Gambar 2 Perkembangan IPG Indonesia Tahun 2010-2019

mengidentifikasi konstruksi sosial dari penataan genderberbagai bidang kehidupan sosial dan politik, dan peran negara selanjutnya dalam produksi dan penegakan ketidaksetaraan gender melalui kebijakan dan praktiknya Hawkesworth 1994; Hawkesworth 1997 (dalam Salter, 2014).

Gambar 2 Perkembangan IPG Indonesia Tahun 2010-2019

Sumber: bps.go.id

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 menjadi dasar bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya integrasi isu gender ke dalam setiap tahapan pembangunan. Di dalam Inpres ini ditegaskan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya serta kewenangan masing-masing. Gambar 1 di atas merupakan ilustrasi tentang pembangunan dilihat dari perspektif gender. Ukuran yang digunakan

4

adalah Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2010 sampai dengan 2019, selain dilihat secara umum, data disajikan juga secara terpilah berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan capaian IPM berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam bentuk disparitas yang disajikan pada gambar 2, di mana sampai dengan tahun 2019, capaian IPM perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM laki-laki.

Selanjutnya, dalam rangka menguatkan PUG di daerah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam Permendagri tersebut menegaskan pentingnya penggunaan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang dimaksud adalah kompilasi terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Perhatian terhadap data sebagai mana dimaksud di atas, saat ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menyusun data terpilah (berdasarkan jenis kelamin) yang diharapkan menjadi bahan evaluasi atas pencapaian pembangunan yang telah dilakukan dan bahan untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Data terpilah ini disusun dalam buku “Profil Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2021” yang berisi gambaran tentang keadaan pembangunan dalam perspektif gender dan anak pada berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

5