EDISI 94/2018
Dari Redaksi Salam hangat,
Salam, Redaksi
Sumber Foto LPM OPINI
Pada edisi 94 ini, kami menyajikan informasi terkait seberapa efektif public hearing yang telah berjalan di FISIP. Selain itu, kami juga menyajikan informasi terkait kebijakan student loan yang dicanangkan berlaku di Undip. Ditambah lagi, kami menampilkan satu artikel yang telah terbit di website LPM Opini dan review film dan buku yang dapat menghibur pembaca. Besar harapan kami untuk menyalurkan lebih banyak informasi positif dan terhangat dalam morpin edisi selanjutnya. Oleh karena itu, kami akan dengan senang hati menerima kritik dan masukan yang membangun dari pembaca.
Rabu, (11/04) Salah satu bentuk wadah untuk menyampaikan aspirasi seluruh mahasiswa di Fisip.
Laporan Utama
Efektifkah Publik Hearing
Sebagai Wadah Aspirasi Mahasiswa Fisip?
S
iklan
emarang - OPINI, Public Hearing merupakan suatu bentuk kegiatan berbagi pendapat yang diadakan dibawah naungan Senat Mahasiswa FISIP, dimana semua aspirasi atau keluhan dari mahasiwa dapat disampaikan kepada pihak Dekanat secara langsung melalui kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini mahasiswa akan dipertemukan dengan pihak Dekanat untuk menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan apa saja yang dirasa memiliki urgensi untuk segera diselesaikan, yang harapan ya nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Dekanat. Public Hearing I 2018 diadakan Kamis, (12/04) bertempat di Ruang Teater FISIP Undip dengan agenda pemaparan materi dari Senat Mahasiswa FISIP 2018 dan Pimpinan FISIP. Dari kegiatan Public Hearing
yang telah berlangsung Kamis lalu, sebanyak kurang lebih 120 mahasiswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, tak terkecuali pihak Dekanat hingga Kasubag FISIP. Melalui kegiatan tersebut, Dekan Fisip berjanji akan membangun sarana olahraga, hingga Public Space. “Oke, kalau Public Hearing kemarin Alhamdulilah ya, kita ramai, jadi ada sekitar seratus dua puluh orang lebih yang dateng. Dari pihak dekanat semua datang, dari Dekan, Wadek semua ada, Kasubag semua ada,� ujar Faizal Yafi Ananta, Ketua Komisi 2 Advokasi Senat Mahasiswa FISIP, Selasa (24/04). Faizal menambahkan, tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa sudah mulai terlihat dengan kegiatan pembangunan disebelah gedung D FISIP.
HALAMAN 2 adanya penyebaran kuesioner untuk Public Hearing dan juga dengan melalui kegiatan lain seperti adanya Pekan Serasi yang tujuanya untuk membahas isu terkini yang menjadi permasalahan di FISIP. Senat Mahasiswa FISIP juga melalukan cara lain untuk mengumpulkan berbagai aspirasi atau keluhan mahasiwa melalui Kotak Aspirasi. “Jadi, kalau menampung aspirasi sendiri di Senat FISIP kita ada Kotak Aspirasi, lalu yang kedua ada pekan serasi. Kotak Aspirasi itu terserah masukin apa ke kotaknya kalau pekan aspirasi kita merangkum isu yang paling hangat saat itu, lalu kita floor-kan lagi ke mahasiswa untuk mendapatkan tanggapan, sedangkan Public Hearing itu diawali dari penelitian yang menyebar kuesioner itu,”Jelas Faizal. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Sunarto menyampaikan kegiatan Public Hearing yang diadakan oleh Senat Mahasiswa FISIP UNDIP sudah sangat bagus. Beliau juga mengapresiasi dan berpendapat bahwa mahasiswa sebagai stakeholder utama dari suatu kampus mempunyai hak menyampaikan pendapatnya mengenai pelayanan dari suatu kampus. Ada kalanya dalam membuat kebijakan kampus yang berkaitan dengan mahasiswa membutuhkan sebuah landasan sehingga kebijakan tersebut relevan dengan mahasiswa. Sunarto juga menyampaikan mengenai kurva yang cenderung mengalami penurunan di beberapa bidang. Adanya laporan merupakan hal yang baik karena melalui laporan, kinerja dari sebuah bidang dapat terpantau perkembangannya. Dengan begitu, perkembangan yang menuju peningkatan akan terus dipertahankan sedangkan yang mengalami penurunan akan di evaluasi. “Pasti ada sebab ketika kenapa itu kok kecenderungannya menurun. Nah, dengan begitu kan di semua aspek saya lihat ya, ada beberapa yang positif kalau saya cermati beberapa tahun terakhir ini dan ada beberapa hal yang turun. Saya minta supaya bidang terkait untuk dilakukan upaya untuk mencari sebabnya dan segera dicarikan solusi – solusi untuk masalah itu.” Ujar Dekan FISIP,Rabu(25/04). Banyak Pertimbangan dalam Penindaklanjutan Aspirasi Mahasiswa Terdapat beberapa kendala mengenai fasilitas yang sudah ada sejak tahun lalu. Diantaranya adalah keluhan mahasiswa tentang mushola dan kran air
BULETIN MORPIN, EDISI 94 di toilet. Sebenarnya permasalahan kran air di toilet itu mungkin hanya terkendala oleh dana yang belum mencukupi dan sudah ada teknisi sendiri yang bertanggung jawab seperti yang dikatakan oleh Sunarto. Pihak fakultas tidak bisa membuat sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Dengan adanya Public Hearing, pihak dekanat serta jajarannya selalu melaksanakan rapat kerja fakultas membahas masalah apa yang sedang menjadi perbincangan di Public Hearing guna menyelesaikan masalah yang ada. Masalah yang dibahas pun beragam bentuknya. Tidak hanya mengenai fasilitas namun juga peningkatan kuantitas lulusan FISIP UNDIP. Oleh karena itu, pihak dekan dan jajarannya meminta kepada departemen masing – masing yang ada di FISIP guna menindaklanjuti serta mencari upaya penyelesaian untuk meningkatkan permasalahan ini. Sunarto beranggapan bahwa apa yang dikerjakan oleh mahasiswa adalah hal yang serius meskipun ada yang harus dipertanyakan perihal metodologinya. Namun segala permasalahan itu harus segera diatasi terlebih peningkatan pelayanan kepada stakeholder utama kampus yaitu mahasiswa itu sendiri. Dekan FISIP Apresiasi Public Hearing Dekan FISIP juga berharap acara seperti Public Hearing ini akan terus berjalan dan diselenggarakan secara rutin. Karena menurut beliau masukan, khususnya dari mahasiswa, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas dari kampus itu sendiri. Sebagai Senat atau perwakilan mahasiswa Fisip yang sekaligus sebagai monitor sehari-hari kampus ada baiknya berupaya untuk menjaga pertemuan seperti Public Hearing tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang relevan. Beliau pun menambahkan agar mahasiswa memperkuat metodologi nya dan mampu memprioritaskan mana yang harus dikerjakan. Selain itu guna mengatasi permasalahan yang bersangkutan dengan fasilitas yang membutuhkan dana, Sunarto mengatakan bahwa pihak fakultas harus mengetahui mana yang lebih dibutuhkan mahasiswanya. “Ada prioritas yang harus ditahan dulu, karena sekali lagi bagian dari pelayanan. Karena ketika saya menginstruksikan pihak ketiga dan belum beres padahal itu adalah kerjaan dia sendiri. Artinya bisa
dioptimalkan yang lain dulu. Kalau sudah selesai, sudah bisa dimanfaatkan ya sudah seperti itu.” ucapan Sunarto sekaligus menutup wawancaranya. Banyak yang mengapresiasikan bentuk kegiatan ini, bahkan kegiatan ini menjadi percontohan dilingkungan Universitas. Banyak mahasiwa yang merasa puas akan adanya kegiatan ini, karena dianggap mampu menjadi tempat pengaduan bahkan tempat berdiskusi dengan pihak Dekanat untuk menyalurkan pendapat dan keluhan mereka sebagai mahasiswa di Fakultas Fisip. Namun, masih ada beberapa dari sebagian mahasiswa yang merasa ragu bahwa hasil dari diskusi di Public Hearing akan ditindaklanjuti, karena mengingat hampir setiap tahun permasalahan yang dihadapi mahasiswa itu menyangkut sarana prasarana. “Aku sendiri masih ragu, karena mendengar hasil Public Hearing kemarin saat Pak Narto menceritakan tentang kendala saat ingin membangun gedung disamping gedung D buat aku berpikir kalau birokrasi di UNDIP saja terkesan rumit dan lelet maka bukan tidak mungkin kalo hasil dari Public Hearing kemarin akan menjadi tumpukan berkas dan omongan belaka tanpa ada tindak nyatanya.” Ujar Florensia, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Senin(23/04). Reporter : Ayu Nafalia dan Hafifah Dinda Pratiwi
BULETIN MORPIN, EDISI 94
HALAMAN 3
Laporan Khusus
Ndang Lulus, Ndang Bayar: Kebijakan Student Loan di Ambang Solusi atau Masalah?
Sumber Foto LPM OPINI
Suasana aksi kampanye Student Loan
P
emerintah dalam membuat kebijakan nantinya diharapkan untuk menemukan solusi demi memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh negara. Sebuah kebijakan yang akhir – akhir ini sedang marak diperbincangkan di kalangan mahasiswa ialah kebijakan student loan atau kredit mahasiswa. Student loan sendiri merupakan sebuah program alternatif dari pemerintah yang bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan biaya pendidikan alternatif kepada seseorang mahasiswa yang membutuhkan biaya tetapi tidak mampu membayar secara mandiri atau juga tidak mendapatkan beasiswa, namun perbankan nantinya akan menyalurkan kredit dan pengembalian biaya tersebut yang relatif harus disertai dengan bunga. Student Loan di Undip Kebijakan ini menjadi wacana yang hendak diterapkan oleh Kampus Undip. Pihak BEM Undip sedang berupaya untuk melakukan publikasi program ini, baik secara online maupun mengadakan kajian diskusi ke semua fakultas di Undip. BEM Undip juga melakukan aksi yang disaksikan oleh mahasiswa di Bundaran Undip, terkait beredarnya isu Undip yang masuk dalam daftar Universitas yang akan
mengimplementasikan student loan di urutan ke 23. Program ini sebenarnya diberlakukan untuk seluruh jenjang pendidikan mahasiswa, tetapi kembali lagi kepada kebijakan masing – masing universitas. Setelah mendapat konfirmasi dari pihak rektorat, program student loan yang akan diterapkan di Kampus Undip diperuntukkan pada mahasiswa jenjang pendidikan S2. Dari BEM Undip menekankan disini untuk mengawal agar kebijakan ini berjalan secara efektif, berkaca dari kebijakan – kebijakan serupa yang telah diterapkan di beberapa negara lain selain di Indonesia. Banyak negara yang berhasil namun tidak sedikit pula yang gagal, seperti Amerika, Malaysia dan Thailand. “Bisa jadi suatu solusi yang baik tapi juga bisa menjadi masalah. Ketika mahasiswa meminjam student loan, maka dia akan terbantu secara pembiayaan untuk menyelesaikan pendidikannya secara mandiri. Artinya secara pribadi tidak membebani orang tua atau pihak lainnya. Tetapi ketika dia tidak bisa membayar secara lunas angsurannya maka dia akan menjadi masalah.” Ujar M. Sugeng Prianto, selaku Kepala Bidang Sosial Politik BEM Undip di Student Center, Rabu (9/05). Aksi kampanye pun telah dilakukan oleh pihak BEM Undip sebagai bentuk aksi pencerdasan yang bertujuan
memberitahukan kepada seluruh mahasiswa Undip mengenai kebijakan baru student loan ini. Harapannya agar mahasiswa mampu mengawal bersama agar program ini berjalan secara efektif. Aksi ini juga melibatkan lembaga pers (LPM) dari setiap fakultas yang nantinya akan memberitakan kebijakan ini melalui media online ataupun media cetak. BEM Undip sebelumnya telah melakukan audiensi berkenaan dengan program ini bersama pihak rektorat termasuk Profesor Yos Johan Utama sendiri. Usaha yang diajukan yaitu dengan mengundang Mahyono dengan tujuan agar mahasiswa lebih mengetahui bagaimana penerapan, keuntungan dan sistematika pengajuan dari program student loan ini. BEM Undip berharap nantinya program student loan ini menjadi sebuah alternatif kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan untuk mahasiswa. Di sisi lain, BEM Undip juga berharap program tersebut berjalan dengan baik, efektif, dan sistematikanya berjalan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu mahasiswa dituntut untuk cermat apabila tertarik dengan program ini dangan melalui pertimbangan secara matang. Indonesia dan Kredit Pendidikan Student loan kian menjadi sorotan setelah pernyataan Presiden RI J o k o Wi d o d o . I a m e n y a t a k a n keinginannya untuk menerapkan kebijakan kredit pendidikan bagi perguruan tinggi untuk menambah akses pendidikan kepada masyarakat Iindonesia dihadapan para pemimpin perbankan di Indonesa pada maret lalu. Sejalan dengan keterangan Presiden, Laila Kholid Alfirdaus selaku pakar dan dosen kebijakan sektor publik, berpandangan bahwa rencana kebijakan ini bukanlah skema yang baru dan sudah biasa dilakukan di negara – negara barat, tetapi yang paling familiar memang ada di Amerika Serikat (AS). Skema yang direncanakan pemerintah menurut beliau merupakan satu hal yang progresif menjawab konteks persoalan pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya dengan mengikuti
BULETIN MORPIN, EDISI 94 didapatkan tidak hanya personal peminjam tetapi negara pun juga ikut mendapat kebermanfaatnnya jangka panjang dibanding loan lainnya. “Student loan ini strategis sekali karena disitu ada aspek investasi sosialnya tetapi sekali lagi ya itu memang harus dipastikan teknik dan strategi implementasinya yang memadai.� Tutup Laila.
HALAMAN 5 Farisi dan Indira Ayudhia Maharani
implementasi kebijakan ini merupakan hal baru yang tidak mudah
Alternatif Berkaca dari sistem yang tercipta di negara lain, student loan merupakan sebuah alternatif kebijakan dalam merespon terbatasanya akses pendidikan di Indonesia dengan p e m b e r i a n k r e d i t . Ta h a p a n
Artikel
Hampir Dibubarkan, Diskusi UKT Tetap Berjalan
Sumber Foto LPM OPINI
Suasana diskusi mengenai UKT dan Pengawalan Student Loan di halaman Widya Puraya Undip, Senin (14/5).
S
enin sore (14/5) halaman Widya Puraya Undip ramai oleh mahasiswa dari berbagai aliansi yang berkumpul, duduk melingkar, untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan menyamakan persepsi mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT). Diskusi ini diinisiasi oleh para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masingmasing Fakultas di Universitas Diponegoro (Undip). Meski UKT adalah isu lama dan rutin muncul setiap tahun, namun, UKT tetap menarik untuk diangkat ke permukaan. Isu ini berkembang setiap tahunnya dengan berbagai sub-isu di dalamnya. Tahun ini misalnya, UKT semester lanjut, biaya SPI dan penetapan UKT golongan 7 bagi
mahasiswa yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri (UM), hingga pengawalan Student Loan, terasa hangat untuk dibicarakan. Diskusi ini merupakan kali keempat setelah sebelumnya diadakan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) pada kali pertama dan kedua, kemudian disusul diskusi yang bertempat di Sekolah Vokasi (SV) untuk yang ketiga. Dikarenakan hasil yang diperoleh dari diskusi-diskusi sebelumnya masih dianggap mengambang, maka diadakan diskusi lanjutan di halaman Widya Puraya. Selain itu, Dewi Fitriyanti, selaku Kepala Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) BEM Undip,
mengungkapkan bahwa diskusi juga dilakukan sebagai pemantik dan sarana propaganda untuk menyadarkan mahasiswa bahwa UKT kita sedang tidak baik-baik saja. Meski diskusi awalnya terlihat biasa saja, seperti diskusi-diskusi lain pada umumnya, namun tak lama setelah itu, Direktorat Kemahasiswaan (Dirmawa) mendatangi peserta diskusi. Dewi menceritakan, pihak rektorat mengajak mahasiswa untuk berdiskusi langsung bersama rektor agar terhindar dari kesalahpahaman. “Cuma, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya pun, ketika kita berdiskusi bersama rektor, kita sudah tahu 'oh, nanti jawabannya pasti bakal kayak gini,' dan pihak birokrat pun juga sudah tahu bakal nyiapin jawaban seperti apa. Jadi, sebenarnya kita sudah sama-sama jenuh, gitu, loh,� ujar Dewi. Namun, diskusi tetap berlanjut diawasi oleh Dirmawa dan beberapa orang satpam, dengan kesepakatan untuk tidak membahas UKT agar diskusi tidak dibubarkan. Diskusi kemudian berfokus membahas Student Loan meski beberapa kali ditegur dan didesak untuk menyudahi diskusi sesegera mungkin. Diskusi disudahi saat memasuki waktu maghrib, meskipun masih belum berhasil menemukan solusi untuk permasalahan UKT ini. Rencananya, setelah ini akan ada diskusi lanjutan yang bertempat di Fakultas Kedokteran.
HALAMAN 4 perkembangan akses pendidikan yang dari tahun ke tahun ada kecenderungan makin eksklusif terutama pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia. “Saya bilang skema student loan itu alternatif. Kenapa? Pertama kalau diwujudkan dalam bentuk pendidikan gratis, anggarannya jelas tidak mampu. Kedua, tidak adil untuk masyarakat kaya karena mereka juga membayar pajak. Ketiga, kritik yang selalu dilontarkan oleh analis kebijakan yaitu, kadang akan menimbulkan ketergantungan.” Jelas Laila ketika ditemui di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP, Rabu (9/05). Lantas bagaimana langkah pemerintah dalam memberikan alternatif kebijakan ini? Laila menuturkan bahwa kebijakan ini bermula dari bayangan keadaan Indonesia pasca reformasi dan tidak dapat lepas dari persoalan pencabutan subsidi pendidikan sebagai implikasi dari makin ketatnya ruang anggaran yang bisa dimodifikasi oleh pemerintah dimana jika diamati perjalanannya dari tahun 90an hingga masuk pada tahun 2000 muncul kendala akses terhadap pendidikan yang menjadi semakin terbatas. “Secara pelan – pelan memang alokasi yang dianggarkan untuk mensubsidi per kepala mahasiswa di perguruan tinggi itu dicabut dan seratus persen jadi tanggungan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan memang dampaknya itu jelas sekali. Sekarang yang ada siapa yang bisa bayar, dia yang bisa sekolah.” ujar dosen Ilmu Pemerintahan ini. Melihat keterangan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa skema student loan menjadi sebuah alternatif kebijakan yang ada saat ini. Dinamika yang terjadi dalam lingkaran pembiayaan pendidikan seolah – olah hanya bisa dibayarkan oleh orang – orang yang berkemampuan untuk membayarnya saja. Jika ruang akses pendidikan tidak diberikan secara inklusif, hal ini melibatkan beberapa aktor akan merugi termasuk dalam aspek investasi terhadap pendidikan seperti dosen, universitas, mahasiswa, bahkan bangsa dan negara. Sebagai gambaran, korban pertama tentu berada pada kalangan masyarakat miskin yang seharusnya mendapat akses pendidikan menjadi tidak dapat mengaksesnya, karena subsidi dicabut. Oleh karena itu mahasiswa harus membayar penuh biaya pendidikan dengan uang mereka
BULETIN MORPIN, EDISI 94 sendiri. Kedua yang menjadi korban yaitu pihak dosen, karena dosen dipaksa melayani mahasiswa yang enggan berminat di bidang terkait, terutama dalam bidang eksakta seperti kedokteran, aktor – aktor terkait tersebut akan sangat mungkin kehilangan investasi masa depan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, dikarenakan eksklusivitas dari konteks pendidikan di Indonesia yang menyasar kaum “berduit” saja, maka tak jarang mahasiswa bebas menaruh minat didalamnya tanpa ada proses penjaringan secara khusus yang kesemuanya akan merujuk pada degradasi kualitas sumber daya manusia yang ada di universitas dan negara ini punyai kedepannya. “Buat saya sebetulnya kebijakan itu kebijakan terobosan baru yang seharusnya diapresiasi karena dia (student loan) memberikan alternatif terhadap keterbatassan akses pendidikan tinggi ke masyarakat miskin.” Tambah Laila. Student Loan, Kelayakan dan Tantangan Perbandingan kebijakan student loan tersebut sering dibandingkan dengan yang ada di Amerika Serikat, tentunya keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda jika diterapkan di Indonesia. Berada pada konteks Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik jenjang pendidikan di Indonesia sangatlah timpang dibuktikan dengan jumlah siswa/siswi SMA dibawah Kemendikbud yaitu 4.312.407 pada tahun 2015/2016 dibandingan dengan jumlah mahasiswa yang bersekolah di PTN 1.958.111, ironisnya mereka belum tentu dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dikarenakan salah satunya biaya pendidikan yang tidak tersedia. Menilik sedikit keberlangsungan dari student loan di Amerika Serikat, sering disebut bahwa kebijakan ini telah gagal berdasar data student debt loan statistics 2018 yang dilansir lendudu.com sebesar 11.5 % presentasi gagal atau defaiult bayar dari kredit tersebut senilai 88.4 miliyar dollar dari 4.7 juta peminjam tetapi disisi lain dengan menggunakan sumber yang sama menujukan bahwa repayment rate dari kredit tersebut sebesar 600 miliyar dollar dari 17.8 juta peminjam ada angakatan 2016 lalu. Tidak sepenuhnya kebijakan ini
berdampak default, tentunya transfer kebijakan ini jika ingin diterapkan di Indonesia perlu adanya kajian komprehensif mengenai skema seleksi ketat dan tepat sasaran bagi calon penerima kredit ditunjang dengan database yang kuat, seperti lagi-lagi ada di AS yaitu single identity number yang terintegrasi dengan sistem gaji di perusahaan-perusahaan di AS sehingga jelas prosesnya. Tentunya jika seseorang berkomitmen untuk meminjam pasti sudah terbayangkan pinjaman itu akan kembali, dengan loan tersebut idealnya menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada si peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Suatu kebijakan pasti hadir dengan satu alasan yang mendasar, bukan berarti hal tersebut serta merta menjawab permasalahan akses pendidikan di Indonesia, kembali lagi hal ini akan sangat mungkin diterapkan di Indonesia manakala ada implementasi kebijakan yang baik pula, dalam porsi implementasi kebijakan sangat memerlukan perangkat – perangkat kebijakan yang akan membentuk suatu sistem, membentuk sistem bukanlah perkara sederhana perlu kajian riset dan komitmen yang sangat serius, tantangan yang dihadapi juga jauh lebih kompleks terkait harus adanya supporting system dari implementasi kebijakan ini. Bertkaitan dengan stakeholders, Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi, dan juga sistem perbankan yang bahkan sudah mulai menawarkan skema loan dari beberapa bank seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) sehingga tidak hanya instruksi semata. Perlu adanya perhatian khusus terhadap evaluasi kesalahan dari negara – negara yang telah menerapkan student loan sebelumnya. Strategis Kah Student Loan? Apakah student loan layak diimplementasikan? Keberadaan kebijakan ini cukup strategis jika dikaitkan dengan situasi sosial – politik yang ada di Indonesia khususnya Jawa Tengah, karena loan yang dituju berada dalam area strategis yaitu pendidikan. Controlling dari implementasi ini pun cukup kondusif jika dilakukan, karena memang hanya menyasar satu tujuan yaitu pendidikan. Loan yang disampaikan disini juga mempunyai filosofi yang berbeda yaitu demi membangun investasi sosial dimana akan
BULETIN MORPIN, EDISI 94
HALAMAN 7
Informasi
Le Petit Prince: Kisah Pangeran Cilik Nan Lugu by Zumarliza Wiyanti Asra
L
e Petit Prince (Pangeran Cilik) adalah novel anak-anak terfavorit sepanjang masa dan sudah diterjemahkan dalam 230 bahasa asing. Novel karya Antoine De SaintExupery ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1943.
Bertahun-tahun kemudian, sang narator tumbuh menjadi orang dewasa dan berprofesi sebagai seorang
Foto: https://blogs.scientificamerican.com/
Berawal dari kisah sang narator saat ia masih kecil, senang menggambar ular sanca yang sedang mencernakan gajah, baik tampak dari luar maupun dari dalam. Namun, ketika ia tunjukkan gambarnya kepada orang lain, orang tersebut menyuruh sang narator kecil untuk berhenti menggambar dan mulai belajar hal-hal logis lain seperti ilmu bumi, ilmu hitung, sejarah, dan tata bahasa. Sejak saat itu, sang narator kecil berhenti menggambar dan mulai belajar hal-hal logis itu.
pilot. Suatu hari, sang narator mengendarai pesawatnya melewati Gurun Sahara dan tiba-tiba pesawat itu mengalami masalah (mogok). Di saat ia sedang memperbaiki pesawatnya yang mogok di tengah-tengah Gurun Sahara, ia bertemu dengan sang pangeran cilik yang memintanya untuk menggambar seekor domba. Sang narator berkata bahwa ia tidak bisa menggambar domba, ia justru menggambar seekor ular sanca yang sedang mencernakan gajah namun gambar itu ditolak oleh sang pangeran cilik. Ia terus meminta sang narator untuk menggambar seekor domba. Akhirnya, sang narator menggambar sebuah peti dan berkata bahwa di dalam peti itu ada seekor domba. Sang pangeran cilik itu pun mengaku ia bisa melihat seekor domba dalam peti itu dan menerima gambarnya. Dan cerita antara sang narator dan sang pangeran cilik itu pun dimulai.
JudulNovel Penulis AlihBahasa DesainSampul Penerbit
:Le Petit Prince (Pangeran Cilik) :Antoine De SaintExupery :HenriChambert-Loir :MarcelA.W. :PTGramediaPustaka Utama
Zumarliza Wiyanti Asra (Hubungan Masyarakat – FISIP)
Informasi http://www.loveheaven07.com/2016/11/hidden-figures-movie-film-2016-sinopsis.html
Hidden Figures : Kisah Sukses Wanita Minoritas
Sutradara Produser
: Theodore Melfi : Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrel Williams Pemeran :Taraji P.Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae Produksi : Fox 2000 Pictures Tanggal Liris : 10 Desember 2016
Hidden Figures merupakan film drama biografi yang menceritakan tentang 3 perempuan dengan latar belakang minoritas yaitu seorang jenius matematikawan Katherine Golbe, dan dua rekannya Dorothy Voughan dan MaryJacksonyangharus berjuangdalam pekerjaannya di perusahaan NASA dalam upaya mengirim manusia ke luar angkasa pada tahun 1961. Film ini menceritakan bagaimana kisah 3 perempuan tersebut berjuang dalam perusahaan tersebut dengan iklim pemisahan ras yang masih kental pada saatitu. Katherine Golbe, Dorothy Voughan dan Mary Jackson merupakan wanita kulit hitam yang bekerja pada area barat perusahaan NASA yaitu area yang hanya memperkerjakan wanita kulit hitam. Dimana para wanita-wanita bekerja sebagai “komputer� dan berharap untuk mendapatkan posisi tetap dalam perusahaan NASA. Kemampuan Rusia dalam menggungguli Amerika Serikat
membuat ketua Kelompok Kerja Luar Angkasa, Al Harrison harus mencari tenaga kerja tambahan untuk mempercepat peluncuran roket luar angkasa mereka.Untukitulah Dorothy Voughan menyarankan Katherine untuk mengambil posisi tersebut karena kejeniusannya. Katherine yang merupakan seorang matematikawan jenius harus berjuang untuk dapat bekerja dalam bagian Kelompok Kerja Luar Angkasa. Ia selalu mendapatkan perlakuan berbeda dari beberapa rekan kerjanya, seperti tidak boleh mengakses beberapa informasi tertentu, tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang ia bisa kerjakan, bahkan Kathernie harus berlari sejauh 1 mil untuk bisa pergi ke
toilet khusus orang kulit hitam karena tidak disediakannya toilet bagi dirinya di gedung tersebut. Penulis: Meisa Aulia Rahma
HALAMAN 6
Sumber Foto : Ikhsanny N. Ishlah
Sebelum membubarkan diri, mereka menggantungkan tulisan-tulisan yang berisi suara kekecewaan terhadap UKT dan digantung di sisi kiri bawah papan nama Widya Puraya setelah sebelumnya meneriakkan jargon, “Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!�. Te k s d a n F o t o : I k h s a n n y N . Ishlah Editor: Regina Iswara Pramusita
BULETIN MORPIN, EDISI 94
Pemimpin Umum: Finky Ariandi Pemimpin Redaksi: Regina Iswara Pramusita Redaktur Pelaksana: Ayu Nafalia Editor: Marshya Camillia Ariej Layout&Grafis: Lusia Kusumaratih P,Yody Kurniandy, Kuirinus Fillmore G Reporter: Indira Ayudhia M, Hafifah Dinda P, M. Salman Al-Farisi, Meisa Aulia Rahma