Tabloid SKOR Edisi 28

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Drs. H. Syahrir Hamdani Serma. Abd Kadir

ejak era reformasi, korupsi bukan hanya menjadi langganan pemegang kekuasaan di pusat tapi fakta menunjukkan jika pemerintahan di daerah telah menjadi lumbung korupsi. Saat ini negara telah terjebak pada pelembagaan dan budaya korupsi, negara terlalu lemah dalam upaya pencegahan, sementara tindakan represif belum menunjukkan tandatanda keberhasilan.

Menurut data yang dirilis KPK per 31 Oktober 2014, dikutip dari laman resmi lembaga itu, Kpk.go.id, KPK menangkap sedikitnya 45 tersangka korupsi, rinciannya adalah Tiga Anggota DPR/DPRD, Delapan Kepala Lembaga/ Kementerian, Dua Gubernur, Sembilan Wali Kota/Bupati/ Wakil Bupati, Satu Pejabat Eselon I/II/II, Dua Hakim, Dua Belas wiraswasta dan Delapan profesi lain.

Data itu tentunya belum termasuk penangkapan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, belum lama ini, tepatnya 2 Desember 2014, begitu juga dengan penindakan lain seperti penahanan mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo pada, 11 November 2014 lalu.

Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang terjadi selama semester I Tahun 2014 yakni 308 kasus, sebagian besar tersangka adalah pejabat atau pegawai pemerintah daerah dan kementerian, yakni 42,6 persen. Dibandingkan dengan semester I Tahun 2013, peningkatan jumlah tersangka yang terbesar terjadi pada jabatan kepala daerah.

Kepala Divisi Investigasi ICW, Tama S. Langkun menyebutkan, pada semester I Tahun 2013 jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 11 orang namun pada periode yang sama tahun ini, jumlahnya naik lebih dari dua kali lipat menjadi 25 orang.

Menteri Dalam Negeri periode Tahun 2009-2014, Gamawan Fauzi pun pernah menyebutkan, sebanyak 86,22% kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi. Fakta bahwa korupsi paling banyak dilakukan pegawai pemerintah daerah tentu memprihatinkan karena pemerintah pusat menganggarkan sangat besar untuk transfer ke daerah setiap tahun.

Korupsi terbanyak di sektor infrastruktur karena kualitas infrastuktur masih rendah, hal itu mendorong ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan produk Indonesia sulit kompetitif di pasar internasional, ekonomi biaya

Dewan redaksi : Arman B. RD. Darwis Nuhroji Penanggungjawab: RD. Darwis, S.Par, SHI Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan: Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: RD.055, Ri.04, Ar.05 Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan Yusuf Dj, Andika, Arief Bendahara: Sri Winingsih Marketing: Yuli Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH

tinggi juga menyebabkan konsumen di pasar domestik harus membayar lebih mahal.

Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2014 yang dirilis Transparency International Indonesia menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara dengan Indeks 34. Pada Tahun 2013, posisi Indonesia pada peringkat 114 dengan Indeks 32. Rata-rata indeks persepsi korupsi dunia dari 175 negara adalah 43, sedangkan ASEAN 39.

KPK adalah lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi saat ini, masyarakat belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, alih-alih memberantas korupsi, sejumlah oknum aparat tiga lembaga itu terbukti melakukan korupsi.

Menurut catatan KPK, pada periode 2004-2014 lembaga itu telah membawa 115 pejabat eselon I-III dan 19 kepala lembaga/kementerian yang terlibat korupsi ke meja hijau.

Meski begitu, KPK dinilai belum optimal mencegah korupsi.

Kalaupun KPK selaku institusi antikorupsi begitu hebat memberantas korupsi, tidak berarti upaya pencegahan diabaikan. Gerakan sosial membudayakan rasa malu melakukan korupsi harus dilembagakan.

Kita mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron yang diduga menerima suap dari dua orang pengusaha terkait pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan. Penangkapan itu, seperti menayangkan kisah dinasti kekuasaan yang korup. Apalagi, Fuad dikenal sebagai “orang kuat” dan berkuasa selama 10 tahun lebih di Bangkalan yang konon dijuluki “Dinasti sang Kanjeng” lantaran kuatnya cengkeraman kekuasaannya.■

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 An. Sri Winingsih (Bendahara) Mandiri: 1240004590361 An. Arman BCA: 0844372503 An. Arman (Pimpinan Perusahaan) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit:

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat

DKI Jakarta: M. Alfi Yasin¦Yanri Untoro¦Nurhasanah¦Nur Ashari¦Rizki¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦ Irwan¦Sitor Siringoringo¦Ratis¦Arman¦Taswin Jawa Barat: Saidani(Korwil)¦Ujang Hendra (Korlip). Bekasi: Saskia¦Erwin¦Alfi Aje Bogor Raya: Suryadi.

Sukabumi: Romi¦E. Wijaya¦Prabowo M. Banten: Mevi Amirullah (Kabiro)¦Cecep Apendi¦M. Rohili¦Fidly Fadhillah¦Chandra.

Jawa Tengah: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil)¦Sofyan Handoko (Pembina)¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes).

Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Sunaryo¦Mantep Yudi.

Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara).

Sumsel: Muba: Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU : Asni Anwar (Kabiro).

Riau: Rahman. Lampung: Alex Kosasi¦ Jambi: Agusman Batam: Dian.

Sulteng/Sulsel: Sudirman Umar, Ashal Amin¦ Maros: Suwadi (Kabiro), Ahmad Fauzi, Abdul Aziz, S.Ip. Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Haroen, SH (Polman).

Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Korwil). Kab Kolaka/Koltim/Kolut: Azhar (Kabiro)¦Andi Baso, SH¦Yulin Antonie.

Kab Konawe: Nasrul Anas (Kabiro). Kab Bombana/Bau-bau/Buton Utara: JM Irwandar (Kabiro).

Sulawesi Utara/Gorontalo: Arham Licin.

Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Pontianak: Ade C Anwarudin (Kabiro)¦Harsono Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan. Papua Barat: Soleman Mate. Papua: Hasanuddin

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

03

www.skornews.com

SKOR, Konawe Utara-Sultra

Ibarat “Sudah Jatuh tertimpa Tangga”. Pepatah itu seakan dialami masyarakat di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Pasalnya, hasil investigasi tim SKOR di Konut baru-baru ini menemukan dugaan manipulasi realisasi sejumlah pekerjaan pembangunan fisik.

knum Pejabat Konut bukan hanya “mengeruk” anggaran pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari uang rakyat tapi pelayanan masyarakat di instansi pemerintahpun tidak berjalan sama sekali, sejumlah kantor dinas seperti Dinas Kehutanan dan Pekerjaan Umum malah kosong pada jam kerja sebagaimana bukti liputan visual yang dihimpun tim SKOR. Ketua Komisi A DPRD Konawe Utara, Rasmin Kamil, S.Sos saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan akan sering melakukan Investigasi Mendadak (Sidak) dan mengintensifkan pengawasan “terimakasih atas informasi dan bukti gambar yang diberikan, kami akan segera melakukan sidak”, katanya.

Salah seorang warga, Irwan mengaku kecewa dengan pelayanan di Dinas Kehutanan “saya sudah dua hari hendak mengurus surat ijin, namun kantor selalu kosong”, keluhnya.

Demikian pula saat SKOR mendatangi kantor Dinas PU, tidak satupun pegawai yang tampak berkantor memberikan pelayanan kepada warga.

Dari hasil penelusuran SKOR menemukan dugaan korupsi pada pengadaan dan pemasangan lampu jalan serta manipulasi diameter besi tulangan pada pembangunan jembatan beton jalan poros RSUDPerumahan Dokter, tahun anggaran 2013 di Dinas PU. Sementara beberapa item pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak pada kegiatan pembuatan tanaman hutan rakyat di Dinas Kehutanan tahun angaran 2013 diduga tidak dilaksanakan, seperti penanaman bibit merbau dan sukun, ajir papan nama, gubuk kerja, arah larikan yang tidak sesuai spesifikasi, pupuk dan penanaman bibit.

Dugaan manipulasi juga terjadi pada pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Paramedis di Dinas Kesehatan Konut tahun 2013, untuk menghindari pelelangan diduga oknum pejabat memecah kontrak menjadi 21 paket pekerjaan. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konut, dr. H. Martaya, SH, MPH saat dikonfirmasi membantah hal tersebut, “itu tidak benar, kami telah melaksanakan pekerjaan itu sesuai aturan, malah kita memberdayakan kontraktor lokal dengan pemerataan pekerjaan ”, terangnya.

Kantor Dinas PU Konut masih tergembok saat jam kerja.

Informasi yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya mengatakan, “ kepala Dinas Kesehatan selaku PA sengaja memecah paket pekerjaan dengan maksud menghindari pelelangan”, kata sumber tersebut yang meminta namanya tidak disebutkan.

Ahli pengadaan barang/Jasa di Bpp Jakarta, Hs Sihombing mengatakan pemecahan paket dapat mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat memperoleh harga yang paling menguntungkan dan berpotensi tidak mendapatkan kualitas yang baik serta tidak tepat waktu. Hal itu juga melanggar Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012, Pasal 24 ayat 3 (c) dan Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa dalam melakukan pemaketan barang/jasa, PA/KPA dilarang untuk memecah pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan. ■Rahim/ Nas Suasana Kantor Dinas Kehutanan Kab. Konut pada pukul 10:40 WITA

04

SKOR, Bandung-Jabar

Pekerjaan pembangunan Plaza Kesenian yang menghabiskan anggaran Puluhan Miliar APBD Kab. Bandung tahun anggaran 2014 dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender (15 Agustus - 15 Desember 2014).

Pelaksana pekerjaan adalah PT Delima Agung Utama (DAU).

“A” seorang aktivis pemerhati korupsi yang ditemui SKOR di lokasi pembangunan.

Ketua Umum Lembaga Informant Korupsi (LIK), Maskur Husain, SH. saat ditemui dikantornya mengatakan, “jika PHO telah dilakukan dan kenyataanya pekerjaan belum selesai 100% berarti telah ada konspirasi yang patut diduga untuk menghindari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kami akan segera melakukan investigasi adanya dugaan manipulasi pemenang lelang, mark up dan korupsi”, kata Maskur dengan tegas.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak dinas Pendidikan Kab. Bandung sebagai leading sektor pekerjaan tersebut belum dapat dimint-

ree Hand Over (PHO) pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada hari senin, Tanggal 8 Desember 2014 antara Pemerintah dan pelaksana pekerjaan, artinya penyerahan pertama setelah proyek 100% selesai.

Ahli pengadaaan barang/jasa di Jakarta, DR. Hs Sihombing saat dimintai tanggapannya mengatakan, “PHO itu berarti penyerahan pertama setelah pekerjaan selesai 100%”, terangnya.

Dari pantauan SKOR di lokasi pada rabu (10/12) pekerjaan tersebut masih berlangsung dan diduga masih jauh dari prestasi 100% selesai. “PHO tanggal 08/12 itu diduga sebagai strategi antara oknum pejabat Pemkab. Bandung dan Kontraktor untuk menghindari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan”, kata

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

05

www.skornews.com

ai tanggapannya hingga berita ini diturunkan.

Penelusuran SKOR lebih lanjut, beberapa oknum Direktur PT Delima Agung Utama (DAU) pernah terbelit kasus korupsi pada proyek pembangunan sarana dan prasarana Sodetan Cibinuangeun, Lebak, Banten yang juga menyeret saudara Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah yakni Lilis Karyawati Hasan.

Terdapat tujuh orang tersangka dalam kasus itu yakni Dedi Mashudi (PPK), Yayan Suryana (Direktur III PT DAU), Lilies Karyawati Hasan (Direktur CV TMJ), H Memet (pelaksana lapangan), Tetty Y (Direktur I PT DAU), Hj. Nila Suprapto (Komisaris PT DAU) dan konsultan, Eko Darwanto. ■Danz/Rd.01

SKOR, Sulbar

PT Karya Mandala Putra (KMP) ditengarai melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar secara ilegal. Hal itu dibuktikan adanya kendaraan pick up milik PT KMP yang berisi puluhan jerigen dan drum melakukan pengisian BBM Jenis Solar pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simboro No.74-915-07 beberapa waktu yang lalu. iduga PT KMP telah sejak lama bekerjasama dengan pemilik SPBU Simboro No.74-915-07 untuk melakukan aksi penimbunan BBM yang mengakibatkan sering terjadinya kelangkaan BBM jenis Solar dan Premium di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju.

Lebih parah lagi karena dinas terkait yang mestinya melakukan pengawasan terkesan melakukan pembiaran atas aksi penimbunan BBM itu, sementara pihak Kepolisian Resort Mamuju juga terkesan tutup mata ketika ada SPBU yang melanggar UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Indikasi adanya pembiaran adalah SPBU Simboro No.74-915-07 secara terang-terangan pada siang hari mengisi puluhan jerigen dan drum milik PT KMP yang diangkut dengan kendaraan Pikc-up, padahal seharus-

nya pihak SPBU hanya mengisi BBM langsung ke tangki kendaraan motor maupun mobil.

Kegiatan ilegal PT KMP bekerjasama dengan SPBU Simboro No.74-91507 itu membuat banyak masyarakat bingung dan heran, karena PT KMP bisa dengan leluasa melakukan kegiatan ilegalnya selama ini tanpa ada tindakan dari aparat Polres Kota mamuju.

Tidak heran apabila sebagian masyarakat menganggap PT KMP kebal hukum. Anggapan masyarakat tersebut memang sesuai dengan kenyataan. Kegiatan ilegal PT KMP sampai sekarang terkesan tidak bisa ditindak tegas oleh pihak Polres Kota Mamuju. Padahal, seharusnya bisa ditindak dengan dasar penimbunan Solar Bersubsidi dan telah menyalahgunakan program pemerintah tentang BBM bersubsidi.

Beberapa waktu lalu tepatnya tang-

gal 29 Oktober 2014 siang, wartawan SKOR menyaksikan langsung pihak SPBU No.74-915-07 sedang mengisi BBM jenis Solar pada puluhan jirigen milik PT KMP. Ketika Skor bertanya kepada salah satu karyawan SPBU tentang boleh tidaknya pihak SPBU mengisi BBM jenis Solar ke puluhan jirigen milik PT KMP di SPBU. Spontan sang petugas menjawab bisa.

Setelah menyaksikan langsung perbuatan ilegal itu, Skor melaporkan secara lisan ke pihak Polres Mamuju, namun hasilnya tidak ada tindakan lanjutan dari pihak Polres Mamuju.

Padahal Skor melaporkan sesuai bukti foto dokumentasi pada waktu itu, dan mobil Pikc-up warna Putih No.Pol. DC 9416 XY milik PT KMP yang mengang-

SKOR, Pontianak-Kalbar

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat diminta agar dalam merealisasikan Program pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pengawasan atas proyek infrastruktur yang sedang berjalan sehingga pencapaian pembangunan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan harus dilaksanakan atas kerja sama dan sinergi dengan masyarakat yang bertempat tinggal pada lokasi proyek perbaikan jalan.

Sesuai pantauan Skor beberapa waktu yang lalu di Desa Durian, Kampung Siak Kabupaten Kubu Raya, terdapat pembangunan jalan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat.

Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya, Kepada Skor mengungkapkan adanya perbaikan jalan setapak atau gang-gang di pemukiman warga, padahal yang lebih diutamakan adalah pembangunan jalan yang merupakan akses satu-satunya

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

06

menuju Gedung Sekolah Dasar (SD) 06 yang berdampingan dengan Gedung SMP 12 itu.

Perbaikan jalan ke gedung sekolah itu dianggap penting karena sebelumnya lewat swadaya masyarakat setempat telah dilakukan perbaikan jalan sepanjang 150 meter dengan

kut BBM bersubsidi jenis Solar. Namun sangat disayangkan, dari pihak Polres Mamuju tidak ada usaha untuk menindak para pelaku penimbunan BBM jenis Solar tersebut.

Untuk diketahui SPBU itu hanya bisa melanyani kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, bukan melayani Jirigen dan Drum, untuk itu sudah sepantasnya SPBU Simboro No.74915-97 mendapat teguran keras, bahkan jika perlu izinnya dicabut.

Bagi pihak Perusahaan di Mamuju Sulawesi Barat yang membutuhkan suplai BBM jenis solar mestinya memesan langsung pada Depot Pertamina di Pare-pare, Terkait dengan usaha ilegal PT KMP tersebut, diharapkan instansi terkait khususnya Kapolres Kota Mamuju harus bisa bertindak tegas dan transparan dalam menangani penimbunan Solar di wilayahnya. Begitupun dengan BPH Migas dan SKK Migas, Pertamina Pusat dan Daerah, serta Mapolda Sulselbar harus turut serta dalam menangani hal tersebut, karena sudah sangat merugikan masyarakat umum dan Negara. â– Korwil Skor Sulbar/S-10/Skor-02.

lebar 1 meter sehingga seharusnya pemerintah menindaklanjuti upaya swadaya warga itu. “Seharusnya jalan ini yang mendapat prioritas untuk dibangun karena kita sudah melakukan swadaya, tetapi ternyata jalan masuk gang yang dibuat sehingga kesannya ada apa dengan pembangunan itu� ujar seorang warga kepada Skor.

Ia menyayangkan swadaya warga itu menjadi sia-sia karena tidak ditindak lanjuti oleh bantuan pemerintah.

Selain itu warga menduga adanya oknum-oknum yang sengaja menyelewengkan bantuan perbaikan jalan ke dalam gang sehingga jalan yang menuju sekolah rusak berat.

Akibatnya rusaknya jalan akses menuju sekolah itu, membuat banyaknya murid yang malas bersekolah karena harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju ke sekolah. Untuk itu, masyarakat dan para guru di SD 06 maupun guru dari SMP 12 mengharapkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar turun langsung ke lapangan melihat langsung kondisi jalan yang menjadi akses satu-satunya ke sekolah itu. â– Ade/Skor-02

SKOR, Jakarta iberitakan sebelumnya bahwa PSO pengadaan pupuk urea bersubsidi pada Dierektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementeriaan Pertanian tahun 2009-2011 membeoroskan keuangan Negara hingga ratusan Miliar akibat Harga Pokok Produksi (HPP) yang melebihi ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pertanian.

Tingginya HPP tersebut diakui pihak Kementan karena adanya Force Majour, “pada saat itu petani uda berteriak kekurangan pupuk, sementara produksi pupuk bersubsidi PT PSP sebagai pelaksana PSO terbatas jadi kami harus menerima harga tinggi dari pemasok meski diketahui volume kita akan tergerus” kata Ir. Suprapti saat ditemui SKOR. Sekretaris Ditjen PSP, Kementan, Abdul Madjid dan Direktur Pupuk, Muhrizal Sarwani menambahkan bahwa, ”pengadaan pupuk bukanlah proyek sehingga tidak mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah melalui Publik Service Obligation (PSO)”. Jelasnya.

Ahli pengadaan barang dan jasa, DR. Hs. Sihombing saat dihubungi SKOR mengatakan bahwa alasan force Majour itu adalah suatu keadaan atau situasi yang tidak bisa dihindari, misalnya karena terjadinya bencana alam, jika alasannya karena desakan petani sehingga terpaksa menerima harga tinggi itu tidak termasuk force majour. “meskipun sifatnya penugasan, pengadaan pupuk bersubsidi pun harus mempertimbangkan harga yang paling menguntungkan Negara, tidak boros, efisien dsb,” terangnya.

Ditambahkan, “meski sifatnya penunjukan langsung, pasti ada tim tekhnis yang melakukan verifikasi, misalnya tentang kemampuan produksi pelaksana PSO jika diketahui target

produksinya tidak mencukupi kenapa diberi tugas,” tutur Hs. Sihombing.

Diakui pihak Dit. PSP Kementan bahwa “rangkap jabatan sebagai pejabat struktural di pemerintahan dan komisaris pada BUMN adalah hal biasa dan bukan hanya terjadi pada Dirjen PSP, DR. Ir. Sumarjo Gatot Irianto tapi banyak pejabat lain di Kementan yang juga merangkap jabatan, jadi tidak ada konflik kepentingan dalam jabatan sebagai KPA pada Kementan (pihak pemberi tugas) dan Komisaris Utama (sebagai pelaksana penugasan PSO)” jelasnya.

Sementara itu, PT PSP sebagai salah satu produsen pupuk yang mendapatkan penugasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus menjamin tersedianya pupuk bersubsidi mulai dari pengadaan dan penyaluran yakni pengangkutan dari pabrik hingga ke pengecer.

Kegiatan bongkar muat dilaksanakan dengan kerjasama pihak ketiga yang diatur dalam standar

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

07

www.skornews.com

operasional dengan suatu Instruksi Kerja (IK), dari informasi dan data yang diterima SKOR bahwa saat aktivitas bongkar muat, banyak pupuk urea bersubsidi yang tercecer saat disalurkan karena kantong pupuk yang robek.

Jumlah (50 kg/kantong, red) dan mutu pupuk yang diterima petani jadi berkurang karena susut akibat sobekan bekas gancu atau kantong pecah dan basah karena lembab mengingat sifat pupuk urea yang higroskopis.

Terkait hal tersebut, guna menindaklanjuti surat dari Redaksi Tabloid SKOR, Aktivis Lembaga Informant Korupsi (LIK), Nurkhalis mengatakan bahwa pihak Kementan tidak berani menunjukkan Perjanjian Kerjasama (PK) PSO pengadaan Pupuk bersubsidi Tahun 2009-2011 itu, Mereka (Kementan, red) hanya menunjukkan PK tahun 2014, "pada tahun 2009, Dit. PSP belum terbentuk", kata Nurkhalis menirukan keterangan PPID Kementan. ■Red.01

SKOR, Tangerang

Bukan rahasia umum lagi jika oknum pengusaha “memanipulasi” usahanya dengan maksud menghindari pajak, mahal dan sulitnya memperoleh perijinan. Satu kompleks industri/pergudangan yang memasang papan nama salah satu perusahaan namun bisa jadi didalamnya terdapat beberapa perusahaan dengan beragam produksi.

enelusuran SKOR di salah satu kompleks industri di bilangan Kota tangerang yang memasang papan nama PT “APM”, berawal dari informasi dari sumber terpercaya mengatakan bahwa perusahaan tersebut selain memproduksi industri utamanya, juga sering terlihat mengirim kendaraan berat dan mobil mewah ke pelabuhan yang diduga dikirim ke daerah Timur Tengah.

Pengawasan dan pengamanan super ketat saat SKOR berusaha mencari informasi lebih detail tentang hal itu, pintu gerbang utama yang selalu terbuka lebar diduga hanya kedok untuk mengelabui petugas dan menghindari kecurigaan masyarakat. Di gerbang masuk utama perusahaan itu, terdapat jalan di samping dalam kompleks yang selalu tertutup rapat dan diduga merupakan akses menuju pergudangan lain di bagian belakang kompleks dimana karyawan PT APM pun tidak mengetahui adanya aktivitas lain

dibelakang perusahaan tempat mereka bekerja.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, SKOR mengirimkan surat konfirmasi kepada Direksi PT APM namun hingga berita ini ditulis, pihak APM belum memberikan tanggapan.

■Red.01

SKOR, Kolaka-Sultra

Mantan Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sofian Rindi resmi menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Kolaka, Senin (8/12/2014). ofian yang didampingi isterinya digiring pihak Kejaksaan Negeri Kolaka ke mobil tahan setelah menjalani tahanan titipan Kejari usai ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu dalam kasus penyelewengan dana KONI lebih dari Rp 457 Juta. “terhitung sejak hari ini, SR akan dititip di Rutan selama 20 hari, setelah itu akan kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Kendari atas kasus

Sofian Rindi (baju putih), saat berada di Kejaksaan Negeri Kolaka.

penyelewengan anggaran tahun 2011 - 2013 lalu,” kata Kajari Kolaka, Jefferdian.

Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah, “Berdasarkan fakta, baru SR yang ditetapkan sebagai tersangka namun bisa jadi ada tersangka lain, kita tunggu fakta

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

08

di persidangan nanti,” Tambah Kajari.

SR diduga kuat menyelewengkan dana Koni Kolaka selama beberapa tahun, dalam aksinya, Ia memalsukan sejumlah tanda tangan pengurus cabang olahraga untuk tujuan pencairan dana, tersangka juga diduga membuat perjalanan dinas fiktif, diwww.skornews.com

antaranya bantuan ke kecamatan dan perawatan lapangan.

Jefferdian menerangkan, “SR terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. “Kini, kerugian negara akibat korupsi itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara”, terangnya.

■Korwil Sultra/S-10

SKOR, Jakarta

Dugaan “Kongkalikong” Oknum Pejabat Pertamina atas pembelian saham PT Berlian Laju Tanker (BLTA) Tbk. pada tahun 20092010 oleh Dana Pensiun (DP) Pertamina, mengakibatkan anak perusahaan Pertamina ini rugi hingga Rp 21,6 Miliar, kasus salah investasi ini mendapat perhatian Lembaga Informant Korupsi (LIK). etua Umum Lembaga Informant Korupsi, Maskur Husain, SH. mengemukakan hal ini saat berkunjung di Kantor Redaksi SKOR (17/12), LIK mendesak penegak hukum segera menyelidiki jajaran Direksi DP Pertamina terkait dugaan penyalahgunaan dana investasi pada saham PT BLTA. Kasus ini akan kita dorong ke ranah hokum agar segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut, “Yang pasti kasus ini akan kita kawal sampai tuntas,” kata Maskur tegas.

Kasus salah investasi harus ditangani secara cepat oleh aparat penegak hukum karena dugaan kerugian sudah sangat jelas. “DP Pertamina itu kan pasti punya semacam Komite Investasi dan pedoman terkait investasi dalam bentuk saham pada perusahaan perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),” tambahnya.

Lebih lanjut Maskur Husein menegaskan, “memang siapapun yang bermain di pasar modal bisa mengalami kerugian karena berinvestasi di

pasar modal itu high risk high return namun apa yang dialami DP Pertamina ini tidak perlu terjadi jika pihak Direksi menerapkan kajian memadai dalam melakukan analisa kinerja keuangan BLTA apalagi DP Pertamina sudah berpengalaman puluhan tahun bermain dalam pasar modal,” tegasnya.

Pada pemberitaan dua edisi Skor sebelumnya, telah diberitakan dugaan manipulasi dan kongkalikong dalam penempatan dan pelepasan investasi pembelian saham PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) pada tahun 2009-2010, hingga DP Pertamina rugi Rp 21,6 miliar. Akibat saham emiten pelayaran ini telah disuspensi (dihentikan untuk sementara) di seluruh pasar sejak 25 Januari 2012 hingga kini.

Sebagaimana diketahui, Kepemilikan saham PT BLTA oleh DP Pertamina sampai akhir tahun 2009 sebanyak 14.711.166 lembar dengan nilai perolehan Rp 16.572.305.274 dan nilai wajar saham tersebut akhir tahun senilai Rp 9.562.257.900. Kemudian periode Januari s/d April 2010, DP

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

Pertamina beberapa kali membeli saham BLTA sebanyak 1.982.500 lembar dengan nilai perolehan Rp1.360.640.

850.

Harga perolehan rata-rata saham BLTA pada Inhouse I sebesar Rp 1.247,40 dan Inhouse II Rp 723,05, sementara harga pasar saham BLTA pada closing price sebelum dilakukan right issue (Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD) akhir Juni 2010 adalah Rp 330,00. Harga pasar adalah 26,46% dan 45,64% dari harga perolehan rata-rata saham BLTA yang dimiliki masing-masing Inhouse I dan II. Hal itu menunjukkan, harga pasar saham BLTA tidak pernah mencapai rata-rata harga perolehan saham BLTA yang dimiliki DP Pertamina dan cenderung

09

www.skornews.com

terus melemah.

Pada bulan Juli 2010, DP Pertamina memutuskan membeli saham BLTA melalui Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diterbitkan oleh BLTA sebanyak 16.693.666 lembar saham senilai Rp 3.672.606.520 hingga DP Pertamina memiliki saham BLTA per Juli 2010 sebanyak 33.387.332 lembar dengan nilai perolehan Rp 21.605.552.644.

Setelah proses right issue, kerugian potensial BLTA telah mencapai 40,51% - 72,03% dari harga perolehan rata-rata keseluruhan kepemilikan saham BLTA di DP Pertamina, namun manajemen DP Pertamina saat itu tidak melakukan kebijakan cut loss (melepas saham untuk menghindari kerugian lebih besar). Hal tersebut mengakibatkan kerugian investasi.

■Skor-10

SKOR, OKU-Sumsel

Satu lagi oknum pejabat Pemerintah Kabupaten OKU bermasalah dengan hukum, Helmi Purnomo yang menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda OKU tersandung kasus narkoba.

Pria 47 tahun yang tinggal di Jl. Dr. Moh. Hatta, Lr. Lematang, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres OKU akhir Oktober yang lalu. la tertangkap basah saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu.

Parahnya Helmi nyabu di rumah dinas Bupati OKU atau rumah kabupaten di Jl. HOS Cokro Aminoto, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur. Helmi tak sendiri. la ditangkap bersama rekannya, Komarudin alias Ujang, yang berstatus sebagai oknum tenaga honorer di Setda OKU. “Penangkapan ini menindaklanjuti

laporan masyarakat. Tersangka yang berinisial HP (Helmi Purnomo) sudah menjadi target polisi sejak lama. Penangkapan ini merupakan bukti polisi dalam memberantas narkoba, bukan hanya di internal Polres OKU, tetapi juga di instansi lain,” ujar Kapolres OKU, AKBP Mulyadi, beberapa waktu yang lalu.

Mulyadi mengatakan, Helmi dan Ujang ditangkap saat keduanya diduga tengah menikmati sabu-sabu di kamar tamu nomor 5 rumah dinas Bupati OKU. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan tersangka bersama

barang bukti berupa 1 paket hemat sabusabu yang dibungkus plastik klip bening.

Sabu tersebut ditemukan terletak di dekat pintu, kemudian polisi juga mengamankan alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral kecil.

Di bagian tutup botol air mineral tersebut, terdapat dua buah pipet, disalah satu pipet terdapat karet dot yang diujung karet dot tersebut terdapat pirek yang berisi serbuk sabu. Bong dengan sisa sabu itu ditemukan terletak di bawah kursi Helmi duduk.

Selanjutnya, polisi menemukan korek api gas, sebuah jarum terletak di meja depan Helmi duduk, serta kotak rokok yang berisi pirek kaca dan karet dot. Kotak rokok dan karet dot itu ditemukan di dalam sampah.

“Tersangka HP mengakui barang tersebut miliknya. Kasusnya dalam tahap pengembangan. Tersangka terancam pasal 112 UU No 35/2009 dengan ancaman 12 tahun penjara,” lanjut Mulyadi.

Di hadapan polisi, Helmi mengakui barang haram tersebut milikinya. Menurut pengakuannya, ia sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak satu tahun silam. “Tadi kebetulan ada dia (Ujang, red).

Kemudian saya suruh membeli barang itu (sabu-sabu) untuk menghilangkan sun-

tuk. Baru inilah konsumsi sabu-sabu di rumkab (rumah kabupaten),”ujar Helmi.

Sedangkan Komarudin alias Ujang mengaku ia membeli sabu-sabu dari seorang bandar yang berinisial B dengan harga Rp 300 ribu. “Barangnya (sabu-sabu Red) sudah kami pakai separuh dari yang dibeli,” terang Ujang.

Sementara itu, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Humas Setda OKU Dede Fernandez mengatakan, Pemerintah Kabupaten OKU menyerahkan kepada proses hukum dengan mengedepankan praduga tidak bersalah.

“Kalau memang bersalah nanti apakah ada sanksi atau tidak, akan dipertimbangkan. Kami tetap menghormati proses hukum dan mengedepankan praduga tidak bersalah,” ujar Dede saat dikonfirmasi.

Dede sangat menyayangkan jika kedua tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut di Rumah Kabupaten. “Tapi, mau bagaimana lagi,” lanjutnya.

Disinggung keperluan tersangka berada di rumah kabupaten, menurut Dede hal tersebut wajar. Sebab, kata Dede, urusan rumah tangga Rumkab dan Rumah Dinas Wakil Bupati menjadi tanggung jawab Kabag Umum. “Kalau memang beliau (tersangka Red) di situ (rumah kabupaten) wajar,” pungkasnya. ■ASNI/S.02

ada bantuan lagi akan diperbaiki datanya, saya berjanji kedepan nanti katakanlah tahun 2015 jikalau ada lagi bantuan sebelum disalurkan kami akan undang semua kades-kades agar memperbaiki data warganya sehingga bantuan dari pemerintah tepat sasaran” ujarnya.

Hamid juga menyebutkan kesalahan data penerima bantuan itu terjadi sebagai imbas dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dimana Kepala Desa yang terpilih akan lebih mengutamakan pendukungnya untuk masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Ini terjadi karena rata-rata pendukungnya Kades, di waktu Pilkades jadi saya bisa simpulkan bahwa para Kades kades disini sangat dilematis sama warganya karna waktu mencalonkan Kades terlalu menjanjikan sama warga akibatnya seperti inilah yang terjadi dan

ini fakta yang membuktikan bukan rekayasa” kata Hamid dengan nada yang tegas.

Dari pantauan Skor di kantor pos unit campalagian saat penyaluaran bantuan beberapa waktu yang lalu terlihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor pos dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menerima bantuan sebesar Rp. 400.000 per keluarga itu.

Menurut Kepala Kantor Pos Unit Campalagian, Dominggus bantuan itu adalah bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Presiden RI, Joko Widodo, namun demikian pencairannya masih menggunakan kartu yang lama yakni Kartu Perlindungan Sosial.

Bantuan dari pemerintah itu adalah program lanjutan dari pemerintahan sebelumnya yakni era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, nama program bantuan itu berubah menjadi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga pencairannya masih menggunakan kartu yang lama yakni KPS. Kantor Pos Unit Campalagian telah menyalurkan bantuan PSKS sebesar Rp. 3.284.400.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Pulu Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Jumlah itu disalurkan kepada 8.211 keluarga dengan jumlah bantuan Rp. 400.000 per keluarga.

Keluarga yang menerima bantuan itu berasal dari dua kecamatan yakni Kecamatan Campalagian 4.996 keluarga dari 18 desa dan Kecamatan Luyo 3.215 keluarga dari 11 desa.

■Ariefuddin H/Skor-02

SKOR, Polman-Sulbar

Bantuan untuk masyarakat miskin melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang disalurkan Kantor Pos Unit Campalagian Kabupaten Polewali Mandar beberapa waktu yang lalu dituding tidak tepat sasaran, pasalnya banyak masyarakat terdaftar dan ikut menerima bantuan dianggap tidak layak karena tidak masuk kategori miskin, disisi lain masyarakat yang masuk kategori miskin justru tidak terdaftar dan tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Seperti disampaikan seorang warga yang minta namanya disamarkan, Jhon Trovolta kepada Skor mengeluhkan adanya penerima bantuan masyarakat miskin yang taraf kehidupannya dianggap sebagai kalangan yang mampu secara ekonomi sehingga tidak tepat apabila ikut menerima bantuan.

“Ada warga satu kampung satu dusun dengan saya sudah haji hidupnya istimewa tapi tetap saja dapat bantuan yang lebih memalukan lagi ibu haji itu datang kekantor pos terimah bantuan disengaja kudung hajinya dibuka karna malu dilihat orang atau tetangganya ternyata ketahuan juga” ujarnya kepada Skor yang ditemui di kantor pos unit campalagian.

Hal senada disampaikan Camat Campalagian, Hamid Nurdin kepada Skor yang ditemui saat memantau proses penyaluran bantuan di kantor pos unit campalagian mengaku menyaksikan sendiri warga penerima bantuan yang mestinya tidak layak menerima karena termasuk golongan ekonomi menengah ke atas.

“Iya saya melihat dengan mata

kepala saya sendiri ada warga yang saya kenal persis datang menerima bantuan padahal mereka punya empang atau tambak ikan 3 Hektar tetapi masih saja terdaftar dan menerima bantuan” ujarnya.

Hamid menambahkan perlu dilakukan pendataan ulang agar bantuan yang diberikan pemerintah pada masa yang akan datang tidak salah sasaran lagi.

“Perlu pendataan ulang dan jangan lagi kejadian seperti ini yang tidak layak dapat bantuan dan yang layak justru tidak terima bantuan ini sangat memalukan, sadarlah engkau warga jangan mengambil hak orang, kalian itu akan memakan uang haram” kesalnya Meski mengaku kecewa dengan data penerima bantuan itu, Hamid mengharap kepada warga miskin yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan agar bersabar. Hamid juga berjanji akan berusaha melakukan perbaikan data penerima bantuan untuk tahun berikutnya.

“Insya Allah tahun-tahun yang akan datang apakah itu tahun 2015 apabila

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

10

www.skornews.com

SKOR, Bekasi

Forum Studi Mahasiswa untuk Kemanusian dan Demokrasi (FSMKD) Kota Bekasi menggelar Malam Peringatan Hari Antikorupsi Internasional, sebagai wujud peduli terhadap gerakan anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Acara yang mengambil tema, “Bekasi Say No To Anti Korupsi” diselenggarakan, Jum’at (12/12/2014) pukul 20.00-23.00 WIB di Taman Alunalun Kota Bekasi. etua FSMKD Kota Bekasi, Romadon mengatakan, pihaknya mengundang Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Namun dari tiga narasumber yang diharapkan hadir, hanya ada perwakilan dari DPRD Kota Bekasi, Irman Firmansyah (Politisi Partai Gerindra) dan wakil dari Kejari Kota Bekasi, Sunarto (Seksi Intelejen Kejari Kota Bekasi).

“Kami tantang pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menandatangani pakta antikorupsi. Sayang pihak eksekutif tidak hadir di sini,” ujar Romadon.

Namun, meski tidak ada perwakilan eksekutif yang hadir, rencananya FSMKD akan membawa pakta antikorupsi ke Pemkot Bekasi agar bisa ditandatangani oleh pimpinan di lem-

baga tersebut.

“Meski dari pihak Eksekutif (Pemkot Bekasi) tidak hadir, kami tetap akan membawa Pakta itu nanti untuk ditandatangani,” terang Romadon.

Sementara Sekretaris FSMKD, Hasan menuturkan, kegiatan ini bukan hanya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, namun dengan penandatangan Pakta Anti Korupsi tersebut, juga mendapat dukungan dan usul dari Irman Firmansyah agar membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Pungutan Liar (Pungli).

“Tadi Bang Irman bilang ke kami, kalau kegiatan ini jangan menjadi seremonial tahunan saja, namun juga harus dibentuk satuan-satuan untuk mengaplikasikan kegiatan ini. Akhirnya bang Irman usul untuk bentuk Satgas Anti Pungli,” jelas Hasan.

Pembentukan Satgas ini, lanjut Hasan, demi brgeraknya sistem

yang transparan pada pengeluaran APBD dan satgas tersebut juga untuk melakukan penindakan terhadap Pungli yang semakin merebak, khususnya di Kota Bekasi.

Sebelumnya Satgas sendiri juga pernah dibentuk di Wilayah Pemkot Bekasi, tapi untuk pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Dulu pernah dibentuk satgas untuk mengawasi kinerja PNS, tapi sekarang satgas yang akan kita bentuk ini nantinya akan mengawasi seluruh as-

pek dari tingkat bawah hingga atas,” pungkas Hasan.

Satgas Anti Pungli ini nantinya akan dibentuk dari beberapa elemen mahasiswa, dan satgas sendiri terbentuk secara terorganisir. “Kami mendirikan satgas ini secara independent, namun tadi diusulkan sama bang Irman untuk dana operasional satgas nanti, bisa dari APBD. Rencananya satgas ini akan berjalan tahun 2015 mendatang,” pungkas Hasan.

■Alfi/S-10

SKOR, Majene Pelaksanaan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu perlu kita sosialisasikan, karena Sulbar adalah Daerah yang memiliki keanekaragaman etnik/suku dan budaya serta kekayaan di bidang produk UMKM yang mempunyai keunikan tersendiri, hingga sangat diharapkan para pelaku UMKM Majene agar mengurus untuk mendapat hak cipta atau hak paten atas produk-produk unggulan yang emreka produksi.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Kabid Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) Dinas Perindustrian Perdangan Koperasi dan UKM Prov. Sulbar, Drs. Petrus Iminggus MM, pada pelaksanaan sosialisasi HAKI yang dilaksanakan, 11-12 November 2014 lalu, di Wisma Yumari di Kab. Majene.

Sementara Kabid Pelayanan Hukum Kanwil KemenHukam Prov.

Sulbar, Abdullah SH MH selaku nara sumber mengatakan, perkembangan di bidang perdagangan industri, khususnya di Sulbar telah sedemikian pesat, hingga memerlukan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik yang punya hak terkait dengan tetap memperhatikan terhadap masyarakat bagi pelaku UMKM dalam 6 Kabupat-

en Sesulbar.

Karena Sulbar memiliki etnik, suku, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi, yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Berhubung hal tersebut merupakan salah satu sumber dari hasil karya masyarakat Sulbar yang secara intelektual dapat dan perlu dilindungi UU. Seperti dikatakan tadi oleh Ketua Panitia, UU No.9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pelaksanaan sosialisasi HAKI hanya semata-mata untuk menakar kemampuan masyarakat Sulbar di bidang UMKM, karena itu UMKM perlu mendapat perlindungan UU

HAKI, tambahnya.

Tujuannya, ungkap Abdulllah, agar orang lain tidak dapat menjiplak hasil karya masyarakat Sulbar, karena sudah terdaftar di Kemenkumham Sulbar, hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya pemilik atau penciptanya yang sejahtera, namun yang ikut merasakan adalah pemerintah daerah itu sendiri.

“Karena itu, secara tidak langsung mencakup pula Agremen On Trade Related Aspeets Of Intelektual Property Rights (Persetujuan Tentang AspekAspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual),” jelasnya. ■Dewan Lembah/S-10

SKOR, Kolaka-Sultra Aksi pencurian air bersih di Kab. Kolaka masih terus berlangsung, pelanggan merusak dan membalikkan arah meteran serta mengambil air dari pipa induk.

Menyikapi hal tersebut, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) telah melakukan operasi penertiban, “Kami akan memutus sambungan air kepada pelanggan yang terbukti mencuri

dan menunggak pembayaran,” tegas Sunaryadi (Staf bag. hubungan pelanggan) Maraknya pencurian air mengakibatkan kebutuhan air bersih untuk warga tidak dapat terpenuhi secara merata padahal suplai air bersih dari PDAM kepada pelanggan telah mencukupi, terang Staf PDAM bag.

Produksi.

■Biro Kolaka/S-10

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

11

www.skornews.com

Skor, Muba-Sumatera Selatan

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers, Dewan Pers, Muhammad Ridlo Eisy, mengatakan undang-undang dan kode etik jurnalistik adalah island of safety (pulau penyelamat) yang artinya setiap pelaku jurnalis yang masuk ke dalam pulau tersebut akan aman dan dilindungi, dengan catatan mematuhi kode etik.

Wartawan Indonesia juga wajib bersikap Independen tidak terpengaruh interHal itu diungkapkannya Muhamvensi dari pihak manapun, mad Ridhlo pada kegiatan sosialisasi menghasilkan berita yang kebijakan publik, terkait kerjasama akurat, berimbang dan media partner Pemkab Muba yang bertidak beritikad buruk.

badan Hukum dan penanganan delik hukum Pers. yang di gelar oleh Bagian Hubungan masyarakat (HUMAS) Setda Kabupaten Muba di Auditorium Pemkab Muba, Kamis (4/12) lalu.

Sementara Sekda Muba, Drs H Sohan Majid MM dalam sambutannya menyebutkan membutuhkan saran dari rekan-rekan wartawan sebagai media kontrol demi berjalannya program pembangunan di Kabupaten Muba Sumatera Selatan.

“Kami (Pemkab Muba) juga bangga dan menerima atas mengkoreksi setiap saran, masukan dan kritikan yang disampaikan dari rekan-rekan wartawan.

Karena itu melalui kegiatan sosialiasasi ini dapat memberikan manfaat guna mencari solusi terhadap permasalahanpermasalahan yang dihadapi,” katanya.

Sohan menambahkan, sosialisasi ini juga diharapkan dapat terwujud Pers yang beretika, berkualitas dan mampu

SKOR, Bitung-Sulut urah hujan yang tinggi selama beberapa hari belakangan ini membuat sistem drainase tersumbat, air selokan meluap dan menggenangi jalan di perbatasan Kelurahan Girian Bawah dan Girian Weru Satu, tepatnya di RT. III lingkungan I, Kelurahan Girian Bawah.

Penyebabnya adalah penutup saluran/drainase dengan ayaman besi untuk menahan sampah oleh salah seorang warga, Lukman Saman yang juga Ketua RT.III/Lingkungan I tersebut. Saat ditemui SKOR, Saman menjelaskan, dirinya sengaja menutup saluran tersebut karena banyaknya protes dari warga Girian Bawah yang merasa dirugikan dengan kiriman sampah dari pasar Girian maupun dari Kelurahan yang posisinya berada di atas. "Saya menutup saluran ini,

karena sampah dari pasar Girian sangat banyak dan sangat mengganggu warga di sini," jelas Tutu (panggilan akrab Lukman Saman).

Karena itu, saya sebagai Ketua RT berusaha menjaga agar warga di lingkungan saya tetap aman dari kiriman sampah yang mengganggu kesehatan juga sangat merusak pemandangan, "Kami mengharapkan kerjasama dari Kelurahan tetangga, bagaimana agar sampah dari pasar Girian tidak dibuang sembarangan ke saluran air," tambah Tutu.

Lurah Girian Weru Satu, Loly Sumigar yang turun ke lokasi karena adanya informasi jika air telah meluap dan membanjiri jalan pasar Girian menuju Girian Bawah, "Saya beserta dengan para perangkat Kelurahan setiap saat turun untuk membersihkan lingkungani dan saya sudah melapor-

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

12

memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia Pers sendiri.

“Sejalan dengan hal tersebut, diimbau Agar semua media yang ada di Muba untuk segera melengkapi perusahaan Pers sesuai dengan Undang-undang Pers yang berlaku,” Imbuh Sohan.

Kepala Bagian Humas Setda Muba, Solekhan AS SAg, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan

kan persoalan penutupan saluran air ini kepada Camat Girian," lanjut Sumigar.

Sumigar dan Saman sempat bersitegang karena bersikeras untuk membuka besi penahan sampah yang dipasang di saluran air oleh Lukman Saman. "Kalian tidak berhak membuka penyaring sampah tersebut, karena itu ada di wilayah Girian Bawah," ungkap Saman.

Persolan sampah sering dikeluhkan warga sekitar yang mendapat imbas kiriman sampah dari pasar tersebut, "Harusnya Pemerintah kembali mengambil alih pengelolaan pasar Girian, selain bisa menambah PAD juga bisa menjauhkan berbagai persoalan yang dikuatirkan menimbulkan konflik," kata salah seorang mahasiswa.

■Arham Licin/S-10 www.skornews.com

pemahaman, wawasan akan pentingnya media partner yang berbadan hukum kepada seluruh stakeholder yang terkait, dan memberikan pemahaman pencegahan media partner dan penanganan delik hukum Pers oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Tujuannnya guna membahas kajiam hukum pencegahan delik hukum Pers terhadap Undang-Undang Pers kepada seluruh stakeholder terkait. Selain itu juga memberikan sosialisasi kerjasama media partner Pemkab Muba yang berbadan hukum,” ujarnya.

Dalam Sosialisasi ini diikuti sebanyak 75 peserta yang terdiri dari SKPD Jajaran Pemkab Muba, Pemimpin Media, wartawan yang bertugas di Kabupaten Muba, mahasiswa, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.

Selain narasumber dari Dewan Pers juga dari pihak Kepolisian Polres Muba dan Kejaksaan Negeri Sekayu Muba.

■Yudi Febriansyah/S-02

Skor, Muba-Sumatera Selatan

Ormas dan LSM yang menerima bantuan dana hibah harus bertanggung jawab secara formal dan material terhadap dana yang digunakan serta melaporkan dana yang digunakan, hal ini diungkapkan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarkatan (Kesbak), Drs Yuliarto MSi pada saat acara rapat koordinasi (rakor) dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tata cara pengajuan dana hibah yang diikuti oleh seluruh anggota Ormas/LSM Kabupaten Muba berlangsung diruang rapat Badan Kesbangpol Kab Muba, beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpinan langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Muba, HM Soleh Naim SE MM, didalam rapat dia mengatakan, ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan berkoordinasi dengan baik untuk mensinergikan antara tujuan Ormas dengan pemerintah.

“Diharapkan seluruh Ormas/LSM Muba dapat bersama-sama untuk bermitra dan bekerja sama dengan baik terhadap Pemerintah untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat Muba,” imbaunya.

Pihaknya mengajak para ormas/LSM dapat bersama-sama menaati aturan pemerintah yang ada, jika ada Ormas/

LSM yang belum terdaftar diharapkan dapat mendaftar dengan segera sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesbangpol siap memfasilitasi untuk perbaikan Muba kedepannya dengan merekomendasikan dana hibah ke DPPKAD kabupaten Muba.

"2015, diharapkan Ormas/LSM dapat bersatu, guna menjadi mitra pemerintah dan mewujudkan PERMATA Muba 2017 nanti," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarkatan (Kesbak), Drs Yuliarto MSi mengatakan, bahwa tujuan rakor ini untuk meningkatkan pemahaman tentang Ormas dan penguatan kelembagaan yang dibantu oleh dana hibah atau bantuan sosial.

"Dana hibah harus digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dapat melaporkan dana yang digunakan untuk dipertanggungjawabkan guna untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan," ujarnya.

"Untuk itu, diharapkan seluruh Ormas/LSM diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah guna meningkatkan pembangunan pemerintah Muba ," ujarnya lagi.

Selanjutnya, Kasubag keuangan DPPKAD dan PPKD, Hendri Anto SSip MSi mengatakan bahwa hibah sebagai objek pemeriksaan oleh audit internal, audit external dan aparat penegak hukum, karena hibah tidak tepat sasaran

dan penggunaannya serta sebagai alat pencitraan diseluruh indonesia oleh kepala daerah. yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

"Hibah bertujuan untuk partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang diberikan, hibah tidak diperkenankan untuk membiayai operasional LSM atau Ormas seperti gaji, listrik, telepon, air atau biaya rutin lainnya," jelasnya.

Sementara ketua Aliansi LSM Kab Muba, Drs M Nuh Soleh yang dikonfirmasi terkait penerimaan dana hibah oleh LSM dan Ormas itu mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana hibah yang merupakan uang rakyat tersebut “Bagi yang menerimah dana hibah semestinya harus diaudit dan diperiksa kebenaraanya, jangan seenaknya saja menggunakan uang tersebut, karena bagaimanapun itu adalah uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan” ujarnya.

Soleh juga bertekad akan mengawasi dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana hibah di Kab Muba. “saya berkomitmen jika ada temuan dilapangan mengenai penyimpangan dana hibah, akan saya laporkan ke penegak hukum guna diperoses” tegasnya ■Yudi Febriansyah

faatkan masyarakat Sulbar.

Selain itu, ujarnya, perlu ditegaskan dan memilah kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak, hingga dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pelaku intelektual yang bersangkutan. Hal itu juga perlu kita sadari, bahwa produk UMKM untuk pengembangan dan kemampuan intelektual masyarakat Sulbar, tentunya memerlukan perlindungan hukum hasil karya bagi pelaku UMKM, hingga dengan sendirinya daerah lain tahu, produk ini sudah ada yang punya. Pada gilirannya nanti, terjadi persaingan usaha yang sehat untuk melaksanakan pemban-

gunan secara nasional, Karena itu, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, namun HAKI memiliki bentuk yang khas bersifat peribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas bagi pelaku produk UMKM. “Hingga sangat diharapkan kepada masyarakat Polewali bagi pelaku UMKM agar didaftarkan di Kanwil Kemenkumham Sulbar hingga daerah lain tidak menciplak lagi, karena sudah mempunyai kekuatan hukum usahanya,” pungkasnya.

SKOR, Polewali

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka dan memberikan peluang bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan adanya perlindungan hokum terhadap produk yang dihasilkan. Karena itu, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat mensosialisasikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kab. Polman, pada 7-8 November 2014 lalu, di Hotel Pasifik.

Dalam laporan Ketua Panitia Kabid UMKM, Drs. Petrus Iminggus MM, peserta yang hadir 30 orang, karena begitu pentingnya sosialisasi HAKI terhadap masyarakat Polman ini, tidak lain bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum.

Artinya, ungkapnya, dimana bagi pelaku produk UMKM yang mempunyai keunikan dan kelebihan tersendiri agar mendapat hak cipta atau hak paten. Demikian pula sebaliknya, bagi pelaku produk UMKM agar tidak ada yang dicaplok oleh Daerah lain, bila ada produk atau hasil karya masyarakat Sulbar.

Sementara dari Kanwil Kemenkumham Sulbar, dalam hal ini Kabid

Pelayanan Hukum Abdullah SH MH selaku nara sumber memaparkan seluk beluk perihal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Menurut Abdullah, produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mendapatkan perlindungan hukum, melalui HAKI atas karya masyarakat Sulbar, untuk memberi perlindungan hukum bagi karyakarya intelektual di bidang hak cipta.

Termasuk upaya Pemerintah Sulawesi Barat untuk memajukan karya intelektual yang berasal dari produk UMKM, termasuk beberapa konvensi di bidang hak kekayaan intelektual dan masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya diman-

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

13

www.skornews.com

■ Korwil Skor Sulbar/S-10

SKOR, Bandung-Jabar

Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BNI (Persero) Tbk. diduga banyak terjadi manipulasi dan konspirasi antara pihak Debitur dengan oknum pejabat BNI SKC/SKM Bandung. ejumlah kredit macet disebabkan karena adanya manipulasi persyaratan yang memudahkan para debitur “nakal” memperoleh fasilitas kredit hasil kerjasama dengan oknum pejabat “nakal” Bank BNI yang menyebabkan kerugian Negara dan Perusahaan.

Sebagaimana pemberitaan SKOR edisi sebelumnya, pada periode tahun 2008-2011 terdapat Tujuh proyek PT NPP yang memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-transaksional) dari Sentra Kredit Menengah (SKM) Bank BNI Cabang Bandung sebesar Rp

82,7 Miliar namun ternyata proyekproyek tersebut adalah pekerjaan Perusahaan lain, berarti Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai salah satu syarat yang harus dilampirkan calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit tidak dilampirkan.

Demikian pula pemberian fasilitas KUR pada 50 kelompok peternak sapi oleh BNI SKC Bandung Sebesar Rp 25 Miliar yang dilakukan secara langsung. Diduga anggota kelompok penerima kredit itu “fiktif” dan sengaja dimanipulasi untuk mendapatkan fasilitas kredit dan oknum pejabat BNI pengelola kredit sengaja tidak menganalisa persyaratan pemberian kredit dan

penggunaannya.

Bahwa atas fasilitas KUR untuk 50 debitur “Fiktif” itu mendapatkan penjaminan yang dibayarkan Pemerintah karena BNI SKC Bandung

telah mengajukan IJP kepada PT Jamkrindo (Persero) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.9 Miliar.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010 tentang fasilitas penjaminan KUR Pasal 5 yang menyatakan bahwa UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (a) Merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima KMK dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat permohonan KUR diajukan.

■Dani/Rd.01

SKOR, Jakarta Dugaan Penyalahgunaan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2011 di Bank DKI dengan modus pegendapan dana sampai pada setiap akhir minggu berjalan pada rekening escrow Bank DKI sebelum dilimpahkan ke rekening 1575 (rekening milik Pemprov DKI Jakarta) nampaknya ada benarnya.

ana BPHTB yang mengendap dan tidak mempunyai jasa bunga di Bank DKI itu ditengarai sebagai “akal-akalan” untuk memperoleh keuntungan secara pribadi yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Bank DKI. Sistem pengelolaan dana BPHTB 2011 dengan mengendapkan dana itu dibenarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bahkan diakui merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan agar dilakukan perbaikan sistem.

Meski diakui oleh BPKD sebagaimana informasi yang dihimpun Skor awal Nopember lalu, namun pihak Bank DKI memberikan keterangan yang berbeda bahkan membantah adanya pengendapan dana BPHTB 2011 pada rekening escrow sebelum masuk ke rekening milik Pemprov DKI Jakarta.

Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah yang ditemui Skor di kantornya, senin (8/12) lalu membantah adanya pengendapan dana BPHTB 2011 pada rekening escrow sampai setiap akhir minggu berjalan sebelum dilimpahkan ke rekening milik Pemprov DKI Jakarta.

“Tidak mungkin, sekarang saya tanya buat apa kita begitu, karena1575 adalah rekening kita juga, rekeningnya Pemprov di rekening kita, nah ngapain kita melakukan pengendapan. Mungkin bukan di bank kita kali” kilahnya.

Zulfarshah mengakui di semua bank yang menerima pembayaran BPHTB

termasuk bank DKI menggunakan rekening penampungan untuk menerima pembayaran BPHTB karena dana transfer masyarakat tersebut tidak bisa langsung masuk ke rekening milik Pemprov DKI, selain itu diakui pihak BPKD membuka akses seluas-luasnya kepada bank penerima BPHTB untuk membuka rekening penampungan.

Lebih lanjut Zulfarshah menyebutkan sejak masih ditangani pemerintah pusat transfer dana BPHTB itu tidak langsung masuk ke rekening Pemprov tetapi harus melalui rekening penampungan, namun demikian pengendapanannya tidak sampai akhir minggu melainkan sudah riil time atau langsung dialihkan pada akhir hari.

“Yang namanya transfer itu, itu kan sudah riil time, karena BPHTB ini dari mulai di pemerintah pusat sama pendaerahan, kalau orang bayar, gak bisa masuk ke 1575. Semuanya sama kalau bank lain yang menerima pembayaran BPHTB, ya diterima dulu di rekening penampungannya, pada saat akhir hari baru dilimpahkan ke 1575” ujarnya.

Penjelasan Zulfarshah itu, berbeda dengan hasil penelusuran Skor sebelumnya pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa pengelolaan BPHTB 2011 itu adalah masa peralihan dari Pemerintah Pusat dan sistem yang digunakan masih mengadopsi sistem yang ada di pusat yakni dana BPHTB yang ditransfer masyarakat tersimpan dulu di rekening Escrow sampai akhir minggu berjalan kemudian dialihkan ke rekening Pemprov pada setiap hari jum’at.

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

14

“Untuk tahun 2011 karena baru mengelola masih penyesuaian sistem, dengan mengacu pada sistem yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat”ujar Kasbdit Pajak, Triastuti kepada Skor yang ditemui di ruang kerjanya awal Nopember lalu.

Hal senada disampaikan salah seorang staf BPKD, Farhan yang mendampingi Triastuti saat menerima Skor mengatakan pada tahun 2011 baru menerima pelimpahan BPHTB dari pusat ke daerah sehingga belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan BPHTB dan masih mengadopsi peraturan (PKS) yang digunakan pemerintah pusat.

“Di PKS dipusat disebutkan bisa membuka rekening penampungan dan dilimpahkannya setiap hari jum’at, jadi kita membuka rekening escrow bukan rekening milik Pemprov, nah didalam dunia perbankan kalau yang namanya escrow tidak mendapatkan jasa giro karena bukan milik kita melainkan rekening milik bank” ujar Farhan.

Lebih lanjut, Farhan mengatakan setelah berjalan setahun ada saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan perbaikan sistem karena sistem pengendapan dana dan tidak mendapatkan bunga sebagai jasa giro yang dilakukan pada tahun 2011 itu dinilai tidak menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. “berjalan setahun akhirnya ada hasil pemeriksaan BPK yang menyarankan agar coba mengikuti peraturan yang ada dalam arti boleh mengadopsi pemerintah pusat tetapi harus ada perbaikan dan pembenahan sistem, makanya pada tahun 2012 kita tidak ada lagi pengendapan, jadi pada H plus 0 itu sudah dilimpahkan, pada hari yang sama diakhir hari kerja sudah harus dilimpahkan masuk ke RKUD” tuturnya. ■Team/02

SKOR, Jakarta

Carut marut dunia impor beras di Indonesia yang ditandai banyaknya jenis beras yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan jenis beras yang telah ditetapkan oleh Tim Pokja Perberasan dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian khususnya pada periode tahun 2013. Hal itu diduga disebabkan ketidakbecusan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai verifikator barang impor sebelum masuk ke Indonesia.

ntuk menjamin pengendalian masuknya beras impor ke Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada tahun 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 336/M-DAG/KEP/4/2008 yang menetapkan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras.

Namun berdasarkan data dan informasi yang Skor miliki, pada tahun 2013 banyak beras impor yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan jenis beras yang telah ditetapkan oleh Tim Pokja Perberasan dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, misalnya dari 25 ribu ton lebih realisasi impor beras Thai Hom Mali pada tahun 2013, hanya 5% yang benar-benar berjenis

SKOR, Jawa Barat

Ratusan Miliar Rupiah kucuran dana hibah Prov. Jawa Barat Tahun anggaran 2012/2013 kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang pengelolaannya diatur dalam Pergub Jabar no. 55 Tahun 2011 kemudian diubah menjadi Pergub no. 31 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. enelusuran SKOR atas penyaluran hibah pada Badan Kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat dan penggunaannya pada penerima hibah, diduga sebagian besar anggaran tersebut “Digarong” oleh oknum pejabat Bakesbangpol dan SKPD terkait bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk memuluskan pencairan tanpa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana tersebut.

Kelompok-kelompok penerima hibah diduga “Fiktif”, sejumlah kelompok penerima diorganisir oleh seorang oknum dengan memanipulasi proposal, kelompok dan nama-nama anggotanya.

Ketua-ketua Kelompok fiktif tersebut diberikan fee atas kerjasamanya meminjamkan nama, KTP dan Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

15

Thai Hom Mali dan 95% adalah beras wangi yang jenis dan kualitasnya berbeda.

Lolosnya beras impor yang tidak sesuai dengan rekomendasi itu masuk ke Indonesia karena telah mendapatkan laporan hasil survey dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.

Kuat dugaan hal itu terjadi karena PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai verifikator dan ditengarai ada oknum pejabat PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia melakukan “kongkalikong” dengan pihak pengusaha (Importir) dengan mengeluarkan laporan hasil survey meskipun beras yang akan diimpor tidak sesuai dengan Rekomendasi Kementerian Pertanian.

Dugaan “kongkalikong” itu diperkuat biaya survey yang dilakukan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia ternyata dibayarkan dari pihak pengusaha (importir) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan untuk meloloskan beras milik importir.

Terkait dugaan “kongkalikong” antara oknum pejabat PT Sucofindo bersama PT Surveyor dengan pihak pengusaha (Importir) beras itu, Skor telah meminta kofirmasi kepada PT Sucofindo bersama PT Surveyor namun hingga berita ini ditulis Skor belum mendapat jawaban atau klarifikasi dari PT Sucofindo maupun PT Surveyor Indonesia.

■Team/Skor-02.

tandatangan dalam memuluskan pencairan dana hibah.

Salah seorang pejabat lingkup Bakesbangpol Jabar, Yaya Sunarya, SH. MM. saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penyaluran Hibah dibawah tahun 2014 memang hanya memeriksa kelengkapan administrasi dan tidak dilakukan pengawasan dan pengecekan kebenarannya di lapangan karena tidak ada anggaran untuk itu, “siapa yang akan mengecek kalau anggaran untuk ke lapangan tidak ada” katanya seakan mengakui adanya potensi penyalahgunaan dana hibah waktu itu.

Ditambahkan Yaya Sunarya, “Saya juga baru menjabat tahun ini (2014, red), jadi untuk lebih jelasnya silahkan menyurat secara resmi langsung ke Kepala Badan, jika ada kelompok yang ditemukan fiktif disebutkan nama dan alamatnya biar bisa langsung dicek datanya”, katanya menyarankan.

Dikonfirmasi melalui surat Korwil SKOR Jabar nomor 07/K/KJ-SKOR/XII/2014 tertanggal, 05 Desember 2014, Kepala Badan Kesbangpol belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.

■Danz/Rd.01

SKOR, Kolaka-Sultra

Bentrok antar warga terjadi di wilayah pesisir pantai Dawi-dawi Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara pada sabtu (6/12) malam lalu.

Kedua kelompok warga yang bertikai berasal dari Kampung Bajo dan Jalan Majaluleng Kelurahan Dawi-dawi. eski tidak ada korban jiwa, bentrokan itu sangat meresahkan warga yang bermukim di sekitar lokasi kejadian, lantaran saat bentrokan terjadi bersamaan dengan jatah pemadaman lampu secara bergilir dan adanya suara letusan bom molotov sejenis bom ikan yang digunakan warga yang bertikai. Bahkan salah seorang aparat kepolisian dari Polsek Pomalaa nyaris terkena bom ikan yang meledak di pemukiman padat penduduk itu.

Langkah cepat dari pihak aparat Polsek Pomalaa pun dilakukan dengan meminta bantuan pengamanan dari Kodim 1412 Kolaka. Untuk menghentikan bentrokan antar warga itu aparat kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan.

Lalu apa dan dari mana pemicu bentrok antar warga yang disinyalir sarat dengan muatan kepentingan untuk menguasai lahan pemukiman masyarakat yang bernilai jual menggiurkan itu?

Dari penelusuran tim wartawan SKOR di lokasi kejadian, terungkap kejadian itu dipicu dendam lama dari keluarga Iksan (18), korban yang di-

tikam beberapa bulan lalu oleh salah satu warga yang diduga masih kerabat salah seorang warga di Kampung Bajo, Kelurahan Dawi-dawi.

Meski korban tidak kehilangan nyawa, namun hingga kini masih menyimpan dendam terhadap pelaku yang melarikan diri usai menikam korban dan belum tertangkap hingga kini. “Sebenarnya pelakunya bukan orang sini, dia tinggal di Kolaka. Hanya memang ada keluarganya yang tinggal di sini,’’ ungkap warga yang enggan disebutkan identitasnya.

Kapolsek Pomalaa, Iptu Ardy Yusuf SE di lokasi kejadian mengungkapkan, penyisiran rumah warga sebagai upaya meminimalisir bentrok yang ditakutkan akan berulang kembali.

“Kita menemukan barang bukti dan sementara ini kita amankan dulu untuk menghentikan bentrok susulan,” ujarnya kepada SKOR. Kejadian ini mendapat perhatian serius dari sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Kolaka. Salah satunya, Sudirman, Anggota DPRD Kolaka dari Partai Gerindra mengungkapkan kejadian ini harus diselesaikan secara tuntas dan melibatkan semua pihak yang ada di jajaran Pemerintahan Kecamatan Pomalaa.

“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pomalaa-Watubangga, peristiwa ini jangan terulang kembali. Untuk itu, saya berharap semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang bisa memperkeruh situasi. Kemudian perlu ada proses mediasi sekaligus mencari akar masalah ini,” ungkap Sudirman saat di lokasi kejadian.

Menurutnya, konflik ini harus ditangani secara serius oleh semua pihak yang terkait. “Karena saya melihat di balik bentrok antar warga Kampung Bajo-Majauleng terindikasi adanya konflik kepentingan kelom-

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

16

pok tertentu yang ingin menguasai lahan pemukiman warga yang kini dimiliki oleh warga dari Kampung Bajo,” tambahnya.

Pernyataan Sudirman ini, nampaknya ada benarnya, karena di lokasi bentrok itu memang sementara dibangun pelabuhan kontainer, jalan fly over yang menghubungkan jalan by pass Kolaka-Pomalaa dan Lokasi Pasar yang sementara dalam tahap penyelesaian.

“Nilai jual dan konvensasi tanah yang ada di Kampung Bajo nantinya akan berlipat-lipat kali nilainya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum dalam konflik agraria di Indonesia, selalu saja ada yang memanfaatkan konflik antar warga untuk menguasai lahan tersebut,” jelas Sudirman yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua Kerukunan Masyarakat Bajo Kabupaten Kolaka, Al Misbach Ramli mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kepolisian di Pomalaa, dan meminta jaminan keamanan kepada warga di Kampung Bajo agar tidak dijadikan ‘kambing hitam’ dalam bentrokan tersebut.

Misbach juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana dengan menyebutkan bentrokan yang terjadi adalah bentrokan antar suku.

“Saya sangat menyesalkan adanya pihak-pihak tertentu yang menjadi provokator dalam bentrokan antar warga tersebut dengan mengatakan, ini konflik antar Suku Bajo dengan Suku Bugis. Ini tidak benar, karena saya mengenal karakter masyarakat yang ada di Kampung Bajo,” paparnya.

Lebih lanjut Misbach meminta agar konflik itu tidak dimuati dengan kepentingan-kepentingan lain, selain untuk menyelesaikan persoalan ini. “Yang kita inginkan adalah agar masyarakat di Kampung Bajo dapat hidup tentram dan damai berdampingan dengan masyarakat di seki-

www.skornews.com

tarnya,’’ tegas Al Misbach Ramli kepada wartawan SKOR, belum lama ini di rumah salah satu warga di Kampung Bajo.

Konflik warga di Pomalaa itu juga menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melalui Direktur Eksekutif Daerah Sulawesi Tenggara, Kisran Makati yang mengatakan seharusnya pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Dawi-dawi proaktif untuk menyelesaikan konflik dengan tuntas dan memikirkan langkah-langkah lanjutan pasca memediasi pasca bentrok beberapa bulan lalu.

“Saya berharap pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Kesbangpol Kabupaten Kolaka melakukan evaluasi peran Camat-Lurah di Pomalaa dalam menyelesaikan konflik antar warganya yang sudah berlangsung beberapa bulan lamanya. Jika tidak bisa menyelesaikan dan bertanggungjawab lebih baik dia meletakkan jabatannya,” tukas Kisran Makati yang dihubungi melalui saluran seluler, di Kendari pekan lalu.

Pihak Walhi Sulawesi Tenggara mengaku banyak mendapat informasi terkait konflik warga itu, dan berjanji akan membentuk tim investigasi sekaligus melakukan advokasi terhadap persoalan tersebut. “Dalam waktu dekat ini, kami akan turun ke lokasi kejadian untuk mencari fakta yang lebih lengkap untuk kami jadikan bahan laporan ke Jakarta. Dan kami juga berharapa kepada pihak aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga dan mencari solusinya bukan menyudutkan satu pihak yang bertikai.

Apalagi saya mendapat bocoran skenario bahwa diduga ada salah satu oknum aparat yang ikut bermain di konflik ini. Untuk itu perlu ada klarifikasi dari aparat yang diduga terlibat bermain.’’ pungkasnya.

■Korwilsultra/S-10/Skor 02.

SKOR, Kota Tangerang Lagi-lagi dunia pendidikan Indonesia tercoreng akibat tindakan penipuan yang diduga dilakukan lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Arastamar yang melaksanakan kegiatan akademiknya di jalan Daan Mogot KM 18, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. ugaan penipuan STKIP Arastamar itu dengan melaksanakan kegiatan akademik tanpa legalitas yang jelas bahkan diduga tidak mempunyai legalitas hukum yang sah sebagai sebuah institusi penyelenggara pendidikan. Lebih memprihatinkan lagi lemahnya pengawasan pada sektor Pendidikan Tinggi di Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI, bahkan kuat dugaan adanya oknum Kemendiknas yang “memback up” STKIP Arastamar.

Hal itu diketahui setelah M. Jamsik, SH, selaku kuasa hukum YBSI, yang menyampaikan permohonan pembatalan izin pendirian STKIP Arastamar di Kota Tangerang kepada Ditjen Dikti dengan nomor surat, S/026/TL-YBSI/VII/2014, dengan melampirkan akta pernyataan keputusan rapat pembina YBSI, pada, Jum’at, 18/07/2014, setelah seluruh pengurus dan pengawas serta pembina menyetuji atas pembubaran payung hukum YBSI, pada 18/03/2014 lalu.

Menurut informasi yang dihimpun Skor dari warga sekitar

kampus arastamar diketahui bahwa penyelenggaraan kampus tersebut banyak menuai permasalahan, sehingga terjadinya aksi demo warga terhadap kampus STKIP Arastamar.

Selain itu, pada tembok depan gerbang kampus juga terlihat papan penyegelan bangunan yang berwarna merah dari Dinas Tata Kota (Distako) Kota Tangerang.

Namun anehnya ketika dikonfirmasikan kepada Dinas Tata Kota, Kota Tangerang, melalui Sekertaris Dinas, Rudi mengatakan, keberadaan kampus STKIP Arastamar di wilayah tersebut tidak diketahui sama sekali, “kalau memang betul nanti kami akan tinjau lokasinya dulu pak, kalau memang betul.”ujarnya.

Bukan hanya Dinas Tata Kota yang tidak mengetahui keberadaan Kampus tersebut, Humas Pemerintah Kota Tangerang sebagai penyambung lidah Pemkot Tangerang sendiripun juga tidak mengetahui, “nanti kita crosschek dulu ya ke dinas pendidikan, karena kita juga baru tahu, nanti saya sampaikan ke Assisten satu.”ungkap Rudi yang mengaku dari Humas Kota Tangerang.

Dalam perizinannya, STKIP Arastamar mengaku hanya memiliki

95 peserta didik, namun keterangan yang di dapat tim SKOR dari beberapa mahasiswa di sekitaran kampus menyatakan, saat ini kegiatan kampus terus berlangsung dan masih melakukan perekrutan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. “iya bang, saya disini baru tiga bulan, saya sendiri mengambil jurusan keguruan. Jumlah yang belajar disini lebih kurang seribu orang, kalau saya sendiri mahasiswa baru disini.”pungkas salah seorang mahasiswa STKIP Arastamar kepada Skor.

Sedangkan sebelumnya saat dikonfirmasi, Kopertis Wilayah IV, Bandung, sebagai pengawas, pengendalian dan pembina STKIP Arastamar, melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakui keberadaan

Skor, Polman-Sulbar Salah satu siswa Madrasah Aliah Negri Lampa beberapa waktu yang lalu berangkat ke Jawa untuk mendapatkan pembinaan khusus. Siswa yang mengikuti pembinaan khusus itu adalah siswa yang masuk kategori berprestasi setelah menjuarai lomba Sains di jurusannya.

Hal itu disampaikan Kepala Sekolah Madrasah Aliah Negeri Lampa, Marzuki, S. Ag M. Pd kepada Skor beberapa waktu yang lalu.

“Siswa yang berangkat ke jawa ini meraih prestasi yang sangat luar biasa,mendapatkan undangan khusus ke jawa dalam rangka pembinaan siswa yang dianggap cakep dan pintar maka selayaknya pula siswa tersebut berangkat untuk memenuhi undangan” Ujarnya Marzuki mengaku sering memberikan motivasi kepada siswanya agar terus belajar dan bertanggung jawab sehingEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

17

tempat kegiatan belajar dan mengajar STKIP Arastamar yang berada di tengah-tengah kawasan Industri, bukanlah tempat yang memenuhi Standart Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan para Mahasiswa.

Namun anehnya, Kopertis Wilayah IV sendiri belum mengetahui, jika Legalitas STKIP Arastamar telah di hapus dari pangkalan data perguruan tinggi. Bukan hanya itu, Kopertis Wilayah IV juga tidak mengetahui YBSI sebagai payung hukum dari STKIP Arastamar sendiri telah dibubarkan. “kalau memang benar YBSI telah di bubarkan, berarti legalitas STKIP Arastamar harus di pertanyakan, dan segera di laporkan ke Dirjen Dikti, agar kegiatan kampus segera di hentikan.”ungkap Kabid Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah IV Bandung kepada Skor.

■ Alfi

ga bisa berprestasi demi kesuksesan pada masa yang akan datang.

“Saya selalu menyarangkan dan berpesan pada muridnya bahwa sebagai siswa tentu ada rasa tanggung jawabnya untuk giat dan rajin belajar dengan ilmu yang engkau dapatkan tentu kalian juga akan mendapatkan kesuksesan dimasa-masa yang akan datang sampai kejenjang pendidikan S1 maupun S2 itu harapan kami semua sebagai guru pendidik”sebutnya Selain kepada siswa, Marzuki juga berpesan kepada para guru yang mengajar di Madrasah Aliah Negri Lampa agar semua harus mengajar secara professional dengan mematuhi standar aturan yang diterapkan disekolah. “saya juga himbau dan mengingatkan sama teman-teman guru disekolah bahwa mari kita bekerjasama yang baik jalin kekompakan dengan harapan yang positif, buang pikiranpikiran negatif agar akses mutuh pendidikan kita disekolah berjalan dengan baik, karna siapa lagi kalau bukan kita” harapnya.

Lebih jauh Marzuki memaparkan standarisasi pelajaran di Man Lampa yang sangat luar biasa dan sudah tidak terhitung lagi lulusan siswa/siswi Man lampa yang telah meraih kesuksesan ada yang sudah jadi Dokter, Dosen, Polisi, dan Anggota TNI bahkan pengusaha yang sukses.

■Ariefuddin H/Skor-02.

www.skornews.com

SKOR, Jakarta

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DAMRI yang Ke-68 tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Perum DAMRI, secara serempak dirayakan diseluruh Kantor Cabang di masing-masing Divisi Regional. Antara lain untuk wilayah DKI Jakarta dan Kantor Pusat dipusatkan di Pool Kemayoran dengan Inspektur Upacara Direktur Utama Perum DAMRI. ang menarik dalam upacara peringatan ulang tahun kali ini pihak management Damri menampilkan Video conference Sebagai sarana komunikasi jarak jauh digital dengan 3 (tiga) Kantor Cabang yakni Surabaya, Pontianak dan Jakarta.

Selain itu juga ditampilkan Lima unit bus baru berbahan bakar gas (BBG) yang akan melayani angkutan Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Satu unit truk pengisi Crude Natural Gas (CNG), bahan bakar gas yang digunakan, juga dipamerkan. Dalam kesempatan tersebut terdapat dua unit bus kinglong (bus dengan jumlah 10 roda), dua unit Golden Dragon dan satu unit Yutong. Sementara PT. Indo Dongfeng Motor selaku importer bus ini membawa satu unit bus kota dengan panjang 10 meter dan tractor head berbahan bakar gas.

Acara peringatan juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan musik, pemberian hadiah untuk pemenang kategori olah raga, pemberian hadiah pada karyawan teladan juga dimeriahkan dengan undian Door Price.

Ada pula beberapa kegiatan yang telah digelar sebelumnya, diantaranya go green, bakti sosial dan family gathering di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Dalam sambutannya, Direktur Utama Perum DAMRI, Ir. H. Agus Suherman Subrata, MBA, mengemukakan tahun ini DAMRI Meraih beberapa penghargaan diantaranya Penghargaan Info Bank BUMN Award 2014 yang mana pada tahun sebelumnya berada diperingkat ke 48 kemudian

naik ke peringkat 13 pada tahun 2014 ini. Selain itu juga Damri merupakan kategori BUMN transportasi darat terbaik.

Menduduki peringkat ke-13 dari 122 BUMN di Indonesia, merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran DAMRI, termasuk Pegawai, Dewan Pengawas, dan Direksi, serta didukung oleh Stake holder.

Selain itu Ir. H. Agus suherman Subrata, MBA juga menuturkan untuk total laba tahun ini ditargetkan mencapai Rp.93 Miliar. “Kami optimistis dapat melebihi target yakni dapat dia-tas Rp.100 Miliar” . Ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum DAMRI, memberikan kabar gembira menyangkut kesejahteraan pegawai. Gaji pokok dan Jaminan Hari Tua (JHT) naik 15

persen. Selain itu, masih ada bonus yang jumlahnya sama alias rata untuk seluruh pegawai, termasuk eksekutif.

Dengan kenaikan kesejahteraan tersebut, diharapkan menjadi bagian dari pembakar semangat bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik, produktif dan profesional.

“Kita harus bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas sehingga kinerja DAMRI menjadi lebih hebat lagi. Pada gilirannya, kesejahteraan pegawai akan terus ditingkatkan,” tegasnya.

Pada waktu yang bersamaan awak media dari Skor menemui salah satu dari sekian banyak karyawan yang telah bertahun – tahun menjadi pengemudi bus Damri khususnya trayek Jakarta – Lampung, yaitu Bastari Rudin (51) bapak dari 5 putra dan putri ini mulai bekerja pada tahun 1994 – 2014, hingga pada 25 November 2014 beberapa pekan lalu Bastari mendapatkan penghargaan sebagai pengemudi teladan.

Namun tidak hanya Bastari saja yang mendapatkan penghargaan tersebut, diantaranya Komarudin sebagai tehnisi, Sugiami sebagai Staff Karyawan terbaik, Tamrin dan Impul Anwar keduannya sebagai kondektur yang sudah 15 tahun di Damri, dan masih banyak yang lainnya.

General Manager Perum Damri Lampung Menghimbau Para Staffnya Untuk Tidak Melupakan Sejarah Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Damri yang ke – 68 ternyata Perum Damri Perwakilan Lampung memiliki acara yang tidak kalah menariknya dari Perum Damri Pusat.

Berbagai program acara diselenggarakan untuk mengibur para karyawan dan masyarakat setempat khususnya di seputaran kantor cabang Damri Raja Basah, Lampung.

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

18

www.skornews.com

Rabu (25/11).

Ragam acara yang diselenggarakan oleh pengurus Damri Provinsi Lampung tersebut beberapa diantaranya adalah lomba Bola Volley dan Jalan Sehat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial seperti, donor darah, pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu disekitar kantor damri.

Dalam kesempatan tersebut Yulianto sebagai General Manager Damri Lampung kembali mengingatkan kepada para karyawan untuk tidak melupakan sejarah yang membuat Damri menjadi seperti yang kita lihat saat ini, yang mana pada tahun sebelumnya berada di-peringkat ke 48 kemudian naik ke peringkat 13 pada tahun 2014.

Yulianto sangat mengapresiasi kepada karyawan yang sudah pensiun maupun yang telah tiada, karena tentunya dengan peran merekalah yang membuat damri berulang kali mendapatkan penghargaan dari BUMN Award 2014. ■Alex

SKOR, Sulawesi Utara Nelayan Sulut mengeluh atas diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 57 Tahun 2014 yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri RI No. 58 Tahun 2014 yang berkaitan dengan transhipment/ alih muatan yang sudah tidak diperbolehkan.

Forum Nelayan Bersatu Sulawesi Utara mendatangi Kantor DPRD Kota Bitung pada Rabu, (02/12/ 14) dan menyuarakan aspirasi mereka menolak kebijakan Menteri Kelautan, Susi Fudjiastuti yang dinilai merugikan mereka.

“Dampak dari aturan itu sangat merugikan nelayan tradisional dan anak buah kapal yang juga berimbas pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran”, ujar Defri Sagune

dalam orasinya.

Beberapa lama menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan nelayan akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Ir. Maurits Mantri didampingi sejumlah Anggota DPRD Kota Bitung diantaranya, Superman Gumolung, Nabsar Badoa, Habriyanto Achmad, Frangky Julianto, Ronny Boham, S.Sos, Anthonius Supit, Juliawati Suawa, Luther Lorameng, Erwin Wurangian, Faisal Zulkarnain dan Tonny Yunus.

Perwakilan forum nelayan adalah Rudy Walukow (AKPN Sulut), Djefry Sagune HIPKEN Bitung), Deky Sompotan (ASPENAT Bitung) dan Juli Takaliuang (KNTI Sulut).

Anggota Dewan Bitung berjanji akan menindaklanjuti aspirasi nelayan tersebut dengan rapat intern DPRD usai demo dan segera membentuk tim untuk penyelesaian permasalahan itu secepatnya. ■Arham

Skor, Muba-Sumsel

Permasalahan penambang minyak tradisional di Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumsel perlu perhatian serius dari Pemerintah dan DPRD, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan salah pengertian di kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik.

Rakyat setempat merasa berhak melakukan penambangan karena minyak tersebut berasal dari kandungan bumi Muba, sementara hasil tambang mereka (Masyarakat,red) juga dinikmati para “cukong” dan kelompok tertentu bahkan diduga ada oknum aparat ikut menikmati.

Dari pantauan skornews.com dan informasi dari masyarakat, para pemain minyak hasil penyulingan rakyat tersebut sepertinya telah terkoordinir, diduga terdapat oknum pejabat ikut membekingi sehingga menjadi satu “lingkaran syetan”, “Masyarakat penambang yang menjadi “kambing hitam” (dipersalahkan,red), kebakaran dimana-mana, korban jiwa.

Aparat selalu menyalahkan rakyat sementara pemerintah belum ada yang peduli. Perputaran Rupiah di Muba terus mengalir keluar dengan jumlah Milyaran/hari,” kata Ketua Aliansi LSM Kabupaten Muba, Drs. M. Nuh Soleh saat ditemui skornews.com di kediamannya.

Ditambahkan Nuh Soleh, “terdapat ribuan aktivitas mata bor dengan hasilnya Miliaran/hari, angka ini bahkan lebih besar dari nilai yang selalu

diperjuangkan Pemkab Muba seperti Suban IV. sementara, kita sudah memiliki Kilang Muba yang selama ini belum difungsikan, kalau alasan legalitas hukum, itu bukan menjadi alasan karena di daerah lain ada penambang minyak secara tradisional yang dibina oleh Pemerintah, kita sangat prihatin dengan keadaan masyarakat penambang minyak Muba”, terangnya.

“Mendukung apa yang dijelaskan oleh Kompolnas karena bagaimanapun juga minyak dari hasil penyulingan secara tradisional itu adalah hasil dari bumi Muba dan jika dikelolah secara serius dan sesuai dengan prosedur, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Masyarakat sangat tertolong dengan adanya usaha pengeboran tersebut”, sarannya.

Lebih lanjut, Aktivis yang terkenal vokal ini mengatakan, “seharusnya pemerintah Kab. Muba cepat tanggap terkait penambangan minyak secara tradisional yang dilakukan oleh

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

masyarakat muba sebelum menimbulkan lebih banyak korban, agar penambang diinventarisir dan duduk bersama serta dilakukan pembinaan.

“Selaku Rakyat muba, saya sangat prihatin dengan banyaknya kejadian hingga menelan korban, jika pemerintah bersama DPRD duduk bersama, saya yakin para penambang dan hasil tambang akan memuaskan, bukan memuaskan para tengkulak yang ingin memperkaya diri sendiri.

“Minyak itu adalah kekayaan alam bumi Muba yang hasilnya mestinya dinikmati oleh masyarakat Muba, bukan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok”, ungkap Nuh Soleh.

Sebagaimana dikatakan Komisioner Kompolnas, Drs. Edi Saputra Hasibuan dan Dr. Hamidah Abdurahman SH. MH. Saat berkunjung ke Musi Banyuasin belum lama ini, dalam kunjungan tersebut Kompolnas meninjau barang bukti penangkapan di Polres Muba terkait

19

www.skornews.com

penanganan BBM di laut, temasuk penambang minyak liar (illegal drilling).

Menurut Drs. Edi Saputra Hasibuan, Kunjungannya ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk memantau terkait banyaknya pengaduan tentang penambangan minyak liar (illegal drilling). “Semestinya masyarakat yang melakukan penambangan itu harus diperhatikan oleh kementrian terkait serta diberi izin sebab mereka yang mengelola ladang minyak itu sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah pusat”, Jelasnya.

Ditambahkan, “kalau di tempat lain bisa diberi izin, kenapa di sini dibedakan, hasil pantauan kami ini nanti sebagai masukan dan koordinasi dengan pihak Kementrian agar para penambang itu dapat dibina dan hasil tambang yang mereka peroleh bisa ditampung pemerintah, terutama pihak Pertamina”. Ujarnya.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Muba yang juga wakil bupati Muba, Beni Hernedi, “persoalan pengelolaan minyak yang dilakukan masyarakat secara tradisional dan menimbulkan banyak korban, mengundang keprihatinan banyak pihak, hal itu pun telah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan yang dibuka langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri di Marina Convention Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

“Kita sebagai salah satu utusan peserta Rakernas IV PDI Perjuangan membawa isu dan aspirasi diantaranya menyampaikan soal perlunya pemerintahan Jokowi agar memperhatikan dan melakukan pembenahan di sektor Migas dan Minerba, salah satunya di Kabupaten Muba,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi.

■Yudi Febriansyah

SKOR, Bitung-Sulut

Kegiatan Pencanangan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-69 tingkat Kota Bitung tahun 2014 yang dilaksanakan, Jum’at, (14/11) lalu di Lapangan Kantor Walikota Bitung, acara dihadiri ribuan peserta dari unsur pelajar, pengurus ormas keagamaan, tokoh agama serta para partisipan. egiatan yang digagas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bitung yang dibuka oleh Walikota Bitung, Hanny Sondakh ini dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi HAB Kemenag RI agar lebih diketahui oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, Hanny Sondakh menyampaikan apresiasi atas semangat ikhlas beramal yang menjadi perekat kuat dalam institusi Kemenag dan menjadi energi spritual dan sangat vital bagi segenap jajaran Kementerian Agama dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta melaksanakan berbagai program pembangunan dan bentuk pelayanan kepada masyarakat.

"Makna HAB adalah perenungan kembali dalam upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta berusaha mewujudkan program utama Kementerian Agama, di mana salah satu yang terpenting adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

SKOR, MUBA-Sumsel ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) periode 2014-2019 telah mengesahkan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD melalui rapat Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Islan Hanura ST MT, Darwin AH, dan Aidil Fitri, di ruang rapat DPRD Kabupaten Muba, Senin (8/12) lalu.

Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dan penandatanganan pengesahan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD itu tanpa dihadiri Ketua DPRD dan Bupati Muba.

Dari pantauan Skor di gedung DPRD Muba, Rapat paripurna yang berlangsung tertib dan lancer itu hanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Islan Hanura ST MT, Darwin AH, dan Aidil Fitri, kemudian dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekda Muba, para Asisten, perwakilan pimpinan FKPD dan SKPD jajaran Pemkab Muba.

baik," tutur Sondakh.

Pada kesempatan itu, Sondakh juga melepas peserta Jalan Sehat dengan mengambil rute di lapangan kantor Walikota dan kembali finish di tempat yang sama, kemudian disusul dengan Senam Jantung Sehat yang diikuti ribuan siswa siswi serta guru dari berbagai madrasah dan sekolah Kristen dan Katolik se-Kota Bitung.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Drs. H. Ulyas Taha, MPd.I mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu cara menjalin kebersamaan antar pemeluk agama demi terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, jelas Ulyas Taha.

MTsN dan MA Yaspib Semarakkan HAB Rombongan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Bitung turut serta menyemarakkan kegiatan pencanangan HAB dipimpin Kepala Madrasah, Hasan D. Paransa, S.Pd. M.Pd. ditemui SKOR di sela-sela acara, Hasan D. Paransa menuturkan, sesuai dengan

Sebelumnya pembahasan dan pengesahan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD kabupaten Muba telah dibahas secara bersamasama per pasal oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Muba, dan akhirnya disetujui dan disahkan hari ini.

Sekretaris DPRD Kabupaten Muba, Drs H M Sayuti Msi menyampaikan rancangan keputusan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD Kabupaten Muba yang telah disusun

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

tema “bekerja dengan ikhlas, membangun kebersamaan dan memperkokoh NKRI”, maka lewat kegiatan ini, MTsN Bitung sebagai Madrasah Negeri Tsanawiyah satu satunya di Kota Bitung selalu berusaha tampil terdepan menjadi etalase pendidikan berbasis keagamaan dan tetap menjaga kualitas sebagai institusi pendidikan di Kota multi dimensi ini,” terangnya.

Madrasah Aliyah (MA) Yaspib bersama sekolah lainnya juga ikut memeriahkan kegiatan tersebut, rombongan dipimpin oleh Drs. H. Sudarto Katidjo, MPd.I. MA Yaspib sampai saat

ini terus berjuang untuk menjadi Madrasah Negeri dan sejak kepemimpinan H. Sudarto Katidjo, perjuangan terus didengungkan.

Seperti disuarakan Master of Ceremony (MC), “tahun depan, MA Yaspib akan menjadi MA Negeri di Kota Cakalang sama seperti MTs Negeri Bitung yang juga belum lama berubah status menjadi sekolah negeri. Sekolah ini dikenal karena telah menerapkan sholat dhuha sebelum proses belajar mengajar dimulai. "Sholat dhuha kita lakukan sebelum masuk kelas," jelas Katidjo. ■Arham Licin

dan disepakati oleh anggota DPRD Muba.

Menurut Sayuti, materi peraturan tata tertib yang dibahas menyangkut tentang kedudukan, susunan tugas, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban serta kode etik, sanksi dan larangan serta alat kelengkapan dewan. “ Kita bersyukur peraturan tata tertib DPRD akhirnya disyahkan,”jelasnya.

Ditambahkannya, percepatan pembahasan tatib ini dilakukan untuk

percepatan pembentukan pimpinan defenitif dan penyusunan alat kelengkapan dewan. Kalau tata tertib cepat disahkan maka otomatis alat kelengkapan segera terbentuk, ujarnya.

Rapat Paripurna tanpa kehadiran Ketua DPRD dan Bupati Muba itu mendapat sorotan dari salah seorang tokoh Aliansi LSM Kabupaten Muba Drs. M Nuh Soleh yang ikut mengamati jalannya persidangan.

Diakui baru pertama kali menyaksikan rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh para wakil baik itu legislative maupun eksekutif. Hal itu menurut Soleh kurang elok karena rapat itu memutuskan hal yang sifatnya mendasar untuk keberlangsungan kinerja DPRD mendatang.

“Saya baru kali ini menyaksikan sidang paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kab Muba, karena yang hadir dalam rapat tersebut hanya wakilwakil saja, bahkan dari pihak eksekutif yang hadir wakil bupati, bukan bupati." ungkapnya.

■Yudi Febriansyah/Skor-02.

20

www.skornews.com

SKOR, Jakarta

Penyalahgunaan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada semua lini baik pusat maupun daerah sepertinya sudah mejadi “lahan empuk para koruptor”. Tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Koruptor, tidak efektif mampu menekan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa. etelah kasus Video Tron dan Delapan Unit Lift yang gencar diberitakan SKOR sebelum “aktornya dikandangkan” pihak Kejaksaan. Tahun anggaran 2013, Kementerian Koperasi dan UKM menghabiskan sekitar Rp 170 Miliar anggaran biaya langsung non personil (BLNP) pengadaan jasa konsultan yang dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui e-procurement prakualifikasi pada Pokja, ULP masing-masing Deputi seba-

gaimana diatur dalam Peraturan Menkop UKM No. 60/KEP/M.KUKM/ XJI/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Diduga, Miliaran penggunaan dana BLNP kembali dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh oknum pejabat pada deputi terkait bekerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan uang Negara tanpa bukti pengeluaraan riil seperti pada sosialisasi UU, penyusunan grand design, temu konsultan, penyusunan SOP, sejumlah pelatihan, bermacam diklat dan bimb-

SKOR, Jakarta

Biaya Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Tenaga Ahli kegiatan Audit IT Sarana dan Prasarana program KPU/USO yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan nilai kontrak lebih dari Rp 3 Miliar untuk menghasilkan laporan pada setiap proses pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BP3TI, Kementerian Kominfo pada tahun anggaran 2013.

ingan atau konsultansi. Penggunaan anggaran yang berpotensi dimanipulasi adalah pada belanja bahan, akomodasi dan konsumsi.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kabag Humas KUKM, Syahrul meminta untuk mengirimkan surat konfirmasi. “permintaan saudara untuk wawancara sudah saya sampaikan, Deputi terkait meminta konfirmasi melaluli surat”, Kata Kabag Humas.

Sesuai undang-undang yang mengatur tentang penggunaan dan bahwa Biaya Langsung Non Personil

nggaran kegiatan tersebut telah dibayarkan pihak BP3TI namun berdasarkan data dan informasi yang diterima redaksi Tabloid SKOR bahwa Penyedia jasa melakukan perjalanan dinas dan akomodasi fiktif ke daerah-daerah di luar Jakarta yang berarti tujuan kegiatan untuk melakukan audit tidak terlaksana.

Bahwa komponen biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar tenaga ahli dan tenaga pendukung juga diduga fiktif yakni, Fransiskus Anang Suryana (Tenaga Administrasi), Satu orang lokal Banten (Auditor), Yudistira (Auditor), Yoyo (Auditor), Dua orang lokal Bandung (Auditor) dan Satu orang lokal Papua (Auditor).

Juga diduga fiktif penggunaan anggaran senilai Rp 1,8 Miliar lebih untuk biaya Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yaitu, ahli manajemen proyek, ahli komputer, ahli telematika, ahli programer, sekretaris, operator komputer, tenaga administrasi dan auditor.

Demikian pula pada kegiatan lain dalam lingkup BP3TI, penggunaan anggaran event Apresiasi Kreatifitas USO (AKUSO) di Makasar pada tahun 2013 senilai Rp 6,9 Miliar lebih, diduga biaya promosi dan sosialisasi pembelian spot di Media Cetak dan TV Nasional, dimanipulasi.

Dikonfirmasi terkait hal tesebut, pihak BP3TI melalui Sekretaris Pimpinan, Lulu belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Alfi/Red.01

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

21

www.skornews.com

yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya at cost, seperti meliputi antara lain biaya pembelian ATK, sewa peralatan, perjalanan, pengiriman dokumen, pengurusan surat izin, komunikasi, pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar.

Karena waktu deadline terbit SKOR sehingga surat konfirmasi belum dapat dikirim, tanggapan pihak kementerian KUKM akan dimuat pada edisi berikutnya. ■Doel/Red.01

SKOR, Maros-Sulsel

Molornya pembahasan Rancangan ­Anggaran Pendapatan Belanja ­Daerah ­(RAPBD) Kab. Maros tahun anggaran­2015 belum menemui titik terang, hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan.

Penggodokan RAPBD yang sejatinya dimulai dari asistensi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penetapan, pemantap­ an dan pembahasan APBD untuk selanjutnya di paripurnakan di DPRD.

Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, Muhammad Syadiq Thaba, menyayangkan hal ini padahal APBD Maros tahun 2014 lalu merupakan yang tercepat di Sulsel.

Syadiq mempertanyakan kinerja Legislatif karena APBD menentukan arah pembangunan Maros satu tahun ke depan yang dapat berpengaruh pada perkembangan ekonomi.

Belum lagi saat ini telah masuk musim hujan, tambah Shadiq, “Anggaran untuk bencana banjir harus cepat disiapkan, katanya Selasa (2/12) lalu.

Anggota Dewan juga terancam tidak gajian selama enam bulan jika APBD tidak diketuk akhir tahun ini,hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa jika pembahasan APBD molor maka gaji dewan tidak dibayarkan selama enam bulan. ■ Suwadi/S-10

SKOR, OKU-Sumatera Selatan

Stok beras di gudang Perum Bulog Subdivre III Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mencapai 12.000 ton, atau aman hingga Desember 2015. “Stok beras yang tersimpan di sejumlah gudang bulog hingga saat ini sebanyak 12.000 ton, atau cukup untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten OKU (OKU Raya), OKU Timur dan OKU Selatan,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre III, Meizarani di Baturaja, beberapa waktu yang lalu.

SKOR, Kolaka-Sulawesi Tenggara Tes penerimaan CPNS di Kab. Kolaka Timur yang berlangsung sejak 22 Oktober 2014, diikuti sekitar 27.000 peserta dari berbagai daerah dan selesai ahir tahun.

Pemkab Koltim menyediakan 10 (sepuluh) lokasi tes, setiap lokasi dibagi menjadi 3 shift dan setiap shift diikuti 20 orang satu kali masuk. Artinya, setiap hari ada 600 orang peserta CPNS yang mengikuti tes dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Terkait dengan Tes penerimaan CPNS ini, Kab. Kolaka Timur patut diberikan apresiasi, pasalnya sebagai kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induk (Kab. Kolaka) masih dapat menggelar seleksi CPNS tahun 2014 dengan segala keterbatasan yang ada.

Salah satu contohnya, kelengkapan tes seperti

isebutkan, Bulog OKU saat ini juga mendistribusikan 1.000 ton beras ke Kabupaen Lahat untuk menyangga stok di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Prabumulih, Muaraenim, Lahat, Pagaralam dan Kabupaten Empat Lawang.

Pendistribusian 1.000 ton beras ke Kabupaten Lahat di luar 12.000 ton stok untuk Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

“Jadi tidak ada alasan masyarakat OKU Raya harus khawatir, karena Bulog selaku badan penyangga menjamin ketersediaan beras di OKU, OKU Timur dan OKU Selatan,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga meluncurkan beras peremium Cap Gending Sriwijaya yang diproduksi oleh Unit Bisnis Produk Gabah Beras (UBPGB). Beras Cap Geding Sriwijaya yang diproduksi tiga pabrik berlokasi di Martapura, Belitang dan Jatimulyo itu dijual den-

komputer, BKD Koltim harus menyiapkan komputer kurang lebih 600 unit, jumlah itu sudah termasuk pengadaan BKD sendiri sebanyak 20 unit. Bukan hanya itu, BKD Koltim juga berusaha mencari panitia atau pengawas yang mempunyai kemampuan tentang IT, meskipun sumber daya manusia yang terbatas.

Badan Kepegawaian Daerah Koltim telah berusaha mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat jalannya tes CPNS, seperti lampu PLN yang padam. Sehingga BKD harus menyiapkan mesin genset 10 unit yang kapasitas 10.000-80.000 watt.

Kepala BKD juga menambahkan, pihaknya juga bersyukur kalau seleksi CPNS di Kab. Kolaka Timur dapat terlaksana dengan baik walau selama ini kita tahu bahwa Koltim baru dimekarkan dan tidak lepas dari segala kekurangan yang ada. “Hal ini juga berkat kerjasama yang baik oleh panitia seleksi CPNS Kab. Kolaka Timur,” tandasnya. ■ASDAR/S-10

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

22

www.skornews.com

gan harga Rp8.800 per kilogram, atau jauh di atas harga beras merek lainnya dengan kualitas sama.

Ia menambahkan, beras Cap Gending Sriwijaya cukup diminati konsumen, karena rasanya yang pulen dan aromanya khas.Sementara, beras cap Geding Sriwijaya sudah memiliki pangsa pasar yang tetap yakni di Perkebunan Kelapa Sawit Mitra Ogan, PT Semen Baturaja, RSUD Dr Ibnu Sutowo Baturaja, RS Antonio Baturaja.

Selain itu Bulog juga melayani pembelian dalam partai besar di pasaran Kota Baturaja dan sekitarnya bahkan mulai masuk swalayan di Palembang yang setiap bulannya melepas sekitar 175 ton.

“Ke depan akan digarap sejumlah swalayan di Kota Baturaja untuk memasarkan beras cap Gending Sriwijaya yang merupakan beras premium produk daerah sendiri” katanya.

■ASNI/Skor-02

SKOR, Jakarta

POLRI saat ini memiliki 420.275 Personil dengan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 44,5 Triliun. Polisi sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dinilai jalan di tempat sehingga diberikan rapor merah oleh Indonesian Police Watch (IPW) dalam acara diskusi bertema 'Police Outlook 2005, Evaluasi dan Proyeksi Kinerja Polri di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

"Kinerja Polri masih merah karena integritas, keteladanan, profesionalisme dan kemitraan sangat lemah di tahun 2014," ujar Juru bicara IPW Sogi Sasmita. Dalam acara diskusi itu dihadiri pengacara kondang, DR. H. Eggy Sudjana, SH, M.Si, pengamat kepolisian, Haris Indra dan Sekretaris Jendral Kompolnas, Hadri Safriadi Cut Ali. Dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, DR. H. Eggi Sudjana mengatakan, “Mestinya Kapolri, Jenderal Sutarman bukan mendapat rapor merah tapi tidak dikasih rapor alias

SKOR, Bitung-Sulut epala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana TNI Dr. Marsetio, MM. meresmikan KRI John Lie-358 dengan upacara militer di Pelabuhan Samudera Bitung, Sabtu (13/12/2014) lalu.

Acara Kemudian dilanjutkan dengan upacara adat dipimpin Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo Harry Sarundajang. Pada kesempatan itu, KASAL menyampaikan pemberian nama KRI John Lie-358 merupakan betuk penghargaan kepada Laksamana Muda (Laksda) Jahja Daniel Dharma atau yang lebih dikenal dengan John Lie yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam berbagai operasi serta penugasan.

Sebagaimana pernyataan Bapak Presiden, Joko Widodo yang akan menggelorakan budaya maritime, “Pemerintah akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, khusus-

DO atau diganti saja secepatnya karena kepemimpinan Sutarman tidak sesuai tiga hal yakni mengayomi, melayani dan melindungi rakyatnya."

Kata Eggi Eggi Sudjana menambahkan, “Misalnya Densus 88 masih dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang yang belum pasti teroris, lebih parah lagi Kapolri bekerja dibawah permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya saat Pilpres langsung mendukung jokowi dengan menghantam setiap aksi demo yang membela prabowo, contoh saat demo di

nya Pelabuhan Bitung akan menjadi tol laut yang akan segera dibangun pemerintah,” ungkapnya.

Pemprov. Sulawesi Utara perlu menyesuaikan arah pembangunan daerah agar selaras dengan pembangunan nasional, demikian juga TNI AL sebagai institusi yang bertugas mengamankan wilayah, paparnya.

Kapal Perang Republik Indonesia , KRI Jonh Lie-358 dengan Komandan, Kolonel Laut (P) Anthonius Widyo Utomo merupakan salah satu bagian alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI AL saat ini, merupakan kapal perang tercanggih dan modern di kelasnya, Multi Role Light Frigate (MRLF) yang menjadi kebanggan bangsa Indonesia.

Kapal Perang produksi BAE System Maritime Naval Ship Inggris sebagai realisasi perencanaan strategis TNI Angkatan Laut tersebut, tiba di tanah air setelah mengarungi samudera

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

depan MK yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Demikian pula diseluruh Polda terdapat masalah-masalah besar seperti Lampung, Bima, Kepri, Sumut, DIY, Jatim, Jabar, DKI, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Aceh, Papua, Jambi dan Sumsel”. Terang Eggi kepada SKOR melalui pesan BBMnya (22/12/14).

Dalam acara diskusi itu, Eggi mencontohkan beberapa kasus yang membelit kepolisian seperti, “pembukaan rekening milik bandar judi online di Jawa Barat yang melibatkan oknum kepolisian, Bentrokan di Batam yang dinilai karena hilangnya teladan pimpinan Polri, kriminalisasi terhadap anggota Kompolnas, dan lain-lain", jadi ini membukti-

raya sejauh 9.740 Nautical Mile.

Kapal perang dengan spesifikasi berat tonase 1.940 ton, panjang 95 meter, lebar 12,70 meter ini digerakkan dengan mesin 4XMan B&W Ruston diesel engine kecepatan knot dan daya jelajah 9.000 km yang diawaki oleh 87 ABK ini tiba di Pelabuhan Samudera Bitung pada tanggal 11

23

www.skornews.com

kan ada konspirasi antara aparat dengan pelaku kejahatan," katanya. ■S.01

Desember 2014.

Upacara pengukuhan KRI John Lie-358 yang digelar meriah dengan melibatkan semua komponen lapisan masyarakat dan pemerintah Daerah Sulawesi Utara, seluruh pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Sulawesi Utara, para Bupati dan Walikota se-SULUT, pejabat teras Kementerian Pertahanan RI, Mabes TNI dan Mabes TNI-AL, Koarmatim, Polri, para Purnawirawan Perwira Tinggi (PATI) TNI-AL putra daerah Sulawesi Utara dan instansi terkait lainnya.

KASAL pada hari itu juga meresmikan Masjid Ar Rasyid dan penanaman seribu pohon di kompleks Samla Satkamla Lantamal VIII Bitung serta pemberian penghargaan kepada Rumkital dr. Wahyu Slamet Bitung. "Kita akan tingkatkan status Rumkital dr.

Wahyu Slamet, dari kelas III menjadi rumah sakit kelas II," kata KASAL dan memberikan apresiasi kepada Kepala Rumkital, Letkol Laut dr. Djoko.

■Arham Licin/S-10

SKOR, Jakarta

Bupati Polman Provinsi Sulawesi Barat, H. Andi Ibrahim Masdar kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat, kali ini Ibrahim Masdar mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, DR. Yasonna Hamonangan Laoly karena dinilai peduli terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerahnya.

enghargaan yang diberikan kepada sejumlah kepala daerah itu dianugerahkan dalam acara puncak peringatan hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-66 di Graha Pengayoman Kemenkumham, di Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/12).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Sekaligus ketua Panitia Perayaan Hari HAM Se dunia ke 66 tahun 2014, Mualimin Abdi dalam sambutannya mengatakan penganugerahan penghargaan kepada kabupaten/kota peduli HAM ini sebagai upaya memotivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk terus melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusiaterhadap warganya.

Penganugerahan penghargaan itu juga sesuai dengan peraturan Menkumham nomor 25/2013

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

24

www.skornews.com

tentang Kriteria Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Sementara Menkumham Yasonna Laoly dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang menerima penghargaan tahun ini.

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota semakin memantapkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).

Menurut Menkumham, implementasinya dapat lebih diarahkan kepada pelayanan dan pemenuhan hak-hak atas perempuan dan anak. "Atas nama pemerintah pusat, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh daerah yang memberikan dukungan penuh dalam program Ranham ini," ujar Yasonna. â– S-02.

SKOR, Jakarta

Ditengah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak, ternyata ada oknum Dinas Pelayan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta yang diduga melakukan manipulasi objek pajak reklame yang merugikan daerah hingga Puluhan Miliar hilangnya penerimaan pajak daerah. ada tahun 2013 lalu, berdasarkan informasi dan data yang diterima Tabloid SKOR, terdapat 1.064 reklame yang terpasang namun belum terdaftar dalam Sistem Manajemen Informasi Reklame (SIM-R) dan belum dipungut iurannya.

Sebanyak 136 reklame di luar ruangan (outdoor) dan 928 reklame dalam ruangan (indoor), reklame terpasang tapi belum terdaftar itu berada di wilayah kerja enam Suku Dinas Pelayanan Pajak dan enam Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) tingkat kecamatan.

Aneh, jika reklame yang terpajang di ruas-ruas jalan (Outdoor) dan juga di pusat-pusat perbelanjaan (indoor) itu tidak terpantau oleh petugas pajak dari Suku Dinas Pelayanan Pajak dan UPPD. Juga terdapat Ratusan reklame terpasang yang Belum Daftar Ulang (BDU), terdiri dari 96 reklame outdoor dan 61 reklame indoor dengan potensi pokok pajak hampir 14 Miliar.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, H. Juli Zulkarnain didampingi Kepala Bidang Pengendalian dan

Pembinaan Pajak Daerah (P3D), H. Mohammad Taufik Hidayat, Rabu (17/12/2014) lalu, mengakui hal tersebut, “secara umum kita tahu jika pada tahun 2013 masih ada sejumlah reklame yang terpasang tapi belum terdaftar namun secara detail kita memang tidak menguasai,” terangnya.

Haji Juli mengharapkan agar SKOR menyampaikan titik-titik reklame tersebut berada di Sudin dan UPPD mana saja untuk segera berkoordinasi dengan petugas setempat, “Jika memang terbukti ada oknum petugas yang melakukan manipulasi yang merugikan pendapatan daerah, kita tidak segan-

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

25

www.skornews.com

segan untuk menndak,” tegasnya.

Menurutnya, secara umum ada dua yang bisa memungut pajak reklame, yakni di Sudin (Suku Dinas) masing-masing wilayah untuk reklame yang luasnya lebih dari 24 m2 dan UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah) di masing-masing kecamatan, untuk reklame yang luasnya kurang dari 24 m2.

Lebih lanjut H. Juli menuturkan, kita ini sedang susah karena pajak reklame tahun 2014 tidak masuk target yang ditetapkan sebesar Rp 2,4 Triliun. “Hingga akhir tahun ini baru sekitar 45 persen sebab kenaikan harga reklame hingga 5 kali lipat,” tandasnya.

Hal itu dibenarkan oleh Taufik, memang ada kenaikan harga 5 kali lipat, bayangkan yang biasanya bayar 200 juta, sekarang Miliaran. Hingga reklame yang gede-gede akhirnya susah bayarnya. “Makanya reklame yang besar-besar banyak yang kosong, karena tidak diperpanjang izinnya,” kata Taufik.

Sehubungan dengan masih adanya reklame terpasang yang belum terdaftar, diakui Juli Zulkarnain karena kurangnya SDM pada Suku Dinas Pelayanan Pajak dan UPPD, “guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan menjamin seluruh reklame terdaftar sebagai objek pajak, dibutuhkan SDM yang cukup, kita telah mengajukan kepada DPRD usulan penambahan tenaga petugas pajak,” tegasnya.

Untuk reklame yang belum daftar ulang (BDU), lebih mudah memantaunya karena kita punya Sistem Manajemen Informasi Reklame (SIM-R) yang ada di masing-masing Sudin dan UPPD. “Dengan membuka SIM-R, kita bisa mengetahui reklame mana saja yang BDU, sekaligus memantau upaya apa saja yang telah dilakukan Sudin dan UPPD, seperti mengirimkan surat konfirmasi, surat pemanggilan, surat teguran, sampai dengan surat perintah bongkar sendiri (SPBS) atau bongkar paksa,” paparnya.

■Team-S-10

Saya berminat untuk berlangganan Nama : ..................................................................

Alamat Pengiriman : ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ...................................................................................................

Telepon : ..................................................................................

Email : ..................................................................................

HARGA LANGGANAN : - Jakarta - Bodetabek - Jawa-Madura-Bali-Lampung - Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi - Maluku, NTB-NTT, dan Papua

Rp. 150.000,-/6 Edisi Rp. 200.000,-/6 Edisi Rp. 300.000,-/6 Edisi Rp. 350.000,-/6 Edisi Rp. 450.000,-/6 Edisi

Untuk berlangganan atau memesan Tabloid SKOR dapat meng足hubungi kami di : Kantor Redaksi Jalan SMA 14, No. 16 Cawang, Jakarta Timur 13630 Phone : 021 - 2409 - 5520 Phone/sms : 0853-1116-6156 Pin : 75a131ac Email : redaksi@skornews.com Segala bentuk pembayaran atau dana kepada Redaksi SKOR dapat di transfer ke nomor rekening Bank dibawah ini :

Ket :

Bank BRI Rek No. 6769.01006897.536 A/n Sri Winingsih (Bendahara)

* harga tersebut untuk 6 edisi @1 Eksemplar * harga sudah termasuk ongkos kirim * Bukti Pembayaran/Transfer kirim via Email atau sms (Nama) spasi (jumlah) Spasi (Alamat)

Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015

26

www.skornews.com