada satu orang yang baru bangun,tikar bekas tidur pun masih terhampar di depan loket. “Padahal

jelas-jelas tertulis jam pelayanan buka jam 8 pagi," ketusnya.

Mendengar keluhan tersebur, wartawan SKOR masuk kantor yang pintunya masih tertutup namun tidak terkunci. Didalam kantor pada pukul 08.50 ruangan loket masih gelap, terhampar tikar yang terbentang didepan loket, dan sebuah Motor. Tak lama dating seorang pegawai Dishub dari lantai atas yang Nampak baru selesai mandi.

Ketika mengetahui yang dating wartawan, buru-buru pegawai Dishub itu merapihkan tikar. Ketika SKOR bertanya, kemanarekan-rekan kerja yang lain. "Belum ada yang datang bang," ujar pegawai Dishub tersebut seraya mengeluarkan motor. Tak lama pada pukul 08.55 mulai dating satu persatu para pegawai dishub memasuki kantor.

Siang hari Wartawan SKOR dating kembali untuk menemui Rosidi, Kepala Kantor UPT untuk mengkonfirmasi. "Bapak hari ini tidak datang, karena ada rapat di Provinsi," ujar Fikih yang berada di loket pelayanan. Mevi Amirulah/S10

menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat atau Ormas yang ada di Pontianak agar mendukung Walikota Pontianak dalam penertiban pembangunan, terutama dalam penertiban pedagang kaki lima yang ada di Kota Pontianak.

Dirinya tidak menampik adanya segelintir orang yang sering membawa nama-nama ormas tertentu-

untuk kepentingan kelompoknya.

“Namun saya lebih memahami Ormas yang ada di Pontianak tidaklah demikian,” jelasnya.

Tidak lupa Aca Aming menegaskan, dirinya selaku tokoh atau pemuka masyarakat siap mendukung dan mensukseskan semua program Walikota Pontianak, H. Sutarmidji.

MHum. Ade Chairil A/S10

SKOR, Pontianak-Kalbar

SatuanPolisiPamongPraja Kota (Satpol PP) PontianakmelakukanpenertibanPedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sepanjangjalanAdiSuciptoKelurahan Bangka Belitung laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, 13/4 lalu.

Aksi penertiban PKL yang sukses berjalan damai itu, dipimpin langsung Kasat Pol PP, Haryadi Tribowo, didukung aparat TNI dan Kepolisian terkait serta tokoh masyarakat Kota Pontianak.

Meski berjalan tanpa perlawanan dan benturan yang berarti dari para PKL, namun Haryadi mengaku dalam penertiban itu masih terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan, salah satunya terjadi penolakan karena masyarakat merasa memiliki hak atas tempatu sahanya.

“Sempat ada penolakan namun kita melakukan pendekatan yang bersahabat, kita berikan penjelasan jika parit itu merupakan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi tidak dibolehkan membangun di atas parit,” ujarnya.

Setelah diberikan penjelasan, lanjut Haryadi akhirnya masyarakatbisa mengerti, sehingga dengan kesadaran sendiri, mereka juga ikut membaur dalam pembongkaran yang berlangsung aman dan kondusif.

Keberhasilan penertiban PKL itu, juga diakui karena adanya peran serta dan dukungan dari tokoh masyarakat setempat, yakni Aca Aming, yang sangat mendukung program pemerintah, terutama dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL).

Menurut Aca Aming, dalam setiap upaya penertiban PKL yang dilaksanakan Pemda, hendaknya ada koordinasi antara instansi terkait dan pemuka masyarakat dan harus ada kerjasama agar di lapangantidak terjadi benturan-benturan.

Selainitu, Aca Aming juga Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

13

www.skornews.com

“Sebagai Menteri Koperasi dan UKM, saya tidak mungkin bisa memenuhi semua keinginan masyarakat, khususnya para pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).

Tapi, saya akan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam pengembangan KUMKM di seluruh Indonesia.”

Penegasan itu kerap dilontarkan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, ketika melakukan kunjungan syaratan di daerah masing-masing dan syaratnya kerja di setiap daerah. harus harus lengkap, Akan keluar izin usaha satu ernyataan itu bukan sekadar isapan jempol belaka. Sejak dilantik menjadi Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga langsung tancap gas dengan mengunjungi banyak daerah untuk mendapat masukan terkait pengembangan kehidupan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.

Dari hasil penelusuran di lapangan tersebut, Puspayoga pun menggulirkan lima program andalan Kementrian Koperasi dan UKM. Yaitu, Penyederhanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Fasilitas gratis pengurusan badan hukum koperasi tercatat di notaris, Hak cipta bagi produk UMKM, Mengembalikan penyaluran pupuk bersubsidi ke Koperasi Unit Desa (KUD), dan Memacu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).

Simak saja, untuk memudahkan perijinan, Menkop sudah meluncurkan kartu IUMK. Kartu ini meringankan pelaku usaha mikro dan kecil dalam membuka usaha karena pengurusan izin yang gratis. Puspayoga menegaskan, jika ada yang memungut bayaran bisa langsung dilaporkan kepada bupati/walikota atau kepadanya secara langsung.

Dalam memberi kemudahan pengurusan izin, Menkop dan UKM menegaskan dirinya sudah launching di beberapa daerah di Indonesia, Maka melalui program tersebut nantinya izin cukup dikeluarkan camat. "Berdasarkan surat bupati memberikan kewenangan kepada camat. Tentu dengan per-

lembar dan gratis," kata Puspayoga. .Permasalahan lain, kata Menkop, adalah soal hak cipta. Puspayoga mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM membuatkan hak cipta atau hak paten untuk melindungi produk perajin UKM dan industri kreatif.

Menurut dia, pemberiaan hak cipta itu sudah didiskusikan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan kini hak cipta itu sudah di"online"kan dengan Kemenkop dan UKM.Karena itu, pelaku usaha yang akan melakukan pameran ke luar negeri dibuatkan hak ciptanya dan tidak dipungut bayaran.

"Jadi, kita buatkan hak cipta, supaya perlindungan produknya terjamin dulu. Hal ini sudah jalan dan tidak ada batasan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produknya," kata Menkop.

Selain itu, Menkop UKM pun melakukan terobosan agar koperasi kembali menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Saat melakukan kunjungan ke acara peluncuran KUD Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros untuk menjadi koperasi penyaluran pupuk bersubsidi, Puspayoga mengatakan, untuk mengaktifkan koperasi yang sudah terkesan mati suri, maka koperasi diberikan peran sebagai agen penyaluran pupuk bersubsidi.

"Pendistribusian pupuk bersubsidi ini melalui koperasi sudah jalan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Kini di Sulawesi dilaunching di KUD Allepolea,

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

14

Kabupaten Maros," ujarnya.

Sementara itu, terkait Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), Kementerian Koperasi dan UKM akan fokus pada pelatihan. Pelatihan ini juga fokus pada yang sudah punya usaha. Bentuk pelatihannya untuk memberi akses modal, pedampingan, dan yang bersifat skill. Misalnya, pelatihan manajemen pengelolaan keuangan dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Ini sekaligus merupakan bagian untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dalam Swasembada Pangan.

“Semua program infrastruktur itu bertujuan sebagai pembangunan untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan terwujudnya swasembada pangan, maka tercapai pemerataan kesejahteraan. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak terjadi pemerataan kesejahteraan, berarti itu hasil sumbangan perusahaan-perusahaan besar atau pusat-pusat kota. Maka itu, pelaku-pelaku usaha besar harus didorong untuk menyentuh koperasi dan UKM,” ungkap Puspayoga.

Sejarah sudah membuktikan, kutip Puspayoga, pertumbuhan ekonomi berdasarkan rasio pendapatan. Dimana yang kaya makin kaya dan lemah sulit untuk besar. “Nah, selama ini program ekonomi yang strategis belum menyentuh koperasi dan UKM. Padahal dari koperasi dan UKM inilah, maka akan terjadi pemerataan kesejahteraan tadi. Karena yang UKM dibina untuk naik menjadi usaha kecil, lalu yang kecil dinaikkan menjadi usaha menengah, dan seterusnya hingga besar,” ujar mantan Wakil Ggubernur Bali itu.

Jadi, lanjut Puspayoga, Kemenkop tidak mengejar pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan pemerataan kesejahteraan. “Pelatihan sangat strategis karena ini sarana untuk mencapai pemerataan tadi. Kita semua punya keyakinan berdasarkan contoh-contoh, dimana koperasi yang besar akan mensejahterakan anggota,” simpulnya. ***Humas KUKM

SKOR, Tolikara-Papua

Kecintaannya pada tanah Papua sangat kental begitu terasa saat Bupati Tolikara Usman Manimbo menitikkan air mata di depan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi. Tangisan Usman semata-mata karena harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada tanah Papua, khususnya Kabupaten Tolikara. emang pada kenyataannya, saat kunjungan kerja Menteri Yuddy, Jumat (08/05), setibanya di Bandar Udara Karubaga sampai menjejaklan kaki di wilayah di Kabupaten Tolikara, belum terlihat infrastruktur yang memadai, bahkan bisa dibilang tidak layak. Daerah yang berada di tengah-tengah pegunungan ini juga menghadapi permasalahan dalam pembangunan SDM dan kesejahteraan TNI-Polri yang belum terakomodir.

Menyikapi hal tersebut, Yuddy mrngetuk nurani dan segera mengundang para menteri teknis untuk bisa mengunjungi Tolikara, supaya bisa melihat langsung keadaannya. “Perhatian khusus untuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, serta Menteri Perhubungan.

Kehadiran para menteri tersebut sangat membantu pembangunan Kabupaten Tolikara ini yang berada di pegunungan tengah pusat peradaban Papua,” ungkap Yuddy ketika melakukan kunjungan kerja ke Tolikara.

Kabupaten Tolikara sendiri memiliki kesadaran penuh untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, juga mendisiplinkan pegawainya.

Sebagai contoh, Yuddy diminta untuk meresmikan absensi elektronik yang dipakai untuk mencatat kehadiran pegawai Kabupaten Tolikara.

Hal tersebut dilakukan semata-mata karena

Bupati Tolikara dan jajarannya mengupayakan modernisasi dalam mamajemen kepegawaian.

Selain upaya memodernisasi perangkat kerja pegawai, jajaran SKPD setempat juga berharap agar perijinan penerbangan yang mengakses ke Tolikara dapat dipercepat. Karena hal tersebut dapat mempermudah hubungan antar daerah.

“Mau tidak mau pegawai harus disiplin dan patuh. Kalau tidak, nanti tunjangan kinerjanya bisa dipotong,” tegas Kepala Badan Kepegawa-

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

15

ian Daerah dan Diklat (BKD) Kabupaten Tolikara Dance Flassy. Kegiatan kerja Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi selain meresmikan sistem absensi elektronik adalah beraudiensi dengan para pejabat Kabupaten Toliraja dan masyarakat. Menteri juga melakulan peletakan batu pertama di tanah yang akan dibangun kantor diklat kepegawaian, menanam padi gogo di atas bukit, serta menyambangi Pasar Mama-mama di daerah setempat. Humas Kemenpan/Soleman Mate

SKOR, Jakarta

Kolaborasi Tentara dan Wartawan Bisa Majukan Indonesia - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya menerima penghargaan Inspiration Award dari Kantor Berita Politik RMOL pada Malam Budaya Manusia Bintang 2015 “Indonesia Poros Asia”, di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata Jakarta, Rabu malam (29/4/15) lalu. alam sambutannya, Fuad Basya menegaskan jika penghargaan itu bukan hanya sebatas ‘lips service’. Ia berjanji akan mengokohkan kerjasama antara TNI dan Wartawan, "mudah-mudahan tidak hanya saya jadikan lips service semata," ujarnya.

Fuad mengatakan, penguatan kerjasama antara media dan tentara akan menjadi kolaborasi yang sempurna memajukan negara Indonesia, "Tentara akan memenangkan pertempuran dan Media

yang akan memenangkan opini, jika berkolaborasi sempurna maka negara akan maju," tandasnya.

Polisi itu the shadow of civilization - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga merupakan salah seorang tokoh penerima "Democracy Award".

Dalam kesempatan itu, ia bercerita pengalamannya setiap menerima kenaikan pangkat, Ia harus melewati perjuangan berat. Terakhir sebelum diangkat jadi Kapolri, selama Tiga Bulan menjadi Plt. Kapolri, korps Bhayangkara sedang disorot terkait kisruh dengan KPK,

"Tiga bulan Plt Kapolri itu tugas berat bahkan melebihi tugas sebagai Kapolri," tuturnya.

Lebih lanjut, Badrodin Haiti mengatakan bahwa Polri merupakan bayangan dari masyarakat, baik dan buruk polisi merupakan cerminan masyarakat, "Polisi itu the shadow of civilization kalau polisinya baik maka masyarakatnya pasti baik," tandasnya.

Barat dan Eropa Kagumi Demokrasi Indonesia - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva merasa bangga dan terharu mendapatkan penghargaan Democracy Award.

"Malam ini saya terharu karena saya belum lama ini meninggalkan jabatan tetapi masih diberikan penghargaan," katanya di atas panggung acara bertajuk 'Indonesia Poros Asia' yang digelar di Kantor Berita Politik RMOL Gedung

SKOR, Majene Sulbar

Pada kesempatan itu, Syamsiar Muhtar menyatakan sangat mendukung sosialisasi Lisensi Ijin Analisis Dampak Lingkungan. Kegiatan itu dianggap penting karena saat ini masih adanya cukong-cukong atau pengusaha nakal yang selalu memanfaatkan keuntungan sepihak dengan semaunya tanpa mengantongi surat ijin menggali tebing gunung yang tentu sangat merugikan dan berdampak kepada masyarakat, seperti kebanjiran dan tanah longsor.

“Saya akan secepatnya melaporkan ke Bupati sepulangnya dari Jakarta. Sosialisasi ini seharusnya

dibuka oleh Bupati Majene, namun Bupati lagi tugas ke Jakarta,” ujarnyanya.

Syamsiar mengharapkan dengan adanya sosialisasi itu, tidak ada lagi cukong-cukong nakal yang berbuat semaunya merusak lingkungan, menggali gunung dengan alat berat seperti excafator tanpa mengantongi surat ijin dari Dinas PU Kabupaten, khususnya di wilayah kerja Kabupaten Majene.

Sementara Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat H. Muhammad Sarjan SH MS menegaskan sosialisasi Lisensi Perijinan itu sangat positif, karena apabila ke depan ini ada lagi

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat, baru-baru ini mengadakan sosialisasi tentang Lisensi Ijin Analisis Dampak Lingkungan. Sosialisasi itu dibuka oleh Sekda Kabupaten Majene, HM Syamsiar Muhtar SH MH.

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

16

www.skornews.com

Sapta Pesona, Jakarta (Rabu, 29/4).

Hamdan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia yang menganut paham demokrasi.

Apalagi, demokrasi yang diterapkan Indonesia saat ini merupakan kedua terbaik setelah India.

"Tak banyak negara di Asia Afrika yang sukses tapi kita bisa menjalaninya dengan sukses dan demokratis," terangnya.

Negara-Negara Barat dan Eropa mengagumi keberhasilan sistem demokrasi Indonesia yang berlatarbelakang keanekaraman etnis dan budaya.

"Orang Barat dan Eropa kagum betapa hebatnya Indonesia, di sini mayoritas muslim tapi sukses berdemokrasi, disinilah posisi penting Mahkamah Konstitusi mengawal demokrasi," tutur hamdan Zoelva disambut tepuk tangan pengunjung. deIS

penambang liar tanpa seijin dari pemerintah tentu akan diberikan sanksi kepada pengusaha tersebut.

“Sanksinya adalah dicabut surat ijin usaha, biar pengusaha nakal tersebut kapok,” tegas Sarjan.

Salah seorang aktivis LSM yang mengikuti sosialisasi itu menyatakan protes keras karena lemahnya aturan yang diterapkan pemerintah. Hal senada juga disampaikan salah satu tokoh masyarakat dari Sendana dan Malunda yang juga ikut menuding pemerintah akibat lemahnya pengawasan. Dewan Lembah/S10

SKOR, Polman Sulbar

seperti tomat, cabe, terong, sawi.

Aksi penghijauan yang dilakukan adalah tanaman untuk kebutuhan dapur rumah tangga.

Kepada SKOR, Kursiah menyampaikan, apa yang dilakukan itu tak lain dan tak bukan adalah atas petunjuk dari Bupati Polewali Man-

dar yang menginstruksikan agar tidak membakar sampah di belakang sekolah maupun di samping sekolah. Dan lebih baik dilakukan dengan cara penghijauan untuk sekolah, hingga indah dan bagus dipandang untuk menciptakan ramah lingkungan.

Kursiah mengaku mendapat dukungan dari para guru-guru pengajar, karena tanaman tersebut sangat bermanfaat dan dapat menghemat pengeluaran anggaran kebutuhan dapur masing-masing.

“Selain Guru juga para orangtua murid pun kami persilahkan mengambil sayuran yang ada di sekolah ini,” tambah Kursiah Lebih lanjut Kursiah menuturkan, baru-baru ini kami membeli alat kelengkapan sekolah, yakni tenda kemah. Karena selama ini SD 039 Lampa Toa belum punya. Jadi apa salahnya jika kita belikan tenda kemah sekolah demi kenyamanan murid kami, saat melakukan kegiatan estra kurikuler.

“Alhamdulillah masih ada sisa dana Biaya Operasional Sekolah,

kami bisa gunakan dan manfaatkan demi kepentingan sekolah,” tandasnya.

Terkait sekolah ADIWIYATA, Kursiah mengatakan, kami ingin sekali ikut pembinaan, tetapi tergantung pemerintah yang menilai, apakah kami layak masuk sekolah Adiwiyata.

“Harapan kami, bisa ikut pembinaan dulu. Mengenai Green House, admintrasi sekolah, dan lingkungan khususnya kesehatan, saya siap benahi. Karena saya sangat yakin ke depan nanti pasti kita masuk sekolah Adiwiyata, asal kita mau bekerja kompak untuk membangun kerjasama yang baik. Kenapa yang lain bias, kami tidak bias. Itu misi kami,” paparnya.

Dikatakan Kursiah, ke depan dirinya akan terus bekerja keras agar dapat berprestasi setara dengan sekolah lain yang sudah maju. Untuk itu, ia berharap adanya dukungan dan support dari Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Ariefuddin/S10

Di atas adalah teori yang klasik dan sekarang teori ini banyak sekali berkembang, dan masih banyak digunakan sebagai alat tes sampai pengukuran potensi manusia.

Kepribadian bukanlah karakter. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah dari ke 4 kepribadian tersebut, masing-masing kepribadian tersebut

memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Misalnya tipe koleris identik dengan orang yang berbicara “kasar” dan terkadang tidak peduli, sanguin pribadi yang sering susah diajak untuk serius, plegmatis sering kali susah diajak melangkah yang pasti dan terkesan pasif, melankolis terjebak dengan dilemma pribadi “iya” dimulut dan “tidak” dihati, serta cenderung perfectionis dalam detil kehidupan serta inilah yang terkadang membuat orang lain cukup kerepotan.

Tiap manusia tidak bisa memilih kepribadiannya, kepribadian sudah hadiah dari Tuhan sang pencipta saat manusia dilahirkan.

Dan setiap orang yang memiliki kepribadian pasti ada kelemahannya dan kelebihannya di aspek kehidupan social dan masingmasing pribadi. Mudah ya, penjelasan ini.

Nah, karakter nya dimana?

Saat tiap manusia belajar untuk mengatasi kelemahannya dan memperbaiki kelemahannya dan memunculkan kebiasaan positif yang baru maka inilah yang disebut dengan karakter. Misalnya, seorang koleris murni tetapi san-

gat santun dalam menyampaikan pendapat dan instruksi kepada sesamanya, seorang yang sanguin mampu membawa dirinya untuk bersikap serius dalam situasi yang membutuhkan ketenangan dan perhatian fokus. Itulah Karakter. Pendidikan Karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian dan lain-lainnya. Dan itu adalah pilihan dari masing-masing individu yang perlu dikembangkan dan perlu di bina, sejak usia dini (idealnya).

Karakter tidak bisa diwariskan, karakter tidak bisa dibeli dan karakter tidak bisa ditukar. Karakter harus DIBANGUN dan DIKEMBANGKAN secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu PROSES yang tidak instan. Karakter bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari.

Setiap orang bertanggung jawab dan memiliki Kontrol penuh atas karakternya, artinya tidak dapat menyalahkan atas karakter orang lain. Mengembangkan karakter adalah Tanggung Jawab pribadi setiap orang. n0e

Meski baru sebulan menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negri 039 Inpres Lampa Toa, Kecamatan Mapilli Polewali Mandar (Polman), namun kiprahnya sudah menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan di sekolah yang baru dipimpinnya. erdasarkan pantauan SKOR ketika baru-baru ini menyambangi SD Negri 039 Inpres Lampa Toa. Sang Kepala Sekolah yang tidak lain adalah Ibu Kursiah Spd ini, merupakan sosok perempuan yang yang memiliki tekad kuat dan pekerja keras.

Buktinya, banyak hal yang dilakukan, khususnya dengan adanya penghijauan tanaman-tanaman yang sangat subur. Mulai dari tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, lengkuas dan lain-lain, juga sayur mayurpun sangat berlimpah

SKOR, Jakarta ada awalnya, manusia itu lahir hanya membawa “personality” atau kepribadian.

Secara umum kepribadian manusia ada 4 macam dan ada banyak sekali teori yang menggunakan istilah yang berbeda bahkan ada yang menggunakan warna, tetapi polanya tetap sama. Secara umum kepribadian ada 4, yaitu : 1. Koleris : tipe ini bercirikan pribadi yang suka kemandirian, tegas, berapi-api, suka tantangan, bos atas dirinya sendiri.

2. Sanguinis : tipe ini bercirikan suka dengan hal praktis, happy dan ceria selalu, suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan social dan bersenang-senang.

3. Plegmatis : tipe ini bercirikan suka bekerjasama, menghindari konflik, tidak suka perubahan mendadak, teman bicara yang enak, menyukai hal yang pasti.

4. Melankolis : tipe ini bercirikan suka dengan hal detil, menyimpan kemarahan, Perfection, suka instruksi yang jelas, kegiatan rutin sangat disukai.

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

17

www.skornews.com

SKOR, Jakarta

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 3.293 masalah berdampak finansial sebesar Rp 14,74 triliun selama semester I-2014. Rinciannya, masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara senilai Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan negara senilai Rp 9,55 triliun. erdasarkan Ikhtisar Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II 2014, BPK mengungkapkan 7.950 temuan yang terdiri atas 7.789 masalah ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-perundangan senilai Rp 40,55 triliun, dan 2.482 masalah kelemahan sistem pengendalian internal (SPI).

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, pada semester II tahun lalu, BPK memeriksa 651 objek pemeriksaan. Rinciannya: 135 objek pada pemerintah pusat, 479 objek pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta 37 objek badan usaha milik negara (BUMN) dan badan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. "Persiapan pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif untuk mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada 2015," kata Azhar, Selasa (7/4) lalu.

SKOR, Jakarta toritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi mengidentifikasi kegiatan menggerakan dana masyarakat oleh Mavrodi Mondial Moneybox atau MMM berpotensi merugikan masyarakat.

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, potensi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan OJK. Pertama, kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan ponzi scheme yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat.

Kedua, tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, tidak ada kejelasan tentang bentuk badan hukum dan domisili hukum. Ketiga, tidak memiliki struktur organisasi dan penanggungjawab kegiatan. Keempat, kegiatan menggunakan sarana internet dengan server di luar negeri.

Kelima, banyak pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap dana yang digunakan untuk mengi-

Kendalanya antara lain, ketentuan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/ PMK.05/2013 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat dan pedoman penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tidak segera diterapkan.

Azhar mengatakan, dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terdapat masalah. Masalahnya adalah penetapan target lifting migas dalam APBN/APBN-P tidak didasarkan pada target lifting yang telah disepakati dalam work program and budget antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

BPK menemukan masalah penerimaan pajak dan migas senilai Rp 1,12 triliun yang terdiri atas potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) migas terutang minimal sebesar Rp 666,23 miliar.

Penyebabnya, 59 KKKS tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB migas tahun 2013 dan 2014.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menetapkan PBB Migas terhadap KKKS yang belum mendapat persetujuan terminasi atas wilayah kerjanya dengan potensi kekurangan penerimaan PBB migas tahun 2014 minimal sebesar Rp 454,38 miliar.

Persoalan lain yang menjadi perhatian BPK ada-

kuti kegiatan MMM. Kekhawatiran disampaikan melalui media sosial dan Financial Customer Care Otoritas Jasa Keuangan (FCC OJK).

"Setelah kita analisa, ada beberapa ciri-ciri seperti imbal hasil di luar batas kewajaran, jelas tidak berizin, dan tidak jelas bentuk badan hukum maupun domilisi hukum. Kami mengingatkan kepada masyarakat, tipe seperti ini sangat berpotensi merugikan masyarakat," ujar Kusumaningtuti dalam konferensi pers di kantor pusat OJK Jakarta, Kamis (9/4).

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

18

lah belanja infrastruktur di Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). BPK menemukan 137 kontrak proyek pembangunan transmisi dan gardu induk yang terhenti. Penyebabnya, pembebasan lahan yang berlarut-larut sehingga izin kontrak tahun jamak tidak diperpanjang.

Program ketahanan pangan juga tidak luput dari pengawasan BPK, khususnya program swasembada kedelai. BPK menemukan Kementerian Pertanian (Kemtan) tidak berhasil mencapai target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05% per tahun.

Target swasembada kedelai tahun 2014 yang sebanyak 2,70 juta ton pun tidak tercapai.

BPK juga menemukan adanya masalah dalam perubahan mekanisme pembayaran berupa pembayaran elektronik dengan payment gateway (PG). Di sini terjadi pengabaian risiko hukum, yakni pemilihan vendor dilakukan saat tim e-Kemenkumham belum memiliki kewenangan. Selain itu, rekening bank untuk menampung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan.

Temuan lain BPK adalah program penyaluran subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang tidak tidak sesuai target. Anggaran program subsidi raskin tahun 2014 sebesar Rp 18,16 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp 17,19 triliun. ď šde'IS

Selain itu, OJK telah mencari struktur badan usaha MMM yang ternyata tidak jelas. Selain itu, cara memasarkan mengunakan internet dan media sosial.

Dengan skim di situs MMM tersebut, keuntungan anggota lebih digantungkan pada peluang atau keikutsertaan peserta berikutnya. Sehingga OJK menyimpulkan, MMM tidak jelas cara mengelola investasinya, serta tidak jelas underliying usahanya yang dinilai tidak sesuai asas kepatutan dan kewajaran di sektor keuangan.

"Kegiatan yang disebut di situs itu mirip money game, atau skema piramida yang mengharapkan keikutsertaan peserta berikutnya. Ini berisiko kegagalan untuk mengembalikan dana pesera yang masuk," imbuhnya.

Gandeng Kominfo dan KPI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengerem iklan mengatasnamakan investasi Mavrodi Mondial Moneybox atau sering disebut investasi Manusia Membantu Manusia (MMM).

www.skornews.com

"Mau tidak mau harus koordinasi dengan Kominfo. OJK sudah mengirimkan surat dan meminta kerjasamanya untuk lakukan tindakan," jelas Kusumaningtuti .

Tak sekadar itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) supaya pihak televisi tidak sembarangan menayangkan iklan.

"Kemudian OJK bersurat KPI karena diiklankan ke televisi supaya melakukan koordinasi, dicermati kalau masang iklan dibatasi," ujarnya.

Menurutnya, sekarang OJK belum bisa menindak tegas disebabkan belum adanya pengaduan terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh investasi MMM. "Karena belum dapat laporannya, siapa tahu berkembang lagi," tandas dia.

Pada tahun lalu sebenarnya OJK telah melakukan penelusuran dan menghasilkan kesimpulan, program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi yang penanganannya berada di bawah lembaga tersebut, karena tidak ada underlying investasinya. ď šde'IS

SKOR, Bitung Di tengah kian memanasnya suhu politik menjelang Pilkada Kota Bitung, nama Ridwan Lahiya semakin santer disebut sabagai salah satu calon kuat yang akan menjadi sandungan bagi calon Walikota yang selama ini sudah mulai banyak diwacanakan.

Ridwan Lahiya Center (RLC) resmi menjadi pusat kegiatan seluruh rangkaian sosialisasi menjelang Pilkada, "Kami sengaja membentuk RLC sebagai pusat kegiatan Tim peme-

nangan dan laboratorium politik pertama di Kota Bitung, tempat masyarakat menuangkan gagasan untuk pembangunan Kota Bitung

yang pro rakyat," jelas Ridwan Lahiya.

Saat ini, Puluhan Kelurahan di Kota Bitung yang menjadi tempat sosialisasi dan pelantikan pengurus RLC tingkat Kelurahan.

Dari rangkaian kegiatan "blusukan" yang dilakukan Ridwan Lahiya, Masyarakat terlihat antusias menyambut calon pemimpin muda yang selama ini mereka idam-idamkan. Arham L/S10

SKOR, Maros-Sulsel

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Maros atas kasus sengketa lahan di daerah Cambalagi, Kabupaten Maros, Prov.

Sulsel yang memenangkan penggugat, menuai sorotan. akim dituding memutuskan perkara tanpa melakukan PS (Peninjauan Setempat) karena objek yang disengketakan diduga tidak sesuai dengan objek dalam amar putusan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun skornews bahwa bukti kepemilikan lahan penggugat atas objek tersebut berupa copyan surat pernyataan dan copyan PBB, sementara pihak tergugat memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada tahun 1972.

Wawancara khusus tim skornews pada Senin, (04/05/15) dengan pihak tergugat di kampung Cambalagi, Muh Rais Nur (ahli waris, cucu dari H. Kade, red), menurutnya, kasus sengketa lahan di daerah Camabalagi saat ini meli-

batkan tiga keluarga besar sebagai tergugat yakni H. Kade, H. Side dan H. Musi.

Ketiga tergugat tersebut telah meninggal, diwakili ahli warisnya melakukan perlawanan hukum terhadap penggugat, Sattaro (telah meninggal) yang juga dilakukan oleh ahli warisnya, Irlamsyah Munir.

Kasus sengketa lahan Cambalagi telah bergulir sejak tahun 2000,

SKOR, Tangerang-Banten Pekerjaan galian kabel milik PLN oleh PT Arista di Kedaton Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dilakukan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Mandor proyek, Amin yang ditemui skor di lokasi pekerjaan mengatakan, saya hanya bekerja apa yang diperintahkan pimpinan, masalah izin saya tidak mengetahuinya, ”bos saya pernah menyampaikan, izinnya sedang diajukan ke dinas terkait," jelasnya.

Pengawas dari pihak Pemkab Tangerang, Barmawi yang ditemui di lokasi yang sama menerangkan, “izinnya saat ini sudah diajukan oleh staf Wasdal Dinas Binamarga, Sumanta namun belum ditandatangani pimpinan,” terang Barmawi. Mevi/S10 Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

saat itu gugatan penggugat ditolak Pengadilan Negeri Maros dengan alasan objek yang disengketakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pada Tahun 2007, pihak ahli waris Sattaro kembali melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Maros dengan alat bukti yang sama pada tahun 2000 dengan tuntutan objek empang/tambak seluas 35 Hektar, PN Maros menerima gugatan pihak Sattaro dan memenangkan sengketa atas objek tersebut dengan bukti copy surat pernyataan saksi penggugat, Gallarang Hateng dan copy-an Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara bukti kepemilikan pihak tergugat berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 1972 dan copy-an PBB digugurkan.

Lebih lanjut Muh Rais Nur SE menuturkan, proses hukum kami tempuh sebagai bentuk perlawanan kepada pihak penggugat untuk membuktikan, nenek kami membeli tanah rawa-rawa tersebut seharga

19

www.skornews.com

6.000 rupiah, bukanlah sebuah empang sesuai yang diklaim oleh pihak penggugat.

“Namun sayangnya, perlawanan hukum yang kami tempuh mulai dari PN Maros, PT Provinsi Sul-Sel, Kasasi di Mahkamah Agung, hingga PK (Peninjauan Kembali), ternyata hukum tidak berpihak ke kami,” tukasnya.

Dari proses Hukum yang kami harapkan mampu memberikan keadilan, ungkap Rais, ternyata sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh PN Maros tidak sesuai antara Amar Putusan dengan objek yang disengketakan.

“Kalau kita mengacu pada Amar Putusan dengan batas-batasnya adalah sungai maka objek sengketa tersebut luasnya berkisar 250 Hektar sementara yang disengketakan hanya sekitar 35 Hektar,” terang Rais Pada malam Jum’at (30/04/2015) lalu, pihak tergugat melaksanakan prosesi pemandian alat perang sesuai tradisi adat istiadat Kerajaan Bontoa. Prosesi pemandian calon mujahidin ini dilakukan oleh salah satu keturunan kerajaan Bontoa, H. Muchlis Kade (anak dari tergugat H. Kade), prosesi pemandian ditutup dengan didaulatnya Abrar Rachman sebagai Ketua Tim Advokasi Forum Solidaritas Cambalagi Bersatu “Menolak Eksekusi”.

“Saat ini hukum tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat kecil karena hukum sudah dipermainkan oleh para mafia peradilan,” tegas Abrar Rahman.

Dalam bahasa Makassar, Abrar dengan lantang berkata, “Baji’ Kangngangi Mate Cerak Ka, Na Mate Cipuruka”. Maksudnya, lebih baik mati bersimbah darah mempertahankan tanah leluhur kami, daripada mati kelaparan. Aziz/S10

SKOR, Jakarta

Rp 3,6 triliun.

Panja DPR terus berdiskusi dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk menurunkan jumlah itu. Target mereka selama ini adalah menurunkan biaya haji langsung hingga mencapai US$ 2.700 dan biaya haji tidak langsung hingga Rp 3,2 triliun.

Setelah melakukan rapat panjang secara maraton, akhirnya DPR dan Kementerian Agama mendapat kesepakatan nilai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun ini yang ditetapkan 2.717 dolar. Jumlah ini selisih 502 dolar dibanding BPIH tahun 2014 sebesar 3.219 dolar. urunya BPIH 2015 ini, hampir sesuai dengan berita Tabloid SKOR Edisi 30/ Tahun IV/Maret 2015, dengan judul “Jangan Rampok Tamu Allah”. Pada berita tersebut, Ketua Tim Investigasi LSM Lembaga Informan Korupsi (LIK), Bang Awie meyakini, seharusnya BPIH 2015 bisa dipangkas antara 500-600 dolar, dari BPIH tahun 2014 sebesar 3.219 dolar.

Padahal pada awal tahun, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan BPIH 2015 sebesar 3.193 dolar per jamaah. Usulan Kemenag ini lebih rendah 26 dolar dari BPIH 2014 yang 3.219 dolar per jamaah. Sementara keinginan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI, bisa ditekan antara 200-250 dolar.

Untungnya, anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI sangat solid hingga Panja mampu mengkritisi anggaran tertentu yang memang bisa dihemat. Hingga melalui perjuangan yang alot, hingga akhirnya BPIH untuk tahun 2015 ditetapkan 2.717 dolar.

Ketua Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi Agama DPR Sodik Mudjahid mengatakan, setelah melakukan rapat panjang secara maraton, DPR dan Kementerian Agama mendapat kesepakatan nilai BPIH tahun ini yang ditetapkan 2.717 dolar. "Jumlahnya ber-

selisih 502 dolar dibanding BPIH tahun 2014 sebesar 3.219 dolar," katanya.

Diakuinya, setelah melalui perjalanan panjang, pihaknya sudah selesai membahas BPIH tahun ini. "Pukul 3.30 dinihari ini baru selesai sidang BPIH," jelasnya, Rabu, 22 April 2015.

Jumlah ini, ungkap Sodik, berselisih 478 dolar dari nilai BPIH yang diajukan pertama kali oleh Kementerian Agama pada Februari 2015. "Jumlah yang diajukan Kemenag saat itu 3.195 dolar," katanya.

Panja BPIH dan Kementerian Agama sudah beberapa kali melakukan rapat tentang BPIH tahun 2015. Kementerian Agama awalnya mengajukan 3.195 dolar sebagai biaya haji langsung dan biaya haji tidak langsung Rp 3,4 triliun.

Pada kesempatan kedua, Kementerian Agama memberikan angka US$ 3.195 sebagai biaya haji langsung serta biaya haji tidak langsung Rp 3,1 triliun. Terakhir, Kementerian Agama menurunkan biaya penyelenggaraan haji langsung hingga 2.982 dolar, sementara biaya haji tidak langsung

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

20

www.skornews.com

Sementara Anggota Panja Haji Komisi Agama DPR, A. Fikri Faqih menyatakan, dengan turunnya biaya haji itu, maka uang calon jamaah haji yang bisa dihemat senilai 77,9 juta dolar atau setara dengan Rp 973 miliar dengan kurs rupiah 12.500 per dolar AS. Fikri mengklaim salah satu poin yang didapatkan dari hasil kerja Panja yang membahas biaya haji itu bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI selaku wakil pemerintahan tersebut cukup fenomenal, yakni mampu menyelamatkan uang calon jamaah haji senilai Rp 973 miliar.

Dalam rapat, Panja DPR bersama Kementerian Agama menyisir berbagai pengeluaran yang bisa dihemat. Hasilnya, BPIH tahun ini turun sebesar US$ 502 dibanding tahun lalu. “Jika dikonversikan dengan patokan kurs rupiah 12.500 per dolar AS, maka biaya haji tahun ini sekitar Rp 33.962.500 per orang,” kata Ketua PKS Jawa Tengah ini.

Menurutnya, biaya haji yang bisa dihemat terutama biaya penerbangan. Karena, saat ini harga minyak dunia sedang turun. de'IS

SKOR, Majene Sulbar

Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Drs Anton Setiadji SH MH melakukan kunjungan kerja ke kawasan Sulawesi Barat, baru baru ini. Pada Kunjungan itu, Kapolda menyambangi Kabupaten Polman, Majene dan Mamuju untuk bersilaturahim dan tatap muka dengan Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah setempat. ada kunjungan di Kabupaten Majene, rombongan Kapolda Sulselbar diterima Kapolres Majene, AKBP Mohammad Ridwan SIK serta jajaran Polres Majene serta bertatap muka dengan para tokoh masyarakat dan para SKPD di ruang pola Kantor Bupati Majene.

Pada kesempatan itu, hampir satu jam Kapolda Anton menyampaikan sambutan dan pengarahannya yang diselingi canda tawa dan dalam suasana yang akrab Kapolda menyampaikan tentang kredibilitas Polri yang terjadi di lapangan.

Tidak lupa kepada jajaran Polres Majene, Kapolda Anton mengharapkan dengan tegas, agar seluruh jajaran Polres Majene selalu mengutamakan keamanan lingkungan yang perlu ditingkatkan. “Jangan sampai lalai dalam tugasnya sebagai polisi pengayon masyarakat,” tegasnya.

Kapolda juga menyampaikan,

atas nama polri saya datang membawa kabar Polri saat ini mencari bibit generasi muda untuk menjadi polisi perwira yang berbakat yang betul-betul lulus sesuai kemampuan dalam tes uji kelayakan.

“Kami tidak mau lagi menerima polisi abal-abal. Kami butuh polisi masa depan yang berbakat dan pintar. Karena selama ini penerimaan polisi selalu saja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dan dijadikan ajang bisnis,” jelasnya.

Berdasarkan hasil survey dan dialog langsung dengan masyarakat, ujar Kapolda bukabukaan, ternyata di luar sangat banyak orang yang pintar, berbakat menjadi polisi. Fisik dan kesehatan sempurna, namun mereka terkecil hati untuk masuk mendaftar sebagai polisi, karena orangtuanya tidak mampu. Takut

SKOR, Minut-Sulut Kesiapan Polres Minahasa Utara (Minut) menghadapi kunjungan Presiden RI ke daerah tersebut mendapat perhatian serius dari Kapolda Sulawesi Utara.

Persiapan pengamanan kunjungan Presiden ke Minahasa Utara dipaparkan langsung oleh Kapolres Minahasa Utara, AKBP Eko Irianto. SIK saat kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen. Pol. Drs. Wilmar Marpaung, SH., ke Polres Minahasa Utara, Selasa (05/05).

Kunjungan Presiden itu dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong yang akan diselenggarakan di Tiga lokasi yaitu, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Likupang dan

dimintai uang ratusan juta. Demikian hasil survey Kapolda yang dilontarkan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, baru-baru ini.

Lebih lanjut Kapolda menegaskan, pendaftaran polisi perwira yang sebentar lagi akan ada penerimaan, tidak dipungut biaya alias gratis, dan itu berlaku di seluruh NKRI. “Terkecuali foto kopi, dan transport peserta datang mengikuti tes, kami tidak tanggung,” katanya dengan nada bercanda.

Jadi, ujarnya, bapak dan ibu yang hadir dapat memberitahukan kepada anak-anak, khususnya para Kepala Sekolah SMU/ SMK sederajat, saya minta tolong agar direkomendasi siswa/ siswi ke kami yang betul-betul memiliki bakat dan berprestasi, berkualitas, fisik yang bagus, tinggi, ukuran memadai, tidak cacat khususnya gigi dan mata

peresmian pelabuhan Internasional Bitung.

Dijelaskan Kapolres, 372 personil Polres Minahasa Utara siap mengamankan event Nasional yang dijadwalkan akan digelar, 28 Mei 2015 mendatang itu. Kapolda juga mengharapkan agar bersinergi dengan TNI serta pemerintah setempat agar event tersebut berjalan dengan aman dan lancer. "Personil Polda Sulawesi Utara juga akan memback up personil Polres Minahasa Utara," jelas Kapolda. Arham L/S10

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

21

www.skornews.com

harus normal, termasuk menguasai bahasa Inggris. “Mereka itulah yang kami cari,” tandas Kapolda.

Pada kesempatan itu, Kapolda memberi kesempatan kepada para hadirin yang ingin bertanya.

Di antara pertanyaan yang diajukan, ada satu pertanyaan yang sempat membuat hadirin terkejut, dan ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan (Kadishutbun) Majene, Ir M. Rafli Nur yang mempertanyakan keberadaan ijin kepemilikan senjata api.

Ternyata yang dipertanyakan adalah surat ijin kepemilikan senjata api yang masanya sudah berakhir dan mau diperpanjang.

Rafli juga beberkan sejumlah anunisi dan merek senjata api yang dimiliki anak buahnya sebagai polisi kehutanan yang selama ini dipakai dalam bertugas di hutan untuk mengamankan illegal loging atau penebang kayu liar.

Terkait dengan hal itu, pada kesempatan lain Kapolres Majene, AKBP Mohammad Ridwan SIK kepada SKOR, di ruang kerjanya membenarkan adanya senjata api yang dimiliki Dishutbun Kabupaten Majene. Hanya saja surat ijin kepemilikan senjata api memang sudah kadaluarsa dan saatnya diperbaharui.

“Kami hanya bisa menfasilitasi merekomendasikan kelanjutannya di Bagian Intelkam / Badan Pengawasan Senjata Api dan Peledak Polda Sulselbar, untuk diterbitkan kembali surat ijin yang baru.” kata Kapolres. Dewan Lembah/S10

SKOR, Jakarta.

drafting membutuhkan keterampilan khusus.

“Kehadiran tenaga ahli sebenarnya bisa membantu, tetapi faktanya yang disebut tenaga ahli tidak direkrut secara ketat mengikuti kebutuhan DPR. Banyak staf yang disebut tenaga ahli sama sekali tidak paham dengan pekerjaan mereka,” terangnya.

Ketiga, sambung Lucius, tata kelola persidangan yang sering juga ikut memperparah progres pembahasan legislasi. alan mendasar sekaligus solusinya.

Dia menilai waktu kerja DPR san“Bahkan dalam kasus tertentu gat terbatas dalam setahun, lima ruang pengawasan ini dipakai un- bulan dari jangka waktu setahun tuk tawar menawar kepentingan habis di daerah pemilihan (dapil) antara DPR dan pemerintah. Fung- untuk reses. Sisanya dipakai untuk si anggaran juga selesai dengan sidang dipotong hari libur dan akhpengesahan RAPBN/P. Bagaimana ir pekan. anggaran dipakai, tidak menjadi “Dari waktu yang sangat terbapenting bagi DPR,” katanya tas itu, DPR tidak bisa Lucius menilai banmengelola waktu yak faktor yang rapat yang ..DPR tidak bisa menyebabkan efektif agar lamban atau mengelola waktu rapat yang bisa mengmandulnya kihasilkan nerja DPR Peri- efektif agar bisa menghasilkan s e s u a t u . ode sekarang. sesuatu. Mereka terlalu banyak M e r e k a Pertama, ka- disibukkan oleh urusan-urusan terlalu bantanya rendahnya yak disibukyang seksi komitmen anggota kan oleh uruDPR dalam bekerja sesan-urusan yang bagai wakil rakyat. seksi,” katanya.

“Komitmen yang rendah diduTerakhir, kata Lucius lemahnya kung oleh kacaunya kehidupan manajemen kontrol internal DPR internal partai tertentu yang me- yang bisa memberikan semangat nambah kerapuhan komitmen para kepada DPR untuk bekerja keras anggota,” tandasnya. mengejar target. Tak ada ancaman Kedua, kompetensi anggota DPR hukuman bagi anggota yang lalai sebagiannya tak memadai walau- mengikuti rapat. pun secara akademik mayoritas “Penegakan kode etik DPR tak anggota merupakan lulusan sar- bisa menjadi pintu masuk menertjana, namun menurut menurut Lu- ibkan anggota dalam bekerja. Frakcius keterampilan membuat legal si dan parpol juga tak ambil pusing

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 dinilai buruk. Meski 7 bulan sudah aktif bekerja di Senayan, namun produktivitas legislasi terkesan sangat yang rendah. Meskipun ada undang-undang yang diterbitkan, namun itu bukan produk asli periode kali ini, beberapa diantarnya adalah warisan DPR RI 2009-2014 yang tinggal disahkan, ada juga Peraturan Pengganti undang undang, serta Perjanjian Internasional. eneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode sekarang (2014-2019) lebih buruk dibandingkan kinerja DPR periode sebelumnya (2009-2014).

“Jika dibandingkan dengan DPR terdahulu, pada tahun pertama masa jabatan mereka, ada delapan RUU yang berasal dari prolegnas disahkan, itu berarti di luar RUU Kumulatif Terbuka seperti RUU APBN dan Pengesahan perjanjian internasional,” ujar Lucius beberapa waktu lalu.

Dengan capaian tersebut, kata Lucius kelihatan bahwa DPR RI periode sebelumnya sudah mulai menunjukkan hasil kerja mereka pada masa sidang (MS) III seperti saat ini.

Selain itu, Lucius juga menilai kinerja anggota DPR RI dari aspek pengawasan juga tak kalah mandegnya dibandingkan legislasi.

Terkait hasil pengawasan, Formappi menilai tindakan DPR masih bersifat formalistis dan pengawasan tersebut tidak berujung pada perso-

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

22

dengan hasil kerja DPR. Yang penting dalam kasus-kasus yang terkait langsung dengan kepentingan partai, suara anggota bisa sangat menentukan,” tandasnya.

Meskipun demikian, Lucius masih yakin bahwa kinerja DPR RI periode sekarang masih bisa diperbaiki karena wakil rakyat itu merupakan manusia berakal.

Menurutnya, yang paling penting bagaimana membangun tata kelola sidang di DPR agar fokus pada prioritas-prioritas yang disepakati.

Lucius juga berpandangan perlunya partisipasi publik dalam mengawasi dan mengkritisi sikap DPR sehingga dapat mengimbangi kepentingan politik.

Sementara, Aktifis Lembaga Informant Korupsi (LIK), Awie, kepada Skor meyebutkan Citra dan kinerja anggota DPR saat ini berbanding terbalik dengan tunjangan kehormatan (gaji) dan fasilitas yang mereka terima yang tergolong high cost (ongkos tinggi).

Awie mengungkapkan, setiap anggota DPR mendapat gaji pokok Rp 4,2 juta per bulan. Di luar itu, ada tunjangan untuk keluarga, tunjangan pembayaran listrik, kesehatan, dan lain-lain. Jika ditotal, penghasilan setiap anggota DPR per bulan berkisar antara Rp 58 juta hingga Rp 60 juta.

Selain itu, Setiap anggota DPR juga mendapat fasilitas rumah dinas, ruang kerja, dan uang muka pembelian mobil sebesar Rp 100 juta lebi. Setiap anggota DPR juga mendapat dana untuk rumah aspirasi yang keseluruhannya, untuk 560 anggota DPR, tahun ini mencapai Rp1,6 triliun. de'IS

Wakil Ketua MPR periode 2014-2019

SKOR, Makassar

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa tantangan internal dan global. Karena itu, pemerintah pusat hingga daerah dituntut untuk bergandengan tangan bersamasama menghadapi tantangan bangsa tersebut.

Demikian diungkapkan Mahyudin di hadapan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulsel dan sekitar 100 birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan di Provinsi Sulawesi Selatan', di Aula Gedung Rapat Pimpinan Pemprov Sulsel, Selasa (5/5) lalu.

Menurut Mahyudin, empat tantangan tersebut ialah mewabahnya paham radikalisme seperti ISIS. Penyebaran paham tersebut makin luas di beberapa wilayah Indonesia dan sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya, metode penyebarannyapun sangat sistematis.

Salah satunya dengan tawaran-tawaran menggiurkan seperti gaji yang besar dan penghidupan yang layak.

Semua rayuan menggiurkan itu dimaksudkan ISIS agar warga Indonesia tertarik masuk mendukung serta menjadi anggota paham mereka.

"Hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Banyak warga Indonesia yang terpengaruh. Ini harus diawasi.

Pimpinan daerah harus menyikapi hal

tersebut dengan serius," ujarnya.

Kedua, tantangan bangsa yang lain adalah soal perekonomiam bangsa. Indonesia saat ini dan ke depan dihadapkan kepada tantangan ekonomi yang sangat berat. Jika perekonomian stabil dan naik, maka rakyat akan tenang.

Namun, sebaliknya jika perekonomian bangsa ini tidak baik, maka akan banyak muncul hal-hal yang negatif seperti konflik dan peningkatan angka kriminalitas.

Ketiga, tantangan bangsa ini adalah soal narkoba. Banyak sudah generasi muda bangsa yang menjadi korban sia-sia pengaruh negatif narkoba.

"Indonesia memang darurat narkoba. Yang menjadi sasaran adalah generasi muda, ibu rumah tangga, militer, aparat, birokrasi. Intinya, siapa saja bisa menjadi korban narkoba. Pusat dan daerah harus jeli mengawasi hal tersebut. Masalah bangsa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari sama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikannya secara cepat tepat dan baik," tandasnya. de'IS

lahir di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, 8 Juni 1970, memiliki darah Bugis dari ayahnya, H. Mansur Mante dan darah Banjar dari ibunya, Hj. Mardiah

Pendidikan

• SDN 002 Sangatta Kalimantan Timur (1983) • SLTP Singa Geweh Sangatta Kalimantan Timur (1986) • SMAN 2 Tanjung Kalimantan Selatan (1989) • S1 Universitas Lambung Mangkurat (1996) • S2 Universitas Soedirman (2001)

Karier

• Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (2000-2001) • Wakil Bupati Kutai Timur (2001-2003) • Bupati Kutai Timur (20032005) • Anggota DPR RI 2009-2014 (Komisi VII 2009-2010, Badan Anggaran 2009-2011, Komisi I 2010-2011, Komisi III 20112014) • Wakil Ketua MPR-RI (20142019)

Organisasi SKOR, Polman-Sulbar ewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan langsung menyetujui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran dari Kabupaten induk Polewali Mandar, Sulawesi Barat, setelah DPR menerima surat penyampaian dimulainya pembahasan dari presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah usai berdialog dengan unsur pemerintah dan tokoh masyarakat di Kantor Pemkab Polewali Mandar, Rabu (6/5).

"Tinggal menunggu surat dari presiden untuk memulai pembahasan dan DPR sudah siap lang-

sung menyetujui," kata Fahri Usulan pembentukan DOB Kabupaten Balanipa layak disetuji, kata Fahri karena merupakan keinginan masyarakat setempat dan didukung unsur pemerintah dengan tujuan agar pembangunan di segala bidang lebih baik.

Selain itu, lanjut Fahri semua persyaratan pembentukan DOB Kabupaten Balanipa sudah terpenuhi dan tidak terjadi konflik sehingga tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak menyetujui.

"Balanipa dalam hal ini karena sudah seratus persen (persyaratan), tidak ada konflik, aman, semuanya itu akan segera bisa disepakati," pungkasnya. Doel

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

23

www.skornews.com

• Wakil Sekretaris Golkar Kecamatan Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur (19972000) • Sekretaris Golkar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur (2000-2001) • Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur (2001-2008) • Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (2008-2009) • Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar (2009-Sekarang) • Wakil Ketua Umum Partai Golkar (2014-Sekarang)

SKOR, Jakarta

Bukan hanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, The Founding Fathers Bung Karno ternyata juga telah mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju melalui konsep pembangunan TRISAKTI-nya dengan pendekatan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) selama 30 Tahun (Repelita 1- 6).

berkarakter. (Tonton TRISAKTI vs TRILOGI:https://youtu.be/ zyz2Tyom5wo ) “Jadi, Negara yang politiknya stabil, Negara yang ekonominya mandiri dan Negara yang berkarakter adalah tanda Negara maju, itulah cita-cita Bung Karno yang dituangkan dalam pendekatan TRISAKTI,” terang Has ke-

onsep Presiden RI Pertama itu dideskripsikan dalam Pembangunan Politik pada 10 Tahun Pertama (Repelita 1-2), pembangunan Ekonomi pada 10 Tahun ke-2 (Repelita 3-4) dan Pembangunan Budaya pada 10 Tahun ke-3 (Repelita 5-6).

Selama bertahun-tahun meneliti konsep pembangunan Trisakti hasil pemikiran Soekarno, Has Toruan menyimpulkan bahwa ide-ide cemerlang Bung Karno itu adalah pendekatan pembangunan terbaik yang pernah ada.

“Saya belum pernah menemukan konsep pembangunan sebaik pendekatan Trisakti Bung Karno," Tutur Birokrat multi talenta yang aktif menulis buku dalam bidang kebijakan pembangunan serta pengadaan barang/jasa pemerintah, Has Toruan.

Reformasi ini telah berlangsung hampir 20 tahun, lalu kapan sejahteranya. karena tidak adanya pendekatan pembangunan jangka panjang maka setiap pemimpin punya konsep sendiri," tukas Has. Has melanjutkan, pada masa transisi (19661968) Soekarno telah membuat konsep pendekatan pembangunan yang sangat bagus, yakni 10 Tahun pertama (1969-1974) adalah terciptanya kedaulatan politik yang stabil dan demokratis, 10 Tahun ke-2 (1979-1989) fokus pada pembangunan ekonomi yang mandiri dan 10 Tahun ke-3 (1989-1999) adalah pembangunan budaya yang

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

24

www.skornews.com

pada Skor.

“Tapi sayang, Bung karno tidak dapat melanjutkan pemerintahan setelah masa transisi waktu itu,” kata Has lirih menerawang nyaris tak terdengar.

Has Toruan berpandangan bahwa Konsep Pembangunan Trisakti yang dipersiapkan Bung Karno pada masa transisi (Tahun, 1966-1968) yakni Politik, Ekonomi dan Budaya. Trisaksti Soekarno itu kemudian diduplikat pada masa kepemimpinan Soeharto dengan nama Trilogi meski telah “dimodifikasi” menjadi Pertumbuhan, Stabilitas dan Pemerataan. Awi/Noeh

SKOR, Polman-Sulbar elepasan dan pengukuhan Kontingen yang akan berlaga di Pekan Olah raga Provinsi (Porprov) ditandai dengan penyerahan bendera Kabupaten Polman kepada Ketua Kontingen, M. Natsir Rahmat.

Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar melepas kontingen pada selasa, (5/5/2015) lalu.

Polman mengirim 412 atlet yang akan mengikuti 22 cabang olahraga pada Tanggal, 17/5 mendatang.

Optimis membawa pulang juara umum, Ketua Kontingen menargetkan 152 emas dari 211 emas yang diperebutkan.

Bupati berpesan agar menjunjung tinggi sportivitas, “Mari kita menjadi tuan rumah yang baik,” kata Andi Ibrahim Masdar. (Sumber: Humas)

Hal itu disampaikan aktivis Lembaga Informant Korupsi (LIK), Bang Awie, “Maraknya Korupsi, manipulasi RAB, fasilitas pendidikan yang memprihatinkan hingga kabar dugaan terjadinya devisit anggaran itu merupakan bukti gagalnya Pj. Bupati Koltim,” kata Putra Daerah Kolaka Timur yang berkiprah di Jakarta itu tegas, (24/4/15).

“Ditugaskan jadi Pejabat sementara saja sudah gagal, malah mencalonkan diri jadi Bupati di

Pilkada serentak Desember nanti, tidak salah?,” kata awi melanjutkan.

Penelusuran skornews di Koltim, saat ini sejumlah indikasi Korupsi yang merugikan keuangan daerah hingga Miliaran Rupiah sedang disidik pihak Kejaksaan Negeri Kolaka.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Humas Pemkab Kolaka Timur belum dapat dihubungi hingga berita ditulis. Rd.Drw

SKOR,Koltim-Sultra

Sejumlah permasalahan mendasar yang terjadi di Daerah Otonomi Baru (DOB) Kab. Kolaka Timur, hasil pemekaran dari Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dinilai sejumlah kalangan merupakan kegagalan Pejabat Sementara (PjS), Tony Herbiansyah yang telah berakhir masa jabatanya pada tanggal, 22 April lalu.

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

25

www.skornews.com

eliat pendatang baru penyanyi dangdut Indonesia tumbuh pesat, mereka muncul dengan lagu baru dan goyangan baru terkadang pula dengan kontroversi baru.

Pendatang baru Dilla Faradilla kini juga siap meramaikan jagat hiburan tanah air, Dara cantik berdarah Makassar kelahiran 1994 ini mengaku kalau kecintaannya pada lagu dangdut telah tumbuh sejak di bangku sekolah dasar, sejumlah ajang kontes menyanyi selalu ia ikuti.

Musik dangdut disukai hampir seluruh lapisan masyarakat, dulu sering disebut musik kampungan namun sekarang jadi musik gedongan. Dangdut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Indonesia, “menurutku, musik dangdut itu cerminan orang Indonesia,” kata Dilla saat berkunjung ke redaksi Tabloid SKOR didampingi Manager bertangan dingin, Joel Bahar (8/5/15).

Ditanyakan judul lagu dan konsep penampilan, Dilla masih merahasiakannya "yang pasti asyik mas, nanti pasti tau deh..” jawab Dilla tersenyum.

"Semoga single perdana saya nanti dapat menghibur penikmat musik dangdut Tanah Air,” pungkas Dilla. n0e

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

26

www.skornews.com

Edisi ke-32/Tahun IV/Mei 2015

27

www.skornews.com